Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Pembangunan Pulau Reklamasi dan Perubahan Sosial pada Masyarakat Perikanan di Teluk Jakarta disampaikan pada kegiatan Learning Session Hasil Penelitian BRSDKP Jakarta, 14 Juni 2017,
Armen Zulham Zahri Nasution Maulana Firdaus Hikmah Sapto A. Pranowo Bayu Vita Indah Yanti Nurlaili
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Studi Pustaka dan Diskusi Tentang Reklamasi di Teluk Jakarta Bio fisik, dan Lingkungan
Ekonomi & Bisnis
Sosial, Hukum & Tenaga Kerja (TK)
Anita (2014), Banjir Jakarta
UPT PPMA (2015), Kebutuhan Suwitno (2016), Nilai Ruang Pusat Tenaga Kerja Perikanan Muara Bisnis Ikan Angke.
Zaenuddin (2013), Banjir Jakarta
Ikawati (2017), hilangnya pendapatan
Angelia et al., (2006),: Arus Migrasi TK di Kawasan Teluk Jakarta
Gunawan (2010), Banjir Jakarta
Zulham et al.,(2014), hilangnya potensi ekon masrkt perikanan
Luthfi (2017), hak warga tanah timbul Teluk Jakarta
Wasilah (2017), kerusakan ekosistem Teluk Jakarta
Zulham et al., (2014) transformasi ekonomi rumahtangga perikanan
Tim Advokasi Tl. Jakarta (2017) advokasi hukum warga
Hartati et al., (2014) perikanan & lingkungan Teluk Jakarta
Zulham (2015) Reklamasi Teluk Jakarta bermanfaatkah untuk Nelayan
XX
Kusuma et al., (2014) Polutan Suryawati et al., (2016), perekonomian nelayan, valuasi & Sedimen Teluk Jakarta ekonomi Kusmana (2014), Mangrove di Pesisir Teluk Jakarta
Zulham (2016). Rente Ekonomi Reklamasi Teluk Jakarta
XX
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Studi Pustaka dan Diskusi Reklamasi di Teluk Jakarta (Lanjutan) Biofisik, dan Lingkungan
Ekonomi & Bisnis
Sosial, Hukum & Tenaga Kerja (TK)
Pranowo et al., (2014) Karakteristik ekoregion laut Teluk Jakarta
XX
XX
Arifin dan Mustikasari (2014), Pasut, arus & Gelombang Teluk Jakarta
XX
XX
Windupranata dan Ikhsani, 2014), Analisis faktor fisik daratan untuk pembangunan GSW untuk mengendalikan banjir.
XX
XX
Muin (2014) pola arus dan gelombang perairan Teluk Jakarta
XX
XX
Hadi (2014), pola arus dan gelombang perairan Teluk Jakarta
XX
XX
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Simpulan Studi Pustaka dan Diskusi Sosial, Hukum & Tenaga Kerja (TK)
Biofisik, dan Lingkungan
Ekonomi & Bisnis
Permasalahan banjir di Jakarta saat itu diatasi dengan relokasi armada perikanan dari berbagai muara sungai di Jakarta ke Muara Angke, melakukan penghijauan kembali.
Implementasi tata ruang pada pusat bisnis perikanan harus diwujudkan, agar potensi ekonomi dapat dikembangkan
Kebutuhan TK pada kegiatan perikanan sangat tinggi terutama pada pusat perikanan di Teluk Jakarta
Tindakan yang dilakukan pemerintah dalam membangun Jakarta melalui pengusuran mengancm hilangnya sumber pendapatan masyarakat nelayan
Permintaan TK tersebut mendorong terjadinya migrasi TK dari pusat perikanan di Pantura Jawa Barat , Jawa Tengah, Sulawesi Selatan serta Banten dan Lampung ke sentra perikanan di Teluk Jakarta. Sehingga terjadilah migrasi TK permanen dan migrasi TK sirkulasi
Kerusakan ekosistem pada Pesisir dan perairan Teluk Jakarta telah berlangsung lama. Kerusakan tersebut disebabkan oleh limbah domestik dan industri (termasuk logam berat), sedimentasi, konversi lahan untuk perumahan dan komersial. Kerusakan tersebut ditunjukkan oleh abrasi pantai, rusaknya spawning ground dan fishing ground
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Simpulan Studi Pustaka dan Diskusi (Lanjutan) Biofisik, dan Lingkungan
Ekonomi & Bisnis
Sosial, Hukum & Tenaga Kerja (TK)
Ekoregion laut, pola pasang surut, arus serta gelombang laut di Teluk Jakarta serta kondisik fisik daratan di Jakarta harus dipertimbangkan. Saat ini banjir di Jakarta pengaruh land subsidence > dari pengaruh kenaikan permukaan laut. Dengan Simulasi pembangunan pulau reklamasi akan mengubah pola arus dan gelombang laut di Teluk Jakarta
Terganggunya bisnis masyarakat perikanan di Teluk Jakarta karena pengaruh kegiatan pembangunan pulau reklamasi. Rusaknya jaringan sosial yang telah berkembang untuk menjaga bisnis masyarakat perikanaan.
Masyarakat perikanan migrasi permanen di Teluk Jakarta sebagian menimbulkan masalah karena mengokupasi tanah timbul dan bantaran Muara Sungai dan membangun rumah dan berinvestasi.
Besaran rente ekonomi karena pembangunan pulau reklamasi, yang dieksploitasi pengusaha dan perlu aturan agar rente tersebut dapat diperoleh pemerintah dan digunakan untuk kesejahteraan nelayan
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Pengantar dan Pertanyaan Penelitian
❶
Perubahan sosial apa yang terjadi sehingga aktivitas bisnis perikanan di Teluk Jakarta tidak berkurang ?. Padahal beberapa pulau reklamasi di Teluk Jakarta telah ada.
❷
Perubahan sosial apa yang terjadi
sehinga rumah
tangga perikanan di Teluk Jakarta tetap bertahan, padahal beberapa pulau reklamasi telah ada di Teluk Jakarta ?
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Metoda Penelitian
Perubahan sosial
merupakan upaya untuk mengubah kebiasaan, pandangan dengan inovasi (pendekatan baru), gagasan gagasan baru dan kebijakan terhadap individu atau kelompok sosial tertentu.
Sasaran perubahan sosial adalah individu, kelompok masyarakat tertentu, atau masyarakat secara keseluruhan. Keterbatasan Penelitian ????
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
METODA PENELITIAN 1
5 4 3
2
1
Kamal Muara (FGD & Wawancara)
2
Muara Angke (FGD & Wawancara)
3
Kali Baru (FGD)
4
Cilincing (FGD & Wawancara)
5
Marunda (FGD & Wawancara)
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
HASIL PENELITIAN
Pasar Tenaga Kerja di Muara Angke 2016 Jenis Usaha
Jumlah (Unit)a)
Perkiraan TK (orang) b)
3.603
54.045
Kapal > 30 GT
884
26.520
Pengolah Tradisional
201
2.412
UPI
37
1.110
Cold Storage
26
520
Pujaseri
24
192
Grosir Ikan
275
1.100
Pasar Eceran
148
592
Transit/Pengemasan
30
150
Kapal 10 – 30 GT
Perkiraan Kebutuhan TK
86.641
Sumber: a). Laporan Tahunan 2016 UPT Pengelola Pelabuhan Perikanan Muara Angke b). Hasil estimasi berdasarkan rata-rata jumlah pekerja pada setiap unit
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Perdagangan Ikan di Muara Angke 2016 Volume Perdagangan Ikan (Ton) Bulan
3 4 5 0 7 T o n
TPI M. Angke
Pasar ikan M. Angke
Total Perdagangan Ikan
Januari
4.002
866
4.868
Febrari
3.299
1.252
4.551
Maret
3.498
1.632
5.130
April
4.270
985
5.255
Mei
5.053
12
5.065
Juni
5.365
543
5.908
Juli
1.542
1.483
3.025
Agustus
2.453
2.568
5.021
September
4.863
549
5.412
Oktober
6.478
1.197
7.675
Nopember
4.319
592
4.910
Desember
5.112
333
5.445
Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan UPT Pelabuhan Perikanan Muara Angke, 2016
5 0 2 5 3 T o n
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Ciri Demografi Masyarakat Perikanan
Ciri Demografi Etnis dominan Status Kependudu kan
Pekerjaan Utama
K. Muara Bugis
KTP DKI Jakarta
nelayan, Pembudidaya, pedagang
M. Angke Cirebon, Tegal, Indramayu (P)ermanen: Non Prosedur (S)irkulasi: KTP daerah asal (P): nelayan , Pengolah, Pedagang ikan (S): ABK kapal PPI M. Angke
Kalibaru Bugis
Cilincing
Marunda
Bugis, Indramayu, Betawi Brebes, Pemalang (P). KTP DKI
KTP DKI
Nelayan, pedagang ikan
(S). KTP daerah asal (P). Nelayan, Pengolah, Pembudidaya (S): nelayan
KTP DKI
Nelayan, Pembudidaya
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Ciri Demografi Masyarakat Perikanan (Lanjutan)
Ciri Demografi
Status Tempat Tinggal
K. Muara
Rumah permanen/semi permanen pada tanah girik atau tanah milik
M. Angke
(P). Rumah semi permanen atau gubuk pada tanah timbul & bantaran sungai (S). Pada kapal ikan di PPI dan rumah kos
Umur Kepala Keluarga
30 Tahun – 65 tahun
(P). 30 tahun – 60 tahun (S). 20 tahun – 40 tahun
Kalibaru
Rumah permanen & Semi permanen pada lahan milik PT. Pelindo
30 tahun – 65 tahun
Cilincing
Marunda
(P). Rumah permanen / Semi permanen pada tanah girik, Rumah garapan KBN permanen pada dan bantaran lahan milik kanal atau garapan (S). Rumah kontrakan (P). 25 tahun – 60 tahun (S). 20 tahun – 45 tahun
30 tahun – 65 tahun
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Ciri Demografi Masyarakat Perikanan (Lanjutan) Ciri Demografi
Pendidikan Kepala Keluarga
Karakteristi k rumah tangga
K. Muara
M. Angke
17% tidak lulus SD, 17% tidak lulus SMP, 33% lulus SMP, 17% tidak lulus SMP dan 17% lulus SMA
(P). 13,3% tidak lulus SD, 33,3 lukus SD, 23,3% tidak lulus SMP, 13,3 lulus SMP, 16,7 tidak lulus SMA.
Rata-rata 5 orng / KK
Kalibaru
38% SD, 54% SMP dan 8% SMA
(S). Umumnya lulus SMP (P). Rata-rata 5 orng /KK + 2 kerabat dari desa (S). Di M. Angke tidak ada anggota keluarga
Cilincing
(P). 16,7% lulus SD, 66,7% tidak lulus SD; 16,7% PT
Marunda
33,3% tidak sekolah; 50% tidak lulus SD, 16,7 % lulus SD
(S). SMP (P). Rata-rata 4 org /KK Rata-rata 5 orang /KK
(S). Rata-rata 4 org /KK
Rata-rata 5 org /KK
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Struktur Sosial Struktur sosial merupakan fenomena sosial tentang keragaan kelembagaan sosial yang sengaja dibentuk oleh masyarakat untuk menciptakan suatu keteraturan sosial di wilayah itu dengan mengatur hubungan antar masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Kelembagaan Sosial
Relasi dengan lingkungan sekitar
Kamal Muara
AdaTomas perkuat relasi
Muara Angke
Kalibaru
(P). Tomas tidak berperan, sehingga relasi Terdapat Tomas longgar yang (S). Ada memperk pengurus kapal uat relasi memperkuat relasi
Cilincing
(P). Tomas & Koperasi perkuat relasi
Marunda
Tomas memperkuat (S). Pemilik relasi kapal memperkua t relasi
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Struktur Sosial (lanjutan) Kelembagaan Sosial
Difrensiasi peran dalam masyarakat
Kamal Muara
Pembagian peran jelas, relatif tidak berubah
Muara Angke
(P) Peran sering berubah (S). Peran jelas dan tidak berubah
Kalibaru
Pembagai an peran jelas dan tidak berubah
(P). Sulit dilakukan Komunikasi
Mudah dilakukan melalui tomas
(S). Mudah dilakukan melalui pengurus
Mudah dilakukan melalui Tomas
Cilincing
Marunda
(P). Peran jelas relatif Peran jelas tidak berubah dan relatif belum (S). Peran berubah jelas dan tidak berubah (P). Mudah dilakukan melalui Mudah tomas dilakukan (S) Mudah melalui tomas dilakukan melalui pemilik kapal
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Struktur Sosial (lanjutan) Kelembagaan Sosial
Tujuan
Ketaatan terhadap aturan
Kamal Muara
Untuk mendapat pendapatan dan kebutuhan hidup
Taat terhadap aturan
Muara Angke
(P) bervariasi, termasuk pengakuan status dari Pemda DKI Jakarta (S). Mencari pekerjaan dan pendapatan (P). Tidak taat aturan & berkonflik (S). Taat aturan mengikuti pengurus
Kalibaru
Mendapat kan pendapata n dan kebutuhan hidup
Taat terhadap aturan
Cilincing
(P). Mendapat pekerjaan, dan pendapatan (S). Mendapat pekerjaan dan pendapatan
(P). Taat terhadap aturan
Marunda
Mencari kebutuhan hidup
Taat (S). Taat terhadap terhadap aturan aturan
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Struktur Sosial (lanjutan) Kelembagaan Sosial
Sosialisasi & akses terhadap program pemerintah
Kamal Muara
Mudah dilakukan dan dapat diakses
Muara Angke
Kalibaru
(P). Sulit dilakukan dan tidak dapat Mudah diakses dilakukan dan dapat (S). Mudah diakses dilakukan dan tidak dapat diakses
Cilincing
(P). Mudah dilakuan dan dapat diakses (S). Mudah dilakukan dan tidak dapat diakses
Marunda
Mudah dilakukan dan dapat diakses
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Persentase Penguasaan Aset Responden M. Angke (Feb – Maret 2017)
% Responden
2013
Feb - Maret 2017
90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 -
Jenis Aset
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Persentase Penguasaan Aset (Feb – Maret 2017) Kamal Muara
Muara Angke
Kalibaru
100 90 80 % responden
70 60 50 40 30 20 10 0
Jenis aset produktif
Cilincing
Marunda
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Struktur Ongkos Usaha Responden per Bulan di M. Angke
% dari Total Ongkos
2013 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Feb-Maret 2017
Rp. 2,8 Juta Rp. 3,5 Juta Rp. 4,6 Juta Rp. 5,0 Juta
Jenis Ongkos
Rp. 3,9 Juta Rp. 4,3 Juta
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Rata-Rata Ongkos Usaha Responden per Bulan di M. Angke, K. Muara, Cilincing & Marunda (Feb – Maret 2017) Penangkapan Ikan
Pengolah
Pedagang
6,000.0
Biaya (Rp.000)
5,000.0
4,000.0 3,000.0 2,000.0 1,000.0
M. Angke
K. Muara
Cilincing
Marunda
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Struktur Ongkos Usaha Responden per Bulan di M. Angke, K. Muara, Cilincing & Marunda (Feb – Maret 2017) M. Angke
K. Muara
Cilincing
90 80 % Biaya Total
70
60 50 40 30
20 10 0
Jenis biaya menurut usaha
Marunda
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Struktur Pendapatan Rumah Tangga per Bulan menurut Jenis Usaha di M. Angke Usaha
% sumber Pendapatan
60 50
Rp. 9.808.693
Istri
Anggota keluarga lain
Rp. 9.283.433 Rp. 10.377.619
40
Sumber lain
Rp. 8.355.081 Rp.9.900.000 Rp. 7.242.858
30
20 10 0
2013
Feb – Maret 2017
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Struktur Pendapatan Rumah Tangga per Bulan (Feb – Maret 2017)
Usaha
Istri
Anggota keluarga lain
Sumber lain
45.0
% Sumber Pendapatan
40.0
Rp. 8.499.313
Rp. 8.400.000
35.0
Rp. 7.365.000
Rp. 4.791.667
30.0
25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 M. Angke
K. Muara
Cilincing
Marunda
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Struktur Pengeluaran Rumah Tangga per Bulan menurut Jenis Usaha di M. Angke
Rp. 6.712. 619
Rp. 8.652.657
Rp. 7.022.651
30
Rp. 8.046.722
40
Rp. 9.113.766
50 Rp. 7.309.895
% Pengeluaran Rumah Tangga
60
20 10 -
2013
Feb- Maret 2017
Modal usaha Konsumsi dalam RT Konsumsi di Luar RT Air Minum Sewa Rumah Pendidikan Anak Transportasi Kesehatan Rekreasi Tabungan Arisan Bayar Hutang
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Struktur Pengeluaran Rumah Tangga per Bulan menurut Jenis Usaha di M. Angke, K. Muara, Cilincing, Marunda 50.0 45.0
Rp. 8.499.313
Modal usaha
% dari Total Pengeluaran
40.0
Konsumsi dalam RT Konsumsi di Luar RT
35.0
Rokok Air Minum
30.0
Rp. 8.400.000 25.0
Sewa Rumah/listrik & Perawatan
Rp. 7.365.000
Pendidikan Anak
Rp. 4.791.667
20.0
Transportasi Kesehatan Rekreasi
15.0
Tabungan Arisan
10.0
Bayar Hutang 5.0
0.0 M. Angke
K. Muara
Cilincing
Marunda
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan Kesimpulan: Intervensi pemerintah dalam pembangunan di Teluk Jakarta medorong perubahan sosial pada masyarakat perikanan. Perubahan sosial tersebut terjadi pada kebijakan: 1. Kebijakan pengendalian banjir di Jakarta dengan merelokasi nelayan pada berbagai muara sungai di Teluk Jakarta ke Muara Angke dan meresmikan Muara Angke sebagai Pusat Perikanan dan pemukiman nelayan tradisional, pada Tahun 1977. Tetapi karena infrastruktur pemukimam nelayan tidak mencukupi, maka kebijakan ini mendorong munculnya nelayan andon di Muara Angke dan beberapa nelayan kembali lagi ke tempat asal di Teluk Jakarta. 2. Muara Angke ditetapkan sebagai PPI Daerah dan Pusat Pembinanan Kegiatan Perikanan DKI Jakarta dengan PerGub DKI Jakarta No: 598 tahun 1990. Infrastruktur dibangun, sehingga M. Angke menjadi pusat perdagangan ikan armada perikanan tradisional terbesar di Jakarta. Kebijakan ini mendorong defisit tenaga kerja di Muara Angke. Deisit ini menjadi “pull factor” nelayan di daerah surplus TK. Infrastruktur dan kesempatan kerja menjadi “push factor” nelayan di daerah surplus TK, sehingga mendorong migrasi TK nelayan ke Jakarta.
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Akibatnya di Pesisir Teluk Jakarta terdapat nelayan migrasi permanen (M. Angke, K. Muara, Kalibaru, Cilincing & beberapa di Marunda) & nelayan migrasi sirkulasi (M. Angke dan Cilincing). Nelayan migrasi permanen di Muara Angke merupakan penduduk non prosedural, mengokupasi tanah timbul dan bantara kali untuk tempat tinggal dan usaha. Nelayan ini, kontra dengan berbagai program pemerintah, sehingga mereka mudah dimanfaatkan kelompok lain untuk kepentingan mereka. Nelayan migrasi permanen K. Muara, Kalibaru, Cilincing dan Marunda (KTP DKI Jakarta) membangun tempat tinggal dan usaha pada lahan dengan status tanah girik dan tanah garapan (milik pemerintah, swasta dan yayasan). 3. Kebijakan pembangunan Industri, infrastruktur dan properti di pesisir Jakarta kebijakan ini menyebabkan konversi lahan, dan limbah. Konversi lahan menyebabkan hilangnya lokasi mencari rajungan dan ikan dipesisir (M. Angke, K. Muara, Kalibaru, Cilincing dan Marunda). Limbah menyebabkan kerugian pada tambak dan nelayan rajungan di Marunda. Kebijakan ini mendorong rumah tangga meningkatkan peran gender dan diversivikasi sumber pendapatan di Marunda.
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
4.
Kebijakan pembangunan pulau reklamasi. Pada proses awal material reklamasi mengganggu ekosistem perairan (karena tidak menggunakan teknologi). Akibatnya pendapatan dari usaha perikanan rakyat berkurang. Pada daerah yang ekosistemnya telah stabil (seperti Cilincing) peluang mendapatkan ikan akan pulih kembali. Pada berbagai lokasi rumah tangga perikanan rakyat melakukan diversifikasi sumber pendapatan agar usaha perikanan tetap bertahan (K. Muara, M. Angke, Marunda, Kalibaru, termasuk juga Cilincing).
Implikasi Kebijakan: A. Sosialisasi & Kerja Sama 1. - Sosialisasi kependudukan kepada nelayan migrasi permanen Muara Angke agar mereka bisa diakses dan mengakses program pembangunan. - Sosialisasi pulau reklamasi kepada nelayan dan pembudidaya pada 5 lokasi di Teluk Jakarta tentang kondisi & peluang pada tahap pembangunan, tahap pemanfaatan, dan tahap pengembangan oleh stakeholder terkait. 2. Kerja sama pembangunan ekonomi pesisir antara Pemda DKI Jakarta dengan Pemda asal nelayan migrasi (CTI) untuk mengendalikan arus migrasi ke pusatpusat perikanan Jakarta.
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Implikasi Kebijakan (lanjutan)
B. Aturan dan Monitoring 1. Melakukan monitoring tentang kondisi IPAL pada industri yang berada di sekitar K. Muara, M. Angke, Kalibaru, Cilincing dan Maruda. 2. Menyusun aturan dan jadwal pembuangan limbah oleh industri sehingga diketahui periode pembuangan limbah diketahui nelayan dan pembudidaya. 3. Memperketat aturan penggunaan teknologi dalam proses pembuatan pulau reklamasi.
Terima Kasih
A B
C
D
E
F G H I
M J
N
O
P
Q
L
K
Kamal Muara
Muara Angke
Sunda Kelapa
Kalibaru
Cilincing
Marunda