PEMEKARAN NAGARI SURANTIH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN: NOMOR. 8 TAHUN 2007 TENTANG PEMERINTAHAN NAGARI JURNAL

PEMEKARAN NAGARI SURANTIH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN: NOMOR. 8 TAHUN 2007 TENTANG PEMERINTAHAN NAGARI

JURNAL

Oleh NAMA :

ALMASRI. S

NPM

1110005600062

:

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TAMANSISWA PADANG 2015

0

PEMEKARAN NAGARI SURANTIH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN: NOMOR. 8 TAHUN 2007 TENTANG PEMERINTAHAN NAGARI ABSTRAK (ALMASRI. S, NPM : 1110005600062), Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang

Adapun pokok permasalahan dibahas pada penelitian ini mengenai (1) Bagaimana Pelaksanaan Pemekaran Nagari Surantih menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor. 8 Tahun 2007. Tentang Pemerintahan Nagari, (2) Apakah kendala-kendala dihadapi dalam pelaksanan pemekaran Nagari Surantih menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor. 8 Tahun 2007, (3) Apakah upaya dilakukan untuk mengatasi kendala dalam Pemekaran Nagari Surantih. Metode digunakan adalah Yuridis Sosiologis, yaitu meneliti satu bentuk permasalahan dengan melihat norma atau pelaksanaan hukum yang ada ditengah-tengah masyarakat dan sesuai pendekatan berdasarkan Ketentuan-ketentuan Perundang-undangan berlaku dihubungkan dengan pelaksanaan PERDA Kabupaten Pesisir Selatan tersebut. Teknik pengumpulan data melalui wawancara secara terstuktur dengan mempersiapkan daftar pertanyan diajukan kepada responden, observasi dan studi kepustakaan terhadap asumsi atau anggapan dasar dipergunakan dalam menjawab permasyalahan, penting metode Editing caranya memilih data-data suda diperoleh guna pengecekan erhadap hasil penelitian sesuai dengan judul dan dapat melahirkan suatu kesimpulan tersusun secara sistimatis.

i

A. Latar Belakang Masalah Berdasrkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Repoblik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18.B ayat (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Selanjutnya pada ayat (2) di tegaskan Negara mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsif Negara Kesatuan Repoblik Indonesia yang diatur dengan Undang-Undang. Kaitannya dengan Pemerintahan Daerah pada awal terjadi perbaikan sistem Pemerintahan terendah di mana sebelumnya sistem Pemerintahan Desa diganti sebutan dengan sistem Pemerintahan Nagari, terselenggara pada awal diberlakukannya Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah didalamnya diatur Tentang Desa dan oleh Pemerintahan pusat mengharapkan dapat dijalankan dengan konsekwen caranya menata sesuai aspirasi, kemampuan, potensi dan kebutuhan masyarakat. Di Propinsi Sumatera Barat dalam menindak lanjuti UndangUndang tersebut menetapkan PERDA Propinsi Nomor. 9 Tahun. 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, dari dasar Peraturan Daerah Propinsi dijadikan pedoman untuk menindaklanjuti dengan membuat Peraturan Daerah Kabupaten/Kota masing-masing. Di Kabupaten Pesisir Selatan dalam menindaklanjuti Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor. 17 Tahun 2001 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, dimana dari 8 Daerah Kabupaten di Propinsi Sumatera Barat sampai awal Tahun 2003 telah menetapkan 498 Pemerintahan Nagari sedangkan di Kabupaten Pesisir Selatan telah berdiri 36 Pemerintahan Nagari yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupataen Pesisir Selatan Nomor. 17 Tahun. 2001 Tentang Pemerintahan Nagari. Upaya memperbaiki pengaturan Pemerintahan Desa dapat berjalan sebaik dan seepesian mungkin maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Tahun 2005 Tentang Desa maka Pemerintahan Propinsi Sumatera Barat memulai menyusun draf Rancangan baru menjadi Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Tentang Pedoman Penegembalian bentuk dan susunan Pemerintahan Daerah yang Otonomi dalam Propinsi Sumatera Barat sesuai UndangUndang Nomor. 32 Tahun 2004 menjadi dasar keluarnya atau ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor. 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari kesimpulan di didapat dari hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang suda berjalan agar dapat lebih menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi, menjadi kelanjutan oleh Kabupaten Pesisir Selatan dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor. 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari, maka semenjak itu Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999, Peraturan Daerah Nomor. 9 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Kabupataen Pesisir Selatan Nomor. 17 Tahun. 2001 dinyatakan tidak berlaku lagi, diganti baru. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat ini Nomor. 2 Tahun 2007 disambut sangat baik disegenap lapisan masyarakat Sumatera Barat karena

1

dengan lahir PERDA tersebut akan dapat menciptakan ketahanan adat istiadat, agama, sosial dan budaya Sumatera Barat yang terkenal dengan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, agar dapat berperan serta membangun tata kehidupan sosial kemasyakatan setelah Nagari dapat menjalankan menerapkan prinsif Otonomi Daerah sebaikbaiknya yang telah diberikan seluas-luasnya, diarti Daerah telah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan Pemerinthan ditetapkan atau diatur melalui Undang-Undang lebih tinggi. Kembali ke Nagari bagi masyarakat Minangkabau Kebijakan Otonomi Daerah bagian pengembalian harga diri Pemerintah dan masyarakat Daerah, dimana pada masa lalu banyak masalah terjadi di Daerah namun tidak banyak dapat tertangani secara baik, karena keterbatasan wewenang Daerah diberikan oleh Pemerintah Pusat lebih terbatas mengurus Daerah selalu terbelenggu dengan sistem Disentralisasi yang terpusat. Melihat Nagari Surantih 1 , Nagari Surantih berada di Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat salah satu Nagari dimekarkan melalui Peraturan Daerah Nomor. 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari, dilihat dari kondisi secara umum keadaan geografis Nagari Surantih, sebelumnya merupakan salah satu Nagari dari tiga Nagari berada di dalam Kecamatan Sutera, Nagari memiliki Wilayah cukup luas membentang bujur telur di kelilingi dataran tinggi/perbukitan terletak pada 100o 30` Bujur Timur dan 1o 30o – 1o39` Lintang Selatan, memanjang dari Barat Daya ke Timur Laut, Nagari secara adat berhilir Nan bamudiek atau baganting hilir dan baganting mudek merupakan lokasi yang dijadikan tempat tinggal masyarakat Surantih. Bentuk bentangan alam seperti ini Nagari Surantih berada dalam kesatuan pemakaian adat budaya salingka Nagari tersimpan bentuk pembawaan berbeda pelaksanaan budaya dan kultur dalam aspek pembawaan kelompok masyarakat Nagari berada di 13 Kampung, antara lain Kampung-kampung tersebut berada dari ujung Timur: 1). Kampung Langgai, 2). Kampung Batu Bala, 3). Kampung Kayu Aro, 4). Kampung Ampalu, 5). Kampung Kayu Gadang, 6). Kampung Koto Merapak, 7). Kampung Koto Panjang, 8). Kampung Timbulun, 9). Kampung Rawang, 10). Kampung Gunung Malelo, 11). Kampung Pasar Surantih, 12). Kampung Pasir Nan Panjang, dan 13). Kampung Sungai Sira. Terjadi Pemekaran Nagari Surantih sesuai dari bentuk kondisi perkembangan masyarakat dan potensi dimiliki dibeberapa Kampungkampung di Nagari Surantih terlihat cukup syarat untuk memisahakan diri dari Nagari Surantih (Nagari Induk) guna mendirikan beberapa Pemerintahan Nagari baru. Berdasarkan fenomena dan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian ini tentang: “Pemekaran Nagari Surantih Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.Nomor. 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari.

1Syamsi

Almasri. “Alam Sati Nagari Surantih” (Tidak di Publikasihkan). 2007. Nagari Surantih, hal 10-13.

2

B. Rumusan Masalah Sehubungan dengan uraian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Bagaimana Pelaksanaan Pemekaran Nagari Surantih menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor. 8 Tahun 2007 ? 2. Apakah kendala-kendala dihadapi dalam pelaksanan pemekaran Nagari Surantih menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor. 8 Tahun 2007 ? 3. Apakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam Pemekaran Nagari Surantih ? C. Tujuan Penelitian Sehubungan dengan permasalahan telah di rumuskan, maka penulisan ini mempunyai tujuan untuk memperoleh pemahaman lebih jelas tentang: 1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pemekaran Nagari Surantih berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan Nomor. 8 Tahun 2007 ? 2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pemekaran Nagari Surantih berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor. 8 Tahun 2007. 3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam pemekaran Nagari Surantih berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor. 8 Tahun 2007. D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis ataupun secara praktis, antara lain : 1. Manfaat teoritis, agar hasil penlitian ini di harapkan dapat memberi masukan bagi pengembangan Hukum Tata Negara melalui penulisan menyangkut tentang Pemekaran sistem Pemerintahan Nagari Surantih berada di Pesisir Selatan. 2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan akan menjadi sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah, khusus Pemerintahan Daerah Kubupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaan kembali ke Pemerintahan Nagari dan dapat menjadi bahan informasi baru. E. Metode Penelitian Metode penelitian 2 merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahun yang disebut ilmu, jadi ilmu yang merupakan pengetahuan didapatkan lewat metode penelitian, maka penelitian merupakan suatu sarana ilmia bagi pembangunan ilmu pengetahuan diupaya mencapai hasil diharapkan serta kebenaran tujuan diperoleh dari penulisan dan kemudian dapat dipertanggung jawabkan, maka metode penelitian harus sesuai ilmu pengtahuan menjadi induknya untuk melaksanakan metode penelitian, seperti berikut : 1. Jenis Penelitian

2Sungguno

Bambang. “Metodologi Penelitian Hukum” PT Raja Grafindo, Jakarta.Tahun 2013, hal 44.

3

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah penelitian hukum yuridis sosiologis 3 , meneliti satu bentuk permasalahan dengan melihat norma atau pelaksanaan hukum yang ada ditengah-tengah masyarakat. Yang menjadi objek dari penelitian ini adalah hukum sebagai himpunan kaedah seperti yang termuat dalam kitab Undang-Undang (Law in book). 2. Sifat Penelitian Sifat penelitian deskriptif, karena memberikan gambaran terhadap data diperoleh secara sistematis, faktual dan akurat berdasarkan permasalahan dikemungkakan, berhubungan dengan perumusan masalah penulisan dan pemecahan masalah serta pendekatan masalah diatas. 3. Jenis Dan Sumber Data Jenis-jenis dan sumber data 4 yang dapat digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan, sebagai berikut: 1) Jenis Data Berdasarkan yuridis sosiologis pendekatan yang dipergunakan dalam upaya pembahasan atas dua jenis data, data primer dan data sekunder, maka dua data yang dibutuhkan tersebut dapat dilihat berupa: a) Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan dari penelitian yang dilakukan melalui wawancara. b) Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan perpustakaan Universitas Taman Siswa dan Buku-buku serta bahan kuliah lainnya, hal tersebut digunakan untuk melengkapi data primer. 2) Sumber Data : Dengan mempergunakan sumber data sekunder dari segi kekuatan hukum, maka penting memperoleh dari tiga jenis bahan hukum5 yang didapatkan, seperti: a) Bahan Hukum Primer Merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, terdiri dari segala peraturan per-UndangUndangan dan Peraturan pelaksana lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti:  Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerinthan Desa (Nagari Sumatera Barat).  Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Menjadi kelanjutan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa  Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 3Ibid.

hal 68

4Subagio

Pjoko. “Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek”, Rineka Cipta, Jakarta. Tahun 2006. hal 87-88.

5Sungguno

Bambang. “Metodologi Penelitian Hukum”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2013. hal. 37. 38.

4



Undang-undang Nomor. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Terendah.  Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor. 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari.  Peraturan Daerah Nomor. 9 Tahun 2000 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor. 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari. b) Bahan Hukum Sekunder Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan PerUndangUndangan, berbentuk buku-buku yang ditulis dari hasil penelitian oleh para sarjana hukum, literatur dari hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum, muatan tulisan di internet dan lain-lainnya, maka data sekunder dapat diperoleh sebaikbaiknya. c) Bahan Hukum Tersier Yaitu, bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang dimaksud adalah kamus hukum. 4. Alat Pengumpulan Data Untuk mempermudah pengumpulan data 6 dalam penelitian ini, adapun alat yang dilakukan, sbb: 1) Studi Dokumen Dimaksudkan untuk mendapatkan informasi secara lengkap serta untuk menentukan tindakan yang akan diambil merupakan sebagai langkah penting dalam penelitian ini. Dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan hukum kepustakaan yang ada dan proses Pemekaran Pemerintahan Nagari Surantih yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti serta per-UndangUndangan dengan materi atau objek penelitian. 2) Wawancara Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara yaitu: Suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden. Wawancara tersebut dilakukan secara semi terstruktur dengan menyiapkan pedoman wawancara nantinya akan penulis kembangkan berupa pertanyaan-pertanyaan telah dibuat sebelumnya maupun yang muncul secara spontan disaat wawancara berlangsung. Dalam hal ini pihak-pihak yang akan di wawancara, adalah: 1. Bapak Camat Kecamatan Sutera 2. Wali Nagari Surantih (wali Nagari Induk) 3. Wali Nagari Pemekaran 4. Ninik Mamak Nagari Surantih, dan 5. Tokoh masyarakat Nagari

6Ibit.

hal 125.

5

5. Pengolahan Dan Analisis Data 1). Pengolahan Data Pengolahan data dilakukan dengan metode Editing. Metode Editing adalah kegiatan memilih kembali data-data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang digunakan benar-benar relevan atau sesuai dengan judul dan dapat melahirkan suatu kesimpulan. 2). Analisis Data Setelah data diperoleh atau dikumpulkan berbentuk uraian sudah diolah dalam menganalisis data tersebut secara kualitatif, dimana penulis akan mempelajari hasil penelitian baik yang berupa data primer maupun data sekunder yang kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis oleh penulis. F. Hasil Penelitian 1. Bagaimana Pelaksanaan Pemekaran Nagari Surantih menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor. 8 Tahun 2007 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor. 8 Tahun 2007 yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini di tetapkan di Painan Pada Tanggal 26 April Tahun 2007 oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Drs. Nasrul Abbid, yang dijadikan landasan penting dalam upaya Nagari-nagari di Kabupaten Pesisir Selatan guna penataan Nagari baru dengan pelaksanaan upaya pemekaran Nagari dari satu dijadikan dua atau lebih, pelaksanakan pemekaran dimaksud di Peraturan Daerah bukanlah Pemekaran Nagari secara adat namun disegi Pemerintahannya saja, maksudnya Nagari baru dimekarkan tidak boleh mendirikan Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) baru lantaran lembaga adat tersebut suda ada dan di warisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memeliahara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisian sako dan pusako berada di Nagari adatnya, hal tersebut diperjelas di isian Bab. I Ketentuan Umum, terdapat pada Pasal. 1 (11), dimana Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah Lembaga Kerapatan Adat yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berpungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako di Nagari juga merupakan tempat berkumpul para Penghulu adat bergelar Angku Datuk. Melihat Nagari dijelaskan di Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor. 8 Tahun 2007 penjelasan terdapat di Pasal. 1 (5), Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Pesisir Selatan dalam Propinsi Sumatera Barat mempunyai wilayah dengan batas-batasa tertentu, mempunyai harta benda kekayaan sendiri berwenang mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, maksudnya Nagari telah jelas batas-batasnya secara adat dijelaskan dengan kata adat buajok dan bapandan menjadi identitas keberadaan suatu Nagari Adat yang dijadikan sebagai batas

6

sapadan oleh Pemerintahan Daerah dengan keberadaan Pemerintahan Nagari lainnya oleh Nagari Adat meletakan dasar-dasar nilai pemakian adat salingka nagari. Tujuan pemekaran Nagari sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan hendak dapat terselelenggara lebih baik, tepat dan berdaya guna setelah masyarakat Nagari memahami tujuan dan pungsi pembatas diantara Nagari Adat dan Pemerintahan Nagari yang diatur Undang-undang sesuai dilaksanakan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor. 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari dan dilaksanakan melalui Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor. 08 Tahun 2008 Tentang Pedoman, Teknis, Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Pemerintahan Nagari yang baru dimekarkan. Keberadaan Nagari terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor. 8 Tahun 2007 terdapat dua pengertian sebagai penjelas maksud dan tujuan Pemerintahan Nagari, yaitu terdapat di Pasal. 1 (5) Pemerintahan Nagari diatur Undang-undang berada di Negara Kesatuan Repoblik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan pada Pasal. 1 (11) yang di sebut Nagari Adat atau Nagari Syarak Adat bersama Lembaga Kerapatan Adatnya menyangkut sanak kamanakan menjadi rakyat Nagari meletkan dasar pengaturan secara adat sesuai pembawaan adat salingkah nagari. Melihat ada dua kekuatan berada di satu wadah masyarakat, dimana masyarakat sebagai rakyat Pemerintahan diatur Undang-Undang dan keberadaan masyarakat sebagai sanak kamanakan diatur adat salingkah nagari yang sama berada didalam satu Nagari, dari dasar keberadaan dua unsur sebagai pemilik masyarakat berada menjadi dasar tujuan untuk ba`baliek ke Pemerintahan Nagari yang dinginkan, berharap dapat kembali pada bentuk pembauran corak kepemimpinan Ninik Mamak 7 yang menjadi tujuan Pemerintah Daerah, kata adat: Tidak bisa menimbun parit melompok pagar maksud Pimpinan Nagari selalu dapat mengetahui segala osfek tata pelaksanaan di kehidupan masyarakat Nagari atau pimpinan Nagari adalah Wali Nagari arus banyak mengetahui atau memahami nilai-nilia dan norma terpakai di kehidupan masyarakat Nagari agar dapat termanfaat secara baik dalam tata pembauran dua sistem yang ada diupayakan dapat menyatu dipakaikan dalam Pemerintahan Nagari. a) Nagari adat atau Nagari syarak adat8 Nagari Syarak Adat berkekuatan hukum berdasarkan dua sumber hokum dalam pembentukan Nagari syarak Adat, yaitu berdasrkan hukum Syarak yang diperoleh berdasrkan petunjuk Al`quraan, dan Hukum Adat berdasrkan ciptaan pemikiran manusia di pegang dan diatur disetiap pemegang institusi terkemungka berpungsi selaras di sebut orang duo jinih atau dua 7 Iskandar

Kemal. “Beberapa Studi Tentang Minangkabu” FakultasHukum dan Pengetahun Masyarakat Universistas

Andalas. Padang Tahun 1971. 8Ibit,

Alam Sati Nagari Surantih”.

7

jenis, maka Nagari adat lebih dominan Nagari dipimpin oleh para Ninik Mamak bergelar kebesaran Datuk, bersama unsur pimpinan Nagari adat sebagi pemegang pucek adat sebagi Pembina adat yang dikenal tersusun dari pengelolaan kesatuan kuat yang bersinergi dari keberadaan Ughang tigo jinih (orang tiga jenis) berada di sistem tali bapilin tigo tungku tigo saamparan, sistem tersebut menyatu memancarkan energi berkekuatan luar biasa terwaris terpusakai dari generasi ke generasi berikutnya, dari kekuatan tersebut dijadikan konsep Ba`Nagari yang dinginkan sebagai kehendak masyarakat adat yang tidak perna berbatas berisi nilai kemuliaan yang abadi disimpan oleh masyarakat Nagari adat. Harapan diinginkan dari kekuatan nilai masih tersisa dihati agar dapat menyelangarakan sistem kepemimpinan Ninik Mamak di era maju ini, bersinergi dua kekuatan saling bahu membahu menyatu membentuk satu kekuatan baru dapat termanfaat secara baik dalam rangka perbaikan nilainilai yang ada di msyarakat Nagari sekarang, tujuan lebih besar membangun satu bentuk kebudayaan masyarakat Sumatera Barat telah dibesarkan dengan adat namun kenyataan suda terpengaruh jauh oleh kemajuan zaman yang sulit terhentikan, maka para cadik pandai Sumatera Barat upaya menyengsong masa modern tersebut telah bersefakat menjawab tantangan tersebut dengan mengembalikan sistem Ba`ngari, atau kembali mencoba merangkul para Ninik Mamak atau orang dua jenis (syarak dan adat) berada dalam Pemetrintahan Nagari dipimpin Wali Nagari, artinya Wali Nagari suda dapat mewakili orang duo jinih berada dalam kesatuan sistem tali bapilin tigo tungku tigo saamparan yang diharapak dapat bersinergi kuat mengajak dan merangkul guna menyatu membangun Nagari, dasar tersebut menjadi suatu harapan diinginkan masyarakat adat dapat terslenggara atau tercipta sistem Pemerintahan baik suda dapat terpola atau tertata dalam Peraturan Daerah hingga memunculkan model baru sistem Pemerintahan. b) Pemerintahan Nagari Berdasrkan Undang-Undang Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor. 8 Tahun 2007 Pasal. 1 (6), (7), (8) dan (10), Pemerintahan dilaksanakan oleh Pemerintahan Nagari dan Badan Pemusyawaratan Nagari atau BAMUS Nagari sebagai bentuk pengujutan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari baik sekaligus mitra kerja Pemerintahan Nagari dan unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Penjelasan Pasal tersebut diatas menjelaskan lebih lanjut tentang batas Nagari syarak adat dan Pemerintahan Nagari diatur UndangUndang Negara kesatuan, lebih jelas terlihat yang menjadi tugas dan bentuk tanggungjawab tujuan Ba`nagari maka Wali Nagari terlihat memperoleh kewenangan lebih banyak sebagai bentuk tugas yang diemban terdapat di pengaturan Peraturan Daerah

8

Kabupaten Pesisir Selatan, dimana setelah urusan Pemerintahan menjadi kewenangan Kabupaten banyak bentuk tugas diserahakan pengaturannya kepada Pemerintahan Nagari dan urusan Pemerintahan lain sesuai di Peraturan Undang-Undang yang diserahkan kepada Pemerintahan Nagari Bentuk kewenagan tersebut tujuan selain dapat mempercepat pelayaan masyarakat juga agar lebih cepat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi kerakyatan, lebih jauh tugas tanggungjawab juga punya hak tersendiri dapat mengali potensi sumber daya Nagari guna dikelola secara baik sesuai tujuan Peraturan Daerah Kabupaten guna untuk menambah pendapatan asli Nagari, dan Wali Nagari juga dapat merencanakan melalui musyawarah masyarakat untuk terselenggara Pemekaran Nagari baru di satu Nagari menjadi dua atau lebih, menyangkut tujuan Pemekaran Nagari dan melihat Penataan, Perubahan status dan kewenangan Pemeintahan Nagari maka penjelasan dapat dilihat pada isian Bab II. Tentang Penataan, Perubahan Stataus dan Kewenangan Pemerintahan Nagari, terdapat pada Pasal. 2 sampai pada Pasal. 5 diupaya Pembentukan, Penghapusan dan Pengabungan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan, didalanya juga mengatur tentang batas wilayah dan syarat pembentukan Pemerintahan Nagari baru. a. Pelaksanaan Pemekaran Pemerintahan Nagari Surantih Pelaksanaan Pemekaran Pemerintahan Nagari Surantih berdasrkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor.8 Tahun 2007 yang menjadi rujukan, pedoman dan sebagai payung hukum dalam upaya menindak lanjuti keinginan masyarakat dalam bentuk Pelaksanaan Pemekaran Pemerintahan Nagari Surantih dijelaskan melalui Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor. 08 Tahun 2008 Tentang Pedoman, Teknis, Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Pemerintahan Nagari baru hasil dari pemekaran, peraturan ini yang di soalisasikan pada masyarakat agar tidak terjadi kendala-kendala sebagai pengahalang dalam pelaksanaanan Pemekaran Nagari Surantih, setelah terpahami Peraturan Daerah tersebut memasuki Tahun 2009 hampir dua tahun setelah ditetapkan Peraturan Daerah masyarakat mulai menaggapi dan menyikapi muncul keinginan untuk menyelenggarakan Pemekaran Nagari Surantih yang akan dijadikan 7 (tuju) Pemerintahan Nagari, diselenggarakan oleh Wali Nagari bersama BAMUS Nagari (Badan Musyawara Nagari) bersama masyarakat bermusyawara dilaksanakan ditingkat Nagari Surantih (nagari induk) sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dari hasil peninjauan dilapangan oleh panitia dibentuk di Nagari Surantih mengapa masyarakat Nagari ingin memisahkan diri dari Nagari Induknya sebagai alasan pendorong terselenggara Pemekaran Nagari di Surantih, seperti: a. Jarak antara Kampung-kampung di Nagari Surantih dengan keberadaan Kantor Wali Nagari atau Pasar Nagari sangat

9

jauh, seperti Kampung Langgai berbatas Bukit Barisan (Kabupaten Solok Selatan) Daerah berjarak lebih kurang 27 Km yang menyulitkan masyarakat berurusan kekantor Wali Nagari induk agar biaya lebih ringan. b. Kurang merata pembangunan terhadap Kampung-kampung terutama Kampung yang berjarak jauh dari pusat Pemerintahan Nagari Surantih dan potensi kampung tidak dapat terkeloloah secara maksimal apalagi jalan penghubung selalu tidak baik dan tidak terjangkau yang bukan saja penjulan hasil bumi masyarakat tidak dapat terjuala harga pasar juga pejabat Daerah sering tidak perna memasuki kampong-kampung tersebut. c. Luasnya Nagari Surantih terdiri dari 13 Kampung dan banyaknya jumlah penduduk Nagari Surantih suda layak untuk dimekarkan dijadikan beberapa buah Nagari juga suda banyak masyarakat Kampung berpendidikan cukup siap bersaing dengan masyarakat Kampung lain Nagari Surantih. Karena alasan tersebut maka keinginan masyarakat tidak dapat terhindari lagi untuk berpisah dengan Nagari Induk Nagari Surantih lantaran mereka berkeinginan untuk membangun kampungnya sendiri, melalui usulan masyarakat sebagai bahan pembahasan oleh Pemerintahan Nagari disampaikan dalam musyawarah dengan memperhatikan dan melihat Penataan sesuai syarat-syarat dapat dimekarkan Nagari untuk dijadikan lebih dan terlebih dahulu arus suda memenuhi syarat sesuai PERDA Kabupaten Pesisir Selatan, seperti di isian Pasal. 3 ayat (1), (2) dan (3). Dan sesuai ketentuan syarat-syarat tertuang di Pasal. 5 tentang Jumlah Penduduk setidknya 2500 jiwa dan atau 600 Kepala Kelurga, luas wilayah, potensi wilayah dan saranaprasarana harus suda terpenuhi terlebih dahulu oleh setiap Nagari yang akan di mekarkan Melihat keberadaan Nagari Surantih upaya terpenuhi syarat di Pasal 5 (a) menyangkut penduduk yang ada di Nagari Surantih dilihat dari data kependuduakn di tahun 2009 9 jumlah penduduk cukup banyak berjumlah 27.587 jiwa, terdiri penduduk laki-laki 13.783 jiwa dan perempuan sebanyak 13.804 jiwa, dan terdiri dari 5.640 Kepala Keluarga dan jumlah wajib pilih berjumlah 16,132 jiwa, kelompok masyarakat terdapat berada di 13 Kampung-kampung yang ada di dalam Nagari Surantih, hingga dari hitungan tersebut oleh Panitia Nagari Surantih dapat menetapkan 7 (tujuh) Pemerintahan Nagari berada dalam kesatuan Nagari Surantih. dan syarat lainnya harus terpenuhi, seperti syarat administrative, teknis dan fisik Nagari namun selalu diharuskan berada dalam kontek Negara Kesatuan Repoblik Indonesia. Bentuk syarat administrative arus ada persetujuan diperoleh terlebih dahulu dari kesefakatan masyarakat Nagari Indik melalui pengesahan Badan Pemusyawaratan Nagari bersama 9.Fach

Rudindin Camat Sutera. “Laporan Rekapitulasi Kaeadaan Penduduk Kecamatan Sutera Tahun 2009”. Juli 2015.

10

Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai pemilik Nagari Syarak adat, yang telah melaksanakan mekanisme permusyawaratan bersama unsur-unsur di Nagari, Syarat teknis mencakup kemampuan ekonomi, sosial budaya, politik keamanan dan syarat lain terselenggara Pemerintahan Nagari baru, syarat secara fisik Wilayah Nagari arus jelas ajok sapadan sesuai isian Pasal. 4 sebagi batas Nagari, keadaan geografis dan terdiri dari beberapa kelompok Kampung dipimpin oleh Kepala Kampung, sarana prasarana Pemerintahan mendukung untuk jalannya roda Pemerintahan baik dan layak. Dilihat aturan tambahan menjadi Syarat administrative berdasrakan persetujuan suda disefakati di Nagari Indik diselengarakan melalui rapat Nagari dan disahkan oleh Badan Pemusyawaratan Nagari berserta aturan -atuiran dilahirkan oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari dijadikan ketentuan ketetapan tertulis pada pelaksanaan nagari yang akan dimekarkan, seperti tidak dibolehkan mendirikan Lembaga Kerapatan Nagari baru, kepada setiaf Nagari yang di mekarkan harus memberi jabatan atau kursi istimewa tampah harus melalui pemilihan kepada Ninik Mamak/Penghulu sebagai anggota BAMUS Nagari Pemekaran dan kesefakatan untuk kembali menyerahak Pasar Nagari kepada Lembaga Kerapatan Nagari. Syarat yang ada dijadikan acuan dan pedoman pembentukan Panitia kerja Pemekaran Nagari Surantih musyawarah dipimpin oleh Ketu BAMUS Nagari Surantih, musyawarah menghadirkan lima unsur anak Nagari Surantih, seperti; Cadiek Pandai, Alim Ulama, Ninik Mamak, Bundo Kandung dan Genersai Muda, Panitia Pemekaran Nagari terpilih berjumlah 15 orang sebagai anggota kerja pemekaran dipimpin Ketua BAMUS Nagari Surantih Syahrel Caniago, terbentuk Panitia Pemekaran Nagari Surantih ditandai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Badan Musawarah Nagari Suarantih Nomor. 01/KPTS/BAMUS/VI/2010. Tentang Penetapan Panitia Pemilihan Wali Nagari Surantih. Kelanjutan muswara oleh anggota Pantia Pemekaran untuk memilih 6 orang sebagai Pejabat Sementara Wali Nagari baru, kemudian Wali Nagari baru dipilih dari hasil musyawarah yang akan ditempatkan pada Nagari-nagari yang suda dimekarkan di Nagari Surantih berdasrkan Surat Keputusan Bupatai tertanggal 12 juni 2011, Nomor. 140/280/BPTS/Bpt-Ps/2011. SK yang diberikan kepada pejabat sementara Wali Nagari Terpilih diwaktu Pelantikan yang dilaksanakan di Aula Kantor Nagari Surantih, kepada : (1). Iwal. Spt sebagai Pjs Wali Nagari Ganting Mudek Utara Surantih, (2). Bisnal sebagai Pjs Wali Nagari Ganting Mudek Selatan Surantih, (3). Habil Rivai sebagai Pjs Wali Nagari Koto Nan Tigo Utara Surantih, (4). Rizonli sebagai Pjs Wali Nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantih (5). Sepni Indrajuita. SE sebagai Pjs Wali Nagari Aur Duri Surantih (6). Yelindo sebagai Pjs Wali Nagari Rawang Gunung Malelo Surantih, sedangkan Wali Nagari Surantih (induk) masih dijabat oleh Khirul Kadri.

11

b. Pelaksanaan Pemekaran Nagari Surantih oleh Pejabat Semenatar Wali Nagari PemekaranBaru Kelanjutan Pelaksanan kerja tahap ke dua dalam pelaksanan pemekaran Nagari Surantih mulai dilaksanakan oleh Pejabat Sementara Wali Nagari baru di setiap Nagari hasil pemekaran, semenjak masa itu tugas Pantia Pemekaran Nagari Surantih dinyatakan telah selesai. dilanjutkan oleh Pjs Wali Nagari selain menyusun stuktur Aparatur Pemerintahan Nagari baru sebagai Kepala Urusan dan Kepala-Kepala Kampung guna membantu tugas berjalan roda Pemerintahan Nagari baru dan dalam upaya pelaksanaaan pembentukan Badan muswarah Nagari (BAMUS NAGARI) terdapat dalam isian Pasal. 67 sampai Pasal. 76 menyangkut kedudukan, fungsi dan jumlah Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari ditentukan sesuai jumlah penduduk ditetapakan hitungan ganjil, Badan Musyawarah Nagari berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari bersama Wali Nagari berpungsi menetapkan Peraturan Nagari berserta menapung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari guna dijadikan bahan pembahasaan. Bersama BAMUS Nagari Wali Nagari melaksanakan pemilihan Pantia Pemilihan Wali Nagari defenitif, dimana Panitia Pemekaran Nagari bekerja berdasarkan petunjuk Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan dan dari hasil kesimpulan isi kesefakatan anak Nagari dijadikan seperangkat Peraturan tambahan atau menjadi syarat administrative sebagai ujud ketetapan pelaksanaan oleh Panitai Pemilihan Wali Nagari dalam tugas penting untuk memilih Wali Nagari defenitif, melalui Panitia PILWANA maka panitia mulai untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya utamanya dalam rangkah Pelaksanan Pemilihan Wali Nagari Defenitif masa bakti 2011/2007 sesuai isi Pasal. 11 (2) masa jabatan Wali Nagari adalah 6 (enam) tahun. Pelaksanaan tugas pemilihan Wali Nagari defenitif dilaksanakan oleh Panita Pemilihan Wali Nagari bersama Badan Musyawarah Nagari Surantih sesuai rujukan di Peraturan Daerah Nomor. 8 Tahun 2007 terdapat pada Pasal. 26 sampai 50 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Wali Nagari. dilihat dalam isian Pasal. 29 Tata Cara Pencalonan, seperti: (1). Badan Pemusyawaratan Nagari melakukan penjaringan dan penyaringan bekal calon Wali Nagari (2). Untuk pencalonan dan pemilihan Wali Nagari, Badan Pemusyawratan Nagari membentuk Panitia Pemilihan terdiri dari unsur Perangkat Pemerintahan Nagari, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat (3). Panitia Pemilihan terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota, dibentuk serta ditetapkan dengan Keputusan Badan Pemusyawaratan Nagari. (4). Apabilah Panitia Pemilihan dicalonkan sebagai Wali Nagari maka yang bersangkutan tidak dibenarkan untuk duduk dalam keanggotaan Panitia Pemilihan dan di gantikan oleh orang lain.

12

Pelaksanaan pemilihan Wali Nagari defenitif yang dimulai semenjak bulan Juni sampai bulan September tahun 2011 beragam persoalan politik lokal telah dapat terlalui sehingga terpilinya Wali Nagari baru di setiaf Nagari Pemekaran di Nagari Surantih, selesai pemilihan Wali Nagari oleh masyarakat Nagari maka Tanggal 30 September 2011 keluar Surat Keputusan Bupati Nomor. 140/444/KPTS/Bpt-Ps/2011 Tentang Pengesahan hasil pemilihan Wali Nagari di Nagari pemekaran Surantih, maka Wali Nagari baru dilantik di Tanggal 8 September 2011 oleh Bupati Drs. Nasrul Abid di Aula Kantor Camat Sutera, serah terima jabatan Wali Nagari diserahkan kepada Wali Nagari depenitif ditandai berhakir masa tugas Wali Nagari sementara. Wali-Wali Nagari terpilih melalui pemilihan langsung oleh masyarakat Nagari bertugas di Tahun 2011 sampai Tahun 2017 selama 6 (enam) tahun Wali Nagari terpilih tersebut, adalah: (1). Nagari Ganting Mudek Utara Surantih, Wali Nagari yang terpilih adalah Abu Hasan. SPdI, dari Suku Sikumbang, (2). Nagari Ganting Mudiek Selatan Surantih, Wali Nagari terpilih adalah Safrital, dari Suku Jambak, (3). Nagari Koto Nantigo Utara Surantih, Wali Nagari yang terpilih adalah Erwil, dari Suku Sikumbang, (4). Nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantih, Wali Nagari terpilih adalah Mardius, dari Suku Caniago, (5). Nagari Aur Duri Surantih, Wali Nagari yang terpilih adalah Rajunas, dari Suku Jambak, (6). Nagari Rawang Gunung Malelo Surantih, Wali Nagari terpilih adalah Seri, dari Suku Jambak. Semenjak dilantiknya Wali Nagari Baru di Nagari Surantih maka semenjak masi itu didalam Nagari Surantih suda terdapat 7 (tuju) Pemerintahan Nagari dipimpin oleh Wali Nagari, dimana 6 (enam) Pemerintahan Nagari diperoleh dari hasil pemekaran Kampung-kampung yang ada di Nagari surantih dan 1 (satu) Nagari merupakan Nagari Induik Nagari Surantih. 2. Untuk mengetahui kendala-kendala dihadapi dalam Pemekaran Nagari Surantih berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor. 8 Tahun Persoalan yang menjadi kendala dihadapi dalam Pemekaran Nagari Surantih dan Nagari-nagari Kabupaten Pesisir Selatan sering beragam persoalan menjadi kendala muncul menjadi paktor penghalang terutama dalam pelaksanaan Pemekaran Nagari Surantih dan bentuk pembanguan diarahkan oleh Pemerintah sering menjadi kendala kadang sulit terselesaikan secara baik, persolan dan kendala terjadi dikehidupan anak Nagari harus disikapi secara baik dan sangat hati-hati terutama menyangkut sumber daya manusia membawa dampak saling berkaitan satu sama lain hingga menampilkan corak tersendiri di setiaf Nagari-nagari, lantaran pembawaan disetiap kelompok Nagari dan Kampung selalu terlihat membawaakan pembawaan berbeda menjadi prilaku menonjol yang terpakaikan kehidupan sosial kemasyarakatan di Nagari baru pemekaran.

13

Namun tidak berarti penyelenggaraan Pemerkaran Nagari baru belum berjalan sesuai keinginan Peraturana Daerah dapat terselenggara secara baik dan secara optimal. Dalam melihat beberapa hambatan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang masih terlihat menjadi pengahlang terselenggaranya pemekaran Nagari, adalah : 1. Sumber daya manusia, menyangkut padangan melihat Pemerintahan Nagari dan BAMUS Nagari pelaksana pemerinthaan sesuai di Peraturan Daerah tidak berjalan baik jadi mitra kerja Pemerintahan Nagari, terjadi saling tidak mendukung dari kewenangan diterima jauh berbeda terdapat dalam isian PERDA. Peran serta Lembaga sosial kemasyarakatan atau KAN punya pengertian berbatas menyangkut Banagari, KAN berada dikesatuan Nagari syarak adat menjadi kendala tersendiri tidak terpahami arti Pemerintahan Nagari di atur Undang-undang kesatuan, melihat keberadaan Ninik mamak memunculkan peraturan tambahan dijadikan syarat dapat memperoleh kesefakatan terselenggara pemkaran Nagari secara baik, lantran pemahaman Pemerintahan Nagari selalu menganggab Pemerintahan Nagari yangakan dimekarkan adalah Nagari Syarak Adat dari hal tersebut para Ninik Mamak ikut mengeluarkan syarat masuk dalam agaran dasar peraturan pelkasanaan pemekaran nagari, seperti memberi kursi istimewa di BAMUS tampah dipilih 2. Kecenderungan masyarakat Nagari ikut berperan politik lokal dalam pelaksanaan pemekaran nagari dengan terciptanya sistem berkelompok di masyarakat tujuan utuk membangun dinasti kekuasaan berasal dari kelompok setujuan, terjadi Pemekaran Nagari maka terjadi perebutan jabatan-jabatan berakibat hubungan kemasyarakatan terpecah menjadi hubungan pembatas berkelanjutan, hal seperti biasanya turut sebagai penghalang yang tidak sama mendukung merembes dibentuk persoalan jadi pengahlang diragam pelaksanaan pembangunan nagari, terbentuk kelompok masyarakat di nagari maka Wali Nagari jarang dapat berbuat adil bijaksana berpihak pada masyarakat dalam tugas sesuai di inginkan Peraturan Daerah dan bentuk dari kepemimpinan Ninikmamak yang dinginkan menjadi tujuan babaliek pada bentuk Banagari. 3. Kemiskinan merata membuat m asyarakat belum s iap menghadapi beragam era masa gloabalisasi di bidang ekonomi, politik dan adat budaya lantaran tingkatan kemiskinan kelompok masyarakat terlihat beraneka ragam, dari bentuk tanggung jawab menjadi beban hidup semakin berat ditanggung masyarakat Nagari dari banyaknya bentuk iyuran wajib yang harus dibayar, seperti: Biaya Listrik, Air Bersih, Gas dan Telepon dari hal tersebut maka penderitaan masyarakat Nagari semakin lengkap membuat mereka semakin tidak peduli 14

berdampak penghalang dipembangunan kemasyarkatan, tidak salah masyarakat sulit memberi tanah untuk pembangunan pasilitas umum. Beberapa paktor menjadi kendala-kendala diatas mengakibtkan semakin sulit untuk menepatkan Nagari Syarak Adat berbaur dan menyatu bersama hukum berada di Pemerintahan Nagari diatur Undang-Undang, untuk menghambat tidak terjadi halangan yang menjadi kedala dalam upaya pemekaran nagari atau tujuan yang dicapai maksud Banagari tentu kajian mendalam dapat terus dilaksanakan dan terjun langsung berada di kehidupan masyarakat nagari agar program otonomi Daerah dapat berjalan baik dan tepat guna, seperti upaya dibawa ini 3. Untuk Mengetahui Upaya-upaya Mengatasi Kendala yang dilakukan dalam Pemekaran Nagari Surantih Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor. 8 Tahun 2007 Harapan upaya untuk mengatasi kenadala-kendala terjadi dalam Pemekaran Nagari Surantih di selenggarakan oleh anak Nagari dari apa yang suda dilihat dan terjadi dalam pelaksanaan proses Pemakaran Nagari Surantih, walau PERDA Kabupaten Pesisir Selatan Nomor. 8 Tahun 2007 telah bertindak sebagai badan hukum pelaksanaan dan berdasarkan Keputusan Buapati Pesisir Selatan Nomor. 08 Tahun 2008 yang bertidak mengurai Pedoman, Teknis, Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Pemerintahan Nagari namun hal tersebut tidak dapat menjamin suasana tidak terjadi kendala dalam proses Pemekaran Nagari Surantih. Ditulisan ini menjadi harapan upaya mengatasi kendala-kenada yang terjadi sebagai bentuk gambaran dan harapan untuk mengatasi kenadala tersebut, seperti: 1. Dimana pun persoalan Sumber daya manusai menjadi persoalan penting berperan memunculkan ragam persoalan sosial kemasyrakatan walau demikan dalam mengatasi kendala terjadi dipemekaran Nagari Surantih dapat terselengara secara baik dengan menyefakati untuk mengangkat Pegawai Kecamatan sebagai Pejabat Sementara Wali Nagari, menjalankan roda pemerintahan sekaligus bertugas untuk menyusun parankat nagari dan pelaksanaan pemilihan BAMUS Nagai dan Wali Nagari Defenitif. 2. Partisipasi aktif memiliki makna penyelenggraaan Pemerintahan terendah berbasisikan masyarakat Nagari, maksudnya masyarakat arus dapat terangkul dan terlibat langsung dalam bermacam kegiatan pembangunan di Nagari guna berperan dalam banyak perencanaan pembangunan agar diperoleh hasil tepat sesuai kebutuhan masyarakat nagari, oleh pemerintaha Daerah menetapan di Peraturan daerah jadi syarat yang masuk dalam keorganisasian Pemerintahan Nagari diharuskan telah menamatkan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama agar mereka dapat merangkul masyarakat menyatu disistem Banagari, kesadaran terlihat di kehidupan masyarakat nagari baru banyak memungsikan atau memilih kalangan berpendidukan lebih atau

15

dari PNS, tempat ditumpuhkan harapan dan berjalan pungsi Peraturan Daerah dan sekali gus terselenggara tujuan otonomi yang diberikan pemerintah pusat pada daerah berad dalam Pemerintahan Nagari. 3. Melihat demokratisasi memiliki makna luas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari harus mengakomodasi aspirasi masyarakat diartikan lebih luas dan melalui Badan Musyawarah Nagari dan Lembaga sosial mitra Pemerintahan Nagari selalu dapat memanfaatkan dan menindak lanjuti bertujuan meringankan beban tugas tanggung jawab Pemerintahan Nagari guna cepat meningkatkan kesejahteraan masyarakat walau di kelompok Ninik mamak ikut menetapakan peraturan syarat administrative sebagai ketentuan dapat dilaksanakan pelaksanaan pemekaran nagari baru, namun dari hal tersebut Ninik mamak banyak berperan aktif disamping utusan anggota BAMUS syarat dapat terpenuhi sesuai isi Pasal. 110 punya ijazah SLTP, hingga Ninik Mamak punya pendidikan pormal dapan berperan sebagai pendamai dan guna merendam suasana masyarakat berkelompok-kelompok, berada atau masuk sebagai anggota di panitia pelaksanaan pemekaran nagari, hal mempertahan para Ninik Mamak menjadi satu hal yang tepat, sebaliknya bila Wali Nagari yang baik dan paham Bangari hal tersebut semakin dapat dimanfaatkan oleh dua pihak saling mendukung tentu setidaknya ada diuraian peraturan daerah sebagai payung hukum keberadaannya berada dalam Pemerintahan Nagari sekarang. Dari melihat cara mengatasi kendala yang terjadi hingga dapat terselenggara pemekaran Nagari Surantih lebih tepat waktu tentu suda dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, dari sedikit caranya yang terlihat lebih tepat terpakikan dilaksanakan oleh masyarakat Nagari hingga dapat terselenggara pemekaran Nagari Surantih tentuh suda dapat dijadikan tambahan pertimbangan dan berkelanjutan sebagai bahan di Peraturan Daerah Kabupaten selanjutnya, pertimbangan lebih penting dalam melihat kondisi masyarakat angapan banyak sebagai penghalang pembangunan yang sebenarnya tidak perna dapat tersadari dari kaitan pembawaan pimpinan Pemerintah itu sendiri di samping tidak transfaran menjalankan tugas dan tanggungjawab, banyak pimpinan nagari didapat tidak sesuai bentuk kepemimpinan Ninik Mamak dahulu yang punya tanggung jawab besar terhadap sanak kamanakan yang menjadi rakyatnya.

16

DAFTAR PUSTAKA

A.

Buku-Buku Agus Yusuf. “Pulau Cingkuak Saksi Sejarah Pesisir Selatan”. Forum Lintas Ranatu. Nomor 17. Edisi Tahun 2005. Jakarta Bagir Manan, “Perjalanan historis pasal 18 UUD 1945”, Kerawang: UNISBA. Bambang Sunggono, “Metode Penelitian Hukum” (Suatu Pengantar), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001 Buletan Nagari. “Buah Pikiran dan Pesta Demokrasi Tahun 2004”. Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat. Edisi 02 Tahun 2004. Defrizal. “Pemekaran Daerah Tertahan Undang-undang Desa”. Opini Padang Ekspres. 1 Janurai 2014. Darmini Roza. “Eksistensi Dan Mekanisme Penyelenggaran Pemerintahan Nagari di Era Otonomi Daerah Dan Prospeknya di Sumatera Barat”. Disertasi Universitas Padjajaran, Bandung, 2005 Deni Sumadio, “Otonomi Nagari VS Otonomi Daerah, opini Singgalang, Tanggal 5 Desember 2010 Eddy Wibowo. “Ilmu Politik Konteporer”. Yogyakarta :YPAP. 1 Tahun 2004. HAW. Widjaja, “Penyelengaraan otonomi daerah di Indonesia”, Jakarta: Rajawali Pers Tahun 2005. Iskandar Kamel. “Beberapa Studi Tentang Minangkabau”Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masjarakat Universitas Andalas. Padang. Tahun 1971 Meiriam Budi Harjo. “Dasar-Dasar ilmu Poliik” Jakarta, Gramedia Pustaka Utama Tahun. 1978. Pjoko Subagyo, “Metode penelitian dalam teori dan Prakt ek”, Rineka Cipta, Jakarta. Tahun. 2006, Rias Rasyid. “Latar Belakang dan Masa Depan sosialisasi ilmu politik Indonesia”, Jurnal ilmu Politik, Tahun 2002. Ramayulis dkk, Sejarah Budaya Minangkabou, Padang: Divas P&K Sumatera Barat. Tahun.1994. Saldi Isra Dan Suharizal, Teknik: Penyusuan Produk Hukum Daerah, Anggrek Law Firm, Padang, 2001 Syamsi Al`masri. “Alam Sati Nagari Surantih”. Surantih Tahun 2007 Sutan Zaili Asril. “Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 1999, Riwayatnya Kini”. Opini Padang Ekspres. 15 Desember 2013. Zainu`ddin Kesah. “Monografi Nagri Surantih” Pemerintahan Nagari Surantih. Tanggal 5 Juni 17

1979. B. Undang-Undang  Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Repoblik Indonesia Tahun 1945.  Undang-undang Nomor. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah  Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor. 9 Tahun 2000 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah  Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor. 17 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Nagari  Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah  Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor. 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah  Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor. 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari  Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah  Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor. 6 Tahun 2015 Tentang Desa  Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerinthan Desa. .

18