PEMBENTUKAN WARGA NEGARA DEMOKRATIS DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAI\ KEWARGAhIEGARAAN'. Oleh: Samsuri2
Abstrak paper describes building of citizen's characters through
.
tlnls'::,,:;;ffi*f , ",'#':!;";r:,,,,Y:T:';#*li' -Jf
main problem within old paradigm. The new civic education paradigm hns reliability with universal concepts on citizenship in democrocy. For it, the paryr explainedthe someconceptson the core of citizenship educationwhich beformulated by the expertsof citizenshipeducationot the world. The models of civic learning and the urgency of the professional's civics teachersare importancetopics to createdemocraticcitizenship. Kata
Kunci:
Pendidikan Kewarganegaraan,Model pembelajaran, Guru Kewarganegarazu!Karakterdemokrasi
Pendahuluan Pendidikan Kewarganegarium(PKN) di Indonesia selama lebih 30 lahun pada era Orde Baru lebih banyak dititikberatkan kepada pembentukan karakter kepatuhanwarga negara(siswa) terhadaptafsir resmi rejim politik. Kepatuhanwarga negaraterhadaptafsir rejim (pemerintah)dianggap sebagai keb{ikan warga negara(civic virtues) yang dilekatkan pada misi pendidikan moral ketika itu. Kepatuhan ini di satu sisi melahirkan hipokrisi ArtikelNon Penelitian l)oscnJurusanl'endidikanKewarganegaraan danllukum Fakultasllmu Sosialdan Flkonomi. UniversitasNegeriYogyakarta
... WargaNegaraDemokratis Samsuri,Pembentukan
(kemunalikan) antarawacanadengantindakan moral yang diharapkan.Di sisi lain, ukuran keutamaantindakan moral sebagai akibat hipokrisi tadi ialah lebih banyak dipengaruhi oleh faktor ekstemal seperti tekanan dan kepentingan politik serta ekonomi dalam jabatan publilq sehinggatindakan moral yang diekspresikanindividu lebih bersifatheteronom. PKN dalam model persekolahan (schooling model) pun terdapat kesenjanganantara laporan prestasibelajar mata pelajaran PKN yang menekankan aspek moralitas warga negaradenganperilaku/tindakan moral yang diharapkan selaras dengan prestasi yang dicapainya. Idealnya" jika siswa mendapatpenilaian baik (angka 7 hingga 8, misalnya) maka semestinyaperilaku moral kewargaan yang diekspresikannyaadalah cerminan *nilai hasil ujian" yang diperolehnya di sekolah. Tetapi secara empirik tidak berarti bahwa siswa yang mendapat nilai kurang (angka di bawah 6, misalnya) dari 'ohasil ujian" berarti batrwa moralitas siswa tersebut berada pada taraf yang rendah. Indikasi penilaian PKN yang menekankan moralitas dan relatif mengutamakanaspekkognitif tenebut kurang memadai. Pada bagian lain, Mata Pelqfaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) pada Kurikulum 2004 (biasadisebutKurikulum BerbasisKompetensi) oleh banyak kalangan dinilai sangat kering dengan muatan nilai moral, khususnyanilai moral Pancasila.sebelum KBK mata pelajaran pendidikan kewarganegaraandalam PMP ataupun PPKn didominasi oleh materi nilainilai moral Pancasil4 yang sebenarnyalebih merupakan pendidikan budi pekerti daripadapendidikan kewarganegaraanyang sesungguhnya.Implikasi PKN yang identik dengan pendidian budi pekerti ialah cakupan kaiian dan kompetensi kewarganegaraanyang diharapkan dari PKN itu sendiri yaitu upaya pembentukan warga negara yang baik @ood citizen) dalam warga negara demokratis yang bertanggungjawab dan berpanisipasi aktif dalam
PKn Progresif,Vol. l, No. l, Juni2006
35
kehidupansistempolitik negarany4direduksihanyamer{adi semata-mata harusberbuatbaik dantidak berbuatburuk dalam bagaimana menghapalkan arti afeksi-moralsecaraformal. Secarauniversaldiakui bahwakomponenkajian pokok PKN men(civic lmowledge),kecakapan kewarganegaraan cakup aspekpengetahuan (civic dispo(civic sdlls) dan karakterkewarganegaraan kewarganegaraan sitions).Ketiga komponenitu merupakansatukesatuanyang hantsdicapai dalam pembelajaranPKI{. Untuk itu agar tercapai tujuan PKN yang yangmemadai. maka perlu modelpembel4iaran diharapkan
KomponenKajian PendidikanKewarganeganaan PKN di 28 negaramenernukan PenelitianIEAterhadapimplementasi dancivic komponenPKN meliputiaspekcivic lonwledge,civic engagement, attitudesserta konseplainnya (Tomey-PuIt4et.al, 2001: 179). Adapun kewarganegaraan, materikajianPKN yangditeliti meliputimateridernokrasi, identitas nasional, hubunganintemasionaldan keragamanlkohesisosial (Tomey-Purta et.al,2001: 294q. John J. Patrick dan Thomas S. Vontz (1999: 34; 2001: 41) komponenPKN me4jadiempat yaitu (1) l*nwledge of mengelompokkan citizenshipand gavernmentin democracy(civic lozrmledge);(2) cognitive skillsof democraticcitizenship(cognitivecivic skills);(3) participatory skills of democraticcitizenship(psrticirytory civic skills); dan (4) virnes arul dispositionsof democraticcitizenship(civic dispositions).Dari keempat komponenitu, Patick dan Vonts (2001:46) me4jabarkanke dalammateri kajian pengetahuanPKN me4iadi tujuh topilq yaitu: (1) fumolvasi (3) hak asasi perwakilan(representative demouacy);(2) konstitusionalisme;
('
r
WargaNegaraDemokratis... Samsuri,Pembentukan
36
(liberalisme);(4) kewarganegaraan (cilizenship);(5) masyarakatsipil (crvf society);(6) ekonomipasar(ftee and openeconomicsystem);dan, (7) tipetipeisupublik. Centerfor Civic Education(CCE), Calabasas, California Amerika Serikatsebelumnyatelah membuatpembagianstandarkajian PKN dalam labelcivicsandgovernmentkedalamduapengertianpokok,yaitu standarisi (contentstandard)dan standarkinerja @erformance standard).Standarisi memuatpemyataanapasajayangharussiswaketahuidanmampudilakukan secaraspesifik dalam mata pelajarandenganmengenrbangkan ke,cakapan intelektual(intellectml shlls) dankecakapan partisipasi{participatoryskills) di dalam pengalamanhidup mereka standarkinerja ialatr kriteria untuk menenfukanpadatatrapmanasiswatelahmencapaipenguasaan standarisi (CenterforCivic Educatiorq 1994:3). CCE membagistandarisi pelajaranCivics and Governmenrunnrk setiapkelasmulai dari K4 hinggaK-12 ke dalamlima k{ian pokok.Kqiian tersebutdirumuskandalampertanyaan-pertanyaan sebagaiberikut: 1. Whatis governmeuandwhotshouldit do? 2. Wat are thebasicvaluesandprinciplesofAmericandemocracy? 3. How does tlrc governmentestablishedby the constitutionembodythe purposes,values,ondprinciplesof AmericanDemocracy? 4. what is relationshipof the UnitedStatesto other nationr and to world afairs? 5- Ilhat are therolesof thecitizeninAmericandemocracy?
PKn Progresif,Vol. l, No. l, Juni2006
Karakter
Demokratis
37
Warga Negara
Pengertian tujuan PKN menurut Ruud veldhuis (1997: 8) sangat penting untuk dikemukakan di sini. Menurut Veldhuis, tujuan PKN ialah untuk meftmgsangpartisipasiaktif warga negaradalam masyarakatsipil (civil society) dan dalam pembuatan keputusan politik di dalam suatu (sistem) demokrasi konstitusional.Mengapapartisipasimenjadi penting dalam PKN? Veldhuis (1997:8) berpendapatbahwa partisipasidan integrasi (secarasosial dan politik) dari para warga negara menjadi dasar yang penting. Untgk menjadi demokratsejati,warga negarayang aktif dan terintegrasisecarasosial tidaklah dilahirkan, tetapi ia diciptakan (direproduksi) dalam stratu proses sosialisasi. Singkatnya demokrasi harus dipelajari dan perlu dipelihara dimana para pendidik civic danpolitik sertainstitusi profesional yang terkait harusturut bertanggungjawab. Karakter warga negaradapatdikelompokkanmenurut skala dari yang "sangat baik". Sebutan 'Varga negara yang baik" oosangat buruk" hingga (good citizen) tergantung kepada nilai-nilai dari pendefinisian konsep skala tersebut. "Warga negara demokratis" adalah suatu tipe ideal yang memuat berbagai definisi demokrasi. Dari hal ini, mentrut Veldhuis (1997: 9) perbedaan
tentangdemokrasimembawatipe (penskalaan)tersebut
ke dalam perbedaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban politik bagi para warga negara. Karakter warga negaraideal yang memiliki watak demokratis, citizen," terdapat beberapa indikator penyebutannya. Jika ditilik
"good dari
demokratis,John Patrick (1999: 33) komponenpendidikankewarganegaraan berpendapatbatrwa ada empat komponen atau kategori pokok yang dapat dikaji secaraberagamoleh parapendidik PKN dari berbagainegara.Keempat
38 I
Samsuri,Pembentukan WargaNegaraDemokatis ...
komponenitu ialah (1) pengetatlran
dan pemerintahan
demokrasi;(2) kecakapankognitif dari kewarganegaraan demokratis;(3) kecakapanpartisipasidari kewarganegaraan demokratis;dB& (4) keutamaan karakterkewarganegaraan yangdemokratis. Secaraskematis,keempatkomponenPKN untuk membentukwarga negamdemokratistersebutdiuraikansebagaiberikut. 1
2
3
4
KNOWLErcEOF CITIZENSHIP ANDGOYERNMENTIN DEMNMCY (AWC KNOWLEDGE) a Conceptsandprinciples on the substanceof democracy b. Pereruial issuesabout the meaningand usesof core ideas c. Contiruing isses and lqndntrk decisions abont public policy and constitutionol ilterpretation d Cotstitutions and institutions of representativedemuratic government e. Practices of democraticcitizerchip and the roles of citizens f, History of demouaqt inpartianlar statesandthe tltroughot theworld COGNITIVE SKILIS OF DEMOCMTIC CINZEI'ISHIP (INTELLECTUAL CIWC SKTLIS) a ldentifying and describing irformation aboutpolitical and civic lfe b. Anallzing and uplaining irformuion abou political and civic lfe c. Syntesizingand uplaining information aboa political and civic life d Evaluating taking and defendingpositions on prblic eventsand issues e. Thingkingcritically abod conditionsofpolitical andcivic tfe f Thinking constructivelyabout how to imprwe politicat and civic lift PARTTCIPATORYSKILIS OF DEMOCMTIC CITIZENSHIP (PARTICIPATORY CIVTCSKILI,S) a. Interactig with other citizensto promote personal snd common interests b. Monitoring public events and issues c. Deliberating and making decisionson public issues d Implementingpoliqt decisionon public issues e. Taking action to improvepolitical and civic lfe
VIRTUESAND DISPOSITIONS OFDEMrcRATICCITIZENSHIP (AVrc
DrsPosrTroNS)
a Aflirming the commonand equal humanity and dignity of eachperson b- Respectingprotecting and acercisingrights possessed equattvby eachperson c. Pailicipstitg responsiblyin thepolitical and civic lfe of the community d Pmaicing self-governmentand supporting gwernment by consent of rhegwerned e. Fxemplfyingthe moral trails ofdemocratic citizenship f,, Promoting the commongood (Sumber:Parich 19419:34;dan Patich 2003:9)
PKn Progresif,Vol. l, No. 1,Juni2005
Dari paparankonseptualkornponenkajian PKN menurut Pafiick (1999: 34;2003:9) ttrseh*, secararingkaswarganegarayang demokratis secarakomprehensifdalamhal pengetatuat memiliki ciri-ciri penguasaan nrengenai kewarganegaraandan petnerintattandemokratis, kecakapan dernolcrtis, intelektual(kogntifl dan paftisipasidalamhal keunarganegaraan png darokratis. Komponent€rseht tidak dan loraher kewalgarcganaan mungkinbisamururl begiu sqiapadadiri irdividu uruga negara,sehingga pulu poseslubilaion pembelqiarar.
Model PembelaiaranCi)'dcs. PedhalpenrbeQirar PKN,adabeberapa aspekteoritisdanpaktis pembelqiaran png dikernukakan murgenaimodel-model sejunlatrahli. Arthur K. Ellis (lD8: 225) rnenybbutkan bahwalcah lctrrrcipembelqiaran PKN ialah pafiisipasi.Pailisipasiini tennnat dalam bentuk penrbelqiaran commmitysemice(pelal,amnmasyalakd),modelkonflilq modelpenrbuatan kepunmn(ecision nalidt$ dm rnodeldser(Ellis,l 998:226230. Berdasukanpengalman pengqiran PKN d€nganm&l
prcgrarr
Projcct citEen dm we tlv Peqle, Nrcy llaas (2001: 168) nremperoleh sejrunlatrtennranimplemenmi sfiafiegipargjaran crvlbs. Dalam model Projectcitizen, prograrnpengajanan PKN diranmngmtuk siswa-sisuadi sekolatrmenengahdari kelas enamhingga kelassembilanyang rrrerrrperkenalkansiswa denganlapangankebiiakanptrblik. Model ini menrperkenalkansiswadenganpersoalanperanpemerinuhdalamkebijakanpblik selainitrt PKN sebagaipendidikandemokrasimembudsiswabelqiarp€ran danunggungjawab merekasebagaiwarganegaradalamprosespembuaan danimplementasi kebijakanpubliktersebut(Haas,200l:168).
WargaNegaraDemokratis... Samsuri,Pembentukan
Dalam model We the People, program pengqiaran PKN memperkenalkanBiswakepadaKonstitusi (Amerika Serikat) dengancara membantu mereka agar memahami bagaimana dokumen itu berkaitan erat dengan kehidupan mereka sendiri sebagai warga negara. Jika dalam pembel4iaran Project Citizen, strategi yang ditonjolkan lebih kepada upaya memahamkan siswa dengan dasar-dasar pengetahuan bagaimana warga negara harus mengambil tanggung jawab kewarganegaraan,maka dalam I(e the People strategi pembelajaran yang dilakukan ialah bagaimana siswa mengambil peran ahif dalamruang kelas denganberkolaborasidalam pembelajarandan dalam the mock congressionalhearing (simulasi dengarpendapatdi Kongres/ Parlemen).Konsep ini menurutHaas (2001: l7l-172) sejalandenganide R. FreemanButts (1988) tentangtujuan pembel{aran PKN, yaitu (l) agarsiswa dapat mengetahui tentang pemerintah, sejarahny4 nilai-nilai, prinsip-prinsip dan institusi-institusi pemerintah; dan (2) agar siswa mampu berpartisipasi dalam masyarakat negar4 bangsadan dunia Untuk tujuan pertama bersifat lmowing, sedangkantujuan kedua bersifat doing. Dalam araspraktis, pembelajaran PKN seharusnyamerefleksikan secara imbang upaya pembenrukan kewarganegaraffryang aktif melalui proses lmowledge dan participation (Haas,200l : 172), atauantaralmowing dandoing tadi. Citizenship Foundntion (2006: 103) menyebutkan beberapamodel strategi pengajarandan pembelajaranPKN untuk membentuk warga negara yang baik. Model itu ialah (l) Learning climate, (2) Topical and controversial issues,(3) Active learning, (4) Group discussionsand debates,(5) Developing discussionskills, (6) Project work, dan (7) Written activities. Ketujuh model tersebutdalamkategoriButts (1988)tergolongdalamkelompokpembelajaran yang bersifatpartisipasikewarganegaruun.
PKn Progresif,Vol. l, No. l, Juni2006
4l
Guru PKN Profesionalisme pengelolany4 kehandalan Modelpembel{aranPKN akanmemerlukan (PKI{) di Indonesia yaituguruPKN itu sendiri.PendidikanKewarganegaman padaKurikulum 20M di jenjang pendidikandasardan menengahmengisyaratkanperlunyatenagaguru yang professional.Dalam paradigmalama tampakpadamatapelajaranPendidikanMoral Pancasila(Pl.4P) sebagaimana (PPKn),materidanmodel dan Kewarganegaraan sertaPendidikanPancasila pengajaransertabentukevaluasinyacenderungdiremehkanbaik oleh para siswamaupunsesamagurudi luar lulusanProgramStudiPPIfu di Lembaga PendidikanTenagaKependidikan(LPTK). Hal ini mtrncul karenamateri, metode,dan evaluasi pengajaranPKN paradigmalama
benifat
hapalan,indoktrinatil dan tarrpamakna-Akhimya siapapunguru (bukan PKN. lulusanProdiPPKr/Civics-Hukum)dapatmengajarkan Paradigmabaru PKN memfokuskandiri pada upaya membentuk pesertadidik sebagaimasyarakat sipil denganmemberdayakan warganegara melalui proses pendidikanagar dapat berpartisipasiaktif dalam system pemerintahan negarayangdemokratis(MuchsonAR., 2004:32).Sehubungan denganparadigmabaru itu, pembelajaran PKN be$tuan membentukpara siswaagarmemiliki kompetensisebagai'\varganegarayangbaik" dalamhal (l) civic lvnwledge(pengetahuan kewarganegaraan); Q) civic shl/s (ketampilan kewarganegaraan); dan (3) civic disposrlbrs (karakterkewarganegaraan)(MuchsonAR., 2M4:33). Sejalandenganparadigmabam PKN, reformasi pendidikantelah mengantarkan regulasipentingnyatenagaguru yang professional.UndangundangRepublikIndonesia(UU RI) No. 14 Tahun2005 tentangGuru dan "Guru Dosen secarategasmenyatakan bahwa sebagaiagenpembelajaran
WargaNegaraDemokratis.. . Samsuri,Pembentukan
wqiib memiliki halifikasi akademilq
, sertifikatpendidib sehat
jasmanidan rohani,selta memiliki kemampuanuntuk mewujrdkantujuan pendidikannasional.'(UU RJNo. 14Tatnrn2004Pasal8). Selamaini untuk menjadigrrnrdi sekolahmenengahdapatditemprtr dengandenqandua cana.Pertona, perninatmengiktttiprcgrarnpe*ertice training,yakni programpendidikancalongunr bagi merekayangtelahlulus jenjangpendidikanmurcngahsryefii SekolatrMenBgah Atas(SMA), Sekolah MenengahKejuruar (St"flQ dan MadrasatrAlilah (MA). Kedua,penthat mengihti programpqly€taraankerranrpnn meng4iar(PPKM) dau biasa dikenalsebagaiprogrfln Akta Mengajarbagi calongrrnr png sebelumrrya telahlulusplogramsafana/DiplomaIII progrmt sttdi tton-kepadidilon" P€ndidikancalon gunr dengm kedla cra tersebutdi s€jumlattLPTK masih t€nrs diselurggaraka&S€bagai contolu di Universitas Neg€ri Yograkarta([INY) utuk menjadiguru PKN dapatditemph dengancara rnengihti prcgrarnpendidikandi ProgrdrrStrdi PPKnFakultasIlmu Sosial (FIS) dm Pro$am PPKM Fakultasllmu Pendidikan(FIP) t NY. Untuk prcgran sujanapcdidikan (Sl), pesertacalongunr PKN di menyelesaikan ProdiPPKnFtS b€rasaldad luluan sekolahmenengahhans menunprh 144 SKS. Di pihak lailr, calon guru PKN dad programPPKM FIP antaralain berasaldari lulusansa{ana/diplomaIII non kependidikansepertidari ilmu huktnr (SmjanaHukuru SH.) atarpun ilmu politik (SadanaIlmu Polititv
sIP.). pembentukan Keberadaan calongunr denganmodelPPKM ini di satu sisi membr*a peluanglapangankerja sebagaigpru bagi lulusannon-LPTIC Tetapidi sisi lain programtersebutmonpersempitruangkompetisicalongunr PKN lulusanLPTK. Selainitu, pesertaPrrogram PPKM cendenrngsekadar untuk monperolehbukti formal sebagaigum pemuladengandiperolehnya
PKn Frogresif,Vol. 1,No. 1,Juni2006
43
komakta mengajar.Padahaluntuk mer{adi guru PKN selainpengtrasaan diatur dalamUU RI. No. 14 Tahun 2005, petensipedagogiksebagaimana juga pembentukan kompetensiprofesisebagaipenciribidangkeatrlianuntuk mengajarkanmata pelajaranPKN, di sampingkompetensipersonaldan sosial. PadapertemuanpertamaAsosiasiIlrnu Politik Amerika (the American Political Science Association,APSA) Tahun 1905 merekomendasikan pentingnyapendidikansertifikasiguru Civfcs€KI.D. Untuk tujuanPKN di persekolalmn makasertifikasigurudiperlukanagargurumemiliki kompetensi yang dapatmempersiapkan siswamampuberpartisipasisecarapenuhdan memiliki pengetahuantentang sistem kemasyarakatan/politik Amerika. (APSA1993:1). Hasil penelinanThe InternntionalAssociationfor tlrc Evaluationof EducationnlAchievemenl(IEA) di 28 negaramenemukanada perbedaanperbedaan karakteristikguruPKN dalamhalpengalaman kedamaupunpanisipasiselamamerekadalamprogarn in-servicesebagaibentukpengembang(Tomey-Purt4et.al.,2001: 160-16l). Dalam pengeman profesionalisme banganprofesionalisme guruPKN,penelitiantersebutmemperlihatkan bahwa ada tujuh alasanperlunyaguru professional,yaitu dalam hat: "... better materials,more materials,more instructioral time, trainW in teaching, training in content,morecollegialcooperation,specialprojects,(and)more " (Tomey-Purta, autonomy. et.al.,200I:165). Sejalandenganrekomendasi APSA standarkompetensiguru pemula PKN di Indonesiatelah dirumuskanoleh DirektoratPembinaanPendidikan TenagaKependidikandan KetenagaanPerguruanTinggi (Dit P2TK2PT) Ditjen Dikti DepartemenPendidikanNasional RI (2N4), Kompetefrsi tersebutmencakupkemampuan pengua$unbidangstudi PKN, pemahaman
Samsuri,Pembentukan WargaNegaraDemokratis...
pesertadidik, penguasaan pembelajaran PKN yang mendidilgdan pengembangankepribadiandankeprofesionalan. Dalamkerangkapembenfirkan kompetensiprofesiguru PKN, empat LPTK yang tergabungdalamProgramHibah Kemitaan LPTK 2005,yaitu UniversitasSebelas MaretGINS)SurakanaUNY, UniversitasSlametRiyadi (LINISRI)SurakartadanIKIP PGRI Madiuntelahmenyusunkurikuluminti. Kurikulum inti disusunsebagaisalahsatuupayapembentukan lulusanProdi PPIfu yangprofessional. gurudalam lndikatorpembentukanprofesionalisme kurikulum inti tersebutmengacukepadaStandarKompetensiGuru Pemula PKN danStandarNasionalPendidikan(PPRI No. 19Tatrun2005)(Laporan Tim HibahKemitaan LPTK 2005).Tindaklanjutdari programtersebutialah bahwacalonguru PKN harusmenempuhmatakuliah-matakuliah inti seb"gai ciri profesi,sejalandenganmaksudKeputusanMenteriPendidikanNasional (Kepmendiknas) No. 045N DUm.
Penutup Pendidikan Kewarganegaxaanyang termuat dalam kurikulum persekolahan- atau lebih dikenal dengankurikulum berbasiskompetensi- telatr menghadirkan Pendidikan Kewarganegaraan(PKn) Indonesia dalam paradigma yang baru. Paradigmabaru PKn ini menuntut perubahandatam hal tujuan, komponen serta kajian tentang pendidikan kewarganegaraan.Implikasi perubatranini amat mendalam yaitu semata-matatidak hanya merubah namadari mata pelajaranPendidikanMoral Pancasila(PMP) atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaftun (PPKN) tetapi telah memfirngsikan diri secarabenar sebagaipendidikan kewarganegaraandalam arti yang sebenar-
PKn Progresil Vol. l, No. l, Juni2006
45
ini adalahsebuatrcivicsedrcation batrwaPIfu sekarang nya Dapatdikatakan versiIndonesiawarga negarademokratisdalam pembelajaranPKN Pembentukan praktis,baik maupunpengalaman perluupayasistemik.Dari kerangkateoritis di dalamnegerimaupundi sejumlatrnegar4menuqiukkanbahwapenrbelajarsectuainovatifdankreatif. anPKN perlupengembangan merupakan salatrsatukomponenpenting GuruPKN yangprofesional warganegarademokratis.Dari uraiandi muka nampak dalampembentukan jelas bahwaupayapembentukan guru PKN sudatrmenjadi profesionalisme kuikulum commonserue tprvtamadi LPTK dalamb€ntukpengembangan yang inti sebagaipencirikompetensiprofesi.Hal ini akanmenepisanggapan telah meluasbahwauntuk menjadigwu PIfu yang sebelumnyaPMP atau PPKnmudatrdandapatdiambilkandari orangyangberlatarbelakangbukan PKn. KompetensigrrruPIfu yangprofesionaldisampingkompetensipaedagogik,kepribadiandansosialakansangatmenentukan mutu dankewibawaan pendidikankewarganegaraan. Usatrauntuk memenuhitunh$antersebutdapat dilalaftan melalui penyiapanguru PKn oleh lembagaLPTK yaitu programstudi yang secara khususmenyiapkancalon lulusanuntuk menjadiguru PKn. Dalam rangka membekalikompetensiprofesionallulusanPKn, dapa dilakukanmelalui penyusunan kurikuluminti programstudiyangselanjutnyadilaksanakan oleh programstudi.
WargaNegaraDemokratis... Samsuri,Pembentukan
Daftar Pustaka Center for Civic Education, 1994, National Standarclsfor Civics and CA: Centerfor Civic Education Government,Calabasas, Citizenship Foundation, (2006), CPD Handbooh Section 3. Cltizenship in SecondarySchools.London: Citizenship Foundation Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggr (Dit P2TK2PT) Ditjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional, 2004, Standar Kompeterai Guru Pemula Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Jenjang Strata I, Jakarta:Direktorat PembinaanPendidikanTenagaKependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi (Dit P2TK2PT) Ditjen Dikti DepartemenPendidikanNasional Ellis, Arthur K., 1998, Teaching and Learning Elementary Social Sttdies, Boston: Allyn and Bacon Haas, Nancy, 2001, "Using Iile the People...Wogramsin Social Studies Teacher Education," dalam John J. Pafiick dan Robert S. Lrming (eds.), Principles and Practices of Democracy in the Education of Social Studies Teacher: Civic Learning in Teacher Education, Volume I, Bloomington, IN: ERIC Cleminghouse for Social StudieysocialScienceEducation,pp. 167-183 KeputusanMenteri PendidikonNasionql No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tingp;i Muchson AR., 2004, "Pendidikan Kewarganegartun Paradigma Baru dan Implementasinya dalam Kurikulum BerbasisKompetensi,- JURNAL CUrcS,Vol. l, No. 1,Juni,pp.29-41 Patrick, John J., 1999, "Conceptsat the Core of Educationfor Democratic Citizenhsip," dalam CharlesF. Bahmueller dan John J. Patrick, (eds.), Principles and Practices of Education for Democrotic citizenltsip: International Perspectives and Proiects, Bloomington, IN: ERIC Clearinghousefor Social Studieysocial Science Eductaion, ERIC Adjunct clearinghouse for Intemational civic Education,and civitas, pp. l-40
PKn Progresif,Vol. l, No. l, Juni2006
47
PatriclqJohn J., dan ThomasS.VonE,200l,'Components of Educationfor Democratic Citizenhsip in the Preparation of Social Studies Teachers", dalam John J. Patick dan Robert S. Leming (eds.), Principles and Practices of Democracy in the Education of Social Studies Teacher: Civic LearnW in Teacher Education, Volume I, Bloomington, IN: ERIC Clearinghouse for Social StudieVsocial ScienceEducation,pp. 39-63 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentsng StandarNasional Pendidiknn The American Political Science Association, 1993, Guidelines for the Training and Certification of Pre-Collegiate Teachers of Civics, Government,and Social Studies, Washington,D.C. : APSA Tomey-Purta, et.al., 2001, Citizenship and Education in Twenty-eight Countries: Civic Knowledge and Engagement at Age Fourteen, Amsterdam: The Intemational Association for the Evaluation of EducationalAchievement Undang-undangRepublikIndonesiaNomor l4 Tahun2005 tentangGuru dnn Dosen Veldhuis, Ruu4 1997,'Tducation for DemocraticCitizenhsip: Dimensionsof Citizenship, Core Competences, Variables and Intemational Activities," Makalah Seminar on Basic Concepts and Core Competences,Council for Cultural Cooperation,Strasbourg,Peranciso I l-12 Desember.
...ili
i i l:l
' ,ji.-
i'
i
