PEMERINTAH ACEH. Penutup 87 DINAS CIPTA KARYA. Jln. Pemancar No. 5 Simpang Tiga Telp. (0651) Fax (0651) BANDA ACEH 23236

PEMERINTAH ACEH Penutup

87

DINAS CIPTA KARYA Jln. Pemancar No. 5 Simpang Tiga Telp. (0651) 42882 Fax (0651) 41130 BANDA ACEH

23236

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga telah tersusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Cipta Karya Aceh Tahun 2012 - 2017. Rencana Strategis ini merupakan program kegiatan tahunan dalam penyelenggaraan kegiatan Kecipta Karyaan Aceh. Oleh karena itu diharapkan Rencana Strategis yang merupakan dokumen dan pedoman kegiatan Cipta Karya Aceh dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan tahun 2012 - 2017 dapat dilaksanakan secara konsisten dan bertanggung jawab. Dengan adanya rencana strategis ini, diharapkan program dan kegiatan lebih terarah dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur keciptakaryaan semakin membaik di Provinsi Aceh. Dengan demikian rencana kerja ini dapat memberikan manfaat dalam menunjang pertumbuhan dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Banda Aceh, 2013 Kepala Cipta Karya Aceh

Ir. Hasanuddin, M.Si Nip. 19600602 199003 1 002

i

DAFTAR ISI Kata Pengantar…………………………………………………………………..……. ...

i

Daftar Isi………………………………………………………………...……………….

ii

Daftar Tabel………………………………………………………………………….... ..

iv

Daftar Gambar……………………………………………………………………….......

v

BAB I

PENDAHULUAN ......................................................................................

2

1.1. Latar Belakang .....................................................................................

2

1.2. Landasan Hukum .................................................................................

4

1.3. Maksud dan Tujuan ..............................................................................

5

1.4. Sistematika Penulisan ...........................................................................

5

GAMBARAN PELAYANAN DINAS CIPTA KARYA ACEH.............. ....

8

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya Aceh ..........

8

2.2. Sumber Daya Dinas Cipta Karya Aceh .................................................

24

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Cipta Karya Aceh..........................................

37

BAB II

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Cipta Karya Aceh ....................................................................................................

40

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ............

44

5 BAB III

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Cipta Karya Aceh .......................................................................

44

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program RPJMA Provinsi Aceh 2012-2017...

50

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum serta Renstra Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi keciptakaryaan ....................

52

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

BAB IV

Strategis ...............................................................................................

55

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis ...................................................................

57

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .............................................................................................

60

4.1. Visi dan Misi Dinas Cipta Karya Aceh .................................................

60 ii

BAB V

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Cipta Karya Aceh...........

68

4.3. Strategi dan Kebijakan Sekretariat ........................................................

72

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ...................

78

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS CIPTA KARYA ACEH ..........................

84

BAB VII

PENUTUP ..................................................................................................

87

LAMPIRAN .................................................................................................................

88

6

iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1

Komposisi dan Jumlah Personil ...................................................

24

Tabel 2.2

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan .................

25

Tabel 2.3

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi pendidikan .................

25

Tabel 2.4

Jenis Pendidikan dan Latihan Teknis Yang Diikuti s/d tahun 2013 ...

26

Tabel 4.1

Tujuan, sasaran dan indikator Kinerja Misi ke-1 ..............................

68

Tabel 4.2

Tujuan, sasaran dan indikator Kinerja Misi ke-2 ...............................

69

Tabel 4.3

Tujuan, sasaran dan indikator Kinerja Misi ke-3 ..............................

70

Tabel 4.4

Tujuan, sasaran dan indikator Kinerja Misi ke-4 ...............................

71

Tabel 4.5

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan dinas Cipta Karya Aceh.................................................................................................

72

Tabel 4.6

Strategi dan Kebijakan Misi ke-1 ......................................................

73

Tabel 4.7


74

Tabel 4.8


74

Tabel 4.9


75

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Dinas Cipta Karya Aceh Berdasarkan RPJMA 2012-2017 ........................................................................................

85

iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Sekretariat ....................................................

10

Gambar 2.2

Struktur Organisasi Bidang Program, Perencanaan dan Evaluasi .....

12

Gambar 2.3

Struktur Organisasi Bidang Tata ruang dan Pengembangan Wilayah

14

Gambar 2.4

Struktur Organisasi Bidang Tata Bangunan dan Konstruksi ............

15

Gambar 2.5

Struktur Organisasi Bidang Perumahan, Air Bersih, Sarana dan Prasarana...................................................................................

17

Gambar 2.6

Struktur Organisasi UPTD Pembinaan Jasa konstruksi ...................

19

Gambar 2.7

Struktur Organisasi UPTD TePAT SaReA ....................................

20

Gambar 2.8

Struktur Organisasi dan Tata kerja Dinas Cipta karya Aceh ............

23

Gambar 3.1

Peta RTRW Aceh.......................................................................

56

Gambar 4.1

Triple Track Strategy..................................................................

65

Gambar 4.2

Peran Infrastruktur PU dan Permukiman dalam Pembangunan Nasional ....................................................................................

66

v

Rencana Strategis Dinas Cipta karya Aceh

BAB 1 PENDAHULUAN

Pendahuluan

Revitalisasi kawasan Ulhee Lheu

1


BAB

1 1.1.

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang No. 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta perangkat peraturan perundangan-undangan lainnya, mengamanatkan diantaranya bahwa perangkat daerah berkewajiban menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan. Dalam Rangka Penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 3), selanjutnya Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan RenstraSKPD dengan berpedoman pada RPJP Daerah (Pasal 15 Ayat 4). Berdasarkan pasal 15 ayat 4 tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa penyusunan dan penetapan Renstra SKPD merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RPJM Daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah diamanatkan pula bahwa Renstra Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renstra-SKPA) memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan SKPD, serta disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPA dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Selanjutnya Dinas Cipta karya Aceh sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Pendahuluan

2


Kewajiban ini, disamping sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam menyongsong era pembangunan Pemerintah Daerah Aceh. Rencana Strategis Dinas Cipta karya Aceh adalah dokumen perencanaan Dinas Cipta karya Aceh untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan pembangunan disertai dengan indikasi pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017 dan bersifat indikatif. Dinas Cipta Karya merupakan unsur pelaksana Pemerintah Aceh yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang Pembangunan prasarana infrastruktur baik perkotaan maupun pedesaan. Tentunya sesuai dengan tugas dan fungsinya, tantangan pembangunan dibidang prasarana dan sarana keciptakaryaan baik di perkotaan maupun di perdesaan kedepan akan semakin rumit, oleh karena itu maka untuk menjawab dan menghadapi tantangan ke depan perlu di susun sebuah Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman dalam mewujudkan arah kebijakan tujuan dan sasaran pembangunan di bidang keciptakaryaan. Pembangunan Infrastruktur keciptakaryaan baik di perkotaan maupun perdesaan adalah menjadi sangat penting dalam rangka memenuhi kebutuhan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat mencakup prasarana gedung, rumah sehat sederhana, prasarana dan sarana permukiman, jalan lingkungan, air bersih dan penataan lingkungan permukiman dan kawasan serta perencanaan tata ruang. Sejalan dengan perkembangan zaman maka kawasan-kawasan permukiman dapat diperkirakan akan tumbuh dan berkembang secara tidak terencana dengan baik, dan akan terlihat dari segi penataan bangunan, penempatan jalan dan fasilitas umum lainnya yang cenderung memanfaatkan tanah kosong tanpa mempertimbangkan aksesibilitas dan manfaatnya, ditambah kondisi sanitasi dengan utilitas yang buruk sehingga mencerminkan tata kehidupan yang kurang sehat dalam suatu kawasan permukiman. Untuk mempercepat tercapainya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dirasa perlu didukung oleh sumber daya yang memadai yang meliputi dana yang cukup, sumber daya manusia yang handal dan peralatan dan fasilitas pendukung lainnya yang memadai dengan menetapkan skala prioritas penanganan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Cipta Karya Aceh. Kondisi tersebut di atas menjadi tugas utama dan tantangan bagi Dinas Cipta Karya ini melalui penetapan Rencana Strategis SKPD. Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 15 Pendahuluan

3


Tahun 2012 yang merupakan revisi atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Aceh, Dinas Cipta Karya Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang

penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman, pemenuhan kebutuhan

layanan air bersih, penataan lingkungan permukiman, penataan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Agar pembangunan infrastruktur keciptakaryaan dapat memenuhi maksud di atas maka Dinas Cipta Karya Aceh serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi menyusun dokumen perencanaan jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk “RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SKPD Dinas Cipta Karya Aceh TAHUN 2012 - 2017”. Rencana Startegis ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) sebagai pedoman pembangunan di bidang ke-cipta karya-an dalam penentuan strategi, arah kebijakan, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Tahun 2012 – 2017

1.2

LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Cipta karya Aceh Tahun 2012 – 2017 disusun dengan berlandaskan pada : 1.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

2.

Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

3.

Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang

4.

Undang-Undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

5.

Undang-Undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

6.

Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008

tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah

Nasional (RTRWN) 7.

Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2004 tentan Rencana Kerja Pemerintah

8.

Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah.

9.

Peraturan Gubernur Provinsi Aceh No. 70 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Provinsi Aceh tahun 2012 – 2017.

10. Peraturan Perundang-Undangan terkait lainnya

Pendahuluan

4


1.3

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Cipta karya Aceh adalah untuk mempercepat proses pelaksanaan pembangunan dengan sasaran mengupayakan perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah di Provinsi Aceh serta meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil pembangunan antar wilayah berdasarkan penataan ruang guna mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah serta untuk meningkatkan profesionalisme, produktifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan infrastruktur permukiman perkotaan dan perdesaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Dinas Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pemerintah dan penataan perkotaan serta permukiman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Cipta karya Aceh Tahun 2012-2017, adalah: 1. Tersusunya visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Cipta karya Aceh dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode tahun 2012-2017; 2. Teridentifikasinya program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Cipta karya Aceh selama periode tahun 2012-2017; 3. Tersusunnya acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Cipta karya Aceh (rencana kerja tahunan) dalam periode lima tahun ke depan; 4. Tersusun dokumen perencanaan yang merupakan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Dinas Cipta karya Aceh baik tahunan maupun lima tahunan.

1.4.

SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Cipta karya Aceh Tahun 2012-2017 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

Pendahuluan

5


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS CIPTA KARYA ACEH 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya Aceh 2.2. Sumber Daya Dinas Cipta Karya Aceh 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Cipta Karya Aceh 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Cipta Karya Aceh 5

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Cipta Karya Aceh 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3. Telaahan

Renstra

Kementerian

Pekerjaan

Umum

serta

Renstra

Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi keciptakaryaan 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi Dinas Cipta Karya Aceh 5 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Cipta Karya Aceh 4.3. Strategi dan Kebijakan Sekretariat

BAB V

RENCANA

PROGRAM

DAN

KEGIATAN,

INDIKATOR

KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI

Pendahuluan

INDIKATOR KINERJA DINAS CIPTA KARYA ACEH 6

6


BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN DINAS CIPTA KARYA ACEH

Gambaran Pelayanan Rusunawa Peulanggahan Banda Aceh

7


BAB

2

GAMBARAN PELAYANAN DINAS CIPTA KARYA ACEH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS CIPTA KARYA ACEH Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Dinas Cipta Karya Aceh yang dibentuk berdasarkan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007, mengalami reorganisasi menajdi Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Aceh. Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan terhadap Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, mengalami reororganisasi lagi terpisah dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh menjadi Dinas Cipta Karya Aceh. Kedudukan Dinas Cipta Karya sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang keciptakaryaan yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang keciptakaryaan. Merujuk kepada Qanun Aceh tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Cipta Karya Aceh, maka uraiana tugas pokok dan fungsi Dinas Cipta Karya Aceh adalah sebagai berikut : I. KEPALA DINAS (1)

Dinas Cipta Karya Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang program, perencanaan, evaluasi, tata ruang, pengembangan wilayah, tata bangunan dan konstruksi, perumahan, air bersih, sarana dan prasarana dan pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)

Dalam hal melaksanakan tugas pokok Dinas Cipta Karya Aceh, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan dinas; b. Pembinaan,

pengendalian

dan

pengkoordinasian

pemantauan

rencana

kebutuhan perumahan, air bersih, sarana dan prasarana permukiman, bahanbahan bangunan, komponen konstruksi dan jasa konstruksi di bidang keciptakaryaan;

Gambaran Pelayanan

8


c. Pembinaan dan pengendalian fasilitasi dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang keciptakaryaan; d. Mengawasi pelaksanaan pekerjan bawahan dan mengevaluasi hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi; e. Mengawasi kegiatan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang sesuai ketentuan dan kebutuhan agar pembangunan di bidang keciptakaryaan lebih terarah, terencana dan terukur; f. Mengkoordir kegiatan penyelenggaraan tugas Cipta Karya termasuk perizinan dan pelayanan umum lintas kabupaten/kota sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat; g. Melakukan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Cipta Karya sesuai ketentuan dan kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan; h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang keciptakaryaan; dan i.

Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan gubernur sesuai bidang tugasnya.

(3)

Kepala Dinas Cipta Karya Aceh membawahi : a. Sekretaris; b. Kepala Bidang Program, Perencanaan dan Evaluasi; c. Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah; d. Kepala Bidang Tata Bangunan dan Konstruksi; e. Kepala Bidang Perumahan, Air Bersih, Sarana dan Prasarana; f. Kepala UPTD; dan g. Jabatan Fungsional

Gambaran Pelayanan

9


II. SEKRETARIAT Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat SEKRETARIAT

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TATA LAKSANA

SUB BAGIAN UMUM

SUB BAGIAN KEUANGAN

(1) Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana dan keuangan. (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan mempunyai tugas pokok melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, undangan,

keuangan,

pelayanan

kepegawaian,

administrasi,

ketatalaksanaan,

penyusunan

hukum,

program,

data,

perundanginformasi,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Cipta Karya Aceh. (3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pengendalian teknis urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan; b. Mengkoordinir kegiatan pendistribusian surat masuk dan keluar sesuai permasalahannya agar pencapaian ke tujuan tepat waktu; c. Mengelola administrasi keuangan, verifikasi dan perbendaharaan, pembukuan dan akuntansi sesuai dengan dokumen anggaran untuk menghindari terjadinya penyimpangan; d. Mengkoordinir

pelaksanaan

evaluasi

berdasarkan

kegiatan

pengelolaan

administrasi keuangan dalam rangka pelaporan realisasi fisik dan keuangan; e. Pembinaan teknis urusan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat; Gambaran Pelayanan

10


f. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, masa persiapan pensiun sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai; g. Mengelola kegiatan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerja (DP3) sesuai pedoman yang berlaku dalam rangka kelengkapan administrasi kepegawaian; h. Mengelola kegiatan penyiapan bahan usulan KARPEG, KARIS, KARSU, TASPEN dan Kartu Askes sesuai ketentuan dan kebutuhan untuk tertibnya administrasi dan peningkatan kesejahteraan pegawai; i.

Memotivasi bawahan dengan memberikan perhatian dan penghargaan untuk peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karir; dan

j.

Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4). Sekretaris membawahi : a. Sub-Bagian Umum b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana; dan c. Sub Bagian Keuangan (1) Sub-Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumahtangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, perpustakaan dan protokuler. (2) Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundangundangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokuler. (3) Sub-Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi keuangan serta penyusunan laporan keuangan di Lingkungan Dinas Cipta Karya Aceh.

Gambaran Pelayanan

11


III. BIDANG PROGRAM, PERENCANAAN DAN EVALUASI Gambar 2.2 Struktur Organisasi Bidang Program. Perencanaan dan Evaluasi

BIDANG PROGRAM, PERENCANAAN DAN EVALUASI

SEKSI PENYUSUNAN PROGRAM

SEKSI PERENCANAAN

SEKSI DATA, EVALUASI DAN PELAPORAN

(1) Bidang Program, Perencanaan dan Evaluasi merupakan unsur pelaksana teknis di bidang program, perencanaan, data, evaluasi dan pelaporan Dinas Cipta Karya. (2) Bidang Program, perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, penelitian, pengkajian, pengembangan, perencanaan teknis, data, informasi, pengawasan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan Dinas Cipta Karya. (3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Program, perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pembinaan teknis penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; b. Pembinaan perencanaan teknis dan penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber lainnya; c. Pembinaan dan pengendalian teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan Dinas Cipta Karya; d. Pembinaan teknis penyiapan data dan informasi di bidang pelaksanaan Dinas Cipta Karya; e. Pembinaan dan pengendalian teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang keciptakaryaan;

Gambaran Pelayanan

12


f. Pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Dinas Cipta Karya; g. Melakukan

perencanaan,

pengawasan,

bimbingan

teknis

konstruksi

keciptakaryaan; h. Mengatur kegiatan penyusunan rencana anggaran baik yang bersumber dari APBD maupun APBN dan sumber lainnya sesuai dengan usulan unit kerja untuk pencapaian sasaran, program dan kegiatan dapat berjalan lancar; i. Mengendalikan kegiatan penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Dinas Cipta Karya sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka memenuhi permintaan pihak-pihak yang membutuhkan; j. Mengkoordinasikan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan secara periodik untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya; k. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan; l. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; m. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya. (4) Seksi program mempunyai tugas menyusun program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, rencana anggaran dan pengawasan/pengendalian pelaksanaan konstruksi yang bersumber dari APBD, APBN, dan sumber lainnya. (5) Seksi perencanaan mempunyai tugas mengelola dan mengendalikan kegiatan perencanaan teknis, pelaksanaan pengawasan dan pelayanan perencanaan teknis dan administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang program, perencanaan dan evaluasi. (6) Seksi data, evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas mengelola kegiatan data, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan monitoring dan pengawasan teknis dan administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bidang program, perencanaan dan evaluasi.

Gambaran Pelayanan

13


IV.

BIDANG TATA RUANG DAN PENGEMBANGAN WILAYAH Gambar 2.3 Struktur Organisasi Bidang tata ruang dan pengembangan wilayah BIDANG TATA RUANG DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

SEKSI TATA RUANG

SEKSI PENGEMBANGAN WILAYAH

SEKSI PEMBINAAN TATA RUANG KAB/KOTA

(1) Bidang tata ruang dan pengembangan wilayah adalah unsur pelaksana teknis dibidang perencanaan tata ruang, pengembangan wilayah dan pembinaan tata ruang kabupaten/kota. (2) Bidang tata ruang dan pembinaan wilayah mempunyai tugas melakukan perencanaan tata ruang pengembangan wilayah dan pembinaan tata ruang kabupaten/kota. (3) Dalam melaksanakan tugas pokok, bidang tata ruang dan pengembangan wilayah mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan penataan ruang provinsi yang terintegrasi dan terarah; b. Pelaksanaan penataan ruang kawasan khusus dan tertentu yang menjadi kewenangan provinsi; c. Pelaksanaan fasilitasi bantuan teknis penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; d. Pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan dan perdesaan; e. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi tata ruang; f. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang penataan ruang; g. Pelaksanaan pembinaan bidang penataan ruang provinsi dan kabupaten/kota; h. Pengawasan teknis penyelenggaraan penataan ruang kabupaten/kota; i.

Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah;

Gambaran Pelayanan

14


j.

Melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan;

k. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan l.

Membuat la[poran hasilpelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya.

(4) Seksi tata ruang mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi, revisi rencana tata ruang kawasan strategis/prioritas/lintas kabupaten/kota perbatasan provinsi, rencana kawasan siap bangun (lisiba) kawasan permukiman baru. (5) Seksi pengembangan wialyah mempunyai tugas melaksanakan upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan tata ruang wilayah melalui pelaksanaan program dan tertib tata ruang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (6) Seksi pembinaan tata ruang kabupaten/kota mempunyai tugas melaksanakan upaya peningkatan kinerja bidang penataan ruang berupa supervisi, konsultasi dan pengembangan sistem informasi serta melaksanakan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang wilayah provins dan kabupaten/kota.

V.

BIDANG TATA BANGUNAN DAN KONSTRUKSI Gambar 2.4 Struktur Organisasi Bidang tata bangunan dan konstruksi

BIDANG TATA BANGUNAN DAN KONSTRUKSI

SEKSI PENATAAN BANGUNAN

(1)

SEKSI PENGENDALIAN TEKNIK

SEKSI KELYAKAN DAN PEMANFAATAN BANGUNAN

Bidang tata bangunan dan konstruksi adalah unsur pelaksana teknis di bidang tata bangunan dan konstruksi bidang kecipta karyaan.

Gambaran Pelayanan

15


(2)

Bidang tata bangunan dan konstruksi mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan penataan bangunan, pembinaan teknis, pelaksanaan, pengendalian teknis bangunan, dan kelayakan pemanfaatan bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Cipta Karya.

(3)

Dalam melaksanakan tugas pokok, bidang tata bangunan dan konstruksi mempunyai fungsi sebagai berikut : a.

Menyusun rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;

b.

Melaksanakan kegiatan inventarisasi, pendaftaran, pengaturan, pengelolaan, penghapusan banguna gedung dan rumah negara serta bangunan umum lainnya dan lingkungannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tertibnya pendataan dan pengelolaan aset negara;

c.

Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan teknis pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian pola dan struktur bangunan, sarana dan prasarana, serta gedung dan rumah negara;

d.

Mengendalikan kegatan penetapan standarisasi program pembangunan sarana dan prasarana gedung serta rumah negara sesuai ketentuan dan kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaa, pengawasan dan pengendalian;

e.

Melaksanakan

pembinaan

teknis

penyelenggaraan,

pengelolaan

dan

perawatan bangunan gedung dan rumah negara; f.

Memberikan bantuan teknis terhadap dinas-dinas non teknis yang membutuhkan;

g.

Mengendalikan pelaksanaan tugas monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

h.

Melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan;

i.

Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

j.

Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala sebagi bahan untuk penyusunan program selanjutnya.

Gambaran Pelayanan

16


(4)

Seksi penataan bangunan mempunyai tugas melakukan survey investigasi, bantuan teknis di bidang penataan bangunan sesuai ketentuan perundangundangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Bidang Tata Bangunan dan Konstruksi.

(5)

Seksi pengendalian teknik mempunyai tugas melakukan survey investigasi dan penyelenggaraan dan pelaksanaan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Bidang Tata Bangunan dan Konstruksi.

(6)

Seksi kelayakan dan pemanfaatan bangunan mempunyai tugas melakukan kegiatan pengelolaan terhadap kelayakan dan pemanfaatan bangunan dalam pelaksaan pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan ketentuan perundangundangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Bidang Tata Bangunan dan Konstruksi.

VII. BIDANG PERUMAHAN, AIR BERSIH, SARANA DAN PRASARANA Gambar 2.5 Struktur Organisasi Bidang perumahan, air bersih, sarana dan prasarana

BIDANG PERUMAHAN, AIR BERSIH, SARANA DAN PRASARANA

SEKSI PERUMAHAN

(1)

SEKSI AIR BERSIH DAN LIMBAH

SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

Bidang perumahan, air bersih, sarana dan prasarana adalah unsur pelaksana teknis d bidang perumahan, air bersih, sarana dan prasarana.

(2)

Bidang perumahan, air bersih, sarana dan prasarana mempunyai tugas pokok melakukakan kegiatan pelaksanaan di bidang perumahan, pengelolaan air bersih dan limbah dan penataan lingkungan permukiman cipta karya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas pokok Dinas cipta Karya.

Gambaran Pelayanan

17


(3)

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang perumahan, air bersih, sarana dan prasarana mempunyai fungsi : a. Menyusun rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan kegiatan; b. Mengendalikan pelaksanaan konstruksi perumahan, sarana dan prasarana permukiman sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka pengendalian dan pembangunan perumahan, sarana dan prasarana permukiman; c. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan teknis pembangunan perumahan, sarana dan prasarana permukiman; d. Mengendalikan kegiatan penetapan standarisasi program perumahan, sarana dan prasarana permukiman sesuai ketentuan dan kebutuhan untuk kelancaran; e. Mengkoordinir kegiatan pembinaan perusahaan air bersih baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, melaui bimbingan teknis, sminar, workshop dan lokakarya serta bentuk pelatihan lainnya dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas air bersih bagi masyarakat; f. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan air limbah dan persampahan sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka menghindari pencemaran lingkungan perumahan dan permukiman; g. Mengendalikan pelaksanaan tugas monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; h. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan; i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan j. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala sebagi bahan untuk penyusunan program selanjutnya.

(4)

seksi Perumahan mempunyai tugas melakukan survey investigasi, pendataan dan bantuan teknis pembangunan dan rehabilitasi perumahan, sarana dan prasarana.

Gambaran Pelayanan

18


(5)

Seksi air bersih dan limbah mempunyai tugas melakukan survey investigasi, pendataan dan bantuan teknis pembangunan dan rehabilitasi perumahan, sarana dan prasarana air bersih dan limbah.

(6)

Seksi penataan lingkungan permukiman mempunyai tugas melakukan survey investigasi, pendataan dan bantuan teknis pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana drainase dan jalan lingkungan.

VII. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI Gambar 2.6 Struktur Organisasi UPTD pembinaan jasa konstruksi

UPTD PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

SUB BAGIAN TATA USAHA

(1)

SEKSI PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

SEKSI KINERJA JASA KONSTRUKSI

UPTD pembinaan jasa konstruksi adalah unsur pelaksana teknis di UPTD pembinaan jasa konstruksi di bidang keciptakaryaan.

(2)

UPTD pembinaan jasa konstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang di bidang pembinaan dan pengawasan usaha jasa konstruksi.

(3)

Dalam melaksanakan tugas pokok, UPTD pembinaan jasa konstruksi mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Penyusunan program perencanaan di bidang pembinaan dan pengawasan usaha jasa konstruksi; b. Pelaksanaan inventarisasi badan usaha jasa konstruksi; c. Pelaksanaan bimbingan teknis jasa konstruksi;

Gambaran Pelayanan

19


d. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga pengembangan jasa konstruksi nasional dan daerah; e. Pelaksanaan pembinaan usaha jasa konstruksi meliputi sistem pengadaan jasa konstruksi, manajemen mutu, keselamatan kerja, kesehatan kerja dan administrasi kontrak; f. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang peningkatan kompetensi jasa konstruksi; g. Pelaksanaan pengawasan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi; h. Pelaksanan monitoring, evaluasi dan pelaporan; i. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan; j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan k. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala sebagi bahan untuk penyusunan program selanjutnya. (4)

Sub bagian tata usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelaksanaan administrasi di lingkungan UPTD.

(5)

Seksi pembinaan usaha jasa konstruksi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, peningkatan dan koordinasi di bidang pengembangan jasa konstruksi.

(6)

Seksi kinerja jasa konstruksi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan inventarisasi, pengawasan dan pengendalian usaha jasa konstruksi.

Gambaran Pelayanan

20


VIII. UPTD TePAT-SaReA Gambar 2.7 Struktur Organisasi UPTD TePAT-SaReA UPTD TePAT-SaReA

SUB BAGIAN TATA USAHA

(1)

SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN

UPTD TePAT-SaReA Adalah unsur pelaksana teknis di UPTD TePAT-SaReA di bidang keciptakaryaan.

(2)

UPTD TePAT-SaReA mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan dan pengelolaan sampah secara terpadu dalam wilayah provinsi aceh dengan wilayah kerja beberapa kabupaten/kota.

(3)

Dalam melaksanakan tugas pokok, UPTD TePAT-SaReA mempunyai fungsi : a. Penyusunan program perencanaan di bidang pengelolaan dan pengolahan sampah secara terpadu; b. Penyelenggaraan administrasi umum dan kerumahtanggaan; c. Penyusunan rencana kebutuhan operasional pengelolaan dan pengolahan sampah; d. pengkajian dan penyusunan bahan petunjuk teknis di bidang pengelolaan sampah regional; e. Peru musan kebijakan di bidang pengelolaan dan pengolahan sampah secara terpadu; f. Penyelenggaraan pengelolaan dan pemecahan permasalahan sampah regional; g. Penyusunan standar operasional prosedur di bidang persampahan; h. Pengoptimalisasi daya dukung dan daya tampung lingkungan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang persampahan. i. Pemeliharaan instalasi dan prasarana bangunan lainnya;

Gambaran Pelayanan

21


j. Penanganan sampah yang berorientasi pada perlindungan lingkungan; k. Penyelenggaran sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat

di bidang

pengelolaan sampah; l. Pengelolaan barang inventaris kekayaan milik pemerintah aceh; m. Penyelenggaraan monitoring,evaluasi dan pelaporan; n. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan; o. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan p. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala sebagi bahan untuk penyusunan program selanjutnya. (4)

Sub bagian tata usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi lainnya di lingkungan UPTD.

(5)

Seksi operasi dan pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan pemeliharaan pengelolaan dan pengolahan sampah secara terpadu sesuai dengan ketentuan.

IX.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL (1)

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah aceh sesuai kebutuhan dan keahlian yang terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsionalyang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidan keahliannya.

(2)

Setiap kelompok di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh gubernur, dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

(3)

Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4)

Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Gambaran Pelayanan

22


X.

KEPEGAWAIAN (1)

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

(2)

Unsur-unsur lain di Dinas Cipta Karya diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur.

(3)

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4)

Eselon Jabatan pada Dinas Cipta Karya adadalah sebagai berkut : a. Kepala Dinas Eselon II.a ; b. Sekretaris Eselon III a ; c. Kepala Bidang Eselon III.a ; d. Kepala UPTD Eselon III.a ; e. Kepala Sub Bagian Eselon IV.a ; f. Kepala Seksi Eselon IV.a.

Adapun Bagan Organisasi Dinas Cipta Karya Provinsi Aceh seperti berikut:

Gambaran Pelayanan

23


Gambar 2.8 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya

2.2 SUMBER DAYA DINAS CIPTA KARYA ACEH Sumber daya pendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Cipta Karya Aceh terdiri dari sumber daya manusia, dana dan sumber daya pendukung lainnya. Dukungan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas, professional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumberdaya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Provinsi Aceh, Dinas Cipta karya Aceh didukung oleh sejumlah personil

atau pegawai yang mengemban tugas dan fungsi

sebagaimana tertuang dalam Perda No. 15 Tahun 2012 Perubahan atas Qanun Aceh No. 5

Gambaran Pelayanan

24


Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi NAD. Sampai dengan tahun 2013, jumlah pegawai Pegawai Negeri Sipil dengan dukungan tenaga Pegawai Harian Lepas Administrasi dan Satuan Pengaman sebanyak 341 orang. Berdasarkan komposisi dan jumlah Personil Lingkup Dinas Cipta karya Aceh tahun 2013, tergambarkan sebagai berikut : Tabel 2.1 Komposisi dan Jumlah Personil No.

Uraian

Jumlah

%

1

Pegawai Negeri Sipil

200

58.65

2

Pegawai Harian Lepas

136

39.88

3

Satuan Pengamanan

5

1.47

341

100.00

Jumlah Sumber : Dinas Cipta karya Aceh, 2013

Komposisi jabatan Pegawai berdasarkan Golongan Ruang Lingkup Dinas Cipta karya Aceh, sampai dengan tahun 2013 terdata sebagai berikut :

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan

No.

Golongan Jabatan I

II

III

Jumlah IV

1

Kepala Dinas

1

1

2

Sekretaris

1

1

3

Kepala Bidang

1

5

6

4

Kepala Seksi / Subbag

19

1

20

5

Staf / Pelaksana

2

45

120

5

172

Jumlah

2

45

140

13

200

% Terhadap Jumlah Pegawai

1

22.5

70

6.5

100

Sumber : Dinas Cipta karya Aceh, 2013

Gambaran Pelayanan

25


Komposisi Personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan Lingkup Dinas Cipta karya Aceh sampai dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Kualifikasi Pendidikan No.

Jabatan

S3

S2

S1

D3

D2 SLTA

Jumlah

1

Kepala Dinas

1

1

2

Sekretaris

1

1

3

Kepala Bidang

5

5

4

Kepala Seksi / Subbag

5

15

1

5

Staf / Pelaksana

17

91

9

55

172

6

Pegawai Harian Lepas

3

63

13

62

141

21

Jumlah

-

32

169

23

-

117

341

% Terhadap Jumlah Pegawai

-

9.38

49.6

6.74

-

34.3

100


Jenis pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Teknis yang diikuti pegawai Dinas Cipta karya Aceh sampai dengan tahun 2013 sebagaimana Tabel berikut : Tabel 2.4 Jenis Pendidikan dan Latihan Teknis Yang Diikuti s/d Tahun 2013 No.

Jenis Diklat

Jumlah

1

Adm. Keuangan

1

2

Adm. Tek. & Umum Proyek IPJK

1

3

Administrasi Keuangan

1

4

Diklat Adum

8

5

Diklat Adumla

4

6

Diklat Prajabatan Gol II

32

7

Diklat Prajabatan Gol. III

41

8

Diklat Prajabatan Gol. I dan II

8

9

Diklat Pengadaan Brg/Jasa Pemerintah

12

10

Sertifikasi Pengadaan Brg & Jasa (L2)

7

Gambaran Pelayanan

26


No.

Jenis Diklat

Jumlah

11

Sertifikasi Pengadaan Brg & Jasa (L4)

3

12

Diklat Penyusunan Renstra & Lakip

1

13

Air Bersih Unit IKK Bid.

1

14

Algap Leadhership Academy

1

15

AMDAL

1

16

Analisa Jabatan

1

17

Apl E-Monitoring DJ. TR

1

18

Apresiasi RTRWN, RTR Pulau & NSP

1

19

Bendaharawan A

1

20

Bimtek Adm Plkp Bid Penyi&Penyal Brg

1

21

Bimtek Keprotokolan

1

22

Bimtek Konsultasi Supervisi TA2008

1

23

Bimtek Manaj. pengelolaan Brg

1

24

Bimtek Pelaksanaan IKMD

1

25

Bimtek Pelaksanaan IKMN

2

26

Bimtek Pengadaan Brg dan Jasa

4

27

Bimtek Penyediaan Adm Brg

1

28

Bimtek Sistem Manaj Mutu Kons

1

29

BMS Bridge Investigation Course

1

30

Dasar Teknik

1

31

Desiminasi Penerimaan Neg Bkn Pajak

1

32

Diklat LAN Kepemimpinan Tk. III

1

33

Diklat Pejabat Inti Satker

2

34

Diklat Pengelo. Ling Hdp Proyek Jl & Jbt

1

35

Diklat PIM III

2

36

DIKLAT PIM TK II

2

37

Diklat PIP

1

38

Diklat Prakontrak

2

39

Diklat SPAMA

1

40

Diklat Sub Profesional Staf

1

41

Diklat Tek. Fung. KMP Angkatan VIII

1

Gambaran Pelayanan

27


No.

Jenis Diklat

Jumlah

42

Diklat Teknis Jakon

1

43

Disem Raperpres RTR P Sumatera

1

44

Disem Spesif Umum Bid Jl & Jbt

1

45

IAC on Inter. & Tech. for Hous Stra.

1

46

IIRMSS

1

47

Instruktur BMS

1

48

Kasie Perencanaan/Pengawas

1

49

Komputerisasi

1

50

KS Pemugaran Perumahan Desa

1

51

KS Tata Cara Pengadaan Jakon

1

52

KS Ukur Tanah & Pemetaan

1

53

KS Ukur Tanah & Pemetaan Lanjutan

1

54

Kuliah Matrikulasi

1

55

Kursus Pengadaan Brg & Jasa

1

56

Kursus Pengawas Lapangan

1

57

Kursus Perenc. Gbr & Angg Bid CK

1

58

Kursus PIP BRR NAD-Nias

1

59

Kursus Pratugas Tata Usaha

1

60

Kursus Standar Dok Lelang & TC Peng.

1

61

Kursus Ukur Tanah CK

1

62

Lat. Adm. Keuangan PDAM

1

63

Lat. Ass. Perenc. Teknik

1

64

Lat. Perkopers. Dista

1

65

Latihan Bela Negara

1

66

LKKPS Kemiliteran Sipil

1

67

Manaj. Penaksiran Hrg Brg & Js

1

68

Manajemen Perkotaan

1

69

Manajemen Proyek

3

70

NSPM TR Kab/Kota Prov NAD

1

71

Orient Tek kePUan&Kur Mnj Proy(KMP)

1

72

Orient. Prog. Perh. & Penang. Jln Dati II

1

Gambaran Pelayanan

28


No.

Jenis Diklat

Jumlah

73

Orients Tek. Jln & Manaj. Proyek

1

74

Outbound Management Training

12

75

Pejabat Inti Proyek (PIP)

1

76

Pejabat Inti Satker

1

77

Pel & Pengangk Penget Penan. MD

1

78

Pel Ahli Hukum Kontrak

1

79

Pel Sistem Infor Geografis

1

80

Pel. Konstruksi Laba-laba

1

81

Pel. Pengelola Adm. Kug

3

82

Pel. Road Safety Audit

1

83

Pel. Tata Cara Prakontrak

3

84

Pelat TC Commisioning Inst Pengol Air

1

85

Pelat TR Wil Kab Daerah Tk. II

1

86

Pelat. Penel Mdl Envirommental Design

1

87

Pelat. Perenc. Sistem DrainaseJln.

1

88

Pelat. Tek Bid Mknik Tnh (Geo Teknik)

1

89

Pelat. Tek. Bid. Konst. Lainnya (Beton)

1

90

Pelat. Tek. Bid. Perkerasan Aspal

1

91

Pelat. Tek. Inspeksi (ItiDi-IKRAM)

1

92

Pelayanan Kessos

1

93

Pemak Pelat Sos Amdal Peman Ruang

1

94

Pemberdayaan Pembina Jakon Tk Provinsi

1

95

Pembinaan & Pengelolaan Dep Pu

1

96

Pembinaan Adm Kug Dep. PU

1

97

Pembuatan Jl diatas Tnh Lembek

1

98

Pemel. Rutin Jln Nas. & Prov.

2

99

Pen. Pembukuan & Lap. Kug.

3

100 Penataran P4 Eselon III & IV

1

101 Penataran P4 Pola Pendukung

1

102 Penataran P4 Tipe B

1

103 Penataran Waskat

1

Gambaran Pelayanan

29


No.

Jenis Diklat

Jumlah

104 Pengambaran Perenc. Tata Ruang

1

105 Pengkt. Koor. Perenc. & P.

1

106 Peningk. Fungsi Penget. Bid. kePUan

1

107 Peny. Upaya Ling. UKL/UPL

1

108 Penyebar & Penerap Standar Bid. PU

1

109 Penyl. Adm. Umum Perkantoran

1

110 Penyu Rcn Prog Inves Jk Meneng Bid PU

1

111 Penyuluhan Peraturan

1

112 Penyuluhan Pertambangan

1

113 Perber Penang Tek. BU Jakon Kualif Kcl

1

114 Perenc & Permslhan Pondasi T Pancang

1

115 Perencanaan dan Anggaran

1

116 Perencanaan Jln Kabupaten

1

117 Perkantoran

1

118 PIP Ass. Perenc. Bid. Cipta Karya

3

119 Prajabatan

2

120 Prajabatan (STTPL) TK. III

1

121 Sem. Apart bg Masy. Gol. Menengah

1

122 Sem. On Acoustic Science

1

123 Seminar Tek. Perkerasan Jalan

1

124 SEPADA

1

125 Sertifikasi Ahli Pengadaan Nas

1

126 Sistem Akuntansi Informasi Dep PU

1

127 Site Engineer

1

128 Sof. Soil

1

129 Spama

1

130 Spama/PIM Tk. III

1

131 Survey & Analisa Jln Kab.

1

132 Tata Cara Pengadaan Jakon

3

133 TE Pengg Peta Perenc. TR Kota

1

134 Teknik Fungs. Orientasi Pemb. Daerah

1

Gambaran Pelayanan

30


No.

Jenis Diklat

Jumlah

135 Teknis Adm. Kepegawaian

1

136 Teknisi Laboratorium

1

137 Teknologi Beton

1

138 Tim Perenc. Jln Kab. Thp Anal. & Eval.

2

139 Diklat PIP Bid Perum & Permukiman

1

140 Pengelola Proyek Peningk Kualitas Lingk

1

141 Tata Cara Pengadaan Jasa

1

142 Adm. Perkantoran

1

143 TPM. P3D

1

144 Mandor

1

145 Diklat Manajemen Aset Daerah

1

146 Workshop Pengel. Keg. Pemanf Brg Daerah

1

147 Seminar KORPRI

1

148 Diklat PIM Tk.IV

1

149 Penyuluhan Sadar Zakat

1

150 Pengawasan Kearsipan

1

151 Manajemen Keprotokolan

2

152 Bimtek Arsiparis

1

153 Arsiparis Ahli

1

154 Pel. Bendaharawan Daerah

1

155 Pelat. Tek. Laboratorium

1

156 Pelat. Pengawas Pekerjaan Jl

1

157 ADUM

1

158 Penataran Petugas IKMN

1

159 Kursus Mekanik

1

160 Analisa Jab. & Perenc. T. Kerja

1

161 Teknis Kepegawaian Paket B

1

162 Sertifikasi Ahli Pengadaan Nas

1

163 Bimtek Sistem Manajemen Mutu

3

164 Pelat. Tek. AMPL

1

165 WS Png Pengungsi & Mnj Png Bcn

1

Gambaran Pelayanan

31


No.

Jenis Diklat

Jumlah

166 Tata Cara Pengadaan Jak

1

167 Bimtek Manajemen Pengadaan Brg

1

168 Adm Umum Perkantoran

1

169 STTPL

1

170 BT Peningk SDM Pengemb SPAM

1

171 Pemantapan Implem. Brg & Jasa E-

1

172 Peltek Mnj Pajak & Restri Daerah

1

173 Pelat. Tek. Bendaharawan Daerah

1

174 Pelat. Tenaga Adm

1

175 Diklat Bid. Cipta Karya Dep. PU

1

176 Pelat. Tek. Pengadaan Brg Daerah

1

177 Peltek Fungs Komputer Tk Dsr

1

178 Pengelolaan Gedung Negara

1

179 Peningk. & Pengemb. SDM

1

180 Pemantapan Sistem Aplik Pemant Elek

1

181 Pengelo. Dok & Monitoring

1

182 E-M DR Pemant Kemj Pelaks Keg Bid CK

1

183 Keppres No.16

1

184 Kompos (UDPK)

1

185 Sanitasi Tepat Guna

1

186 Training Ilmu Ukur Tanah

1

187 Air Limbah

1

188 Kursus Pra Tugas Gambar Bang. Umum

1

189 Perbaikan Kampung

1

190 Persampahan

1

191 Perbaikan Perum. Desa ( P3D )

1

192 Pengawas Lapangan Bangunan

1

193 Pembinaan Penyusunan Neraca Proyek

1

194 Sosialisasi SNI

1

195 On Job Training Prakontrak

3

196 Pengawasan IKK

1

Gambaran Pelayanan

32


No.

Jenis Diklat

Jumlah

197 Kep. Unit Inst. IKK

1

198 BMN

1

199 Pelat. Akuntansi Pemerintah

1

200 Pelat. Sistem Akuntansi Instansi

1

201 Pelat. Manaj. Kug

1

202 Penyusunan Neraca Proyek

1

203 Brevet A

11

204 Adm Bidang Kepegawaian

1

205 Pusdiklat Peg. PU

2

206 Diklat IKMN Proyek2 Bid. Perkim

2

207 Prajabatan

1

208 Tenaga Perenc. Seprov. Dista Angk V

1

209 Diklat Analis Kepeg. Terampil

1

210 Sosialisasi NSPM TR Kab & Kota

1

211 Bimtek Jab Fungsional Analis Kepeg

1

212 Sosialisasi SK SNI

1

213 OJT Tenaga Juru Ukur Bid. Perkim

1

214 Bimtek Pemb. Hkm PerUUan Kepeg

1

215 Bimtek Neraca

1

216 Penyuluhan Neraca Proyek

1

217 Verifikasi

1

218 Lab. Air Minum

1

219 Pengawas Lapangan

1

220 Penataan Pernbend Akunt Pelap Pelaks

1

221 OJT Tenaga Juru Ukur Bid. Perkim

1

222 Badan Diklat Kug Dep. Kug

1

223 Dep. PU

1

224 Diklat Tek. Penelolaan Kug Daerah

2

225 Bimtek Neraca Proyek

1

226 Peningkatan Ukur Tanah

1

227 Ukur Tanah

1

Gambaran Pelayanan

33


No.

Jenis Diklat

Jumlah

228 Pel Tek Bid Mektan, Perkerasan Aspal

1

229 Pemberian Advis. T. Penyi.

1

230 Apresiasi Tata Cara Prakontrak

1

231 Lat. Penata Ruang Dati. I

1

232 Apresiasi Penata Ruang

1

233 TOT Brg & Jasa

1

234 Pelat Perenc Penataan Ruang

1

235 Pel Tek Bid Mektan, Perkerasan Aspal

1

236 Diklat PPNS Penata Ruang Kemen PU RI

1

237 Pelat Aplikasi E-M Dirjen TR

1

238 Sos NSPM TR Kab&Kota Prov NAD

1

239 Diklat Tek TR & Mnj Lhn Perkotaan

1

240 Diklat Pengelo. Fasilitas Air Limbah RT

1

241 Pelatihan GIS/MAPINPO

1

242 Auto Card 2002

1

243 E-Monitoring

2

244 Manajemen Prasarana Perkotaan

1

245 Permasalahan Pemb. Kota & Penataan R

1

246 Teknis Informasi Bid. KePU-an

1

247 Sistem Informasi Geografis

1

248 Lokational TC Of Construction Sector

1

249 Diklat Pengelo. Fasilitas Air Limbah RT

1

250 Int course on integrated housing DP

1

251 Asesi Pemb. Insfrastruktur Aceh

1

252 Bimtek Tk. Dasar Penilai Aset

1

253 Sertifikasi Pengadaan Brg/Jasa (L2)

1

254 Sistim Aplikasi Pemantauan

1

255 Pelat. & Ujuan Nas. Sertifikasi Brg Jasa

1

256 Bimtek Konstruksi Pelaksana Gedung

1

257 Bimtek Konstruksi Pelaksana Gedung

1

258 Aplikasi Dokumen Barang

1

Gambaran Pelayanan

34


No.

Jenis Diklat

Jumlah

259 Teknik Jaringan LAN

1

260 Out Bond

1

261 On Job Training Juru Ukur

1

262 E-Procurement TBJP

1

263 Pengenalan Komputer

1

264 Training Ilmu Ukur Tanah

1

265 Gambar & Anggaran

1

266 Tenaga Penyuluh Masyarakat

1

267 Diklat Tek Sis Pengel Kug Daerah

1

268 BKPP

1

269 Tng Penyuluh OKKP2LDT (ABT-OECF)

1

270 K. Pelatihan Pemantapan Bend.

1

271 K. Bendaharawan Daerah Angk. IV

1

272 Pejabat Inti Satker Ditjen CK

1

273 Pemtpan Imple Pengad Brg&Js Elek

1

274 Diklat PAK Analis Kepeg TA2007

1

275 Bimtek Achievement Motivation

1

276 Bimtek Manajemen Perkantoran Modern

1

277 Analytical Planning & Repersany

1

278 Kug

2

279 Komputer Tk Dasar Pengenalan

1

280 Pelat. Tek. Bid. Perkerasan Aspal

5

281 Pelat. Tek. Laboratorium

1

282 Pelat. Pengawas Pekerjaan Jl

1

283 Diklat PPNS Penata Ruang Kemen PU RI

1

284 Pelat & UN Sertifi Brg/Jasa Pem TA2008

1

285 Pel Tek Bid Mektan (Geotek)

1

286 Pel Tek Bid Konstruksi Lainnya (Beton)

1

287 Badan Diklat B. Aceh

1

288 Satker PKPAM NAD

1

289 Balai AB-PLP

1

Gambaran Pelayanan

35


No.

Jenis Diklat

Jumlah

290 Bimtek Konsultan Supervisi

1

291 Pelat. Teknis Bid. Mekanika Tanah

1

292 Pelat. Teknis Bid. Konstruksi Lainnya

1

293 Pembinaan Peny. Lap. Neraca Proyek

1

294 Disem&orie prog bant spl-oecf inp-23lg

1

295 Kursus Bendaharawan Daerah Angk. VIII

1

296 Kursus Computer Tk. DEO

1

297 Aplikasi Teknis Penatausahaan BMN

1

298 Bimtek UN Keahlian Pengad Brg Js Pem

1

299 Sistem Akuntansi Instansi

1

300 Pel. Pemetaan Bid. TR & GIS

1

301 Diklat Tek. Pengel Sistem Kug Dae

1

302 Diklat Anggaran

1

303 Pelat. Juru Ukur Tanah

1

304 Pelat. Tek. Bid. Konstruksi

1

305 Pemberdayaan SDM SI Jakon Indonesia

1

306 Pelat Tek Bid Kons Lainnya (Beton)

1

307 Pelat Bid Mekanika Tanah Geoteknik

1

308 Sos Pemb. RSD & Lingk Pedesaan Sht

1

309 Sosialisasi Uji Beton Bertulang

1

310 Bimtek Penyusunan DSP

1

311 Bimtek Penyususnan Formasi PNS

1

312 Diklat Analisis Kepegawaian Terampil

1

313 Pelat SA Inst, SIM, Akun Brg Mlk Neg

1

314 Pelat. Tek. Tenaga Pengawas Lap.

2

315 Penyuluhan Adm Barang

1

316 IKMN

1

317 Pelat. Pelaksanaan Pemel. Jl & Jbt

1

JUMLAH

483


Gambaran Pelayanan

36


Dari Tabel 2.4, terlihat bahwa daya dukung kapasitas pegawai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lingkup Dinas Cipta karya Aceh melalui pendidikan dan latihan telah mencapai 70.60% dari total pegawai yang mengikuti pendidikan dan latihan. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Dinas Cipta karya Aceh, tidak terlepas dari ketersediaan dana serta sarana dan prasarana perkantoran yang menunjang terhadap upaya pencapaian sasaran. Ditinjau dari Jumlah dana yang dialokasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Aceh kepada Dinas Cipta Karya Aceh selama kurun waktu Tahun Anggaran 2013 sampai 2017 adalah sebesar Rp. 14.738.103.000.000,yang terdiri dari : Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 3.013.100.000.000,Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 2.988.857.000.000,Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 2.953.120.000.000,Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 2.902.025.000.000,Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 2.881.001.000.000,Sumber daya/fasilitas pendukung lainnya yang berupa kendaraan operasional,

gedung

kantor, peralatan berat untuk pemeliharaan prasarana dan sarana permukiman yang tersedia masih kurang memadai. 2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS CIPTA KARYA ACEH Sesuai dengan kebijakan yang telah disusun, program-program tersebut diatas dijabarkan lagi dalam kegiatan-kegiatan sebagai tindakan nyata pada tahun 2007 - 2012 dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, yaitu: 2.3.1. Kegiatan Rutin 1. Aparatur Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah memenuhi kebutuhan belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan-tunjangan kerja lainnya untuk

pegawai baik

Pegawai Negeri (PNS) maupun Pegawai Harian (PH). Dari kegiatan ini diharapkan pembayaran dapat dilakukan secara tepat waktu dan menurut peraturan yang berlaku.

Gambaran Pelayanan

37


2. Pelayanan Administrasi Perkantoran Hasil yang diharapkan dari program kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan administrasi demi lancarnya kegiatan administrasi untuk menunjang seluruh kegiatan pembangunan yang telah direncanakan. Kelompok kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 14 (empat belas) kegiatan yang berkenaan dengan surat menyurat, komunikasi, air minum & listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional, jasa administrasi keuangan, kebersihan kantor, ATK, barang cetakan & penggandaan, komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengakapan kantor, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, makan dan minum, rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta jasa keamanan kantor. 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Hasil yang diharapkan dari program kegiatan ini adalah memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur sebagai penunjang terlaksananya kegiatan di bidang Cipta karya. 4. Peningkatan Disiplin Aparatur Hasil yang diharapkan adalah terlaksananya pengadaan barang/jasa aparatur. 5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Di bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ini, terdiri dari dua kegiatan pokok yaitu (1) Pendidikan dan Pelatihan Formal dan (2) Bimbingan Teknik Implementasi Perkantoran Perundang-undangan. 2.3.2. Kegiatan Pembangunan/Urusan Wajib 1. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Hasil yang ingin dicapai adalah Terbangunnya saluran dan Gorong - gorong di lingkungan permukiman demi terciptanya lingkungan permukiman yang sehat dan nyaman. 2. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Hasil yang ingin dicapai adalah Terciptanya Managemen Pengelolaan Air Minum / Air Bersih yang Sehat dan Terlayaninya kebutuhan Air Minum bagi Masyarakat Gambaran Pelayanan

38


3. Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Hasil yang ingin dicapai adalah Terpenuhinya Kebutuhan Air Bersih dan Meningkatnya Kesehatan Masyarakat 4. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Hasil yang ingin dicapai adalah tersedianya Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan agar meningkatnya kesehatan bagi masyarakat & menciptakan lingkungan yang bersih & nyaman. 5. Perencanaan pengembangan infrastruktur Hasil yang ingin dicapai adalah Tersedianya Pedoman Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat tumbuh. 6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Hasil yang diharapkan dari kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan adalah tersedianya informasi mengenai pelaksanaan seluruh kegiatan kecipta karyaan. Informasi yang dihasilkan berupa laporan kegiatan setiap bulan selama satu tahun anggaran dan hasil monitoring langsung ke lapangan. 7. Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan Hasil yang ingin dicapai adalah tersedianya sarana dan prasarana di daerah perbatasan, terisolirdan kepulauan untuk meningkatkan kualitas pelayanan umum bidang infrastruktur dasar kepada masyarakat diperdesaan. 8. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terbangunnya infrastruktur jalan sebagai prasarana transportasi.

Hal yang dilakukan adalah Peningkatan jalan,

Penggantian Jembatan, Pembangunan Jalan Baru, Pembangunan Jembatan Baru. 9. Pembangunan sarana dan prasarana gedung Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terbangunnya Sarana Gedung Pendidikan, Kesenian, Peribadatan dan Keagamaan untuk mendukung Kegiatan Pendidikan, Seni Budaya, Peribadatan dan Keagamaan Serta Meningkatnya Kualitas Keimanan Bagi Masyarakat.

Gambaran Pelayanan

39


10. Sosialisasi bidang perkotaan dan permukiman Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Terserapnya Informasi Kepada masyarakat agar

Tersedianya Tenaga Terampil dengan adanya Informasi Hasil

Pembangunan. 11. Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengetahuan bagi pengguna dan penyedia jasa konstruksi terhadap perundang-undangan jasa konstruksi. 12. Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi (orang perseorangan, badan usaha) Hasil yang ingin dicapai adalah terlaksananya kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi guna terserapnya informasi kepada masyarakat. 13. Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi (instansi pemerintah, orang perseorangan, badan usaha) Hasil yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Kinerja Pemberdayaan Jasa Konstruk guna terserapnya informasi kepada masyarakat. 14. Pembinaan jasa konstruksi daerah Hasil yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Kinerja Pemberdayaan Jasa Konstruk guna terserapnya informasi kepada masyarakat. 15. Pengawasan terhadap ketentuan keteknikan Hasil yang diharapkan dari kegiatan adalah pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan dokumen teknis. yang dihasilkan berupa laporan hasil pengawasan teknis pelaksanaan kegiatan. 16. Pengembangan rumah sehat sederhana Hasil yang diharapkan dari kegiatan adalah tersedianya rumah sederhana siap huni bagi masyarakat korban bencana, kerusuhan dan dhuafa. 17. Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota Hasil yang ingin dicapai adalah terciptanya perencanaan ruang wilayah yang teratur dan tertata baik Gambaran Pelayanan

40


18. Sosialisasi penerapan Qanun RTRWP NAD Hasil yang ingin dicapai adalah meningkatkan operasional bidang tata ruang pengembanganwilayah

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PEMBANGUNAN PELAYANAN DINAS CIPTA KARYA ACEH Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan Dinas Cipta Karya Aceh terdapat beberapa permasalahan yang akan mempengaruhi proses tersebut, antara lain:

Bidang Kesekretariatan 1.

Profesionalisme/SDM aparatur belum memadai

2.

Mekanisme kerja yang belum berjalan dengan baik

3.

Masih lambannya penanganan administrasi

4.

Kurangnya pemahaman prosedur, metode dan teknik penyusunan laporan keuangan S.A.I

5.

Kualitas pelaporan keuangan belum dapat dipenuhi dengan cepat, tepat dan akurat

Bidang Program, Perencanaan dan Evaluasi 1.

Kurangnya konsistensi antara produk perencanaan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang fisik.

2.

Kurangnya penyesuaian pemanfaatan anggaran dengan kebutuhan program dan kegiatan.

3.

Kurangnya SDM pada bidang yang mengakibatkan mekanisme kerja yang lambat.

4.

Sistem penyampaian pelaporan masih manual sehingga menghambat kelancaran pelaporan khususnya pelaporan dari Kabupaten/Kota.

5.

Pengalokasian dana pengawasan yang tidak sesuai dengan nilai fisik, mengakibatkan penurunan kualitas bangunan/tidak sesuai dengan spesifikasi.

Bidang Perumahan, Air Bersih, Sarana dan Prasarana 1.

Minimnya aksesibilitas kawasan lingkungan permukiman di wilayah perdesaan, daerah perbatasan dan kawasan terisolir;

2.

Letak lingkungan kawasan permukiman yang tersebar dengan pola perkembangan yang belum teratur

Gambaran Pelayanan

41


3.

Masih rendahnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengelolaan air bersih dalam hal kompetensi dan produktivitas

4.

Kurangnya kemampuan manajerial serta terbatasnya lahan dan pembiayaan untuk dapat memberikan pelayanan sarana dan prasarana publik yang memadai dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat

5.

Rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi permukiman

6.

Tidak berlanjutnya pemeliharaan sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman pascakonstruksi, akibat kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan kegiatan

7.

Belum tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) sektor Air Minum, Sanitasi, Persampahan dan Permukiman Kumuh.

Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah 1.

Belum selesainya proses penyusunan Qanun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Hal ini menghambat aspek legal dalam penyelengaraan penataan ruang

2.

Pembinaan penataan ruang belum menjangkau banyak kalangan

3.

Produk rencana penataan ruang masih berada pada tahap penyusunan dokumen, belum sampai pada proses pelaksanakan pemanfaatan ruang (aplikasi) yang sesuai dengan rencana yang nantinya akan diikuti dengan pengendalian pemanfaatan ruang dan penyelenggaraan pemanfaatan ruang;

4.

Belum berjalannya pengawasan yang meliputi evaluasi dan pelaporan tentang penataan ruang

5.

Belum efektifnya Kelembagaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Aceh (BKPRA)

6.

Belum tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) tentang Penataan Ruang

Bidang Tata Bangunan dan Konstruksi 1.

Belum memadainya instrumen pendukung mekanisme penataan bangunan dan gedung

2.

Kurangnya manajemen jasa konstruksi dalam hal pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan permukiman

3.

Sosialisasi informasi tata tertib penyelenggaraan bangunan gedung sesuai ketentuan yang berlaku, belum sepenuhnya disadari oleh masyarakat

4.

Jumlah SDM yang kurang memadai dalam hal penanganan pelimpahan kegiatan sarana pendidikan dan sarana kesehatan.

Gambaran Pelayanan

42


BAB

3

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Isu-Isu Strategis SPAM IKK BAITUSSALAM, ACEH BESAR

43


BAB

3 3.1.

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PELAYANAN

Cipta Karya secara garis besar terdiri dari 7 sektor yaitu Sektor Perumahan, Sektor Air Minum, Sektor Sanitasi/Air Limbah, Sektor Persampahan, Sektor Drainase, Sektor Tata Bangunan, dan Sektor Tata Ruang. Penanganan yang sebenarnya jika ditingkat pusat ditangani oleh 2 kementerian yaitu Kementerian Pekerjaan Umum (Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Tata Ruang) dan Kementerian Perumahan Rakyat. Untuk mendapatkan penanganan yang tepat terhadap permasalahan yang ada disetiap sektor perlu diidentifikasi permasalahan dan mengangkat permasalahan-permasalahan sebagai isu-isu strategis guna merumuskan kebijakan, program dan kegiatan yang tepat sasaran untuk lima tahun ke depan. Adapun permasalahan ataupun isu strategis untuk masing-masing sektor adalah sebagai berikut : a. Sektor Perumahan Berdasarkan RPIJM Aceh 2012-2017, data Dinas Sosial Tahun 2011, Jumlah Keluarga Berumah Tidak Layak Huni adalah 120.267 Jiwa atau (24.053 KK). Jumlah Rumah yang telah dibangun oleh Pemerintah Aceh (dana APBA) melalui Dinas Bina Marga dan Cipta Karya dari tahun 2008 s.d Tahun 2012 adalah sebanyak 10.840 Unit dengan rincian sebagai berikut : -

Tahun 2008 sebanyak 3.955 Unit

-


-


-

Tahun 2011 sebanyak 817 Unit

-

Tahun 2012 sebanyak 914 Unit

Untuk Tahun 2013, Pemerintah Aceh dengan dana APBA reguler, Otsus kabupaten/kota dan Otsus Provinsi melalui Dinas Cipta Karya Aceh menargetkan Isu-Isu Strategis

4.904 Unit rumah sehat 44


sederhana yang diperuntukkan untuk masyarakat dhuafa/fakir miskin dan korban konflik tersebar di 23 kabupaten/kota, sehingga masih terdapat 18.230 Unit rumah yang belum dibangun sampai dengan tahun 2013 Ditilik dari sasaran/capaian kinerja program RPIJM Aceh 2012-2017 pada program pengembangan perumahan, Pemerintah Aceh melalui dana APBA hanya menargetkan 5.000 Unit pada tahun 2017 yang merupakan akhir kinerja periode RPIJMA dimana angka tersebut dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Di lain pihak, Gubernur Aceh menargetkan penuntasan akan kebutuhan rumah layak huni untuk masyarakat miskin/kurang mampu sampai dengan 2017 sesuai dengan program MDGs untuk menurunkan angka kemiskinan sampai dengan 9%. Sebagai catatan, angka kemiskinan Provinsi Aceh saat ini adalah 19,46%. Jika mengacu kepada target RPIJM Aceh melalui dana APBA yang hanya dapat menuntaskan 5.000 unit rumah dhuafa maka masih terdapat 13.230 unit yang belum tertangani sampai dengan tahun 2017 b. Sektor Air Minum Untuk Provinsi Aceh, tingkat pelayanan air minum di perkotaan mencapai 55,61 % dan diperdesaaan mencapai 33,88 %(BPS 2010), sedangkan target yang hendak dicapai secara nasional melalui MDGs adalah untuk perkotaan dan perdesaan adalah sebesar 50% (2015). Adapun permasalahan yang dijadikan isu strategis untuk sektor air minum adalah sebagai berikut : 1.

Lemahnya kapasitas kelembagaan dan Peraturan Perundangan

2.

Terbatasnya Pendanaan

3.

Menurunnya kuantitas air baku

4.

Masih rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan

5.

Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelengaraan air minum

6.

Tingginya tingkat urbanisasi

Isu-Isu Strategis

45


7.

Laju penyediaan infrastruktur air minum belum dapat mengimbangi laju pertumbuhan penduduk

8.

Pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang kurang baik

9.

Belum optimalnya sistem perencanaan air minum

10. Kurangnya koordinasi dalam pemanfaatan sumber air baku PDAM. 11. Masih lemahnya manajemen Pengelolaan PDAM. 12. Tidak seimbangnya biaya pengadaan operasional pengadaan air bersih dengan tarif. 13. Tingginya tingkat kebocoran air PDAM. c. Sektor Sanitasi/Air Limbah Untuk Provinsi Aceh, tingkat pelayanan sanitasi perkotaan dan perdesaan adalah sebesar 45,17% (BPS 2010) dengan target 2015 sebesar 56,50%.

Sebagian besar fasilitas

pengolahan air limbah setempat masi belum memenuhi standar teknis yang ditetapkan. Adapun permasalahan atau isu strategis pembangunan/pengembangan di sektor sanitasi/air limbah antara lain adalah : -

Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan air limbah permukiman

-

Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman yang berbasis masyarakat

-

Potensi yang ada dalam masyarakat dan dunia usaha belum sepenuhnya diberdayakan oleh pemerintah

-

Belum memadainya perangkat peraturan perundangan yang diperlukan dalam sistem pengeloan air limbah permukiman

-

Masih lembahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan-peraturan yang terkait dengan pencemaran air limbah

Isu-Isu Strategis

46


-

Belum lengkapnya Norma Standar Pedoman Manual (NSPM) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Air Limbah

-

Lemahnya fungsi lembaga di daerah yang melakukan pengelolaan air limbah permukiman

-

Belum terpisahkanya fungsi regulator dan operator dalam pengelolaan air limbah permukiman

-

Kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan pengeloaan air limbah permukiman masih rendah

-

Perlu ditingkatnya koordinasi antar instansi terkait dalam penentapan kebijakan di bidang air limbah permukiman

-

Rendanya tarif pelayanan air limbah yang mengakibatkan tidak terpenuhinya biaya operasi dan pemeliharan serta pengembangan sistem pengelolaan air limbah

-

Terbatasnya sumber pendanaan pemerintah, sehingg tidak dpat memenuhi kebutuhan tingginya biaya investasi awal pembangunan sistem pengeloaan air limbah terpusat

-

Kurang tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi di bidang air limbah, dan belum optimalnya penggalian potensi pendanaan dari masyarakat dan dunia usaha/swasta/koperasi

-

Rendahnya alokasi pendanaan dari pemerintah untuk pengelolaan dan pengembangan air limbah permukiman

-

Rendahnya skala prioritas penanganan pengelolaan air limbah permukiman baik ditingkat pusat maupun daerah

d. Sektor Persampahan Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan dimana diamanatkan didalam undang-undang tersebut diantaranya memberikan landasan operasional bagi implementasi 3R (reduce, reuse, recycle) dalam pengelolaan sampah menggantikan paradigma lama kumpul-angkut-buang ditambah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah Isu-Isu Strategis

47


sejenis sampah rumah tangga bahwa mulai tahun 2013 seluruh pemerintah kabupaten/kota harus mengubah sistem open dumping pada tempat pemrosesan akhir (TPA) menjadi berwawasan lingkungan. Kondisi sistem persampahan di Provinsi Aceh masih jauh dari apa yang telah diamanatkan pada kedua aturan hukum tersebut. TPA yang telah berwawasan lingkungan (sanitary landfill) yang telah beroperasional hanya 1 yaitu di Kota Banda Aceh, sedangkan 22 TPA pada masing-masing kabupaten kota masih belum beroperasional (telah dibangun tetapi belum berfungsi) ataupun masih memakai sistem open dumping. Hal ini menjadi permasalahan

atau isu strategis utama untuk sektor

persampahan di Provinsi Aceh. Adapun permasalahan /isu yang lain diantaranya adalah sebagai berikut : 1. Masih belum memadai perangkat peraturan yang mendukung pengelolaan persampahan pada kabupaten kota 2. Penanganan sampah yang belum optimal 3. Minimnya pengelola layanan persampahan yang kredibel dan profesional 4. Belum optimalnya sistem perencanaan pengelolaan sampah 5. Terbatasnya pendanaan untuk mendukung keseluruhan aspek pengelolaan sampah e. Sektor Drainase Banjir khususnya di daerah perkotaan di kabupaten/kota di Provinsi Aceh masih saja terjadi, hal ini diakibatkan oleh sistem drainase perkotaan yang masih buruk dan kondisi saluran yang tidak terawat. Isu stategis yang diangkat pada sektor drainase adalah sebagai berikut : 1. Kapasitas sistem drainase sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini 2. Belum ada kejelasan pengelola sistem drainase 3. Belum optimalnya sistem perencanaan pengelolaan drainase 4. Terbatasnya pendanaan untuk mendukung keseluruhan aspek pengelolaan drainase

Isu-Isu Strategis

48


f. Sektor Tata Bangunan 1. Minimnya Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) pada suatu kawasan sehingga

mengakibatkan tata letak bangunan rumah tidak teratur sehinggga

menunjukkan kesan kumuh terhadap lingkungan permukiman dengan kepadatan tidak teratur 2. Masih banyaknya kabupaten/kota yang belum memiliki Perda Bangunan Gedung 3. Kurang optimalnya perencanaan bangunan karena sering direncanakan pada tahun yang sama 4. Penerapan peraturan perencanaan bangunan dan gedung yang masih belum optimal g. Sektor Tata Ruang 1. Masih banyaknya kabupaten/kota yang belum menyelesaikan RTRW kabupaten/kota, target 2013 seluruh kabupaten/kota seluruh Indonesia harus telah mempunyai Peraturan/Qanun RTRW kabupaten/kota 2. Kenaikan jumlah penduduk perkotaan sebagai wujud terjadinya fenomena urbanisasi akibat migrasi desa – kota memerlukan aturan/regulasi penetapan zoning yang dituangkan dalam Qanun RTRW Kabupaten/Kota untuk mencegah pertumbuhan permukiman yang sporadis. 3. Belum berfungsinya secara optimal penataan ruang dalam rangka menyelaraskan, mensinkronkan, dan memadukan berbagai rencana dan program sektor. 4. Terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari ketentuan dan norma yang seharusnya ditegakkan. Penyebabnya adalah inkonsistensi kebijakan terhadap rencana tata ruang serta kelemahan dalam pengendalian pembangunan, serta belum tersedianya alokasi fungsi-fungsi yang tegas dalam RTRW. 5. Kendala dalam penyelesaian RTRW kabupaten/kota diantaranya terjadinya konflik antarsektor dan antar-wilayah Disamping itu, terdapat beberapa permasalahan umum, yaitu: 1.

Wilayah kerja yang cukup luas dengan kegiatan yang tersebar dan cukup banyak

Isu-Isu Strategis

49


2.

Perangkat organisasi yang sangat ramping sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah.

3.

Jumlah dana yang besar merupakan suatu tantangan

4.

Kualitas Sumber daya manusia yang lemah dan peralatan pendukung yang kurang memadai

5.

Kondisi aset infrastruktur masih belum memadai dan yang telah ada sangat diperlukan pemeliharaan yang terus-menerus

6.

Seringnya terjadi bencana alam (banjir dan longsoran)

7.

Waktu pelaksanaan kontrak yang sangat pendek (tahunan)

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM RPJMA PROVINSI ACEH 2012 – 2017 Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan (Pasal 1 ayat (12) UU No. 25 Tahun 2004). Visi harus menggambarkan bagaimana wujud akhir yang diinginkan oleh Satuan Perangkat Daerah (SKPD) pada 5 tahun mendatang (akhir periode perencanaan). Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih secara kerangka regulasi tertuang dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah sesuai yang

diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2004, Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Secara umum ditetapkan bahwa Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai dokumen perencanaan Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun, mengacu pada RPJMD berdasarkan pada tugas dan pokok dan fungsi Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagaimana tercantum dalam Rancangan Qanun Pemerintah Aceh Nomor tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Aceh Tahun 2005 – 2025, bahwa RPJMD 2012 – 2017 merupakan Tahap Pelaksanaan II yaitu : 1. Pencapaian

target-target

tujuan

pembangunan

millenium

dan

mendukung

pengembangan agroindustri di Aceh

Isu-Isu Strategis

50


2. Peningkatan sistem transportasi dari sentra-sentra produksi ke pusat-pusat pemasaran, pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, peningkatan kualitas pelayanan kelistrikan, peningkatan akses jaringan air bersih dan sanitasi, dan pemantapan di sektor perumahan yang mengedepankan penyediaan rumah layak huni secara mandiri yang memenuhi standar kesehatan. 3. Peningkatan kualitas lingkungan dititik-beratkan pada pembangunan berwawasan lingkungan yang didasarkan pada daya dukung lingkungan serta penyediaan informasi kondisi lingkungan 4. Pengembangan industri perikanan dan sumberdaya kelautan 5. Pencapaian pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, dan pengendalian penyakit menular serta menurunkan beban ganda kesehatan. 6. Peningkatan modal sosial (social capital) dalam masyarakat untuk mendukung industrialiasi pertanian berbasis perdesaan. 7. Peningkatkan kapasitas dan peran lembaga-lembaga pelaksana Syariat Islam di Aceh seperti Mahkamah Syar’iah, Baitul Maal, dan Wilayatul Hisbah. Dinas Cipta Karya Aceh yang dibentuk berdasarkan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, merupakan unit kerja di lingkungan Pemerintah Aceh yang memilki otoritas di bidang keciptakaryaan. Peran Dinas Cipta Karya Aceh diarahkan untuk mendukung pencapaian visi pembangunan daerah Provinsi Aceh, yaitu : “ACEH YANG BERMARTABAT, SEJAHTERA, BERKEADILAN, DAN MANDIRI BERLANDASKAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH SEBAGAI WUJUD MoU HELSINKI”. Kebijakan pembangunan daerah yang diarahkan melalui misi Pemerintah Aceh meliputi: 1. Memperbaiki tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui Implementasi dan penyelesaian peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk menjaga perdamaian yang abadi. Isu-Isu Strategis

51


3. Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan Nilai-Nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan masyarakat 4. Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia 5. Melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan 6. Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan Penjabaran makna dari Visi, Misi, dan Program Provinsi Aceh Tahun 2012 – 2017 di atas yang harus diimplementasikan oleh Dinas Cipta Karya Aceh adalah melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan dengan terwujudnya pembangunan daerah yang berbasis kebutuhan dan kemanfaatan melalui perencanaan yang tepat, fokus dan tuntas. Terwujudnya penanganan tata ruang terpadu dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui pembangunan berbasis lingkungan, pengelolaan dan pengendalian bencana, perbaikan sistem dan jaringan sarana dan prasarana transportasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata. 3.3 TELAHAAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA SERTA RENSTRA KABUPATEN YANG MEMBIDANGI FUNGSI KECIPTAKARYAAN Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pembangunan keciptakaryaan skala provinsi tidak terlepas dari kebijakan jangka menengah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang keciptakaryaan dan penataruangan. Demikian pula halnya dengan kebijakan pembangunan keciptakaryaan dan penataruangan yang dilaksanakan harus memperhatikan pula sasaran prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai bentuk sinergitas antara Pemerintah Pusat – Pemerintah Provinsi – Pemerintah Kabupaten/kota, mengingat otonomi daerah yang dilaksanakan berada pada pemerintah kabupaten/kota. Isu-Isu Strategis

52


Keterkaitan antara program jangka menengah Kementerian/Lembaga dan Kabupaten/kota dengan pembangunan keciptakaryaan melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman dan penataruangan melalui Program Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya Aceh meliputi : 1. Meningkatnya jumlah kabupaten kota yang menerapkan NSPK dalam pengembangan

kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya pembangunan permukiman serta jumlah kawasan yang mendapat akses pelayanan infrastruktur bidang permukiman yang berkelanjutan. Program prioritas sebagai berikut : a. Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan dalam pengembangan permukiman dengan outputnya : meningkatnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan standardisasi teknis di bidang pengembangan permukiman dan meningkatnya jumlah kawasan yang mendapat akses pelayanan infrastruktur bidang permukiman. b. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan dalam penataan bangunan lingkungan

termasuk

penyelenggaraan

pengelolaan

pembangunan

gedung

dan

bangunan

rumah

gedung

negara, dan

dan serta

penataan

kawasan/lingkungan permukiman dengan outpunya : meningkatnya implementasi produk

pengaturan,

pelayanan

pembinaan,

pengawasan,

kualitas

hasil

pembangunan dan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan. c. Pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengembangan sumber pembiayaan dan pola investasi, serta pengelolaan pengembangan infrastruktur sanitasi dan persampahan dengan outputnya : meningkatnya pelayanan perumusan kebijakan, perencanaan

teknis,

pembinaan,

standardisasi

teknis

dan

pengelolaan

pengembangan Infrastruktur bidang sanitasi lingkungan dan persampahan. d. Pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengembangan sumber pembiayaan dan pola investasi, serta pengembangan sistem penyediaan air minum dengan outputnya : meningkatnya pelayanan perumusan kebijakan, perencanaan teknis, pembinaan, standardisasi teknis dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Isu-Isu Strategis

53


e. Penyusunan kebijakan, program dan anggaran, kerjasama luar negeri, data informasi serta evaluasi kinerja infrastruktur bidang permukiman dengan outputnya

: meningkatnya penyusunan kebijakan, program dan anggaran,

kerjasama luar negeri, data informasi serta evaluasi kinerja infrastruktur bidang permukiman yang dimanfaatkan oleh kabupaten/kota 2. tercapainya kesesuaian RPJM (nasional dan daerah) dengan RTRW, tercapainya

kesesuaian perwujudan program pembangunan infrastruktur (terutama infrastruktur PU dan permukiman) dengan rencana tata ruang wilayah nasional, dan meningkatnya kualitas manajemen penyelenggaraan penataan ruang. Program prioritas sebagai berikut : a. Pengaturan dan Pengawasan Bidang Penataan Ruang outputnya : tersusunnya dan tersosialisasikannya NSPK, terselenggaranya kampanye publik bidang penataan ruang serta terlaksananya pengawasan teknis dan tersedianya PPNS (Pejabat Penilik Pegawai Negeri Sipil) bidang penataan ruang, b. Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah

dengan outputnya :

terselenggaranya pembinaan pelaksanaan penataan ruang provinsi dan kabupaten, fasilitasi penataan ruang wilayah sungai dan pengembangan kawasan perdesaan dan agropolitan, kawasan andalan dan koridor, penyelenggaraan persetujuan substansi RTRW provinsi dan kabupaten serta koordinasi lintas provinsi. c. Pelaksanaan Penataan Ruang Nasional

dengan output : terselenggaranya

kerjasama penataan ruang antar negara dan terwujudnya keserasian rencana penataan ruang, keterpaduan pemanfaatan ruang dan keselarasan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah nasional, pulau/kepulauan dan kawasan strategis nasional dalam rangka mewujudkan wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan d. Pembinaan

Pelaksanaan

Pengembangan

Perkotaan

dengan

output

:

terselenggaranya penyediaan basis data informasi perkotaan, kebijakan dan strategi, peningkatan kualitas pengembangan, kawasan metropolitan dan perkotaan beserta kapasitas kelembagaannya, pembinaan teknis pelaksanaan pengembangan perkotaan dan persetujuan substansi RTRW dan RDTR kota

Isu-Isu Strategis

54


Hasil review terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota akan menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPA yang akan menjadi dokumen Renstra SKPA Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh pada masa periode berikutnya. Jadi hasil review terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota tahun rencana ditujukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan kebijakan strategis dalam Renstra SKPA pada Dinas Cipta Karya Aceh dengan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota serta mencegah tumpang tindih antara program dan kegiatan pemerintah atau K/L dengan Provinsi/Kabupaten/Kota. 3.4 TELAHAAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH Mengacu kepada Rancangan Qanun Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2010-2030 Tahun 2010, strategi pengembangan kawasan strategsi Provinsi Aceh yang interkoneksi dengan pembangunan keciptakaryaan melalui Strategi pengembangan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan sebagai kawasan strategis aceh yang memiliki sektor unggulan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah aceh, pertumbuhan ekonomi yang pesat selayaknya dikendalkan agar tidak menurunkan kinerja kawasan. Kawasan strategsi Aceh ini meliputi koridor Banda Aceh – Lhokseumawe – Langsa – Kuala Simpang, dan koridor Banda Aceh – Meulaboh – Subulussalam.

Isu-Isu Strategis

55


Isu-Isu Strategis

56


Dalam program utama perwujudan sistem prasarana wilayah, sesuai dengan uraian mengenai rencana sistem prasarana wilayah, prinsip penting bagi arahan pemanfaatan ruangnya meliputi:

pengembangan

prasarana

permukiman

perkotaan

yang

bersifat

lintas

kabupaten/kota adalah pada kawasan perkotaan yang merupakan embrio metropolitan dengan karakter prasarana yang lintas kabupaten/kota adalah: -

PKNp Banda Aceh (lintas Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar); dan

-

PKN Lhokseumawe (lintas Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara).

Prasarana permukiman perkotaan yang dimaksud dalam hal ini adalah meliputi: a. prasarana jaringan air bersih perpipaan, b. prasarana pengolahan sampah. Prasarana jaringan air bersih perpipaan ini meliputi sejak dari sumber air baku, transmisi ke pengolahan, pengolahan (Instalasi Pengolahan Air Bersih/IPAB), dan distribusi hingga ke konsumen air bersih. Jaringan prasarana demikian ini pada kedua kawasan perkotaan di atas akan berkarakter lintas kabupaten/kota. Begitu juga dengan prasarana pengolahan sampah (TPA Sampah), yang diharapkan berada pada jarak yang memadai terhadap kawasan permukiman perkotaan yang ada, sehingga sangat besar kemungkinannya untuk terletak di wilayah kabupaten yang mempunyai lokasi demikian

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Dalam penetapan arah pengembangan di bidang keciptakaryaan, terdapat isu strategis yang dijadikan prioritas pengembangan keciptakaryaan yaitu sebagai berikut : 1. Penanganan pembangunan rumah sehat sederhana untuk mencapai target 18.230 unit rumah dhuafa/korban konflik yang belum terbangun dengan mengoptimalkan penggunaan dana APBA, Otsus Kab dan Provinsi, Migas Kabupaten dan Migas Provinsi, dan APBN.

Isu-Isu Strategis

57


2. Peningkatan pengembangan sistem air minum untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan pencapaian target MDGs yaitu peningkatan cakupan pelayanan perkotaan dan perdesaan dari 33,88% menjadi 50%. 3. Peningkatan pengembangan sanitasi dan air limbah untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan pencapaian target MDGs yaitu peningkatan tingkat pelayanan sanitasi perkotaan dan perdesaan menjadi 56.50% 4. Peningkatan pengembangan persampahan dengan menerapkan program 3R (reduce, reuse dan recycle), peningkatan operasional persampahan dengan penambahan armada sampah, dan peningkatan status TPA di seluruh kabupaten/kota dari open dumping menjadi sanitary landfill 5. Penanganan banjir di perkotaan khususnya di Kota-kota besar seperti Banda Aceh, Lhokseumawe, Kota Langsa, Kota Meulaboh, Sabang, dan Subulussalam melalui rehabilitasi dan pembangunan saluran tersier, sekunder dan primer. 6. Penanganan terhadap pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan tingkat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat Aceh 7. Penyelesaian RTRW 16 kabupaten/kota yang belum dibahas materi Rancangan Qanun RTRW pada tingkat daerah maupun pusat.

Isu-Isu Strategis

58


BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN

KRUENGVISI NENG, MISI BANDA ACEH

59


BAB

4

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI Visi dan Misi Dinas Cipta Karya Aceh dibangun berdasarkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014, Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012 – 2017 sera kondisi keciptakaryaan nasional dan isu-isu strategis lainnya yang berkembang. Visi RPJMN tahun 2010 – 2014 adalah : TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN Makna yang terkandung dalam visi 2010 – 2014 adalah : 1. Kesejahteraan Rakyat. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Demokratis. Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia 3. Keadilan. Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Misi nasional 2010 - 2014 diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman dan damai serta meletakkan pondasi yang lebih kuat bagi Indonesia yang adil dan demokratis meliputi : Misi 1

:

Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera Pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera mengandung pengertian yang dalam dan luas, mencakup keadaan yang mencukupi dan memilki kemampuan bertahan dalam mengatasi gejalok yang terjadi, dalam kerangka perbaikan

VISI MISI

60


kesejahteraan, perluasan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak. Hal ini hanya dapat diciptakan bila ekonomi tumbuh secara cukup tinggi, sehat dan dibangun di atas prinsip tata kelola yang baik, efisien, dan terus menjaga keadilan Misi 2

:

Memperkuat Pilar-Pilar Demokratis Diperlukan penyempurnaan struktur politik yang dititikberatkan pada proses pelembagaan demokrasi dengan menata hubungan antara kelembagaan pertahanan keamanan dalam kehidupan bernegara. Seiring dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, proses demokrasi, penataan proses politik diwujudkan dengan komitmen politik yang tegas terhadap pentingnya kebebasan media massa serta keluluasaan berserikat, berkumpul, dan berpendapat setiap warga negara berdasarkan aspirasi politiknya masingmasing.

Misi 3

:

Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang Pembangunan yang adil dan merata, serta dapat dinikmati oleh seluruh komponen bangsa akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, mengurangi gangguan keamanan, serta menghapuskan potensi konflik sosial untuk tercapainya kemajuan, kemandirian dan keadilan

Visi dan Misi Dinas Cipta Karya Aceh dibangun dengan mempertimbangkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 – 2017. Visi pembangunan Provinsi Aceh Tahun 2012 – 2017 adalah : “ACEH YANG BERMARTABAT, SEJAHTERA, BERKEADILAN, DAN MANDIRI BERLANDASKAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH SEBAGAI WUJUD MoU HELSINKI” Visi pembangunan Aceh tahun 2012-2017 adalah kondisi Aceh yang diharapkan menjadi Aceh yang Bermartabat, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri Berlandaskan Undang-Undang Pemerintahan Aceh sebagai Wujud MoU Helsinki yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) 2005-2025.

VISI MISI

61


Bermartabat

kondisi masyarakat Aceh yang dicirikan dengan ketahanan dan daya juang yang tinggi, cerdas, taat aturan, kooperatif dan inovatif yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia berlandaskan penerapan syariat Islam yang kaffah Perwujudannya antara lain melalui penuntasan peraturan-peraturan hasil turunan UUPA dan peraturan perundangan lainnya, pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta penegakan supremasi hukum dan HAM, mengangkat kembali budaya Aceh yang islami dan pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Sejahtera

adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat Aceh melalui pembangunan ekonomi berazaskan pada potensi unggulan lokal dan berdaya saing, pengoptimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan geopolitik Aceh, peningkatan indeks pembangunan manusia dan mengembangkan kemampuan menguasai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berkeadilan

adalah terwujudnya pembangunan yang adil dan merata yang dilakukan secara partisipatif, proporsional dan berkelanjutan berdasarkan prinsip kebutuhan dan azas manfaat bagi masyarakat Aceh.

Mandiri

adalah Aceh mampu memanfaatkan potensi sumber daya alam yang melimpah dan keunggulan geostrategis melalui penguatan kapasitas sumberdaya manusia, efesiensi dan efektifitas anggaran, serta penguasaan teknologi

informasi,

sehingga

bermanfaat

sebesar-besarnya

untuk

kesejahteraan masyarakat Aceh. Berlandaskan UUPA sebagai wujud MoU Helsinki adalah mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan Aceh yang efektif dan efesien sebagaimana yang telah dituangkan dalam Undang-Undang tersebut guna tercapaianya masyarakat Aceh yang mandiri, makmur dan sejahtera dalam bingkai NKRI. Selanjutnya, Visi dan Misi Dinas Cipta Karya Aceh dibangun dengan mempertimbangkan pula Visi dan Misi Kementerian Pekerjaan Umum. Visi Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2007 – 2025 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 adalah :

VISI MISI

62


“TERSEDIANYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERMUKIMAN YANG ANDAL UNTUK MENDUKUNG INDONESIA SEJAHTERA 2025”. Misi Kementerian PU tahun 2010 – 2014, yaitu: 1. Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan matra spasial dari pembangunan nasional dan daerah serta keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan. 2. Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan SDA serta mengurangi resiko daya rusak air. 3. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan. 4. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan. 5. Menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin adanya keterpaduan pengelolaan sektor konstruksi, proses penyelenggaraan konstruksi yang baik dan menjadikan pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang. 6. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan: IPTEK, norma, standar, pedoman, manual dan/atau

kriteria pendukung

infrastruktur PU dan

permukiman. 7. Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsipprinsip good governance. 8. Meminimalkan penyimpangan dan praktik-praktik KKN di lingkungan Kementerian PU dengan meningkatkan kualitas pemeriksaan dan pengawasan profesional. Sebagai penjabaran atas visi Kementerian PU, maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian PU dalam periode lima tahun ke depan adalah : 1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur PU dan permukiman, dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (termasuk adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim).

VISI MISI

63


2. Meningkatkan keandalan sistem (jaringan) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, ketahanan pangan dan daya saing. 3. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan (dasar) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal dan perbatasan, dan penanganan kawasan rawan bencana untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah. 5. Optimalisasi peran (koordinasi, sistem informasi, data, SDM, kelembagaan dan administrasi) dan akuntabilitas kinerja aparatur untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman. Adapun prioritas dan Program Aksi Pembangunan Nasional 2010-2014 (11 prioritas) yang terkait erat dengan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman adalah sebagai berikut: 1. Prioritas Pembangunan Infrastruktur 2. Prioritas Bidang Kesehatan 3. Prioritas Penanggulangan Kemiskinan 4. Prioritas Ketahanan Pangan 5. Prioritas Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca 6. Konflik Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 7. Prioritas di Bidang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 8. Prioritas Iklim Investasi dan Iklim Usaha.8. Sebagai upaya percepatan pembangunan infrastruktur, maka fokus prioritas rencana pembangunan bidang sarana dan prasarana ditetapkan dengan: 1. Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana sesuai dengan SPM. 2. Mendukung peningkatan daya saing sektor riil. 3. Meningkatkan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS).3. Sedangkan prioritas bidang dalam rencana pembangunan bidang sarana dan prasarana mencakup: 1. Menjamin

ketersediaan

infrastruktur

dasar

untuk

mendukung

peningkatan

kesejahteraan. 2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional. VISI MISI

64


Pemerintah Indonesia telah merumuskan new deal pembangunan ekonomi Indonesia yang secara prinsip memuat triple track strategy, yaitu: pro-growth, pro-job, dan pro-poor. Track pertama dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengutamakan ekspor dan investasi. Track kedua dilakukan dengan menggerakkan sektor riil untuk menciptakan lapangan kerja. Dan track ketiga, dilakukan dengan merevitalisasi sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan ekonomi perdesaan untuk mengurangi kemiskinan (secara diagramatis, triple track strategy dapat dilihat pada Gambar 4.1.). Sejalan dengan prinsip tersebut, maka peran pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan permukiman dalam pembangunan nasional pada dasarnya sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas lingkungan.

Gambar 4.1. Triple Track Strategy

Dukungan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui upaya-upaya terutama: (i) program-program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesempatan kerja; (ii) program- program pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah,

VISI MISI

65


Berdasarkan agenda, prioritas pembangunan dan arah kebijakan umum Pembangunan Nasional, maka arah kebijakan umum pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman adalah sebagai berikut: 1. Pembangunan infrastruktur sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan pembangunan berkelanjutan di kawasan strategis, tertinggal, perbatasan, daerah terisolir untuk mengurangi kesenjangan wilayah, daerah rawan bencana, serta meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman dan cakupan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan permukiman untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan inklusif. 2. Pembangunan infrastruktur sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan keandalan sistem di kawasan pusat produksi dan ketahanan pangan guna mendukung daya saing dan mendorong industri konstruksi untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkualitas. 3. Pembinaan penyelenggaraan infrastruktur melalui optimasi peran pelayanan publik bidang pekerjaan umum dan permukiman untuk mendukung otonomi daerah dan penerapan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola pemerintahan, serta mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan good governance. Gambar 4.2. Peran Infrastruktur PU dan Permukiman dalam Pembangunan Nasional

PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI

PENINGKATAN KESEJAHTERAA N MASYARAKAT

PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN

VISI MISI

 Aksesibilitas Barang/Penumpang  Ketahanan Pangan  Investasi dan Eksport  Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan Kesempatan Kerja  Kesenjangan Wilayah, Dukungan thd Kawasan Perbatasan, Terpencil dan Terisolir  Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat  Green Construction  Pembangunan Berbasis Penataan Ruang  Adaptasi terhadap Perubahan Iklim

Pro Poor Pro Growth Pro Job Pro Green

KESEJAHTERA AN DAN KEMAKMURAN

66


Berpijak pada kedudukan, tugas dan fungsi serta dengan memperhatikan visi dan misi nasional, visi dan misi Provinsi Aceh, visi dan misi Kementerian Pekerjaan Umum serta memperhatikan isu strategis yang dihadapi maka ditetapkan Visi Dinas Cipta Karya Aceh Tahun 2012 – 2017 sebagai berikut : “Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang teratur, serasi, nyaman dan berkelanjutan sesuai dengan tata ruang” Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan instansi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang akan dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani serta nilai-nilai yang dapat diperoleh. Berkaitan dengan perumusan Misi Dinas Cipta Karya Aceh 2012 – 2017 maka perlu diperhatikan relevansi dan keterkaitannya upaya pencapaian Misi Daerah Provinis Aceh tahun 2012 – 2017. Terdapat 4 (empat) Misi Provinsi Aceh yang perlu mendapat dukungan dan diaktualisasikan oleh Dinas Cipta Karya, meliputi : a. Memperbaiki tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui Implementasi dan penyelesaian peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk menjaga perdamaian yang abadi. b. Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan Nilai-Nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan masyarakat Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia c. Melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan d. Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan SDA Seiring dengan upaya mencapai misi daerah serta dalam rangka mewujudkan visi Dinas Cipta Karya Aceh Tahun 2012 – 2017, maka selanjutnya ditetapkan Misi Dinas Cipta Karya Aceh sebagai berikut : Misi 1

:

Mewujudkan Tata Ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan Ditujukan untuk : Meningkatkan pembangunan yang terintegrasi.

Misi 2

:

Meningkatkan aksesibilitas di wilayah perdesaan, daerah perbatasan dan kawasan terisolir yang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat

VISI MISI

67


Ditujukan untuk : 1) Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan kesejahteraan masyarakat; 2) Meningkatkan pembangunan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; 3) Meningkatkan infrastruktur perdesaan. Misi 3

:

Mewujudkan ketersediaan perumahan, layanan air bersih, prasarana dan sarana dasar dalam lingkungan permukiman yang sehat, damai, serasi, produktif dan berkelanjutan Ditujukan untuk : 1) Meningkatkan cakupan pelayanan air minum perpipaan dan sanitasi yang layak yang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat; 2) Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan; 3) Menyediakan sarana dan prasarana perumahan layak huni untuk masyarakat miskin.

Misi 4

:

Meningkatkan

profesionalisme

dalam

penyelenggaraan

penataan

bangunan dan komponen konstruksi lainnya di bidang keciptakaryaan. Ditujukan untuk : 1) Mendorong berkembangnya industri konstruksi yang kompetitif; 2) Meningkatnya Kinerja Pemberdayaan Jasa Konstruksi; 3) Meningkatnya pengawasan bidang keteknikan untuk menjaga kualitas konstruksi.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS CIPTA KARYA ACEH Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Dinas Cipta Karya Aceh, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan Dinas Cipta Karya Aceh, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Cipta Karya Aceh Tahun 2-12 – 2017 berdasarkan rumusan Misi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Misi ke-1 Visi : Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang teratur, serasi, nyaman dan berkelanjutan sesuai dengan tata ruang

VISI MISI

68


Misi ke 1 Tujuan Meningkatnya pembangunan yang terintegrasi

Mewujudkan Tata Ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan Sasaran Indikator Sasaran Tersusunnya rencana tata Jumlah Produk Rencana ruang wilayah sebagai Tata Ruang Wilayah pedoman pembangunan Jumlah produk sosialisasi perencanaan qanun RTRWP Aceh

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Misi ke-2 Visi : Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang teratur, serasi, nyaman dan berkelanjutan sesuai dengan tata ruang Misi ke 2

Tujuan Meningkatnya kualitas lingkungan pemukiman dan kesejahteraan masyarakat Meningkatnya pembangunan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Meningkatnya infrastruktur perdesaan

Meningkatkan aksesibilitas di wilayah perdesaan, daerah perbatasan dan kawasan terisolir yang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Sasaran Indikator Sasaran Terwujudnya peningkatan Panjang saluran drainase/gorong-gorong pelayanan infrastruktur drainase.  Terwujudnya pedoman/ Jumlah produk perencanaan acuan pelaksanaan pengembangan kawasan pembangunan sesuai wilayah strategis dan cepat peraturan tumbuh  Terwujudnya Jumlah produk laporan pengendalian sesuai monitoring dan evaluasi dengan perencanaan pada pelaksanaan kegiatan bidang cipta karya Tersedianya sarana dan Jumlah sarana dan prasarana prasarana perdesaan berupa pelayanan umum bidang jalan lingkungan sarana infrastruktur diperdesaan gedung pendidikan, seni terbangun budaya, keagamaan, Panjang jalan lingkungan dan jembatan terbangun peribadatan dan kesehatan. Jumlah sarana gedung pendidikan, seni budaya, keagamaan, peribadatan dan kesehatan terbangun Jumlah produk sosialisasi pelatihan tenaga terampil bidang keciptakaryaan

VISI MISI

69



Tujuan Meningkatkan cakupan pelayanan air minum perpipaan dan sanitasi yang layak yang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat.

Mewujudkan ketersediaan perumahan, layanan air bersih, prasarana dan sarana dasar dalam lingkungan permukiman yang sehat, damai, serasi, produktif dan berkelanjutan Sasaran Indikator Sasaran Tersedianya akses air minum  perpipaan dan sanitasi yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di  perkotaan dan di perdesaan

 Meningkatnya kinerja Tersedianya sarana pengelolaan persampahan prasarana persampahan

Menyediakan sarana dan prasarana perumahan layak huni untuk masyarakat miskin;

dan

Jumlah laporan pemantauan pengendalian Air Minum Aceh (PMDU) Jumlah Kawasan yang tertangani pengembangan IPA dan jaringan transmisi serta jaringan distribusi air bersih kabupaten/kota

 Jumlah prasarana pengumpul sampah /TPS/TPS 3R/sarana pengangkut sampah  Jumlah kawasan yang terlayani infrastruktur persampahan

Tersedianya rumah sehat Jumlah rumah sederhana bagi masyarakat sederhana terbangun miskin/korban konflik/bencana alam

sehat


Tujuan

Meningkatkan profesionalisme dalam penyelenggaraan penataan bangunan dan komponen konstruksi lainnya di bidang keciptakaryaan Sasaran Indikator Sasaran

Mendorong berkembangnya Terlaksananya Penerapan Jumlah produk sosialisasi industri konstruksi yang Perundang-undangan Jasa peraturan jasa konstruksi kompetitif Konstruksi di Lingkungan VISI MISI

70


Visi : Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang teratur, serasi, nyaman dan berkelanjutan sesuai dengan tata ruang Misi ke 4

Tujuan

Meningkatnya Pemberdayaan Konstruksi

Meningkatkan profesionalisme dalam penyelenggaraan penataan bangunan dan komponen konstruksi lainnya di bidang keciptakaryaan Sasaran Indikator Sasaran Pengguna dan penyedia Jasa Konstruksi Kinerja Terlaksananya pembinaan  Jasa bagi Pengguna dan Penyedia Jasa Konstruksi terhadap Perundang-undangan Jasa Konstruksi 



Meningkatnya pengawasan Terlaksananya pengawasan bidang keteknikan untuk bidang keteknikan menjaga kualitas konstruksi

Jumlah produk workshop/ sosialisasi Pemberdayaan Penyediaan Jasa Konstruksi (orang perseorangan, badan usaha Jumlah produk workhsop/sosialisasi pemberdayaan pengguna jasa konstruksi (orang perseorangan, badan usaha) Jumlah produk workshop/ sosialisasi pembinaan Jasa Konstruksi Daerah

Jumlah produk pengawasan

laporan

Berdasarkan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, maka target kinerja sasaran Rencana Strategis Dinas Cipta Karya Aceh untuk periode 5 tahun sebagaimana Tabel 4.5 terlampir . Tabel 4.5 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Cipta Karya Aceh

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS CIPTA KARYA ACEH Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, VISI MISI

71


tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atau misi yang ditetapkan. Strategi Dinas Cipta Karya Aceh, selain dirancang untuk merespon isu strategis juga dirancang dengan mengakomodir Strategi Pembangunan Daerah sebagai suatu strategi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Aceh sebagai mana tertuang dalam RPJMA Provinsi Aceh 2012 – 2017. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Cipta Karya Aceh untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2012 – 2017. Adapun strategi dan kebijakan Dinas Cipta Karya Aceh pada setiap misi adalah sebagai berikut : Tabel 4.6 Strategi dan Kebijakan Misi ke-1 Visi : Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang teratur, serasi, nyaman dan berkelanjutan sesuai dengan tata ruang

Misi ke 1

Mewujudkan Tata Ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan Strategi

Meningkatnya pembangunan yang terintegrasi

VISI MISI

Kebijakan Peningkatan

koordinasi

perencanaan,

pengendalian dan evaluasi pembangunan

72


Tabel 4.7 Strategi dan Kebijakan Misi ke-2 Visi : Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang teratur, serasi, nyaman dan berkelanjutan sesuai dengan tata ruang

Misi ke 2

Meningkatkan aksesibilitas di wilayah perdesaan, daerah perbatasan dan kawasan terisolir yang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Strategi

Berkurangnya

genangan

Kebijakan permukaan

di Peningkatan

perdesaan dan perkotaan

aksesibilitas

mempertahankan,

meningkatkan

dengan dan

membangun jalan/jembatan untuk mencapai Meningkatnya

pengembangan

wilayah

kondisi mantap

strategis dan cepat tumbuh Meningkatnya infrastruktur perdesaan untuk meningkatkan aksesibilitas serta sarana dan prasarana gedung dan permukiman

Tabel 4.8 Strategi dan Kebijakan Misi ke-3 Visi : Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang teratur, serasi, nyaman dan berkelanjutan sesuai dengan tata ruang Misi ke 3

Mewujudkan ketersediaan perumahan, layanan air bersih, prasarana dan sarana dasar dalam lingkungan permukiman yang sehat, damai, serasi, produktif dan berkelanjutan Strategi

Kebijakan

Menyediakan ketersedian sarana dan prasarana Peningkatan akses penduduk terhadap air air minum dan air limbah untuk pencapaian

minum, layanan pengelolaan persampahan

target MDGs dan Standar Pelayanan Minum

dan air limbah, sarana prasarana lingkungan permukiman

Menyediakan dan meningkatkan sarana dan

VISI MISI

73



Mewujudkan ketersediaan perumahan, layanan air bersih, prasarana dan sarana dasar dalam lingkungan permukiman yang sehat, damai, serasi, produktif dan berkelanjutan Strategi

prasarana

persampahan

Kebijakan yang

ramah

lingkungan Menyediakan perumahan layak huni untuk Penyediaan masyarakat

miskin/korban

sarana

dan

prasarana

konflik/bencana perumahan layak huni untuk masyarakat

alam;

miskin;

Tabel 4.9 Strategi dan Kebijakan Misi ke-4 Visi : Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang teratur, serasi, nyaman dan berkelanjutan sesuai dengan tata ruang

Misi ke 4

Mewujudkan penataan bangunan dan gedung yang berkualitas dan handal untuk mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pelayanan masyarakat Strategi

Kebijakan

Meningkatnya Pengetahuan bagi Pengguna Peningkatan dan

Penyedia

Jasa

Konstruksi

terhadap pemerintah

Perundang-undangan Jasa Konstruksi

kesiapsiagaan dan

masyarakat

aparatur dalam

menghadapi bencana sesuai dengan standar internasional

Meningkatnya kualitas kontruksi Meningkatnya kualitas bangunan gedung sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan

VISI MISI

74


BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

`

DRAINASE DESA LAMPULO, BANDA ACEH PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN

75


BAB RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

5

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan straXtegi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi atau Satuan Kerja Perangakt Daerah, sedangkan kegiatan adalah merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolok ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun. Sedangkan indikasi Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untu menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian bersifat indikatif dalam Undang-Undang NO 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan maka program-program yang akan dilaksanakan Dinas Cipta Karya Aceh Tahun 2012 – 2017 menurut kebijakan yang ditetapkan meliputi 1.

Kebijakan

Peningkatan

koordinasi

perencanaan,

pengendalian

dan

evaluasi

pembangunan Visi : Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang teratur, serasi, nyaman dan berkelanjutan sesuai dengan tata ruang Misi ke 1

Mewujudkan Tata Ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan

Program

Tujuan

Program Perencanaan Tata

Meningkatnya pembangunan

Ruang

yang terintegrasi

Kegiatan 1. Penyusunan Tata

Rencana

Ruang

Wilayah

Kabupaten/Kota PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN

76



Mewujudkan Tata Ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan

Program

Tujuan

Kegiatan 2. Sosialisasi

penerapan

Qanun RTRW NAD

2. Kebijakan Peningkatan aksesibilitas dengan mempertahankan, meningkatkan dan membangun jalan/jembatan untuk mencapai kondisi mantap Visi : Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang teratur, serasi, nyaman dan berkelanjutan sesuai dengan tata ruang Misi ke 2

Meningkatkan aksesibilitas di wilayah perdesaan, daerah perbatasan

dan

kawasan

terisolir

yang

mendorong

pertumbuhan ekonomi masyarakat Program Program Saluran

Pembangunan Meningkatnya

Kegiatan kualitas 1. Pembangunan

Drainase/Gorong- lingkungan pemukiman dan

gorong

Program

Tujuan

Saluran

Drainase/Gorong-gorong

kesejahteraan masyarakat

Pengembangan Meningkatnya pembangunan

Wilayah Strategis dan cepat pengembangan tumbuh

wilayah

strategis dan cepat tumbuh

1. Perencanaan Pengembangan Infrastruktur 2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program

Pembangunan Meningkatnya

Infrastruktur Perdesaan

perdesaan

infrastruktur 1. Penataan Permukiman

Lingkungan Penduduk

Perdesaan 2. Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan 3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN

77



Meningkatkan aksesibilitas di wilayah perdesaan, daerah perbatasan

dan

kawasan

terisolir

yang

mendorong

pertumbuhan ekonomi masyarakat Program

Tujuan

Kegiatan 4. Sosialisasi

Bidang

Perkotaan

dan

Permukiman

3. Kebijakan Peningkatan akses penduduk terhadap air minum, layanan pengelolaan persampahan dan air limbah, sarana prasarana lingkungan permukiman dan Kebijakan Penyediaan sarana dan prasarana perumahan layak huni untuk masyarakat miskin; Visi : Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang teratur, serasi, nyaman dan berkelanjutan sesuai dengan tata ruang Misi ke 3

Mewujudkan ketersediaan perumahan, layanan air bersih, prasarana dan sarana dasar dalam lingkungan permukiman yang sehat, damai, serasi, produktif dan berkelanjutan

Program Program Kinerja

Tujuan

Pengembangan Meningkatkan Pengelolaan

Minum dan Air Limbah

Air pelayanan

Kegiatan cakupan 1. Fasilitasi

air

minum

perpipaan dan sanitasi yang layak

yang

bagi

Pembinaan

Teknik Pengelolaan Air Minum

diprioritaskan 2. Pengembangan masyarakat

Sistem

Distribusi Air Minum

berpenghasilan rendah dalam rangka meningkatkan derajat kualitas

kesehatan

masyarakat.

Pengembangan

Kinerja Meningkatnya

Pengelolaan Persampahan

kinerja 1. Peningkatan Operasi dan

pengelolaan persampahan

Pemeliharaan prasarana dan Sarana Persampahan

PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN

78



Mewujudkan ketersediaan perumahan, layanan air bersih, prasarana dan sarana dasar dalam lingkungan permukiman yang sehat, damai, serasi, produktif dan berkelanjutan

Program Program

Tujuan

Pengembangan Menyediakan

Perumahan

Kegiatan

sarana

dan 1. Pengembangan

prasarana perumahan layak huni

untuk

Rumah

Sehat Sederhana

masyarakat

miskin

4. Kebijakan Peningkatan kesiapsiagaan aparatur pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana sesuai dengan standar internasional; Visi : Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang teratur, serasi, nyaman dan berkelanjutan sesuai dengan tata ruang Misi ke 4

Mewujudkan

penataan

bangunan

dan

gedung

yang

berkualitas dan handal untuk mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pelayanan masyarakat Program Program Konstruksi

Pengaturan

Tujuan

Kegiatan

Jasa Mendorong berkembangnya industri

konstruksi

yang

1. Sosialisasi

dan

Diseminasi Peraturan

kompetitif Program Pemberdayaan Jasa Meningkatnya Konstruksi

Pemberdayaan Konstruksi

Kinerja 1. Pemberdayaan Jasa

Penyediaan

Jasa

Konstruksi

(orang

perseorangan,

badan

usaha) 2. Pemberdayaan pengguna jasa

konstruksi

perseorangan,

(orang badan

usaha) 3. Pembinaan PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN

Jasa 79



Mewujudkan

penataan

bangunan

dan

gedung

yang

berkualitas dan handal untuk mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pelayanan masyarakat Program

Tujuan

Kegiatan Konstruksi Daerah

Program Pengawasan Jasa Meningkatnya Konstruksi

kualitas konstruksi

PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN

mutu

/ 1. Pengawasan

Terhadap

Ketentuan Keteknikan

80


BAB 6 INDIKATOR KINERJA DINAS

dikator Kinerja Dinas

IPA RIMO JASUKA, SINGKIL

81


BAB

6

INDIKATOR KINERJA DINAS

Indikator kinerja adalah merupakan pengukuran kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Cipta Karya Aceh dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode Rencana Strategis tahun 2012 – 2017 sebagai komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Provinsi Aceh Tahun 2012 – 2017. Pengukuran kinerja merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan dan/atau kegagalan dari pelaksanaan pelayanan kedinasan yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya Aceh, yang secara operasional dilaksanakan setiap tahun melalui program dan kegiatan. Pelaksanaan indikator kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Cipta Karya Aceh berorientasi kepada pencapaian kinerja porgram yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012 – 2017 dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan, dapat dilihat pada tabel 6.1 sebagai berikut :

dikator Kinerja Dinas

82


Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Cipta Karya Aceh berdasarkan RPJMA 2012 – 2017

No.

1

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Cipta Karya Pekerjaan Umum 1. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk 2. Presentase rumah tinggal bersanitasi 3. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 4. Rumah layak huni 5. Permukiman layak huni 6. Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat 7. Lingkungan Pemukiman Perumahan 1. Rumah tangga pengguna air bersih 2. Rumah tangga ber-Sanitasi 3. Lingkungan pemukiman kumuh 4. Rumah layak huni Penataan Ruang 1. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Indikator Kinerja Dinas

Satuan

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMA 2012 2017

% %

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMA (2017)

2013

2014

2015

2016

2017

0,372

0,374

0,376

0,378

0,380

0,383

0,38

52,50

55,13

60,64

66,70

70,04

77,04

77,04

55,00

57,75

63,53

69,88

76,87

84,55

84,55

Unit/KK %

0,201 93,50

0,202 93,83

0,203 94,44

0,204 95,00

0,205 95,50

0,21 95,95

0,21 95,95

%

30,43

34,99

41,99

50,39

60,47

66,52

66,52

%

2,07

2,17

2,28

2,40

2,52

2,64

2,64

%

45,22

52,00

59,80

68,77

75,65

87,00

87,00

%

52,50

55,13

60,64

66,70

70,04

77,04

77,04

%

6,50

6,18

5,56

5,00

4,50

4,05

4,05

%

78,78

79,22

79,67

80,56

80,56

80,56

80,56

%

8

10

15

20

25

30

30

%

83


BAB

7

PENUTUP

`

3R DESA Penutup ILIE, BANDA ACEH

84


BAB

7

PENUTUP

Sebagai konsistensi implementasi Rencana Strategis Dinas Cipta Karya Aceh Tahun 2012 – 2017 untuk selanjutnya perlu diperhatikan kaidah pelaksanaannya sebagai berikut : 1. Dinas Cipta Karya Aceh berkewajiban untuk mengupayakan pencapaian dan impementasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Indikasi Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2012 – 2017 serta telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Provinsi Aceh Tahun 2012 – 2017. 2. Sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Cipta Karya Aceh Tahun 2012 – 2017, setiap tahun disusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas yang berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Cipta Karya Aceh serta memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Aceh 3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas Rencana Strategis Dinas Cipta Karya Aceh Tahun 2012 – 2017 dan Rencana Kerja Tahunan Dinas Cipta Karya Aceh, setiap tahun dari tahun 2013 sampai dengan 2017 dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanan rencana pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata. Demikian dokumen perencanan pembangunan jangka menengah Dinas Cipta Karya Aceh Tahun 2012 – 2017 disusun sebagai landasan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang keciptakaryaan. Selanjutnya diharapkan peran aktif seluruh bidang teknis sebagai unit satuan kerja di lingkungan Dinas Cipta Karya Aceh dalam mendukung pencapaian target kinerja pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPIJMA Provinsi Aceh Tahun 2012 2017

Penutup

85

LAMPIRAN

`

Penutup

IPA PESANTREN OEMAR DIYAN , INDRAPURI

87

Tabel 4.5 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Cipta Karya Aceh No.

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

(1)

(2)

(3)

(4)

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke2 3 4 (6) (7) (8)

5 (9)

Jumlah Dokumen RTRW (Dokumen)

5

5

5

5

5

Jumlah Sosialisasi perencanaan qanun RTRWP Aceh (kali)

2

2

2

2

2

2

Meningkatkan pemanfaatan ruang Tersusunnya kebijakan perizinan, Jumlah kebijakan perizinan, norma standar dan kriteria norma standar dan kriteria lintas kabupaten pemanfaatan ruang pemanfaatan ruang (laporan)

3

3

3

3

3

3

Meningkatkan pengendalian Terkendalinya rencana tata ruang Jumlah Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang; jumlah pemanfaatan ruang lintas wilayah sebagai pedoman aparat pengendalian pembangunan lintas kabupaten pemanfaatan ruang (laporan)

5

5

5

5

5

4

Meningkatnya kualitas lingkungan pemukiman

Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong di perdesaan

Panjang saluran drainase/goronggorong (meter)

80.000

5

Meningkatnya pembangunan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Jumlah dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh (laporan)

44

29

50

50

50

Jumlah laporan monitoring dan evaluasi (laporan)

30

30

30

30

30

Jumlah sarana gedung pendidikan, seni budaya, keagamaan, peribadatan dan kesehatan (Unit)

272

2.218

1.000

1.000

1.000

Panjang jalan lingkungan dan Jembatan Desa (Meter)

110.000

51.325

50.000

50.000

50.000

1

6

Meningkatnya pembangunan yang Tersusunnya rencana tata ruang terintegrasi wilayah sebagai pedoman pembangunan

1 (5)


Tersedianya sarana dan prasarana perdesaan berupa jalan lingkungan, sarana gedung pendidikan, seni budaya, keagamaan, peribadatan dan kesehatan, serta tertatanya lingkungan perdesaan

187.168

25.000

25.000

25.000

No.

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

(1)

(2)

(3)

(4)

7

Meningkatkan ketersediaan air minum dan tertanganinya permasalahan air limbah

Tersedianya air minum dan tertanganinya permasalahan air limbah di perkotaan dan diperdesaan

15

20

25

20

Jumlah sosialisasi pelatihan tenaga terampil bidang keciptakaryaan (kali)

3

3

3

3

3

Panjang jaringan air minum (panjang)

9

Menyediakan sarana dan prasarana Tersedianya rumah sehat perumahan layak huni untuk sederhana bagi masyarakat masyarakat miskin; korban konflik/bencana alam

Meningkatnya kualitas kontruksi

Pemberdayaan Jasa Konstruksi

12 Meningkatnya pengawasan bidang Terlaksananya pengawasan

keteknikan untuk menjaga kualitas bidang keteknikan konstruksi

100

Jumlah sarana air minum dan air limbah (unit)

Meningkatnya kinerja pengelolaan Tersedianya sarana dan prasarana Jumlah sarana dan prasarana persampahan (Unit) persampahan persampahan

11 Meningkatnya Kinerja

5 (9)

10

8

industri konstruksi yang kompetitif Terlaksananya Pengetahuan bagi Pengguna dan Penyedia Jasa Konstruksi terhadap Perundangundangan Jasa Konstruksi

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke2 3 4 (6) (7) (8)

Jumlah sarana dan prasarana pelayanan umum bidang infrastruktur diperdesaan (unit)

Jumlah laporan pemantauan pengendali air minum Aceh (PMDU)

10 Mendorong berkembangnya

1 (5)

110.000

250

250

250

60.000

60.000

60.000

310

65.973

2

2

2

2

2

30

50

45

40

43

Jumlah rumah sehat sederhana (Unit)

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Jumlah sosialisasi jasa konstruksi (kali)

1

1

1

1

1

Jumlah sosialiasi untuk perorangan dan badan usaha (kali)

3

3

3

3

3

Jumlah laporan pengawasan (laporan)

25

30

25

25

25

TABEL 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Cipta Karya Provinsi Aceh BIDANG PRIORITAS PEMBANGUNAN / PROGRAM / INDIKASI KEGIATAN

NO

1

2

1. 3

PEKERJAAN UMUM

1. 3.1

Program Perencanaan Tata Ruang 1. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota 2.

1. 3,2

1. 3,4

1. 3,6

Realisasi Capaian Tahun Ke -

Rasio Capaian Pada Tahun Ke -

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Volume

Volume

Volume

Volume

Volume

Volume

Volume

Volume

Volume

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Lap

2 Kws

2 Kws

2 Kws

2 Kws

- Lap

- Kws

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

- Lap

274,60 Km

492,20 Km

709,80 Km

927,40 Km

1.145,00 Km

Volume

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

14

15

16

17

18

19

20

- Kws

- Kws

- Kws

-

-

-

-

-

- Lap

- Lap

- Lap

- Lap

-

-

-

-

-

Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong

- M

- Kws

- Kws

- Kws

- Kws

-

-

-

-

-

1.

Perencanaan Pengembangan Infrastruktur

29 Lap

29 Lap

29 Lap

29 Lap

29 Lap

- Lap

- Lap

- Lap

- Lap

- Lap

-

-

-

-

-

2.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

30 Lap

2 Lap

2 Lap

2 Lap

2 Lap

- Lap

- Lap

- Lap

- Lap

- Lap

-

-

-

-

-

- Km - Unit - Unit

- Km - Unit

- Km - Unit

- Km - Unit

- Km - Unit

-

-

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 1. Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung

51.325 Km 11 Unit 2.231 Unit

10,00 Km 300 Unit

10,00 Km 300 Unit

10,00 Km 300 Unit

10,00 Km 300 Unit

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 1.

Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Minum

27 Desa 2 Lap

23 PDAM 2 Kali 1 Lap




- Desa - Lap

- PDAM - Kali - Lap

- PDAM - Kali - Lap

- PDAM - Kali - Lap

- PDAM - Kali - Lap

2.

Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum

5 6 15 1 14 10

5 4 10 5 4 8

5 2 10 5 5 10

5 4 10 5 5 10

5 4 10 5 5 10

-

-

-

-

-

IKK Kws Kws Kws Kws Kws









-


-

-

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.

1. 3,7

4

Target Renstra SKPA Tahun Ke -

Target Indikator Lainnya

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

2. 1. 3,5

3

Target IKK

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 1.

1. 3,3

Sosialisasi penerapan Qanun RTRW NAD

Target SPM

Peningkatan operasi dan pemeliharan prasarana dan sarana persampahan

Program Pengembangan Perumahan 1. Pengembangan Rumah Sehat Sederhana

1 TPA -

4.848 Unit

1. 3,8

Program Pengaturan Jasa Konstruksi 1. Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan

1. 3,9

Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi 1. Pemberdayaan Penyediaan Jasa Konstruksi (orang perseorangan, badan usaha)

-

2.

-

Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi (orang perseorangan, badan usaha)

76

%

5 Unit 4 kws 5 Unit

5 Unit 4 kws 5 Unit

5 Unit 4 kws 5 Unit

5 Unit 4 kws 5 Unit

1.500 Unit

1.500 Unit

1.500 Unit

1.500 Unit

- TPA -

- Unit - kws - Unit

- Unit - kws - Unit

- Unit - kws - Unit

- Unit - kws - Unit

-

- Unit

- Unit

- Unit

- Unit

- Unit

-

-

-

-

-

-

-

-

82

%

88

%

94

%

100

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Lap

1

Lap

1

Lap

1

Lap

-

-

-

Lap

-

Lap

-

Lap

-

Lap

-

-

-

-

-

-

1

Lap

1

Lap

1

Lap

1

Lap

-

-

-

Lap

-

Lap

-

Lap

-

Lap

-

-

-

-

-

BIDANG PRIORITAS PEMBANGUNAN / PROGRAM / INDIKASI KEGIATAN

NO

1

3.

2 Pembinaan Jasa Konstruksi Daerah

1. 3,10 Program Pengawasan Jasa Konstruksi 1. Pengawasan Terhadap Ketentuan Keteknikan

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPA Tahun Ke -

Realisasi Capaian Tahun Ke -


Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Volume

Volume

Volume

Volume

Volume

Volume

Volume

Volume

Volume

Volume

6-

-

71

Lap

81

Lap

91

Lap

101

Lap

11-

-

125

Lap

30

Lap

30

Lap

30

Lap

30

Lap

-

Lap

12 - Lap

-

Lap

13-

Lap

14 - Lap

15 - Lap

-

Lap

-

-

Lap

Lap

Tahun 2013

Tahun 2014 -

-

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

-

-

-

-

-

-

-

-

Banda Aceh, Desember 2013 Kepala Dinas Cipta karya Aceh

Ir. Hasanuddin, M.Si Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19600602 199003 1 002

TABEL 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPA Dinas Cipta Karya Provinsi Aceh Anggaran Pada Tahun ke -

Realisasi Anggaran Pada Tahun ke -


No.

Bidang Prioritas Pembangunan / Program / Indikasi Kegiatan

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

1

2

Rp. 3

Rp. 4

Rp. 5

Rp. 6

Rp. 7

Biaya 8

Rp. 9

Rp. 10

Rp. 11

Rp. 12

1. 3 1. 3.1

% 15

% 16

% 17

Anggaran

Realisasi

Rp. 18

Rp. 19

7.902.700.000

17.492.460.000

17.842.309.200

18.199.155.384

18.563.138.492

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.132.087.698

-

596.200.000

4.832.070.000

4.928.711.400

5.027.285.628

5.127.831.341

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

906.326.268

-

12.021.129.649

12.230.872.447

12.996.792.565

13.836.939.533

14.731.992.980

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

542.172.666

-

10.392.000.000

10.473.796.000

10.683.271.920

10.896.937.358

11.114.876.106

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

144.575.221

-

167.000.000

2.581.620.000

2.633.252.400

2.685.917.448

2.739.635.797

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

514.527.159

-

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 1. Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong Program Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 1. Perencanaan Pengembangan Infrastruktur 2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1. 3,4

Rata-rata Pertumbuhan

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017

Program Perencanaan Tata Ruang

2. Sosialisasi penerapan Qanun RTRW NAD

1. 3,3

Tahun 2014 % 14

PEKERJAAN UMUM

1. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota

1. 3,2

Tahun 2013 % 13

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 1. Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan

76.987.780.000

2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung

648.787.221.400

18.141.000.000

18.141.000.000

18.141.000.000

18.141.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(11.769.356.000)

-

137.328.130.000

137.328.130.000

137.328.130.000

137.328.130.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(102.291.818.280)

-

1.875.000.000

1. 3,5

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 1. Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Minum

183.600.000

214.646.000

214.646.000

214.646.000

214.646.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.209.200

-

9.000.000.000

9.000.000.000

9.000.000.000

9.000.000.000

9.000.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.800.000.000

-

4.700.000.000

3.133.330.000

1.300.000.000

3.133.330.000

3.133.330.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(313.334.000)

-

1.500.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(100.000.000)

-

700.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

560.000.000

-

6.700.000.000

1.300.000.000

2.900.000.000

3.200.000.000

3.200.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(700.000.000)

-

7.450.000.000

5.960.000.000

7.450.000.000

7.450.000.000

7.450.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.460.000.000

1.250.000.000

1.250.000.000

1.250.000.000

1.250.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1.642.000.000)

-

3.700.000.000

3.700.000.000

3.700.000.000

3.700.000.000

2.250.000.000

2.250.000.000

2.250.000.000

2.250.000.000

296.294.000.000

66.272.511.935

70.422.620.638

74.974.924.670

79.824.737.346

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(43.293.852.531)

-

9.802.029.116

9.973.053.393

10.597.584.658

11.282.640.495

12.012.467.076

-

-

-

-

-

N/A

442.087.592

-

1. Pemberdayaan Penyediaan Jasa Konstruksi (orang perseorangan, badan usaha)

-

249.515.000

254.505.300

259.595.406

264.787.314

-

-

-

-

-

N/A

-

-

-

-

52.957.463

-

2. Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi (orang perseorangan, badan usaha)

-

155.190.000

158.293.800

161.459.676

164.688.870

-

-

-

-

-

N/A

-

-

-

-

32.937.774

-

3. Pembinaan Jasa Konstruksi Daerah

-

1.081.098.000

1.102.719.960

1.124.774.359

1.147.269.846

-

-

-

-

-

N/A

-

-

-

-

229.453.969

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

842.452.912

-

2. Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum

1. 3,6

Program Pengembangan Perumahan 1. Pengembangan Rumah Sehat Sederhana

1. 3,8

Program Pengaturan Jasa Konstruksi 1. Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan

1. 3,9

1. 3,10

-

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1. Peningkatan operasi dan pemeliharan prasarana dan sarana persampahan

1. 3,7

-

N/A

N/A

N/A

N/A

Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi

Program Pengawasan Jasa Konstruksi 1. Pengawasan Terhadap Ketentuan Keteknikan

TOTAL

18.678.986.070

19.004.894.110

20.195.016.140

21.500.475.275

22.891.250.630

1.123.197.646.235

331.124.186.885

339.848.853.981

350.117.211.233

358.749.781.797

-



TABEL 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPA Dinas Cipta Karya Aceh No.


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

4

5

1. 3

PEKERJAAN UMUM

1. 3.1


Meningkatnya pembangunan yang terintegrasi

1.

Tahun 2013 Volume 6

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Volume Volume Volume 7 8 9

Tahun 2017 Volume 10

Tersusunnya rencana tata ruang wilayah sebagai pedoman pembangunan 1. Jumlah Produk

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota

Rencana Tata Ruang Wilayah 14 Lap

2 Kws

2 Kws

2 Kws

2 Kws

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

274,60 Km

492,20 Km

709,80 Km

927,40 Km

1.145,00 Km

2. Jumlah produk sosialisasi perencanaan qanun RTRWP Aceh 2. Sosialisasi penerapan Qanun RTRW NAD

1. 3,2

Program Pembangunan Saluran Drainase/Goronggorong

Meningkatnya kualitas lingkungan kesejahteraan masyarakat

pemukiman

dan

Terwujudnya peningkatan pelayanan infrastruktur drainase. 1. Jumlah kawasan yang luas genangannya berkurang

1. Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong

1. 3,3

1. 3,4



1. Perencanaan Pengembangan Infrastruktur

Terwujudnya pedoman/ acuan pelaksanaan pembangunan 1. Jumlah produk perencanaan pengembangan wilayah sesuai peraturan strategis dan cepat tumbuh

29 Lap

29 Lap

29 Lap

29 Lap

29 Lap

2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terwujudnya pengendalian sesuai dengan perencanaan pada 2. Jumlah produk laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang cipta karya

30 Lap

2 Lap

2 Lap

2 Lap

2 Lap

51.325 Km

10,00 Km

10,00 Km

10,00 Km

10,00 Km

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan


Tersedianya sarana dan prasarana perdesaan berupa jalan lingkungan sarana gedung pendidikan, seni budaya, keagamaan, peribadatan dan kesehatan.

1. Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan

1. Jumlah sarana dan prasarana pelayanan umum bidang infrastruktur diperdesaan terbangun 2. Panjang jalan lingkungan dan jembatan desa terbangun

11 Unit 3. Jumlah sarana gedung pendidikan, seni budaya, keagamaan, peribadatan dan kesehatan terbangun


2.231 Unit

-

-

300 Unit

-

-

300 Unit

-

-

300 Unit

-

-

300 Unit

4. Jumlah produk sosialisasi pelatihan tenaga terampil bidang keciptakaryaan

1. 3,5

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 1. Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Minum

Meningkatkan cakupan pelayanan air minum perpipaan dan sanitasi yang layak yang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka

Tersedianya akses air minum perpipaan dan sanitasi yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan dan di perdesaan

1. Jumlah penyelenggara air minum pembinaan pendidikan & pelatihan

yg

mendapatkan 27 Desa

23 PDAM

23 PDAM

23 PDAM

23 PDAM

2 Lap

2 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

2. Jumlah rapat koordinasi dengan PDAM kabupaten/kota 3. Jumlah produk gambaran/kondisi PDAM kabupaten/kota

No. 1


Tujuan

2 2. Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum

Sasaran

Indikator Sasaran

4

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Volume Volume Volume 7 8 9 5 IKK 5 IKK 5 IKK

Tahun 2013 Volume 6 5 IKK

1. Jumlah IKK yang terfasilitasi5 2. Jumlah kawasan (lt/det) yang terfasilitasi (kawasan pemekaran, pulau terluar, perbatasan, terpencil, KAPET)

6 Kws

4 Kws

2 Kws

4 Kws

3. Jumlah kawasan (lt/det) yang terfasilitasi (mendukung pelabuhan perikanan)

- Kws

- Kws

- Kws

- Kws

4. Jumlah desa yang terfasilitasi (PS air minum perdesaan)

Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan 1. 3,6

15 Kws

10 Kws

10 Kws

10 Kws

5. Jumlah kawasan yang terfasilitasi (PS air minum MBR Perkotaan)

1 Kws

5 Kws

5 Kws

5 Kws

6. Jumlah kawasan yang terfasilitasi (PS air minum Sistem Regional)

- Kws

- Kws

- Kws

- Kws

7. Jumlah kawasan yang terlayani infrastruktur air limbah dengan sistem off-site

14 Kws

4 Kws

5 Kws

5 Kws

8. Jumlah kawasan yang terlayani infrastruktur air limbah dengan sistem on-site

10 Kws

8 Kws

10 Kws

10 Kws

1 TPA

5 Unit

5 Unit

5 Unit

Tersedianya sarana dan prasarana persampahan

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1. Peningkatan operasi dan pemeliharan prasarana dan sarana persampahan

1. Jumlah prasarana pengumpul sampah /TPS/TPS 3R 2. Jumlah kawasan yang terlayani infrastruktur persampahan -

-

4 kws

4 kws

4 kws

-

-

5 Unit

5 Unit

5 Unit

1.500 Unit

1.500 Unit

1.500 Unit

3. Jumlah sarana pengangkut sampah

1. 3,7

Program Pengembangan Perumahan

Menyediakan sarana dan prasarana perumahan layak huni untuk masyarakat miskin;

Tersedianya rumah sehat sederhana miskin/korban konflik/bencana alam

bagi

masyarakat 1. Jumlah rumah sehat sederhana terbangun

1. Pengembangan Rumah Sehat Sederhana

1. 3,8

Program Pengaturan Jasa Konstruksi

4.848 Unit

Mendorong kompetitif

berkembangnya industri konstruksi yang

Terlaksananya Penerapan Perundang-undangan Jasa Konstruksi di Lingkungan Pengguna dan penyedia Jasa Konstruksi 1. Jumlah produk sosialisasi peraturan konstruksi

1. Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan

76

Meningkatnya Kinerja Pemberdayaan Jasa Konstruksi 1. 3,9


%

82

%

88

%

94

%

Terlaksananya pembinaan bagi Pengguna dan Penyedia Jasa Konstruksi terhadap Perundang-undangan Jasa Konstruksi

1.

Pemberdayaan Penyediaan Jasa Konstruksi (orang perseorangan, badan usaha)

1. Jumlah produk workshop/ sosialisasi Pemberdayaan Penyediaan Jasa Konstruksi (orang perseorangan, badan usaha

-

-

1

Lap

1

Lap

1

Lap

2.


2. Jumlah produk workhsop/sosialisasi pemberdayaan pengguna jasa konstruksi (orang perseorangan, badan usaha)

-

-

1

Lap

1

Lap

1

Lap

3. Jumlah produk workshop/ Konstruksi Daerah

-

-

1

Lap

1

Lap

1

Lap

3. Pembinaan Jasa Konstruksi Daerah

sosialisasi

pembinaan

Jasa

T

No. 1 1. 3,10

Bidang Prioritas Pembangunan / Program / Indikasi Kegiatan 2 Program Pengawasan Jasa Konstruksi

Tujuan Meningkatnya pengawasan menjaga kualitas konstruksi

bidang

Sasaran keteknikan

untuk

4 Terlaksananya pengawasan bidang keteknikan

Indikator Sasaran 5

Tahun 2013 Volume 6

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Volume Volume Volume 7 8 9

1. Jumlah produk laporan pengawasan 1. Pengawasan Terhadap Ketentuan Keteknikan

125

Lap

30

Lap

30

Lap

30

Lap



T

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPA Dinas Cipta Karya Provinsi Aceh

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

3

5 1. 3

Meningkatnya pembangunan yang terintegrasi Tersusunnya rencana tata ruang sebagai pedoman pembangunan

1. 3.1 Rencana

Tata

8

Target

Rp. 9

Tahun 2015 Target

Rp.

10

11

Tahun 2016 Target

Rp.

12

13

14

Target

Rp.

Unit Kerja SKPA Penanggung Jawab

Lokasi

Rp. 17

18

19

20

21

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPA

Tahun 2017 Target

Rp. 15

16

1. 3,2

1.

1. 3,3 Terwujudnya pedoman/ acuan pelaksanaan 1. Jumlah produk perencanaan pengembangan pembangunan sesuai peraturan wilayah strategis dan cepat tumbuh

laporan

monitoring

3. Jumlah sarana gedung pendidikan, seni budaya, keagamaan, peribadatan dan kesehatan terbangun 4. Jumlah produk sosialisasi pelatihan tenaga terampil bidang keciptakaryaan

Tersedianya akses air minum perpipaan dan sanitasi yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan dan di perdesaan

1. Jumlah penyelenggara air minum yg mendapatkan pembinaan pendidikan & pelatihan 2. Jumlah rapat koordinasi dengan PDAM kabupaten/kota gambaran/kondisi

Rencana

Tata

Ruang

2. Jumlah produk sosialisasi perencanaan qanun RTRWP Aceh

7.902.700.000

2 Kws

17.492.460.000

2 Kws

17.842.309.200

2 Kws

18.199.155.384

2 Kws

18.563.138.492

2 Kws

18.563.138.492

Dinas Cipta karya

Provinsi Aceh

1 Lap

596.200.000

1 Lap

4.832.070.000

1 Lap

4.928.711.400

1 Lap

5.027.285.628

1 Lap

5.127.831.341

1 Lap

5.127.831.341

Dinas Cipta karya

Provinsi Aceh

1. Jumlah kawasan yang berkurang

274,60 Km

12.021.129.649

492,20 Km

12.230.872.447

709,80 Km

12.996.792.565

927,40 Km

13.836.939.533

1.145,00 Km

14.731.992.980 ##### Km

14.731.992.980

Dinas Cipta karya

Provinsi Aceh

luas genangannya

1. Perencanaan Pengembangan Infrastruktur

1. Jumlah produk perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

29 Lap

10.392.000.000

29 Lap

10.473.796.000

29 Lap

10.683.271.920

29 Lap

10.896.937.358

29 Lap

11.114.876.106

29 Lap

11.114.876.106

Dinas Cipta karya

Provinsi Aceh

2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2. Jumlah produk evaluasi

30 Lap

167.000.000

2 Lap

2.581.620.000

2 Lap

2.633.252.400

2 Lap

2.685.917.448

2 Lap

2.739.635.797

2 Lap

2.739.635.797

Dinas Cipta karya

Provinsi Aceh

51.325 Km

76.987.780.000

10,00 Km

18.141.000.000

10,00 Km

18.141.000.000

10,00 Km

18.141.000.000

10,00 Km

18.141.000.000

10,00 Km

18.141.000.000

Dinas Cipta karya

Provinsi Aceh

137.328.130.000

Dinas Cipta karya

Provinsi Aceh

214.646.000

Dinas Cipta karya

Provinsi Aceh

laporan

monitoring

dan

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 1. Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan

1. Jumlah sarana dan prasarana pelayanan umum bidang infrastruktur diperdesaan terbangun 2. Panjang jalan lingkungan dan jembatan desa terbangun 3. Jumlah sarana gedung pendidikan, seni budaya, keagamaan, peribadatan dan kesehatan terbangun 4. Jumlah produk sosialisasi pelatihan tenaga terampil bidang keciptakaryaan

11 Unit

1.875.000.000

2.231 Unit

648.787.221.400

-

-

300 Unit

0

137.328.130.000

-

-

300 Unit

0

137.328.130.000

-

-

300 Unit

0

137.328.130.000

-

-

300 Unit

0

137.328.130.000

-

-

300 Unit

0

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

1.

Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Minum

PDAM

1. Jumlah penyelenggara air minum yg mendapatkan pembinaan pendidikan & pelatihan 2. Jumlah rapat koordinasi dengan PDAM kabupaten/kota 3. Jumlah produk kabupaten/kota

1. Jumlah IKK yang terfasilitasi

gambaran/kondisi

27 Desa

183.600.000

23 PDAM

2 Lap

214.646.000

23 PDAM

214.646.000

23 PDAM

214.646.000

23 PDAM

214.646.000

23 PDAM

2 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

Dinas Cipta karya

Provinsi Aceh

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

Dinas Cipta karya

Provinsi Aceh

PDAM

1. Jumlah IKK yang terfasilitasi 2. Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum

2. Jumlah kawasan (lt/det) yang terfasilitasi (kawasan pemekaran, pulau terluar, perbatasan, terpencil, KAPET) 3. Jumlah kawasan (lt/det) yang terfasilitasi (mendukung pelabuhan perikanan)

2. Jumlah kawasan (lt/det) yang terfasilitasi (kawasan pemekaran, pulau terluar, perbatasan, terpencil, KAPET) 3. Jumlah kawasan (lt/det) yang terfasilitasi (mendukung pelabuhan perikanan)

4.

4.

Jumlah desa yang terfasilitasi (PS air minum perdesaan)

14 Lap



1. 3,5

3. Jumlah produk kabupaten/kota

Pembangunan Saluran Drainase/ Goronggorong

dan

Tersedianya sarana dan prasarana perdesaan berupa jalan lingkungan sarana gedung 1. 3,4 pendidikan, seni budaya, keagamaan, peribadatan dan kesehatan. 1. Jumlah sarana dan prasarana pelayanan umum bidang infrastruktur diperdesaan terbangun 2. Panjang jalan lingkungan dan jembatan desa terbangun

1. Jumlah Produk Wilayah

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

luas genangannya


Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota

2. Sosialisasi penerapan Qanun RTRW NAD

pelayanan

Terwujudnya pengendalian sesuai dengan 2. Jumlah produk perencanaan pada pelaksanaan kegiatan evaluasi bidang cipta karya


1.

1. Jumlah kawasan yang berkurang

Meningkatkan cakupan pelayanan air minum perpipaan dan sanitasi yang layak yang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat.

7

Target

Tahun 2014

PEKERJAAN UMUM

Ruang

2. Jumlah produk sosialisasi perencanaan qanun RTRWP Aceh


6

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2013

wilayah

1. Jumlah Produk Wilayah

Meningkatnya kualitas lingkungan pemukiman Terwujudnya peningkatan dan kesejahteraan masyarakat infrastruktur drainase.

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan

Jumlah desa yang terfasilitasi (PS air minum perdesaan)

5 IKK

9.000.000.000

5 IKK

9.000.000.000

5 IKK

9.000.000.000

5 IKK

9.000.000.000

5 IKK

9.000.000.000

5 IKK

9.000.000.000

Dinas Cipta karya

Provinsi Aceh

6 Kws

4.700.000.000

4 Kws

3.133.330.000

2 Kws

1.300.000.000

4 Kws

3.133.330.000

4 Kws

3.133.330.000

4 Kws

3.133.330.000

Dinas Cipta karya

Provinsi Aceh

Dinas Cipta karya

Provinsi Aceh

1.000.000.000

Dinas Cipta karya

Provinsi Aceh

3.500.000.000

Dinas Cipta karya

Provinsi Aceh

Dinas Cipta karya

Provinsi Aceh

Dinas Cipta karya

Provinsi Aceh

- Kws

15 Kws



1 Kws



- Kws



14 Kws

0

1.500.000.000

700.000.000

- Kws

10 Kws

5 Kws

0

6.700.000.000

- Kws

4 Kws

0

1.000.000.000

3.500.000.000

0

1.300.000.000

- Kws

10 Kws

5 Kws

- Kws

5 Kws

0

1.000.000.000

3.500.000.000

0

2.900.000.000

- Kws

10 Kws

5 Kws

- Kws

5 Kws

0

1.000.000.000

3.500.000.000

0

3.200.000.000

- Kws

10 Kws

5 Kws

- Kws

5 Kws

0

1.000.000.000

3.500.000.000

0

3.200.000.000

- Kws

10 Kws

5 Kws

- Kws

5 Kws

0

0

3.200.000.000

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

3 terlayani infrastruktur 8. Jumlah kawasan yang air limbah dengan sistem on-site

Meningkatnya persampahan

kinerja

pengelolaan Tersedianya persampahan

sarana

dan

5

prasarana 1. 3,6 1. Jumlah prasarana /TPS/TPS 3R

pengumpul

sampah

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 6 terlayani infrastruktur 8. Jumlah kawasan yang air limbah dengan sistem on-site

Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan

Tahun 2013 Target

Tahun 2014 Target

Rp.

Rp.

7 10 Kws

7.450.000.000

8 Kws

5.960.000.000

1 TPA

9.460.000.000

5 Unit

1.250.000.000

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.

Peningkatan operasi dan pemeliharan prasarana dan sarana persampahan

1. Jumlah prasarana /TPS/TPS 3R

pengumpul

sampah

2. Jumlah kawasan yang terlayani infrastruktur persampahan

2. Jumlah kawasan yang terlayani infrastruktur persampahan



-

-

0

4 kws

3.700.000.000

-

-

0

5 Unit

2.250.000.000

1.500 Unit

66.272.511.935

296.294.000.000 Menyediakan sarana dan prasarana Tersedianya rumah sehat sederhana bagi perumahan layak huni untuk masyarakat masyarakat miskin/korban konflik/bencana miskin; alam

1. 3,7

Program Pengembangan Perumahan

1. Jumlah rumah sehat sederhana terbangun

1. Jumlah rumah sehat sederhana terbangun 1. Pengembangan Rumah Sehat Sederhana

Mendorong berkembangnya konstruksi yang kompetitif

industri Terlaksananya Penerapan Perundangundangan Jasa Konstruksi di Lingkungan Pengguna dan penyedia Jasa Konstruksi

1. 3,8

4.848 Unit

Program Pengaturan Jasa Konstruksi

1. Jumlah produk sosialisasi peraturan konstruksi

1. Jumlah produk sosialisasi peraturan konstruksi 1. Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan

Meningkatnya Konstruksi

Kinerja

Pemberdayaan

296.294.000.000

Jasa Terlaksananya pembinaan bagi Pengguna dan Penyedia Jasa Konstruksi terhadap Perundang1. 3,9 undangan Jasa Konstruksi 1. Jumlah produk workshop/ sosialisasi Pemberdayaan Penyediaan Jasa Konstruksi (orang perseorangan, badan usaha


76

%

9.802.029.116

82

%

9.973.053.393

-

1

Lap

249.515.000

1

Lap

155.190.000

1

Lap

1.081.098.000

30

Lap

19.004.894.110


1.

Pemberdayaan Penyediaan Jasa Konstruksi (orang perseorangan, badan usaha)

1. Jumlah produk workshop/ sosialisasi Pemberdayaan Penyediaan Jasa Konstruksi (orang perseorangan, badan usaha

-

-

2.



-

-

3. Jumlah produk workshop/ pembinaan Jasa Konstruksi Daerah

Meningkatnya pengawasan bidang keteknikan Terlaksananya pengawasan bidang keteknikan untuk menjaga kualitas konstruksi

sosialisasi 3. Pembinaan Jasa Konstruksi Daerah

1. 3,10

3. Jumlah produk workshop/ pembinaan Jasa Konstruksi Daerah

sosialisasi -

-

124

Lap

Program Pengawasan Jasa Konstruksi

1. Jumlah produk laporan pengawasan

1. Jumlah produk laporan pengawasan 1. Pengawasan Terhadap Ketentuan Keteknikan

18.678.986.070

PEMERINTAH ACEH. Penutup 87 DINAS CIPTA KARYA. Jln. Pemancar No. 5 Simpang Tiga Telp. (0651) Fax (0651) BANDA ACEH 23236

Recommend Documents