PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKALIS, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu pengaturan lebih lanjut tentang dinas daerah yang merupakan pelaksana otonomi daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2
5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165) ;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89); Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang 11. Peraturan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07 ).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS dan BUPATI BENGKALIS MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS.
3
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis ; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkalis dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan DPRD Kabupaten Bengkalis ; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 5. Bupati adalah Bupati Bengkalis; 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis; 7. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis. 8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Bengkalis ; 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Operasional Dinas Kabupaten Bengkalis ; 10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahliannya masingmasing berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Daerah, yang terdiri dari : 1. Dinas Pendidikan ; 2. Dinas Kesehatan ; 3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ; 4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ; 5. Dinas Sosial ; 6. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ; 7. Dinas Bina Marga dan Pengairan ; 8. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ; 9. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
4
10. Dinas Pendapatan Daerah ; 11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan ; 12. Dinas Perkebunan dan Kehutanan ; 13. Dinas Kelautan dan Perikanan ; 14. Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan ; 15. Dinas Pertanian dan Peternakan ; 16. Dinas Pertambangan dan Energi ; 17. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (2) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
BAB III TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama DINAS PENDIDIKAN Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 3 (1) Tugas Dinas Pendidikan adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendidikan ; (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ), Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :
pada
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan ; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan ; c. Pembinaan dan pendidikan ;
pelaksanaan
tugas
penyelenggaraan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 4 (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari : a. b. c.
Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas; Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat; Unsur Pelaksana adalah Bidang.
5
(2) Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari : a.
Kepala ;
b.
Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Perencanaan dan Program ; 2) Sub Bagian Keuangan. 3) Sub Bagian Administrasi Umum.
c.
Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari ; 1) Seksi Pendidikan Sekolah Dasar (SD) ; 2) Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ; 3) Seksi Sarana dan Prasarana SD/SMP.
d.
Bidang Pendidikan Menengah terdiri dari : 1)Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA); 2) Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
e.
Bidang Ketenagaan terdiri dari : 1) Seksi Ketenagaan Pendidikan Dasar (TK, SD, SMP) ; 2) Seksi Ketenagaan Pendidikan Menengah dan Luar Sekolah (SMA, SMK, PLS) ; 3) Seksi Ketenagaan Administrasi.
f.
Bidang Pendidikan pra sekolah dan luar sekolah : 1) Seksi Pendidikan Pra Sekolah (TK, PAUD) ; 2) Seksi Pendidikan Luar Sekolah (PLS) ; 3) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Pra Sekolah dan Luar Sekolah.
g.
UPTD;
h.
Kelompok Jabatan Fungsional.
(3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan tertuang dalam lampiran I Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Bagian Kedua DINAS KESEHATAN Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 5 (1) Tugas Dinas Kesehatan membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Kesehatan ; (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) , Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan Kesehatan ;
teknis
dibidang
Penyelenggaraan
6
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan Pelayanan Umum dibidang Kesehatan ; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kesehatan ; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 6 (1) Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari : a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas; b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat; c. Unsur Pelaksana adalah Bidang. (2) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari : a.
Kepala;
b.
Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Perencanaan dan Program; 2) Sub Bagian Keuangan; 3) Sub Bagian Administrasi Umum.
c.
Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari; 1) Seksi Kesehatan Dasar; 2) Seksi Kesehatan Rujukan; 3) Seksi Kesehatan Khusus.
d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan lingkungan, terdiri dari ; 1) Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit; 2) Seksi Wabah dan Bencana; 3) Seksi Kesehatan Lingkungan. e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, terdiri dari : 1) Seksi Pendayagunaan; 2) Seksi Pendidikan dan Pelatihan; 3) Seksi Registrasi dan Akreditasi. f.
Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, terdiri dari : 1) Seksi Jaminan Kesehatan ; 2) Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan; 3) Seksi Kefarmasian.
g.
UPTD ;
h.
Kelompok Jabatan Fungsional.
(3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan tertuang dalam lampiran II Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;
7
Bagian Ketiga DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 7 (1) Tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil; b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil ; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Kependudukan dan Catatan Sipil; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 8 (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari : a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas; b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat; c. Unsur Pelaksana adalah Bidang. (2) Organisasi dari :
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri
a. Kepala ; b. Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Perencanaan dan Program; 2) Sub Bagian Keuangan; 3) Sub Bagian Administrasi Umum. c.
Bidang Administrasi Kependudukan, terdiri dari : 1) Seksi Informasi Kependudukan; 2) Seksi Identitas Kependudukan; 3) Seksi Mutasi dan Perpindahan Penduduk.
8
d. Bidang Catatan Sipil : 1) Seksi Kelahiran dan Kematian; 2) Seksi Perkawinan dan Perceraian; 3) Seksi Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak. e. Bidang Data, Evaluasi dan Penyuluhan, terdiri dari ; 1) Seksi Pengumpulan dan Pendataan; 2) Seksi Pengolahan; 3) Seksi Arsip dan Evaluasi. f.
UPTD ;
g. Kelompok Jabatan Fungsional ; (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertuang dalam lampiran III Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
Bagian Keempat DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 9 (1) Tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang urusan otonomi daerah dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ; (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis Komunikasi dan Informatika;
dibidang
Perhubungan,
b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; c.
Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ;
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
9
Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 10 (1) Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari : a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas; b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat; c. Unsur Pelaksana adalah Bidang. (2) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari : a. Kepala ; b. Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Perencanaan dan Program ; 2) Sub Bagian Keuangan ; 3) Sub Bagian Administrasi Umum. c.
Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari ; 1) Seksi Fasilitas Perhubungan Darat ; 2) Seksi Lalulintas dan Angkutan Perhubungan Darat ; 3) Seksi Keselamatan dan Pengawasan Perhubungan Darat.
d.
Bidang Perhubungan Laut ; 1) Seksi Fasilitas Perhubungan Laut ; 2) Seksi Lalu lintas, Angkutan Laut dan Kepelabuhan ; 3) Seksi Keselamatan dan Pengawasan Perhubungan Laut.
e.
f.
Bidang Perhubungan Udara, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari ; 1) Seksi Perhubungan Udara ; 2) Seksi Komunikasi dan Informatika ; 3) Seksi Prasarana Komunikasi dan Informatika. UPTD ;
g. Kelompok Jabatan Fungsional. (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika tertuang dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ; Bagian Kelima DINAS SOSIAL Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 11 (1) Tugas Dinas Sosial membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang sosial.
10
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Sosial ; b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Sosial ; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Sosial; d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 12 (1) Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari : a.
Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
b.
Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat;
c.
Unsur Pelaksana adalah Bidang.
(2) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari : a. Kepala ; b. Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Perencanaan dan Program; 2) Sub Bagian Keuangan; 3) Sub Bagian Administrasi Umum. c.
Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial, terdiri dari ; 1) Seksi Bmbingan Kesejahteraan Masyarakat ; 2) Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT); 3) Seksi Penyuluhan Sosial .
d.
Bidang Bina Organisasi dan Bantuan Sosial, terdiri dari ; 1) Seksi Pemberdayaan Keluarga Miskin; 2) Seksi Pembinaan Organisasi Sosial; 3) Seksi Penanganan Korban Bencana dan Keterlantaran.
e. Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial, terdiri dari ; 1) Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial PACA ; 2) Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Anak Bermasalah ; 3) Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Tuna Sosial.
11
f.
Bidang Pembinaan Swadaya dan Peran Serta Sosial, terdiri dari ; 1) Seksi Aktivitas Sosial; 2) Seksi Peranserta Sosial; 3) Seksi Pembinaan Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial.
g. h.
. UPTD ; Kelompok Jabatan Fungsional.
(3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial tertuang dalam lampiran V Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Bagian Keenam DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 13 (1) Tugas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan pembantuan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ; (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya . Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 14 (1) Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari : a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas; b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat; c. Unsur Pelaksana adalah Bidang.
12
(2) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari : a. Kepala ; b. Sekretariat, terdiri dari ; 1) Sub Bagian Perencanaan dan Program ; 2) Sub Bagian Keuangan ; 3) Sub Bagian Administrasi Umum. c. Bidang Pengendalian dan Evaluasi, terdiri dari : 1) Seksi Pengendalian; 2) Seksi Evaluasi; 3) Seksi Pengawasan. d. Bidang Bina Usaha Koperasi, terdiri dari : 1) Seksi Sarana dan Produksi; 2) Seksi Simpan Pinjam; 3) Seksi Bina Perkreditan. e. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari : 1) Seksi Industri dan Agrobisnis; 2) Seksi Perdagangan dan Jasa; 3) Seksi Promosi. f. Bidang Bina Lembaga Koperasi, terdiri dari : 1) Seksi Organisasi dan Badan Hukum; 2) Seksi Penyuluhan; 3) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia. g. UPTD ; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tertuang dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;
Bagian Ketujuh DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 15 (1) Tugas Dinas Bina Marga dan Pengairan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Bina Marga dan Pengairan;
13
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas Bina Marga dan Pengairan menyelenggarakan fungsi ; a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Bina Marga dan Pengairan; b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Bina Marga dan Pengairan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Bina Marga dan Pengairan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 16 (1) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan, terdiri dari : a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas; b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat; c. Unsur Pelaksana adalah Bidang. (2) Organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan, terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Perencanaan dan Program; 2) Sub Bagian Keuangan ; 3) Sub Bagian Administrasi Umum. c. Bidang Survey dan Perencanaan Teknis, terdiri dari : 1) Seksi Survey dan Perencanaan Pembangunan Jalan; 2) Seksi Survey dan Perencanaan Pembangunan Jembatan; 3) Seksi Survey dan Perencanaan Pembangunan Pengairan. d. Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan, terdiri dari : 1) Seksi Pembangunan Jalan; 2) Seksi Peningkatan Jalan; 3) Seksi Pemeliharaan Jalan. e.
Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jembatan, terdiri dari : 1) Seksi Pembangunan Jembatan; 2) Seksi Peningkatan Jembatan; 3) Seksi Pemeliharaan Jembatan.
14
f.
Bidang Pengairan, terdiri dari : 1) Seksi Pembangunan sarana Pengairan; 2) Seksi Pengolahan Sumber Daya Air; 3) Seksi Pengendalian dan Pemeliharaan sarana Pengairan.
g. UPTD; h. Kelompok Jabatan Fungsional ; (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan tertuang dalam lampiran 7 Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
Bagian Kedelapan DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 17 (1) Tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Cipta Karya dan Tata Ruang ; (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, dimaksud pada ayat (1), Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi : a. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Cipta Karya dan Tata Ruang ; b. Perumusan kebijakan teknis dibidang Cipta Karya dan Tata Ruang ; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Cipta Karya dan Tata Ruang ; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 18 (1) Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang terdiri dari : a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas; b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat ; c. Unsur Pelaksana adalah Bidang.
15
(2) Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, terdiri dari : a.
Kepala;
b.
Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Perencanaan dan Program; 2) Sub Bagian Keuangan ; 3) Sub Bagian Administrasi Umum.
c.
Bidang Survey dan Perencanaan Teknis, terdiri dari : 1) Seksi Survey dan Perencanaan Bangunan; 2) Seksi Survey dan Perencanaan Perumahan; 3) Seksi Survey dan Perencanaan Tata Ruang Kota.
d. Bidang Cipta Karya, terdiri dari : 1) Seksi Tata Bangunan; 2) Seksi Sarana Lingkungan; 3) Seksi Pemeliharaan Sarana Bangunan. e. Bidang Pemukiman dan Perumahan, terdiri dari : 1) Seksi Tata Pemukiman; 2) Seksi Perumahan; 3) Seksi Pemeliharaan Sarana Pemukiman dan Perumahan. f.
Bidang Tata Ruang terdiri dari : 1) Seksi Tata Kota; 2) Seksi Pemanfaatan Tata Ruang; 3) Seksi Pengendalian Tata Ruang.
g.
UPTD;
h.
Kelompok Jabtan Fungsional.
(3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, tertuang dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Bagian Kesembilan DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 19 (1) Tugas Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga ;
16
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga ; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga ; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga ; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 20 (1) Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Olahraga, terdiri dari : a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas; b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat; c. Unsur Pelaksana adalah Bidang.
dan
(2) Susunan Organisasi Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, terdiri dari : a. Kepala; b.
Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Perencanaan dan Program; 2) Sub Bagian Keuangan; 3) Sub Bagian Administrasi Umum.
c.
Bidang Kebudayaan, yaitu terdiri dari ; 1) Seksi Bina Budaya; 2) Seksi Sejarah, Kepurbakalaan dan Permuseuman; 3) Seksi Kesenian.
d.
Bidang Kepariwisataan, yaitu terdiri dari ; 1) Seksi Pengembangan Objek Wisata; 2) Seksi Sarana dan Prasarana Kepariwisataan; 3) Seksi Promosi Objek Wisata.
e.
Bidang Kepemudaan, yaitu terdiri dari : 1) Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Kepemudaan; 2) Seksi Bina Organisasi Kepemudaan; 3) Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan.
17
f.
Bidang Olahraga, yaitu terdiri dari : 1) Seksi Pembinaan Keolahragaan; 2) Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Keolahragaan; 3) Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan.
g.
UPTD ;
h.
Kelompok Jabatan Fungsional.
(3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tertuang dalam lampiran IX Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
Bagian Kesepuluh DINAS PENDAPATAN DAERAH Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 21 (1) Tugas Dinas Pendapatan Daerah adalah membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pendapatan Daerah ; (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi : a.
Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pendapatan Daerah;
b.
Penyelenggaraan kebijakan Pemerintah dan Pelayanan Umum dibidang Pendapatan Daerah;
c.
Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Pendapatan Daerah;
d.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya ;
Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 22 (1) Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari : a. b. c.
Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas; Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat; Unsur Pelaksana adalah Bidang.
18
(2) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari : a. Kepala ; b. Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Perencanaan dan Program; 2) Sub Bagian Keuangan; 3) Sub Bagian Administrasi Umum. c. Bidang Pendataan dan Penetapan, terdiri dari : 1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan; 2) Seksi Data dan Informasi; 3) Seksi Penetapan. d. Bidang Penagihan, terdiri dari : 1) Seksi Restitusi; 2) Seksi Pembukuan dan Verifikasi; 3) Seksi Penagihan dan Penghitungan. e. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, terdiri dari : 1) Seksi Penerimaan Retribusi; 2) Seksi Penerimaan Pendapatan lain-lain; 3) Seksi Inventarisasi dan Pembukuan. f. Bidang Pendapatan Pajak dan Non Pajak, terdiri dari : 1) Seksi Pendapatan Pajak; 2) Seksi Pendapatan Non Pajak; 3) Seksi Pengkajian Pendapatan. g. UPTD; h. Kelompok Jabatan Fungsional; (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah tertuang dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
Bagian Kesebelas DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 23 (1) Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Perindustrian dan Perdagangan ;
19
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, dimaksud pada ayat (1), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, menyelenggarakan fungsi : a.
Perumusan kebijakan teknis dibidang Perindustrian dan Perdagangan;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan umum dibidang Perindustrian dan Perdagangan;
pelayanan
c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Perindustrian dan Perdagangan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 24 (1) Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari : a. b. c.
Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas; Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat; Unsur Pelaksana adalah Bidang.
(2) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari : a.
Kepala;
b.
Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Perencanaan dan Program ; 2) Sub Bagian Keuangan ; 3) Sub bagian Administrasi Umum.
c.
Bidang Industri Agro, Telematika, terdiri dari :
Kimia,
Alat
Transportasi
1) Seksi Industri Agro ; 2) Seksi Industri Kimia ; 3) Seksi Industri Alat Transportasi dan Telematika. d.
Bidang Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka, terdiri dari : 1) Seksi Industri logam dan mesin; 2) Seksi Industri Tekstil dan Aneka; 3) Seksi Industri Kecil dan Menengah.
e.
Bidang Perdagangan Dalam Negeri, terdiri dari : 1) Seksi Bina Usaha Perdagangan dan WDP; 2) Seksi Pengadaan, Penyaluran dan Promosi; 3) Seksi Perlindungan Konsumen.
dan
20
f.
Bidang Perdagangan Luar Negeri, terdiri dari : 1) Seksi Impor ; 2) Seksi Ekspor ; 3) Seksi Fasilitasi dan Kerjasama.
g.
UPTD;
h.
Kelompok Jabatan Fungsional.
(3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
Bagian Kedua belas DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 25 (1) Tugas Dinas Perkebunan dan Kehutanan membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Perkebunan dan Kehutanan ; (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, dimaksud pada ayat (1), Dinas Perkebunan dan Kehutanan, menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perkebunan dan Kehutanan; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan umum dibidang Perkebunan dan Kehutanan; c.
pelayanan
Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Perkebunan dan Kehutanan;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya ; Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 26 (1) Organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan, terdiri dari : a.
Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
b. c.
Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat; Unsur Pelaksana adalah Bidang.
21
(2) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan, terdiri dari : a.
Kepala;
b.
Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Perencanaan dan Program; 2) Sub Bagian Keuangan; 3) Sub Bagian Administrasi Umum.
c.
Bidang Pengembangan Usaha Kehutanan, terdiri dari : 1) Seksi Hutan Rakyat dan Pemburuan Satwa; 2) Seksi Aneka Usaha dan Peredaran Hasil Hutan.
d.
Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan : 1) Seksi Rehabilitasi Hutan Lindung dan Pengamanan Hutan; 2) Seksi Pemulihan Hutan dan Konservasi Tanah.
e.
Bidang Produksi : 1) Seksi Tanaman Semusim dan Tahunan; 2) Seksi Penyiapan Lahan dan Sarana Produksi.
f.
Bidang Perlindungan dan Pengembangan Tanaman, terdiri dari : 1) Seksi Perlindungan Tanaman; 2) Seksi Pengembangan Tanaman.
g.
UPTD ;
h.
Kelompok Jabatan Fungsional.
(3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
Bagian Ketiga belas DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 27 (1) Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Kelautan dan Perikanan ; (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan Perikanan;
Kebijakan
Teknis
dibidang
Kelautan
dan
22
b. Penyelenggaraan kebijakan Pemerintah dan Pelayanan Umum dibidang Kelautan dan Perikanan; c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Kelautan dan Perikanan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya; c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Kelautan dan Perikanan; d.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.
Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 28 (1) Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari : a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas; b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat; c. Unsur Pelaksana adalah Bidang. (2) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari : a. Kepala ; b. Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Perencanaan dan Program ; 2) Sub Bagian Keuangan ; 3) Sub Bagian Administrasi Umum. c. Bidang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, terdiri dari : 1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir ; 2) Seksi Koservasi dan Perlindungan Habitat ; 3) Seksi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir. d. Bidang Kelautan, terdiri dari : 1) Seksi Pelayanan Usaha Perikanan ; 2) Seksi Pemanfaatan Perairan Laut ; 3) Seksi Pengawasan dan Informasi Kelautan. e. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari : 1) Seksi Sarana Prasarana Tangkap; 2) Seksi Produksi dan Sumber Daya Ikan; 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil.
23
e. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari : 1) Seksi Sarana Prasarana Tangkap; 2) Seksi Produksi dan Sumber Daya Ikan; 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil. f. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari : 1) Seksi Sarana Prasarana Budidaya; 2) Seksi Produksi dan Pembenihan; 3) Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan ; g. UPTD ; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
Bagian Keempat belas DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 29 (1) Tugas Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pasar, Kebersihan dan Pertamanan ; (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, dimaksud pada ayat (1), Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pasar, Kebersihan dan Pertamanan; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pasar, Kebersihan dan Pertamanan; c. Pembinaan dan Pelaksanaan Kebersihan dan Pertamanan;
tugas
dibidang
Pasar,
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
24
Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 30 (1) Organisasi Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari : a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas; b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat ; c. Unsur Pelaksana adalah Bidang. (2) Susunan Organisasi Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari : a.
Kepala;
b. Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Perencanaan dan Program; 2) Sub Bagian Keuangan; 3) Sub Bagian Administrasi Umum. c.
Bidang Pasar dan Kebersihan, terdiri dari : 1) Seksi Kebersihan Pasar ; 2) Seksi Kebersihan Umum ; 3) Seksi Ketertiban Pasar.
d. Bidang Retribusi, terdiri dari : 1) Seksi Retribusi Pasar ; 2) Seksi Retribusi Kebersihan. e. Bidang Pertamanan dan Pemakaman, terdiri dari : 1) Seksi Pertamanan; 2) Seksi Pemakaman. f.
UPTD;
g.
Kelompok Jabatan Fungsional.
(3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan tertuang dalam lampiran XIV Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ; Bagian Kelima belas DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 31 (1) Tugas Dinas Pertanian dan Peternakan membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan ;
25
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian dan Peternakan menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pangan, hortikultura dan peternakan;
dibidang
tanaman
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang dibidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan ; c.
Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan ;
dibidang
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 32 (1) Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan, terdiri dari : a.
Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
b. c.
Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat ; Unsur Pelaksana adalah Bidang.
(2) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan, terdiri dari : a.
Kepala ;
b.
Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Perencanaan dan Program ; 2) Sub Bagian Keuangan ; 3) Sub Bagian Administrasi Umum;
c.
Bidang Pengelolaan Lahan dan Air, t erdiri dari : 1) Seksi PLA Tanaman Pangan; 2) Seksi PLA Hortikultura; 3) Seksi Teknologi dan Mekanisasi.
d.
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari : 1) Seksi Produksi Tanaman Pangan; 2) Seksi Produksi Hortikultura; 3) Seksi Pemasaran dan Pengolahan hasil TPH.
e.
Bidang Pengembangan Peternakan, terdiri dari : 1) Seksi Pengembangan Ternak ; 2) Seksi Pengembangan Ternak Unggas ; 3) Seksi Pemasaran dan Pengolahan hasil Peternakan.
26
f.
Bidang Kesehatan Hewan, terdiri dari : 1) Seksi Pengamatan Penyakit Hewan; 2) Seksi Penanganan dan Pengendalian Penyakit Hewan; 3) Seksi KESMAVET dan Pengawasan Obat Hewan.
g.
UPTD;
h.
Kelompok Jabatan Fungsional.
(3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
Bagian Keenam belas DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 33 (1) Tugas Dinas Pertambangan dan Energi adalah membantu Bupati urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pertambangan dan Energi ; (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertambangan dan Energi menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pertambangan dan Energi; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pertambangan dan Energi ; c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Pertambangan dan Energi ; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 34 (1) Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi, terdiri dari : a.
Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
b.
Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat ;
c.
Unsur Pelaksana adalah Bidang.
27
(2) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi, dari :
terdiri
a. Kepala; b. Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Perencanaan dan Program; 2) Sub Bagian Keuangan; 3) Sub Bagian Administrasi Umum. c.
Bidang Mineral dan Pertambangan Umum, terdiri dari : 1) Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral; 2) Seksi Pengembangan Pertambangan; 3) Seksi Konservasi dan Lingkungan.
d. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, terdri dari : 1) Seksi Pengembangan Energi; 2) Seksi Ketenagalistrikan; 3) Seksi Migas dan Jasa Penunjang. e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari : 1) Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Pertambangan Umum; 2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Energi serta Ketenagalistrikan ; 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Air Bawah Tanah serta Air Permukaan. f. UPTD; g. Kelompok Jabatan Fungsional. (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi tertuang dalam lampiran XVI Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;
Bagian Ketujuh Belas DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 35 (1) Tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang tenaga kerja dan transmigrasi.
28
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang tenaga kerja dan transmigrasi. b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang tenaga kerja dan transmigrasi ; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang tenaga kerja dan transmigrasi ; d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 36 (1) Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari : a.
Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
b.
Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat;
c.
Unsur Pelaksana adalah Bidang.
(2) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari : a. Kepala ; b. Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Perencanaan dan Program; 2) Sub Bagian Keuangan; 3) Sub Bagian Administrasi Umum. c.
Bidang Penempatan Pelatihan Tenaga Kerja, terdiri dari ; 1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; 2) Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja; 3) Seksi Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja.
d. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, terdiri dari ; 1) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan PHK; 2) Seksi Norma dan Syarat Kerja; 3) 3) Seksi Pembinaan Lembaga Ketenagakerjaan. e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari ; 1) Seksi Pengawasan Norma Kerja; 2) Seksi Pengawasan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja; 3) Seksi Pengawasan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
29
f.
Bidang Pengembangan Transmigrasi, terdiri dari ; 1) Seksi Penyusunan Rencana Makro, Survey dan Pemetaan; 2) Seksi Lahan, Bangunan, Sarana dan Prasarana; 3) Seksi Penempatan dan Pembinaan.
g.
UPTD ;
h.
Kelompok Jabatan Fungsional.
(3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tertuang dalam lampiran XVII Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 37 (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; (2) UPTD adalah unsur Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam Daerah Kabupaten Bengkalis ; (3) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat ; (4) Pembentukan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 38 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya ; (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja ; (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
30
BAB VI TATA KERJA Pasal 39 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional dan Kepala UPTD wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal. (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Dinas, bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Dinas, wajib mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
BAB VII PENGANGKATAN DALAM JABATAN Pasal 40 (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah ; (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kepala Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku ; (3) Pengangkatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kepala Jabatan Fungsional, perlu diperhatikan persyaratan umum kepangkatan serta kecakapan dan kemampuan teknis yang diperlukan untuk kelancaran tugas.
BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 41 Sumber-sumber Pembiayaan Dinas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, subsidi atau bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan dari lembaga lain yang sah di luar Pemerintah Daerah dengan persetujuan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
31
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 42 Pada saat Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku, Pejabat yang lama tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilantikkannya pejabat yang baru.
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 43 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 44 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 45 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.
Ditetapkan di Bengkalis pada tanggal 26 September 2008 BUPATI BENGKALIS, ttd. H. SYAMSURIZAL Diundangkan di Bengkalis, pada tanggal 26 September 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
Drs. H. SULAIMAN, Dipl. PS.M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 170 006 818 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2008 NOMOR 10
