1
PEMECAHAN TANAH PERTANIAN DIBAWAH BATAS MINIMUM MELALUI JUAL BELI DIKAITKAN DENGAN PENERAPAN LANDREFORM DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TESIS
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Dalam Program Studi Kenotariatan Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Oleh
SAHRIAL AZHAR SIREGAR 097011002/M.Kn
SEKOLAH PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2013
Universitas Sumatera Utara
2
Universitas Sumatera Utara
3
Telah diuji pada Tanggal : 11 September 2013
PANITIA PENGUJI TESIS Ketua
: Prof.Dr.Muhammad Yamin, SH, MS, CN
Anggota
: 1. Notaris Syafnil Gani, SH, M.Hum 2. Chairani Bustami, SH, SpN, MKn 3. Notaris Dr. Syahril Sofyan, SH, MKn 4. Dr. Dedi Harianto, SH, MHum
Universitas Sumatera Utara
i
ABSTRAK Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Terjadinya ketimpangan dalam masyarakat atas penguasaan, penggunaan dan pemilikan tanah khususnya tanah pertanian sangatlah bertentangan dengan nilai-nilai sosial dalam kehidupan masyarakat, kerena bagaimana mungkin seorang petani bisa sejahtera jika tidak mempunyai tanah pertanian. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengatur tentang pemanfaatan, pemilikan dan penguasaan tanah pertanian, khususnya dalam pasal 17. Pengaturan ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah: Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya pemecahan tanah pertanian di bawah batas minimum melalui jual beli di Kabupaten Padang Lawas Utara, Bagaimana akibat hukum atas terjadinya pemecahan tanah pertanian dibawah batas minimum melalui jual beli dikaitkan dengan penerapan landreform di Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Bagaimana upaya-upaya yang mempengaruhi penegakan hukum tentang larangan pemecahan tanah pertanian dibawah batas minimum melalui jual beli dikaitkan dengan penerapan landreform di Kabupaten Padang Lawas Utara. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, serta melihat kenyataan yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat tentang pemecahan tanah pertanian dibawah batas minimum melalui jual beli dikaitkan dengan penerapan landreform. Terjadinya pemecahan tanah pertanian di bawah batas minimum melalui jual beli di Kabupaten Padang Lawas Utara adalah karena keterpaksaan terhadap masyarakat atas kepentingan-kepentingan yang mendesak untuk kelangsungan hidup mereka sendiri, seperti untuk biaya berobat, biaya pendidikan, membayar hutang, modal usaha, dan lain sebagainya, dan kemudian sisa tanah yang tidak dijual masih bisa diolah lagi untuk anak cucu mereka. Sebagai akibat hukum atas terjadinya pemecahan tanah pertanian dibawah batas minimum adalah akan dipidana dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan / atau denda sebanyak Rp 10.000,00, sesuai dengan pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960. Adapun upaya-upaya yang mempengaruhi penegakan hukum tentang larangan pemecahan ini adalah perlunya ditinjau kembali undang-undang tersebut, dimana batas minimum 2 hektar untuk saat sekarang ini sudah sulit untuk diterapkan mengingat kondisi lahan yang tersedia dibandingkan dengan jumlah penduduk sekarang ini, selanjutnya kesadaran hukum yang ada pada masyarakat sangatlah mempengaruhi tercapainya penegakan hukum khususnya tentang larangan pemecahan tanah pertanian dibawah batas minimum melalui jual beli di Kabupaten Padang Lawas Utara.
Kata Kunci: Batas Minimum, Pemecahan, Tanah Pertanian.
Universitas Sumatera Utara
ii
ABSTRACT Land is the bounty of God which is very important in human life. Social imbalance, due to the control, utility, and ownership of land, particularly agricultural land is very contrary to the social values in the social life because a farmer will never be prosperous if he does not have any agricultural land. The Agrarian Law (UUPA), especially Article 17, regulates the use, ownership, and control over agricultural land. This regulation was clarified by Law No. 56/1960 on the Provision on the Area of agricultural Land. The problems discussed in the research were as follows: how about the factors which cause the incident of the division of agricultural land below minimum limit through buying and selling in Padang Lawas Utara District, how about legal consequence of the division of agricultural land below maximum limit through buying and selling related to the application of land-reform in Padang Lawas Utara District, and how about the attempts which influenced law enforcement about the prohibition of dividing agricultural land below minimum limit through buying and selling related to the application of land-reform in Padang Lawas Utara District. The research was conducted by using judicial empirical approach; that is, a research which is referred to legal provisions, laws, and regulations and the reality found in the society about the division of agricultural land below maximum limit through buying and selling related to the application of land-reform. The incident of the division of agricultural land below the maximum limit through buying and selling in Padang Lawas District was because people had to do it urgently for the continuity of their lives, such for medication cost, education cost, paying off debt, business capital, and so on, and the remainder of the land can be used for their descendants. The legal consequence of the incident of dividing agricultural land below the minimum limit is that the perpetrator will be sentenced to maximum imprisonment of three months and/or will be fined ten thousand rupiahs as it is stipulated in Article 9, paragraph 2 of Law No. 56/1960. Some attempts which influence legal enforcement about the prohibition of this division are the need for the law to reviewed, where the maximum limit of two hectares is difficult to be applied today since the area of the land is not balanced with the number of people and people’s legal awareness highly influences the achievement of legal enforcement, particularly about the prohibition of the division of agricultural land below maximum limit through buying and selling in Padang Lawas District. Keywords: maximum Limit, Division, Agricultural Land
Universitas Sumatera Utara
iii
KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan, dan shalawat beserta salam kehadirat nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang sekarang ini yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Tesis ini dengan judul “ Pemecahan Tanah Pertanian di bawah
Batas Minimum Melalui Jual Beli Dikaitkan dengan Penerapan Landreform di Kabupaten Padang Lawas Utara”. Penyusunan Tesis ini bertujuan untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan terlebih karena keterbatasan kemampuan, baik dari segi penyajian teknik penulisan maupun materi. Penulisan tesis ini tidaklah mungkin akan menjadi sebuah karya ilmiah tanpa adanya bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah ikut serta baik langsung maupun tidak langsung dalam usaha menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada: 1. Bapak Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, MSc(CTM), SpA(K), selaku Rektor Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Prof. Dr. Runtung, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat
Universitas Sumatera Utara
iv
menjadi mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH., MS., CN., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan serta waktu dalam penelitian Tesis ini. 4. Bapak Notaris Syafnil Gani, SH.,M.Hum., selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan serta waktu dalam penulisan Tesis ini. 5. Ibu Chairani Bustami, SH., SpN., M.Kn., selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan serta waktu dalam penulisan Tesis ini. 6. Bapak Notaris, Dr. Syahril Sofyan, SH.,M.Kn., selaku Anggota Komisi Penguji dalam penelitian ini. 7. Bapak Dr. Dedi Harianto, SH., M.Hum., selaku Anggota Komisi Penguji dalam penelitian ini. 8. Seluruh Staff Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang telah memberikan ilmu kepada Penulis selama menuntut ilmu pengetahuan di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 9. Seluruh Staf Pegawai Adiministrasi Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 10. Seluruh keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima
Universitas Sumatera Utara
v
kasih atas doa dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 11. Kepada rekan-rekan seperjuangan stambuk 2009 Group C dan seluruh rekanrekan lainnya di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya selama ini. Secara khusus, penulis menghaturkan sembah sujud dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua Ayahanda H. Mukhtar Siregar dan Ibunda Hj. Derlan Harahap, yang telah membesarkan penulis dan memberikan kasih sayang yang tak terhingga serta telah memberikan doa restunya sehingga penulis dapat melanjutkan dan meyelesaikan pendidikan di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Ucapan terima kasih penulis persembahkan kepada Kakanda tersayang Hj. Hasna Eriani Siregar, Syafrida Wati Siregar, Hotmarito Siregar, S.Ag, H. Sunggul Lelo Siregar, S.PdI., dan Nurliana Siregar, Amd, dan juga kedua Adinda tercinta Rosmina Syafitri Siregar, S.PdI., dan Irham Ahmad Siregar, yang selama ini selalu memberi semangat dan motifasi kepada penulis hingga selesainya penulisan Tesis ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh teman-teman yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu dan juga yang telah memberikan banyak motifasi kepada penulis sampai penulisan tesis ini dapat diselesaikan.
Universitas Sumatera Utara
vi
Akhirnya tidak lupa penulis mohon maaf atas segala kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Penulis hanya bisa mendoakan agar semua pihak yang telah membantu selama ini dilipatgandakan pahalanya. Dengan iringan doa semoga Allah SWT berkenan menerima amal ini menjadi sebuah nilai ibadah disisi-Nya dan dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga Tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan. Amiin Yaa
Robbal’alamin.
Wasalamu’alaikum Wr. Wb. Medan,
Agustus 2013 Penulis
SAHRIAL AZHAR SIREGAR
Universitas Sumatera Utara
vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
I. Identitas Pribadi Nama
: Sahrial Azhar Siregar
Tempat / Tanggal Lahir
: Nagasaribu / 15 Juli 1985
Status
: Lajang
Alamat
: Desa Nagasaribu, Kec. Padang Bolak, Kab. Padang Lawas Utara.
Agama
: Islam.
II. Keluarga Nama Ayah
: H. Mukhtar Naposo Siregar
Nama Ibu
: Hj. Derlan Harahap
Nama Saudara
: Hj. Hasna Eriani Siregar, Siregar, Hotmarito Siregar, Lelo
Siregar,
Nurliana
Syafrida Wati H. Sunggul Sari
Siregar,
Rosmina Syafitri Siregar, Irham Siregar.
III. Pendidikan 1. SD Negeri No. 142730, Padang Bolak
: Tamat Tahun 1997
2. SLTP Negeri 3 Padangsidempuan
: Tamat Tahun 2000
3. SMU N 6 Padangsidempuan
: Tamat Tahun 2003
4. S-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
: Tamat Tahun 2009
5. S-2 Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara
: Tamat Tahun 2013
Universitas Sumatera Utara
viii
DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK ......................................................................................................
i
ABSTRACT ...................................................................................................
ii
KATA PENGANTAR ...................................................................................
iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....................................................................
vii
DAFTAR ISI ..................................................................................................
viii
BAB I.
PENDAHULUAN .........................................................................
1
A. Latar Belakang ........................................................................
1
B. Perumusan Masalah .................................................................
7
C. Tujuan Penelitian .....................................................................
8
D. Manfaat Penelitian ...................................................................
8
E. Keaslian Penelitian ..................................................................
9
F. Kerangka Teori dan Konsepsional ..........................................
11
1.
Kerangka Teori ..................................................................
11
2.
Kerangka Konsepsi ...........................................................
15
G. Metode Penelitian ....................................................................
17
1.
Spesifikasi Penelitian ........................................................
18
2.
Populasi dan Sampel .........................................................
19
3.
Sumber Data. .....................................................................
21
4.
Teknik Pengumpulan Data ................................................
22
5.
Alat Pengumpulan Data ....................................................
23
6.
Analisis Data .....................................................................
23
Universitas Sumatera Utara
ix
BAB II. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PEMECAHAN TANAH PERTANIAN DIBAWAH BATAS MINIMUM MELALUI JUAL BELI DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA ..............................
25
A. Deskripsi Kabupaten Padang Lawas Utara .............................
25
B. Tinjauan UmumTentang Tanah Pertanian ..............................
29
C. Aspek Hukum Jual Beli Tanah Pertanian ................................
33
1. Pengertian Jual Beli Tanah Sebelum Undang-Undang Pokok Agraria ......................................................................
33
2. Pengertian Jual Beli Tanah Menurut Undang-Undang Pokok Agraria .....................................................................
35
3. Subjek dan Objek Jual Beli Tanah ......................................
36
D. Pemecahan Tanah Pertanian Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara ..........................
41
BAB III. AKIBAT HUKUM PEMECAHAN TANAH PERTANIAN DIBAWAH BATAS MINIMUM MELALUI JUAL BELI DIKAITKAN DENGAN PENERAPAN LANDREFORM DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA ........................
65
A. Tinjauan Umum Tentang Landreform ....................................
65
1.
Pengertian Landreform .....................................................
65
2.
Maksud dan Tujuan Landreform ......................................
67
3.
Program Landreform ........................................................
73
4.
Landreform di Indonesia ..................................................
74
5.
Kendala Pelaksanaan Landreform ....................................
78
B. Program Landreform Terhadap Batas Minimum Pemulikan Tanah Pertanian ......................................................
83
C. Akibat Hukum Pemecahan Tanah Pertanian Dibawah Batas Minimum ........................................................................
85
Universitas Sumatera Utara
x
BAB IV. UPAYA-UPAYA YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM TENTANG LARANGAN PEMECAHAN TANAH PERTANIAN DIBAWAH BATAS MINIMUM MELALUI JUAL BELI DIKAITKAN DENGAN PENERAPAN LANDREFORM DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA ...............................
88
A. Kesadaran Hukum Dari Masyarakat Khususnya Tentang Larangan Pemecahan Tanah Pertanian Dibawah Batas Minimum ..................................................................................
88
B. Faktor Peraturan Perundang-undangan ....................................
92
C. Peranan Pemerintah Dalam Hal Penegakan Hukum Tentang Larangan Pemecahan Tanah Pertanian Dibawah Batas Minimum Melalui Jual Beli di Kabupaten Padang Lawas Utara .............................................................................
97
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN......................................................
103
A. Kesimpulan ...............................................................................
103
B. Saran .........................................................................................
105
DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................
107
Universitas Sumatera Utara
