Pemberontakan Petani Kentang. Ekonomi Kerakyatan >>12. Indonesia Raya

Reshuffle Kabinet Hasilnya Tidak Sesuai Harapan Rakyat

04

Gema Utama>>

“Pemberontakan” Petani Kentang

12

Ekonomi Kerakyatan >>

G e m a

Olla Ramlan Angkot dan Rok Mini

15

Figur>>

Indonesia Raya Terbit 16 Halaman/Edisi 07/Tahun I/November 2011

www.partaigerindra.or.id

Gelora

Politisi dan Negarawan

patuk...! Reshuffle kabinet kok heboh banget. Bukan hanya menteri diganti, wakil menteri pun ditambah Ah, itu kan hanya untuk kepentingan jangka pendek… Salah satu partai mengancam, kalau satu saja menterinya diganti, semua menterinya ditarik Mana buktinya………

foto Mustafa Kemal

“A politician thinks of the next election. A statesman, of the next generation.” Politisi memikirkan pemilu mendatang, negarawan memikirkan generasi yang akan datang. Begitulah kutipan terkenal dari James Freeman Clarke. Kini Indonesia dipenuhi politisi. Di era Orde Baru politik milik segelintir elit. Kebijakan massa mengambang (floating mass) menempatkan politik hanya sampai di tingkat kabupaten/kota. Di era reformasi, politik menjadi menu sehari-hari rakyat. Banyak orang berpolitik, ingin jadi politisi dan mendirikan partai politik. Politik adalah mata pencaharian baru, jalan pintas menuju kekuasaan dan kekayaan. Tak penting bagaimana caranya. Semua jalan digunakan untuk merebut jabatan dan kedudukan. Demokrasi yang tak bertanggung jawab telah menyebabkan banyak politisi terlibat korupsi. Rakyat diabaikan bahkan dikhianati dengan berbagai kebijakan anti-rakyat. Rakyat makin jauh dari kesejahteraan. Kesenjangan yang kuat dan lemah semakin lebar. Kehidupan di desa dan di pelosok negeri semakin sulit. Petani, nelayan, buruh, pedagang kecil dan sebagian besar rakyat merasakan harga-harga yang terus membubung tinggi meninggalkan kemampuan mereka. Politisi asyik sendiri. Di tengah situasi itu, praktik politik makin mahal. Politik membutuhkan biaya besar. Untuk menjadi bupati, gubernur atau presiden, seorang calon harus mengeluarkan dana yang fantastis angkanya. Tak ada lagi “gotong royong” iuran dalam politik seperti anggota Partai di tahun 1950-an. Ironisnya, justru di negara kapitalis seperti Amerika, mereka berhasil menggalang sumbangan dari para pendukung dengan transparan dan akuntabel. Rakyat kita merasa tak butuh partai politik, karena mereka tahu yang untung hanya para politisi. Setelah pemilu, rakyat dianggap sudah mati. Citra politisi begitu buruk. Mengapa? Karena kekuasaan yang diraih, tak digunakan untuk kepentingan rakyat. Partai politik menyalahgunakan kekuasaan politik. Hasilnya adalah korupsi, perpecahan, demoralisasi dan sikap apatis. Tak ada lagi kepercayaan, tak ada lagi kewibawaan. Bahkan rakyat lelah terhadap demokrasi. Demokrasi menjadi anarki. Partai politik seharusnya menjadi alat pendidik kesadaran rakyat. Partai politik adalah perkumpulan orang-orang yang mempunyai cita-cita sama, ingin merebut kekuasaan secara damai dan konstitusional melalui pemilihan umum untuk membangun masyarakat dan negara. Partai bukan sekadar kendaraan politik pilkada atau pilpres yang bisa disewakan atau dijualbelikan dengan transaksi cash and carry. Manifesto Partai menjadi ukuran nilai bagi praktik politik dan pengambilan keputusan. Ketika ideologi partai itu hilang, maka partai tak ada bedanya dengan perusahaan yang hanya mencari laba. Kita memerlukan partai politik yang tak hanya melahirkan politisi. Kita semakin perlu banyak negarawan yang berpikir jauh ke depan, membangun sebuah proyek INDONESIA RAYA! t Fadli Zon

Hashim Djojohadikusumo

Gerindra Membela dan Melestarikan Pancasila Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, minta kepada kader Partai Gerindra yang duduk di lembaga dewan perwa­ kilan rakyat untuk terus menyuarakan Pancasila dan kerukunan umat beraga­ ma. Permintaan itu disampaikan Ha­ shim Djojohadikusumo ketika berbica­ ra dalam pertemuan Badan Komunikasi (Bakom) Partai Gerindra dan Fraksi Gerindra di DPR RI, di Hotel Le Meri­ dien, Jakarta, Jumat 14 Oktober 2011. “Wakil Gerindra di DPR agar le­ bih giat dan agresif bersuara dalam hal membela Pancasila sebagai dasar nega­ ra,” ujar Hashim yang juga Wakil Ketua Bakom Partai Gerindra. Ia mengingat­ kan, Gerindra tidak boleh diam dalam masalah-masalah Pancasila, kerukunan antarumat beragama, kekerasan terha­ dap minoritas, kekerasan terhadap tem­ pat ibadah dan sebagainya. Menurut Hashim, Partai Gerindra pada hakekatnya didirikan dengan dua pilar. “Pilar yang pertama adalah eko­ nomi kerakyatan. Dan pilar yang kedua adalah untuk membela dan melesta­ rikan Pancasila sebagai dasar negara,” tegasnya. Ekonomi kerakyatan, lanjut Ha­

shim, sudah menjadi trademark atau brand Partai Gerindra. “Tapi untuk Pan­ casila sebagai dasar negara dan ideologi negara, hampir-hampir Gerindra belum bersuara. Saya jarang mendengar kader di dewan yang berbicara mengenai Pan­ casila dan kerukunan antarumat beraga­ ma,” ujarnya. Padahal, Hashim mengaku dirinya dan Ketua Dewan Pembina Pra­ bowo Subianto berulangkali menyam­ paikan agar kader Gerindra membela dan melestarikan Pancasila itu. “Kita (Gerindra) berdiri untuk membela dan memajukan ekonomi kerak­yatan, dan membela dan meles­ tarikan Pancasila sebagai dasar negara. Ini sudah berulangkali kita sampaikan,” tegas adik Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto itu. Mengurai tentang pentingnya mem­ bela dan melestarikan Pancasila, Ha­ shim memberi contoh negara adikuasa Uni Soviet yang terpecah menjadi 15 negara, Yugoslavia menjadi tujuh nega­ ra hanya karena perselisihan antarsuku, juga Sudan yang pecah menjadi dua yai­ tu Sudan dan Sudan Selatan karena ma­ salah agama, serta Kanada yang pernah terancam disintegrasi karena perbedaan budaya dan bahasa.

“Nah, Indonesia unik, terdiri dari ratusan suku bangsa dan bahasa, per­ bedaan adat dan aliran agama. Tapi kita memiliki konsensus Pancasila sebagai jatidiri bangsa. Bangsa yang berdasarkan Pancasila. Semua suku, agama, adat, dan budaya mendapat tempat yang sama,” papar Hashim Djojohadikusumo. Tapi, kalau kita lengah – dalam arti mening­ galkan Pancasila sebagai perekat bangsa – ancaman mengintai kita. Di Solo, dalam sosialiasi 4 Pilar (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) di hadapan kader Partai Gerindra, pada Kamis (20 Oktober 2011), Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon juga menegaskan bahwa dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 disebutkan tu­ juan utama bangsa adalah kesejahteraan rakyat. “Konstitusi kita jelas menyebut ekonomi kerakyatan dengan tiga pilar. Pertama koperasi. Kedua, negara ikut campur dalam proses ekonomi. Ketiga, seluruh bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesarbesarnya untuk kemakmuran rakyat,” kata Fadli Zon. t Budi Sucahyo

02 : Suara Rakyat Menolak Impor Garam Aneh bin ajaib, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang didunia, tapi tetap saja impor garam. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada Oktober 2010 impor garam mencapai 154.782,6 juta ton atau senilai 7,9 juta dolar AS. Bulan berikut, November 2010, naik menjadi 275,027,2 ton atau senilai 96,4 juta dolar AS. Garam itu diimpor dari Australia, India, dan China. Langkah yang ditempuh oleh pemerintah itu mematikan petani garam di dalam negeri. Seharusnya sebelum memutuskan untuk mengimpor garam, pemerintah harus mengutamakan produksi garam negeri. Itu tidak terlalu sulit kalau ada dukungan dari pemerintah, sebab di daerah produksi garam, seperti di Madura, Indramayu, Rembang, Bima, Teluk Kupang, Nagekeo, dan Ende, tersedia lahan yang cukup luas, sekitar 300 hektar. Hanya saja, petani garam mengalami kesulitan dalam hal peralatan, seperti pompa air, yang berfungsi memompa air laut ke lahan produksi. Kalau saja petani garam dalam negeri ditingkatkan ketrampilannya dan ada jaminan pasar, mungkin tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri, tapi juga untuk ekspor. Itu kalau pemerintah punya keinginan untuk membantu petani garam dalam negeri. Muhammad Bari Ramadhana Mahasiswa Marketing Communication 2011 (NIM: 1501160916) Universitas Bina Nusantara, Jakarta

Terima Kasih GIR Terima kasih atas penayangan berita “GEMA SADHANA PEDULI RAKYAT” pada GIR edisi 06. Bersama ini kami sertakan hasil liputan acara “Pengobatan Gratis oleh GEMA SADHANA bekerjasama dengan Cetya Damaramzi. Semoga untuk kedepannya kami bisa terus berpartisipasi mengirim liputan dan artikel kegiatan GEMA SADHANA yang

edisi 07/Tahun I/NOVember 2011

KArikatur

juga merupakan kegiatan partai kita, agar menjadi motor pengerak dan motivasi bagi internal partai untuk terus bisa berbuat, dan sebagai bentuk Dharma Bakti Partai Gerindra kepada masyarakat umumnya. Salam

:

M.R. Tamil Selvan, SE (Wa.Sekjen)

Alamat Baru DPC Gerindra Kepulauan Selayar Pada 24 Juni 2011 telah terbentuk kepengurusan baru Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Kepulauan Selayar, di mana Muh. Natsir Ali telah ditetapkan sebagai ketua dan H. Andi Muthalib sebagai sekretaris. Selain terbentuknya kepengurusan baru, alamat Kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Kepulauan Selayar juga berubah. Kini beralamat di Jl. SoekarnoHatta No. 9 Benteng Selayar, Sulawesi Selatan, 92812; Telp (0414) 22699, Fax (0414) 22709. Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kepulauan Selayar M. Natsir Ali Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Kepulauan Selayar H. Andi Muthalib

Gerindra Harus Menjadi Partai Bersih Sebagai orang yang pernah menjadi Ketua Partai Gerindra DPC Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, saya mengharap Gerindra menjadi partai yang bersih. Menjadi partai yang bersih ini juga merupakan himbauan dari Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto. Selain itu, saya mengharap partai ini jangan seperti partai politik lainnya, yakni konflik internal. Wisnu Murti Wibowo Pernah menjadi Ketua DPC Partai Gerindra Klaten, Jawa Tengah

Berita Tidar Sering Muncul Tampilan Tabloid Gema Indonesia Raya menurut

Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Jl. Harsono RM No. 54 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12160 Telp: 62-21-789 2377, 780 1396 Fax : 62-21-781 9712 Email: [email protected]

Ilustrasi Susthanto

saya sudah bagus. Tabloid ini menampilkan beritaberita terbaru tentang Partai Gerindra. Dan, saya senang, karena di tabloid ini beritaberita mengenai kegiatan Tidar juga sering muncul. Selly Yunelda Staf Humas PP Tidar

Berita Daerah Perlu Saya mengusulkan agar Tabloid Gema Indonesia Raya banyak menampilkan berita-berita atau isu-isu dari daerah. Sebab, selama ini saya melihat berita yang ada di tabloid ini lebih banyak mengupas soal DPP Partai Gerindra, isu-isu nasional, dan kiprah anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra. Abdullah Azam Staf IT DPD Partai Gerindra Jawa Timur

Lebih Energik Dalam Berpolitik Saya menggantungkan harapan yang lebih terhadap Partai Gerindra untuk dapat membetuk poros terbaru dalam dinamika politik di Indonesia. Saya sudah membaca apa yang menjadi dasar pemikiran Partai Gerindra,

khususnya pemikiran Prabowo Subianto. Dalam kondisi dinamika politik saat ini, kalau boleh saya menuangkan saran buat Partai Gerindra, yaitu agar lebih energik dalam penyampaian pemikiran politiknya. Majukan pemikiran dan saatnya menunjukkan poros politik yang berbeda agar memperoleh kepercayaan pemilih. Teguh Wisnu Tigaraksa, Tangerang, Banten

Tendang Koruptor Saya sangat setuju atas kebijakan Bapak Prabowo Subianto untuk menendang kader Partai Gerindra apabila terlibat langsung atau tidak langsung dengan korupsi. Partai Gerindra tidak mendidik anggota untuk menjadi koruptor, sikat habis koruptor dari Indonesia Raya ini. Ketegasan yang diucapkan saat halal bi halal ini perlu didukung, tidak hanya oleh anggota partai namun juga oleh seluruh rakyat Indonesia.

Halaman Perlu Ditambah Tabloid Gema Indonesia Raya merupakan media untuk mensosialisasikan kegiatan Partai Gerindra. Dengan tabloid ini kita bisa melihat ide dan gagasan Prabowo Subianto mengenai ekonomi kerakyatan. Saya mengusulkan agar halaman tabloid ini ditambah agar beritanya lebih banyak dan menarik tentunya. H. Subhan Anggota Partai Gerindra di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat Jl. Pangeran Kejaksaan No. 5 Rt 03 RW 04 Sumber, Cirebon

Ingin Menjadi Anggota Gemira Saya adalah seorang simpatisan Partai Gerindra

yang ingin bergabung dengan partai ini. Karena di susunan partai sudah penuh, maka saya memilih untuk bergabung di organisasi sayap partai. Untuk itu, yang perlu saya tanyakan adalah: (1). Bagaimana cara bergabung di Gemira (Gerakan Muslim Indonesia Raya)?; (2). Apakah ada struktur Gemira?; dan (3). Apakah ada perbedaan anggota yang punya KTA Gerindra dengan anggota yang memiliki KTA Gemira? Solichin Yahya Mlarak, Ponorogo, Jawa Timur Anda bisa menghubungi langsung: DPP Partai Gerindra: Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan Telp (021) 7892377, 7801396 Fax (021) 7819712

Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Mengucapkan Selamat Idul Adha, 10 Dzulhijah 1432 H

Ishendarto Rungkut, Surabaya, Jawa Timur

Pembina: Prabowo Subianto Pemimpin Umum: Hashim Djojohadikusumo Pemimpin Redaksi: Fadli Zon Wakil Pemimpin Redaksi: M. Asrian Mirza Dewan Redaksi: Suhardi, Halida Hatta, Widjono Hardjanto, Ahmad Muzani, Martin Hutabarat, Amran Nasution, Kobalen, Redaktur Pelaksana: Syahril Chilli Redaktur: Budi Sucahyo, Helvi Moraza, Subuh Prabowo, Mustafa Kemal (Foto), Yon W Pati (Artistik) Staf Redaksi: Ardi Winangun, Iman Firdaus, M. Budiono, Wahyu Mahardhika Sekretaris Redaksi: Wendra Wizar Sirkulasi dan Distribusi: Juanda Nurhakim Penerbit: Badan Komunikasi Partai Gerindra Alamat Redaksi dan Usaha: Jl. Danau Jempang B II No 13, Bendungan Hilir, Jakarta 10210 Telp. : 62-21 5785 3480 Fax. : 62-21 5785 2552 Email: [email protected] atau [email protected] Redaksi menerima artikel, berupa berita ataupun kolom serta foto dari anggota, pengurus pusat dan daerah serta simpatisan Partai Gerindra. Khusus untuk kalangan simpatisan diharap menyertakan identitas diri. Tulisan bisa dikirim via email ataupun pos.

Kolom : 03

edisi 07/Tahun I/NOVember 2011

Melawan Kapitalisme Oleh Amran Nasution

(Anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra, Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra)

Aksi demo itu menyebar di berbagai kota di Amerika Serikat, lalu ke kota lainnya se­ perti London, Paris, Roma, Athena, Sydney, termasuk Jakarta. Memasuki bulan kedua ini, Occupy Wallstreet sudah menyebar ke ratusan kota di Amerika, Eropa, Asia, dan Afrika. Menurut Naomi Klein – salah seorang aktivis demo dan penulis buku The Shock Doctrine yang terkenal itu -- perubahan harus dicapai dengan menggerakkan demonstrasi di jalan-jalan. Soalnya, katanya, ‘’Perubahan tak akan terjadi di Washington karena kaum politisi telah dikontrak untuk kepentingan korporasi.’’ Dalam bentuk yang tak persis sama, itu juga terjadi di Jakarta. Kaum kapitalis asing, misalnya, telah menguasai industri per­ tambangan kita. Sebut saja PT Freeport, PT New­mont, atau Exxon Mobil, yang menguras tambang emas, tembaga, atau minyak. Semua

Rakyat Amerika Serikat pun berjuang melawan kapitalisme. Mereka berdemo di jalan-jalan New York. Bagaimana di Indonesia?

Ilustrasi Yon W pati

Aksi demo di New York dimulai 17 Septem­ ber 2011 di Taman Zuccotti, Manhattan, se­ bagai bentuk protes atas ketidakadilan sistem kapitalisme. Sistem itu menyebabkan 1% orang Amerika menjadi sangat kaya, semen­ tara puluhan juta lainnya saking miskinnya tak mampu memiliki asuransi kesehatan dan karenanya kerepotan kalau sakit. Para penggerak demo percaya bahwa 1% orang kaya – pemilik bank, penguasa pasar modal dan semacamnya – amat rakus (greedy). Mereka menumpuk kekayaan nyaris tanpa batas sehingga kemudian terjadi krisis ekono­ mi di tahun 2008 dan sekarang. Pemerintah mem-bailout bank raksasa bermiliar dolar agar selamat dari kebangkrutan. Sementara rakyat kecil kesulitan mencicil rumah akibat krisis tak dipedulikan. Ketidakadilan ini memberi inspirasi pada para aktivis Occupy Wallstreet (Duduki Wallstreet).

perusahaan disebut di atas milik Amerika Se­ rikat. Mereka mengeksploitasi sumber daya alam kita sekaligus menikmati upah buruh yang teramat  murah. Sampai sekarang, sudah berbulan-bulan buruh PT Freeport berjuang – di antaranya dengan mogok kerja – me­ nuntut kenaikan upah mereka yang rendah. Semua ini konsekuensi dari sistem kapi­ talisme yang mendominasi kita. Sistem itu mengejar keuntungan sebesar-besarnya ka­ lau perlu dengan menghisap darah manusia. Maka demonstrasi yang terjadi beberapa kali di depan gedung Bursa Efek di Jalan Sudir­ man, Jakarta, menurut aktivisnya ditujukan menyerang sistem itu. ‘’Penggantian orangnya tak penting, karena orang itu akan patuh pada sistem. Oleh karena itu kita ubah dulu sistem kapitalisme,’’ kata Sari Putri, aktivis Occupy Jakarta yang berdemo di Gedung Bursa Efek Jakarta, Kamis, 20 Oktober lalu. Sistem kapitalisme berkembang subur setelah reformasi 1998, terutama setelah dua

periode pemerintahan Presiden SBY. Menteri Perdagangan Mari Pangestu, misalnya, mem­ buka pintu impor sebesar-besarnya mulai beras, kentang, singkong, rotan, termasuk ga­ ram. Padahal semua komoditi itu diproduksi di dalam negeri. Indonesia salah satu negara dengan pan­ tai terpanjang di dunia tapi harus mengim­ por garam dari China. Kebijakan impor Mari Pangestu menyebabkan dia bentrok dengan Fadel Mohammad, Menteri Kelautan dan Per­ikanan. Fadel marah karena petani Madu­ ra mengadukan masalah impor garam kepa­ danya. Tahu apa yang terjadi? Nama Fadel dicoret Presiden SBY dari su­ sunan kabinet 19 Oktober lalu. Fadel salah ke­ tika menduga pendukung kapitalisme adalah Menteri Mari Pangestu. Padahal pendukung kapitalisme nomor satu tak lain dari Presiden SBY. Karena itu kalau di zaman Presiden Soe­ harto dulu Indonesia swasembada beras, di zaman SBY kita berlomba mengimpor beras dari Thailand, Vietnam, atau Myanmar. t

Budayawan Krisis dan Krisis Budayawan Oleh Helmi Adam

Ketua Bidang Pemantapan Ideologi DPP Partai Gerindra

Reformasi menjelma menjadi gurita, me­ makan, menerjang, dan menghabisi semua sendi kehidupan. Kebebasan sebagai suatu yang absolut, membuat manusia Indonesia terlena, dan terbuang. Akar budaya menjadi suatu tanda tanya. Kita menjadi kehilangan identitas, menggunakan nama kapitalisme dan kebebasan. Munculnya para pengamat karbitan, dibarengi oleh budayawan karbitan, membuat Indonesia semakin kehilangan jati diri dan harga diri. Kini muncul budaya baru, budaya mema­ ki dan menghina. Lihatlah dijalan!,  hampir setiap hari orang demo tidak karuan. Dari soal korupsi hingga rok mini, semuanya lupa jati diri. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Mereka yang baru baca buku pengantar politik sudah menjadi pengamat politik. Mereka yang baru menjadi artis film, tiba-tiba jadi budayawan. Lucunya semua ditanggapi seperti ketoprak jalanan. Televisi menjadi sorong jurnalisme kebe­ basan yang tiada batas, menghilangkan sendi budaya bangsa. Berita makian, berita hinaan, hampir menghiasi seluruh layar kaca negeri ini. Tengok acara talkshow di TV swasta, se­ orang yang mengaku budayawan berbicara seperti tak berbudaya. Dimana sopan santun dan etika dilanggar begitu saja, demi kebeba­ san dan tontonan.

Siklus Empu Gandring  Empu Gandring adalah pencipta keris terkenal yang menyebabkan jatuhnya banyak raja di Pulau Jawa. Dari Tunggul Ametung hingga Kebo Anabrang. Mereka terbunuh oleh keris sang Empu silih berganti. Akankah budaya menghina dan mengkritik tidak ber­ tanggung jawab akan menjadi budaya kita, seperti budaya keris Empu Gandring yang terus-menerus membunuh tiada henti?  Hampir setiap hari kita lihat penghinaan terhadap tokoh dan presiden terjadi. Penghi­ naan dilakukan oleh mereka yang mengaku budayawan. Padahal budaya Indonesia terke­ nal santun dan mempesona, kini hilang be­ gitu saja. Hal ini bisa dilihat dari peristiwa di SMA Negeri 6 Jakarta. Seorang pelajar mengambil kamera wartawan begitu saja. Tidak takut po­ lisi, tidak menghargai profesi. Baginya meng­ hina, memaki, haruslah diekspresikan dengan nyata. Tidak ada yang melarang Anda mengkri­ tisi Indonesia. Tidak ada yang melarang Anda memperbaiki bangsa. Tapi yang diresahkan adalah cara Anda mengkritisi bangsa, apalagi mengaku berbudaya. Lihatlah zaman Maja­ pahit, rakyat berdemo dengan duduk di lapa­ ngan terbuka sampai parit. Mereka mengkri­

tisi raja dengan diam dan tertib. Raja akhirnya menerima pesan dengan bijaksana dan arif.  Tapi kini kekuasaan menjadi ideologi, menjatuhkan pemimpin sudah tidak pakai akal budi. Semua seperti Empu Gandring, di­ bunuh dengan keris sampai mati. Dan, yang paling menyedihkan, ini didukung oleh tele­ visi melalui budayawan kelas teri. Krisis Budayawan  “Pakem budayawan harus diperbaharui, harus direformasi.” Itu yang diteriakkan oleh mereka yang mengaku budayawan. Tapi keti­ ka ditanya, apa yang harus diperbaharui dan direformasi? Bukankah budayawan adalah orang yang memegang budaya bangsa? Dan bukankah budaya bangsa kita sangat tinggi? Mereformasi pakem budayawan sama artinya mereformasi budaya kita. Jepang memba­ngun bangsanya diatas budaya tradisionalnya. Lalu bangsa kita membangun bangsa dengan refor­ masi, mengapa harus menggunakan budaya kapitalis? Budayawan adalah orang yang berkarya dengan berpegang teguh pada nilai budayanya. Lalu pertanyaannya siapa sajakah budayawan kita? Tentu saja mereka yang telah berkarya, seperti Taufiq Ismail dengan syairnya, Hardi dengan lukisannya, Mochtar Lubis dengan

tulisannya, Idris Sardi dengan musiknya dan lain sebagainya. Mereka bisa disebut budayawan, karena karyanya memegang sendi budaya bangsa, menguatkan jatidiri bangsa. Dan, semua hasil pemikirannya yang luar biasa. Mereka di­agungkan dan dihormati layaknya buda­ yawan, seperti Hamka atau Mochtar Lubis. Padahal bukan jati diri bangsa yang dipegang sebagai nilai budayanya, tapi justru budaya kapitalisme dan hedonisme. Lalu akankah kita mengalami Krisis Bu­ dayawan? Kita akan mengalami krisis budaya­ wan manakala para budayawannya tidak lagi memegang budaya bangsa, mereka menjadi budayawan barat yang mengkultuskan kebe­ basan. Dan lebih parahnya mereka bisa men­ jadi lebih bebas dari orang “barat” sekalipun. Budayawan senior harus muncul, untuk me­ luruskan kembali budaya bangsa.   Rembuk budaya nasional adalah alternatif produktif membuat kembali bangsa menjadi tertib. Mereka yang rembuk adalah budaya­ wan yang telah berkarya nyata. Bukan bu­ dayawan maya, tapi budayawan yang telah diakui karyanya. Semoga gagasan ini bisa me­ mancing para senior untuk meluruskan buda­ ya bangsa di tengah kebimbangan reformasi dan kapitalisme.... t

04 : Gema Utama

edisi 07/Tahun I/NOVember 2011

Reshuffle Kabinet

Hasilnya Tidak Sesuai Harapan Rakyat Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II hasil reshuffle dinilai hanya untuk mengakomodasi kepentingan partai politik dan kepentingan politik jangka pendek. Sulit berharap kabinet ini akan memperbaiki keadaan dan menyelesaikan persoalan yang ada. Oleh Budi Sucahyo

Presiden Susilo Bambang Yu­ dhoyono (SBY) akhirnya mengu­ mumkan susunan Kabinet Indone­ sia Bersatu II hasil reshuffle di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 18 Okto­ ber 2011. Perombakan kabinet kali ini terbilang yang terbesar sepanjang sejarah pemerintahan Presiden SBY dan paling heboh. Pasalnya, meski jumlah menteri tetap 34 orang, jumlah wakil menteri membengkak menjadi 20 orang dari sebelumnya hanya 7 orang. Selain itu, di susunan baru KIB II terdapat 7 menteri wajah baru. Mereka adalah Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Men­ teri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo, Meneg LH Berth Kambuaya, Menteri PAN dan Re­ formasi Birokrasi Azwar Abubakar, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, dan Kepala BIN Letjen TNI Marciano Norman. Sedangkan menteri yang me­ ngalami pergeseraan pos ada empat orang, yakni Jero Wacik dari Men­ teri Pariwisata menjadi Menteri En­ ergi dan Sumber Daya Mineral, EE Mangindaan (Menteri PAN dan Re­ formasi Birokrasi) menjadi Menteri Perhubungan, Mari Elka Pa­ngestu

(Menteri Perdagangan) menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Gusti Muhammad Hat­ ta (Menteri Negara Lingkungan Hi­ dup) menjadi Menristek. Mengamati proses reshuffle ka­ binet yang dilakukan Presiden SBY dengan sebelumnya memanggil calon menteri dan wakil menteri untuk “audisi”, Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Permadi mengatakan bahwa hasil reshuffle kabinet ini merupakan kabinet yang amburadul. “Menurut saya, hasil reshuffle kabinet ini yang paling am­ buradul dan tidak akan lebih baik dari kabinet sebelumnya,” kata Per­ madi kepada Gema Indonesia Raya. Menurut Permadi, untuk mela­ kukan reshuffle kabinet saja Presiden membutuhkan waktu bermingguminggu. “Itu terlalu lama,” ujarnya. Padahal, Presiden memiliki hak pre­ rogatif. Dengan hak itu, Presiden sebenarnya bisa langsung memilih para menteri sebagai anggota ka­ binet. “Bahkan, kalau dibutuhkan tidak perlu memilih calon dari par­ tai politik,” kata Permadi yang juga dikenal sebagai paranormal ini. Proses reshuffle kabinet kema­ rin, lanjut Permadi, menunjukkan bahwa Presiden masih tersandera oleh partai-partai politik. “Apala­

gi PKS sempat mengancam keluar dari koalisi. Tapi, ketika diketahui satu menterinya dicopot, PKS diam saja,” kata mantan anggota DPR dari PDI Perjuangan ini. Tak jauh berbeda, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menilai reshuffle kabinet yang dila­ kukan lebih banyak mempertim­ bangkan kepentingan politik jangka pendek, terutama untuk kepenti­ ngan akomodasi partai politik dan kepentingan politik jangka pendek lainnya. “Komposisi baru di kabinet merupakan akomodasi partai poli­ tik,” kata Fadli Zon kepada Gema Indonesia Raya. Hal itu tercermin antara lain dengan menteri-menteri yang me­ ngisi pos tidak sesuai dengan bidang­ nya. Fadli Zon menilai ba­nyak men­ teri yang bukan merupakan ahli di bidangnya. “Mereka bukan orangorang terbaik di bidangnya. Tidak jelas apa prestasinya. Apa prestasi Mangindaan di bidang transportasi atau Jero Wacik di bidang energi? Mereka malah baru di bidang itu,” kata Fadli Zon. Dia juga menyayangkan Presi­ den masih mempertahankan bebe­ rapa menteri yang terindikasi tidak bersih. “Kabinet ini bukan kabinet bersih karena tidak membersihkan

orang-orang yang terindikasi atau disebut-sebut tidak bersih itu,” kata Fadli Zon. Dalam KIB II, ada dua menteri yang belakangan ini diterpa kasus dugaan korupsi, yakni Menpora Andi Mallarangeng dan Menaker­ trans Muhaimin Iskandar. Andi Mallarangeng sebelumnya terseret dalam pusaran kasus korupsi proyek wisma atlet SEA Games Jakabaring, Palembang. Dugaan keterlibatan Andi disebut-sebut oleh mantan Bendahara Umum Partai Demo­ krat, Muhammad Nazaruddin, ter­ sangka kasus itu. Sedangkan Muhaimin Iskandar terimbas kasus korupsi proyek Per­ cepatan Pembangunan Infrastruk­ tur Daerah di kementerian yang dipimpinnya. Nama Muhaimin disebut-sebut oleh Dharnawati, pengusaha yang menjadi tersangka kasus ini. Dharnawati mengatakan duit Rp1,5 miliar dalam dus duri­ an yang diserahkan kepada pejabat kementerian adalah sebagai hadiah lebaran untuk Menteri Muhaimin. Martin Hutabarat, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra juga menyayangkan Presi­ den SBY tidak memasukkan agen­ da pemberantasan korupsi dalam melakukan perombakan kabinet. “Sangat disayangkan dalam hiruk pikuk reshuffle ini, saya tidak men­ dengar adanya soal pemberantasan korupsi yang dijadikan pertim­ bangan,” kata Martin Hutabarat. Sama dan sebangun, di mata Permadi, kabinet hasil reshuffle ma­ lah dianggap melindungi para ko­ ruptor. “Kabinet ini jadi amburadul karena “maling-maling” tetap men­

foto istimewa

jadi menteri. Kabinet ini melindu­ ngi para koruptor,” ujarnya. Begitu pula pilihan pada Amir Syamsuddin sebagai Menteri Hukum dan HAM. “Saya lihat dia tidak akan bisa me­ mimpin. Selama ini pengacara su­ lit menjadi menteri. Apalagi wakil menterinya Denny Indrayana yang berasal dari Istana,” katanya lagi. Di bidang ekonomi, menurut Fadli Zon, menteri-menteri yang dipilih masih menteri-menteri yang berhaluan liberal. Dengan haluan liberal itu, maka orientasi kebijakan ekonominya juga masih orientasi neo liberal, yaitu privatisasi, libera­ lisasi, pencabutan subsidi, maupun perdagangan bebas. Kalau komposisi kabinet hasil reshuffle masih seperti itu, kabinet ini akan jauh panggang dari api. “Sulit kita berharap kabinet ini akan memperbaiki keadaan atau menye­ lesaikan persoalan. Saya kira kabinet ini akan menambah masalah-masa­ lah baru ketimbang menyelesaikan persoalan yang sudah ada,” kata Fadli Zon. Susunan kabinet baru hasil reshuffle itu, lanjut Fadli Zon, ti­ dak sejalan dengan harapan ma­ syarakat. Padahal, rakyat sangat berharap dengan adanya reshuffle ini dapat memperbaiki taraf hidup dan pemberantasan korupsi. “Jadi, sinyal yang diberikan itu tidak se­ suai dengan harapan rakyat,” tegas Fadli Zon. Dalam bahasa lain Permadi mengatakan bahwa “kabinet ini akan semakin amburadul dan tidak akan lebih baik dari kabinet-kabinet sebelumnya.” t

: 05

edisi 07/Tahun I/NOVember 2011

Wakil Menteri

Inilah 13 Wakil Menteri KIB II

Tak Berdampak Positif pada Kinerja Kabinet Langkah Presiden mengangkat 13 wakil menteri tak hanya membuat kabinet semakin tambun, tapi juga berpotensi menimbulkan masalah baru. Oleh Budi Sucahyo

Sejak Kamis (14 Oktober 2011) sampai Ahad (16 Oktober 2011), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah memang­ gil 13 orang calon wakil menteri. Dengan penambahan wakil menteri itu, maka saat ini ada 17 kementerian yang mempunyai jabatan wakil menteri. Bahkan, dua kementerian yai­ tu Kementerian Pendidikan Nasional dan Ke­ menterian Keuangan mempunyai dua wakil menteri. Banyak yang menilai langkah Presiden mengangkat banyak wakil menteri untuk se­ paro dari jumlah anggota Kabinet Indonesia Bersatu II tak hanya membuat kabinet se­ makin tambun, tapi juga berpotensi menim­ bulkan masalah baru. Martin Hutabarat, anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, menyebutkan bahwa pengangkatan wakil menteri itu tak menja­

wab aspirasi masyarakat yang menginginkan kabinet memiliki kinerja lebih baik dan ram­ ping, sehingga tidak terlalu membebani ang­ garan. Apalagi pengangkatan wakil menteri itu bukan atas permintaan menteri bersang­ kutan. “Seorang menteri mengatakan kepa­ da saya bahwa pengangkatan wakil menteri bukan atas permintaan dirinya dan dia pun tidak dilibatkan dalam proses pengangkatan tersebut,” kata Martin. Pengangkatan wakil menteri, lanjutnya, memberi kesan bahwa keberadaan wakil men­ teri di kementerian itu merupakan keinginan Presiden. Padahal, tugas seorang wakil men­ teri adalah untuk membantu kinerja men­ teri, sehingga diperlukan orang yang sejalan dengan sang menteri. “Dengan menambah wakil menteri, apalagi jika wakil menteri itu tidak sejalan dengan menterinya, bisa menim­ bulkan dualisme yang membuat kementerian tersebut semakin buruk kinerjanya,” kata ang­ gota Komisi III DPR ini. Anggota Dewan Pembina Partai Gerin­ dra, Permadi, juga melihat pengangkatan 13 wakil menteri hanya akan membuat keadaan semakin kacau. “Ini akan semakin amburadul karena Presiden menyalahi undang-undang. Sesuai UU, pengangkatan wakil menteri ada­ lah dari pejabat karir bukan didatangkan dari luar. Ini jelas tidak efektif. Kalau dari luar bisa berbahaya, belum tentu cocok dengan men­ terinya,” kata Permadi seraya menambahkan, pengangkatan wakil menteri telah menabrak UU Kementerian Negara.

Menurut Permadi, wakil menteri bukan anggota kabinet dan tidak menentukan kebi­ jakan kementerian. Wakil menteri itu hanya membantu administratif menteri. “Wakil menteri adalah pejabat karir di kementerian bersangkutan, bukan orang di luar kemente­ rian. Contohnya, Syafri Syamsuddin, wakil menteri Pertahanan dan Keamanan,” papar­ nya. Permadi menegaskan posisi wakil mente­ ri tidak akan berdampak positif pada kinerja pemerintahan. Penambahan wakil menteri hingga 13 orang itu akan membikin birokrasi menjadi gemuk. “Omong kosong kalau ki­ nerja kabinet akan lebih baik dengan 13 wakil menteri. Wakil menteri itu hanya diperlukan pada kementerian tertentu saja. Tidak perlu sebanyak sekarang. Menteri-menteri yang ha­ rusnya mendapat wakil menteri itu triumvirat saja, yaitu Mendagri, Menlu, dan Menhan,” ujarnya kepada Gema Indonesia Raya. Kata Permadi, ketiga kementerian triumvirat itu memang membutuhkan wakil men­ teri, karena bila terjadi kekosongan kekuasaan maka ketiga menteri itulah yang menjalankan pemerintahan bersama-sama dengan para wa­ kilnya. Sementara posisi wakil menteri pada kementerian lain tidak penting sama sekali. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fa­ dli Zon juga berpendapat serupa. “Masalah wakil menteri ini sesuatu yang sama sekali tidak perlu. Sebab, menteri sudah punya apa­ ratur yang banyak,” katanya. t

1. Dekan Fakultas Kedokteran UGM Prof. Dr. Ali Gufron Mukti sebagai Wakil Menteri Kesehatan 2. Dirjen Pemasaran Kemenbudpar Sapta Nirwandar sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3. Mantan Dubes Singapura Wardana sebagai Wakil Menteri Luar Negeri menggantikan Triyono Wibowo 4. Musliar Kasim sebagai Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Pendidikan 5. Sekretaris Menteri BUMN Mahmudin Yasin sebagai Wakil Menteri BUMN 6. Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisna Murti sebagai Wakil Menteri Perdagangan 7. Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar sebagai Wakil Menteri Keuangan 8. Kepala BPS Rusman Heriawan sebagai Wakil Menteri Pertanian 9. Guru Besar Arsitektur FT UGM Wiendu Nurhayati sebagai Wamendikbud bidang Kebudayaan 10. Guru Besar FISIP UI Prof. Eko Prasodjo sebagai Wakil Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi 11. Staf Khusus Denny Indrayana sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM 12. Widjajono Partowidagdo sebagai Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 13. Dirjen Bimas Islam Nasaruddin Umar sebagai Wakil Menteri Agama.

Fadli Zon, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra

Sarat Kepentingan Politik Jangka Pendek

foto mustafa Kemal

Perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun kedua pemerintahannya se­ mestinya untuk meningkatkan kinerja menteri. Namun, Par­ tai Gerindra menilai perombakan kabinet itu bukan menyele­ saikan persoalan yang ada, tapi justru menimbulkan masalah baru. Berikut petikan wawancara Gema Indonesia Raya dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, di Fadli Zon Library pada Jumat 21 Oktober 2011. Apa komentar Anda terhadap kabinet hasil reshuffle yang sudah diumumkan Presiden SBY pada 18 Oktober 2011?

Reshuffle kabinet itu jelas hak prerogatif Presiden. Dan, dengan reshuffle itu, Presiden ingin meningkatkan kinerja para

menteri. Selama ini Presiden menyatakan banyak instruksinya yang tidak dijalankan. Tetapi kalau kita lihat, dalam reshuffle ini masih lebih banyak kepentingan politik jangka pendek, terutama untuk kepentingan akomodasi partai politik dan ke­ pentingan politik jangka pendek lainnya. Sekarang, masalah-masalah yang dihadapi rakyat misalnya harga-harga yang naik, lapangan kerja, korupsi, dan lain-lain. Itu tidak tercermin dalam formasi kabinet yang ada. Misalnya, apakah di bidang ekonomi akan ada perbaikan? Sementara kita lihat dalam kenyataannya, menteri-menteri yang dipilih masih menteri-menteri yang berhaluan liberal dan kapitalistik. Dan orientasinya juga masih ekonommi neo liberal, yaitu pri­ vatisasi, liberalisasi, pencabutan subsidi, maupun perdagangan bebas.

Kalau masih seperti itu, ya kita sulit berharap kabinet ini akan memperbaiki keadaan atau menyelesaikan persoalan. Yang ada justru akan menambah persoalan. Jadi, sinyal yang diberikan itu tidak sesuai dengan harapan rakyat. Tidak mem­ bangun satu confident pada rakyat. Misalnya, dalam hal ko­ rupsi. Ternyata beberapa orang yang terindikasi atau disebutsebut tidak bersih masih dipertahankan. Lalu, penempatan politik untuk kepentingan partai poli­ tik tertentu. Terutama tempat-tempat yang dianggap strate­ gis dan “basah”. Misalnya, ESDM dan perhubungan. Apakah yang ditempatkan di pos itu orang-orang terbaik di bidang itu? Mereka bukan orang yang memang mempunyai keahlian di bidang itu. Tidak kompeten. Jero Wacik, yang selama ini berkiprah di bidang pariwi­ sata sekarang menangani ESDM. Beliau sendiri bukan orang yang ahli di bidang sumber daya mineral. Dia adalah ahli teknologi mesin. Itu pun dulu. Apa artinya? Tidak zaken kabinet. Mangindaan juga bukan orang yang ahli di bidang per­ hubungan. Masih banyak orang lain yang ahli di bidang per­ hubungan. Itu sekadar contoh. Belum lagi yang lain. Belum lagi soal wakil menteri, bagaimana masalah komunikasi nanti dengan menteri, masalah status dan positioning mereka. Saya kira ini akan menambah masalah-masalah baru ketimbang menyelesaikan persoalan yang ada. Jadi reshuffle ini malah menghasilkan kabinet yang tidak efektif?

Tidak efektif. Dan tidak memberikan sinyal positif pada harapan rakyat.

Apakah karena Presiden tersandera oleh partai politik?

Saya kira kalau soal tersandera oleh partai politik masih tetap ada. Saya kira kita juga sah-sah saja kalau ada mente­ ri dari partai politik. Tetapi persoalannya adalah bagaimana mencari orang yang memang kompeten, mempunyai in­ tegritas, dan kapabilitas. Ini yang seharusnya dilakukan oleh presiden. t

06 : Indonesia

edisi 07/Tahun I/NOVember 2011

Sosialisasi 4 Pilar

Sistem Ekonomi Kita, Bak Berlayar Tak Tahu Tujuan Partai Gerindra tetap bertekad untuk mengembalikan sistem ekonomi neo liberal yang berlaku sekarang menjadi sistem ekonomi kerakyatan. Bagaimana caranya?

foto-foto Mustafa Kemal

Oleh Syahril Chili

internet, sms, atau twitter, dalam hitungan mingguan atau bulan bisa menjatuhkan satu rezim. Con­ tohnya, apa yang terjadi di Mesir, Tunisia, dan terakhir Libya. Indonesia yang terdiri berbagai suku, bahasa, bermacam agama ada­

bisa menjadi penyebab bangsa ini retak. Salah satu ujian kita dalam mengamalkan Pancasila, menurut Muzani, adalah kita sekarang se­ dang berhadapan dengan keadaan pragmatisme. Kita berhadapan de­ ngan kehidupan yang serba duit. Dalam kasus Pemilukada, misalnya, tidak ada duit tidak ada dukungan. “Pragmatisme itulah yang menja­ di salah satu ancaman kita dalam bernegara,” katanya. Dengan kondisi demikian, sulit berharap penyelenggara pemerin­ tahan dari pusat sampai daerah bisa akuntabel. Ia mengambil contoh kasus Aceh dan juga Papua, bera­ pa triliun dana digelontorkan ke kedua daerah ini, tapi rakyatnya tetap miskin. Apalagi uang itu, menurut Undang-undang, penggu­ naannya diserahkan pada gubenur. Dan, penggunaannya tidak trans­ paran, hal ini membuat rakyat jadi jengkel. Itulah sebabnya, Partai Gerindra menempatkan 4 Pilar berbangsa dan bernegara sebagai program pokok ke depan, dalam rangka memberi­ kan kesejahteraan dan kecerdasan pada rakyat, yang belum terwujud dalam kurun waktu 66 tahun Indo­ nesia merdeka sekarang ini.

mi kapitalis -- yang hanya meng­ untungkan mereka yang kaya - se­ dang menuju kegagalan. Fadli Zon menunjuk apa yang terjadi di Ame­ rika Serikat sekarang ini, muncul gerakan Occupy Wallstreet (demons­ trasi menduduki Wallstreet), karena mereka sudah merasakan bagaima­ na pahitnya kapitalisme. Dalam ekonomi kerakyatan, menurut Fadli Zon, jelas swasta mempunyai peran yang penting dan tidak ada usaha untuk menghalangi swasta untuk berperan. Lantas kalau kita refleksikan dengan keadaan kita sekarang dan apa yang sebenarnya terjadi dengan kita, seperti yang selalu didengung-dengungkan oleh Ketua Dewan Pembina kita bahwa sebetulnya negara kita kaya, tetapi kenapa rakyatnya miskin? “Dibanding dengan negaranegara lain, di Indonesia ini semua ada. Apa yang tidak ada di kita? Tetapi kemana aset-aset itu? Untuk siapa aset-aset itu? Ini yang sela­ lu menjadi pertanyaan kita,” ujar Fadli Zon seraya menambahkan. Akhirnya kita melihat ada dua hal: kritik kita adalah masalah haluan, dan masalah kepemimpinan atau leadership. Fadli Zon mengibaratkan, kita

Narasumber Sosialisai 4 Pilar (Abdul Wachid, Martin Hutabarat, Fadli Zon dan Ahmad Muzani) Di sebuah ruang pertemuan di Ku­ suma Sahid Prince Hotel, Solo, Jawa Tengah, hari itu (20/10), didomina­ si warna putih. Mereka adalah para kader dan simpatisan partai Gerin­ dra dari dapil IV dan V Solo Raya yang jumlahnya tidak kurang dari 300 orang hadir ditempat itu, me­ ngikuti sosialiasi 4 Pilar berbangsa dan bernegara, yakni: Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Pemateri sosialisasi 4 Pilar ini sen­ gaja datang dari Jakarta. Mereka ada­ lah Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon; anggota Komisi III DPR RI/Ketua Fraksi Gerindra di MPR Martin Hutabarat; anggota Komisi I DPR RI/Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muza­ ni; dan anggota Komisi IV DPR RI/ Sekretaris Fraksi Gerindra di MPR/ Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah Abdul Wachid. “Penyelenggaraan sosialisasi 4 Pilar ini sejalan dengan permintaan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusu­ mo yang disampaikan pada acara konsultasi Badan Komunikasi (Ba­ kom) Partai Gerindra dengan Fraksi Gerindra di DPR RI bertempat di Hotel Le Meridien, Jakarta, 14 Ok­ tober 2011. Waktu itu, Hashim me­ minta wakil Gerindra di DPR agar terus membela Pancasila. Nah, sosialisasi 4 Pilar di Solo ini telah meneguhkan komitmen Gerindra, seperti yang tercantum dalam platformnya, untuk mem­

pertahankan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selain mempertahan dan melestari­ kan Pancasila sebagai dasar negara, Hashim mengingatkan, Partai Ge­ rindra pada hakekatnya didirikan untuk memperjuangan ekonomi kerakyatan. Dan, ternyata setelah bergu­ lirnya reformasi sejak 1998, Panca­ sila mulai terpinggirkan dan nilainilai yang terkandung di dalamnya mulai ditinggalkan. Kondisi ini tidak hanya mengkhawatirkan se­ tiap komponen bangsa yang ingin melihat Indonesia tetap bersatu dan berdaulat. Ketua Fraksi Gerindra di MPR Martin Hutabarat dalam cera­ mahnya mengatakan, kekhawatiran ini juga dirasakan oleh para tokoh bangsa. Pada 1 Juni lalu, ketika mempe­ ringati Pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila di MPR/DPR, berkumpul tokoh-tokoh penting bangsa. Di acara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama dua Presiden sebelumnya, yaitu Presi­ den ke-3 Prof. B.J. Habibie dan Pre­ siden ke-5 Megawati Soekarnoputri menyampai pidato. Intinya, ketiga tokoh bangsa ini risau melihat kon­ disi bangsa sekarang ini. Bagaimana tidak, kemajuan tek­nologi komunikasi yang sulit dikontrol bisa menggoyahkan ne­ gara. Martin yang juga anggota Ko­ misi III DPR RI ini menunjuk apa yang terjadi di negara-negara Afrika dan Timur Tengah. Hanya melalui

lah sebuah negara yang begitu besar. Untuk menggambarkan betapa lu­ asnya Indonesia, Martin mengambil perbandingan kalau naik pesawat dari Sabang sampai Merauke nonstop membutuhkan waktu 9 jam, dan itu hampir sama dengan pe­ner­ bangan dari Tanah Air Indonesia ke Mekah yang membutuhkan waktu 8,5 jam. Jadi, “Betapa luas, dan be­ gitu berbhinnekanya negara kita,” ungkap Martin. Tapi, mengapa Indonesia tetap utuh sebagai satu bangsa? Mar­ tin lalu mengutip ucapan Presiden Amerika Serikat Barrack “Hussein” Obama ketika berpidato di depan sivitas akademika Universitas In­ donesia beberapa waktu lalu, yang mengatakan bahwa Indonesia men­ jadi besar karena Pancasila yang membungkus kebhinekaan. “Pancasila sebagai perekat bangsa memang luar biasa,” ungkap Ahmad Muzani, anggota Komisi I DPR RI yang juga pembicara da­ lam acara sosialisasi 4 Pilar tersebut. Ia mengutip hasil survei terbaru Reform Institute, yang menyebutkan 96% responden setuju Pancasila sebagai dasar negara. Dan, 94% res­ ponden menyatakan tidak setuju ada ideologi lain selain Pancasila. Itu artinya, “Posisi Pancasila sebagai perekat bangsa sangat kuat,” ujar Sekretaris Jenderal DPP Partai Ge­ rindra ini. Tapi, baik Martin maupun Mu­ zani mengingatkan, kita tidak boleh lengah. Sebab, banyak faktor yang

Para peserta Sosialisai 4 Pilar di Solo Jadi Partai Gerindra punya utang kepada generasi bangsa, ya­itu bagaimana menciptakan lapangan kerja yang banyak. Hanya saja, ini baru bisa terlaksana apabila sistem ekonomi kerakyatan bisa berjalan. Ekonomi konstitusi Wakil Ketua DPP Partai Gerin­ dra Fadli Zon menjelaskan bahwa ekonomi kita adalah ekonomi kons­ titusi yang tak lain adalah ekono­ mi kerakyatan. Bung Hatta ketika meru­muskan demokrasi ekonomi di dalam pasal-pasal UUD 1945 memberikan jawaban yang begitu futuristik dan visioner. “Inilah ja­ lan yang i­ngin kita kembalikan, dan luruskan,” ujar Fadli Zon yang juga Ketua Badan Komunikasi (Bakom) Partai Gerindra. Apalagi sekarang, sistem ekono­

mau berlayar sampai ke pulau, ten­ tu butuh nakhoda yang tahu tu­ juan. Tapi, kita di Indonesia, hari ini tidak tahu mau berlayar kema­ na. Negara-negara lain begitu ce­ pat majunya, seperti Vietnam atau RRT (Repulik Rakyat Tiongkok). RRT pada 1978 cadangan devisa­ nya US$ 3 miliar sama dengan RI juga US$ 3 miliar. Tapi, RRT punya Deng Xiaoping yang dengan cepat melakukan reformasi dan berha­ sil. Sekarang cadangan devisa RRT US$ 3 triliun, sementara Indonesia hanya US$ 124 miliar. “Jauh sekali perbedaan kemajuan ekonomi yang dicapai,” ucapnya. Jadi, masalahnya terletak pada tujuan yang ingin dicapai, dan ke­ pemimpinan (nakhoda). Maka, ka­ lau mau mengubah haluan dan me­ majukan ekonomi kerak­yatan kita harus memegang kekuasaan. t

: 07

edisi 07/Tahun I/NOVember 2011

In momerium

foto-foto Wendra Wizar dan Tri Susilo

Pak Moer Telah Tiada

Upacara militer itu mengiri­ ngi jasad Moerdiono ke pembarin­ gan terakhirnya di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta, Sabtu (8/10). Suasana khidmat terasa saat jenazah mantan Menteri Sekretaris Negara di era Orde Baru itu (19881998) ditutupi tanah merah. Satu persatu keluarga dan kerabat mena­ burkan bunga di atas pusaranya. Upacara dipimpin oleh Menteri Se­ kretaris Negara Sudi Silalahi. Selain keluarga, tampak kera­ bat dekat, seperti Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, mantan Kepala BIN (Ba­ dan Intelejen Negara) AM Hendro­ priyono, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadi­ kusumo, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, man­ tan Menteri Perhubungan Azwar Anas, ekonom Kwik Kian Gie, Ke­ tua Partai Golkar Abu­rizal Bakrie dan Menteri Kelautan dan Perika­ nan Fadel Muhammad serta jajaran pengurus Partai Gerindra. Pergau­ lan Pak Moer, demikian lelaki kela­ hiran Banyuwangi, Jawa Timur, 19 Agustus 1934 itu biasa disapa, me­ mang dari berbagai kalangan.

Pak Moer meninggal dalam usia 77 tahun, setelah dirawat selama dua bulan di RS Gleneagles, Sin­ gapura, Jumat (7/10) akibat kanker yang dideritanya. Saat terbaring sa­ kit, Merdiono selalu berpesan agar keluarga dan semua anak-anaknya terus menjaga nama baik, kehor­ matan, dan kewibawaan keluarga dalam menjalankan laku hidup sehari-hari. Bagi masyarakat Indonesia, nama Moerdiono sudah tidak asing lagi. Dialah salah satu menteri yang punya tugas menjelaskan kebijakan pemerintah usai Presiden Soeharto dan para menterinya mengadakan sidang kabinet. Dan salah satu hal yang paling banyak diingat adalah suara yang terdengar terbata-bata ketika menjelaskan kebijakan pe­ merintah. Menurut Hendropriyono, Moer­ diono adalah Mensesneg yang cer­ das. “Beliau orang tua yang sangat setia kepada atasan, cerdas, daya ingatnya kuat dan berani,” katanya. Hendropriyono pernah menjabat Sekretaris Pengandalian Operasi Pembangunan ketika Moerdiono jadi Mensesneg. Dan, yang tak ba­

nyak diketahui orang, Moerdiono adalah lelaki yang humoris. Dalam beberapa kesempatan acara musik, Moerdiono juga tak canggung naik ke pentas sambil bergoyang. Sekretariat Negara memang karir yang membawanya ke jenjang puncak. Setelah menamatkan Aka­ demi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) tahun 1957, pecinta olah­ raga tenis ini bergabung di Medan Merdeka sejak awal Soeharto jadi presiden. Atasannya, Soedharmo­ no, juga mantan Mensesneg yang kemudian jadi Wakil Presiden. Saat menjabat sebagai Mensesneg, Moer­ diono dikenal sebagai pekerja keras, bahkan 24 jam waktunya dicurah­ kan untuk pekerjaan. Ketika Pak Harto lengser, nama Moerdiono pun tidak banyak dibi­ carakan orang. Hingga pada 2008, namanya muncul dalam Rapimnas Partai Gerindra sebagai Ketua De­ wan Penasihat. Posisi ini memang hanya diberikan kepada para tokoh yang berpengalaman. Kini Menteri yang murah se­ nyum itu telah tiada, meninggalkan empat anak dan seorang istri. Se­ lamat jalan Pak Moer. t

Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Turut berduka cita atas wafatnya:

Bp. Moerdiono

(Ketua Dewan Penasihat Partai Gerindra) dalam usia 77 tahun (19 Agustus 1934 – 7 Oktober 2011) Semoga arwah mendiang Bp. Moerdiono Diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin

08 : Indonesia

edisi 07/Tahun I/NOVember 2011

Posko Pengaduan Praktik Mafia Anggaran

Partai Gerindra Tidak Terlibat Praktik Mafia Anggaran Posko Pengaduan Praktik Mafia Anggaran mengungkapkan praktik mafia anggaran diduga melibatkan oknum dari delapan partai politik. Hanya Partai Gerindra yang tidak terlibat. Oleh Budi Sucahyo

ran. Kesimpulan itu diperoleh dari data yang masuk ke Posko Pengadu­ an Praktik Mafia Anggaran. Dari Posko itu terungkap, prak­ tik mafia anggaran diduga meli­ batkan oknum dari delapan partai politik. Kedelapan partai politik itu adalah Partai Demokrat, Partai Gol­ kar, PDI Perjuangan, Partai Keadi­ lan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Ke­ bangkitan Bangsa (PKB), dan Par­ tai Hanura. Hanya Partai Gerindra yang tidak disebut terlibat praktik mafia anggaran. Posko Pengaduan Praktik Mafia Anggaran digagas Wakil Ketua DPD

foto istimewa

Ketua Umum Partai Gerindra, Prof. Dr. Suhardi, mengungkapkan kegembiraannya di depan peserta pertemuan konsultasi Badan Ko­ munikasi (Bakom) Partai Gerindra dan Fraksi Gerindra DPR RI pada Jumat 14 Oktober 2011, di Hotel Le Meridien, Jakarta. “Ini cukup membanggakan. Kita satu-satunya partai yang tidak termasuk partai yang terindikasi sebagai calo mafia anggaran,” katanya sambil terse­ nyum lebar. Ketika mendapat kesempatan berbicara dalam forum itu, Suhardi mengungkapkan, Partai Gerindra merupakan satu-satunya partai yang “terbebas” dari praktik mafia angga­

Laode Ida dan politisi Partai Golo­ ngan Karya Zainal Bintang. Posko ini dimaksudkan untuk menjemba­ tani warga korban mafia anggaran di lingkungan pejabat kementerian dan anggota DPR. Pos Pengaduan berada di samping ruang kerja Lao­

de Ida di lantai delapan Gedung Nusantara III, Kompleks MPR/ DPR/DPD Senayan, Jakarta. Posko yang dibuka sejak Kamis, 29 September 2011, hingga minggu pertama Oktober sudah mencatat 20 pengaduan melalui telepon atau­

pun yang datang langsung ke Pos Pengaduan ini. Sebanyak 20 penga­ duan yang diterima terkait dugaan praktik mafia anggaran di DPR itu melibatkan 10 anggota DPR. Dari pengaduan itu menun­ jukkan telah terjadi persekongko­ lan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diduga melibatkan oknum di komisi, badan anggaran DPR, pejabat kementerian, pejabat daerah dan calo dengan menggu­ nakan modus tertentu. Dari data yang ada, umumnya mafia anggaran mengambil fee sebesar tujuh persen dari biaya keseluruhan proyek. Anggota Banggar dari Fraksi Partai Gerindra, Fary Djemy Fran­ cis, mengungkapkan bahwa mafia anggaran bukanlah kesalahan Bang­ gar sebagai sebuah institusi, melain­ kan kesalahan pribadi atau individu anggota Banggar yang terlibat. “Itu adalah persoalan individu-indivi­ dunya. Tidak ada kebijakan tentang percaloan di Banggar. Persoalannya kembali kepada individu masingmasing,” ujarnya. t

Pertemuan Bakom–Fraksi Gerindra DPR RI

foto Mustafa Kemal

Menyamakan Persepsi Terhadap Berbagai Isu Nasional

Badan Komunikasi (Bakom) Partai Ge­ rindra mengadakan pertemuan konsultasi dengan anggota Fraksi Partai Gerindra di DPR RI. Pertemuan konsultasi itu digelar di sebuah ruang di Hotel Le Meridien, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, pada Jumat sore, 15 Oktober 2011. Pertemuan ini diadakan untuk menyamakan persepsi antara Bakom Partai Gerindra dan Fraksi Gerindra di DPR RI terhadap berbagai isu-isu nasional.

Hadir dalam pertemuan itu dari Bakom Partai Gerindra adalah: Ketua Bakom Fadli Zon, Wakil Ketua Bakom Hashim Djojo­ hadikusumo dan Sekretaris Bakom M. Asrian Mirza beserta pengurus Bakom lainnya. Hadir pula Ketua Umum Partai Gerindra, Suhardi, dan Wakil Ketua Umum Halida Hatta. Dari Fraksi Partai Gerindra DPR RI tam­ pak hadir Ahmad Muzani (Wakil Ketua Frak­ si dan Sekjen DPP Partai Gerindra), Edhy

Prabowo (Sekretaris Fraksi), Sadar Subagyo, Martin Hutabarat, Fary Djemy Francis, Soe­ priyatno, Rachel Maryam, Rindoko Dahono Wingit, Nuriswanto, Agung Jelantik Sanjaya, Jamal Mirdad, Harun Al Rasyid, Budi Her­ yadi, Gunadi Ibrahim, dan Nuroji. Jadi, dari 26 anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, hanya 15 anggota yang menghadiri pertemu­ an konsultasi tersebut. Pertemuan yang berlangsung hampir tiga

jam sejak pukul 15.00 WIB hingga menjelang magrib itu diawali dengan paparan atau pre­ sentasi yang disampaikan Ketua Bakom Fadli Zon, kemudian dilanjutkan pemaparan Wakil Ketua Hashim Djojohadikusumo, dan selan­ jutnya diskusi di antara peserta yang hadir. Beberapa anggota DPR Fraksi Partai Ge­ rindra menyampaikan pentingnya pertemuan itu untuk menyamakan persepsi terhadap ber­ bagai isu-isu nasional. Diharapkan pertemuan konsultasi Bakom de­ngan Fraksi Partai Gerin­ dra DPR RI ini bisa dilakukan secara berkala. Hasil pertemuan konsultasi itu di antara­ nya, pertama, akan melanjutkan pertemuan konsultasi Bakom dan Fraksi Gerindra DPR RI secara berkala paling tidak satu kali dalam dua bulan. Tempat pertemuan bisa di lantai 17 Nusantara I Kompleks MPR/DPR/DPD (Fraksi Partai Gerindra), atau di tempat lain yang akan ditentukan bersama. Kedua, saling sharing informasi di antara Bakom dan Fraksi Partai Gerindra. Dalam hal ini, Bakom membutuhkan informasi menge­ nai isu-isu krusial di DPR, seperti pembaha­ san RUU yang sedang berjalan. Sebaliknya, Bakom juga akan menyampaikan analisa dan bahan-bahan kajian isu-isu di media ke Fraksi Gerindra DPR RI. Ketiga, perlu juru bicara selain juru bicara nasional di DPP dan juru bicara Fraksi Gerin­ dra DPR RI. Sebaiknya Partai Gerindra me­ miliki juru bicara di setiap komisi di DPR RI. Terakhir, agar Bakom mendapat informa­ si mengenai isu-isu yang penting dan men­ desak di DPR, misalnya keputusan terhadap suatu RUU, bisa disampaikan secara langsung dan cepat melalui media short message service (SMS) atau lainnya. t BS

Wawancara : 09

edisi 07/Tahun I/NOVember 2011

Budi Heryadi

Ketua DPD Partai Gerindra Banten

Arah Angin Belum Bertiup ke Gerindra Banten Alasan memberikan rekomendasikan pasangan Ratu Atut- Rano Karno?

Rekerda lalu memang memutuskan, me­ rekomendasikan pencalonan dari unsur inter­ nal. Tapi kita sadar, sebagai pendatang baru, kita perlu belajar, perlu menghimpun tenaga, perlu bersosialisasi, dan mesti sadar bahwa di Banten arah angin juga belum mengarah ke kita. Kita yakin itu, mungkin lima tahun ke depan saat yang paling tepat. Bila pasangan calon yang kita usung (Ratu Atut - Rano Karno) menang, bukan berarti kita melakukan. Kita tetap mengkritisi apa yang menjadi kebijakan pemerintah daerah. Bila memang tidak sesuai dengan delapan aksi program Partai Gerindra pasti akan di­ ingatkan. Dan itu sudah kita sampaikan, apalagi program yang paling mendekati dengan de­ lapan program aksi itu adalah Ibu Atut. Con­ tohnya, Ia juga membina petani, pengusaha kecil dan sebagainya. Kini tinggal bagaimana, Gerindra mengontrol selama lima tahun ke depan, bila benar Ibu Atut terpilih kembali sebagai Gubernur Provinsi Banten.

Sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh Bapak dan juga Partai untuk memenangkan pasangan ini?

foto Mustafa Kemal

Hajat demokrasi lima tahunan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Provin­ si Banten digelar pada Sabtu (22/10). Jauhjauh hari, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Banten telah menyatakan dukungan dan tekadnya untuk memenangkan pasangan nomor urut 1 Ratu Atut Chosyiah-Rano Kar­ no. Apa target yang ingin diraih Partai Gerin­dra atas dukungannya pada pasangan Ratu Atut – Rano Karno? Bagaimana langkah pemena­ngan yang sudah dan akan dilakukan DPD Gerin­ dra Provinsi Banten? Untuk menjawab perta­ nyaan ini, berikut wawancara Tabloid Gema Indonesia Raya Muhammad Budiono dengan Ketua DPD Partai Gerindra Banten yang juga Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra H. Budi Heryadi, SE, SH, di ruang kerjanya, lt. 17 Ge­ dung Nusantara I, Kompleks MPR, DPR, dan DPD Senayan, Jakarta. Petikannya: Apa di balik dukungan DPD Partai Gerindra Provinsi Banten terhadap pasangan Ratu Atut Chosiyah dan Rano Karno?

Kita menerima pendaftaran dari lima orang kandidat bakal calon Gubernur Banten. Yaitu, saya sendiri Budi Heriyadi, Ratu Atut Chosyiah, Jaya Baya (Bupati Lebak), Jazuli Juwaidi (Anggota DPR RI Fraksi PKS), dan

Sukhaimi, mantan jaksa tinggi Banten. Dari lima nama yang diajukan dan setelah digodok oleh tim lima, menyisakan dua nama yaitu saya dan ibu Atut. Dua nama ini kemudian diajukan ke DPP Partai Gerindra, dan oleh DPP yang direstui adalah Ibu Atut. Jadi pencalonan terhadap Ibu Atut res­ mi dari Partai, dan kami yang ada di bawah harus mutlak tunduk dan patuh terhadap ga­ ris keputusan yang diambil DPP. Kita harus me­ngamankan dan memenangkan apa yang sudah diputuskan oleh DPP. Apa yang melatarbelakangi keputusan DPP memilih Ratu Atut dan Rano Karno sebagai pasangan calon yang diusung Gerindra?

Pertama, kemungkinan kita dianggap masih belum siap. Kursi kita hanya lima dari 13 kursi yang kita butuhkan. Untuk mencari tujuh kursi lagi tentu tidak mudah. Dengan suara yang hanya lima, yang paling realistis, kita harus mempersiapkan untuk 2016. Ini lebih penting bagi Gerindra, walaupun saya sudah direkomendasi oleh Rapat Kerja Dae­ rah (Rakerda). Dan, saya juga menjelaskan semua ini di depan Rakerda bahwa DPP menganggap kita belum siap. Dan apa yang dirokemendasikan oleh Rakerda sudah saya pertanggungjawabkan.

Sejauh ini sudah banyak yang kita lakukan untuk mendukung keputusan DPP dalam mencalonkan Ibu Atut. Pertama, kami sudah mengonsolidasikan dan menyosialisasikan ca­ lon gubernur yang diusung Gerindra, yaitu: Ibu Atut - Rano Karno. Kita juga sudah me­ ngundang seluruh pimpinan DPD dan DPC untuk melakukan konsolidasi. Kita juga be­ berapa kali melakukan kegiatan sosial, seperti fogging, pengobatan gratis, dan pasar murah. Dan, kita terus menjelaskan pada kader Ge­ rindra agar mendukung Ratu Atut – Rano Karno saat turun ke dapil. Kepada konstituen, saya katakan bahwa kita tidak ingin memaksakan para kader, tapi paling tidak kita bisa mendapat dan menyum­ bang suara bagi pemenangan calon Ibu Atut, ini dengan jumlah suara sebanyak 6%. Atau jumlah suara yang sama seperti yang dipero­ leh Partai Gerindra di Provinsi Banten pada Pemilu 2009. Angka ini ekuivalen dengan 150.000 pemilih yang perlu diamankan. Ang­ ka itulah yang menjadi salah satu barometer keberhasilan yang kita pakai. Kita juga sudah memintakan Ibu Atut agar menempatkan ka­ der Gerindra menjadi saksi di TPS. Ini semua menjadi salah satu bukti bahwa kita mendu­ kung calon dengan semangat dan serius. Ini juga akan menjadi tolak ukur bagi kita dalam menghadapi Pemilu 2014. Apa­ kah suara kita bisa naik? Kita memiliki target kenaikan untuk Pemilu 2014 antara 13-15%. Dulu, Gerindra bisa mendapatkan 6% atau menempatkan 5 kursi di DPRD Provinsi Ban­ ten hanya dalam tempo satu tahun, sedangkan

kini kita memiliki kurun waktu lima tahun. Ditilik dari persiapan cukup panjang. Saya ingin selama lima tahun ini target sebesar 1315 % itu bisa tercapai. Artinya, minimal kursi yang bisa kita raih antara 10 sampai 13 kursi. Kalau itu tidak bisa kita raih, berarti Gerindra Banten tidak mengalami kemajuan, namun sebaliknya malah mengalami kemunduran. Sejauh ini peluangnya bagaimana?

Berdasarkan survei, nama Ratu Atut ma­ sih menduduki ranking nomor pertama. Bah­ kan, seluruh partai pendukung menargetkan agar bisa menang dalam satu putaran saja, dengan perolehan suara mencapai 58%. Ka­ lau ini tercapai, tentu kita ingin memperta­ hankan koalisi ini. Dan pada 2016 nanti, saya kira bukan hanya sekadar mimpi, kalau Ge­ rindra berani mengajukan kader sendiri dan juga berani menang. Dengan strategi politik Gerindra, InsyaAllah kita akan berhasil, baik di 2014 maupun 2016

Keuntungan apa yang diharapkan dari pasangan Ratu Atut – Rano Karno, baik bagi DPD maupun Gerindra pada umumnya?

Kita tidak bisa terlepas target politik jang­ ka pendek, menengah dan panjang. Jangka pendek, kita ingin koalisi dengan partaipartai besar bisa tetap solid. Jadi bukan cuma kompensasi, sekalipun kompensasi itu pen­ ting. Tapi untuk menyatukan persepsi dengan partai-partai besar tidak mudah. Apalagi kita dianggap pendatang baru di panggung poli­ tik, khususnya di Provinsi Banten. Harus diakui, baik pusat atau daerah, membutuhkan support dari pemerintah dan support partai-partai lain. Kita juga mengerti bahwa penguasa saat ini adalah partai-partai besar, seperti Golkar dan PDIP. Jadi, target jangka menengah, kita bisa berkoalisi dengan mereka. Sementara target jangka panjang, yang ingin kita raih adalah Pemilu 2014 dan Pemi­ lukada Banten pada 2016. Dulu, sewaktu par­ tai ini berdiri belum punya gubernur, belum punya bupati dan walikota. Sekarang, ketika gubernurnya kita usung, dan karena yang me­ mimpin di Banten ini sebagian besar ini kelu­ arga Ibu Atut, itu artinya sama saja kita punya walikota dan bupati. Kita berharap pada 2014 suara kita bisa naik antara 13-15%, dan pada 2016 kemenangan itu bisa kita capai. Saya pi­ kir ini bukan khayalan.

Bagaimana dukungan partai lain terha­ dap pasangan Ratu Atut – Rano Karno?

Saya kira, partai-partai lain ingin menun­ jukkan juga bahwa mereka punya kontri­busi, demikian pula kita. Kita punya team work masing-masing, karena sangat sulit memasuk­ kan partai lain dalam partai kita, demikian sebaliknya. Tapi itu semata-mata kesadaran mereka sendiri. t

10 : Gema Daerah

edisi 07/Tahun I/NOVember 2011

Kunjungan Pimpinan DPP Gerindra LBH Indonesia Raya ke Sulawesi Tengah

foto dok. dpc Gerindra Kota Surabaya

Kota Surabaya

Untuk melihat perkembangan dan kesiapan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di daerah, Selasa (25/10), pimpinan DPP Partai Gerindra mengunjungi DPD Partai Gerindra Sulawesi Tengah di Jl. Khairil An­ war No. 1 Palu. Selain meninjau keberadaan kantor DPD Partai Ge­ rindra, unsur pimpinan DPP Partai Gerindra, yang ter­

foto dok. dpc Gerindra Gresik

Maraknya kasus hukum di Surabaya mengilhami DPC Par­ tai Gerindra Kota Surabaya mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Tidak tanggung-tanggung, LBH yang dibidani oleh DPC Partai Gerindra Kota Surabaya ini mendapat dukungan besar dari para advokat yang ada di sana. Baik advokat yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) maupun Asosiasi Advokat Indonesia (AAI). Bahkan kedua organisasi itu turut membidani dan mendukung terbentuk­nya LBH. Menurut Barata Fandi Sutadi, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Surabaya,   inisiatif pembentukan LBH berasal dari aspirasi anggo­ ta, kader, dan pengurus anak cabang. Gagasan itu muncul lantaran banyak persoalan hukum yang terjadi di Kota Pahlawan. “Mereka memandang perlu ada bantuan hukum yang sah melalui LBH. Dan, keinginan itu saya tawarkan ke para advokat. Syukur para advokat memberi respon yang positif,” papar Barata Fandi Sutadi. LBH Indonesia Raya ini, kata Barata, tidak berorientasi pada keuntungan. LBH menfokuskan diri pada fungsi sosial dan memban­ tu menyelesaikan persoalan hukum. Terutama, yang persoalan yang menimpa masyarakat miskin dan memerlukan bantuan hukum. Juga persoalan yang menyangkut kepentingan pemerintah kota. Selain itu, pembentukan LBH Indonesia Raya ini, menurut Bara­ ta, merupakan salah satu bentuk konsolidasi dan penguatan internal partai. Karena itulah penamaannya juga memakai nama LBH Indone­ sia Raya, dan nama itu diambil dari nama Partai Gerindra. t AW

DPC Gerindra Gresik

Memberi Bantuan Air Bersih

Kekeringan dan krisis air bersih yang melanda wilayah Jawa Timur, termasuk Kabupaten Gresik, membuat DPC Partai Gerindra Gresik tersentuh untuk mengulurkan bantuan. Sebanyak 250 tangki air bersih, disebar ke 95 desa di empat kecamatan, masing-masing: Balongpanggang, Duduk Sampeyan, Cerme dan Benjeng. Distribusi bantuan air bersih ini dilakukan selama tiga hari, 18 hingga 20 September 2011, dan diawasi langsung oleh Ketua DPC Gerindra Gresik Munawar Susanto, SH. Bantuan air bersih ini dibagikan langsung kepada 35.412 kepala keluarga. Kedatangan tangki air langsung disambut sukacita oleh warga yang kesulitan air bersih. Warga pun berbondong-bondong mendatangi tempat droping air bersih itu, dan air pun langsung dibagikan kepada warga, sehingga tidak sempat lagi dimasukkan ke tandon air. Untuk mendatangkan air bersih ini, DPC Gerindra Gresik harus membayar – sesuai perjanjian – Rp150 ribu per-tangki. Tapi, karena mobil tangki harus menunggu lebih lama akibat melayani antrian, maka ada tambahan biaya Rp20 ribu per tangki. Demi kepentingan rakyat, maka tak ada rugi. t

diri dari: Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Fadli Zon, Ketua DPP Gerindra M. Asrian Mirza, dan anggota DPR RI Fraksi Gerindra Sadar Subagyo juga melakukan dialog dengan pengurus DPD Gerindra Sulawesi Te­ngah. Ikut hadir, anggota Dewan Penasihat Dr. Alimuddin Pa’da, Bendahara DPD Sulawesi Tengah Anwar Saing, dan anggota DPRD Fraksi Gerindra Listiawati. Pada kesempatan itu, kader dan simpati­ san Gerindra Sulawesi Tengah mengajukan berbagai pertanyaan, antara lain: upaya pemenangan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pilpres 2014. Dan, juga perkembangan isu politik mutakhir yang terjadi di Jakarta. Selain menjawab sejumlah pertanyaan tersebut, pengurus DPP berharap, agar pe­ ngurus DPD selalu berkoordinasi dengan Badan Komunikasi (Bakom) Gerindra da­ lam meng­hadapi berbagai isu yang beredar di masyarakat. Pengurus DPD juga diminta segera menunjuk salah seorang juru bicara partai, terutama untuk menghadapi berbagai kemungkinan munculnya isu-isu lokal. Aca­ ra silaturrahim itu diakhiri makan bersama, de­ngan menu khas Palu, yaitu kaledo. t

Kota Ambon

Gerindra Peduli Korban Kerusuhan Ratusan kepala keluarga pengungsi -- akibat perti­ kaian antarwarga di Kota Ambon beberapa waktu lalu – yang tersebar di berbagai titik di kota Ambon, Sabtu 17 September 2011 mendapatkan bantuan berupa sembako dari DPD Partai Gerindra Provinsi Maluku. Aksi sosial bertajuk “GERINDRA PEDULI” tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Ma­ luku, Hendrik Lewerissa, L.LM. Menurut Hendrik, aksi Gerindra Peduli ini adalah bentuk kepedulian partai kepada masyarakat Kota Am­ bon yang kena imbas pertikaian antarwarga. “Partai Ge­ rindra tidak mencari keuntungan politik atau popularitas dari kegiatan ini. Tetapi sebagai sesama anak bangsa, kami terbebani dan sangat terganggu dengan keadaan saudara-sau­ dari kita yang terkena dampak langsung pertikaian ini,” kata Hendrik. Menurut Hendrik, Gerindra bukan hanya mendekati rakyat ketika mem­ butuhkan dukungan politik, dukungan suara untuk momen-momen politik semata, namun tetap konsisten menda­ tangi rakyat ketika rakyat membutuh­ kan bantuan dan kepedulian dari partai politik. Sebab, Gerindra tidak hanya berkepentingan untuk masalah-masalah politik saja, namun kepedulian sosial juga sangatlah penting. Dalam kegiatan ini, tercatat 449 KK yang mendapat bantuan. Mereka terdi­ ri dari: 126 KK pengungsi asal Talake yang menempati gedung bengkel Super Start; 220 KK pengungsi Talake dan Waringin yang menempati kawa­ san Waehaong; dan 103 KK pengungsi asal Mardika yang menempati gedung SKB di kawasan Belakang Soya. Aksi peduli ini ditandai dengan penyerahan bantuan secara simbolis oleh Ketua DPD Partai Gerindra Pro­ vinsi Maluku Hendrik Lewerissa, L.LM., kepada Ketua RT001/RW002 Kelurahan Waenitu Yongky Siahaya

yang mewakili pengungsi. Sedangkan bantuan untuk pe­ ngungsi yang menempati SD 21 Silale dan gedung THR di kawasan Waehaong diterima oleh koordinatornya Sena Kabakoran. Selanjutnya bantuan untuk pengungsi di gedung SKB Belakang Soya diterima oleh Pendeta Ny. Moniharapon. Dalam kesempatan itu, Partai Gerindra menghimbau semua pihak, khususnya warga kota Ambon untuk tidak lagi terhasut dengan provokasi yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk mengacaukan Ambon dan Maluku. Ge­ rindra berharap, pertikaian yang terjadi pada 11 Septem­ ber lalu tidak akan terulang lagi.

Hendrik juga menegaskan bahwa Gerindra akan tetap mendukung sepenuhnya langkah-langkah pihak kepolisi­ an untuk mengusut tuntas oknum-oknum yang sengaja bermain untuk mengacaukan kota Ambon khususnya dan Maluku umumnya. Dan, mendorong pemerintah untuk memerhatikan nasib para korban, serta tetap me­ ngawasi pemulihan dan rehabilitasi rumah-rumah warga yang terbakar dan rusak. t sir–mp

DPD Gerindra Banten

Antisipasi Serangan DBD

Mengantisipasi kemungkinan terjadi­nya sera­ngan penyakit demam berdarah (DBD), DPD Gerindra Pro­ vinsi Banten bekerjasama dengan DPC dan PAC Gerindra se Provinsi Banten melaksanakan kegiatan fogging, pada perte­ngahan September lalu. Pengasapan itu dititikberatkan di daerah-daerah yang kerap terkena serangan demam berdarah, di delapan kabupaten dan kota­madya di Provinsi Banten. Sedikit­ nya empat mesin fogging digunakan sekaligus pada setiap kali pengasapan, yang melipatkan minimal 300 kepala

keluarga ditiap daerah. Menurut Ator Mulyono, salah satu panitia pelak­ sanaan fogging, kegiatan tersebut merupakan bukti kepe­ dulian Gerindra terhadap kondisi masyarakat. Daripada sakit dan memerlukan biaya pengobatan, menurut Ator, lebih baik kita asap dulu agar nyamuknya mati, dan ti­ dak menimbulkan penyakit. Ke depan, menurut Ator, ke­ giatan pengasapan akan terus digalakkan, mengantisipasi munculnya penyakit demam berdarah. t

: 11

edisi 07/Tahun I/NOVember 2011

foto dok. DPC Gerindra Kota Depok

DPD Gerindra Jawa Tengah

DPD Jawa Tengah Siap Hadapi Pemilu

Sebanyak 180 orang keluarga besar DPD Partai Gerindra Jawa Tengah bersilaturahim dan menyambangi kediaman Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, Sabtu (17/9). Ikut dalam rombongan besar itu adalah Pimpinan Daerah Satria (Satuan Relawan Indoensia Raya), PIRA (Perempuan Indonesia Raya), TIDAR (Tunas Indonesia Raya), KIRA (Kristen Indonesia Raya) dan GEMIRA (Gerakan Muslimin Indonesia Raya). Selain itu, juda ikut serta Ketua dan Sekretaris DPC Partai Gerindra se-Jawa Tengah, dan anggota DPRD Gerindra Provinsi se-Jawa Tengah. Selaku tuan rumah, Ketua Dewan Pem­ bina Partai Gerindra didampingi Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prof. Suhardi, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani, dan Ketua DPP Partai Gerindra Edhy Prabowo. Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah H. Abdul Wachid dalam kesempatan itu melaporkan perkembangan Partai Gerindra di Jawa Tengah. Menurut Abdul Wachid, Gerindra sudah hadir di 35 kabupaten-kota,

dan ada di 573 kecamatan se-Jawa Tengah. Hampir seluruh pengurus DPC dan Ketua PAC se-Jawa Tengah sudah mengikuti Pelatihan Kader Muda Partai Gerindra. Ia mengharapkan, akhir 2011, Gerindra sudah menembus 8.576 desa di Jawa Tengah. Dengan demikian, Partai Gerindra siap menghadapi pemilu 2014. Abdul Wachid juga menyatakan kesiapan­ nya berjuang bersama keluarga besar Partai Gerindra Jawa Tengah untuk mem­enangkan Pemilu 2014, dan mengusung Ketua Dewan Pembina, Prabowo Subianto menjadi Presiden. Setelah mendengar penjelasan Abdul Wachid itu, Prabowo menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi ke­pada pengurus DPD Gerindra Jawa Tengah. Prabowo menyatakan, bangga atas pengorbanan pengurus dan kader partai menjalankan roda organisasi secara baik, sampai di tingkat kecamatan. Pada kesempatan itu, Prabowo juga mengingatkan pentingnya loyalitas dan soliditas partai. Patuh pada pimpinan dan kebijakan Partai. t

DPC Gerindra PayaKumbuh

foto dok. DPC Gerindra PayaKumbuh

Banyak cara yang digunakan oleh pengurus, kader dan simpatisan dalam memasyarakatkan Partai Gerindra. Mulai dari yang bersifat bantuan sosial, hiburan, atau cara lain yang sifatnya unik, menggelitik dan menarik. Seperti yang dilakukan DPC Gerindra Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat. Untuk lebih mengenalkan eksistensi partai berlambang kepala burung Garuda, DPC Gerindra Kota Payakumbuh, melangsungkan acara mancing gratis di kolam seluas 20x30 m. Acara yang berlangsung pada Agustus 2011 itu berhasil menarik minat peserta yang jumlah hingga ratusan orang. Kegiatan mancing gratis dipilih, kata H. Nusirwan, Ketua DPC Gerindra Payakum­ buh, karena kegiatan mancing sudah menjadi sarana hiburan bagi masyarakat. Baik pribadi, keluarga maupun kelompok tertentu. Selain kegiatan mancing, masih di bulan Agustus, DPC Gerindra Kota Payakumbuh

juga memasang jadual Imsakiyah Raksasa dengan ukuran 4x6 m. Pemasangan dilakukan di depan Pasar Payakumbuh atau di Jl. Jenderal Soedirman. Lokasi itu dipilih dengan harapan jadwal Imsakiyah itu bisa bermanfaat bagi banyak orang, sekalipun hanya satu buah. Bahkan hingga saat ini, jadwal Imsakiyah itu tak kunjung dilepas dari tempatnya. Selain itu, untuk meramaikan kegiatan di bulan Ramadhan, ada juga kegiatan Buka Bersama yang dilakukan di depan Pasar Payakumbuh. Acara ini berlangsung 10 hari, mulia 10 Agustus dan berakhir 20 Agustus 2011. Untuk menunjang kegiatan ini, DPC Gerindra Kota Payakumbuh setiap hari menyediakan bungkusan, berisi kue dan minuman sebanyak 200 buah. Dalam waktu yang singkat ke 200 bungkusan kue dan makanan itu dalam waktu yang singkat terbagi semua, persis sesaat sebelum berbuka. t

Silaturrahim Gede-Gedean Lebaran boleh saja berlalu, namun semangat umat Islam, terutama kader dan simpatisan Gerindra, tetap melaksanakan silaturrahim. Acara yang digelar oleh DPC Partai Gerindra Kota Depok, Jawa Barat, pada hari Minggu (2/10) itu dihadiri oleh sekitar 1.700 orang. Mereka itu, jajaran pengurus DPC Gerindra Depok, dan keluarga. Dengan menggunakan 28 armada bus dan delapan mobil pribadi, rombongan ini berkonvoi menuju Pantai Anyer, Serang, Banten, tempat acara silaturrahim itu berlangsung. Berbagai acara disiapkan, selain

acara temu kader dengan DPC Gerindra Serang, PAC Cinangka dan PAC Anyer, juga ada lomba balap karung dan makan krupuk, serta hiburan berupa live music. Kader Gerindra, menurut Yodi Hamidi, ketua panitia silaturahim, sangat antusias mengikuti acara ini. Sebenarnya yang ingin mengikuti acara ini lebih banyak lagi, namun pihak membatasi jumlah pesertanya. “Kalau dibiarkan, jumlah pesertanya bisa mencapai 40 bus. Barangkali tahun depan kita akan menambah jumlah peserta hingga lebih banyak lagi,” kata Yodi Hamidi. t foto dok. Gema Sadhana

Dari Mancing Hingga Jadual Imsakiyah

DPC Gerindra Kota Depok

Gema Sadhana

Peduli Kesehatan Masyarakat Sekitar 500 warga yang tinggal di sekitar daerah Jelambar dan Duta Mas, Jakarta Utara, Minggu (25/9), mengikuti kegiatan sosial, berupa pengobatan massal gratis. Mereka, rata-rata adalah penderita penyakit ISPA, ganguan pencernaan dan myalgia. Penyakit ini disebabkan oleh pola hidup dan pola makan masyarakat yang salah. Acara itu dimotori oleh Masyarakat Gema Sadhana bekerjasama dengan Cetiya Dama Ramzi. Masyarakat Gema Sadhana merupakan sayap Partai Gerindra yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat guna mencari kebenaran tanpa melihat suku, ras dan agama. Acara tersebut juga didukung oleh Sangha Theravada Indonesia yang diwakili oleh Bhante Damakaro Thera, PC Maga Budhi Jakarta Barat, Ibu Komala, SH., yang merupakan Ketua WANDANI Jakarta Barat, dr. Metta Sari selaku Ketua Umum KARUNA MITTA, K.H. Farul Rajhi Abu Bakar yang mewakili PATOGA (Persatuan Tokoh Agama), serta partisipasi dari pemudapemuda PATRIA (Pemuda Terawada

Indonesia). Menurut Romo Asun, ketua panitia, pihaknya telah menyebar 600 kupon dan menyediakan 400 kupon ekstra bagi masyarakat yang belum kebagian. Pengobatan massal gratis ini merupakan kegiatan ke-4 dalam dua bulan terakhir. Acara ini didukung oleh tim dokter yang dipimpin dr. Leodarta Tedjasaputra, dan koordinator tim dr. Denny. Mereka ini adalah dokter-dokter yang berasal dari Universitas Tarumanegara, dan Universitas Atmajaya. A.S Kobalen, selaku Ketua Umum Gema Sadhana, mengucapkan terima kasih kepada tim dokter yang membantu secara sukarela. Kegiatan ini, menurut Kobalen, dilakukan untuk turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tanpa memandang agama, suku, maupun tingkat sosial. Kesempatan itu juga digunakan oleh Rani Mauliani, anggota DPRD DKI Fraksi Partai Gerindra, untuk mensosialisasikan program ambulan gratis yang diprakarsai oleh Partai Gerindra. t

12 : EKonomi Kerakyatan

edisi 07/Tahun I/NOVember 2011

Setelah garam dan kedelai, kini giliran kentang impor turut menyerbu pasar domestik. Akibatnya petani kentang meradang, harga kentang lokal terjun bebas hingga Rp3.500/kg dari sebelumnya yang mencapai Rp7000/kg. Oleh M. Budiono

Satu lagi bukti pemerintah tidak berpihak kepada petani sendiri, tapi justru “menghidupi” petani luar negeri. Kentang impor dari Cina dan Bangladesh membanjiri pasar dalam negeri membuat para petani kentang meradang. Apalagi kentang impor itu tidak hanya masuk pasar modern, melainkan juga menyerbu pasar tradisional dengan harga tak masuk akal, Rp2.500/ kg. Kondisi itulah yang membuat petani kentang dalam negeri marah. Selasa (11/10) lebih dari 1500 pe­ tani kentang dari enam kabupaten di Jawa Tengah (Wonosobo, Banjar­ negara, Bumiayu, Batang, Pekalon­ gan, dan Brebes) “menyerbu” Jakar­ ta. Dengan menggunakan 26 buah armada bus mereka datang secara beriring-iringan, dengan satu tekad: ingin menuntut keadilan. Demontrasi petani kentang ini diawali dengan mendatangi kantor Kementerian Perdagangan di Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakar­ ta Pusat. Di kantor Menteri Mari Elka Pangestu yang mereka anggap sebagai biang masuknya kentang impor ini, para petani kentang ini menyampaikan tuntutan agar menghentikan impor kentang, yang jelas-jelas merugikan petani. Dan, meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan pasar bebas terha­ dap produk-produk pertanian. Di Kemendag ini rombongan petani kentang hanya ditemui oleh

Kepala Pusat Hubungan Masyara­ kat, dan perwakilan dari Sekretariat Jenderal Kemendag. Karena merasa tidak mendapat keadilan di sini, rombongan petani kentang berge­ rak menuju Istana Merdeka, kantor Presiden Susilo Bambang Yudhoyo­ no. Di depan istana yang terletak di kawasan Monas, Jakarta, itu mereka hanya menyampai orasi, dan mem­ bentangkan spanduk dan pamflet yang berbunyi antara lain: “Henti­ kan Impor Kentang”; “Stop Impor Kentang”; dan “Tegakkan Kedaula­ tan Pangan.” Orasi di depan istana ini disampaikan oleh koordinator masing-masing daerah yang isinya seputar gugatan petani kentang terhadap kebijakan impor kentang dari Cina dan Bangladesh. Setelah orasi di depan istana dianggap cukup, rombongan petani kentang kemudian bergerak dengan berjalan kaki menuju gedung DPR RI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Dalam perjalanan menuju gedung DPR RI, mereka berjalan tertib, seraya membagi-bagikan kentang sa­yur kepada sebagian masyarakat yang menyaksikan aksi menyak­ sikan aksi mereka. Rombongan tiba di depan pintu pagar Gedung DPR RI sekitar pukul 13.00, Selasa (11/10). Beberapa perwakilan petani ken­tang diterima oleh Ketua Komi­ si IV DPR RI M. Romahurmuziy,

harga akan segera membaik, meski juga dihantui kerugian besar. Sebab, “Penundaan masa panen bisa mem­ buat kentang membusuk, lantaran curah hujan terus turun di daerah Dieng,” ungkap Mudatsir. Agar petani tidak mengalami kerugian lebih parah lagi, Mudatsir meminta kebijakan impor kentang

foto-foto Mustafa Kemal

“Pemberontakan” Petani Kentang

tau dari Dieng ke Jakarta hanya 1% saja,” jelas Mudatsir. Sebab, dari 28.000 pemilik lahan budidaya ko­ moditas kentang, tersedia lapangan pekerjaan 150 ribu. Kalau kebijakan impor kentang itu tidak segera dihentikan, Mudat­ sir khawatir, tiga hingga empat kali masa tanam yang akan datang atau satu tahun lagi, masyarakat Dieng akan jatuh miskin. Anak-anak pe­ tani kentang yang bersekolah akan drop out. Pengangguran bakal ter­ jadi dimana-mana. “Akibatnya, 10 hingga 15 tahun yang akan datang, Dieng hanya akan menghasilkan generasi muda yang mundur dan terbelakang,” tandasnya. Pendapat senada juga disampai­ kan Cipto Yuwono (55). Menurut petani kentang asal Batur, Banjar­ negara, ini risiko yang harus ditang­ gung oleh rusaknya harga kentang teramat besar. Bisa merusak struktur ekonomi rakyat. Mengingat sebagi­ an petani kentang di Batur masih memakai dana pinjaman bank un­ tuk melakukan budidaya kentang. Kalau harga kentang di pasa­ ran jatuh, menurut Cipto Yuwono, maka petani kentang bukan hanya merugi, tapi juga akan kehilangan lahan pertaniannya, karena akan disita oleh bank. Karena itu, pinta Cipto Yuwono, kebijakan impor kentang harus benar-benar dihen­ tikan. Abdul Wachid, Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), mendukung kein­ ginan dan tuntutan petani kentang ini. Menurut anggota DPR yang juga petani ini, kebijakan impor produk pertanian telah mengkhia­ nati upaya pencapaian swasembada pangan yang tengah diupayakan pemerintah, tak terkecuali kentang impor. Anggota dewan yang juga Ke­ tua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah ini melihat, tak ada alasan untuk mengimpor produk kentang.

ST., MT., didampingi Wakil Ketua Komisi IV Hj. Anna Mu’awanah, SE., MH., dan Firman Soebagyo, SE. Sementara para petani kentang lainnya tetap melakukan orasi di de­ pan pintu masuk kompleks DPR. “Keberadaan kentang impor sudah sangat mencemaskan, kare­ na komoditas ini masuk hingga ke pasar tradisional, termasuk Batur, Banjarnegara, daerah yang selama ini dikenal sebagai produsen ken­ tang. Akibatnya, harga kentang di pasar bergejolak, merugikan peta­ ni kentang”, kata Mudatsir (52), perwakilan petani Dieng, di depan pimpinan komisi membidangi per­ tanian ini. Ancaman Kehilangan Lahan Menurut Mudatsir, persoalan yang dihadapi petani kentang ini sangat serius. Karena masuknya kentang impor menyebabkan ke­ rugian besar di kalangan petani. Impor kentang bukan saja menye­ babkan peluang petani mendapat keuntungan sebesar Rp20 juta per hektar menjadi lenyap, tapi impor kentang ini juga bisa mengakibat­ kan turunnya harga kentang menja­ di Rp3.500 per kilo, sehingga peta­ ni mengalami kerugian sebesar Rp5 juta/hektar. Karena alasan itu, menurut Mu­ datsir, banyak petani memilih me­ nunda masa panen dengan harapan

Demo petani kentang di DPR RI harus segera dihentikan. Mengingat, kentang merupakan komoditas yang diunggulkan oleh masyarakat Dieng. “Bayangkan, usaha komo­ ditas kentang mampu mengurangi jumlah penduduk Dieng yang ber­ keinginan pergi merantau ke Jakar­ ta,” ujar Mudatsir. Lalu, Mudatsir menjelaskan da­ lam bentuk angka betapa komodi­ tas kentang ini mampu mengurangi minat penduduk di dataran tinggi Dieng itu pergi merantau. “Karena hasil kentang, maka jumlah peran­

“Kualitas kentang domestik jauh le­ bih baik dibanding kentang impor. Kualitas protein ataupun karbohi­ dratnya juga tak kalah dengan ken­ tang impor,” jelas Abdul Wachid. Karena itu, Abdul Wachid ber­ harap, kebijakan impor produk per­tanian harus segera dihentikan. “Kalau tidak, Indonesia hanya akan menjadi negara jajahan bagi produk impor, termasuk barang-barang yang sesungguhnya bisa dihasilkan sendiri oleh rakyat Indonesia,” ujar Abdul Wachid. t

: 13

edisi 07/Tahun I/NOVember 2011

RM Padang Murah Meriah

Harga Kaki Lima Pelayanan Bintang Lima Berawal dari sebuah rumah sewa, kini Rumah Makan Padang Murah Meriah di Jogjakarta berkembang menjadi rumah makan mewah, dan menyebar di 51 lokasi di Jogjakarta dan luar Jogjakarta. Dan, tidak kurang dari 1000 orang menggantungkan hidup dari rumah makan ini. Apa kiat keberhasilannya? Oleh M. Budiono foto-foto: Wendra wizar

Mulanya ia hanya membuka sebuah rumah makan di Jl. Taman Siswo No. 109 Jogjakarta. Rumah makan yang dirintis oleh H. Yose­ rizal, SH., MBA -- yang merantau dari Payakumbuh, Sumatra Barat, ke Jogjakarta itu – diberi nama Rumah Makan (RM) Padang Mu­ rah Meriah. Kini, rumah makan itu telah berkembang hingga 51 buah, tersebar di berbagai tempat di Kota “Gudeg” serta beberapa kota di se­ kitar Jogjakarta dan lainnya. Sejarahnya begini. Pada 1981 itu Yoserizal -- yang kini selain dikenal sebagai pengusaha rumah makan yang sukses, juga menjabat Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Daerah Istimewa (DI) Jogjakarta -- berang­ kat ke Jogjakarta dengan maksud menuntut ilmu di Jogja. Saat itu ia diterima di Fakul­ tas Hukum Universitas Islam In­ donesia (FH UII) yang kebetulan berkampus di Jalan Taman Siswo. Untuk tempat tinggalnya, ia senga­ ja me­nyewa rumah sewaan -- yang menurut istilah Yoserizal bilik sewa -- juga di Jalan Taman Siswo. Tepat­ nya, Jl. Taman Siswo No. 109 Jog­ jakarta. Ia menyewa rumah itu de­ ngan harga Rp700 ribu per tahun. Urang awak yang kini menjabat

Swalayan di RM Murah Meriah

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Dae­rah Istimewa (DI) Jogjakarta itu, sejak dari kampungnya di Su­ matra Barat sana, telah membekali dirinya dengan ketrampilan dalam masak-memasak, sebagai bekal hi­ dup mandiri. Maka, begitu ia dite­ rima di FH UII di 1981 itu, ia pun mulai merintis usaha rumah makan Padang. Bilik sewaannya seluas 16 meter persegi itu, ia sulap menjadi sebuah rumah makan. Ia mengawali usaha­ nya dengan empat meja dengan 16 kursi. Yoserizal lalu memilih nama untuk rumah makannya, dengan nama yang tentunya menarik buat para mahasiswa yang umumnya mengandal kiriman wesel dari orang tuanya. Lalu, ia memilih nama Rumah Makan Padang “Mu­ rah Meriah.” Ternyata perjalanan kuliah Yose­ rizal dan rumah makannya berjalan beriringan. Usaha rumah makannya kian hari semakin berkembang pe­ sat, dan kini 20 tahun kemudian ia sudah menggondol dua gelar kesar­ jaannya, yaitu Sarjana Hukum (SH) dan Master of Business Administration (MBA). Sementara rumah ma­ kannya, sudah beranak pihak hingga 51 buah. Bilik sewa di Jalan Taman

Siswo – cikal bakal rumah makan Padang Murah Meriah – kini telah berpindah tangan, dari penyewanya menjadi milik Yoserizal. Tentunya, bentuk dari rumah makan di Jl. Taman Siswo itu telah berubah total. Kini di atas lahan se­ luas 500 meter lebih itu telah berdi­ ri sebuah bangunan dua lantai, dan memiliki halaman parkir yang cu­ kup untuk tujuh buah mobil secara bersamaan. Meski rumah makan itu sudah berwujud restoran mewah, tapi papan namanya tetap: RM Pa­ dang “Murah Meriah.” Inilah sedikit gambaran rumah makan milik Yoserizal itu sekarang. Begitu memasuki rumah makan ini kita harus melewati pintu utama yang kusennya terbuat dari bahana keramik berwarna merah menyala, ciri khas RM Padang Murah Meri­ ah. Begitu lewat pintu utama terli­ hat mini bar yang seluruh berdin­ ding kaca, dan didalamnya terdapat aneka minuman ringan. Seperti biasanya rumah makan Padang, di sini juga terdapat etalase yang memajangkan berbagai menu masakan, tersedia pula meja kasir, dan tentunya puluhan meja kursi – tempat para konsumen menikmati hidangan. Selain itu, tersedia pula toilet dan wastafel. Sementara di lan­

tai dua, khusus diperuntukkan tamu VIP dan juga ruang pertemuan. Arsitektur RM Padang Murah Meriah terlihat mempesona, bentuk atap bangunan depannya meleng­ kung hingga setengah lingkaran, dan pucuk atapnya dibuat merun­ cing (bergonjong), laiknya rumah gadang dalam budaya Minangka­ bau. Ciri khasnya menggunakan nama Murah Meriah. Harga Kaki Lima Meski penampilan RM Padang milik ayah dua anak ini cukup me­ wah, tapi harga makananya tetap dipertahankan sesuai dengan na­ manya murah meriah. Yoserizal me­ nyatakan, harga makanan di resto­ ran miliknya dapat dipastikan bisa terjangkau oleh semua golongan. Kenapa bisa murah meriah. Menurut Yoserizal, karena semua bahan makan yang dibutuhkan dipasok langsung oleh distributor besar, dan barang yang diterima sebelum masuk pasar. Karena itu, harganya benar-benar bersaing, atau boleh dikatakan harga bahan yang digunakan di bawah harga pasar. Konsep murah ini, jelas Yose­ rizal, sudah diproklamirkan sejak dini, tepatnya sebulan setelah usaha rumah makan ini dibuka. Atau se­ jak usahanya resmi memakai nama Murah Meriah. Sebelum itu, ia me­ namakan usahanya ACC. Ide me­ ngubah nama ini, menurut Yoseri­ zal, datang dari teman-teman yang sudah menjadi pelanggan. “Mereka bilang kalau harga­ nya terlalu mahal, mereka tak akan mampu membayar,” tutur Yoserizal. Dan, sejak itu, Yoserizal berketeta­ pan menggunakan nama Murah Meriah. Sekaligus menjadikan ruh dalam meretas bisnis rumah makan tersebut. “Jadi, nama itu bukan ha­ nya jargon kosong, namun benarbenar menggambarkan harga yang sesungguhnya,” katanya. Seiring perkembangan zaman, usaha Yoserizal terus berkembang. Tahun 1997, lokasi tempat merintis usahanya ini berhasil dibeli. Lalu, dibangun menjadi seperti yang ter­ lihat sekarang ini. Dengan kondisi bangunan yang lebih baik, seperti laiknya restoran, Yoserizal menerap strategi dagang: “harga kaki lima pelayanan bintang lima. Bagi ke­

luarga yang sibuk, murah meriah bisa menjadi solusinya, hemat wak­ tu, hemat saku, dan hemat tenaga”. Kiat keberhasilannya bukan ha­ nya terletak diharga dan pelayanan, tapi juga tak lepas darti manajemen yang dipakai. Dalam mengelola rumah makan ini, ia menganut fal­ safah Minang yang tak mengenal istilah pegawai atau karyawan. Yang ada, pemilik dan pelaksana. Nah, keuntungan yang diperoleh dibagi sama besar antara pemilik dan pe­ laksana, melalui sistem bagi hasil. Para pelaksana mendapat bagi­ an berdasar tugas dan tanggung ja­ wab masing-masing. Koki atau juru masak memiliki poin yang tinggi, di atasnya ada manajer, di bawahnya ada kasir, lalu penyaji dan yang ter­ akhir adalah tukang cuci. Penghi­ tungan besaran gaji diberikan secara demokratis dan terbuka. Mereka yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar me­ miliki poin tinggi, maka ia berhak atas penghasilan yang tinggi pula. Cara ini mendorong para pelaksana bekerja lebih baik, dengan harapan agar para tamu berkenan datang kembali. Sistem bagi hasil, juga me­ rangsang para pelaksana merasa ikut memiliki perusahaan. Selain di Jogjakarta, rumah ma­ kan Padang yang beroperasi selama 24 jam ini, juga sudah menyebar hingga daerah-daerah sekitarnya, seperti Sragen, Solo, dan Klaten. Selain itu, juga ada di Semarang dan Bekasi. Dari seluruh RM Padang Murah Meriah yang berjumlah 51 buah itu dapat menyerap tenaga kerja hingga seribu orang. “Tahun depan, kami berencana menyediakan franchise bagi mereka yang menginginkan bekerjasama dengan kami, semoga dengan cara ini, keberadaan Murah Meriah bisa bermanfaat bagi orang banyak,” kata Yoserizal lagi. Dan, tak dapat dapat dipungkiri lagi, Yoserizal yang kini tercatat se­ bagai kader Partai Gerindra adalah seorang pengusaha rumah makan Padang yang sukses. Melalui usaha ini ia bisa menyelesaikan studinya, dan membiayai kuliah lima orang adiknya, serta membekali mere­ ka rumah dan mobil, Dan, yang paling disyukurinya, bisa men­ gunjungi rumah Allah, Mekah AL Mukarromah. t

14 : Dari Lantai 17

edisi 07/Tahun I/NOVember 2011

Hakim Agung:

Gerindra Keras Terhadap Hakim Agung Terpilih Hakim Agung baru sudah terpilih, akhir September lalu. Dari 18 calon hakim agung, Komisi III DPR telah meloloskan enam ha­ kim agung terpilih, yakni: Suhadi (54 suara), Gayus Lumbuun (44 suara), Nurul Elmiyah (42 suara), Andi Samsan Nganro (42 suara), Dudu Duswara (34 suara) dan Hary Djat­ miko (28 suara). Dari 18 hakim agung yang diujikelayakan dan kepatutan oleh Komisi III DPR itu, 10 calon diantaranya berasal dari hakim karir dan delapan hakim non karir. Selama proses uji kelayakan dan kepatu­ tan (fit and proper test), Fraksi Partai Gerindra salah satu fraksi yang rajin hadir dan menga­ jukan banyak pertanyaan. Diwakili oleh Des­ mon Junaidi Mahesa dan Martin Hutabarat,

keduanya selalu mengajukan pertanyaanpertanyaan yang tajam, mulai dari integritas hingga jumlah kekayaan calon hakim agung. Desmon, misalnya, selalu mencecar para calon hakim agung soal mafia hukum yang berkeliaran di Mahkamah Agung. “Dari se­ luruh calon hakim agung, banyak yang tidak tahu soal mafia hukum itu,” katanya. Pasal­ nya, ketika ditanya soal mafia hukum, para calon hakim agung yang berasal dari jalur karir selalu mengatakan tidak mengetahui. Padahal mereka sudah lama berkarir sebagai hakim. “Seolah-olah para calon hakim agung dari jalur karir itu, seperti sekelompok orang yang saling melindungi. Mereka tidak mau mengungkapkan kebenaran di institusi Mah­

kamah Agung,” jelas Desmon. Desmon juga mengungkapkan bahwa se­ lama uji kelayakan dan kepatutan banyak lobi dilakukan kepada anggota Komisi III agar meloloskan calon yang dijagokan. Lobi itu berasal dari alumni tempat sang calon hakim agung kuliah, dan para pemilik modal yang ingin meloloskan jagoannya. Martin Huta­ barat mengakui, banyak pesan singkat masuk ke telepon selularnya. “Isinya meminta duku­ ngan,” jelasnya. Meski para hakim agung baru terpilih, namun Gerindra tetap pesimistis bahwa ma­ fia hukum yang berkeliaran di MA akan di­ tumpas habis. Sebab, terkadang para hakim baru itu justru terbawa oleh suasana busuk

yang sudah terbangun di sana. Kepada Gayus Lumbuun, anggota Komisi III DPR yang ter­ masuk salah seorang hakim agung terpilih, Martin sempat berpesan: “Kalau Anda tidak bisa membersihkan mafia hukum di MA, ya mundur saja, lebih baik masuk Komisi III lagi, ikut kampanye lagi.” Keenam calon hakim agung baru tersebut akan dikirim kepada Presiden untuk dilantik menjadi hakim agung. Saat ini, lembaga ke­ hakiman terutama di lingkungan MA selalu menjadi sorotan, karena maraknya kasus-ka­ sus mafia perkara yang sulit diberantas. Mafia perkara itu diduga kuat melibatkan para ha­ kim agung. t IF

Bulog

UU Intelejen

Badan urusan logistik (Bulog) yang kini menjadi Perum (Perusahaan Umum) tidak mampu berperan maksimal se­ bagai penyangga harga pangan. Bahkan, tugas Bulog saat ini hanya sebatas membagi-bagikan beras miskin (raskin) de­ ngan dana Rp17 triliun per tahun. Raskin sendiri memiliki banyak masalah di sejumlah daerah, seperti bau apek, ba­ nyak kutu, dan juga distribusi yang tidak merata. Fraksi Partai Gerindra di Komisi IV Agung Jelantik San­ jaya mendesak agar tugas dan fungsi Bulog dikembalikan ke masa Orde Baru, yakni sebagai stabilisator harga pangan. Sehingga ketika terjadi lonjakan harga pangan, Bulog bisa mengendalikannya. Demikian pula ketika harga pangan ja­ tuh, Bulog memiliki kewenangan untuk membeli dari petani sehingga petani tidak akan dirugikan. Di zaman Orde Baru, Bulog tidak hanya menangani soal beras, tapi juga sembilan bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tidak heran bila di masa itu, harga sembilan ba­ han pokok relatif terkendali dan selalu terjangkau masyara­ kat. Namun, ketika memasuki era reformasi, berkat desakan Dana Moneter Internasional (IMF), Bulog pun tidak lagi di­ perkenankan menangani bahan pokok lain seperti gula dan

Indonesia kini memiliki Undang-undang Intelijen setelah DPR dan pemerintah sepakat mensahkannya dalam sidang paripurna, awal Oktober silam. Undang-undang yang dalam pembahasannya menuai pro dan kontra ini akan menjadi payung hukum bagi para telik sandi dalam bekerja. Pasalnya, selama ini para intel bekerja secara rahasia dan ditakutkan akan melanggar privasi dan hak asasi manusia. Hal ini cukup beralasan, karena pada masa lalu, intel bekerja untuk penguasa dan mematai-matai masyarakat. Namun kini keadaan berubah. Masyarakat tidak boleh diintip oleh para intel. Tapi para intel harus bekerja makin profesional menangkal setiap kemungkinan adanya gangguan terhadap negara. Karena itu, Fraksi Partai Gerindra menyetujui pengesahan UU Intelijen dengan beberapa catatan. Yakni, dalam pelaksanaannya harus menghormati hukum, nilainilai demokrasi dan hak asasi manusia. Sehingga tecapainya keamanan dan ketertiban di masyarakat, namun tidak mengabaikan hak-hak dasar warga negara. Fraksi Partai Gerindra menyadari bahwa saat ini arus globalisasi menimbulkan ancaman tersendiri. “Bahkan, pada saat ini sifat dan bentuk ancaman terhadap negara makin kompleks. Oleh karena itu, perlu adanya deteksi dini dan peringatan dini yang cepat dan akurat untuk mencegah berbagai bentuk dan sifat ancaman, “kata Ahmad Muzani saat membacakan pandangan Fraksi Partai Gerindra. Nah, untuk menangkal setiap ancaman yang makin kompleks tersebut dibutuhkan peran intelijen negara yang tangguh dan profesional sebagai lini dari sistem keamanan nasional. Namun, intelijen juga harus memperkuat koordinasi antarlembaga. “Selama ini, koordinasi antarlembaga intelijen dinilai kurang optimal,” tambah Muzani. Dengan adanya koordinasi yang efektif antarlembaga intelijen diharapkan akan meningkatkan peran dan fungsi lembaga intelijen itu sendiri. Peran intelijen juga harus bisa menangkal ancaman perpecahan dari dalam negeri, yang dihembuskan oleh kepentingan asing. Wakil Ketua Badan Komunikasi Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengingatkan sejarah pahit perpecahan negara-negara besar di dunia, seperti Uni Soviet dan Yugoslavia. “Saya menyaksikan sendiri perpecahan itu,” katanya. Hal tersebut, katanya, bisa saja terjadi di Indonesia bila tidak waspada. Sebab Indonesia negara dengan ribuan pulau, ratusan suku dan bahasa. Banyak pihak yang memiliki kepentingan Indonesia terpecah. t IF

Harus Kembali ke Masa Orde Baru

Ancaman Terhadap Negara Makin Kompleks

foto istimewa

kedelai. Bulog dipangkas hanya mengurusi soal beras saja. Namun usulan tersebut belum bisa direalisasikan. Kare­ na itu, Agung Jelantik berharap, usulan tersebut bisa masuk dalam Revisi Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. “Kita revisi menyeluruh undang-undang ini, terma­ suk kelembagaannya. Jadi, kita sedang bahas apakah Bulog akan kita kembalikan ke masa lalu, atau kita bikin badan baru, “ jelas Agung. Menurut Agung, pada masa persidangan I Tahun Sidang 2011-2012 yang akan berakhir pada 28 Oktober 2011, Pa­ nitia Kerja (Panja) Revisi atas perubahan UU No 7 tahun 1996 tentang Pangan akan selesai. Undang-undang ini mere­ visi lebih dari 50% UU Pangan yang ada sebelumnya. Dan, yang direvisi pun menyeluruh, bukan hanya soal pangan tapi juga kelembagaannya. Sebab, UU Pangan sudah dianggap ketinggalan zaman. Undang-undang Pangan yang lama, misalnya, tidak memasukkan soal perubahan iklim global dan juga soal ke­ tahanan pangan. Isu perubahan iklim global baru dikenal pada lima tahun terakhir, seiring dengan perubahan cuaca di berbagai belahan dunia. t IF

Figur : 15

foto-foto: istimewa

edisi 07/Tahun I/NOVember 2011

foto-foto: istimewa

Hashim Djojohadikusumo

Olla Ramlan

Angkot dan Rok Mini

Kejahatan dalam angkutan umum (angkot) seperti bis, metromini dan mikrolet membuat artis Olla Ramlan ikut prihatin. Penyebabnya, yang menjadi korban sebagian besar adalah kaum hawa. Namun yang membuatnya tambah gemas adalah tudingan dari Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo yang menyatakan agar perempuan yang pakai rok mini jangan naik angkutan umum. Janda beranak satu, yang memang hobi berpakaian seksi ini, pun protes. “Urusan rok mini itu tergantung pada pikiran manusianya saja. Kalau memang pikiran dari manusia itu tidak kotor, mikir yang enggak-enggak, ya nggak akan terjadi masalah,” katanya. Jadi, katanya, kalau pikiran laki-laki tidak kotor, walau melihat perempuan berpenampilan seksi tidak akan jadi masalah. Bintang sinetron Nada Cinta ini pun meminta agar perempuan berhati-hati bila naik angkutan umum. Pasalnya, kejahatan seksual tersebut malah makin meningkat. “Harus terus waspada, kalau ada angkot yang mencurigakan ya mending enggak usah naik,” sarannya. t IF

Patung itu Membuat Gundah

Belakangan ini Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo (57) tengah gundah. Penyebabnya bukan lantaran kerontokan ekonomi Yunani ataupun persoalan yang terkait Partai Gerindra, namun ia jengkel karena telah terjadi pengrusakan dan perobohan terhadap empat patung wayang di Kota Purwakarta, Jawa Barat, Minggu (18/9). Peristiwa itu sungguh telah membuat Hashim kecewa bercampur kaget dan marah. Perilaku sebagian anak bangsa telah berbuat aksi anarkis. Saking seriusnya menanggapi masalah itu, Hashim tak segansegan menyambangi Purwakarta untuk memberi dukungan terhadap Dedi Mulyadi – yang tak lain Bupati Purwakarta – sebagai pemrakarsa pembangunan patung tersebut. Seperti halnya masyarakat Mesir yang menyelamatkan dan mempertahankan peninggalan Raja Fir’aun sebagai benda

budaya, warga Purwakarta harus membantu membentuk identitas budaya. “Masyarakat bisa mengambil pelajaran dari setiap watak dan perilaku tokoh wayang. Dan, itu bukan tidak mungkin menjadikan Purwakarta sebagai kota tujuan wisata,” ujar Hashim. Seperti diketahui, pada Minggu siang itu, usai acara halal bi halal dan istigosah di Masjid Agung Purwakarta, sekelompok orang tak dikenal bergerak menuju perempatan Comro. Secara spontan mereka mengerek patung Gatotkaca menggunakan tambang hingga roboh. Kemudian aksi mereka berlanjut ke pertigaan Bunder, dan yang jadi sasaran patung Semar. Belum puas dengan aksi anarkisnya, massa berbalik menuju lokasi patung Bima di pertigaan Ciwareng. Terakhir, perusakan patung “Selamat Datang” di mulut Jalan Gandanegara yang menjadi pusat perkantoran Bupati Purwakarta. Sungguh perbuatan tak terpuji. t MBO

Riffa Juffiasari Bukan Ujug-ujug

tiap hari Sabtu di DPP Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan. “Saya memang konsen pada bidang perempuan, karena saya menyadari peran saya sebagai perempuan,” tambahnya. Bukan hanya pada bidang pemberdayaan perempuan saja, tapi dia juga menggeluti bidang lingkungan dan wirausaha. Saat ini, misalnya, Iffa juga tercatat sebagai pengurus IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) bidang kemitraan dan Wanita Tani HKTI Pusat sebagai anggota bidang ekonomi. Aktivitas Iffa di bidang organisasi tidak lepas dari kegiatan semasa masih sekolah dan kuliah. Selain pernah menjadi cheerleader, ia juga pernah berkecimpung di dunia tari dan model untuk sejumlah buku dan majalah. Dan, yang membuat Iffa betah di PIRA, karena terus menerus membina dan mengembangkan potensi perempuan. t IF

foto Mustafa Kemal

Menjadi pengurus PIRA (Perempuan Indonesia Raya) bagi Riffa Juffiasari tidak berlangsung seketika. Tapi dimulai dari acara sederhana, dalam acara ulang tahun Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Ketika itu Iffa, demikian bekas None Jakarta itu biasa dipanggil, diminta menjadi MC (master of ceremony). Tidak berhenti sampai di situ saja, usai acara, Iffa pun diminta membantu program Gerindra oleh beberapa orang pengurus. “Setelah ngobrol panjang lebar, ternyata program Partai Gerindra itu bagus. Saya mengagumi delapan pilar ekonomi yang digagas oleh Prabowo. Jadi saya bergabung dengan PIRA bukan ujug-ujug, tapi ada momen“ kata perempuan kelahiran Jakarta, 11 Januari 1974 ini. Kini, setelah bergabung, perempuan yang aktif berorganisasi itu pun harus menjalankan program PIRA bersama pengurus lain, salah satunya pasar rakyat yang digelar sebulan sekali,

16 :

profil

edisi 07/Tahun I/NOVember 2011

Tabrani Syabirin

Anak Keluarga Proletar itu Jadi Anggota DPRD Perjuangan seorang Tabrani Syabirin untuk menjadi seperti sekarang ini memang cukup berat dan berliku. Tapi dengan berpegang pada prinsip jangan pernah menyerah pada keadaan maka Tabrani bisa menjadi seorang dosen, dan kini menduduki jabatan sebagai Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Banten. Oleh M. Budiono

Menjadi kader Partai Gerindra merupa­ kan kebanggaan tersendiri, karena partai ini ada dan besar untuk memperjuangkan petani, nelayan dan masyarakat kebanyakan. Tabra­ ni Syabirin, LC.MA -- yang memang berasal dari keluarga petani dari desa Saning Bakar, Kecamatan Sepuluh Koto Dibawah, Kabupa­ ten Solok, Sumatera Barat – merasakan, apa yang diperjuangkan oleh Partai Gerindra ini sangat sejalan dengan keyakinannya. Karena tertarik dengan visi dan misi Par­ tai Gerindra, maka pada 2008 ia memutuskan untuk bergabung dengan partai berlambang Kepala Burung Garuda ini. Setahun kemu­ dian, pada Pemilu 2009, ia terdaftar sebagai calon anggota DPRD Provinsi Banten dari Partai Gerindra, dan terpilih. Kini ia tercatat satu dari lima orang anggota Fraksi Gerindra di DPRD Banten dan sekaligus menjabat se­ bagai ketua fraksinya. Untuk menjadi anggota legislatif adalah bagian dari perjuangan hidup yang tak per­ nah lelah dijalaninya. Karena, Tabrani me­ mang memegang prinsip, jangan pernah me­ nyerah pada keadaan. Apalagi sebagai seorang yang berasal keluarga sangat bersahaja dan bahkan tergolong di bawah garis kemiskinan di sebuah desa di Solok, sana. Dengarlah ce­ rita masa kecil seorang Tabrani, yang hanya berbalut secarik kain, tak mengenal kereta bayi, apalagi baby chair. Orangtuanya, Syabirin dan Samsinar, hi­ dup dari hanya mengandalkan sepetak sawah yang hasilnya tak cukup untuk memberi ma­ kan sembilan anaknya, termasuk Tabrani. Un­ tuk makan saja kurang, apalagi untuk mem­ biayai sekolah anaknya. Maka tak heran, pria kelahiran Solok, Sumatra Barat, 14 Agustus 1965, ini lebih banyak mendapat bimbingan dari alam. Soal kasih saya orangtua, agaknya jarang dirasakan Tabrani dan saudara-saudaranya di saat masih anak-anak. “Orangtua saya terlan­ jur repot memikirkan untuk mencari tam­ bahan makanan untuk anak-anaknya,” tutur Tabrani tentang masa kecilnya. Untuk berse­ kolah, Tabrani harus mencari biaya sendiri. Ia membantu para nelayan di Danau Singkarak menjual ikan hasil tangkapannya. Pekerjaan itu ia lakukan pada pagi hari, se­ belum berangkat ke sekolah. Jadi, Tabrani ke­ cil yang tinggal di Desa Saning Bakar sekitar pukul 05.00 berangkat ke Danau Singkarak

yang jaraknya sekitar 1,5 km dari rumahnya. Di sana, ia membantu para nelayan mengam­ bil ikan dari lukah (perangkap), lalu menju­ alnya sembari berangkat ke sekolah. Dari hasil penjualan itu, Tabrani mendapatkan bagian sebesar 20% dari hasil penjualan. Itulah yang dilakukan oleh Tabrani ke­ cil setiap harinya. Sekitar pukul 07.00 saban harinya, ia menghentikan kegiatan jualan ikan, selanjutnya berangkat sekolah setelah sebelumnya hanya mencuci kaki dan tangan, tanpa mandi. Jadi, menurut Tabrani, ia berse­ kolah setiap harinya tanpa mandi pagi. Pekerjaan sebagai penjual ikan itu ber­ lanjut hingga Tabrani menyelesaikan pendidi­ kan di SDN III Saning Bakar, dan seterusnya melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Saning Bakar. Baru setelah ia lulus Madrasah Tsana­ wiyah, dan melanjutkan ke Madrasah Kulli­ yatul Muballighin (setingkat SMA) – sebuah sekolah yang didirikan Buya Hamka pada 1926 -- Tabrani meninggalkan kebiasaan sa­ ban paginya itu. Maklum, Madrasah Kulli­ yaul Muballighin berada di kota Solok, dan memaksanya berpisah dari saudara dan orang­ tuanya. Setelah masuk Madrasah Kulliyatul tak membuat Tabrani bisa bersantai. Agar bisa mengirit, ia tidak tinggal di rumah kos seperti kebiasaan anak lelaki Sumatra Barat, tapi ia memilih menetap di surau. Di sini, ia mengisi waktu dengan mengajar mengaji anak-anak di sekitar surau tersebut. Sementara pada hari Jumat, saat sekolah libur, Tabrani berjualan di pasar. Dagangannya, mulai dari bawang merah, cabai, hingga segala macam rempah. “Dengan cara inilah saya bertahan hidup dan bersekolah,” tutur Tabrani. Praktis, selama ia menuntut ilmu di Solok, orangtuanya hanya mengirim beras untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari Tabrani. Dan, Tabrani nyaris tak pernah menerima ki­ riman berupa uang, baik untuk biaya hidup maupun untuk biaya sekolah. Itulah sebab­ nya, Tabrani tidak pernah memasang cita-cita. Ia hanya memiliki falsafah: hidup ini laksana air, mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah. Al Azhar Mesir Persoalan timbul saat ia menempuh pen­ didikan di perguruan tinggi. Karena kesulitan

foto Mustafa Kemal

biaya, ia harus berhenti kuliah di kampus Dewan Dakwah dan IAIN Syarif Hidaya­ tullah Jakarta. Untunglah, Pimpinan Pusat Muhammadiyah berhasil mengupayakan be­ asiswa belajar ke Universitas Al Azhar Mesir. Di sini ia mengambil Sastra Arab dan Sejarah, yang ditempuh sejak 1988 hingga 1992. Begitupun saat ia terantuk menjadi salah satu kader Partai Gerindra pada 2008. Semua itu, menurut Tabrani, berjalan datar-datar saja. “Saya ditawari bergabung dengan sebuah partai yang katanya lebih pro petani, nelayan dan masyarakat kebanyakan. Sempat ada ke­ raguan, namun ketika membaca platform dan delapan program aksi partai, saya yakin inilah partai yang dinanti-nanti rakyat Indonesia,” kisah Tabrani. Sejak itu, keterlibatannya di Partai Ge­ rindra semakin intens. Puncaknya, tentu saja terjadi pada saat dia dinyatakan terpilih seba­ gai anggota DPRD Provinsi Banten, dengan perolehan suara sebanyak lebih dari 30.000 (tiga puluh ribu). Amanat itulah yang hingga kini diembannya, meski harus meninggalkan dunia akademis, sebagai dosen di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, profesi yang digelutinya sejak 1998. Jauh sebelum berkenalan dengan Par­ tai Gerindra, Tabrani sesungguhnya pernah mencoba mengenyam manisnya madu dunia politik. Pada 1999 ia berusaha merangsek menjadi anggota legislatif melalui Partai Bu­ lan Bintang. Namun upayanya gagal. Selama

sepuluh tahun bergulat dengan mahasis­ wa, Tabrani meyakini, idealisme mengubah kesejahteraan masyarakat akan lebih mudah dilaksanakan jika kita berada dalam lingkaran kekuasaan. Berdasar keyakinan itulah, saya kemudi­ an ikut dalam barisan kader Partai Gerindra dan terpilih menjadi anggota legislatif. Seba­ gai anggota DPRD Provinsi Banten, Tabrani merasakan, bagaikan memperjuangkan jutaan Tabrani lain yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, jauh dari akses pendidikan, tidak boleh sakit karena harga pelayanan kesehatan di rumah sakit sangat mahal bagi masyarakat miskin. Dan jauh dari kata sejahtera. “Dengan menjadi anggota DPRD, ke­ inginan menjadikan masyarakat lebih se­ jahtera itu ternyata tidak semudah yang dibayang­kan. Banyak halangan, salah satunya adalah sistem anggaran yang tidak berpihak pada rakyat Terlalu banyak bagian anggaran yang hanya digunakan untuk menutupi ke­ butuhan rutin dan biaya pegawai. “Hanya secuil saja yang diperuntukkan bagi pem­ba­ ngunan”, kata Tabrani menambahkan. Situasinya makin parah, karena bagian yang diproyeksikan untuk pembangunan, ti­ dak sepenuhnya aman. Masih banyak “tikus” yang menggerogoti proyek pembangunan dan menyebabkan terjadinya kebocoran anggaran. Dan itu, jelas Tabrani, menambah beban ter­ sendiri bagi anggota DPRD yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap pe­ merintah. t