PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN * THE CREATION OF REGIONAL LAW IN A PART OF GOVERNANCE CONDUCT

Pembentukan Produk Hukum dalam rangka Penyelenggaraan Kurniawan

Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 61, Th. XV (Desember, 2013), pp. 519-546.

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN * THE CREATION OF REGIONAL LAW IN A PART OF GOVERNANCE CONDUCT Oleh: Kurniawan** ABSTRACT This is a legal empirical research by using the statutory approach. The study is a descriptive analysis. Primary and secondary data are applied and then analyzed qualitatively. The research shows that the Government of Aceh Tengah in the period between 2007 and 2012 has issued the number of local regulations in particular such as Qanun as much as 61 Qanun. From that total number are still againsts the applicable legislations, both from the substance and procedural aspects. In addition, the government has issued 221 of the District Head’s Decrees and 3139 it’s Decision. Keywords: Regional Law, Governance Conduct.

PENDAHULUAN Seiring dengan bergulirnya era reformasi, telah menimbulkan pergeseran kekuasaan secara signifikan dari pusat ke daerah. Pergeseran kekuasaan tersebut telah memberikan peran dan tanggungjawab yang besar kepada daerah untuk mengatur serta mengurus pemerintahan dan rumuah tangganya sendiri menurut prakarsa dan inisiatif sendiri. Salah satu kewenangan yang dimiliki daerah dibawah konsep otonomi dan desentralisasi adalah kewenangan daerah dalam mengeluarkan peraturan daerah. Besarnya bandul pergeseran arus kekuasaan yang bergerak ke darah, sayangnya tidak diikuti dengan kesiapan daerah berupa sumber daya manusia dalam mengelola kewenangan yang besar tersebut. Otonomi dipahami oleh masyarakat dan elit di daerah bukan sebagai wujud tanggungjawab, melainkan dipahami sebagai hak semata.1 Akibatnya, diawal reformasi bergulir, terjadinya euphoria otonomi di daerah-daerah, dimana banyak daerah yang mengusulkan dilakukannya pemekaran

* Tulisan ini merupakan intisari penelitian dan pemeriksaan kerjasama antara Universitas Syiah Kuala dengan Inspektorat Aceh yang dilakukan di wilayah Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Surat Tugas (ST) Inspektur Aceh Nomor 709/070/ST-IA/2012 dalam rangka pemeriksaan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah sesuai Surat Perintah Tugas (SPT) Gubernur Aceh Nomor 01/SPRINT/2012 yang dimulai tanggal 16 – 30 Maret 2012. ** Kurniawan S.H., LLM adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam - Banda Aceh. 1

Soetandyo Wignyo soebroto, dkk, Pasang Surut Otonomi Daerah: Sketsa Perjalanan 100 Tahun, Institute for Local Development, Yayasan Tifa, Jakarta, 2005, Hlm. 137. ISSN: 0854-5499

Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 61, Th. XV (Desember, 2013).


dengan mengabaikan atau tanpa memperhitungkan aspek tanggungjawab dan potensi sumber daya alam sekaligus sumber daya manusia. Empat belas tahun usia otonomi pasca reformasi, namun euforia otonomi kelihatannya masih melekat kuat pada watak dan mind set masyarakat dan elit di daerah. Cara berfikir inilah yang telah menimbulkan distorsi terhadap hakikat daripada pemberian otonomi itu sendiri. Secara konseptual, otonomi merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.2 Titik berat otonomi di bawah rezim hukum UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah pada peran dan tanggungjawab (kewajiban) disamping juga secara bersamaan adanya hak dan wewenang yang dimiliki oleh daerah.3 Hakikat pemberian otonomi kepada daerah adalah dalam rangka menciptakan kemandirian (zelfstandingheid) bukan sebagai sebuah satuan pemerintah yang merdeka (onafhankelijkheid). Sementara tujuan otonomi itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditempu melalui peningkatan hak dan tanggungjawab pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri.4 Kemandirian penyelenggaraan suatu pemerintahan mengandung arti bahwa daerah berhak mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri.5Kewenangan mengatur dalam hal ini termasuklah kewenangan daerah untuk membuat produk hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) dan juga peraturan Kepala Daerah. Sehinggga karenanya, keberadaan peraturan daerah dan

2

Lihat UU NO. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Husni Jalil, “Implementasi Otonomi Khusus di Provinsi Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh”, Jurnal Ilmu Hukum KANUN, Nomor 51 Tahun XII, Edisi Agustus 2010, Hlm. 208. 4 Faisal A. Rani, “Kontribusi PAD Dalam APBD sebagai Indikator Keberhasilan Penyelenggaraan Otonomi Daerah”, Jurnal Ilmu Hukum KANUN, Nomor 51 Tahun XII, Edisi Agustus 2010, Hlm. 235. 5 Kurniawan, “Pelaksanaan Prinsip Otonomi di Indonesia Paska Reformasi: Suatu Upaya Pemenuhan Hak Asasi Masyaakat Daerah dan Terciptanya Keutuhan Bangsa”, Jurnal Ilmu Hukum KANUN, Nomor 48 Tahun IX, Edisi Desember 2009, Hlm. 415. 3

520



peraturan kepala daerah merupakan salah satu ciri daerah yang mempunyai hak dan kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.6 Urusan rumah tangga yang dimiliki oleh daerah, hakikatnya bersumber dari 2 hal yaitu, dari otonomi dan dari tugas pembantuan (medebewind).7 Atas dasar itu, maka peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah dapat berupa peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di bidang otonomi; serta peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di bidang tugas pembantuan. Meskipun daerah otonom memiliki wewenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, namun demikian Pemerintah memiliki peran untuk melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah-daerah yang meliputi pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 218 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 8 Keberadaan Pasal 218 ayat (1) tersebut dialakukan dalam rangka menghindari penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh daerah otonom di era otonomi.9 Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaksanaan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimanatkan Pasal 218 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sementara dalam rangka melaksanakan peran pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, maka Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait, berhak melakukan klarifikasi tehadap berbagai peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

6

Hamzah Halim, Kemal Redindo Syahrul Putera, Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu kajian Teoritis dan Praktis Disertai Manual) Konsepsi teoritis Menuju Artikulasi Empiris, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, Hlm.50. 7 Sarman, Mohammad Taufik Makarao, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, Hlm. 220. 8 Lebih lanjut lihat UU No. 32 Tahun 204 tentang Pemerintahan Daerah.

521



Klarifikasi tersebut dilakukan oleh Pemerintah untuk kemudian dipelajari lebih lanjut apakah bertentangan atau tidak dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila peraturan daerah bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka perda tersebut dapat dibatalkan oleh Pemerintah. Keputusan pembatalan atas perda tersebut ditetapkan dengan Peraturan Presiden sebagaimana yang diamanatkan Pasal 145 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang pada acara expose penyampaian Laporan Akhir Masa Jabatan (Majab) Bupati Aceh Tengah Periode Tahun 2007 – 2012 yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2012 di Kantor Bupati Aceh Tengah menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam periode tahun 2007 - 2012 setidak-tidaknya telah mengeluarkan 61 (Enam Puluh satu) Qanun. Selain itu juga masih terdapat sejumlah Rancangan Qanun (Raqan) Kabupaten Aceh Tengah yang sedang dibahas oleh DPR Kabupaten Aceh Tengah, disamping juga masih terdapat sejumlah Rancangan Qanun (Raqan) Kabupaten yang sedang diajukan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi dan klarifikasi sesuai dengan amanat Pasal Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun. 10 Selain itu juga masih terdapat sejumlah Qanun tentang Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah di Kabupaten Aceh Tengah baik produk hukum rezim pemerintahan sebelumnya maupun produk hukum dalam masa jabatan rezim periode 2007 - 2012 yang sedang dilakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.11

9

Selanjutnya aturan pelaksana dari ketentuan tersebut diatur dalam PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 10 Ketentuan pada Pasal 49 Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun menyebutkan bahwa: “Selain Qanun tentang APBK, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang telah mendapat persetujuan bersama DPRK dan Bupati/Walikota disampaikan kepada Gubernur untuk diklarifikasi”. 11 Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini, tepatnya pada Pasal 155 (1) menyebutkan bahwa: (1) “Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali”; ayat (2). Peninjauan tarif retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Sehingga pasal tersebut memiliki konsekuensi yuridis, dimana terhadap seluruh Qanun yang berkaitan dengan Retribusi Daerah baik yang telah ditetapkan sebelum maupun setelah menjabatnya Bupati Aceh Tengah untuk periode tahun 2007-2012 wajib dilakukannya peninjauan mengenai tarif retribusi daerah tersebut sesuai dengan tuntutan Pasal 155 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut.

522



Dari 61 (Enam Puluh Satu) Qanun yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah selama periode tahun 2007 – 2012 sebagaimana tersebut diatas, tidak menutup kemungkinan adanya kekeliruan dan penyimpangan baik dalam hal prosedur penyusunan maupun dalam hal materi muatannya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku khsususnya dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun. Mengingat Masa Jabatan (Majab) Bupati Aceh Tengah periode Tahun 2007 – 2012 telah berakhir, maka menjadi suatu hal yang menarik dan strategis untuk melakukan serangkaian telaah akademis terhadap produk hukum daerah khususnya berupa berbagai Qanunqanun yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah selama periode 5 tahun masa pemerintahanya yaitu periode tahun 2007 - 2012. Selain itu juga kita bisa melihat sejauh mana upaya optimalisasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam menyusun produk hukum daerah khususnya berupa Qanun sebagai bagian dari upaya pembangunan hukum nasional. Berdasarkan uraian sebagaimana yang dijelaskan pada latar belakang tersebut, maka terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasikan dalam penelitian yaitu: (1) Peraturan Daerah (Qanun) apasajakah yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten aceh tengah dan atau yang masih dalam proses penyusunan selama masa periode tahun 2007 – 2012? (2) Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah apasajakah yang telah ditetapkan? (3) Apakah Peraturan Daerah (Qanun) Kabupaten Aceh Tengah tersebut telah diproses sesuai ketentuan? (4) Apakah Peraturan Daerah (Qanun) Kabupaten Aceh Tengah yang ditetapkan tersebut telah disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi?

METODE PENELITIAN Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris (empirical research). Penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu yaitu pendekatan dengan menjadikan norma atau kaidah hukum tertentu sebagai dasar kajian

523



dalam mengupas setiap permasalahan yang diangkat. 12 Selanjutnya berbagai norma atau kaidah hukum tersebut dijadikan sebagai dasar acuan untuk melakukan pengujian apakah realita yang berlangsung dilapangan telah sesuai atau belum dengan aturan sebagaimana yang telah digariskan dalam norma hukum tersebut.13 Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan berbagai masalah hukum dan fakta-fakta yang ada. 14Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara langsung dengan sejumlah responden, yaitu para pejabat/institusi yang berwenang di seputar wilayah Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah, telaah surat-srat/dokumen pemerintahan. Adapun sejumlah pejabat Pemerintahan di wilayah Kabupaten Aceh Tengah yang menjadi responden adalah: Kepala Bagian Hukum da Pemerintahan (Bapak Mursidi M. Saleh, S.H., MM), Kasubbag Perundang-undangan (Bapak Anuar S.H., M.Hum), Asisten Bidang Pemerintahan, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (Sekwan DPRK), Badan Legislasi (Banleg) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah, Kepapala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Aceh (Bapak Makmur Ibrahim S.H., M.Hum). Sementara data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang menguraikan tentang teori, kaidah (norma), asas-asas atau prinsip-prinsip hukum khususnya dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya datadata tersebut dianilisis secara kualitatif.15

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah melakukan berbagai upaya. Adapun diantara berbagai upaya tersebut adalah dengan menetapkan

12

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 37. Dalam hal ini mengenai hubungan antar Norma yang mengatur mengenai pembuatan norma lain dengan norma yang dibuat yang selanjutnya hubungan diantara keduanya oleh Hans Kelsen disebut bersifat Superior dan Sub-Ordinasi dalam konteks spasial. Lebih jelasnya dapat dilihat Hanskelsen, 2006, General Theory of Law and States (Teori Umum tentang Negara dan hukum), Penerjemah Raisul Multaqien, Nusa Media dan Nuansa, Bandung. Lihat Juga Jimly Assiddiqie, et.al., 2012, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 100. Lihat juga Hans Kelsen, General Theory of Law and State, hlm. 123-124 dalam Jimly Assiddiqie, et.al., 2012, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 100. 14 Soerjono Soekanto, et.al., Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Ssingkat, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, Jakarta. 13

524



berbagai kebijakan dalam bentuk produk hukum daerah baik berupa Qanun (Peraturan Daerah) Kabupaten Aceh Tengah maupun berupa Peraturan Bupati (Perbup) dan Keputusan Bupati (Kepbup) yang diharapkan dapat menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan umum bagi masyarakat Kabuapten Aceh Tengah. Adapun secara umum rekapitulasi berbagai produk hukum daerah yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah selama periode 5 tahun 2007 – 2012 (akhir penelitian tanggal 30 Maret 2012) adalah sebagai berikut:

No.

Produk Hukum

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Total

Daerah 1.

Qanun

4

25

11

11

10

-

61

2.

Peraturan Bupati

29

71

53

45

23

-

221

3.

Keputusan Bupati

809

671

761

563

335

-

3139

1) Peraturan Daerah Yang Telah Ditetapkan Dan Atau Yang Masih Dalam Proses Penyusunan. Dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah melakukan berbagai upaya. Adapun diantara berbagai upaya tersebut

adalah dengan

menetapkan berbagai kebijakan dalam bentuk produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah (Qanun) selain itu juga berupa Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang diharapkan dapat menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan umum masyarakat Aceh Tengah. Adapun Peraturan Daerah (Qanun) di Kabupaten Aceh Tengah yang telah ditetapkan pada tahun 2007 berjumlah 4 Qanun, tahun 2008 berjumlah 25 Qanun, tahun 2009 berjumlah 11 Qanun, tahun 2010 berjumlah 11 Qanun, dan pada tahun 2011 berjumlah 10 Qanun, sementara untuk Tahun 2012 sampai dengan berakhirnya masa pemeriksaan tanggal 30 Maret 2012 belum ada Qanun yang diundangkan. Dengan demikian dari tahun 2007 sampai dengan berakhirnya masa penelitian 15

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek: Edisi Revisi V), 2002, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 9-10.

525



tanggal 30 Maret 2012, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah menetapkan sebanyak 61 Peraturan Daerah (Qanun) sebagai berikut. Sampai dengan batas akhir dilakukannya pemeriksan/penelitian tanggal 30 Maret 2012 terdapat 2 (dua) Rancangan Qanun (Raqanun) yang saat ini masih dalam Proses Penyusunan internal oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Adapun kedua Rancasngan Qanun tersebut adalah: a. Rancangan Qanun tentang Perubahan Nama-nama Jalan di tahun 2011. Rancangan Qanun (Raqan) tersebut sedang dibahas secara internal dalam Eksekutif (mulai September 2011 – dalam akhir bulan Maret 2011 atau awal bulan april akan diusulkan ke DPRK). Adapun Kendalanya: karena padatnya jadwal Legislatif dan Minimnya Koordinasi antara Eksekutif dengan Legislatif. b. Rancangan Qanun tentang Bangunan di tahun 2011. Rancangan Qanun tersebut sedang dibahas secara internal (penyiapan Pra rancangan di Eksekutif (Bappeda), (dimulai bulan Oktober 2011). Sementara terkait dengan Rancangan Qanun (Ranqanun) yang saat ini Sedang dalam Pembahasan bersama antara Bupati Tengah dan DPR Kabupaten Aceh Tengah dari awal kepemimpinan dari tahun 2007 sampai dengan batas akhir pemeriksaan tanggal 30 Maret 2012, tidak terdapat satupun Rancangan Qanun (Raqan) yang sedang dibahas bersama antara DPR Kabupaten Aceh Tengah dan Bupati Aceh Tengah. Adapun diantara Raqan tersebut sebagai berikut.

2) Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Yang Telah Ditetapkan. Selama 5 tahun masa jabatan Bupati Aceh Tengah sejak 2007 – 2012 (sampai dengan akhir masa pemeriksaan tanggal 30 Maret 2012), Bupati Aceh Tengah pada tahun 2007 telah mengeluarkan 29 Peraturan Bupati, 71 Peraturan Buapati pada tahun 2008, 53 Peraturan Bupati pada tahun 2009, 45 Peraturan Bupati pada tahun 2010, 23 Peraturan Bupati pada tahun 2011, untuk tahun 2012 sampai dengan batas akhir pemeriksaan tanggal 30 Maret 2012 belum ada Peraturan

526



Bupati Aceh Tengah yang ditetapkan. Sehingga total keseluruhan Peraturan Bupati Aceh Tengah sampai batas akhir pemeriksaan tanggal 30 Maret 2012 berjumlah 221 Peraturan Bupati Aceh Tengah. Sementara untuk keputusan Bupati Aceh, sampai dengan berakhirnya masa pemeriksaan tanggal 30 Maret 2012 tercatat selama periode 2007 – 2012, Bupati Aceh Tengah telah menetapkan sebanyak 3139 (Tiga Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan) Keputusan Bupati Aceh Tengah dalam rangka mendukung pelaksanaan

berbagai kegiatan Pemerintah di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Aceh Tengah. Berbagai Keputusan Bupati Aceh Tengah yang memberikan penjelasan dan atau petunjuk teknis terhadap bidang/permasalahan tertentu. Dengan adanya petunjuk dan penjelasan tersebut, maka segala program pemerintahan di lingkungan Kabupaten Aceh Tengah dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

3) Apakah Peraturan Daerah (Qanun) Kabupaten Aceh Tengah Telah Diproses Sesuai Ketentuan Mengingat waktu pemeriksaan yang terbatas disamping banyaknya Peraturan Daerah (Qanun) Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, maka dalam hal ini Peneliti melakukan uji petik dengan malakukan pengambilan sampling terhadap beberapa Peraturan Daerah (Qanun) Kabupaten Aceh tengah secara random (Random Purposive Sampling) dengan tingkat sebaran tahun dan isu yang merata khususnya yang terkait dengan isu pelayanan dan Kesejahteraan publik dari tahun 2007 – 2012. Adapun Qanun-Qanun yang dijadikan sampling yaitu sebanyak 10 Qanun: 1) Qanun Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perhitungan APBD Tahun 2006; 2) Qanun Nomor 4 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2007 – 2012; 3) Qanun Nomor 13 Tahun 2008 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum; 4) Qanun Nomor 16 Tahun 2008 tentang Retribusi Pertambangan dan Energi Daerah; 5) Qanun Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha;

527



6) Qanun Nomor 9 TAhun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2005 – 2025; 7) Qanun Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah; 8) Qanun Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah; 9) Qanun Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; 10) Qanun Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kampung di Kabupaten Aceh Tengah. Adapun yang menjadi dasar dalam pengujian (Toetsing) terhadap Peraturan Daerah (Qanun) Kabupaten Aceh Tengah apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak adalah dengan menggunakan beberapa metode indikator/pendekatan sebagai berikut: a. Apakah Qanun-qanun tersebut tersebut telah dibentukan dengan memperhatikan “Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” atau

juga dikenal dengan istilah

Algemeine Beginsellen van Behoorlijk Regel Geving) dalam hal ini “Asas Pembentukan Qanun” sebagaimana yang diatur dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun, yaitu sebagai berikut. Amanat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun menyebutkan bahwa: “Qanun dibentuk berdasarkan asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi: a. Kejelasan tujuan; b. Kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat; c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; d. Keterlaksanaan; e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. Kejelasan rumusan; g. Keterbukaan; dan h. Keterlibatan publik”. Dari 10 Qanun yang dilakukan uji petik, ditemukan sekitar 6 (enam) Qanun yang dikaji secara umum umum telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 2 ayat (1) Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun. Namun demikian setelah dikaji secara mendalam masih ditemukan 4 Qanun yang belum secara nyata menunjukkan ketegasan makna dari berbagai kandungan “Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (1) Qanun Nomor 3 Tahun 2007. 528



Selanjutnya ketentuan Pasal 2 ayat (2) mengamanatkan bahwa: “Pembentukan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan: a. Syari’at Islam; b. Kepentingan umum; c. Qanun lainnya; dan

d. Peraturan Perundang-undangan yang lebih

tinggi”. Dari 10 Qanun yang dilakukan uji petik setelah dilakukan kajian secara mendalam ditemukan sekitar 9 (sembilan) Qanun yang secara umum telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 2 ayat (2) Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun tersebut, yaitu tidak bertentangan dengan aspek syari’at Islam, Kepentingan Umum, tidak bertentangan dengan Qanun lainnya. Namun demikian, dalam aspek Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf d, ternyata masih ditemukan 1 (satu) Qanun yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Adapun 1 (satu) Qanun Kabupaten Aceh Tengah yang bertentangan dengan peraturan Perundangan yang lebih tinggi (dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh) adalah Qanun Kabupaten Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, tepatnya Pasal 107 ayat (1), Pasal 107 ayat (2), Pasal 109 ayat (1), Pasal 109 ayat (2). Baik Pasal 107 ayat (1), dan ayat (2), Pasala 109 ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tersebut memberikan sanksi ancaman pidana kurungan melebihi batas waktu 6 (enam) bulan dan juga dalam hal pemberian sanksi denda yang memberikan peluang jumlah besaran keseluruhan melebihi batas maksimum Rp (50.000.000,-) sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 241 ayat (2) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerinatahan Aceh yang menyebutkan bahwa: ““Qanun dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah)”.”

Selanjutnya ketentuan Pasal 3 ayat (1) Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun yang menyebutkan bahwa: “Materi muatan qanun mengandung asas: a.

529



keislaman; b. kebenaran; c. kemanfaatan; d. pengayoman; e. kemanusiaan; f. Kebangsaan; g. kekeluargaan; h. karakteristik Aceh; i. keanekaragaman, j. keadilan; k. nondiskriminasi; l. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; m. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau n. keseimbangan, keserasian, kesetaraan, dan keselarasan”. Dari 10 Qanun yang dilakukan uji petik setelah dilakukan kajian secara mendalam keseluruhan Qanun secara umum telah memenuhi syarat asas-asas dalam ketentuan sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 3 ayat (1) Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun tersebut.

b. Apakah materi muatan keseluruhan Qanun Kabupaten Aceh Tengah telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun Amanat

ketentuan Pasal

4 menyebutkan

bahwa:

“Qanun

dibentuk

dalam

rangka

penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan Kabupaten/Kota, pengaturan hal yang berkaitan dengan kondisi khusus daerah, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan”. Dan juga Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “Materi muatan qanun meliputi: a.pengaturan tentang penyelenggaraan pemerintahan Aceh; b. pengaturan tentang hal yang berkaitan dengan kondisi khusus daerah dan kewenangan khusus Aceh yang bersifat istimewa; c. pengaturan tentang penyelenggaraan tugas pembantuan; dan d.penjabaran lebih lanjut tentang peraturan perundang-undangan”. Setelah dilakukan penelaahan terhadap kesepuluh Qanan yang dijadikan sampel tersebut diatas secara materi (substansi) muatan Qanun-Qanun tersebut sudah masuk dalam syarat yang sepatutnya masuk dalam produk hukum yang berada pada level Peraturan Daerah (Qanun) sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 (1) Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.

530



c. Apakah Peraturan Daerah (Qanun) Kabupaten Aceh Tengah dalam hal prosedur atau tata cara telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun. Berdasarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun, maka Tim membagi penilaian dalam aspek prosedur atau tata cara pembentukan ini dibagi dalam beberapa aspek, yaitu: a. “Aspek Perencanaan Pembentukan Qanun” Berdasarkan amanat Pasal 7 ayat (2) Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun yang menyebutkan bahwa: “Perencanaan penyusunan Qanun kabupaten/kota dilakukan dalam Prolek”. Temuan lapangan menujukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah melakukan perencanaan penyusunan Qanun Kabupaten Aceh Tengah dalam Program Legislasi Kabupaten (Prolek) Aceh Tengah yang dituangkan melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Program Legislasi Kabuapten masa Keanggotaan 2009 – 2014 yang ditetapkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 31 Mei 2010. Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) menyebutkan bahwa: “Prolega/Prolek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Panitia Legislasi DPRA/DPRK melalui koordinasi dengan Pemerintah Aceh/Pemerintah Kabupaten/Kota”. Berdasarkan fakta lapangan menunjukkan bahwa Program Legislasi Kabupaten (Prolek) tahun 2009 – 2014 telah disusun sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3), yaitu disusun oleh panitian Legislasi DPR Kabuapten Aceh Tengah melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Selanjutnya menurut amanat ketentuan Pasal 7 ayat (4) menyebutkan bahwa: “Hasil koordinasi penyusunan Prolega/Prolek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan

keputusan

DPRA/DPRK,

setelah

mendapat

persetujuan

bersama

Gubernur/Bupati/Walikota”. Temuan lapangan menunjukkan bahwa dalam penetapan 531



Program Legislasi Kabupaten (Prolek) Aceh Tengah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4), yaitu hasil koordinasi penyusunan Prolek sebagaimana yang dimaksud pada (3) telah ditetapkan dengan keputusan DPR Kabupaten Aceh tengah yaitu melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Program Legislasi Kabuapten masa Keanggotaan 2009 – 2014 yang ditetapkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 31 Mei 2010. Ketentuan

Pasal

8

ayat

(1)

menyebutkan

bahwa:

“DPRA/DPRK

atau

Gubernur/Bupati/Walikota dalam membentuk rancangan qanun berpedoman pada Prolega/Prolek yang disusun dengan melibatkan partisipasi masyarakat”. Berdasarkan kajian dokumen serta wawancara yang dilakukan secara mendalam menunjukkan bahwa Bupati Kabupaten Aceh Tengah selama periode tahun 2007 -2012 dalam membentuk Rancangan Qanun (Raqan) telah berpedoman pada Prorgam Legislasi kabupaten (Prolek) Aceh Tengah yang telah ditetapkan dengan keputusan DPR Kabupaten Aceh tengah yaitu melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Program Legislasi Kabuapten masa Keanggotaan 2009 – 2014. Dalam hal pelibatan partisipasi masyarakat baik dalam penyusunan Prolek Aceh Tengah maupun dalam membentuk rancangan qanun secara umum telah berjalan dengan baik. Adapun pola pelibatan partisipasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh tengah selama ini adalah melalui: Pertama, temu ramah (tatap muka) langsung di lapangan dengan masyarakat setempat guna mendapat masukan; dan Kedua, Mengundang para tokoh masyarakat, tokoh adat dan pemuka agama serta berbagai perwakilan komunitas/kelompok masyarakat ke gedung pemerintah yang telah disediakan. Selanjutnya amanat ketentuan Pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa: “Dalam keadaan tertentu DPRA/DPRK atau Gubernur/Bupati/Walikota dapat mengajukan rancangan qanun di luar Prolega/Prolek”. Berdasarkan sudi dokumen hukum (legal document) dan wawancara mendalam yang dilakukan dengan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Bapak 532



Mursidi M. Saleh, S.H., MM dan Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Perundang-undangan Bapak Anuar S.H., M.Hum menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam beberapa hal mengajukan rancangan qanun di luar yang sebagaimana telah ditentukan dalam Program Legislasi Kabupaten (Prolek) Aceh Tengah, namun jumlahnya tidak terlalu banyak. Pertimbangan diajukannya rancangan qanun di luar dari yang telah ditentukan didalam Prolek adalah dengan pertimbangan: Pertama, adanya kebutuhan mendesak akan kehadiran Qanun yang mengatur mengenai hal-hal baru yang disebabkan karena munculnya kebutuhankebutuhan yang baru, disamping juga karena pada saat disusun Program Legislasi Kabupaten (Prolek) hal-hal yang baru tersebut tidak/belum diperkirakan sebelumnya sehingga tidak/belum dimasukkan dalam Prolek Aceh Tengah tersebut; dan Kedua, adanya kebutuhan mendesak yang menghendaki segera adanya perubahan atas Qanun yang sebelumnya telah ada. Amanat ketentuan Pasal 9 (1) menyebutkan bahwa: “Perencanaan program legislasi Aceh/Kabupaten/Kota di lingkungan Pemerintah Aceh/Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Biro/ Bagian yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perundang-undangan”. Temuan dilapangan telah menunjukkan bahwa Biro/Bagian yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perundang-undangan dalam hal ini Bagian Hukum pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah mengkoordinasikan perencanaan Program Legislasi Kabupaten (Prolek) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 9 ayat (1). Amanat ketentuan Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa: “Perencanaan program legislasi Aceh/Kabupaten/Kota di lingkungan DPRA/DPRK dikoordinasikan oleh Panitia Legislasi DPRA/DPRK”.Temuan dilapangan telah menunjukkan bahwa Panitia legislasi DPR Kabupaten Aceh Tengah telah mengkoordinasikan perencanaan Program Legislasi Kabupaten (Prolek) di lingkungan DPR Kabupaten Aceh Tengah. Sehingga karenanya telah sesuai dengan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 9 ayat (2). 533



b. “Aspek Penyiapan Pembentukan Qanun” Aspek ini dibagi kedalam beberapa sub- aspek sebagai berikut:  Sub-Aspek Kewenangan dalam Membentuk Qanun. Kriteria: Amanat ketentuan Pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa: “DPRK memegang kewenangan membentuk Qanun Kabupaten/Kota bersama bupati / Wal i kot a” . S el anjut n ya Pasal 10 ayat (4) menyebutkan bahwa: “Qanun Kabupaten/Kota disahkan oleh Bupati/Walikota setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRK”. kemudian Pasal 10 ayat (5) menyebutkan bahwa:

“Rancangan qanun tentang APBA/APBK,

Perubahan dan Perhitungan APBA/APBK diajukan oleh Gubernur/bupati/walikota kepada DPRA/DPRK”. dan Pasal 10 ayat (6) menyebutkan bahwa: “Rancangan Qanun selain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berasal dari DPRA/DPRK atau Gubernur/bupati/walikota”. Setelah dilakukan studi dokumen dan wawancara secara mendalam dengan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Bapak Mursidi M. Saleh, S.H., MM, dan Kepala Sub bagian (Kasubbag) Perundangundangan Bapak Anuar S.H., M.Hum dan juga Bagian Hukum Sekretariat DPR Kabupaten Aceh Tengah menunjukkan bahwa Bupati Aceh Tengah dalam hal pemberian persetujuan dan pengusulan Rancangan Qanun (Raqan); pengesahan Qanun; pengajuan Rancangan Qanun tentang APBA/APBK, Perubahan dan Perhitungan APBA/APBK telah sesuai dengan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 10 ayat (2), ayat (4), dan ayat (6) Qanun Nomor 3 Tahun 2007.  Sub-Aspek Penyiapan Rancangan Qanun dari Gubernur/Bupati/Walikota. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) mengamanatkan bahwa: “Satuan Kerja Perangkat Daerah Aceh/kabupaten/kota dapat menjadi pemrakarsa dalam mempersiapkan pra rancangan qanun sesuai dengan bidang tugasnya”. Selanjutnya Pasal 11 ayat (2) yang menyebutkan bahwa: “Pemrakarsa melaporkan rencana penyusunan pra rancangan Qanun 534



Aceh/kabupaten/kota kepada Gubernur/bupati/walikota disertai dengan penjelasan selengkapnya mengenai konsepsi pengaturan rancangan qanun yang meliputi: a. Latar belakang dan tujuan penyusunan; b. dasar hukum; c. sasaran yang ingin diwujudkan; d. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; e. jangkauan serta arah pengaturan; dan f. keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain”. Berdasarkan studi dokumn dan wawancara mendalam yang dilakukan dengan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Bapak Mursidi M. Saleh, S.H., MM, dan Kepala Sub bagian (Kasubbag) Perundang-undangan Bapak Anuar S.H., M.Hum menunjukkan bahwa keseluruhan Qanun yang ada dalam masa peridoe tahun 2007 – 2012 sepenuhnya diprakarsai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah dalam mempersiapkan pra rancangan qanun sesuai dengan bidang tugasnya. Selain itu juga temuan menunjukkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup pemerintahan Aceh Tengah sebagai pemrakarsa telah melaporkan rencana penyusunan pra rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tengah kepada Bupati disertai dengan penjelasan selengkapnya mengenai konsepsi pengaturan rancangan qanun yang meliputi: Latar belakang dan tujuan penyusunan; Dasar hukum; Sasaran yang ingin diwujudkan; Pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; Jangkauan serta arah pengaturan; dan Keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain. Sehingga karenanya dalam aspek “Penyiapan Rancangan Qanun” Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata CaraPembentukan Qanun. Selanjutnya ketentuan Pasal 12 ayat (1) mengamanatkan bahwa: “Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pemrakarsa dalam menyusun persiapan pra rancangan qanun terlebih dahulu dapat menyusun naskah akademik/kajian akademik”. Berdasarkan studi dokumen dan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Bapak Mursidi M. Saleh, S.H., MM, dan Kepala Sub bagian 535



(Kasubbag) Perundang-undangan Bapak Anuar S.H., M.Hum, Sekretaris Dewan (Sekwan) kabupaten Aceh Tengah menunjukkan bahwa keseluruhan Qanun yang ada dalam masa peridoe tahun 2007 – 2012 tidak satupun didahului dengan penyusunan naskah akademik. Hal ini tentunya tidak memenuhi sesuai dengan harapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1). Selanjutnya ketentuan Pasal 13 ayat (1) mengamanatkan bahwa: “Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pemrakarsa dapat membentuk Tim untuk menyusun pra rancangan qanun”. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Tengah sebagai pemrakarsa rancangan qanun kelazimannya didahului dengan membentuk tim penyusun pra rancangan Qanun. Sehingga karenanya dalam hal ini pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah sesuai dengan amanat Pasal 13 ayat (1). Ketentuan Pasal 13 ayat (2) mengamanatkan bahwa: “Naskah pra rancangan qanun dari Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pemrakarsa, disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Aceh/kabupaten/kota untuk diminta tanggapan dan pertimbangan”. Setelah dilakukan wawancara dan telaah dokumen menunjukkan bahwa sebagian besar naskah pra rancangan qanun dari Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pemrakarsa telah disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk diminta tanggapan dan pertimbangan. Sehingga karenanya dalam hal ini pemerintah kabupaten Aceh Tengah telah sesuai dengan amanat Pasal 13 ayat 92). Amanat ketentuan Pasal 13 ayat (3) menyebutkan bahwa: “Tanggapan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 7 (tujuh) hari disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyiapkan pra rancangan qanun”. Setelah dilakukan wawancara dan telaah dokumen menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diamanatkan pasal 13 ayat (3). 536



Selanjutnya Pasal 13 ayat (4) meyebutkan bahwa: “Naskah pra rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil tanggapan serta pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah Aceh/Kabupaten/kota untuk diproses lebih lanjut”. Berdasarkan studi dokumen dan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Bapak Mursidi M. Saleh, S.H., MM, dan Kepala Sub bagian (Kasubbag) Perundang-undangan Bapak Anuar S.H., M.Hum menunjukkan bahwa setiap Naskah pra rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil tanggapan serta pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah Aceh/Kabupaten/kota untuk diproses lebih lanjut. Sehingga karenanya Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam hal ini telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 13 ayat (4). Ketentuan Pasal 14 (1) mengamanatkan bahwa: “Sekretaris Daerah Aceh menugaskan kepada Biro/bagian pada Sekretariat Daerah Aceh/Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perundang-undangan untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi pra rancangan qanun”.

Selanjutnya Pasal 14 ayat (2)

menyebutkan bahwa: “Biro/bagian pada Sekretariat Daerah Aceh/Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan harmonisasi dan sinkronisasi naskah pra rancangan qanun dengan memperhatikan materi, tanggapan dan pertimbangan dari kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3)”. Selanjutnya Pasal 14 ayat (3) menyebutkan bahwa: “Harmonisasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayal. (1) dapat mengikutsertakan wakil dari instansi vertikal terkait di Aceh atau kabupaten/kota”. Kemudian Pasal 15 menyebutkan bahwa: “Biro/bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 melaporkan perkembangan pra

537



rancangan qanun dan/atau permasalahan kepada Gubernur/bupati/walikota melalui Sekretaris Daerah Aceh/Kabupaten/Kota”.

Kondisi: Berdasarkan studi dokumen dan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Bapak Mursidi M. Saleh, S.H., MM, dan Kepala Sub bagian (Kasubbag) Perundang-undangan Bapak Anuar S.H., M.Hum menunjukkan bahwa 10 (sepuluh) Qanun kabupaten Aceh Tengah yang dijadikan sampel tersebut diatas telah memuhi amanat sebagaimana yang telah digariskan dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 15, Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun. c. “Aspek Partisipasi Masyarakat”, Amanat ketentuan Pasal 23 (1) menyebutkan bahwa: “tahapan penyiapan dan pembahasan

qanun

harus

terjamin

adanya

ruang

partisipasi

publ i k”. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Bapak Mursidi M. Saleh, S.H., MM, dan Kepala Sub bagian (Kasubbag) Perundang-undangan Bapak Anuar S.H., M.Hum menunjukkan bahwa dalam setiap tahapan penyiapan dan pembahasan Qanun pada prinsipnya Pemerintah Kanupaten Aceh Tengah telah berusaha akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi. Selanjutnya amanat ketentuan Pasal 24 ayat (2) yang menyebutkan bahwa: “Penyebarluasan pra rancangan qanun/rancangan qanun yang berasal dari Gubernur/Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Aceh dan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota”. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh tengah telah menyebarluaskan pra rancangan qanun yang berasal dari Bupati Aceh Tengah guna mendapatkan masukan dari masyarakat. Dalam hal ini telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 24 ayat (2). 538



Amanat ketentua Pasal 25 ayat (2) menyebutkan bahwa: “Mekanisme pelibatan dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui Forum Seminar, Lokakarya, Fokus Grup Diskusi, Rapat Dengar Pendapat UMum (RDPU) dan bentuk-bentuk penjaringan aspirasi publik lainnya”. Dan Pasal 25 ayat (3) menyebutkan bahwa: “Mekanisme pelibatan dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyebarluasan draft pra rancangan qanun dan jadwal pembahasannya kepada masyarakat”. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Bapak Mursidi M. Saleh, S.H., MM, dan Kepala Sub bagian (Kasubbag) Perundang-undangan Bapak Anuar S.H., M.Hum menunjukkan bahwa pemerintah Kabupatenn Aceh Tengah telah berupaya dalam melibatkan masyarakat serta membuka akses partisipasi masyarakat dalam setiap penyiapan dan pembahasan rancangan qanun yang dilakukan. Sehingga karenanya telah sesuai denganketentuan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (3). Selanjutnya amanat ketentuan Pasal 26 menyebutkan bahwa: “Masukan yang diberikan oleh masyarakat melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, pasal 24 dan pasal 25 paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilakukan penyebarluasan sudah harus disampaikan kepada DPRA/DPRK atau Gubernur/Bupati/Walikota untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan materi rancangan qanun”. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Bapak Mursidi M. Saleh, S.H., MM, dan Kepala Sub bagian (Kasubbag) Perundang-undangan Bapak Anuar S.H., M.Hum menunjukkan bahwa masih ditemukan sebagian besar dalam proses penjaringan masukan dari masyarakat melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, 24 dan pasal 25 yang dilakukan umumnya melewati batas waktu maksimum 7 (tujuh) hari terhitung sejak dilakukannya penyebarluasan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 26 untuk disampaikan kepada 539



Bupati Aceh Tengah untuk menjadi bahan pertimbangan dalam upaya menyempurnakan materi rancangan qanun. d. “Aspek Penyampaian Rancangan Qanun” Aspek ini dibagi kedalam beberapa sub- aspek sebagai berikut: 

Aspek Penyampaian dari Gubernur/bupati/walikota kepada DPRA/DPRK (Pasal 27 – Pasal 29).



Aspek penyampaian dari DPRA/DPRK kepada Gubernur/bupati/walikota (Pasal 30 – Pasal 33).

Berdasarkan studi dokumen hukum dan juga wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Bapak Mursidi M. Saleh, S.H., MM, dan Kepala Sub bagian (Kasubbag) Perundang-undangan Bapak Anuar S.H., M.Hum menunjukkan bahwa dilihat dari aspek ini, umumnya 10 (sepuluh) Qanun tersebut telah sesuai sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33. e. “Aspek Pembahasan Dan Pengesehan Rancangan Qanun” Aspek ini dibagi kedalam beberapa sub- aspek sebagai berikut: 

Pembahasan Rancangan Qanun di DPRA/DPRK (Pasal 34 dan Pasal 35).



Pengesahan Rancangan Qanun (Pasal 36 dan Pasal 37).

Berdasarkan studi dokumen hukum dan juga wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Bapak Mursidi M. Saleh, S.H., MM, dan Kepala Sub bagian (Kasubbag) Perundang-undangan Bapak Anuar S.H., M.Hum menunjukkan bahwa dilihat dari aspek ini, umumnya 10 (sepuluh) Qanun tersebut sudah sesuai dengan Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37.

540



f. “Aspek Tekhnik Penyusunan Dan Bentuk Rancangan Qanun” Berdasarkan studi dokumen hukum dan juga wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Bapak Mursidi M. Saleh, S.H., MM, dan Kepala Sub bagian (Kasubbag) Perundang-undangan Bapak Anuar S.H., M.Hum menunjukkan bahwa dilihat dari aspek ini, umumnya 10 (sepuluh) Qanun tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39.

g. “Aspek Pengundangan dan Peyebarluasan Qanun” Berdasarkan studi dokumen hukum dan juga wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Bapak Mursidi M. Saleh, S.H., MM, dan Kepala Sub bagian (Kasubbag) Perundang-undangan Bapak Anuar S.H., M.Hum menunjukkan bahwa dilihat dari aspek ini, umumnya 10 (sepuluh) Qanun tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43.

h. “Aspek Penomoran, Autentifikasi, Pegandaan, Pendistribusian Dan Pendokumentasian Qanun” Berdasarkan studi dokumen hukum dan juga wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Bapak Mursidi M. Saleh, S.H., MM, dan Kepala Sub bagian (Kasubbag) Perundang-undangan Bapak Anuar S.H., M.Hum menunjukkan bahwa dilihat dari aspek ini, umumnya 10 (sepuluh) Qanun tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46. i. “Aspek Evaluasi Koordinasi Qanun” Berdasarkan studi dokumen hukum dan juga wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Bapak Mursidi M. Saleh, S.H., MM, dan Kepala Sub bagian (Kasubbag) Perundang-undangan Bapak Anuar S.H., M.Hum

541



menunjukkan bahwa dilihat dari aspek ini, umumnya 10 (sepuluh) Qanun tersebut telah sesuai dengan Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50. j. “Aspek Pembiayaan” Berdasarkan studi dokumen hukum dan juga wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Bapak Mursidi M. Saleh, S.H., MM, dan Kepala Sub bagian (Kasubbag) Perundang-undangan Bapak Anuar S.H., M.Hum menunjukkan bahwa dilihat dari aspek ini, umumnya 10 (sepuluh) Qanun tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 51.

4) Apakah Peraturan Daerah Yang Ditetapkan Telah Disampaikan Kepada Gubernur Untuk Dievaluasi Dalam ketentuan Pasal 48 (1) Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun juga yang menyatakan bahwa: “Sebelum Disetujui Bersama antara DPRK dan Bupati/Walikota, Gubernur Melakukan Evaluasi Terhadap Rancangan Qanun Tentang APBK, Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota”. Selain itu, Pasal 66 Peraturan Mentri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah juga mengamanatkan bahwa:16 “Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD, dan Pajak Daerah, retribusi daerah serta Tata Ruang Daerah paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD termasuk Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD kepada Gubernur untuk mendapat evaluasi”. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap berbagai dokumen hukum khususnya 10 (sepuluh) Qanun yang dijadikan sampel, ditambah dengan wawancara mendalam yang dilakukan dengan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Bapak Mursidi M. Saleh, S.H., MM, dan Kepala Sub bagian (Kasubbag) Perundang-undangan Bapak Anuar S.H., M.Hum menunjukkan bahwa sebelum disetujui bersama anatara DPR Kabupaten Aceh Tengah dan Bupati Aceh Tengah, maka berbagai Rancangan Qanun tentang APBK, Pajak Daerah, Retribusi Daerah

16

542

Lihat Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.



Dan Rencana Tata Ruang Kabupaten sebelum disahkan menjadi Qanun telah dievaluasi oleh Gubernur. Selain itu, hingga berakirnya masa pemeriksaan tanggal 30 maret 2012 saat ini terdapat Rancangan Qanun (Raqan) RTRW Aceh Tengah yang sedang dalam tahap evaluasi oleh Gubernur untuk yang ketiga kalinya dan rencananya Raqan RTRW tersebut akan diusul kembali oleh Bupati Aceh Tengah melalui Bappeda Aceh Tengah untuk yang keempat kalinya diusul kepada Gubernur untuk mendapat evaluasi. Adapun berikut Rancangan Qanun (Raqan) tentang Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Aceh Tengah 2011 -2031 yang sampai dengan batas akhir masa pemeriksaan tanggal 30 Maret 2012 sedang dievaluasi oleh Gubernur berikut dengan keterangan waktu mengenai jumlah usulan Raqan yang pernah disampaikan kepada Gubernur untuk mendapat evaluasi adalah sebagai berikut:

Tahun Usulan

Tentang

2007 2008 2009 2010

NIHIL NIHIL NIHIL Raqan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Aceh Tengah 2011 -2031 1. Pengusulan Kembali Raqan RTRW Kabupaten Aceh Tengah kepada Gubernur setelah mendapat masukan dari Gubernur melalui forum Rapat Evaluasi Kelompok Kerja Tekhnis Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Aceh 2. Pengusulan Kembali untuk kedua kali Raqan RTRW Kabupaten Aceh Tengah kepada Gubernur setelah mendapat masukan dari Gubernur melalui forum Rapat Evaluasi Kelompok Kerja Tekhnis Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Aceh Rencana akan dilakukannya pengusulan kembali untuk yang ketiga kalinya setelah mendapatkan evaluasi dari Gubernur melalui forum Rapat Evaluasi Kelompok Kerja Tekhnis Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Aceh

2011

2012

Tahun di usul untuk dievaluasi oleh Gubernur

Usulan pertama sekitar Desember Usulan kedua Sekitar awal tahun 2011

Usulan ketiga sekitar menjelang akhir tahun

Rencana usulan yang keempat sekitar Maret

543



PENUTUP Dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah melakukan berbagai upaya mulai dari aksi hingga menetapkan berbagai kebijakan (regulasi) dalam bentuk produk hukum daerah baik berupa Peraturan Daerah (Qanun) yang diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan kemaslahatan, pelayanan dan kesejahteraan umum bagi masyarakat Kabupaten Aceh Tengah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Adapun jumlah keseluruhan Qanun di Kabupaten Aceh Tengah yang telah ditetapkan selama periode 2007 sampai dengan berakhirnya masa pemeriksaan tanggal 30 Maret 2012 adalah sebanyak 61 (enam puluh satu) Qanun. Dari 61 Qanun tersebut masih ditemukan sejumlah Qanun yang tidak atau belum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Namun disi lain juga banyak Qanun yang dalam proses perumusannya telah sesuai dengan mekanisme/prosedur sebagaimana yang telah diatur baik dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun ataupun Qanun Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun, maupun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan ataupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu Kabupaten Aceh Tengah juga telah mengeluarkan sebanyak 221 (dua ratus dua puluh satu) Peraturan Bupati dan sebanyak 3139 (tiga ribu seratus tiga puluh sembilan) Keputusan Bupati.

DAFTAR PUSTAKA Assiddiqie, Jimly, et.al. 2012, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Press, Jakarta. Halim, Hamzah, Kemal Redindo Syahrul Putera, 2009, Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu kajian Teoritis dan Praktis Disertai Manual) Konsepsi teoritis Menuju Artikulasi Empiris, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Marzuki, Peter Mahmud, 2007, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

544



Sarman, Mohammad Taufik Makarao, 2011, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta. Soekanto, Soerjono, et.al., 2007, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Ssingkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Suharsimi, Arikunto, 2002, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek: Edisi Revisi V, , Rineka Cipta, Jakarta. Wignyosoebroto, Soetandyo, dkk, 2005, Pasang Surut Otonomi Daerah: Sketsa Perjalanan 100 Tahun, Institute for Local Development, Yayasan Tifa, Jakarta.

Jurnal Faisal A. Rani, “Kontribusi PAD Dalam APBD sebagai Indikator Keberhasilan Penyelenggaraan Otonomi Daerah”, Jurnal Ilmu Hukum KANUN, Nomor 51 Tahun XII, Edisi Agustus 2010. Husni Jalil, “Implementasi Otonomi Khusus di Provinsi Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh”, Jurnal Ilmu Hukum KANUN, Nomor 51 Tahun XII, Edisi Agustus 2010. Kurniawan, “Pelaksanaan Prinsip Otonomi di Indonesia Paska Reformasi: Suatu Upaya Pemenuhan Hak Asasi Masyaakat Daerah dan Terciptanya Keutuhan Bangsa”, Jurnal Ilmu Hukum KANUN, Nomor 48 Tahun IX, Edisi Desember 2009.

Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 545



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.

546

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN * THE CREATION OF REGIONAL LAW IN A PART OF GOVERNANCE CONDUCT

Recommend Documents