PEMBUKTIAN UNSUR NIAT DIKAITKAN DENGAN UNSUR MENS REA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Oleh : Kukun Abdul Syakur Munawar, S.H. *) ABSTRAK Untuk dapat mengungkap kesalahan dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang terdakwa yang diajukan ke muka sidang, maka penuntut umum harus untuk dapat membuktikan kesalahan tersebut. sehingga penuntut umum dibebani untuk melakukan pembuktian dimana dengan alat-alat bukti yang diajukan itu membuat terang akan kebenaran suatu tindak pidana yang telah terjadi yang dilakukan oleh terdakwa yang dibawa di muka sidang. Jika unsur niat (kehendak) atau menghendaki dan mengetahui dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan tidak dapat dibuktikan dengan jelas secara materiil karena memang maksud dan kehendak seseorang itu sulit untuk dibuktikan secara materiil maka pembuktian adanya unsur kesengajaan dalam pelaku melakukan tindakan korupsi yang melanggar hukum sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku seringkali hanya dikaitkan dengan keadaan serta tindakan si pelaku pada waktu ia melakukan perbuatan melanggar hukum yang dituduhkan kepadanya tersebut. Unsur actus reus yaitu perbuatan harus didahulukan. Setelah diketahui adanya perbuatan pidana sesuai rumusan undang-undang selanjutnya barulah diselidiki tentang sikap batin pelaku atau unsur mens rea. Dengan demikian maka unsur perbuatan pidana harus didahulukan, selanjutnya apabila terbukti barulah mempertimbangkan tentang kesalahan terdakwa yang merupakan unsur pertanggungjawaban pidana Kata Kunci ; Pembuktian, Unsur Niat, Mens Rea ABSTRACT To be able to uncover errors in corruption committed by a defendant whose case was brought to trial, the public prosecutor must be able to prove to the error. so that the public prosecutor burdened to prove that the evidence submitted it makes light of the truth of a crime that has occurred committed by the accused are brought in session. If the element of intent (will) or willed and know in relation to the element of intent can not be proven clearly materially because the intention and will of a person it is difficult to prove materially the proof of a deliberate intention on the perpetrators commit acts of corruption that violate the law so the offense be accountable to the perpetrator is often only associated with the state as well as the actions the perpetrator at the time he was doing his alleged unlawful it. element of the actus reus is the act shall take precedence. Having in mind the existence of a criminal act in accordance formulation of legislation then investigated further on the inner attitude of the perpetrator or the element of mens rea. Thus, the elements of a criminal act must take precedence, then if it is proven then consider about the guilt of the accused which is an element of criminal liability. Keywords ; Proof, Elements Intent, Mens Rea *)
Alumni FH Unigal tahun 2011, Advokat, Staff Pengajar STISIP Bina Putera Banjar dan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Unsoed Purwokerto
218
I.
PENDAHULUAN
ini
I.1. Latar Belakang
dilakukan
pendekatan
dengan
menggunakan
konseptual
(Conseptual
Tindak
Approach), menurut Prof. Dr. Peter
Pidana Korupsi dibutuhkan bukti-bukti
Mahmud Marzuki, S.H.,MS, LL.M (2001
yang cukup untuk menjatuhkan sanksi
:138) bahwa pendekatan Konseptual
pidana
adalah penelitian yang merujuk pada
Dalam
bagi
mengungkap
pelaku
tindak
pidana
tersebut. pembuktian sangat diperlukan
prinsip-prinsip
hukum
untuk membuktikan apakah perbuatan
dikemukakan
terdakwa sah melawan hukum yang
pandangan sarjana ataupun doktrin-
berlaku atau tidak, dan salah satu hal
doktrin hukum.
oleh
yang pandangan-
yang seringkali luput dari perhatian dalam proses pembuktian adalah unsur
I.2. Identifikasi Masalah
niat serta unsur mens rea (mental element) pelaku tindak pidana korupsi. Unsur Niat dan Unsur Mens Rea
berdasarkan latar belakang yang telah sedikit diuraikan di atas , penulisan ini
akan
fokus
dalam
masalah
dalam tindak pidana korupsi sangat
bagaimana pembuktian unsur niat dalam
penting
tindak pidana korupsi yang dikaitkan
untuk
diperhatikan,
sebab
kejahatan yang saat ini dimasukkan ke
dengan
dalam katagori extra ordinary crime ini
pembahasan masalah dalam tulisan ini
tidak semua dilakukan atas kesadaran
dibatasi dengan identifikasi masalah
atau ada niat namun tidak sedikit kasus
sebagai berikut ;
korupsi
1. Pengertian Unsur Niat dan Unsur
yang
menyeret
staff
atau
pegawai rendahan akibat menjalankan perintah atasannya, sehingga apakah ketika seseorang yang berbuat tidak pidana karena sebuah perintah yang sebenarnya hal itu bertentangan dengan
unsur
mens
rea
.
dan
Mens Rea 2. Hubungan Unsur Niat dengan tindak pidana korupsi. 3. Pengertian
Pembuktian
dan
Pengertian Tindak Pidana Korupsi.
hati nurani dan tidak ada niat layak I.3. Maksud Dan Tujuan Penelitian
untuk dipidana atau dihukum ? dengan
latar
belakang
permasalahan itulah penulisan ini ingin mengungkap
bagaimana
hubungan
antara unsur niat dan unsur mens rea
sesuai
dengan
identifikasi
masalah yang telah diuraikan maka penulisan
karya
ilmiah
ini
memiliki
maksud dan tujuan sebagai berikut ;
dalam tindak pidana korupsi. penelitian 219
1. menguraikan hubungan antara unsur niat dan unsur mens rea dalam sebuah
perbuatan
tindak
II. PEMBAHASAN II.1. Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana
pidana
korupsi
Tujuan
2. untuk mengungkap bagaimana cara membuktikan
bahwa
sebuah
Hukum
Acara
Pidana
adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran ssetidak-tidaknya mendekati
perbuatan tindak pidana korupsi itu
kebenaran
materiil,
yaitu kebenaran
sengaja dilakukan dengan sebuah
yang selengkap-lengkapnya dari perkara
niat jahat dengan kondisi kejiwaan
pidana dengan menetapkan ketentuan
yang sadar atau tidak.
Hukum Acara Pidana secara Jujur dan tepat guna mencari siapakah pelaku
I.4. Kegunaan Penelitian penulisan
karya
yang telah melakukan suatu tindak ilmiah
yang
pidana.
mengambil topik pembuktian unsur niat
Azas Hukum acara pidana yang
yang dikaitkan dengan unsur mens rea
dianut di Negara Kita adalah azas
dalam
ini
praduga tak bersalah, azas ini bertujuan
diharapkan dapat memberikan manfaat
untuk melindungi terdakwa dari hukum
dan
yang tidak sesuai dengan kesalahannya
tindak
kegunaan
pidaa
korupsi
diantaranya
sebagai
berikut :
atau sebelum adanya putusan hakim
1. dari sudut teoritis , dengan tulisan
yang
ilmiah
ini
diharapkan
dapat
menambah wawasan pengetahuan
menyatakan
Untuk kesalahan
hukum
diajukan
pidana
khususnya
kesalahan
terdakwa.
dalam bidang hukum pidana dan acara
atas
dapat seorang
ke
muka
mengungkap terdakwa
yang
sidang,
maka
dalam hal pembuktian perbuatan
penuntut umum harus berusaha untuk
tindak pidana korupsi
dapat membuktikan kesalahan tersebut.
2. kegunaan praktis dengan penelitian ini
diharapkan
dapat
menjadi
sehingga penuntut umum dibebani untuk melakukan pembuktian dimana dengan
masukan dan saran konstruktif bagi
alat-alat
penagak
kepolisian,
membuat terang akan kebenaran suatu
penuntut umum, advokat maupun
tindak pidana yang telah terjadi yang
hakim.
dilakukan oleh terdakwa yang dibawa di
hukum
baik
bukti
yang
diajukan
itu
muka sidang.
220
Berdasarkan Keputusan Menteri
Persoalan terbukti atau tidaknya
Kehakiman Republik Indonesia no :
suatu perbuatan tindak pidana di muka
M.01.PW-07-03 tahun
sidang,
1982 tentang
hakimlah
yang
memberikan
pedoman pelaksanaan Undang-Undang
penilaian mengenai kekuatan dari alat
Hukum Acara Pidana menyatakan :
bukti
yang
diajukan
oleh
penuntut
tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan setidak-tidaknya mendekati kebenara materiil, ialah kebenaran yang selengkaplengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dan bertujuan untuk mencari siapakah pelaku yang tepat yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pelaksanaan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan
umum, akan tetapi hakim tidak boleh
yaitu
mengenai
Sedangkan M Yahya Harahap
yang
dilanggarnya.
(2000:252)
menegaskan
alat bukti yang sah, selain itu yang juga harus
menjadi
pertimbagan
mengenai niat dan kondisi kejiwaan terdakwa saat melakukan tindak pidana itu. Pembuktian mengungkap
bertujuan
suatu
pidana,
hukum pembuktian merupakan bagia dari hukum acara pidana atau hukum formal, sedangkan hukum materilnya perbuatan-perbuatan hukum
pidana
sentral
Hukum Materiil yang mengatur tindak
dalam
sidang
pidana korupsi adalah Undang-Undang
adalah
RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana
perkara
pembuktian
berisi
diubah
dengan
penggarisan dan pedoman tentang cara-
nomor
20
cara yang dibenarkan undang-undang
perubahan
membuktikan
yang
nomor 31 tahun 1999.
kesalahan kepada
tindak
untuk
titik
pemeriksaan
didakwakan
adalah
materill ini diatur dalam KUHP. dan
merupakan
ketentuan-ketentuan
kecuali dengan sekurang-kurangnya dua
bahwa
pembuktian
pengadilan.
menjatuhkan pidana kepada seseorang
yang
terdakwa
Undang-undang
tahun atas
2001
RI
tentang
Undang-undang
RI
.
pembuktian juga mengatur alat-alat bukti
II.2. Delik Pidana dan Unsur Niat
yang dibenarkan undang-undang yang
Delict berasal dari bahasa latin
boleh digunakan hakim membuktikan
yaitu delictum (delik) disebut strafbaar
kesalahan yang didakwakan.
feit
atau
tindak
pidana.
Dalam
pengertian lain menurut oleh Van Hamel 221
menyebutkan
feit
pidana dengan rumusan peristiwa
(menselijke
pidana adalah suatu perbuatan yang
gedraging) yang dirumuskan dalam wet,
diancam pidana, melawan hukum
yang bersifat melawan hukum, yang
dilakukan dengan kesalahan oleh
patut di pidana (straaf waardig) dan
orang
dilakukan dengan kesalahan, dengan
dipertanggungjawabkan
demikian Delik adalah suatu perbuatan
perbuatan itu.
adalah
atau
bahwa
kelakuan
tindakan
strafbaar
orang
yang
dapat atas
dan
4. Menurut Moeljatno : memakai istilah
diancam dengan hukuman atau pidana
perbuatan pidana yang dirumuskan
oleh undang-undang. sedangkan Delik
yang diartikan sebagai perbuatan
menurut
yang dilarang oleh suatu aturan
para
dikemukakan
oleh
terlarang
yang
ahli
diantarnya
beberapa
pakar
hukum disertai ancaman (sanksi)
hukum sebagai berikut :
berupa
1. Achmad Ali : Pengertian umum
barangsiapa
tentang
semua
perbuatan
yang
pidana
tertentu,
yang
bagi
melanggar
larangan tersebut.
melanggar hukum ataupun Undang-
5. Prof. Simons : mengartikan delik
Undang dengan tidak membedakan
sebagai suatu tindakan melanggar
apakah pelanggaran itu dibidang
hukum yang telah dilakukan dengan
hukum privat ataupun hukum publik
sengaja ataupun tidak sengaja oleh
termasuk hukum pidana.
seseorang
2. Utrecht memakai istilah peristiwa
yang
tindakannya
tersebut
dapat
pidana karena istilah peristiwa itu
dipertanggungjawabkan
dan
meliputi suatu perbuatan (handelen
undang-undang
dinyatakan
atau doen) atau suatu melalaikan
sebagai suatu tindakan yang dapat
(verzuin
dihukum
atau
nalaten)
maupun
akibatnya (keadaan yang ditimbulkan
telah
oleh
Berkaitan dengan asas hukum
atau
pidana yaitu Geen straf zonder schuld,
melalaikan itu), dan peristiwa pidana
actus non facit reum nisi mens sir rea,
adalah suatu peristiwa hukum, yaitu
bahwa
suatu
ada kesalahan, maka pengertian tindak
oleh
karena
peristiwa
perbuatan
kemasyarakatan
tidak
yang membawa akibat yang diatur
pidana
oleh hukum
yang dimaksud
3. Andi
Zainal
Abidin
Farid
:
menggunakan
istilah
peristiwa
itu
dipidana
jika
terpisah
tidak
dengan
pertanggungjawaban
tindak pidana. Tindak pidana hanyalah menunjuk
kepada
dilarang
dan 222
diancamnya perbuatan itu dengan suatu
memenuhi unsur wettens atau haruslah
pidana, kemudian apakah orang yang
mengetahui akibat dari apa yang ia
melakukan perbuatan itu juga dijatuhi
perbuat.
pidana sebagaimana telah diancamkan akan
sangat
tergantung
dikaitkan
dengan
teori
soal
kehendak yang dirumuskan oleh Von
apakah dalam melakukan perbuatannya
Hippel maka dapat dikatakan bahwa
itu si pelaku juga mempunyai kesalahan.
yang
Dalam
pada
Disini
kebanyakan
rumusan
dimaksudkan
adalah
kehendak
sengaja
membuat
suatu
tindak pidana, unsur kesengajaan atau
perbuatan
yang disebut dengan opzet merupakan
menimbulkan
salah satu unsur yang terpenting. Dalam
perbuatan
kaitannya dengan unsur kesengajaan
perbuatannya itu yang menjadi maksud
ini,
dari dilakukannya perbuatan itu.
maka
rumusan
apabila tindak
didalam pidana
suatu terdapat
dan
dengan
kehendak
suatu itu
Jika
akibat
dari
akibat
dari
atau
unsur
untuk
kehendak
atau
perbuatan dengan sengaja atau biasa
menghendaki dan mengetahui dalam
disebut dengan opzettelijk, maka unsur
kaitannya dengan unsur kesengajaan
dengan sengaja ini menguasai atau
tidak dapat dibuktikan dengan jelas
meliputi
secara
semua
unsur
lain
yang
materiil
-karena
memang
ditempatkan dibelakangnya dan harus
maksud dan kehendak seseorang itu
dibuktikan.
sulit untuk dibuktikan secara materiil-
Sengaja
berarti
juga
adanya
maka
pembuktian
adanya
unsur
kehendak yang disadari yang ditujukan
kesengajaan dalam pelaku melakukan
untuk melakukan kejahatan tertentu.
tindakan melanggar hukum sehingga
Maka berkaitan dengan pembuktian
perbuatannya
bahwa perbuatan yang dilakukannya itu
dipertanggungjawabkan
dilakukan dengan sengaja, terkandung
pelaku
seringkali
pengertian
dengan
keadaan
pelaku
pada
mengetahui dengan willens
menghendaki atau en
biasa
dan disebut
wetens.
Yang
dimaksudkan disini adalah seseorang yang
melakukan
suatu
perbuatan
itu
dapat kepada
hanya serta
waktu
melanggar
si
dikaitkan
tindakan
ia
si
melakukan
hukum
yang
dituduhkan kepadanya tersebut.
perbuatan
Perumusan delik (tindak pidana)
dengan sengaja itu haruslah memenuhi
korupsi dalam “aturan khusus” hanya
rumusan willens atau
merupakan bagian dari keseluruhan
haruslah
menghendaki apa yang ia perbuat dan
sistem
hukum
pidana
(sistem 223
pemidanaan). Perumusan delik (baik
maka tindak pidana yang diatur dalam
unsur-unsurnya, jenis deliknya, maupun
Undang-undang
ini
jenis pidana/sanksi dan lamanya pidana)
sedemikian
sehingga
bukan merupakan sistem yang berdiri
perbuatan-perbuatan memperkaya diri
sendiri. Oleh karena itu perumusan delik
sendiri atau orang lain atau suatu badan
itu masih harus ditunjang oleh bagian-
(korporasi) secara “melawan hukum”
bagian sistem lainnya, yaitu bagian
dalam pengertian formil dan materiil.
aturan/pedoman
asas-asas
Dengan perumusan tersebut, pengertian
pemidanaan yang ada di dalam aturan
melawan hukum dalam tindak pidana
umum KUHP atau aturan khusus dalam
korupsi
UU khusus yang bersangkutan dalam
perbuatan-perbuatan
hal ini, Undang-Undang Nomor 31Tahun
menurut masyarakat harus dituntut dan
1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001.
dipidana.
Perbuatan
dan
korupsi
dapat
dimaksud
pidana
hukum”
dipenuhinya yang
cukup
unsur-unsur
dirumuskan,
dengan
pula
meliputi
mencakup
tercela
yang
Penjelasan Pasal 2 ayat (1), yang
merupakan
delik pidana formiil yaitu adanya tindak korupsi
rupa
dirumuskan
dengan
“secara
dalam pasal
ini
melawan mencakup
perbuatan
perbuatan melawan hukum dalam arti
dengan
formil maupun dalam arti materiil, yaitu
bukan
timbulnya akibat. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke
walaupun diatur
perbuatan
dalam
tersebut
peraturan
tidak
perundang-
undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai
dengan
rasa
keadilan
atau
norma-norma kehidupan sosial dalam
pengadilan dan tetap dipidana, yakni
masyarakat, maka perbuatan tersebut
tercantum
dapat
dalam
“Pengembalian
pasal
kerugian
4:
dipidana.
keuangan
Rumusan tindak pidana korupsi yang
negara atau perekonomian negara tidak
diatur dalam Undang-undang Nomor 3
menghapuskan
pelaku
Tahun 1971 dalam prakteknya sering
tindak pidana sebagaimana dimaksud
ditafsirkan sebagai delik materiil, yakni
dalam Pasal 2 dan Pasal 3.”
delik yang selesai jika telah timbul akibat
dipidananya
Agar dapat menjangkau berbagai macam
perbuatan
penyimpangan
keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit,
merugikan
keuangan
perekonomian
negara.
negara
atau
Sehingga,
apabila pelaku mengembalikan hasil korupsi yang dilakukan, maka unsur
224
kerugian negara dianggap sudah tidak
kesalahan (fault element) atau unsur
ada lagi, sehingga pelaku tindak pidana
mental (mental element).
korupsi tidak diajukan ke pengadilan
Seseorang dapat dipidana tidak
atau dipidana. Sebaliknya, dengan delik
cukup hanya karena orang itu telah
formil
melakukan
yang
dianut
Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, meskipun hasil korupsi telah
dikembalikan
pelaku tindak diajukan
ke
kepada
negara,
pidana korupsi tetap pengadilan
dan
dapat
perbuatan
bertentangan bersifat
dengan
melawan
hukum
hukum.
meskipun
perbuatannya
rumusan
delik
Sehingga, memenuhi
dalam
perundang-undangan
atau
peraturan
dan
tidak
dibenarkan (an objective breach of a
dipidana.
penal provision) namun II.3. Hubungan Niat dan Mens Rea
belum
memenuhi
hal tersebut
syarat
untuk
penjatuhan pidana. Hal ini karena harus
Dengan Tindak Pidana
telah
yang
Bahwa suatu perbuatan dianggap
dilihat sikap batin (niat atau maksud
melanggar hukum dan dapat
tujuan) pelaku perbuatan pada saat
dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi
melakukan
perbuatan
dua unsur, yaitu adanya unsur actus
bertentangan
reus (physical element) dan unsur mens
bersifat melawan hukum tersebut.
dengan
hukum
yang atau
rea (mental element). Unsur actus reus
Di beberapa negara, perbuatan
adalah esensi dari kejahatan itu sendiri
dan sikap batin seseorang dipersatukan
atau
dan
perbuatan
yang
dilakukan,
menjadi
syarat
adanya
suatu
sedangkan unsur mens rea adalah sikap
perbuatan pidana. Zainal Abidin Farid
batin
berpendapat
pelaku pada saat
melakukan
bahwa
unsur
actus
reus yaitu perbuatan harus didahulukan.
perbuatan. pidana,
Setelah diketahui adanya perbuatan
dikenal
pidana sesuai rumusan undang-undang
sebagai actus reus, sedangkan kondisi
selanjutnya barulah diselidiki tentang
jiwa
pelaku
sikap batin pelaku atau unsur mens rea.
rea.
Dengan demikian maka unsur perbuatan
merupakan
pidana harus didahulukan, selanjutnya
element),
apabila terbukti barulah mempertim-
Dalam perbuatan
atau
ilmu lahiriah
sikap
perbuatan
itu
Jadi actus
reus
elemen
hukum
luar
sedangkan mens
itu
kalbu
dari
disebut mens adalah (external
rea adalah
unsur
bangkan tentang kesalahan terdakwa
225
yang merupakan unsur pertanggung-
maka
jawaban pidana.
dianggap sebagai termasuk di dalamnya
Utrecht Rea adalah
berpandangan sikap
perbuatan
batin
pelaku
pidana.
dengan actus perbuatan (unlawful
menyangkut
melawan
act), mens
unsur-unsur
hukum
rea mencakup
pembuat
tindak
pidana
yaitu sikap batin yang disebut unsur subyektif
suatu
tindak
pidana
atau
keadaan psikis pembuat Delik subyektif
disebut apabila
terbukti
maka
unsur
unsur-unsurnya
berarti
pertanggung-jawaban Unsur-unsurnya
sebagai
terbuktinya
pembuat
adalah
delik.
kemampuan
bertanggungjawab, kesalahan dalam arti
uber
melahirkan schuld-haftigkeit
den
tater yaitu
hal
dapat
dipidananya pembuat delik.
Perbuatan
perbuatan
melawan
perbuatan
hukum
kriminal
pertanggungjawaban
pembuat
tindak
berhubungan.
Hal
ini
hukum
pidana,
hal
ini
berdasarkan
pendapat doktrin Satochid Kartanegara membedakan dalam dua bentuk yaitu: 1. Wederrechtelijk formil yaitu apabila sesuatu
perbuatan
diancam
dengan
dilarang
dan
hukuman
oleh
undang-undang. 2. Wederrechtelijk materiil yaitu sesuatu perbuatan mungkin wederrechtelijk walaupun dilarang
tidak dan
dengan diancam
tegas dengan
hukuman oleh undang-undang. Dengan demikian wederrechte-lijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materiil tidak pada
undang-undang,
melainkan pada asas-asas umum yang
atau
terdapat di dalam lapangan hukum, atau
dan
apa
delik
harus
yang
dinamakan
algemene
beginselen.
tidak berarti bahwa keduanya tidak saling
melawan
dianggap sebagai unsur dari setiap
bersandarkan
Perbedaan antara unsur-unsur
dapat
memang disyaratkan.
luas, tidak adanya alasan pemaaf yang semuanya
kesengajaan
karena menurut ketentuan hal tersebut
Berbeda
reus yang
yang
Mens
unsur
Sedangkan beberapa ahli hukum memberikan
arti
sebagai
berikut
diingat bahwa onrechtmatigheid atau hal
: Simons menyatakan bahwa sebagai
melanggar hukum itu sebagai ketentuan
dasar
timbul
atas
adalah kesalahan yang terdapat pada
sebagai
jiwa pelaku dalam hubungannya dengan
dapat dihukum. Di dalam rumusan dari
kelakuannya yang dapat dipidana dan
dari
pelanggarannya
norma
yang
dinyatakan
pertanggung
jawaban
pidana
sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, 226
berdasarkan
kejiwaannya
karena
III. KESIMPULAN DAN SARAN III.1. Kesimpulan
kelakuannya. Dengan demikian untuk adanya
berdasarkan hasil pembahasan
kesalahan pada pelaku harus dicapai
yang telahh diuraikan dalam tulisan ini
dan ditentukan terlebih dahulu beberapa
maka
hal yang menyangkut pelaku, yaitu;
berikut :
Kemampuan
1. Berkaitan
bertanggung
(toerekenings-vatbaarheid), kejiwaan antara
(psychologische pelaku
dan
jawab Hubungan
betrekking)
akibat
yang
ditimbulkan Dolus atau Culpa. Sedangkan Utrecht menyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana
dapat
pidana
disimpulkan
sebagai
dengan
asas
hukum
yaitu Geen
straf
zonder
schuld, actus non facit reum nisi mens sir rea, bahwa tidak dipidana jika
tidak
ada kesalahan,
maka
pengertian tindak pidana itu terpisah dengan
yang dimaksud
(schuld in ruimte zin) terdiri atas tiga
pertanggungjawaban tindak pidana.
anasir yaitu: Kemampuan bertanggung
Tindak pidana hanyalah menunjuk
jawab
dari
kepada dilarang dan diancamnya
pembuat Suatu sikap psikhis pembuat
perbuatan itu dengan suatu pidana,
berhubung dengan kelakuannya, yaitu
kemudian
Kelakuan disengaja (anasir sengaja),
melakukan perbuatan itu juga dijatuhi
dan Kelakuan kurang berhati-hati atau
pidana
lalai
culpa
diancamkan akan sangat tergantung
(schuld in enge zin). Tidak ada alasan-
pada soal apakah dalam melakukan
(toerekeningsvatbaarheid)
(anasir
alasan
kealpaan) yang
atau
menghapuskan
pertanggung jawaban pidana pembuat (anasir toerekeningsvatbaarheid). Maka dari uraian tersebut diatas, dapat
dikatakan
bahwa
jika
ada
hubungan antara batin pelaku dengan akibat yang timbul karena perbuatannya itu atau ada hubungan lahir yang merupakan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang itu, maka hukuman pidana dapat dijatuhkan kepada si pelaku atas perbuatan pidananya itu.
apakah
orang
sebagaimana
yang
telah
perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai kesalahan.
2. Seseorang
dapat
dipidana
tidak
cukup hanya karena orang itu telah melakukan
perbuatan
yang
bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Sehingga, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan
delik
dalam
perundang-undangan
peraturan dan
tidak
dibenarkan (an objective breach of a penal provision) namun hal tersebut
227
belum
memenuhi
syarat
untuk
unsur, yaitu adanya unsur actus reus
penjatuhan pidana sesuai dengan
(physical
element)
asas Geen straf zonder schuld, actus
rea (mental element)
dan
unsur mens
non facit reum nisi mens sir rea 3. pertanggung jawaban pidana atau
DAFTAR PUSTAKA
kesalahan menurut hukum pidana (schuld in ruimte zin) terdiri atas tiga
Sumber Buku Primer :
anasir
Hamzah, Andi, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia. Jakarta, 1984.
yaitu:
Kemampuan
bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid) dari pembuat Suatu sikap psikhis pembuat berhubung dengan kelakuannya, yaitu Kelakuan disengaja
(anasir
sengaja),
dan
Kelakuan kurang berhati-hati atau lalai (anasir kealpaan) atau culpa (schuld in enge zin). Tidak ada alasan-alasan yang menghapuskan pertanggung
jawaban
pidana
pembuat
(anasir
toerekeningsvatbaarheid). III.2. Saran Berdasarkan hasil dari uraian dan kesimpulan diatas penulis mengajukan saran sebagai berikut : Pembuktian merupakan
hal
yang
sangat
menentukan apakah seseorang yang berbuat
kesalahan
dapat
dijatuhkan
pidana atau tidak, sehingga seharusnya didalam proses pembuktian bukan saja alat bukti yang diajukan namun juga harus
mempertimbangkan
dan
membuktikan unsur niat dan mens rea , karena
perbuatan
dianggap
telah
Harahap, M Yahya, Pembahasan Permasalahan Dalam Penerapan KUHAP, Jilid I, Penyidikan dan Penuntutan , Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000. Marzuki, Peter Mahmud, Prof, Dr, Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group. Jakarta, 2011. Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana. PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987. Lamintang, PAF, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984. Sasangka, Hari dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana , Mandar Maju, Bandung, 2003. Perundang-Undangan : 1. Soesilo, R terjemahan Kitab Undangundang Hukum Pidana beserta lengkap dengan komentarkomentarnya pasal demi pasal. politea . Bogor 1991. 2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana,
harus
dipenuhi
dua 228
229
