pemegang saham) dengan

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB 2 TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1

Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory) Teori Keagenan (Agency Theory) menunjukkan hubungan kontraktual antara dua pihak atau lebih (Scott, 2003: 298). Menurut Jensen & Meckling (1976) teori keagenan

menjelaskan

tentang

hubungan

kontraktual

antara

pihak

yang

mendelegasikan keputusan tertentu (principal/ pemilik/ pemegang saham) dengan pihak yang menerima pendelegasian tersebut (agen/ manajemen). Hubungan kontraktual tersebut mengemukakan antara principal (pemilik) dan agent (manajer) dalam hal mengelola perusahaan, dalam hal ini principal mendelegasikan suatu pertanggungjawaban atas pengambilan keputusan kepada agent untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Wewenang dan tanggung jawab agent maupun principal diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama. Menurut Agency Theory, adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan suatu perusahaan dapat menimbulkan konflik keagenan (agency conflict), yaitu ketidaksejajaran kepentingan antara principal (pemilik atau pemegang saham) dan agent (manajer) (Midiastuty dan Machfoedz, 2003). Keagenan (agency conflict) sebenarnya muncul ketika principal kesulitan untuk memastikan bahwa agent bertindak untuk memaksimumkan kesejahteraan principal. Hal ini dikarenakan 12

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH CORPORATE ...

SISKHA LATIFAH


13

agent memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan principal, sehingga menimbulkan adanya asimetri informasi. Informasi yang lebih banyak dimiliki oleh manajer dapat memicu untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan keinginan dan kepentingan untuk memaksimumkan utilitasnya. Sedangkan bagi pemilik modal akan sulit untuk mengontrol secara efektif tindakan yang dilakukan oleh manajemen karena hanya memiliki sedikit informasi yang ada. Oleh karena itu, terkadang kebijakan tertentu dilakukan oleh manajemen perusahaan tanpa sepengetahuan pihak pemilik modal atau investor. Eisenhardt (1989) menyatakan bahwa teori keagenan dilandasi dengan tiga asumsi, yaitu: asumsi sifat manusia (human assumptions), asumsi keorganisasian (organizational assumptions), asumsi informasi (information assumptions). Asumsi sifat manusia dikelompokkan menjadi tiga, yaitu : 1. Self-interest, sifat manusia untuk mengutamakan kepentingan diri sendiri. 2. Bounded-rationally, yaitu sifat manusia yang memiliki keterbatasan rasionalitas, dan 3. Risk aversion, yaitu sifat manusia yang lebih memilih mengelak dari risiko. Asumsi keorganisasian dikelompokkan menjadi tiga, yaitu : 1. Konflik sebagian tujuan antar partisipan. 2. Efisiensi sebagai suatu criteria. 3. Asimetri antara pemilik dan agen.

SKRIPSI


SISKHA LATIFAH


14

Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut, manajer sebagai manusia akan bertindak opportunistic, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya (Haris (2004) dalam Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Jensen & Meckling (1976) berpendapat bahwa agency conflict timbul pada berbagai hal sebagai berikut : 1. Manajemen memilih investasi yang paling sesuai dengan kemampuan dirinya dan bukan yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Misalnya investasi yang bisa meningkatkan nilai individu manajer walaupun biaya penugasannya tinggi sehingga para manajer akan berada pada posisi untuk mengekstrak tingkat renumerasi yang lebih tinggi dari perusahaan (moral-hazard). 2. Manajemen cenderung mempertahankan tingkat pendapatan perusahaan yang stabil, sedangkan pemegang saham lebih menyukai distribusi kas yang lebih tinggi melalui beberapa peluang investasi internal yang positif (internal positive investment opportunities) atau disebut earning retention. 3. Manajemen cenderung mengambil posisi aman untuk mereka sendiri dalam mengambil keputusan investasi. Dalam hal ini, mereka akan mengambil keputusan investasi yang sangat aman dan masih dalam jangkauan kemampuan manajer. Mereka akan menghindari keputusan investasi yang dianggap menambah resiko bagi perusahaannya walaupun mungkin hal ini bukan pilihan terbaik bagi perusahaan (risk aversion). 4. Manajemen cenderung hanya memperhatikan cash flow perusahaan sejalan dengan waktu penugasan mereka. Hal ini dapat menimbulkan bias dalam

SKRIPSI


SISKHA LATIFAH


15

pengambilan keputusan yaitu berpihak pada proyek jangka pendek dengan pengembalian akuntansi yang tinggi (short-term high accountingreturn project) dan kurang atau tidak berpihak pada proyek jangka panjang dengan pengembalian NPV positif yang jauh lebih besar (time-horizon). 5. Asumsi dasar lainnya yang membangun agency theory adalah agency conflict yang timbul sebagai akibat adanya kesenjangan antara kepentingan pemegang saham sebagai pemilik dan manajemen sebagai pengelola. Pemilik memiliki kepentingan agar dana yang diinvestasikannya mendapatkan return maksimal, sedangkan manajer berkepentingan terhadap perolehan insentif atas pengelolaan dana pemilik (agency conflict).

2.1.2

Corporate Governance

2.1.2.1 Definisi Corporate Governance Menurut teori keagenan, salah satu cara untuk mengatasi masalah ketidakselarasan kepentingan adalah melalui pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance). Forum for corporate governance in Indonesia (FCGI, 2001:1) mendefinisikan corporate governance sebagai berikut : Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

SKRIPSI


SISKHA LATIFAH


16

Menurut Shleifer dan Vishny (1997), corporate governance merupakan suatu mekanisme yang digunakan untuk memastikan bahwa supplier keuangan, misalnya pemegang saham (shareholders) dan pemberi pinjaman (bondholders), memperoleh pengembalian (return) dari kegiatan yang dijalankan oleh manajer, atau dengan kata lain bagaimana supplier keuangan perusahaan melakukan pengawasan terhadap manajer. Sedangkan Sumiati (2007) menyimpulkan bahwa corporate governance merupakan suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan berdasarkan peraturan perundangan dan norma yang berlaku dengan tujuan untuk pencapaian kinerja secara optimal melalui penggunaan sumber daya secara efisien guna memberikan nilai tambah kepada para shareholders secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan para stakeholders lain. Menurut Nasution dan Setiawan (2007), Corporate Governance merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervise atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep corporate governance diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Berdasarkan berapa definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa corporate governance

merupakan seperangkat sistem yang mengatur dan

mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) bagi para pemangku kepentingan.

SKRIPSI


SISKHA LATIFAH


17

2.1.2.2 Tujuan Corporate Governance Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2001:1) merumuskan tujuan corporate governance adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Corporate governance juga diharapkan mampu mengurangi masalah keagenan (agency problem). Dengan adanya good corporate governance, maka diharapkan perusahaan akan dinilai baik oleh investor, sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Sedangkan menurut Sutojo dan Aldrige dalam Sumiati (2007), good corporate governance mempunyai lima tujuan, antara lain : 1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham. 2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota stakeholders non pemegang saham. 3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham. 4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau Board of Directors dan manajemen perusahaan. 5. Meningkatkan mutu hubungan Board of Directors dengan manajemen senior perusahaan.

2.1.2.3 Manfaat Corporate Governance Dengan mengimplementasikan good corporate governance, terdapat banyak manfaat yang dapat diambil oleh sebuah perusahaan. Manfaat good corporate

SKRIPSI


SISKHA LATIFAH


18

governance bagi perusahaan adalah efisiensi dan produktifitas (Suratman, 2000 dalam Indrayani, 2001). Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI dalam Sumiati, 2007) dalam melaksanakan corporate governance ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan, antara lain : 1.

Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders.

2.

Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value.

3.

Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

4.

Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholder’s value dan dividen.

2.1.2.4 Prinsip – Prinsip Corporate Governance Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) telah mengembangkan The OECD Principles of Corporate Governance yang berisi tentang prinsip-prinsip corporate governance yang mencakup lima hal berikut (Effendi, 2009:3) 1.

SKRIPSI

Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham (the rights of shareholders).


SISKHA LATIFAH


19

Kerangka yang dibangun dalam corporate governance harus mampu melindungi hak-hak para pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Hak-hak tersebut mencakup hak dasar pemegang saham, yaitu: 

Hak untuk memperoleh jaminan keamanan atas metode pendaftaran kepemilikan.



Hak untuk mengalihkan atau memindahkantangankankepemilikan saham.



Hak untuk memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur.



Hak untuk ikut berpartisipasi dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2.



Hak untuk memilih anggota dewan komisaris dan direksi.



Hak untuk memperoleh pembagian laba (profit) perusahaan.

Perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham (the equitable treatment of shareholders) Kerangka yang dibangun dalam corporate governance haruslah menjamin perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Prinsip ini melarang adanya praktik perdagangan berdasarkan informasi orang dalam (insider trading) dan transaksi dengan diri sendiri (self dialing). Selain itu, prinsip ini mengharuskan anggota dewan komisaris

untuk

terbuka

ketika

menemukan

transaksi-transaksi

yang

mengandung benturan atau konflik kepentingan (conflict of interest).

SKRIPSI


SISKHA LATIFAH


20

3.

Peranan pemangku kepentingan berkaitan dengan perusahaan (the role of stakeholders) Kerangka yang dibangun dalam corporate governance harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak pemangku kepentingan dalam rangka menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan, serta kesinambungan usaha (going concern).

4.

Pengungkapan dan transparansi (disclosure and transparency) Kerangka yang dibangun dalam corporate governance harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan berkaitan dengan perusahaan. Informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga diharuskan meminta auditor eksternal (kantor akuntan publik) melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan.

5.

Tanggung jawab dewan komisaris atau direksi (the responsibilities of the board) Kerangka yang dibangun dalam corporate governance harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pengawasan yang efektif terhadap manajemen oleh dewan komisaris, dan pertanggungjawaban dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini juga memuat kewenangankewenangan serta kewajiban-kewajiban professional dewan komisaris kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Secara umum, terdapat lima prinsip dasar dari good corporate governance,

yaitu (KNKG, 2006) :

SKRIPSI


SISKHA LATIFAH


21

1. Transparency (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. 2. Accountability (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban

organ

perusahaan

sehingga pengelolaan

perusahaan

terlaksana secara efektif. 3. Responsibility (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. 4. Independency (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 5. Fairness (keseteraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

2.1.2.5 Tahapan dalam Corporate Governance Menurut Chinn dan Shaw dalam Kaihatu (2006: 3), pada umumnya perusahaan-perusahaan

yang

telah

berhasil

dalam

menerapkan

good

corporategovernance (GCG) menggunakan tahapan-tahapan berikut : 1.

SKRIPSI

Tahap Persiapan


SISKHA LATIFAH


22

Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama, yaitu:  Awareness building, merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting GCG dan komitmen bersama dalam penerapannya. Upaya ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Bentuk kegiatan dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok.  GCG assessment, merupakan upaya untuk mengukur atau memetakan kondisi perusahaan dalam penetapan GCG saat ini. Langkah ini diperlukan untuk memastikan titik awal level penerapan GCG dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat dalam mempersiapkan infrastruktur dan struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan GCG secara efektif. Dengan kata lain, GCG assessment dibutuhkan untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang yang memerlukan mendapatkan perhatian terlebih dahulu, kemudian memutuskan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mewujudkannya.  GCG manual building, berdasarkan hasil pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan upaya identifikasi prioritas penerapannya, penyusunan manual atau pedoman implementasi GCG dapat disusun. Penyusunan manual dapat dilakukan dengan bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Manual ini dapat dibedakan antara manual untuk organ-organ perusahaan dan manual untuk keseluruhan anggota perusahaan yang mencakup berbagai aspek, misalnya kebijakan GCG perusahaan, pedoman GCG bagi organ-organ

SKRIPSI


SISKHA LATIFAH


23

perusahaan, pedoman perilaku, audit committee charter, kebijakan disclosure dan transparansi, kebijakan dan kerangka manajemen resiko, serta roadmap implementasi. 2.

Tahap Implementasi Setelah perusahaan memiliki GCG manual, langkah selanjutnya adalah memulai implementasi di perusahaan. Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama, yaitu:  Sosialisasi, diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi GCG. Upaya sosialisasi perlu dilakukan dengan suatu tim khusus yang langsung berada di bawah pengawasan direktur utama atau salah satu direktur yang ditunjuk sebagai GCG champion di perusahaan.  Implementasi, yaitu kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman GCG yang ada dan berdasarkan roadmap yang telah disusun. Implementasi harus bersifat top down approach yang melibatkan dewan komisaris dan direksi perusahaan. Implementasi hendaknya menyangkut pula upaya manajemen perubahan (change management) guna mengawal proses perubahan yang ditimbulkan oleh implementasi GCG.  Internalisasi, yaitu tahap jangka panjang dalam implementasi. Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan GCG di dalam seluruh proses bisnis perusahaan kerja, dan berbagai peraturan perusahaan. Dengan upaya ini dapat dipastikan bahwa penerapan GCG bukan sekedar di permukaan atau

SKRIPSI


SISKHA LATIFAH


24

sekedar suatu kebutuhan yang bersifat superficial, tetapi benar-benar tercermin dalam seluruh aktifitas perusahaan. 3.

Tahap Evaluasi Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektifitas penerapan GCG telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan scoring atas praktik GCG yang ada. Evaluasi dalam bentuk assessment, audit atau scoring juga dapat dilakukan secara mandatory misalnya seperti yang diterapkan di lingkungan BUMN.Evaluasi dapat membantu perusahaan memetakan kembali kondisi dan situasi serta capaian perusahaan dalam implementasi GCG sehingga dapat mengupayakan perbaikan-perbaikan yang perlu berdasarkan rekomendasi yang diberikan.

2.1.2.6 Mekanisme Corporate Governance Menurut Bernhart dan Rosenstein (1998) dalam Siallagan & Mas’ud (2006) beberapa mekanisme (mekanisme corporate governance) seperti mekanisme internal misalnya struktur dan dewan komisaris, serta mekanisme eksternal misalnya pasar untuk kontrol perusahaan diharapkan dapat mengatasi masalah keagenan. Adapun variabel-variabel corporate governance adalah sebagai berikut : a.

Kepemilikan manajerial Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa untuk meminimalkan konflik keagenan

SKRIPSI

adalah

dengan

meningkatkan

kepemilikan


manajerial

dalam

SISKHA LATIFAH


25

perusahaan. Ross et al. (1999) dalam Siallagan dan Mas’ud (2006) menyatakan bahwa dengan kepemilikan manajerial dalam perusahaan, maka manajemen akan cenderung berusaha meningkatkan kinerjanya untuk kepentingan pemegang saham dan kepentingannya sendiri. b. Kepemilikan Institusional Melalui kepemilikan institusional, efektifitas pengelolaan sumber daya perusahaan oleh manajemen dapat diketahui dari informasi yang dihasilkan melalui reaksi pasar atas pengumuman laba. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat aktualisasi sesuai dengan kepentingan pihak manajemen (Boediono, 2005). Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan.Cai et al (2001) dalam Faisal (2004) menyatakan bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen.Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan. Cornet et al (2006) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyimpulkan bahwa tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku opportunistic.

SKRIPSI


SISKHA LATIFAH


26

c.

Dewan Komisaris Independen Menurut Egon Zehnder (2000:12), Dewan Komisaris (merupakan inti dari Corporate Governance) yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Secara teori dan praktik, tugas utama dari dewan komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap manajemen untuk memastikan bahwa mereka melakukan segala aktifitas dengan kemampuan terbaiknya bagi kepentingan perusahaan, serta menggagalkan keputusan yang tidak menguntungkan. Bentuk Dewan Komisaris tergantung pada sistem hukum yang dianut. Terdapat dua sistem yang berbeda, yaitu Anglo Saxon dan Kontinental Eropa (FCGI, 2001). Dalam sistem hukum Anglo Saxon, sistem yang dianut adalah sistem satu tingkat atau one tier system. Pada sistem satu tingkat, perusahaan mempunyai satu dewan direksi yang merupakan kombinasi antara manajer atau pengurus senior (direktur eksekutif) dan direktur independen yang bekerja dengan prinsip paruh waktu (non-direktur eksekutif). Sistem hukum Kontinental Eropa menganut sistem dua tingkat atau two tier system. Pada sistem dua tingkat, perusahaan mempunyai dua badan terpisah, yaitu dewan pengawas (dewan komisaris) dan dewan manajemen (dewan direksi). Dewan direksi bertugas mengelola dan mewakili perusahaan sesuai dengan pengawasan dewan komisaris.

SKRIPSI


SISKHA LATIFAH


27

Terdapat tiga elemen penting yang akan mempengaruhi tingkat efektivitas dewan komisaris yaitu independensi, kompetensi, dan komitmen. Praktik corporate governance mengharuskan adanya dewan komisaris independen dalam perusahaan yang diharapkan mampu mendorong dan menciptakan iklim yang lebih independen, objektif, dan menempatkan kesetaraan sebagai prinsip utama dalam memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan stakeholder lainnya. Menurut peraturan no.I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek bersifat Ekuitas di Bursa, jumlah komisaris independen minimal 30% dari keseluruhan dewan komisaris. Dalam rangka penerapan good corporate governance, perusahaan wajib memiliki dewan komisaris independen yang jumlahnya proporsional dan sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali. Komposisi dewan komisaris independen merupakan salah satu karakteristik dewan yang berhubungan dengan informasi laba. Melalui perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas (Boediono, 2005). Di Indonesia saat ini, keberadaan dewan komisaris independen sudah diatur dalam Code of Corporate Governance (KNKG). Setidaknya 20% dari anggota dewan komisaris harus merupakan komisaris independen dalam rangka meningkatkan efektivitas dan transparansi atas pertimbangan-pertimbangan komisaris. Dewan komisaris

SKRIPSI


SISKHA LATIFAH


28

independen harus independen dari direksi dan pemegang saham pengendali dan tidak mempunyai kepentingan yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk menjalankan kewajiban secara adil atas nama perusahaan. d. Komite Audit Berdasarkan surat keputusan Ketua BAPEPAM KEP 41/PM/2003, SK Dir. BEJ Nomor 315/BEJ/06-2000, Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/Tahun 2000, dan Undang-undang BUMN Nomor 19/2003, pembentukan komite audit merupakan suatu keharusan. Berdasarkan Surat Edaran BEJ.SE-008/BEJ/122001, keanggotaan komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit. Anggota komite audit yang berasal dari komisaris hanya sebanyak satu orang, anggota komite yang berasal dari komisaris tersebut merupakan komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua komite audit. Anggota lain yang bukan merupakan komisaris independen harus berasal dari pihak eksternal yang independen (Nasution & Setiawan, 2007). Komite audit harus bebas dari pengaruh direksi, eksternal auditor, sehingga komite audit hanya bertanggungjawab kepada dewan komisaris. Komite audit memiliki tanggung jawab yang besar dalam menyiapkan audit, melakukan ratifikasi terhadap sistem pengendalian internal dan memecahkan perselisihan dalam peraturan akuntansi (George, 2003). Komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian.

SKRIPSI


SISKHA LATIFAH


29

2.1.3

Pengertian Kinerja Kinerja menurut Indra dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Sektor Publik

(2001: 329) yaitu : Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja sebagai prestasi kerja, pencapaian kerja atau unjuk kerja atau penampilan kerja dalam mewujudkan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Menurut Mulyadi dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Manajemen (2001: 415), definisi penilaian kinerja yaitu: “Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodic efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan criteria yang telah ditetapkan sebelumnya.” Tujuan pokok penilaian kinerja menurut Mulyadi (2001: 416) adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran. Secara umum, tujuan perusahaan untuk mengadakan evaluasi kinerja adalah :

SKRIPSI


SISKHA LATIFAH


30

1. Menetapkan kontribusi masing-masing divisi atas perusahaan secara keseluruhan maupun atas kontribusi dari masing-masing sub divisi, misalnya jenis produk, daerah pemasaran, golongan pelanggan dari suatu divisi (evaluasi ekonomis maupun evaluasi segmen). 2. Memberikan dasar untuk mengevaluasi kualitas kinerja masing-masing manajer divisi maupun kantor cabang (evaluasi manajerial). 3. Memutuskan para manajer divisi maupun kantor cabang, sehingga sesuai dengan tujuan pokok perusahaan (evaluasi operasi). Secara formal, produk akhir dari hasil pengukuran kinerja diwujudkan dalam suatu laporan yang disebut laporan kinerja. Menurut Mulyadi (2002: 416), penilaian kinerja mempunyai manfaat bagi manajemen yaitu: 1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimal. 2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, seperti promosi, transfer, dan pemberhentian. 3. Mengidentifikasi kebutuhan peralatan dan pengembangan karyawan dan menyediakan criteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan. 4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka. 5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penganggaran. Terkait dengan pengukurannya, kinerja perusahaan dikelompokkan menjadi dua, yaitu kinerjan non keuangan (non financial performance measurement) dan

SKRIPSI


SISKHA LATIFAH


31

pengukuran kinerja keuangan (financial performance measurement). Kinerja non keuangan atau kinerja operasional merupakan kinerja yang berkaitan dengan pelaksanaan aktifitas perusahaan seperti ukuran pangsa pasar, produk baru, kualitas produk, efektivitas pemasaran, dan ukuran-ukuran lain yang merupakan bagian dari operasional manajemen. Sedangkan kinerja keuangan mencakup semua hal yang terkait dengan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu yang meliputi aspek penghimpunan dana dan penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator modal, likuiditas, dan profitabilitas (Jumingan, 2006: 239).

2.1.4

Kinerja Keuangan Kinerja keuangan adalah suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu

perusahaan yang dianalisis melalui alat-alat analisis keuangan sehingga dapat digunakan untuk mengetahui baik dan buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang kemudian dapat menggambarkan prestasi kerja suatu perusahaan dalam periode tertentu. Kinerja keuangan dapat digunakan sebagai alat agar sumber daya dapat digunakan secara optimal sehingga perusahaan dapat memperoleh hasil yang optimal. Kinerja keuangan merupakan salah satu alat ukur yang digunakan oleh para pemakai laporan keuangan dalam mengukur atau menentukan sejauh mana kualitas perusahaan. Kinerja suatu perusahaan dapat dilihat melalui laporan keuangan perusahaan tersebut. Dari laporan keuangan tersebut, dapat diketahui keadaan keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan selama periode tertentu.

SKRIPSI


SISKHA LATIFAH


32

Standar Akuntansi Keuangan (2007: 18) mengartikan kinerja perusahaan sebagai penghasilan bersih (laba) seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan investasi (return on investment) atau penghasilan per saham (earnings per share). Menurut Tampubolon (2005: 20) kinerja keuangan adalah pengukuran kinerja perusahaan yang ditimbulkan sebagai akibat dari proses pengambilan keputusan manajemen karena menyangkut pemanfaatan modal, efisiensi dan rentabilitas dari kegiatan perusahaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja merupaka indikator dari baik buruknya suatu usaha pihak manajemen mengambil keputusan demi mewujudkan tujuan perusahaan. Dan penilaian kinerja keuangan digunakan oleh pihak manajemen sebagai usaha untuk memenuhi tanggung jawab mereka kepada pihak principal serta usaha untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan sehingga dapat mencapai suatu keberhasilan dan prestasi. Terdapat beberapa manfaat dalam melakukan penilaian kinerja keuangan, yaitu: a.

Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya.

b.

Selain digunakan untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan, maka pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan.

c.

Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.

SKRIPSI


SISKHA LATIFAH


33

d.

Member petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya.

e.

Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Dalam menilai kinerja keuangan perusahaan, dapat digunakan suatu ukuran

atau tolok ukur tertentu. Ukuran yang dapat digunakan adalah rasio atau indeks yang menghubungkan dua data keuangan. Adapun jenis perbandingan dalam analisis rasio keuangan meliputi dua bentuk (Tyastuti, 2009) yaitu : 1. Pendekatan Lintas Seksi (Cross Sectional Approach). Yaitu cara mengevaluasi dengan jalan membandingkan rasio-rasio antar perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya yang sejenis pada saat bersamaan. Dengan cara ini dapat diketahui apakah perusahaan yang bersangkutan berada di atas, berada pada ratarata, atau berada dibawah rata-rata industri. 2. Pendekatan Runtut Waktu (Time Series Analysis). Yaitu cara mengevaluasi dengan jalan membandingkan rasio-rasio financial perusahaan dari suatu periode ke periode lainnya. Dengan membandingkan antara rasio-rasio yang dicapai saat ini dengan rasio-rasio di masa lalu yang dapat memperlihatkan apakah perusahaan mengalami kemajuan atau kemunduran. Perkembangan perusahaan terlihat pada kecendrungan (trend) dari tahun ke tahunnya, dan dengan melihat perkembangan ini perusahaan akan dapat membuat rencana untuk masa depannya.

SKRIPSI


SISKHA LATIFAH


34

Menurut Sukamulja (2004), salah satu rasio yang dinilai bisa memberikan informasi paling baik adalah Tobin’s Q, karena rasio ini bisa menjelaskan berbagai fenomena dalam kegiatan perusahaan. Seperti misalnya terjadinya perbedaan crosssectional dalam pengambilan keputusan investasi serta hubungan antara kepemilikan saham manajemen dan nilai perusahaan (Onwioduokit, 2002). Tobin’s Q memasukkan semua unsur hutang dan modal saham perusahaan, tidak hanya unsur saham biasa. Brealey dan Myers (2000) dalam Sukamulja (2004) menyebutkan bahwa perusahaan dengan Tobin’s Q yang tinggi biasanya memiliki brand image perusahaan yang sangat kuat. Perusahaan sebagai entitas ekonomi tidak hanya menggunakan ekuitas dalam mendanai kegiatan operasionalnya, namun juga dari sumber lain seperti hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, penilaian yang dibutuhkan perusahaan tidak hanya dari investor saja, namun juga dari kreditur. Semakin besar pinjaman yang diberikan oleh kreditur, menunjukan bahwa semakin tinggi kepercayaan yang diberikan. Hal ini menunjukan perusahaan memiliki kinerja keuangan yang lebih besar. Penelitian tentang kinerja keuangan sebagaimana yang diuraikan di atas pernah dilakukan oleh Soetantjo (2009) yang menyebutkan bahwa mekanisme corporate governance berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan, dimana kinerja keuangan diproksikan dengan Tobin’s Q. Faktor penentu dari perhitungan kinerja keuangan dengan Tobin’s Q adalah variabel nilai ekuitas pasar, nilai buku dari total utang dan nilai buku dari total ekuitas dimana variabel-variabel

SKRIPSI


SISKHA LATIFAH


35

tersebut cukup signifikan dalam menghitung kinerja keuangan. Rumus yang digunakan untuk mengukur Tobin’s Q adalah sebagai berikut :

ܶ‫ܾ݊݅݋‬′ ‫= ܳݏ‬ 2.1.5

(ா௤௨௜௧௬ ெ ௔௥௞௘௧௏௔௟௨௘ା஽௘௕௧) (ா௤௨௜௧௬ ஻௢௢௞ ௏௔௟௨௘ା஽௘௕௧)

Hubungan Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Keuangan Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen

perusahaan yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen. Ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah keagenan yang timbul dalam pengelolaan perusahaan (Soebiantoro dan Sujoko, 2007). Dengan meningkatnya kepemilikan manajerial, akan berimplikasi pada kinerja manajemen yang akan meningkat. Hal ini dikarenakan semakin besar proporsi kepemilikan saham pada perusahaan maka manajemen cenderung berusaha untuk lebih giat terkait kepentingan pemegang saham yang tidak lain adalah pihak manajemen tersebut. Kepemilikan manajerial akan membantu dalam meminimalisir konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham karena manajer secara langsung ikut merasakan manfaat dari keputusan yang diambil serta menanggung kerugian akibat dari kesalahan pengambilan keputusan. Pemahaman mengenai kepemilikan manajerial sangat penting karena berkaitan dengan pengendalian operasional perusahaan dimana dalam hal ini salah satunya adalah terkait dengan motivasi manajer perusahaan. Antara manajer yang merupakan pemegang saham dengan manajer yang bukan pemegang saham memiliki

SKRIPSI


SISKHA LATIFAH


36

motivasi yang berbeda sehingga akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda. Ini sesuai dengan criteria pengelolaan perusahaan yakni: (a) perusahaan dipimpin oleh manajer dan pemilik (owner manager); (b) perusahaan dipimpin oleh manajer non pemilik (non owner manager). Secara teoritis ketika kepemilikan manjerial rendah, maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan meningkat. Kemudian Kusuma (2005) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dengan hubungan negatif. Artinya bahwa dengan bertambahnya kepemilikan saham oleh manajer, maka akan menurunkan kinerja perusahaan. Dalam hal ini rumusan hipotesis yang diajukan sebagai berikut: Hଵୟ

: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan

2.1.6

Hubungan Kepemilikan Institusional dan Kinerja Keuangan Kepemilikan institusional adalah persentase saham yang dimiliki oleh suatu

institusi atau perusahaan. Keberadaan institusi dalam kepemilikan perusahaan memiliki arti penting dalam memonitor manajemen terkait pengelolaan perusahaan. Dengan kepemilikan institusional yang tinggi akan mempengaruhi jalannya perusahaan karena terdapat usaha pengawasan yang lebih besar oleh investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik dan meminimalisir tingkat penyelewengan yang mungkin dilakukan oleh manajer.

SKRIPSI


SISKHA LATIFAH


37

Tingginya porsi kepemilikan institusional merupakan salah satu cirri-ciri struktur kepemilikan yang terkonsentrasi (Claessens dkk., 2000). Dengan kepemilikannya, investor institusional tidak mudah untuk melikuidasi sahamnya meskipun terjadi penurunan laba karena lebih mementingkan kinerja jangka panjang sehingga bisa meminimalisir tindakan manajemen laba dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, kepemilikan institusional bisa menjadi kendala bagi perilaku opportunistic manajemen. Selain itu, institusi dengan kepemilikan saham yang relatif besar dalam perusahaan mungkin akan mempercepat manajemen untuk menyajikan pengungkapan secara sukarela. Hal ini terjadi karena investor institusional secara aktif dapat melakukan monitoring dan bahkan mempengaruhi tindakan manajemen sehingga mendorong para manajer untuk lebih fokus terhadap kinerja perusahaan tanpa memanfaatkan satu keuntungan yang bisa merugikan perusahaan. Monitoring lebih mudah dilakukan oleh investor institusional karena merupakan investor yang berpengalaman (shopisticated investor) dan memiliki informasi yang banyak tentang perusahaan (informed investors). Menurut penelitian Sam’ani (2008) diperoleh kesimpulan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Artinya, semakin tinggi tingkat kepemilikan saham oleh institusi, maka semakin rendah kinerja pada laporan keuangan. Ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2005) dan Wulandari (2006) dimana kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa pemilik mayoritas institusi ikut

SKRIPSI


SISKHA LATIFAH


38

dalam pengendalian perusahaan sehingga cenderung bertindak untuk kepentingan sendiri dan pada akhirnya akan membuat ketidakseimbangan dalam penentuan arah kebijakan perusahaan. Dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut : Hଵୠ

: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan

2.1.7

Hubungan Komposisi Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan Dewan komisaris merupakan unsur tertinggi dari sistem pengelolaan internal

perusahaan yang memiliki peranan terhadap aktivitas pengawasan termasuk pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris dipengaruhi oleh jumlah atau ukuran dewan komisaris. Dewan komisaris yang berukuran kecil akan lebih efektif dalam melakukan tindakan pengawasan dibandingkan dengan dewan komisaris berukuran besar. Ukuran dewan komisaris yang besar dianggap kurang efektif dalam menjalankan funsinya karena sulit dalam komunikasi, koordinasi, serta pembuatan keputusan (Ujiyhanto dan Pramuka, 2007). Fungsi dewan komisaris lebih ditekankan pada monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Peran ini diharapkan dapat meminimalisir permasalahan agensi antara dewan direksi dan pemegang saham. Dengan demikian, dewan komisaris seharusnya dapat mengawasi kinerja dewan direksi agar sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Dewan komisaris memegang peranan penting dalam mengarahkan

SKRIPSI


SISKHA LATIFAH


39

strategi dan mengawasi jalnnya perusahaan dengan memastikan bahwa pihak manajemen benar-benar meningkatkan kinerja perusahaan sebagai bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan. Komposisi dewan komisaris turut berpengaruh dalam fungsi pengawasan dimana dalam dewan komisaris harus terdapat komisaris independen. Tujuannya adalah untuk menjaga independensi kinerja dewan komisaris agar tidak terpengaruh oleh kepentingan pihak-pihak tertentu serta menumbuhkan sikap kritis dalam mewakili hak-hak pemilik saham perusahaan. Pengaruh komposisi dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan memiliki hasil yang beragam. Yermack (1996) serta Sam’ani (2008) memberikan salah satu pendapat yakni makin banyaknya anggota dewan komisaris dapat berakibat pada makin buruknya kinerja perusahaan. Hal tersebut dikarenakan makin banyaknya anggota dewan komisaris maka akan mengalami kesulitan dalam menjalankan perannya seperti kesulitan dalam komunikasi dan koordinasi kerja masing-masing anggota dewan, kesulitan dalam pengawasan dan pengendalian manajemen, serta kesulitan dalam pengambilan keputusan bagi perusahaan. Sedangkan Beiner dkk. (2003) dan Wulandari (2006) menemukan bahwa tidak ada pengaruh komposisi dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan. Hasil tersebut menunjukan bahwa masih banyak pemegang saham yang merangkap jabatan sebagai dewan komisaris. Dalam penelitian ini rumusan hipotesis yang diajukan sebagai berikut : Hଵୡ

SKRIPSI

: Komposisi dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan


SISKHA LATIFAH


40

2.1.8

Hubungan Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan Komite audit merupakan organ tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaan

prinsip corporate governance. Komite audit ini dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan pemeriksaan yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan serta melaksanakan tugas penting berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan. Komite audit memiliki kewenangan dan fasilitas untuk mengakses data perusahaan. Anggota komite audit dituntut untuk bertindak secara independen karena komite ini merupakan pihak yang menjembatani antara funsi pengawasan dewan komisaris dengan internal auditor (Surya dan Yustiavandana, 2006: 145) Kewenangan komite audit dibatasi oleh fungsi mereka sebagai alat bantu dewan komisaris, sehingga tidak memiliki otoritas eksekusi apapun dan hanya sebatas rekomendasi kepada dewan komisaris, kecuali untuk hal spesifik yang telah memperoleh hak kuasa eksplisit dari dewan komisaris, misalnya mengevaluasi dan menentukan komposisi auditor eksternal dan memimpin suatu investigasi khusus. Peran dan tanggung jawab komite audit akan dituangkan dalam charter komite audit yang secara umum dikelompokkan menjadi tiga, yaitu financial reporting, corporate governance, dan risk and control management (Sutedi, 2011: 161) Fungsi komite audit dalam melakukan pengawasan terhadap proses penyusunan laporan keuangan belum berjalan dengan efektif. Klien (dalam Sam’ani, 2008) memberikan bukti secara empiris bahwa perusahaan yang membentuk komite audit independen melaporkan laba dengan kandungan akrual diskresioner yang lebih

SKRIPSI


SISKHA LATIFAH


41

kecil dibandingkan dengan perusahaan yang tidak membentuk komite audit. Kandungan discretionary accruals tersebut berkaitan dengan kualitas laba perusahaan. Sedangkan Efendi (2005) menyimpulkan adanya peranan komite audit dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam penelitian ini rumusan hipotesis yang diajukan sebagai berikut: Hଵୢ

: Komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan

2.2 Penelitian Sebelumnya Beberapa penelitian yang berhubungan dengan corporate governance dan kinerja keuangan telah dilakukan beberapa kali sebelumnya, antara lain : 1.

Kusuma (2005) meneliti pengaruh corporate covernance terhadap kinerja perusahaan.

Variabel

independen

yang

digunakan

adalah

kepemilikan

institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit. Sedangkan variabel dependen yaitu kinerja perusahaan dengan variabel control berupa laverage dan pertumbuhan. Hasilnya menunjukan bahwa komite audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan sedangkan struktur kepemilikan tidak. Namun secara simultan mekanisme corporate governance berpengaruh pada kinerja perusahaan. Persamaan penelitian Kusuma dengan penelitian ini adalah penggunaan variabel kepemilikan institusional dan manajerial serta komite audit dalam melihat pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan. Perbedaannya adalah Kusuma menggunakan return on investment (ROI) sebagai tingkat ukuran kinerja

SKRIPSI


SISKHA LATIFAH


42

perusahaan, dalam penelitian ini peneliti menggunakan Tobin’s Q sebagai tingkat pengukurannya. Periode penelitian yaitu 2009-2011 (Kusuma menggunakan periode 2000-2002), objek penelitian ini perusahaan jasa transportasi (Kusuma meggunakan perusahaan manufaktur) serta penelitian ini tidak menggunakan variabel kontrol. Selain itu dalam penelitian ini terdapat penambahan variabel bebas yaitu komposisi dewan komisaris. 2.

Sam’ani (2008) meneliti pengaruh corporate governance dan leverage terhadap kinerja keuangan. Variabel independen yang digunakan mekanisme corporate governance dan rasio leverage perusahaan serta kinerja keuangan perusahaan sebagai variabel dependen. Hasilnya adalah kepemilikan institusional, aktifitas dewan komisaris, ukuran dewan direksi, komite audit, dan leverage secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja. Hanya komisaris independen yang tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Persamaan dengan penelitian Sam’ani dengan penelitian ini adalah penggunaan variabel kepemilikan institusional, komite audit, komisaris independen dalam kaitannya dengan kinerja perusahaan. Sedangkan perbedaannya periode penelitian yaitu 2009-2011 (Sam’ani menggunakan periode penelitian 20042007), objek penelitian adalah perusahaan

jasa transportasi (Sam’ani

menggunakan objek penelitian perusahaan perbankan), dan ukuran kinerja keuangan yang digunakan adalah Tobin’s Q (Sam’ani menggunakan cash flow return on assets). Selain itu penelitian ini menambahkan variabel kepemilikan manajerial, namun tidak menggunakan variabel leverage.

SKRIPSI


SISKHA LATIFAH


43

3.

Wulandari (2006) meneliti pengaruh corporate governance terhadap kinerja perusahaan. Variabel independen yang digunakan adalah ukuran dewan direksi, proporsi dewan komisaris independen, debt to equity, dan kepemilikan institusional. Variabel dependen yang digunakan adalah Tobins Q. Hasilnya adalah hanya debt to equity yang berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan ukuran dewan direksi, proporsi dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Persamaan penelitian Wulandari dengan penelitian ini adalah penggunaan variabel independen komposisi dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional, dan penggunaan variabel dependen Tobin’s Q sebagai proksi dari kinerja keuangan. Sedangkan perbedaannya adalah periode penelitian yaitu 2009-2011 (Wulandari menggunakan periode 2000-2002), objek penelitian adalah perusahaan jasa transportasi (Wulandari menggunakan objek penelitian semua perusahaan terbuka). Selain itu dalam penelitian ini menambahkan variabel kepemilikan manajerial dan komite audit.

4.

Soetantjo (2009) meneliti pengaruh corporate governance terhadap kinerja perusahaan. Variabel independen yang digunakan adalah dewan komisaris, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Sedangkan variabel dependen berupa kinerja keuangan dan kinerja pasar perusahaan. Hasilnya adalah secara simultan, mekanisme corporate governance berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan dan pasar. Sedangkan secara parsial, hanya dewan komisaris yang berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan.

SKRIPSI


SISKHA LATIFAH


44

Persamaan penelitian Soetantjo dengan penelitian ini adalah penggunaan variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan dewan komisaris. Dan pada pengukuran kinerja keuangan sama-sama menggunakan Tobin’s Q. Sedangkan perbedaannya adalah periode penelitian yaitu 2009-2011 (Soetantjo menggunakan periode 2005-2007), objek penelitian yakni perusahaan jasa transportasi (Soetantjo menggunakan perusahaan dalam daftar indeks LQ 45).

2.3 Hipotesis dan Model Analisis 2.3.1

Hipotesis Menurut Cooper dan Emory (1996:42), hipotesis adalah proposisi yang

dirumuskan dengan maksud untuk diuji secara empiris. Jadi hipotesis merupakan hubungan antara beberapa variabel yang masih bersifat sementara atau dugaan. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif sehingga dalam penelitian ini terdapat hipotesis yang dibuat untuk diuji kebenarannya. Hipotesis penelitian yang disusun adalah sebagai berikut: Corporate governance, yakni kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan keberadaan komite audit secara simultan maupun parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan.

2.3.2

Model Analisis Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh corporate governance

terhadap kinerja keuangan pada perusahaan jasa transportasi go public yang terdaftar

SKRIPSI


SISKHA LATIFAH


45

di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2011. Beberapa penelitian terdahulu telah mengungkap adanya pengaruh tersebut. Penelitian ini hendak memberikan bukti yang mempertegas pengaruh tersebut dengan populasi obyek penelitian yang lebih luas dan dengan menggunakan model perhitungan yang berbeda. Model persamaan dalam penelitian ini berfokus pada Tobin’s Q sebagai proksi dari kinerja keuangan, yang merupakan variabel terikat. Data yang digunakan adalah rata-rata dari tahun 2009 sampai dengan 2011 dengan menentukan value dari variabel-variabel bebas yaitu kepemilikan manajerial (X₁), kepemilikan institusional (X₂), komposisi dewan komisaris (X₃), dan keberadaan komite audit (X₄) yang mempengaruhi return on equity (Y). Dalam penelitian ini model yang akan diuji sebagai berikut: Model 1, untuk mengukur pengaruh corporate governance terhadap kinerja keuangan.

Keterangan:

Y= α଴ + βଵXଵ + βଶX ଶ + βଷXଷ + βସXସ + ε

Y

: Tobin’s Q sebagai proksi dari kinerja keuangan

α଴

: Konstanta

β

: Koefisien Regresi dari masing-masing variabel

Xଵ

: Kepemilikan manajerial

Xଷ

: Komposisi dewan komisaris independen

Xଶ

SKRIPSI

: Kepemilikan institusional


SISKHA LATIFAH


46

Xସ

: Keberadaan komite audit

ε

: Koefisien error

2.4

Kerangka Berpikir Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Kepemilikan Manajerial (H₁a)

Kepemilikan Institusional (H₁b) Kinerja Keuangan Komposisi Dewan Komisaris (H₁c)

(Tobin’s Q)

Komite Audit (H₁d)

SKRIPSI


SISKHA LATIFAH


Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti Kusuma (2005)

Sam'ani (2008)

Judul Penelitian "Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan"

"Pengaruh Good Corporate Governance dan Laverage Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2004-2007"

Wulandari (2006)

"Pengaruh Indikator Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Publik di Indonesia"

Soetantjo (2009)

"Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan (Perusahaan dengan indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia)"

SKRIPSI

Variabel

Hasil Penelitian

Bebas : Corporate Governance Komite audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (kepemilikan manajerial, ke- sedangkan struktur kepemilikan tidak. Namun secara pemilikan institusional & simultan mekanisme corporate governance berpengaruh & Komite Audit pada kinerja perusahaan. Terikat : Kinerja Perusahaan Bebas : Corporate Governance Kepemilikan institusional, aktifitas dewan komisaris, ukuran (kepemilikan institusional, dewan dewan direksi, komite audit, dan leverage secara parsial komisaris, dewan direksi, komite berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja. Hanya komiaudit) & Leverage saris independen yang tidak berpengaruh signifikan terhadap Terikat : Kinerja Keuangan kinerja. Bebas : Corporate Governance Hanya debt to equity yang berpengaruh secara signifikan ter(dewan direksi, dewan komisa- hadap kinerja keuangan. Sedangkan ukuran dewan direksi, ris independen, debt to equity , proporsi dewan komisaris independen & kepemilikan institu& kepemilikan institusional) sional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja dewan komisaris) keuangan. Terikat : Tobins Q Bebas : Corporate Governance Secara simultan, mekanisme corporate governance berpe(dewan komisaris, kepemilikan ngaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan & pasar. manajerial & kepemilikan Sedangkan secara parsial, hanya dewan komisaris yang berinstitusional) pengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan. Terikat : Kinerja Keuangan & Kinerja Pasar Perusahaan

47 ANALISIS PENGARUH CORPORATE ...

SISKHA LATIFAH

pemegang saham) dengan

Recommend Documents