PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENDIDIKAN TINGGI dr. Fasli Jalal, PhD. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi RI
ABSTRAK Pada makalah ini akan dipaparkan mengenai pembangunan infrastruktur dan pendidikan tinggi. Beberapa hal yang diuraikan disini mencakup : perkembangan permasalahan pembangunan infrastruktur di Indonesia dan beberapa negara lain; hubungan pembangunan infrastruktur dengan kebutuhan tenaga kerja; relevansi pendidikan profesional dan pembangunan infrastruktur; tantangan dan peluang pembangunan infrastruktur, serta kiat perguruan tinggi menyiapkan lulusan. Kata kunci : pendidikan profesional, infrastruktur
1.
panjang jalan di Cina telah tumbuh 55.000 km sementara di Indonesia dalam kurun waktu yang sama hanya mampu menambah 7000 km panjang jalan [Globe Asia, Juli 2008].
PENDAHULUAN
Infrastruktur merupakan komponen vital dalam pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara. Definisi infrastruktur cukup beragam dan multi interpretasi, secara umum infrastruktur adalah fasilitas yang dibangun untuk melindungi dan mendukung kegiatan manusia seperti : berbagai jenis bangunan, komunikasi, pembangkit dan transmisi energi, ruang hijau, berbagai moda transportasi, irigasi, pengelolaan sampah dan air limbah dan berbagai fasilitas untuk memenuhi hajad kehidupan manusia. Bahkan fasilitas telekomunikasi seperti jaringan telepon baik kabel maupun nirkabel kadang dikelompokkan sebagai infrastruktur. Untuk lebih sistematik, infrastuktur dapat dikelompokkan ke dalam: a. Prasarana produksi, b. prasarana transportasi, c. Prasarana energi, d. Prasarana komunikasi, e. Prasarana sipil lainnya (waduk, irigasi, dll.) .
Dengan pertumbuhan pembangunan infrastruktur yang pesat tersebut, Cina mampu mengundang investasi internasional secera besar-besaran dan pada akhirnya menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang fantastis. Tidak dipungkiri, pembangunan infrastruktur berdampak langsung dan tidak langsung pada kemajuan bangsa, menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan perekonomian. Dalam satu kajian dinyatakan bahwa pertumbuhan pembangunan irigasi dan jalan sebesar 1 persen akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,51%. Bahkan menurut kajian Danareksa, setiap pembangunan 100 kilometer jalan tol akan memberikan tambahan 0,20 persen terhadap pertumbuhan PDB riil Indonesia serta menciptakan 69.000 baru [Kompas, 29 Maret 2004]. Pembangunan infrastruktur tersebut tentu saja membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang produktif dan profesional.
Oleh karena itu, keberadaan infrastruktur merupakan persyaratan mendasar bagi perkembangan dan kemajuan sosial ekonomi bangsa. Aktivitas ekonomi hanya bisa berlangsung bila didukung oleh infrastruktur yang memadai. Laju pertumbuhan Cina yang sangat pesat dalam dasa warsa terahir, disamping karena investasi dalam modal manusia melalui peningkatan pendidikan dan peningkatan iklim investasi, juga tak bisa dipisahkan dari pembangunan infrastrukturnya. Pada tahun 1995 jumlah panjang jalan di Cina sama dengan Indonesia, dalam waktu satu dasawarsa
ISBN No. 978-979-18342-0-9
2.
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA
Pada tahun 2008 pasar jasa konstruksi nasional diperkirakan bernilai sekitar 170 triliun rupiah, 55% merupakan belanja sektor swasta dan sisanya sektor pemerintah. Dalam bidang pekerjaan umum,
6
Pembangunan Infrastruktur Dan Pendidikan Tinggi
per tahun berarti kebutuhan tambahan rumah per tahun sekitar satu juta rumah. Bila pembangunan sebuah rumah menyerap 4 orang pekerja dalam waktu 3 bulan, maka jumlah tenaga kerja yang diperlukan mencapai 1 juta orang per tahun. Belum lagi multiplier dari kegiatan pembangunan perumahan tersebut.
belanja pemerintah mencapai 32,6 triliun rupiah dengan penyedia jasa konsultansi nasional sebanyak 4.118 badan usaha dan 40.971 badan usaha jasa pemborong. Anggaran Departemen Pekerjaan Umum sebesar 32.6 triliun rupiah tersebut diperkirakan akan menyerap 2,7 juta tenaga kerja terdiri dari 2,5 juta buruh dan tukang, 140 ribu tenaga semi profesional dan 143 ribu tenaga profesional. Sub-sektor yang mengalami peningkatan paling besar adalah bina marga dengan anggaran 17 triliun rupiah dari tahun 2007 sebesar 9 triliun rupiah.
Dengan semakin sempitnya lahan yang bisa disediakan untuk memenuhi kebutuhan perumahan, pemerintah mendorong pembangunan rumah susun. Rumah susuh memerlukan kecakapan dan ketrampilan pekerja yang lebih tinggi dibanding rumah sederhana, oleh karenanya dibutuhkan tukang yang lebih profesional dan ahli dalam pembangunan rumah susun.
Lonjakan volume pembangunan infrastruktur akan meningkatkan permintaan tenaga ahli yang proporsional, sementara ketersediaan tenaga ahli konsultan saat ini masih jauh dari mencukupi. Saat ini terdapat sekitar 29 ribu tenaga ahli bersertifikat. Dari jumlah tenaga ahli bersertifikat tersebut sebagian besar adalah Tenaga Ahli Muda sebanyak hampir 20 ribu orang sementara kebutuhan utama pasar jasa konstruksi adalah Tenaga Ahli Madya dan Utama [Departemen Pekerjaan Umum, 2008].
Dalam bidang ketenagaan, pemerintah juga mengejar penyediaan tenaga listrik bagi seluruh masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan daya secara nasional dan mendistribusikan listrik ke seluruh wilayah di tanah air diperlukan investasi tidak kurang dari 6 miliar dolar. Selain pembangunan pembangkit dengan bahan bakar fosil, program pemerintah ke depan adalah diversifikasi sumber energi seperti peningkatan pembangkit listrik tenaga air, panas bumi, bahkan penggunaan tenaga nuklir. Pembangunan kelistrikan tersebut membutuhkan dukungan sumber daya manusia profesional dalam bidang infrastruktur yang cukup banyak.
Diperkirakan pembangunan infrastruktur di tahun-tahun yang akan datang masih akan terus ditingkatkan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karenanya kebutuhan akan tenaga profesional dalam bidang infrastruktur ke PU an akan terus meningkat. Dengan laju pertumbuhan anggaran infrastruktur ke PUan sebesar 20% per tahun, diperkirakan kebutuhan tenaga profesional sebagai berikut (Ahmad Suraji, 2008).
Dalam bidang pangan, saat ini Indonesia memiliki sekitar 6,7 juta hektar lahan pertanian dengan irigasi teknis. Untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri serta menuju swasembada pangan, infrastruktur irigasi tersebut harus ditingkatkan dan dipelihara dengan baik.
Tabel 1. Kebutuhan Tenaga Kerja TAHUN 2008 2009 2010 2011 2012 2013
PENYERAPAN/KEBUTUHAN TENAGA KERJA LABOUR
SEMI PROF
PROFESSIONAL
TOTAL
2.507.205 3.008.646 3.610.375 4.332.450 5.198.940 6.238.728
139.960 167.952 201.542 241.851 290.221 348.265
143.343 172.012 206.414 247.697 297.236 356.683
2.790.508 3.348.610 4.018.332 4.821.998 5.786.397 6.943.677
Dari luas lahan irigasi teknis tersebut, 1,5 juta hektar di antaranya memerlukan perbaikan, banyak jaringan irigasi, waduk, bendung dan bendungan yang kurang terpelihara sehingga tidak optimal nilai manfaatnya. Sementara jaringan irigasi baru perlu dikembangkan untuk menggantikan konversi lahan yang pesat di pulau Jawa.
Di luar bidang ke-PU an, pembangunan infrastruktur juga sangat besar. Dalam sektor perumahan pada tahun 2007 pemerintah membangun lebih dari 550,000 unit rumah, sementara sektor swasta membangun sekitar 450 ribu unit rumah. Dengan laju pertumbuhan penduduk 1,9%
ISBN No. 978-979-18342-0-9
Pembangunan infrastruktur irigasi di luar Jawa seperti di Sulawesi dan Kalimantan merupakan bagian dari program pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan 7
dr. Fasli Jalal, PhD
nasional. Selain saluran irigasi, terdapat tak kurang dari 237 waduk dan 209 embung yang telah dibangun dan beberapa lagi dalam perencanaan. Selain itu juga terdapat 1,8 juta hektar lahan rawa yang digunakan untuk pertanian.
sangat diperlukan untuk mendukung setiap tahapan pembangunan. Peran sarjana dalam pembangunan infrastruktur terkait dengan perencanaan, perancangan, pelaksanaan, pengawasan maupun pengelolaan pembangunan infrastruktur.
Pembangunan sektor pertanian dengan infrastruktur irigasinya tidak bisa dikesampingkan, karena meskipun sektor pertanian tidak lagi dominan kontribusinya dalam GDP, namun masih menyerap sebagian besar tenaga kerja dan memberikan ketahanan pangan secara nasional. Oleh karena itu, penyediaan tenaga profesional dalam pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur irigasi juga tidak bisa dikesampingkan.
Dalam tahap perencanaan (planning) infrastruktur diperlukan sarjana dari berbagai disiplin ilmu tidak saja dari disiplin ilmu yang langsung terkait seperti teknik sipil, planologi, dan geomatika, tetapi juga sarjana dalam disiplin ilmu lingkungan, ekonomi, manajemen, bahkan sosial. Kerjasama lintas disiplin ilmu tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa perencanaan yang dihasilkan telah melalui kajian multi dimensi.
3.
Tahap perencanaan biasanya memerlukan kemampuan imajinasi yang tinggi, menggambarkan suatu karya infrastruktur yang tadinya belum ada menjadi suatu rencana untuk dilaksanakan. Dalam perencanaan tersebut, seorang sarjana haruslah sensitif dengan lingkungan baik alam maupun sosial. Seorang perencana dituntut untuk memberikan hasil perencanaan yang berdaya guna optimal, memberi keuntungan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Jangan sampai hasil perencanaannya menimbulkan dampak yang menyengsarakan masyarakat, dampak negatif dari perencanaan harus diminimalkan.
PENDIDIKAN PROFESIONAL DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
Dalam UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dikenal tiga jenis pendidikan tinggi yakni akademik, profesi dan vokasi. Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Sementara pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.
Oleh karena itu, dalam pendidikan akademik maupun vokasi mahasiswa hendaknya dibuka wawasannya, diasah daya cipta dan kreativitasnya di samping empati dan kepekaannya pada lingkungan dan kepentingan masyarakat. Karena nantinya mereka akan bekerja dalam kelompok maka sejak di bangku kuliah hendaknya mahasiswa telah dikenalkan dengan kerja lintas disiplin ilmu dalam kelompok. Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, memimpin dan dipimpin merupakan kebutuhan mendasar agar seorang sarjana mampu dengan mulus masuk ke lapangan kerja.
Sementara di dalam PP 60/1999 dikenal dua jenis pendidikan tinggi, yakni pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Pendidikan profesional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu, serta mengutamakan peningkatan kemampuan/ ketrampilan kerja atau menekankan pada aplikasi ilmu dan teknologi (setara dengan definisi pendidikan vokasi dalam UU Sisdiknas).
Dalam tahap perancangan (design) infrastruktur, seorang perancang dituntut untuk bekerja profesional dalam tenggat waktu yang pendek harus menyelesaikan rancangannya dengan cermat dan teliti. Seperti halnya pada tahap perencanaan,
Dalam pembangunan infrastruktur, sarjana dari pendidikan akademik maupun vokasi
ISBN No. 978-979-18342-0-9
8
Pembangunan Infrastruktur Dan Pendidikan Tinggi
perancangan infrastruktur yang kompleks selalu merupakan kerja kolektif tim yang kadang sangat besar dan terdiri dari sarjana dengan multi disiplin ilmu. Perancang dalam melaksanakan tugasnya didampingi oleh beberapa drafter yang umumnya merupakan hasil pendidikan vokasi.
baik selama umur manfaatnya. Kekurangan dalam pemeliharaan menyebabkan rendahnya efisiensi dan penurunan produktifitas infrastruktur. Dengan aset infrastruktur negara yang sangat besar, tenaga profesional pemeliharaan infrastruktur merupakan kebutuhan nyata yang masih sangat kurang di lapangan.
Disini profesionalisme merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk berhasil. Selain itu, karena pembangunan infrastruktur mencakup berbagai aspek hukum dan peraturan, seorang sarjana bidang rekayasa juga harus tahu tentang hukum dan peraturan. Etika profesi menjadi panduan utama bagi seorang profesional dalam melaksanakan tugasnya.
Dari segi kuantitas, berdasar data EPSBED tahun 2008, jumlah lulusan bidang keteknikan (berbagai disiplin ilmu) dari program Diploma-3 adalah 14.845 orang sementara dari program S-1 adalah 37.762. Bila dibandingkan dengan kebutuhan seperti dapat dilihat pada Tabel 1 diatas, supply dan demand tenaga keteknikan cukup berimbang, namun perbandingan antara lulusan program Diploma dan Sarjana belum ideal.
Dalam tahap pelaksanaan, seorang sarjana dituntut untuk mampu mengendalikan proyek dan berinteraksi dengan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari tukang, mandor, hingga manajer perusahaan. Di sini pengetahuan akan kesehatan dan keselamatan kerja, peraturan perburuhan, hingga manajemen dan administrasi proyek harus pula dikuasai.
Idealnya jumlah tenaga profesional madya lulusan program Diploma lebih besar dibanding lulusan program Sarjana, menurut Satryo Soemantri (2002), proporsi ketenagaan level sarjana berbanding diploma adalah 25:75, sementara kenyataannya justru sebaliknya.
Pelaksanaan pekerjaan infrastruktur sering kali memerlukan kemampuan mengambil keputusan dengan cepat dalam waktu-waktu yang kritis. Seorang sarjana dihadapkan juga dengan pilihan-pilihan yang sulit dan berkaitan dengan etika profesinya. Dia dituntut untuk mengambil keputusan dengan cepat menimbang resiko dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk yang bisa terjadi saat pelaksanaan proyek.
4.
Kalau selama ini pembangunan infrastruktur identik dengan pemerintah, ke depan kerjasama pemerintah-swasta-masyarakat akan semakin penting (public-private partnership). Sebagai contoh, dalam subsektor sanitasi dan air bersih, saat ini jangkauan pelayanan air bersih melalui sistem perpipaan baru sekitar 20% dari penduduk Indonesia, sebagian besar di perkotaan, sementara di pedesaan baru sekitar 5% yang terlayani jaringan pipa air bersih.
Oleh karena itu, mahasiswa harus dibekali dengan pendidikan etika profesi yang kuat serta kepemimpinan. Kegiatan ekstra kurikuler seperti organisasi mahasiswa, biasanya merupakan ajang penting membangun kapasitas mahasiswa untuk siap menghadapi lapangan kerja seperti tersebut di atas.
Sementara itu, dalam millenium development goals dalam bidang kesehatan adalah menargetkan peningkatan akses ke sumber air yang aman dengan target mengurangi separo dari penduduk yang belum memiliki akses ke air bersih. Hal tersebut berarti dibutuhkan pembangunan infrastruktur air bersih bagi sekurangkurangnya 90 juta penduduk Indonesia hingga tahun 2015.
Infrastruktur umumnya memiliki umur manfaat antara 20 hingga 50 tahun, selama waktu tersebut, infrastruktur harus dipelihara. Pemeliharaan infrastruktur merupakan aspek baru yang belum begitu banyak diperhatikan padahal fungsinya sangat penting dalam menjamin bangunan tersebut tetap dapat difungsikan dengan
ISBN No. 978-979-18342-0-9
TANTANGAN DAN PELUANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KEBUTUHAN PENDIDIKAN
9
dr. Fasli Jalal, PhD
Gambar 1. Grafik Mahasiswa Baru dan Lulusan
internasional diperlukan wawasan yang luas bagi para mahasiswa, terutama tentang dunia jasa infrastruktur Internasional. Meskipun dari sisi teknologi infrastruktur sudah cukup dikuasai, namun dalam aspekaspek hukum, standar dan peraturan, sistem perburuhan, sistem keuangan, sistem tender dan negosiasi internasional merupakan aspek yang belum dikuasai dan sering kali merupakan faktor yang sangat dominan dalam memenangkan persaingan di pasar global.
Dalam KTT Bumi di Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 2002, diharapkan peningkatan cakupan pelayanan air bersih mencapai 80% di daerah perkotaan dan 40% di pedesaan. Peningkatan tersebut tidak mungkin dipenuhi oleh pemerintah semata, oleh karena itu peran serta swasta dan masyarakat menjadi sangat penting. Dalam kondisi semacam itu, maka pendidikan juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut, mahasiswa harus dikenalkan dengan orientasi kewirausahaan, mengenal peluang dan tantangan dalam sektor infrastruktur.
5.
Selain di dalam negeri, pasar jasa infrastruktur internasional terutama di Cina, Timur Tengah dan Asia Timur saat ini juga mengalami booming yang pesat. Pada tahun 2006 saja pasar jasa konstruksi di Uni Emirat Arab mencapai 16 miliar USD dan tumbuh lebih dari 10% per tahun. Hal tersebut merupakan peluang yang besar bagi tenaga profesional Indonesia. Sayang secara umum tenaga profesional bidang infrastruktur dari Indonesia masih kalah bersaing dengan tenaga profesional dari negara lain.
Dalam dunia profesional, lapangan kerja menuntut setiap lulusan perguruan tinggi untuk siap kerja dan diharapkan tidak memerlukan waktu adaptasi yang lama dengan dunia kerjanya. Beberapa terobosan telah dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi. Politeknik Manufaktur Bandung sebagai lembaga pendidikan vokasi telah mengembangkan program 3+2+1. Melalui program tersebut mahasiswa selama 3 semester mengikuti pendidikan di politeknik dilanjutkan dengan magang selama 2 semester di industri dan diakhiri dengan 1 semester di kampus.
Untuk mengantisipasi dan menyiapkan para lulusan memasuki lapangan kerja
ISBN No. 978-979-18342-0-9
MENYIAPKAN LULUSAN
10
Pembangunan Infrastruktur Dan Pendidikan Tinggi
Dengan pola tersebut, mahasiswa mengenal profesionalisme dunia industri sejak dini. Hasil dari program tersebut telah mulai terlihat dengan banyaknya permintaan dari industri untuk mendapatkan mahasiswa magang. Dalam pendidikan akademik, Jurusan T Sipil dan Lingkungan UGM sejak tahun 2004 mengembangkan program 3+1, di mana mahasiswa mengikuti pengembangan kompetensi dasar bidang teknik sipil selama 3 tahun di JTSL dan di tahun terahir mahasiswa bisa mengambil beberapa alternatif, seperti magang di industri, melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, belajar di perguruan tinggi partner di luar negeri, atau memperkaya wawasan dengan mengambil mata kuliah dari berbagai fakultas maupun perguruan tinggi lain. Sementara di ITB akan diberlakukan pola major dan minor, di mana mahasiswa selain mengikuti pendidikan kompetensi pokoknya (major) juga bisa mempelajari kompetensi tambahan (minor) selama 1 tahun di jurusan lain.
silabus pembelajaran mahasiswa. Dengan demikian, lulusan perguruan tinggi tidak akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan sertifikat profesi setelah mereka lulus dan masuk ke lapangan kerja. 6.
Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan perekonomian bangsa, oleh karenanya pemerintah terus mendorong pembangunan sektor ini. Pembangunan tersebut membutuhkan sumberdaya manusia yang profesional, kreatif, etis, dan berwawasan luas. Pendidikan tinggi baik vokasi maupun akademik sangat diharapkan menghasilkan lulusan yang bisa memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh lapangan kerja yang terus tumbuh tersebut. Berbagai pengetahuan baru, ketrampilan dan kemampuan soft skills sangat diperlukan lulusan yang akan bekerja dalam bidang tersebut. Program magang dan pengayaan wawasan mahasiswa sangat dibutuhkan untuk membangun profesionalisme dan menyiapkan lulusan mengenal dan menghadapi dunia kerja.
Meskipun kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat telah memungkinkan mahasiswa meluaskan cakrawala pengetahuannya, namun dalam dunia profesi infrastruktur pengalaman yang diperoleh mahasiswa melalui kerja lapangan dan magang tak dapat digantikan. Karena melalui pengenalan lapangan tesebut, mahasiswa dilatih untuk memahami dan mempraktekkan ilmunya dalam lingkungan yang nyata melalui hubungan sosial dan profesional yang terjadi selama mengikuti masa praktek tersebut.
7.
UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada panitia Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Perkotaan 2008 yang telah mengundang kami sebagai keynote speaker dan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam seminar tersebut.
Aspek lain yang harus menjadi perhatian perguruan tinggi adalah sertifikasi profesi. Dengan semakin terbukanya pasar dunia, pergerakan tenaga kerja lintas batas akan semakin ramai. Salah satu cara untuk menjaga kualitas dan kualifikasi lapangan kerja adalah sertifikasi profesi. Sertifikasi profesi seharusnya dilakukan oleh organisasi profesi untuk memastikan kompetensi lulusan dalam melaksanakan tugas profesinya.
8.
DAFTAR ACUAN
Brodjonegoro, Satryo Soemantri. (2002). Higher Education Reform in Indonesia. Ministry of National Education, Indonesia Purbaya Y Sadewa dan Edwin Syahruzad (2004) Urgensi Membangun Jalan Tol Guna Mempercepat Pemulihan Ekonomi, [Kompas, 29 Maret 2004] PP 60/1999, Peraturan pemerintah tentang pendidikan tinggi. Ahmad Suraji, (2008) Porsi Keterlibatan PT Dalam Sektor Kontruksi Ditingkatkan. UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Perguruan tinggi hendaknya berkolaborasi secara dekat dengan organisasi profesi, agar kebutuhan kompetensi dunia profesi bisa diketahui dan dirumuskan bersama serta diterjemahkan ke dalam kurikulum dan
ISBN No. 978-979-18342-0-9
PENUTUP
11
dr. Fasli Jalal, PhD
ISBN No. 978-979-18342-0-9
12
