PEMER INTAH K AB UPATEN K LUNGK UNG. R enstr a Dinas pendapatan, pengelolaan k euangan dan aset k ab upaten k lungk ung

PEM ER INTA H K A B UPATEN K LUNGK UNG

R enstr a 2013 - 2018

Dina s penda pa ta n, pengel ol a a n k eua nga n da n a set k ab upa ten k l ungk ung

KATA PENGANTAR

Om Swastiastu Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas asung kertha waranugrahaNya kami dapat menyusun Penjabaran dari Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 berupa Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung tahun 2013 – 2018 yang terselesaikan tepat pada waktunya. Kami menyadari sepenuhnya bahwa Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung tahun 2013 – 2018 ini masih jauh dari sempurna meskipun, kami

telah berusaha semaksimal mungkin

melaksanakan tugas sesuai dengan aturan-aturan yang ada dan sesuai juga dengan kemampuan Kami. Oleh karena itu kami mohon maaf atas semua kekurangan-kekurangan serta kesalahan-kesalahan yang sudah tentu tidak kami sengaja, serta mengharapkan kritik dan saran dari pejabat yang terkait demi kesempurnaan ini. Akhir kata kami mengharapkan semoga Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung tahun 2013 – 2018 ini bermanfaat dan dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung dalam kurun waktu 2013 sampai dengan tahun anggaran 2018. Om Santih Santih Santih Om.

Semarapura, 27 Pebruari 2014 Penyusun,

DAFTAR ISI BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ------------------------------------------------------------------------------1 1.2 Landasan Hukum -----------------------------------------------------------------------------3 1.3 Maksud dan Tujuan --------------------------------------------------------------------------4 1.4 Sistematika Penulisan ------------------------------------------------------------------------4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN KLUNGKUNG 2.1 Struktur Organisasi ---------------------------------------------------------------------------6 2.2 Kepegawaian ----------------------------------------------------------------------------------8 2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset --------------9 2.4 Sistem, Prosedur dan Mekanisme Kerja -------------------------------------------------11 GAMBARAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN KLUNGKUNG 3.1 Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2008-2013 --------------------------13 3.2 Kelemahan dan Kekuatan Internal -------------------------------------------------------21 3.3 Peluang dan Tantangan Internal ----------------------------------------------------------22 3.4 Rumusan Permasalahan Strategis yang Dihadapi Masa Kini ----------------------23 3.5 Rumusan Pembahasan, Kecendrungan Masa Depan yang Berpengaruh pada Tupoksi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung --------------------------------------------------------------------------------------25 3.6 Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang diperlukan untuk lebih Efisien dan Efektif ----------------------------------------------------------------------------26 VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi ----------------------------------------------------------------------------------------------31 4.2 Misi ----------------------------------------------------------------------------------------------31 4.3 Nilai --------------------------------------------------------------------------------------------31 4.4 Tujuan ------------------------------------------------------------------------------------------32 4.5 Strategi -----------------------------------------------------------------------------------------32 4.6 Kebijakan ---------------------------------------------------------------------------------------33 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA 5.1 Program Kegiatan dan Indikator Kinerja SKPD ----------------------------------------34 5.2 Program dan Kegiatan Lintas SKPD ------------------------------------------------------38 5.3 Pagu Indikatif dan Sumber Pendanaan -------------------------------------------------39 PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, khususnya pasal 25 ayat (1) menyatakan ―Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan ayat (2) menyatakan ―Renstra SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya‖ serta ayat (3) menyatakan ―Penyusunan Renstra-SKPD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Sedangkan RPJMD Kabupaten Klungkung tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Klungkung periode tahun 2013 – 2018,yaitu ‖Terwujudnya Klungkung Yang Unggul dan Sejahtera.Visi tersebut dituangkan dalam bentuk misi yaitu: 1.

Penguatan dan peningkatan eksistensi budaya Bali.

2.

Meningkatkan kwalitas dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Klungkung.

3.

Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.

4.

Meningkatkan perekonomian berbasis kerakyatan dengan mengedepankan konsepsi kemitraan.

5.

Terciptanya kepastian hukum agar terwujud ketentraman dan ketertiban masyarakat.

6.

Mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip ―good coorporate governance”.

7.

Pengembangan jasa layanan yang baik kepada masyarakat.

8.

Mewujudkan pembangunan yang selaras dan seimbang.

9.

Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam pemanfaatan yang berkelanjutan.

10.

Penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang mengakomodir perkembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat.

11.

Penguatan stabilitas politik dan keamanan di seluruh wilayah Kabupaten Klungkung.

1 RENSTRA DPPKA 2013-2018

Setiap tahun Renstra-SKPD dijabarkan dalan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).Renja-SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RPJMD Kabupaten Klungkung tahun 2013-2018 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klungkung. RPJMD Kabupaten Klungkung disusun selaras dengan RPJPD Kabupaten Klungkung yang memuatvisi pembangunan daerah Kabupaten Klungkung dalam tahun 2009 -2025 yang rumusannya sebagai berikut:“Terwujudnya Masyarakat Klungkung yang sejahtera, berbudaya, dan berkeadilan dalam wilayah Klungkung yang BALI (Bersih, Aman, Lestari dan Indah) berlandaskan Tri Hita Karana”.Visi RPJPD dan visi RPJMDharus dijadikan pedoman bagi SKPD untuk menyusun Renstra SKPD. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung merupakan salah satu SKPD,sebagaimana tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai amanat pasal

49 yang menyatakan ―Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang

pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset

berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan‖, serta

pasal 50 yang

menyatakan ―Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset ; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset ; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset; dan d. pembinaan terhadap UPT.‖ Sehubungan dengan hal dimaksud, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset berkewajiban menyusun Rencana Strategis berdasarkan skala prioritas kegiatan


pembangunan yang dapat direalisasikan sesuai dengan potensi dan kemampuan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Klungkung. 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung tahun 2013-2018

berlandaskan beberapa peraturan perundang-

undangan sebagai berikut: a. Undang Undang Nomor 25Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional b. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara c. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; d. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; e. UndangUndang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2008 f. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah g. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tenang Pengelolaan Keuangan Daerah i. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah. j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. k. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klungkung Periode 2009-2025. l. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor ... Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung 2014-2018 m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana

diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang 3 RENSTRA DPPKA 2013-2018

perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah; o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomoor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset tahun 2014-2018 adalah sebagai dokumen perencanaan SKPD yang merupakan ’guiden line’ dalam membuat prioritas kegiatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Klungkungselama lima tahun. Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset tahun 2014-2018 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan kegiatan prioritas yang dilaksanakan setiap tahun untuk mendukung terwujudnya visi dan misi daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Klungkung dalam kurun waktu lima tahun sesuai dengan potensi yang tersedia.

1.4. Sistematika Penulisan Bab I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN KLUNGKUNG 2.1. Struktur Organisasi 2.2. Susunan Kepegawaian 2.3. Tugas Pokok dan Fungsi 2.4. Sistem dan Prosedur


BAB

IIIGAMBARANKINERJA

PELAYANAN

DINAS

PENDAPATAN,

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN KLUNGKUNG 3.1. Kinerja Pelayanan masa kini 3.2. Kelemahan dan Kekuatan Internal 3.3. Peluang dan Tantangan Eksternal 3.4. Rumusan Permasalahan Strategis yang dihadapi masa kini 3.5.Rumusan Perubahan, kecenderungan masa depan yang berpengaruh pada tupoksi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung 3.6. Rumusan Perubahan Internal dan Ekternal yang perlu dilakukan untuk lebih effisien dan effektif BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung 4.2. Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung 4.3. Nilai – nilai 4.4. Tujuan 4.5. Sasaran 4.6. Strategi 4.7. Kebijakan BAB V PROGRAM, KEGIATAN, DAN INDIKATOR KINERJA 5.1. Program, kegiatan, dan indikator kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung 5.2. Program dan kegiatan lintas SKPD 5.3. Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan BAB VI PENUTUP


BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN KLUNGKUNG

2.1. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung, bahwa Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut : Kepala Sekretaris

Subag Umum &Kepeg

Bidang Pajak Daerah dan Pend. lainnya

Bidang Retribusi Daerah

Bidang PBB, Data dan Pelaporan

Bidang Anggaran

Subag. Keuangan

Subag. Sunprog

Bidang Perbendahara an

Bidang Akuntansi

Bidang Aset Daerah

Seksi pendataan dan pendapatan lainnya

Seksi pendataa n retribusi

Seksi Pajak Bumi dan Bangunan

Seksi Anggaran Belanja Tidak Langsung

Seksi perbendaha raan I

Seksi pembuku an

Seksi Aset Lancar dan Investasi

Seksi penetapan pajak dan pendapatan lainnya

Seksi penetapa n retribusi

Seksi data dan informasi keuangan daerah

Seksi Anggaran Belanja Langsung

Seksi Perbgendaha araan II

Seksi Verifikasi Akuntansi

Seksi Aset Tetap

Seksi penagihan pajak dan pendapatan lainnya

Seksi penagiha n retribusi

Seksi monitoring dan pelaporan

Seksi fasilitasi dana perimbang an dan bagi hasil

Seksi perbendahar aan gaji

Seksi pelapora n keuangan daerah

Seksi Aset Lainnya


UPT

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset terdiri dari : a. b. c. d. e. f. 1.

sekretariat ; bidang ; subbagian ; seksi ; unit pelaksana teknis ; dan kelompok jabatan fungsional. Sekretariat terdiri dari : a. subbagian umum dan kepegawaian ; b.subbagian penyusunan program; dan c. subbagian keuangan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris. 2. Bidang Pajak Daerah dan Pendapatan Lainnya, terdiri dari : a. seksi pendataan pajak dan pendapatan lainnya ; b.seksi penetapan pajak dan pendapatan lainnya ; dan c. seksi penagihan pajak dan pendapatan lainnya. 3. Bidang Retribusi Daerah, terdiri dari : a. seksi pendataan retribusi ; b.seksi penetapan retribusi ; dan c. seksi penagihan retribusi. 4. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, Data dan Pelaporan, terdiri dari : a. seksi pajak bumi dan bangunan ; b. seksi data dan informasi keuangan daerah ; dan c. seksi monitoring dan pelaporan. 5. Bidang Anggaran, terdiri dari : a. seksi anggaran belanja tidak langsung ; b.seksi anggaran belanja langsung ; dan c. seksi fasilitasi dana perimbangan dan bagi hasil. 6. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari : a. seksi perbendaharan I ; b.seksi perbendaharaan II ; dan c. seksi perbendaharaan gaji. 7. Bidang Akuntansi, terdiri dari : a. seksi pembukuan ; b.seksi verifikasi akuntansi ; dan c. seksi pelaporan keuangan daerah. 8. Bidang Aset Daerah, terdiri dari : a. seksi aset lancar dan investasi ; b.seksi aset tetap ; dan c. seksi aset lainnya. Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.Masing-masing Seksi dipimpin oleh 7 RENSTRA DPPKA 2013-2018

seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang. 2.2.Kepegawaian Susunan Kepegawaian pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, yaitu sebagai berikut: Tabel 2.2.1.Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang menduduki jabatan dan staf pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung tahun 2013. NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

NAMA JABATAN Kepala Dinas Sekretaris Kepala Bidang Kepala Subag Kepala seksi Kepala UPT Dinas Fungsional Staf PNS administrasi dan sopir Staf PNS Petugas Pungut PBB/Sedahan Tenaga harian daerah Tenaga Kontrak kebersihan Tenaga Kontrak Petugas Pungut PBB Jumlah

JUMLAH 1 1 7 3 21 44 9 1 2 10 99

Tabel 2.2.2.Jumlah Pegawai Negeri Sipil padaDinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung sesuai tingkat pendidikan.

NO

JABATAN

JUMLAH S2

S1 D4

Sarmud

D3

SLTA

SLTP

SD

Jumlah

PNS 1

Kepala Dinas

1

-

-

-

-

-

-

1

2

Sekretaris

1

-

-

-

-

-

-

1

3

Kepala Bidang

1

6

-

-

-

-

-

7

4

Kasubbag / Kasi

3

20

-

-

-

1

-

24

5

Staf

-

25

-

-

11

17

-

-

53

Jumlah

6

51

-

-

11

18

-

-

86 8

RENSTRA DPPKA 2013-2018

2.3. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset , melaksanakan urusan di Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, khususnya Sub Bidang Administrasi Keuangan Daerah dengan Sub-sub Bidang dan Uraian sebagai berikut :

No

Sub-sub bidang

Uraian

1

Organisasi dan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah kabupaten

2

Anggaran Daerah

3

Pendapatan dan 1.a.Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi Investasi Daerah: daerah kabupaten a. Pajak dan Retribusi b.Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah Daerah kabupaten. c.Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi desa. 2. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah skala kabupaten

1.

Penetapan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah 2. Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah kabupaten 3. Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan kabupaten 4. Penetapan perda tentang APBD dan Perubahan APBD. 5. Penetapan pedoman evaluasi anggaran pendapatan dan Belanja ( APB) Desa, sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah. 6. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APB Desa 7. Penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar desa. 8. Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab bersama ( urusan concurent) antara kabupaten dan desa 9. Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan antar desa. 10. Fasilitasi perencanaan dan penganggaran pemerintahan desa.


3. Evaluasi Raperdes tentang retribusi dan pungutan lainnya. b. Investasi dan Aset 1. Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset Daerah daerah kabupaten. 2. Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten . 3. Pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten 4. Fasilitasi pengeklolaan aset daerah pemekaran skala kabupaten c. Badan Usaha Milik 1. Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga Daerah (BUMD) keuangan mikro kabupaten. dan Lembaga 2. Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga Keuangan Mikro keuangan mikro kabupaten serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa. 3. Pengawasan pengelolaan BUMD dan Lembaga keuangan mikro kabupaten, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa.

d. Pinjaman Daerah

4

1. Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten. 2. Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten. 3. Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten.

Dana Perimbangan 1. Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU a.Dana Alokasi Umum kabupaten (DAU) 2. Pengelolaan DAU 3. Pelaporan pengelolaan DAU b.Dana alokasi Khusus 1. Usulan program dan kegiatan kabupaten untuk didanai (DAK) dari DAK. 2. Pengelolaan DAK 3. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK c. Dana Bagi Hasil (DBH)

5

1. 2.

Penyiapan data realisasi penerima DBH kbupaten Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH

Pelaksanaan, 1. Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur Penatausahaan, akuntansi pengelolaan keuangan daerah kabupaten dan akuntansi dan desa. pertanggungjawaban 2. Penyususnan laporan keuangan dan pelaksanaan APBD pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten 10

RENSTRA DPPKA 2013-2018

dan APB desa 3. Evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa 4. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanbggungjawab bersama (urusan concurent). 5. Fasilitas penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APB desa.

Sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di Bidang PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan, dan Aset memiliki Tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Adapun Fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut: 1. Perumusan Kebijakan teknis di Bidang PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah. 2.4. Sistem, Prosedur dan Mekanisme Kerja Sistem Prosedur dan Mekanisme Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mengacu pada : a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah


e. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5Tahun 2008 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah f. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. g. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan. h. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel. i.

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran.

j.

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan.

k. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklama. l.

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan.

m. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir. n. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Air Tanah. o. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet. p. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klungkung. q. Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung.


BAB III GAMBARAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN KLUNGKUNG 3.1.

Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2008 -2013

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten KlungkungNomor 5Tahun 2008 tentangPokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya pada pasal 22 menyatakan bahwa struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari: 1.

Pendapatan Daerah yang terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi : (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) HasilPengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (4) Lainlain PAD yang sah. b. Dana Perimbangan, yang meliputi : (1) Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak; (2) Dana Alokasi Umum; dan (3) DanaAlokasi Khusus. c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, yang meliputi: (1) Bagi Hasil Pajak Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya; (2) Dana Penyesuaian; dan (3) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi.

2.

Belanja Daerah, terdiri dari : a. Belanja Tak Langsung yang meliputi : (1) Belanja Pegawai; (2) Belanja Hibah; (3) Belanja Bantuan Sosial; (4) Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa; (5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerinah Propinsi; (6) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa dan Partai Politik; dan (7) Belanja Tak Terduga. b. Belanja Langsung terdiri dari : (1) Belanja Pegawai; (2) Belanja Barang dan Jasa; dan (3) Belanja Modal.

3.

Pembiayaan Daerah, adalah pengeluaran yang diterima kembali atau penerimaan yang di keluarkan kembali, terdiri dari : (1) Penerimaan Pembiayaan dan (2) Pengeluaran Pembiayaan. Pendapatan daerah pada lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan

sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional maupun ekonomi daerah. Belanja daerah juga terus mengalali peningkatan, hal itu tentu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pembiayaan mengalami fluktuasi karena tergantung dari realisasi pendapatan dan realisasi belanja. Pendapatan, belanja dan pembiayaan dituangkan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Data realisasi APBD pada tahun 2008 sampai dengan 2013 disajikan pada Tabel 3.1.1. 13 RENSTRA DPPKA 2013-2018

Tabel 3.1.1. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung tahun anggaran 2008 – 2013. NO

2008

2009

2010

2011

2012

2013

REALISASI

REALISASI

REALISASI

REALISASI

REALISASI

REALISASI

422.885.630.383,65

438.416.069.329,56

447.067.232.848,32

502.868.134.452,24

590.231.293.525,25

711.405.235.061,62

Pendapatan Asli Daerah

29.028.565.012,08

29.566.916.897,61

31.331.319.426,34

40.735.838.605,58

48.561.524.509,47

2.341.423.546,00

2.052.333.289,00

3.683.645.696,00

5.017.638.746,77

3.480.972.031,44

67.401.910.318,30 13.234732.783,76

URAIAN PENDAPATAN DAERAH

4

4

1

4

1

1

Hasil Pajak Daerah

4

1

2

18.992.759.009,02

19.108.043.527,12

20.122.661.041,62

26.782.629.454,53

0,00

10.597.831.673,00

4

1

3

2.844.966.455,03

3.302.529.884,31

4.166.118.847,75

5.157.183.940,53

5.962.299.625,75

8.595.167.640,84

4

1

4

Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD Yang Sah

4.849.416.002,03

5.104.010.197,18

3.358.893.840,97

3.778.386.463,75

39.118.252.852,28

4

2

343.213.669.151,00

347.066.534.524,00

334.470.479.012,00

358.900.412.939,00

432.131.856.008,00

4

2

1

Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi

17.339.505.151,00

17.297.507.524,00

19.309.184.012,00

16.878.855.939,00

19.970.390.008,00

4

2

2

Dana Alokasi Umum

276.182.564.000,00

278.553.027.000,00

285.662.095.000,00

319.611.407.000,00

387.340.103.000,00

4

2

3

47.704.000.000,00

51.216.000.000,00

29.499.200.000,00

22.410.150.000,00

24.821.363.000,00

4

2

4

Dana Alokasi Khusus Dana Infrastruktur Sarana

1.987.600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

3

50.643.396.220,57

61.782.617.907,95

81.265.434.409,98

103.231.882.907,66

109.537.913.007,78

4

3

1

Pendapatan Hibah

2.682.688.775,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

3

2

Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemda lainnya Dana Penyesuaian dan Otsus Bantuan Keuangan dari Provinsiatau Pemda lainnya

6.000.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34.974.178.220,70

496.925.309.617,00 19.967.530.617,00

Hasil Bukan Pajak 444.174.019.000,00 32.783.760.000,00

dan Prasarana Lain-lain Pendapatan

0,00

147.078.015.126,32

Daerah Yang Sah

4

3

3

4

3

4

4

3

5

5

0,00 0,00 75.819.536.126,32

37.917.511.827,57

45.053.972.907,95

43.301.249.609,98

54.250.528.767,66

59.623.496.551,69

0,00

6.463.650.000,00

36.410.124.800,00

47.715.909.140,00

43.179.357.000,00

4.043.195.618,00

10.264.995.000,00

1.554.060.000,00

1.265.445.000,00

6.735.059.456,09

847.315.000,00

BELANJA DAERAH

404.327.078.961,54

449.263.176.198,40

441.999.992.980,00

494.652.376.679,00

598.898.361.389,67

665.548.503.163,04

Belanja Tidak Langsung

70.411.164.000,00

5

1

255.793.130.332,52

272.520.343.797,40

324.360.559.118,00

360.838.243.394,00

406.736.633.410,49

5

1

1

Belanja Pegawai

209.707.582.126,00

236.078.345.672,40

284.202.115.514,00

323.840.072.075,00

364.767.534.737,70

470.137.179.494,04 392.033.389.211,00

5

1

4

20.286.979.190,00

10.281.690.000,00

9.649.222.630,00

8.820.405.000,00

20.336.674.200,00

51.765.579.025,00

5

1

5

Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial

11.330.040.860,00

13.017.604.946,00

13.918.282.233,00

11.845.823.995,00

4.128.700.000,00

604.457.350,00

5

1

6

513.894.660,00

379.802.400,00

338.953.844,00

538.256.652,00

793.983.156,00

5

1

7

13.882.949.496,52

12.762.900.779,00

15.770.784.897,00

15.511.046.972,00

16.395.758.816,79

25.507.616.381,16

5

1

8

71.684.000,00

0,00

481.200.000,00

282.638.700,00

313.982.500,00

18.917.537,78

5

2

Belanja Langsung

148.533.948.629,02

176.742.832.401,00

117.639.433.862,00

133.814.133.285,00

192.161.727.979,18

195.411.323.669,00

5

2

1

11.490.478.250,00

9.166.273.485,00

6.885.561.091,00

10.991.566.808,00

10.620.684.680,00

17.076.559.161,00

5

2

2

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

73.529.381.879,02

85.069.524.143,00

68.198.774.125,00

73.812.316.909,00

100.317.861.382,18

5

2

3

Belanja Modal

63.514.088.500,00

82.507.034.773,00

42.555.098.646,00

49.010.249.568,00

81.223.181.917,00

114.240.792.032,00 64.093.972.476,00

Surplus/(Defisit) PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan Pembiayaan

18.558.551.422,11

(10.847.106.868,84)

5.067.239.868,32

8.215.757.773,24

(8.667.067.864,42)

45.856.731.898,58

50.218.910.472,27

66.527.461.894,38

54.405.355.025,54

58.442.594.893,86

64.623.352.667,10

52.846.284.802,68

52.718.910.472,27

68.777.461.894,38

56.130.355.025,54

59.942.594.893,86

66.723.352.667,10

56.846.284.802,68

52.718.910.472,27

68.777.461.894,38

55.680.355.025,54

59.472.594.893,86

66.658.352.667,10

55.956.284.802,68

0,00

0,00

450.000.000,00

470.000.000,00

65.000.000,00

6 6

1

Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes Belanja Bantuan Keu Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes Belanja Tidak Terduga

207.219.989,10

Daerah 6

1

1

SiLPA TA Sebelumnya

6

1

7

Penerimaan Kembali


Penyertaan

6

6

890.000.000,00

2

Modal (Investasi) Pemda Pengeluaran Pembiayaan

2.500.000.000,00

2.250.000.000,00

1.725.000.000,00

1.500.000.000,00

2.100.000.000,00

4.000.000.000,00

2

Daerah Penyertaan Modal (Investasi)

2.500.000.000,00

2.250.000.000,00

1.725.000.000,00

1.500.000.000,00

2.100.000.000,00

4.000.000.000,00

50.218.910.472,27

66.527.461.894,38

54.405.355.025,54

58.442.594.893,86

64.623.352.667,10

52.846.284.802,68

68.777.461.894,38

55.680.355.025,54

59.472.594.893,86

66.658.352.667,10

55.956.284.802,68

98.703.016.701,26

2

Pemerintah Daerah Pembiayaan Neto SiLPA Anggaran Tahun Berkenaan

Bila diperhatikan pencapaian realisasi pendapatan selama 5 (lima) tahun pada Tabel 3.1.1., maka terlihat pencapaian PAD mengalami peningkatan secara bertahap.Hal tersebut menggambarkan tentang pencapaian salah satu Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung selaku SKPKD tahun 2008-2013 yang meliputi (1) Meningkatkan pendapatan daerah (2) Meningkatkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan keuangan daerah (3) Meningkatkan kemampuan SDM. Dengan adanya beberapa perubahan kondisi masyarakat dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Klungkung, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset harus menyesuaikan Visi dan Misinya untuk tahun 2014-2018 yang lebih menantang, berorientasi pada kepentingan masyarakat, bersifat jangka panjang, memberikan kekuatan dan mengilhami, visi dan misinya maka harus (1)mencerminkan apa yang ingin dicapai; (2)memberikan arah dan fokus strategi yang jelas; (3)menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan stratejik; dan (4) memiliki orientasi terhadap masa depan. Walaupun realisasi APBD terus mengalami peningkatan, sebagaimana tertuang pada Tabel 3.1.1. tentu masih terdapat permasalahan didalam pengelolaan keuangan daerah, yang terlihat dari Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah pada tahun anggaran 2008 – 2013 yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, baru memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian WDP). Selain memberikan opini WDP, BPK juga memeriksa Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang undangan, Data Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Daerah tahun 2008 – 2013 disajikan pada tabel 3.1.2.


Tabel 3.1.2. Daftar Pengecualian pada Opini Wajar Dengan Pengecualian terhadap Laporan Keuangan daerah tahun 2008 – 2013. No.

Tahun

Pengecualian dari Opini

1.

2008

2.

2009

3.

2010

4.

2011

5.

2012

a. Pendapatan retribusi daerah pada RSUD dan Disnakerdukcapil belum disetor. b. Pendapatan hibah dana kapitasi Askes dan Jamkesmas tidak melalui APBD. c. Belaja barang dan jasa pada 5 SKPD dianggarkan dan direalisasikan tidak sesuai ketentuan. d. Aset tetap tanah belum jelas status kepemilikannya. e. Aset Dermaga Nusa Penida tidak didukung bukti yang memadai. f. Aset tetap gedung dan bangunan berupa bangunan di areal pasar tidak disajikan nilainya. a. Tagihan penjualan angsuran kios/los pasar semarapura tidak diyakini b. Aset lain-lain 1.384 tidak ditemukan keberadaannya. c. Aset tanah senilai 850 juta belum diyakini kepemilikannya. d. Aset jalan ,irigasi dan jaringan senilai Rp. 4.195.288.803 tidak didukung dengan bukti yang memadai. a. Persediaan obat tidak dapat diyakini. b. Tagihan penjualan angsuran pasar tidak tertib. c. Aset lain-lain 1.384 unit tidak ditemukan keberadaannya d. Pendapatan retribusi daerah JKBM digunakan langsung tanpa melalui mekanisme APBD. e. Belaja barang jasa , perjalanan dinas tanpa didukung bukti yang sah. f. Bansos untuk sekolah negeri tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. a. Pemerintah Kabupaten Klungkung tidak memiliki bukti pendukung yang memadai atas aset tetap tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung dan aset lainnya – tagihan penjualan angsuran. a. Penyajian aset tetap bangunan dan gedung sebesar Rp 6,80 miliar berupa los pasar di Pasar Semarapura yang belum dapat ditelusuri secara rinci jumlah dan atau nomor toko/kios di masing-masing los dan nilainya antara kios yang dimiliki oleh pemerintah dan kios yang sudah dimiliki oleh masyarakat serta nilai tersebut tidak dapat diyakini kewajarannya. b. Penyajian aset tetap jalan, irigaasi dan jaringan sebesar Rp. 7,47 milyar, belum dirinci dan masih berupa paket-paket pekerjaan sehingga belum menggambarkan kondisi senyatanya.

Tabel 3.1.3. Daftar Temuan pada Sistem Pengendalian Intern pada Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2008-2013.

No.

Tahun

1.

2008

2.

2009

3.

2010

Temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) SP2D –LS pada Sekwan tidak sesuai ketentuan. Aset tetap tanah senilai rp.850 juta belum jelas statusnya. Aset tetap dimanfaatkan oleh pihak lain tidak sesuai ketentuan. Penganggaran dan realisasi belanja barang dan jasa tidak sesuai ketentuan. Pengelolaan dana kapitasi askes dan jamkesmas tidak melalui APBD. Tagihan penjualan angsuran kios/los pasar semarapura tidak diyakini Aset lain-lain 1.384 tidak ditemukan keberadaannya. Aset tanah senilai 850 juta belum diyakini kepemilikannya. Aset jalan ,irigasi dan jaringan senilai Rp. 4.195.288.803 tidak didukung dengan bukti yang memadai. a. Penerbitan SP2D pada Bidang Perbendaharaan tidak tertib. a. b. c. d. e. a. b. c. d.


4.

2011

b. c. d. e. a. b. c. d. e. f. g.

5.

2012

h. i. j. a. b. c. d.

Penerimaan sewa tanah/bangunan toko sebesar 10 juta tanpa perjanjian. Penatausahaan obat di RSUD tidak tertib. 774 unit aset tidak ditemukan keberadaannya. Bansos untuk sekolah negeri tidak sesuai ketentuan. Penatausahan dan pengelolaan keuangan kurang tertib. Penatausahaan aset tetap tidak tertib. Penganggaran dan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah atas tanah dana bukti dan lain PAD yang sah tidak tepat. Penganggaran dan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah dari SKB tidak tepat. Penganggaran dan realisasi lain2 PAD yang sah tidak sesuai dan tidak melalui mekanisne APBD. Penganggaran dan realisasi Belanja jasa tenaga kerja non pegawai tidak tepat. Pemungutan retribusi pelayanan kesehatan, tidak menggunakan dokumen yang dipersamakan dengan SKRD. Aset Tanah sebayak 48 belum tercatat. Aset tetap belum ditelusuri Aset tetap peralatan dan mesin di disdikpora belum tercatat. Realisasi Belanja Barang dan jasa pada dua SKPD sebesar Rp. 193,069.000,00 tidak tepat. Penganggaran dan realisasi Belanja hibah tahun anggaran 2012 kepada sekolah negeri sebesar Rp. 5.384.673.200,00tidak tepat Penagihan Piutang BPHTB minimal sebesar Rp. 202.714.300 belum optimal. Penatausahaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Klungkung belum memadai.

Tabel. 3.1.4. Daftar Temuan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan pada Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2008-2013. No.

Tahun

Temuan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

1.

2008

a. Realisasi belanja barang dan jasa pada Setwan sebesar Rp. 62.500.000,00 tidak sesuai ketentuan. b. Kekurangan volume pekerjaan pada Diskes sebesar Rp. 4.468.418,00 c. Jasa giro pada 25 SKPD terlambat disetor sebesar Rp.16.142.980,74. d. Pembayaran upah pungut KMP Nusa jaya Abadi tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 59.653.020,00. e. Penerima hibah belum menyamkaikan laporan pertanggungjawaban sebesar Rp. 12.335.997.000,00 dan belum dilaksanakan sebesar Rp. 1.367.057.000,00. f. Penyetoran retribusi penggantian biaya KTP dan Akta Catatan Sipin sebesar Rp. 69.727.000,00 tidak tepat waktu. g. Pembayaran honorarium Panitia Pelaksanan Kegiatan pada Setda dan Setwan sebesar Rp. 22.019.500,00 tidak sesuai ketentuan. h. Realisai BOP Kepala Daerah Rp. 23.500.000,00 tidak sesuai ketentuan. i. Retribusi RSUD terlambat disetor sebesar Rp. 1.490.234.630,67 dan belum disetor sebesar Rp. 67.554.255,00.

2.

2009

a. b. c. d. e. f. g. h.

Pendapatan Pajak Penerangan jalan belum diterima sebesar Rp. 28.272.539,92. Penggunaan langsung dana Jamkesmas pada RSUD sebesar Rp. 44.646.548,00. Pendapatan retribusi pasar dan parkir terlambat disetorsebesar Rp. 748.906.100,00 Sewa los pasar umum klungkung kurang diterima minimal sebesar Rp. 67.323.240,00. Pembayaran honor panitia pelaksana sebesar Rp.6.458.500,00 tidak sesuai ketentuan. Realisasi belanja pada 3 SKPD sebesar Rp. 208.107.000,00 tidak tepat peruntukan. Belanja moda DAK kesehatan sebesar Rp.60.660.000,00 tidak sesuai juknis. Pengadaan solar kapal roro sebesar Rp.1.021.500.000,00 tidak sepenuhnya sesuai ketentuan. i. Pelaksanaan cetak karcis tidak diselesaikan sepenuhnya dan belum dikenakan denda sebesar Rp.4.766.650,00.


3.

2010

4.

2011

5.

2012

j. Kekurangan volume pada tujuh paket pekerjaan sebesar Rp.68.823.906,56 dan terdapat pekerjaan yang rusak. Sebesar Rp. 9.714.126,30. a. Tiga bidang tanah tidak dapat dijelaskan. b. Lampiran SK bupati tentang penghapusan barang-barang inventaris tidak mencantumkan nilai. c. Pendapatan dari pajak daerah dan retyribusi daerah terlambat disetor. d. PPJ sebesar Rp. 4.977.458,- belum diterima. e. JKBM untuk Bidan Praktek swasta tanpa melalui APBD. f. Pendapatan JKBM tanpa melalui APBD. g. Realisasi Belanja jasa tenagakerja non pegawai di BKD tidak sesuai ketentuan. h. Engambilan BBM KMP Nusa jaya abadi mendahului Kontrak. i. Bansos sebesar Rp 8 milyar lebih dan hibah sebesar Rp. 2,2 milyar lebih belum menyampaikan pertanggungjawaban. j. Realisasi belanja banssos tidak sesuai peruntukan. k. Pembagian biaya pemungutan pajak di dis PPKA tidak sesuai ketentuan. l. Realisai Perjalanan dinas tidak didukung bukti yang sah pada tujuh SKPD. a. Pemanfaatan tanah pada Dishubkominfi tidak tepat dengan sewa. b. Pajak Penerangan jalan terlambat disetor. c. Aset lainnya atas Tagihan penjualan angsuran/cicilan kios pada Diskoperindag tidak didukung dengan perjanjian dan tidak ada jangka waktu. d. Bansos diberikan kepada instansivertikal dan sekolah negeri. e. Realisasi bansos tidak sesuai dengan proposal dan spj. f. Penerima bansos dan hibah belum menyampaikan laporan. g. Klaim JKBM tahun 2011 tidak dapat dicairkan. h. SPJ BOS belum di verifikasi. i. Bansos sebesar Rp. 3.041.775.250,- tanpa melalui prosedurpengujian yang layak. j. Pekerjaan rehab gedung tidak sesuai spesifikasi. k. DPPID tidak sesuai spsefikasi. l. Kelebihan pembayaran BOP KMP Nusa Jaya abadi. m. Pph atas belanja operasional dan belanja docking disetor terlambat n. ADD belum menyampaikan laporan o. Dana Hibah PNPM masih di rekening PNPM per 31 desember 2011. a. Penyetoran pendapatan dari tempat rekreasi dan olah raga ke kas daerah terlambat di setro sebesar Rp. 506.352.000,b. Pengenaan retribusi penyebrangan di air tidak sesuai Pergub. c. Realisasi Hibah tidak sesuai proposal, tidak sesuai naskah hibah, belum dilaksanakan. d. Laporan Penggunaan atas belanja hibah, bansos dan bantuan keuangan belum disampaikan ke Kepala Daerah. e. Kekurangan volume pekerjaan fisik f. Kelebihan pembayaran atas analisa satuan pekerjaan Breakwater g. Pencairan SP2D Belanja trasfer bagi hasil penerangan jalan tidak sesuai ketentuan h. Denda keterlambatan pekerjaan belum di bayar i. Terdapat biaya jasa editing kepada wartawan tidak sesuai ketentuan j. Kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas pada dprd dan bagian hukum.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah berupaya menyusun proyeksi pendapatan daerah, baik yang bersumber dari PAD, Perimbangan, Pendapatan lain-lain yang sah, hal ini untuk mengupayakan terpenuhinya belanja yang diperlukan oleh semua SKPD. Adapun proyeksi pendapatan daerah tahun 2014 – 2018 disajikan pada Tabel 3.1.2. Tabel 3.1.5. Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2014 – 2018 (dalam milyar rupiah) No.

Pendapatan

Rata2 kenaikan tahun 2008-

2014

2015

2016

2017

2018


1. 2. a. b. c. 3.

2012(%) 19,99 6,45 9,12 0,0 4,15 25,4

PAD. D.Perimbangan DAU DAK DBH Lain2 Pend Total

69,31 531,48 474,43 42,27 14,79 66,16 666,95

83,17 565,76 517,70 42,27 15,40 82,96 741,49

99,79 602,25 564,91 42,27 16,04 104,04 806,08

119,74 641,10 616,43 42,27 16,70 130,46 891,30

143,76 682,45 672,65 42,27 17,40 17,40 989,72

Keterangan: Asumsi faktor-faktor yang berpengaruh sama dengan tahun 2008-2013 Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung, melaksanakan fungsi pengelolaan pendapatan yang meliputi Pajak Daerah dan sebagian Retribusi Darah. Kinerja Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dicapai tahun 2008-2013 disajikan pada Tabel. 3.1.6. Tabel. 3.1.6. Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung Tahun 20082013.(dalam ribuan rupiah) No

Uraian

A. 1. 2. 3. 4. 5.

Pajak Daerah Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Parkir Pajak Air tanah Pajak Sarang Walet BPHTB PBB Pajak galian C

.6. 7. 8. 9. 10. 11

B. 1. 2. 3.

Jumlah Retribusi Daerah Retribusi sewa tanah Pemkab. Retribusi sewa tanah Propinsi Retribusi sewa Rumdin

2008

2009

2010

2011

2012

2013

966.763 460.374 3.800 83.553 794.559

641.016 590.218 4.300 61.885 722.319

595.700 552.108 5.040 80.967 2.416.960

1.326.607 823.470 2.700 108.958 2.434.398

2.117.985 1447.214 38.488 25.770 2.909.955

2.319.726,99 2.255.156,67 120.134,59 297.277,07 4.439.398,59

-

-

-

-

2.246 11.021 -

7.801,1 67.231,24 4.312,50

32.372

32.553

32.867

268.269,03 53.234

1.677.828,24 -

3.723.694,02 -

2.341.421

2.052.2991

3.683.642

4.749.367

5.320.552,24

13.234.732,78

108.023

49.201

99.068

67.677

82.017

115.425,66

15.510

48.862

22.410

16.407

16.777

13.368,36

7.650

755

6.387

5.928

3.888

7.083

131.183

98.818

127.865

90.012

102.682

135.877,02

Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikelola langsung Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor external. Secara internal telah dilakukan upaya intensifikasi dan perubahan beberapa 19 RENSTRA DPPKA 2013-2018

Peraturan Daerah sebagai amanat Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Secara ekternal tentu pertumbuhan ekonomi memberi peluang untuk meningkatkan penerimaan Pajak daerah maupun Retribusi Daerah. Daftar Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset disajikan pada Lampiran 1. Pada masa lima tahun kedepan yaitu tahun 2014-2018, sebagai penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih diproyeksikan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset disajikan pada Tabel. 3.1.7. Tabel. 3.1.7. Proyeksi target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung tahun 20142018.(dalam ribuan rupiah) No A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. B. 1. 2. 3.

Uraian Pajak Daerah Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan jalan Pajak Parkir Pajak Air tanah Pajak Sarang Walet BPHTB PBB Jumlah Retribusi Daerah Retribusi sewa tanah Pemkab. Retribusi sewa tanah Propinsi Retribusi sewa Rumdin

2014

2015

2016

2017

2018

3.220.000 3.150.500 129.800 360.000 4.885.000

3.725.000 3.660.000 149.000 448.250 6.100.000

4.568.750 4.350.000 160.000 455.000 6.900.000

5.672.500 5.437.500 174.500 464.000 7.050.000

5.930.000 5.890.000 218.125 469.000 4.620.000

11.800 125.000 7.100

15.500 160.000 8.875

17.500 184.000 9.500

18.500 195.000 10.500

22.500 236.750 13.500

2.500.000 1.600.000

3.000.000 1.920.000

3.600.000 2.304.000

4.320.000 2.764.800

5.184.000

89.689

96.237

103.262

110.800

118.888

21.953

29.443

39.489

52.963

71.035

7.417

7.491

7.566

7.642

7.718

Kinerja keuangan dan kinerja aset sangat berkaitan dengan penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, selama tahun 2008 – 2013 penyusunannya sudah sesuai jaadwal namun penetapannya beberapa kali tidak tepat waktu sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD, bahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban akhirnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.


3.2. Kelemahan dan Kekuatan Internal Untuk mengamankan proyeksi rencana pendapatan yang terformulasikan dalam rencana strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dari tahun 20131018 perlu memperhatikan kelamahan yang selama ini dirasakan dan kekuatan internal yang telah teruji kehandalannya selama pencapaian 5 (lima) tahun sebelumnya yaitu dari tahun2008-2013


No Kelemahan

No Kekuatan

Faktor Internal

Faktor Internal

1

2

Kurangnyaregenerasi

SDM

yang 1

Tersedianya Perda, Perbup dan

berkualitas sesuai dengan spesifikasi

Peraturan

teknis pengelolaan pendapatan, keuangan

pengelolaan

dan aset.

pengelolaan keuangan dan aset.

Reward

dan

disesuaikan

Punishment

dengan

belum 2

kondisi

yang

Bupati

pendapatan,

Pengalaman empirik dari Sumber Daya

sebenarnya berdasarkan ukuran kinerja

terkait

Manusia

pendapatan,

dibidang pengelolaan

keuangan dan aset. 3

Lambatnya tuntutan

penyesuaian

terhadap 3

peningkatan

pelayanan

untuk

masyarakat. 4

5

Kurang

mengikuti

Tersedianya dana yang cukup melaksanakan

fungsi

pengelolaan keuangan dan aset diklat

fungsional 4

Kesiapan

SDM

dalam

perpajakan, pengelolan keuangan dan

melaksanakan tugas tidak terbatas

aset.

oleh jam kerja.

Sarana dan prasarana tidak sesuai dengan 5

Sikap tenggang rasa dari sesama

standar pelayanan minimal yang telah

aparat cukup tinggi

ditentukan

Dari beberapa kelemahan dan kekuatan internal Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset perlu dilakukan pembobotan, mana yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian pelaksanaan rencana strategi 5 (lima) tahun ke depan. 3.3. Peluang dan Tantangan Ekternal Berdasarkan data dasar yang telah diperoleh selama ini terdapat beberapa peluang dan tantangan ekternal yang berpengaruh terhadap pencapaian rencana strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk tahun 2014-2018, yaitu:

No Peluang Ekternal

No Tantangan Ekternal


1

2

3

4

Laju pertumbuhan Ekonomi selama tahun 1

Fluktuasi

ekonomi

2008-2013 menunjukkan angka positif

semakin

dan progresif

berdampak pada ekonomi mikro

Potensi Wajib Pajak dan RetribusiDaerah 2

Tuntutan

mengalamikenaikan.

pemperoleh pelayanan prima

Pusat pertumbuhanwilayah menjadi daya 3

Kebebasan mengakses informasi

magnit terhadap hak dankewajiban daerah

keuangan melaluimedia sosial.

Anggaran Pemerintah Pusat dan Propinsi 4

Perubahan aturan yang cepat

cukup besar namun yang teralokasi ke

mendorong

Kabupaten Klungkung relatif kecil.

keuangan tidak sesuai dengan

tidak

makro

jelas

masyarakat

yang

dalam

penatausahan

kondisi yang ada 5

Minat yang tinggi dari investor untuk 5

Pemeriksaan

melakukan

pemeriksa

investasi

di

Kabupaten

Klungkung.

oleh

aparat

dalam

waktu

bersamaan

3.4. Rumusan Permasalahan Strategis yang Dihadapi Masa Kini Dari beberapa kelemahan dan tantangan yang dihadapi, perlu dirumuskan secara matang dengan harapan bisa berubah jadi potensi yang mendorong pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat peraturan perundang-undangan, transparan dan bertanggung jawab. Supaya ada kesinambungan dalam pencapaian visi, misi dengan nilai yang diharapkan, perlu dilakukan identifikasi mitra kerja, baik internal maupun ekternal, termasuk pula ―stakeholders‖ yang berhubungan langsung dengan implementasi dan rekomendasi yang dihasilkan dalam kebijakan publik, baik dari segi sosial,

ekonomi,

politik

dan

stabilitas

kepercayaan

masyarakat

terhadap

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan di Kabupaten Klungkung, terutama yang relevan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah. IDENTIFIKASI MITRA KERJA DAN STAKEHOLDERS

No Mitra Kerja Internal 1

Expektasi yang diharapkan

Sumber daya manusia sebagai Peningkatan produktivitas, kapabilitas, analis potensi pendapatan disiplin, aksebilitas, dan sejahtera daerah

Prioritas III


2

3

4

5

Tim Analis aturan terkait pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset Tim analis akuntansi dan anggaran pendapatan, belanja serta pembiayaan

Terlindungi dan teraturnya pengelolaan keuangan dan aset

IV

Terpenuhinya tata kelola keuangan daerah yang tidak menjerat para pengelola keuangan daerah

V

Tim Peneliti RKA, DPA, Tidak terjadinya kesalahan yang SP2D sebagai sistem yang mengakibatkan kerugian keuangan saling melengkapi daerah Auxiliary staf Terpenuhinya seluruh kebutuhan penunjang kegiatan (6 M)

II

No MitraKerja


I

Prioritas

Eksternal 1

SKPD

Tersusunnya dokumen anggaran pendapatan dan belanja tepat waktu

I

2

KP Pratama

Terealisasikannya semua penerimaan dari Bagi Hasil Pajak

III

3

DJPK

Lancarnya dana transper dari pusat, terutama yang berhubungan dengan dana perimbangan

IV

4

Pemegang Kas Tersedianya cash flow dan dana segar yang Daerah (BPD Bali) diperlukan dalam belanja daerah

II

5

Kementerian Propinsi

V

dan Seluruh penerimaan yang mengakibatkan bertambahnya kekayaan daerah masuk dalam APBD

No Stakeholders


Prioritas

1

DPRD

Dukungan politis dalam pengelolaan keuangan daerah

melaksanakan

III

2

Pers

Terpublikasikannya LPJ, yang transparan dan bertanggungjawab

II

3

Perguruan tinggi

Tersedianya naskah akademik penentuan target serta realisasi APBD

V

dalam


4

LSM, LPM, Ormas Partisipasi pemanfaatan dana pembangunan Pemuda yang terarah dan berkesinambungan

5

Masyarakat

Dirasakannya manfaat pembangunan yang akuntabel

IV

I

3.5. Rumusan Perubahan, Kecenderungan masa depan yang berpengaruh pada Tupoksi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kabupaten

Klungkung Dari beberapa kekuatan dan peluang yang ada perlu diformulasikan menjadi suatu perubahan yang signifikan untuk menyongsong masa depan yang lebih efisien, efektif, berkeadilan dan kepatutan dalam pengelolaan keuangan daerah, baik yang berhubungan dengan hak maupun kewajiban daerah. Sehingga pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain yang sah bisa optimal, kemudian kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih yang diakibatkan oleh belanja langsung, belanja tidak langsung dan pembiayaan bisa terselesaikan tepat waktu sebagaimana yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung. Pencermatan Lingkungan Internal dan Ekternal No Kekuatan (S)

No Peluang (O)

1

Tersedianya Perda, Perbup dan Keputuan Bupati terkait pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah

1

Laju pertumbuhan Ekonomi selama tahun 2008-2013 menunjukan angka positif dan progresif

2

Pengalaman empirik dari Sumberdaya Manusia dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah

2

Potensi Wajib Pajak mengalami tren kenaikan

3

Kesiapan SDM dalam melaksanakan tugas tidak terbatas oleh jam kerja yang ditetapkan dalam peraturan Bupati

3

Pusat Kegiatan Wilayah menjadi daya magnit terhadap hak dan kewajiban daerah

dan

Retribusi

No Kelemahan (W)

No Hambatan (T)

1

Reward dan Punishment belum deisesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya berdasarkan ukuran kinerja

1

Fluktuasi ekonomi makro semakin tidak jelas yang berdampak pada ekonomi mikro

2

Jarang mengikuti diklat fungsional peajakan, pengelolan keuangan dan Aset Daerah

2

Perubahan aturan yang cepat mendorong penata usahan keuangan tidak sesuai dengan kondisi yang ada


3

Sarana dan prasarana tidak sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditentukan

3

Pemeriksaan bersamaan

bertumpuk

dalam

waktu

3.6. Rumusan Perubahan Internal dan Ekternal yang diperlukan untuk lebih efesien dan efektif. Formulasi antara faktor internal dan faktor ekternal perlu dilakukan melalui kesimpulan analisis faktor internal (KAFI) dan kesimpulan analisis faktor ekternal (KAFE) KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR INTERNAL (KAFI) No

Internal

Bobot

Rating

Score

Prioritas

Kekuatan 1

Tersedianya Perda, Perbup dan Keputusan Bupati terkait pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset

10

3

30

III

2

Pengalaman empirik dari Sumberdaya Manusia di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset

18

2

36

II

3

Kesiapan SDM dalam melaksanakan tugas tidak terbatas oleh jam kerja yang ditetapkan dalam peraturan Bupati

20

4

80

I

Kelemahan 1

Reward dan Punishment belum deisesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya berdasarkan ukuran kinerja

17

5

85

II

2

Jarang mengikuti diklat fungsional peajakan, pengelolan keuangan dan Aset

13

3

39

III

3

Sarana dan prasarana tidak sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditentukan

22

4

88

I

100

Jumlah

Dari analisis faktor internal, ternyata kesiapan SDM dalam melaksanakan tugas tidak terbatas oleh jam kerja menjadi prioritas kekuatan sedangkan kelemahan yang harus diprioritaskan untuk ditangani adalah sarana dan prasarana tidak sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditentukan.Prioritas kedua yang kuat adalah tersedianya pengalaman empirik dari sumberdaya manusia di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset sedangkan untuk kelemahannya adalah reward dan punishment belum disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya berdasarkan ukuran kinerja. Prioritas kekuatan ketiga adalah tersedianya Perda, Perbup dan Kepbup terkait pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset sedangkan kurangnya diklat fungsional


perpajakan, pengelolan keuangan dan aset menjadi kelemahan dalam meningkatkan kemampuan pegawai. KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR EKTERNAL (KAFE)

No Eksternal

Bobot

Rating

Score

Prioritas

Peluang 1

Laju pertumbuhan Ekonomi selama tahun

11

2

22

III

Retribusi

20

4

80

I

Pusat Kegiatan Wilayah menjadi daya

13

4

52

II

16

3

48

III

22

4

88

II

18

5

90

I

2008-2013 menunjukan angka positif dan progresif 2

Potensi

Wajib

Pajak

dan

mengalami tren kenaikan 3

magnit terhadap hak dan kewajiban daerah

Hambatan 1

Fluktuasi ekonomi makro semakin tidak jelas yang berdampak pada ekonomi mikro

2

Perubahan aturan yang cepat mendorong penata usahan keuangan tidak sesuai dengan kondisi yang ada

3

Pemeriksaan

bertumpuk

dalam

waktu

bersamaan

Jumlah

100

Analisis faktor eksternal yang menjadi peluang prioritas pertama adalah potensi wajib pajak dan retribusi mengalami tren kenaikansedangkan yang menjadi hambatannya adalah pemeriksaan bertumpuk dalam waktu bersamaan.Prioritas kedua dalam peluang adalah adanya pusat kegiatan wilayah menjadi daya magnit terhadap hak dan kewajiban daerah namun dalam tantangan prioritas kedua hambatannya adalah adanya perubahan aturan yang cepat mendorong penatausahan keuangan tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Prioritas yang ketiga adalah laju pertumbuhan ekonomi selama tahun 2008-2013 menunjukan angka positif dan progresif sedangkan tantangan prioritas ketiga adalah Fluktuasi ekonomi makro semakin tidak jelas yang berdampak pada ekonomi mikro. 27 RENSTRA DPPKA 2013-2018

MATRIK SWOT DALAM RANGKA MENENTUKAN ASUMSI-ASUMSI STRATEGIS

Eksternal

Peluang (O)

Hambatan (T)

Internal 1.

Potensi

Wajib

Retribusi

2.

Pajak

mengalami

dan

1. Pemeriksaan bertumpuk dalam waktu

tren

bersamaan;

kenaikan yang positif dalam

2. Perubahan aturan yang cepat mendorong

tax effort;

penata

Pusat

Kegiatan

Wilayah

usahan

keuangan

tidak

sesuai

dengan kondisi yang ada;

menjadi daya magnit terhadap

3. Fluktuasi ekonomi makro semakin tidak

hak dan kewajiban daerah;

jelas yang berdampak pada ekonomi mikro.

3. Laju pertumbuhan Ekonomi selama

tahun

2003-2008

menunjukan angka positif dan progresif.

Kekuatan (S) 1.

siapan

Strategi (S,O)

SDM

dalam

melaksanakan tugas tidak

1. Meningkatkan partisipasi wajib

terbatas oleh jam kerja yang

pajak

ditetapkan dalam peraturan

dan

dalam

Bupati;

wajib

Manusia

bidang

di

tentang

dan

retribusi daerah;

pajak dan wajib retribusi; 3. Penyempurnaan pengelolaan pendapatan daerah.

Keputusan

internal

sesuai regulasi di bidang pajak dan

2.

Pengkajian

RAPBD

untuk

mewujudkan pelaksanaan pengelolaan APBD yang akuntabel; 3.

3. Tersedianya Perda, Perwal dan

pengendalian

pengawasan,

pendapatan

daerah;

aset daerah;

Optimalisasi

pengkoordinasian pendapatan daerah

2. penyuluhan terhadap wajib

pendapatan,

pengelolaan keuangan dan

retribusi

1.

penyelenggaraan

pemungutan

2. Pengalaman empirik dari Sumberdaya

Strategi (S,T)

Peningkatan

sistem

pengelolaan

administrasi pendapatan dan belanja

Bupati

daerah.

pendapatan,

pengelolaan keuangan dan aset daerah

Kelemahan (W)

Strategi (W,O)

1. Sarana dan prasarana tidak sesuai pelayanan

dengan minimal

yang

telah ditentukan 2.

Reward

dan

1.

standar

Punishment

Pengembangan

Strategi (W,T)

sistem

informasi pendapatan daerah; 2.

Pengembangan

sistem

1. peningkatan dan optimalisasi sarana prasarana sebagai penunjang pelayanan prima;

pemberian insentif pengelola

2. Peningkatan profesionalisme aparatur

pendapatan

sesuai tungutan kebutuhan pemenuhan

yang

berbasis


belum deisesuaikan dengan kondisi

yang

kinerja;

sebenarnya

3. Pengembangan aparatur dalam

berdasarkan ukuran kinerja 3.

Jarang

mengikuti

fungsional

SDM yang handal;

diklat

3. Pemenuhan kebutuhan pelayanan

menggali potensi pendapatan

administrasi

daerah

daerah sebagai penunjang pelaksanaan

peajakan,

perkantoran

dan

aset

tugas pokok dan fungsi SKPD.

pengelolaan keuangan dan aset daerah

Berdasarkan pilihan strategi yang dikembangkan dari analisis SWOT di atas, dilakukan penetapan urutan strategi pilihan sebagai berikut: MATRIK

PENETAPAN

URUTAN

ASUMSI

STRATEGI

PILIHAN

UNTUK

MENCAPAI FKK STRATEGI

KETERKAITAN DENGAN

URUTAN PILIHAN STRATEGI

VISI

MISI

–

NILA NILAI

1

1

2

3

1

2 33 4

4

4

2

2

3

3

3

5

26

Penyuluhan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi

3

4

2

2

3

3

3

5

25

Penyempurnaan pengelolaan pendapatan daerah

4

4

2

3

4

3

5

5

30

5

5

5

5

5

5

5

5

40 (I)

4

4

5

5

5

4

5

5

37 (IV)

5

5

4

5

5

5

4

5

38 (III)

Pengembangan sistem informasi pendapatan daerah

4

3

3

2

3

2

4

4

25

Pengembangan sistem pemberian insentif pengelola pendapatan

4

3

4

4

4

4

5

5

33

5

3

4

3

3

4

5

5

32

5

4

4

5

3

4

5

4

34 (VI)

1. STRATEGI SO Meningkatkan partisipasi wajib pajak dan wajib retribusi dalam penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah

2. STRATEGI ST Optimalisasi

pengawasan,

pengendalian

internal

dan

pengkoordinasian pendapatan daerah sesuai regulasi di bidang pajak dan retribusi daerah Pengkajian RAPBD untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan APBD yang akuntabel Peningkatan sistem pengelolaan administrasi pendapatan dan belanja daerah 3. STRATEGI WO

yang berbasis kinerja Pengembangan aparatur dalam menggali potensi pendapatan daerah 4. STRATEGI WT Peningkatan dan optimalisasi sarana prasarana sebagai penunjang pelayanan prima


Peningkatan profesionalisme aparatur sesuai tungutan kebutuhan

5

4

5

5

5

5

5

5

39 (II)

5

3

5

5

4

5

4

5

36 (V)

pemenuhan SDM yang handal Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran dan aset daerah sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD

Nilai Keterkaitan Strategi dengan Visi, Misi, dan Nilai-Nilai menggunakan Skala Likert (Model skala 1—5), yaitu: 5 = Sangat tinggi keterkaitannya 4 = Tinggi keterkaitannya 3 = Cukup keterkaitannya 2 = Kurang keterkaitannya 1 = Sangat kurang keterkaitannya Untuk memberikan fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas antara Misi dengan Tujuan, disusun faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Factors Success) yang dikembangkan dari hasil analisis faktor kunci keberhasilan sebagai berikut:

FORMULASI TUJUAN FKK (CFS) MISI

CARA FORMULASI TUJUAN

1. Optimalisasi pengawasan, pengendalian internal dan pengkoordinasian pendapatan daerah sesuai regulasi di bidang pajak dan retribusi daerah; 2. Peningkatan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang handal; 3. Peningkatan sistem pengelolaan administrasi pendapatan dan belanja daerah; 4. Pengkajian RAPBD untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan APBD yang akuntabel; 5. Pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran dan aset daerah sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD; 6. Peningkatan dan optimalisasi sarana prasarana sebagai penunjang pelayanan prima.


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN,STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi Visa adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang mencerminkan harapan yang ingin dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang adapun visai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung tahun 2013 – 2018 adalah ‖ TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DENGAN MEMPERHATIKAN PRINSIP-PRINSIP TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PARTISIPATIF‖” hal itu untuk mengaktualisasikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Klungkung periode 20132018

4.2 Misi Misi adalah rumusan umum mengenaiupaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visa yang telah ditetapkan maka misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung adalah: 1. Meningkatkan Intensifikasi dan Ektensifikasi Pendapatan Daerah yang terukur dan berkualitas 2. Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang professional 3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dibidang

perbendaharaan,

akuntansi, aset, anggaran, pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan standar pelayanan minimal. 4.3 Nilai Nilai-nilai yang ingin dicapai oleh seluruh aparat Dinas Pendaptan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah ”JITU” (1)

Jujur sebagai simbul dari akuntabel dan transparan;

(2)

Ikhlas sebagai simbul dari proporsional, profesional, harmonis demi kesejahteraan semua fihak;


(3)

Teratur sebagai simbul dari pelaksanaan sistem dan prosedur yang tidak bertentangan dengan hukum;

(4)

Ulet sebagai simbul dari rutinitas yang berkesinambungan dan progresif

4.4 Tujuan Tujuan merupakanpenjabaran atau inflementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu: ”Semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dapat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efesien,

ekonomis,

efektif,

transparan,

dan

bertanggung

jawab

dengan

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan” Dari tujuan yang diinginkan tersebut ditetapkan ke dalam tujuan strategik untuk mengimplementasikan misi yang terdiri dari: 1. Terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset; 2. Terwujudnya aparatur Pengelola Keuangan Daerah yang berdedikasi tinggi bertanggungjawab serta memiliki wawasan dan ketrampilan 3. Terlaksananya Sistem akuntabilitas pengelolaan aset yang bertanggungjawab dan profesional. 4.5 Sasaran Sasaran adalah penjabaran

tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan

dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset dalam jangka waktu tahunan sampai lima tahun mendatang adapun sasaran yang ingin dicapai adalah : 1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar seratus persen dalam lima tahun; 2. Meningkatkan kemampuan Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Meningkatkan pemahaman Pengelola Barang Milik Daerah;


Untuk dapat mencapai tujuan sasaran dan indikator sasaran maka kita harus menentukan target yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun dengan menggunakan rumus Tahun keduadikurangi tahun pertama dibagi tahun kedua dikalikan seratus persen atau (T2- T1) X 100 % untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam table 4.1 berikut: T2 tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung

No . 1

1

2

3

Tujuan

Sasaran

2 Terlaksananya tugas pokok Dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

3 Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Terwujudnya aparatur pengelola keuangan daerah yang berdedikasi tinggi bertanggungjawab serta memiliki wawasan dan ketrampilan Terlaksananya sistem akuntabilitas pengelolaan Aset Daerah yang bertanggungjawab dan professional

Meningkatkan Kemampuan pengelolaan keuangan daerah

Meningkatkan pemahamanPen gelolaan Barang Milik Daerah

Indikator Sasaran 4 Peningkatan pendapatan Asli Daerah sebesar seratus persen selama lima tahun Peningkatan Kemampuan pengelolaan keuangan daerah

Peningkatan Pemahaman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Target Kinerja Sasaran Tahun Ke2014

2015

2016

2017

2018

5

6

7

8

9

4%

23%

45%

72%

20%

40%

60%

70%

90%

10%

20%

60%

70%

80%


119%

4.6. Strategi Strategi yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan kekuatan internal yang sudah ada seperti halnya Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Sisten dan Prosedur, Sumber Daya Manusia,potensi wajib pajak, pusat kegiatan wilayah dan kemauan politik untuk lebih sehat, lebih cerdas dan lebih sejahtera. Kemudian akan meminimalisir faktor kelemahan internal seperti halnya tour of duty dan tour of area, penerapanreward and funisment,keterlambatan penyesuaian terhadap tuntutan masyarakat dalam pelayanan publik. Bahkan difihak lain mencari solusi terhadap ancaman masa depan seperti halnya fluktuasi ekonomi makro dan mikro yang tidak menentu, ketidaksabaran masyarakat serta intervensi semua lembaga dalam pemeriksaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bertumpu pada waktu yang bersamaan. Dari gambaran tersebut disusunlah strategi yang akan dilaksanakan terdiri dari 6 strategi yaitu; 1. Optimalisasi pengawasan, pengendalian internal, dan pengkoordinasian pendapatan sesuai regulasi di bidang pajak dan retribusi daerah; 2. Pengkajian rencana anggaran pendapatan, belanja dan aset daerah untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah yang akuntable;

3. Pemenuhan kebutuhan dalam pelayanan administrasi perkantoran dan pengelolaan administrasi aset daerah sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD; 4. Peningkatan sistem pengelolaan administri pendapatan dan belanja daerah; 5. Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan prima; 6. Peningkatan professionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang handal.

4.7 Kebijakan Arahan kebijakan yang dirumuskan dalam menentukan program dan kegiatan adalah:

34 RENSTRA DPPKA 2013 – 2018

1.

Sistem pengelolaan pendapatan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yuang berbasis informasi dan teknologi (sistem on line) dengan memperhatikan perkembangan dampak ekonomi makro dan mikro;

2.

Pola kemitraan pemerintah, pengusaha dan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah;

3.

Peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran;

4.

Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan SKPD yang transparan dan bertanggungjawab yang tersaji dalam suatu proses manajemen;

5.

Pemenuhan kebutuhan sarana parasarana dalam penunjang sistem pelayanan prima;

6.

Mengembangkan potensi kemampuan personil sesuai bidang tanggungjawabnya serta penerapan reward dan funishment terhadap prestasi yang terukur.


BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA Dengan ditetapkan tujuan, strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran, maka disusunlah program-program yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditentukan sebagai action dalam pemenuhan “organitation progress”.

5.1 Program Kegiatan dan Indikator Kinerja SKPD 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran.Indikator hasil dari program ini adalah meningkatnya kwalitas pelayanan administarsi perkantoran yang bermuara pada terwujudnya pelayanan prima.Sifat kegiatan dari program ini merupakan kegiatan rutinitas pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran. Kegiatannya adalah sebagai berikut: 1.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung administrasi perkantoran dalam memenuhi kebutuhan biaya penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik SKPD yang disediakan pihak pemberi jasa.

1.2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan ini mengarah pada belanja pegawai yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan jasa administrasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan SKPD untuk satu tahun anggaran berjalan.

1.3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Indikator hasil dari kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor untuk personil SKPD dalam pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran.

1.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan barang cetakan kebutuhan administrasi perkantoran dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah sesuai standar akuntansi pemerintah dan pemenuhan kebutuhan penggandaan/copy beberapa dokumen sesuai kebutuhan.


1.5 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan ini berhubungan dengan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran yang memadai. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan instalasi kelistrikan dan penerangan dalam gedung perkantoran.

1.6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Indikator hasil kegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sebagai pendukung sarana pelatanan administra perkantoran.

1.7 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan sesajen untuk keperluan upacara agama.

1.8 Penyediaan Makanan dan Minuman Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya jamuan makan dan minum untuk tamutamu dinas dan rapat dinas yang dilaksanakan di SKPD Dinas Pendapatan dan Pengelolaan keuangan Daerah. 1.9 Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Bentuk kegiatan ini mengarah pada belanja perjalanan dinas personil SKPD yang mana tujuannya adalah penyediaan uang perjalanan dalam dan luar daerah dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedinasan.

1.10 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran yaitu berupa honorarium pegawai honorer / tidak tetap.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Arahan kebijakan dari program ini adalah pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dalam penunjang sistem pelayanan prima. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program ini mengarah pada bagaimana cara mengoptimalkan sarana prasarana yang ada dalam menunjang proses administrai perkantoran, maka indikator indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana SKPD dalam menunjang operasional pelayanan administrasi perkantoran. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakannya adalah:

2.1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor


Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor untuk peningkatan mutu pelayanan prima.

2.2 Pengadaan Mebeleur. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah penyedian mebeler sebagai sarana penunjang pelayayan publik.

2.3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor. Indikator hasil dari kegiatan iniadalah terpeliharanya keadaan gedung kantor sebagai sarana pelayanan administri perkantoran.

2.4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpeliharaanya kendaraan dinas/operasional SKPD dalam menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran demi percepatan mobilisasi operasional personil SKPD.

2.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpeliharanya perlengkapan gedung kantor sebagai penunjang pelaksanaan administrasi perkantoran.

3.Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan aparatur pengelola keuangan daerah Dengan kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Dengan Indikator hasil berupa pengiriman pejabat/stap mengikuti diklat.

4.Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pola kemitraan pemerintah, pengusaha dan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah merupakan arahan kebijakan untuk program ini, dimana indikator hasil yang diharapkan yaitu terjalinnya pola kemitraan pemerintah, pengusaha dan masyarakat yang akuntabel dan transparan sehingga dapat diwujudkan suatu pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Adapun penyajian dari program ini diarahkan dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah APBD, Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD,

Laporan Realisasi

Pendapatan Asli Daerah, kegiatannya terdiri dari:


4.1 PenyusunanRancangan Peraturan daerah tentang APBD; Kegiatan ini merupakan kegiatan perencanaan pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah yang disusun berdasarkan kebutuhan tiap-tiap unit pelaksana pemerintah daerah yang prosesnya telah melalui beberapa kajian oleh tim anggaran pemerintah daerah. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah per tahun anggaran sesuai jadwal. 4.2 PenyusunanRancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD; Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Indikator hasil yang di harapkan adalah tersusunnya Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang

PenjabaranAnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Klungkung per tahun anggaran sesuai jadwal.

4.3 PenyusunanRancngan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; Untuk mengimbangi perubahan faktor-faktor baik internal maupun eksternal maka dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dilakukan beberapa kajian tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah.Indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD setiap tahun anggaran sesuai jadwal.

4.4 Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentangPenjabaran perubahan APBD; Sasaran, tujuan dan arahan kegitan ini sama halnya dengan kegiatan penyusunan Raperda tentang perubahan APBD

4.5 Penyusunan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Segala bentuk keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, sesuai jadwal.

4.6 Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Sasaran, tujuan dan arahan kegiatan ini sama halnya dengan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD.

4.7 Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah Indikator hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya manajemen aset/ barang daerah, sehingga aset/ barang daerah terkelola dengan baik.


3.8 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber – sumber Pendapatan Daerah. Indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu terciptanya sumber pendapatan daerah potensial yang diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai peraturan dan perundang-undangan.

4.9 Penyusunan dan Pengumpulan Data Subyek dan Obyek PBB Indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu tersusunnya data subyek dan obyek PBB yang bermuara pada peningkatan kesadaran wajib pajak.

4.10 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Pendapatan Lainnya Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terkelolanya sumber-sumber potensial pajak daerah dan pendapatan lainnya, meliputi tersedianya data yang up to date, penetapan yang tepat waktu dan penaginah sesuai ketentuan.

4.11 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terkelolanya sumber sumber potensial retribusi daerah yang menjadi kewenangan DPPKA..

4.12 Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terkelolanya penatausahaan keuangan daerah dengan tertib baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

4.13. Aplikasi Sistem informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Indikator dari kegiatan ini adalah terwujudnya aplikasi simda Barang Milik Daerah dan terpasangnya Simda BMD di Masing masing SKPD. 4.14 Pengembangan Aplikasi Pengelolaan PBB Indikatornya Pemeliharaan aplikasi Pengelolaan PBB


Tabel 5.2.1 Rencana Program,Kegiatan,Indikator Kinerja,Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Kab.Klungkung Tahun Kinerja Program dan Kerangka pendanaan (dalam jutaan rupiah)

TUJUAN

1 Terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

SASARAN

2 Peningkata n pelayanan Administras i Perkantora n

INDIKATOR SASARAN

3 Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran

PROGRAM & KEGIATAN

KODE

1

1

1

20

20

20

1

4 01

01

01

01

5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

02

07

10

20

1

20

01

11

INDIKATO R KINERJA PROGRA M (OUTCO ME) DAN KEGIATA N (OUTPUT)

6 % ratarata capaian output kegiatan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah bulan kebutuhan komunikasi , sumber daya air dan listrik terpenuhi

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah bulan penyampai an laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu Jumlah bulan kebutuhan ATK terpenuhi

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa n

Jumlah bulan kebutuhan barang cetakan dan pengganda an terpenuhi

2014

2015

2016

2017

2018

Target akhir RPJMD (2018)

Kondisi Kinerja awal RPJMD (2013) TARGE T

7 2.061.894,47

56.820,00

1.359.550,00

8 100%

12 bln

12 bln

RP

TARGET

9

10 100%

1.987.400

71.688,00

1.315.320,00

12 bln 88.238,70

51.172,50

12 bln

12 bln

TARGET

11

12 100%

2.186.140

58.435,03

1.457.056, 93

12 bln 121.598,75

12 bln

RP

59.887,50

12 bln

12 bln

13 2.404.750

66.402,25

1.601.305, 56

12 bln 90.626,88

12 bln

RP

52.557,49

TARGE T

14 100%

12 bln

12 bln

TARGET

15

16 100%

2.645.230,00

73.047,47

1.761.436,12

12 bln 99.598,95

12 bln

RP

57.760,68

12 bln

12 bln

17 2.909.750,

80.349,22

1.937.579, 73

2 bln 109.558,84

12 bln

RP

63.536,75

TARGE T

18 100%

60 bln

60 bln

19

LOKASI

20

21

Sekretar iat

DPPKA

Sekretar iat

KLK

Sekretar iat

KLK

Sekretar iat

KLK

Sekretar iat

KLK

12.133.270

349.921,97

8.072.698,34

60 bln 120.514,73

12 bln

RP

UNIT KERJA SKPD PENANG GUNGJA WAB

69.890,42

541.898,15

60 bln

303.632,84


1

1

1

1

1

20

20

20

20

20

1

01

01

01

01

01

1

1

13

16

17

18

01 20

1

12

20

20

20

19

02

02

02

Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penera ngan Kantor

Jumlah bulan kondisi komponen listrik baik

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah bulan terpenuhin ya peralatan dan perlengkap an kantor dalam kondisi baik Jumlah bulan terpenuhin ya kebutuhan sesajen kantor Jumlah Rapat

Penyediaan bahan logistik kantor

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran

Program : Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

10

22

Pengadaan mebeleur

Pemeliharaa n Rutin/Berkala Gedung kantor

Jumlah Laporan Pelaksana an Tugas

Jumlah bulan terpenuhin ya kebutuhan 1 org tenaga harian dan 2 org tenaga kontrak %terpenu hinya kebutuha n sarpras aparatur jumlah Pengadaa n mebeleur Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik

37.781,00

231.964,27

32.500,00

6.600,00

153.518,00

43.750,00

690.817,79

44.570,00

167.117,10

12 bln

12 bln

12 bln

3 kali

15 kali

12 bln

100%

3 unit

12 bln

3.281,00

245.864,89

28.100,00

6.600,00

91.308,00

43.751,86

688.940,00

11.000,00

162.287,00

12 bln

12 bln

12 bln

3 kali

15 kali

12 bln

100%

3 unit

12 bln

38.803,54

238.242,38

31.928,33

7.073,35

164.528,31

46.887,75

757.830,00

12.096,00

178.515,70

12 bln

12 bln

12 bln

3 kali

15 kali

12 bln

100%

3 unit

12 bln

42.645,09

261.828,38

35.089,23

7.773,61

180.816,61

51.529,64

833.610,00

14.048,33

196.188,75

12 bln

12 bln

12 bln

3 kali

15 kali

12 bln

100%

3 unit

12 bln

46.909,60

288.011,22

38.598,15

8.550,98

198.898,28

56.682,60

916.980,00

15.462,17

215.807,63

12 bln

12 bln

12 bln

3 kali

15 kali

12 bln

100%

3 unit

12 bln

51.600,56

316.812,34

42.457,97

9.406,07

218.788,10

62.350,86

1.008.670, 00

17.000,38

237.388,39

60 bln

60 bln

60 bln

15 kali

75 kali

60 bln

100%

15 unit

60 bln

183.239,80 Sekretar iat

KLK

Sekretar iat

KLK

Sekretar iat

KLK

Sekretar iat

KLK

Sekretar iat

KLK

Sekretar iat

KLK

Sekretar iat

KLK

1.350.759,20

176.173,67

39.404,01

854.339,30

261.202,71

4.206.030,00

69.606,89

Sekretar iat

990.187,48

Sekretar iat KLK


KLK

1

1

Terwujudnya aparatur pengelola keuangan daerah yang berdedikasi tinggi bertanggungja wab serta memiliki wawasan dan ktrampilan dalam mengelola pendapatan daerah dan aset

Meningkatk an kemampua n Pengelolaa n keuangan daerah

Peningkatan kemampuan Pengelolaan Keuangan Daerah

1

20

20

02

02

24

26

07

Pemeliharaa n rutin/berkala kendaraan dinas/operasi onal

Pemeliharaa n Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/oper asional dalam kondisi baik Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Prosentas e Peningkat an Kemampu an

431.130,69

12 bln

454.903,00

12 bln

500.393,30

12 bln

549.932,24

12 bln

604.925,46

12 bln

665.418,01

60 bln

2.775.572,00

Sekretar iat KLK

48.000,00

12 bln

60.750,00

12 bln

66.825,00

12 bln

73.440,68

12 bln

80.784,74

12 bln

88.863,22

60 bln

370.663,63

Sekretar iat KLK

20 %

42.700,00

40 %

46.970,00

60%

51.670,00

80 %

56.830,00

85 %

62.520,00

90 %

260.690,00

Sekretar iat

KLK

1

Terlaksananya sistem akuntabilitas pengelola Aset Daerah yang bertanggungja wab dan profesional

20

Meningkatk an Pemahama n pengelolaa n Barang Milik Daerah

Peningkatan i Pemahaman pengelolaan Barang Milik Daerah

1

20

20

07

17

6

Peningkatan Kapasitas da Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Daerah

Program peningkatan dan Pengemban gan Pengelolaan Keuangan Daerah

6 orang

Jumlah Peserta Diklat

42.700,00

6 orang

46.970,00

6 orang

51.670,00

6 orang

56.830,00

6 orang

62.520,00

30 orang

260.690,00

Sekretar iat

KLK

Prosentas e Peningkat an Pemaham an Pengelola an Barang Milik Daerah

3.549.941,33

10 %

2.446.270,00

20 %

2.511.250, 00

60 %

2.762.240, 00

70 %

3.038.460,00

80 %

3.967.230, 00

80 %

14.725.450,00

DPPKA

KLK


1

1

1

1

20

20

20

20

20

20

17

17

17

17

17

17

`06 Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

`07 Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

08 Penyusunan rancangan Peratruran Daerah tentang Perubahan APBD

`09 Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

10

11

Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggun gjawaban Pelaksanaa n APBD

Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggun gjawaban Pelaksanaa n APBD

Buku perda tentang APBD dan buku permenda gri ttg pedoman penyusuna n APBD

Buku perbup tentang penjabara n APBD

Buku perda tentang perubaha n APBD

Buku perbup tentang penjabara n perubaha n APBD

Buku perda tentang pertangg ungjawab an APBD

Buku perbup tentang penjabara n pertangg ungjawab an APBD

245.382,00

31.875,00

193.678,30

44.522,50

232.161,00

28.150,00

125 buku

125 buku

125 buku

125 buku

90 buku

90 buku

268.947,00

31.875,00

158.378,30

42.925,00

283.398,00

60.250,00

125 buku

125 buku

125 buku

125 buku

90 buku

90 buku

294.460,00

38.250,00

232.410,00

53.430,00

266.990,00

33.780,00

125 buku

125 buku

125 buku

125 buku

90 buku

90 bu7ku

324.603,00

42.080,00

255.660,00

58.077,00

293.680,00

37.150,00

125 buku

125 buku

125 buku

125 buku

90 buku

90 buku

356.290,00

46.280,00

281.220,00

64.650,00

323.050,00

40.870,00

125 buk

125 buku

125 buku

125 buku

90 buku

90 buku

761.060,00

190.360,00

330.310,00

65.890,00

337.750,00

68.110,00

625 buku

625 buku

625 buku

625 buku

450 buku

450 buku

2.005.360,00

Bid.Ang garan

KLK

Bid.Ang garan

KLK

Bid.Ang garan

KLK

Bid.Ang garan

KLK

Bid.Aku ntansi

KLK

Bid.Aku ntansi

KLK

348.845,00

1.257.978,30

284.972,00

1.504.868,00

240.160,00


1

Meningkatkan pendapatan Asli Daerah

Peningkatan Pendapatan asli daerah (PAD) seratus persen selama lima tahun

1

1

1

1

1

1

1

20

20

13

13

13

13

13

13

17

17

17

17

17

17

17

17

Jumlah

16

19

20

23

24

25

28

29

Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

Intensifikasi dan ekstensifika si sumbersumber pendapatan daerah

Penyusunan dan pengumpul an data subyek dan obyek PBB

Intensifikasi dan ekstensifika si Pajak Daerah dan Pendapatan Lainnya Intensifikasi dan Ekstensifika si Retribusi daerah

Pelaksanaa n Penatausah aan Keuangan Daerah Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Barang Miulik Daerah

Pengemban gan Aplikasi Pengelolaan PBB

Buku daftar aset tetap

Prosentas e Peningkat an PAD seratus persen dalam lima tahun Notulen rapat terkait PBB

Data pajak dan pendapat an lainnya

Notulen rapat koordinas i terkait retribusi

SP2D yang diterbitka n

SIMDA BMD terpasang ,bintek

Pemelihar aan aplikasi pengelola an PBB

290.590,00

58.699,00

100 buku

4 %

206.685,00

29.689,00

4 kali

1.446.576,80

190.532,00

346.466,00

350.706,73

-

90.602,00

6.302.653,59

4 kali

1 paket

12 kali

13000 exp

1 paket

1 paket

100 buku

23 %

334.178,50

64.570,00

4 kali

409.171,80

178.110,60

295.715,00

277.031,30

81.364,00

122.730,00

5.165.310,00

4 kali

1 paket

12 kali

13000 exp

1 paket

1 paket

100 buku

45 %

367.600,00

71.030,00

4 kali

375.900,00

200.830,00

151.301,50

317.970,00

73.590,00

73.590,00

5.502.190, 00

4 kali

1 paket

12 kali

13000 exp

1 paket

1 paket

100 buku

72 %

404.360,00

78.130,00

4 kali

413.500,00

220.910,00

166.300,00

349.770,00

80.940,00

80.940,00

6.052.270, 00

4 kali

1 paket

12 kali

13000 exp

1 paket

1 paket

100 buku

119 %

662.090,00

83.120,00

4 kali

454.850,00

243.000,00

182.930,00

384.750,00

89.040,00

89.040,00

6.657.500,00

20 kali

1 paket

60 kali

65000 exp

1 paket

1 paket

500 buku

119 %

1.974.913,50

247.850,00

184.330,00

392.270,00

90.470,00

91.070,00

7.948.170, 00

20 kali

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

KLK

Sekretar iat

KLK

Bid.PBB

KLK

Bid. Pajak Daerah

KLK

Bid.Paja k daerah

KLK

DPPKA

KLK

DPPKA

KLK

DPPKA

KLK

326.539,00

20 kali

462.550,00

Bid. Aset

2.115.971,80

1.090.700,60

980.576,50

1.721.791,30

415.404,00

457.370,00

31.325.440,00


5.2 Program dan Kegiatan Lintas SKPD Program dan kegiatan ini dalam formulasi dan rancangannya melibatkan SKPD lain. Dari beberapa program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra 2013-2018 terdapat beberapa program dan kegiatan lintas SKPD yang dapat dilihat pada tabel berikut : TABEL 5.2.2 PROGRAM DAN KEGIATAN LINTAS SKPD No 1

PROGRAM

KEGIATAN

Program

LINTAS SKPD

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang

DPRD , seluruh SKPD kab.

APBD

Klungkung

pengelolaan

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang

DPRD, seluruh SKPD Kab.

keuangan daerah

penjabaran APBD

Klungkung



perubahan APBD

Klungkung


DPRD,

penjabaran perubahan APBD

Kab. Klungkung



pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Klungkung



penjabaran

Klungkung

peningkatan

dan

pengembangan

pertanggungjawaban

pelaksanaan

Seluruh

SKPD

APBD


Seluruh

SKPD

Kab.

Klungkung Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber

SKPD penghasil PAD

pendapatan daerah

Penyusunan dan Pengumpulan data subyek dan

Kantor Pelayanan Pajak,

obyek PBB

Kantor Camat, DPPKA

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan

Instansi Penghasil, DPPKA

Pendapatan Lainnya

Intensifikasi dan ekstensifikasi Retribusi Daerah

Instansi Penghasil, DPPKA

5.3 Pagu Indikatif dan Sumber Pendanaan Prioritas pembangunan yang diprogramkan pada SKPD DPPKA berdasarkan tinjauan prioritas pembangunan kabupaten Klungkung yang tertuang dalam rumusan kebijakan RPJMD Kabupaten Klungkung tahun 2013-2018, seluruh pendanaan program dan kegiatan pada SKPD ini


bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung. Dari seluruh program dan kegiatan tedapat beberapa program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan pada SKPD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Pagu indikatif setiap kegiatan disajikan pada lampiran 2.

TABEL 5.3.1 PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

No 1

Program Program

peningkatan

pengembangan

Kegiatan dan

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

pengelolaan

keuangan daerah

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD

Penyusunan

rancangan

peraturan

daerah

tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD


Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Penyusunan dan Pengumpulan data subyek dan obyek PBB

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Pendapatan Lainnya


Intensifikasi dan ekstensifikasi Retribusi Daerah

Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Untuk kelancaran pelaksanaan seluruh kegiatan pada SKPD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klungkung harus disusun pula rencana pagu anggaran indikatif yang disusun berdasarkan kebutuhan penggunaan biaya sebagaimana dapat dilihat pada tabel 5.3.2 seperti daftar terlampir


BAB VI PENUTUP

Perencanaan strategik SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung 2013-2018 merupakan serangkaian tindakan yang disusun dengan melibatkan jajaran struktural dan stakesholder terkait dengan pengertian bahwa rencana strategik ini dapat diimplementasikan oleh segenap jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Seluruh rangkaian tindakan yang tertuang dalam renstra ini merupakan upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada dan memperkuat sasaran pembangunan Kabupaten Klungkung. Dengan telah disepakati renstra ini, maka untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaannya perlu segera melaksanakan konsolidasi ke dalam sehingga timbul presepsi yang sama dalam mengaktualisasikan pada bidang tugas personal dalam hal kinerja. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asetharus dapat meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar perangkat daerah dengan harapan bahwa arus informasi yang diterima merupakan salah satu aspek penentu keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi. Perencanaan strategik

yang

telah

disusun

diharapkan

mampu

membawa

organisasi

dalam

mengantisipasi dan memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi atau kemungkinan yang akan timbul di kemudian hari, oleh karena itu komitmen di antara semua jajaran senantiasa dijungjung tinggi dalam melaksanakan rencana strategik secara maksimal agar hasil yang dicapai realistik, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.


PEMER INTAH K AB UPATEN K LUNGK UNG. R enstr a Dinas pendapatan, pengelolaan k euangan dan aset k ab upaten k lungk ung

Recommend Documents