PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL Manusia Sebagai Modal Utama Pembangunan
SUAHASIL NAZARA
Guru Besar Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Koordinator Pokja Kebijakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia
PERBAIKAN PADA INDIKATOR MAKRO NAMUN KESENJANGAN MENINGKAT 41 36
Indeks Gini 33
32
32
33
33
35
37
41
41
38
Angka Kemiskinan 18.40 18.20
17.40 16.70
16.00
17.80
16.60
15.40
Angka Pengangguran
14.20
13.30 12.50
11.96 11.37 10.45 10.26 9.90 9.75 9.10 9.60 8.46 8.14 8.10 7.41 6.80 6.32 5.92
3.6
4.5
4.8
5.0
5.7
5.5
6.3
6.0
Pertumbuhan Ekonomi 4.6
6.2
6.5
6.2
5.6
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Percapita Income (USD) 772
922 1,098 1,186 1,318 1,663 1,938 2,238 2,346 3,003 3,540 3,606
page 2
-
• Indonesia telah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi • Namun pertumbuhan ekonomi belum cukup cepat: • Dibandingkan periode 1985-‐1995 • Dibandingkan negara lain India dan Cina • Meskipun terjadi penurunan Kngkat kemiskinan dan pengangguran, namun kesenjangan meningkat • Potensi pertumbuhan ekonmi Indonesia masih cukup besar 2
Annu
2.0
EMPAT KELOMPOK PENDUDUK DENGAN KEBUTUHAN BERBEDA 0.0
1
15
29
43
57
71
85
99
Percentiles
Laju Pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita, 2008-‐2012
Annual growth rate %
10.0
+Rp 250.000/kap/bl 12%
8.0
6.0
2008-‐2012 growth
+Rp 370.000/kap/bl 40%
+Rp750.000/kap/bl
29
57
Growth in mean
80%
4.87
4.0 2.0 0.0 1
Miskin 29 juta
15
43
Rentan growth 2008-‐2012 70 juta
71
Percentiles
Menengah Growth in mean 100 juta
Penanggulangan & Perlindungan Sosial Kemiskinan
Perlindungan Sosial, Iklim Usaha & Akses Pasar
85
99
Atas 50 juta Iklim Usaha
Pemberdayaan Masyarakat 3
DISTRIBUSI PENGELUARAN: MENUMPUK TIDAK JAUH DI SEKITAR GARIS KEMISKINAN Distribusi Pengeluaran/Kapita, 2012 Orang (‘000) GK: 11,4% di bawah
12000
1.2xGK: 23% di bawah 1.5xGK: 38% Di bawah
10000
8000
6000
4000
2000
0 0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Pengeluaran per kapita/bulan (Rp 000) Sumber: BPS & TNP2K
4
DAN KEBIJAKAN YANG BENAR! TURUNKAN SUBSIDY BBM
Pertumbuhan pengeluaran perkapita, Mar 2013-‐Mar 2014 Desil
Kota
Desa
Kota & Desa
1
9,93
11,73
11,43
2
9,76
12,98
12,10
3
9,62
12,92
11,62
4
10,33
13,19
12,41
5
10,59
14,48
12,99
6
9,97
14,89
12,86
7
8,78
14,74
12,33
8
6,52
14,33
10,48
9
5,53
12,40
8,29
10
8,86
12,26
8,72
PEMERINTAH MENJAMIN AKSES 1. Berikan Bantuan Tunai Bersyarat. Kelompok miskin &
rentan memanfaatkan transfer yang diberikan. Syarat wajib pendidikan dan kesehatan untuk menjadi modal dasar bagi keluarga miskin untuk keluar dari kemiskinan.
2. Berikan Pendampingan. Kelompok miskin & rentan perlu
dibantu untuk mengakses sekolah, layanan kesehatan dan pelayanan publik lain yang menjadi haknya sebagai warga negara. Ini tugas dari pekerja sosial dan aparat yang mendapat tugas memberikan pendampingan.
3. Berikan Akses Pekerjaan. Kelompok miskin & rentan
membutuhkan pekerjaan. Oleh karenanya tugas pemerintah memberikan lapangan kerja untuk orang miskin dan rentan. 6
TIGA KLASTER PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN KLASTER 1: Program Bantuan Sosial Berbasis Keluarga Raskin, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BLSM (sementara)
KLASTER 2: Program Pemberdayaan Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
KLASTER 3: Program Pengembangan Usaha Kecil & Mikro Kredit Usaha Rakyat (KUR)
7
PETA PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROGRAM KLASTER 1 Nama Program
RASKIN
JAMKESMAS (JKN)
PKH
BSM Pendidikan
Beras bersubsidi
Pelayanan kesehatan graKs
Tunai bersyarat
Tunai
Sasaran
Miskin dan rentan
Miskin & rentan
Sangat miskin
Murid dari RT miskin & rentan
Jumlah penerima
15,5 juta RT
86,4 juta jiwa
3,2 juta RT
12 juta anak (Dikbud & Agama)
Jumlah bantuan
15 kg beras
Tidak terbatas
15,7 T
20 T
4 T
14 T
Kemenko-‐Kesra, Kemsos, Bulog
Kemenkes
Kemsos, Kemendikbud, Kemenag, Kemenkes
Kemendikbud, Kemenag
Jenis transfer
Alokasi dana Instansi pelaksana
Rata-‐rata Rp 1,4 Rp 450.000 (SD) s/ juta/tahun d Rp 1 juta (SMA)
8
KLASTER 1 : PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
9
PROGRAM KELUARGA HARAPAN -‐ PKH
BANTUAN TUNAI BERSYARAT (CondiIonal Cash Transfer) PKH adalah program perlindungan sosial melalui pemberian uang tunai kepada Keluarga Sangat Miskin, selama keluarga tersebut memenuhi kewajibannya. Kewajiban: • Memeriksakan anggota keluarganya (Ibu Hamil dan Balita) ke fasilitas kesehatan (Puskesmas, dll). • Menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran sesuai ketentuan. Tidak ada ketentuan mengenai pemakaian uang tunai yang diberikan kepada keluarga penerima PKH à Memenuhi kebutuhan pendidikan & kesehatan à Mengubah perilaku à Memutus rantai kemiskinan antar-‐ generasi
10
to widen its coverage, make the programme administration more efficient, and increase its impacts on poor popul
PROGRAM K ELUARGA H ARAPAN – P KH gramme Coverage, Targeting and Impacts BESARAN BANTUAN
KH was launched in 2007, the programme beneficiaries were designated extremely poor—those who were approxim Nilai Bantuan/tahun (Rp.) Nilai Btherefore, antuan/tahun (Rp.) with 80 per cent of the officialRincian poverty line at that time. The programme was intended as a pilot; it started Bantuan 2007-‐2012 2013 erage (see Table 1). Up to 2012, the programme only covered 1.5 million households, compared to the total of 60 m 200.000 Bantuan tetap 300.000 olds in Indonesia, and approximately 6.5 million households below the poverty line. It is expected that PKH will B antuan P eserta P KH y ang m emiliki: .2 million households by the end of 2014. Only in 2012 did PKH operate in all Indonesian provinces, and a. Anak sia the Balita id not cover allUof districts in every province. PKH’s expansion is 800.000 a challenge for the programme 1.000.000 b. Ibu Hamil/Nifas/ Menyusui o have significant impacts on Indonesia’s poor people. 400.000 c. Anak Peserta Pendidikan Setara SD/MI d. Anak Peserta Pendidikan Setara SMP/MTs Rata-‐rata bantuan 1 minimum Table Bantuan Coverage, 2007–2012 PKH Bantuan maksimum
500.000 1.000.000 1.800.000 800.000 2.800.000
800.000 1.390.000 600.000 2.200.000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
0.388
0.621
0.726
0.774
1.052
1.454
79.244
113.065
126.688
146.049
210.181
228.287
7
13
13
20
25
33
Districts (of 497 total in 2010)
48
70
70
88
119
169
Sub Districts
337
637
781
946
1387
2001
Villages
4311
7654
9295
10,998
16,154
25,032
No. of households (millions) Budget (million USD PPP) Provinces (of 33 total)
11
PKH DIMENSI PERBAIKAN PROGRAM • Cakupan program – dari 3,2 juta RT menjadi 5-‐6 juta RT (di bawah GK) • MIS Program – terkait dengan verifikasi kepatuhan program • Penanganan keluhan • Financial inclusion – pembayaran via layanan keuangan (bank)
12
KLASTER 1 : BANTUAN SISWA MISKIN (BSM)
13
BANTUAN SISWA MISKIN – BSM
Persentase (%)
• Sebanyak 16,6 juta anak dari 15,5 juta RT Miskin & rentan menerima bantuan pendidikan SD & sederajat Rp 450 ribu / tahun SMP & sederajat Rp 750 ribu / tahun SMA & sederajat Rp 1 juta / tahun • Besar nilai bantuan tersebut hanyalah 30-‐40% dari pengeluaran pendidikan RT • Kunci : pemilihan penerima bantuan à sebelum 2013 dipilih oleh kepala sekolah à sejak 2013 berbasiskan rumah tangga • Bantuan sering Kdak turun tepat KuanKl Pengeluaran 5 (terKnggi) KuanKl Pengeluaran 4 waktu KuanKl Pengeluaran 3 KuanKl Pengeluaran 2 • Tepat jumlah dan tepat waktu dapat KuanKl Pengeluaran 1 (terendah) mengurangi drop-‐out di kelompok miskin Lama (Tahun) Bersekolah
14
MEKANISME PENETAPAN BERDASARKAN RUMAH TANGGA UNTUK MELENGKAPI PENETAPAN BERBASIS SEKOLAH: BASIS DATA TERPADU
PT Pos PT Pos mengirimkan Kartu ke RT Sasaran Pre-‐printed nama/ informasi anak
Anak membawa kartu ke Sekolah masing-‐masing
Pembayaran tetap menggunakan mekanisme yang masih berjalan
Tim Pengelola Pusat
Menerbitkan SK Nama, NIS, Kelas
Tim Pengelola Provinsi
Rekap Nama, NIS, Kelas, diteruskan ke Pusat
Tim Pengelola Kab/Kota
Rekap Nama, NIS, Kelas, diteruskan ke Provinsi
Sekolah mengumpulkan Kartu. Nama, NIS, Kelas Siswa yang memiliki kartu, dikirimkan ke Ka Kota 15
PRELIMINARY RESULTS FROM UDB: BENEFIT INCIDENCE OF SCHOLARSHIPS (BSM) Primary School
Junior Secondary School 25%
25%
SD 2013 SD 2009
20%
20%
Percent of Total Benefits
Percent of Total Benefits
30%
15%
15%
SMP 2013
10%
10% 5%
5% 0%
0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Household Per Capita Consumpeon Decile
Source: Susenas 2009, 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Household Per Capita Consumpeon Decile
16
BSM DIMENSI PERBAIKAN PROGRAM • Memperbaiki tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu • MIS Program – terkait dengan data siswa nasional • Penanganan keluhan • Financial inclusion – pembayaran via layanan keuangan (bank)
17
KLASTER 1 : BERAS UNTUK MASYARAKAT MISKIN (R A S K I N)
18
RASKIN
BERAS UNTUK MASYARAKAT MISKIN • Mengurangi beban pengeluaran RTS melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras • Raskin adalah program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan. • EfekKfitas Raskin sebagai perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada kecukupan income transfer dan ketepatan sasaran kepada kelompok miskin • MemasKkan kelompok miskin mendapat cukup pangan dan nutrisi karbohidrat 19
NAMUN RASKIN JAUH DARI ‘TEPAT’ Tepat sasaran
Pedoman Umum
RTM (Q1 & Q2)
Tepat jumlah
10-‐20 kg
Sumbar: tepat Sumbar: 10 kg JaKm: merata JaKm: 4-‐7 kg SMERU Sultra: merata/ Sultra: 4-‐10 kg bergilir
Susenas/ WB
Q1-‐Q2: 53% Q3-‐Q5: 47%
4 kg (2004, 2007) 5 kg (2010)
Tepat harga (Rp/kg) 1.000 / 1.600 Sumbar: 1.200-‐1.300 JaKm: 1.000 Sultra: 1.000-‐1.440 1.160 (2004) 1.225 (2005) 1.253 (2006)
100
Persentase Penerima Bantuan
Indikator Keberha-‐ silan
75
Raskin
2012 2009
50
25
0
Daerah Pentargetan Efektif
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Desil Konsumsi Rumah Tangga
TNP2K (2011)
Rata2: 2.122; Banyak rumah Rata2: 5,75 kg; Deli Serdang: tangga Kdak Semarang: 2,5 kg 1.586 miskin juga Deli Serdang: 8,9 Barito Kuala: kg menerima 2.863
Mengapa yang miskin tidak dapat, dan yang dapat tidak miskin? Bagi rata à untuk mengurangi konflik sosial? 20
PENGGUNAAN KARTU RASKIN SECARA BERTAHAP Basis Data Terpadu PT Pos
Pagu dan data “by name by address” RTS Penerima Raskin.
Pemkab/Pemkot
PT Pos mengirimkan Kartu ke RT Sasaran
Pre-‐printed nama/ informasi RTS
RTS membawa kartu ke TiIk Distribusi/TiIk Bagi masing-‐masing
Menerbitkan Surat Perintah Alokasi (SPA) Raskin berdasarkan pagu yang ditetapkan Unit Penetapan Sasaran untuk Iap Kel/Desa.
Menyalurkan Raskin berdasarkan SPA ke TiIk Distribusi yang disepakaI.
BULOG
Tiek Distribusi
Pelaksana Distribusi Raskin menerima & memeriksa kualitas beras di TD serta mendistribusikan Raskin di TiIk Bagi.
RTS mengambil Raskin di TiIk Distribusi/ TiIk Bagi dengan menunjukkan Kartu Raskin. Nama RTS penerima Raskin ditempel di Kantor Desa/Kelurahan. 21
DUA DIMENSI IMPLEMENTASI PROGRAM RASKIN
EKONOMI Makro: Menjaga Stabilitas Harga
Penanggulangan Kemiskinan/Perlindungan Sosial
Titik Distribusi
Kemenko Perekonomian, Kemensos, Perum BULOG MEMASTIKAN : 3T: Kualitas, Waktu, Adm Ø Penyediaan Beras Ø Pelaksanaan distribusi sesuai jumlah total per TD Ø Koordinasi Pemda dan Tikor Raskin Pusat/Prov/ Kab-Kota/Kecamatan/Desa-Kel
Titik Bagi-RTS-PM Pemerintah Daerah s/d Desa
MEMASTIKAN : 4T – Sasaran, jumlah,Waktu, Adm Ø Penyusunan Juklak & Juknis Ø Penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin Ø Pemantauan Pelaksanaan Program Raskin Ø Koordinasi TKPKD dengan Tikor Raskin Daerah
TIM KOORDINASI RASKIN PUSAT, PROVINSI, KAB/KOTA, KECAMATAN, DESA/KEL
22
RASKIN DIMENSI PERBAIKAN PROGRAM • Memperbaiki tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu • Kaitkan Raskin dengan implementasi program lain à Misalnya Raskin-‐PKH • Ubah Raskin menjadi cash transfer
23
CASH vs GOOD/IN-‐KIND TRANSFER? Teori Ekonomi Mikro menguraikan:
• Dengan nilai transfer yang sama, cash transfer memberikan Kngkat kepuasan (indifference curve yang lebih Knggi) dibandingkan in-‐kind transfer. • Cash transfer mempertahankan preferensi relaKf antarbarang yang dikonsumsi. Sementara in-‐kind transfer mengharuskan RT untuk mengkonsumsi barang yang ditransfer. Keharusan mengubah preferensi relaKf awal tadi berimplikasi kepada uIlity konsumen yang lebih rendah. Joseph Hanlon, Armando Barrientos & David Hulme (2010) “Just Give Money to the Poor: The Development Revolution from the Global South”
A small guaranteed income provides a foundation that enables people to transform their own lives. Many people are trapped in poverty because they have so little money that they cannot buy things they know they need, such as medicines or schoolbooks or food or fertilizer (poverty trap model). They are in a hole with no way to climb out; cash transfers provide a ladder.” 24
KLASTER 1 : JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) à JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
25
Sehat bagi Manusia Kesehatan dapat bersifat sebagai benda konsumsi (consumption good) atau investasi Input kesehatan
Stok kapital sehat (Health capital)
• Pelayanan Kesehatan • • • • •
Luaran Kesehatan
• • • •
Diet Olahraga Lingkungan Penghasilan Waktu Periode waktu
Indikator Masa sehat Sehat fisik Sehat mental Keterbatasan aktivitas
(Folland et al.,2010)
Benda Konsumsi → Kesehatan membuat orang merasa lebih baik Benda Investasi → Kesehatan membuat jumlah masa sehat (hari tanpa penyakit) semakin banyak untuk bekerja dan meningkatkan pendapatan
UU 40/2004 tentang SJSN mengamanatkan Jaminan Kesehatan berdasarkan asuransi sosial, dengan universal coverage, dan bantuan iuran untuk kelompok miskin dan Kdak mampu. 26
TOTAL PENGELUARAN KESEHATAN NASIONAL Total Pengeluaran Kesehatan Nasional meningkat hampir 3 kali dalam 5 tahun terakhir dari Rp 66.5 triliun menjadi Rp 167.67 triliun di tahun 2010, tetapi persentase terhadap PDB tetap rendah à 2.6% dari PDB TAHUN 2010
PDB per Kapita
% Pengeluaran Kesehatan Terhadap PDB
Persentase Out-‐of-‐ Pocket terhadap Total Pengeluaran Kesehatan
Indonesia
USD 2,946.00
2.6 %
38.3 %
Thailand
USD 4,614.00
3.9 %
13.9 %
Malaysia
USD 8,373.00
4.4 %
34.2 %
Filipina
USD 2,140.00
3.6 %
54 %
Vietnam
USD 1,211.00
6.8 %
57.6 %
Source: World Health StaIsIcs, 2012
Jamkesmas: layanan kesehatan graes bagi seluruh penduduk miskin dan rentan Cakupan terakhir 86,4 juta jiwa à Menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan
27
PROGRES MIGRASI
JUMLAH PESERTA NO PESERTA PESERTA KELUARGA TOTAL 1 Askes sosial 7.261.683 8.880.932 16.142.615 2 Jamkesmas 86.400.000 86.400.000 3 TNI 432.843 426.373 859.216 4 POLRI 356.276 387.178 743.454 5 Jamsostek 3.399.383 5.047.473 8.446.856 6 JKA dan KJS 3.529.924 Jumlah Peserta sd Januari 2015 116.122.065
FAMILY SIZE 2,22 1,99 2,08
28
BESARAN IURAN NON PBI SARARAN PESERTA PNS/TNI/POLRI/ PENSIUNAN
PEKERJA PENERIMA UPAH
PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH
PROSENTASE UPAH 5%
KONTRIBUSI 2% OLEH PNS/TNI/POLRI/ PENSIUNAN 3% OLEH PEMERINTAH
4,5 % 5%
4% PEMBERI KERJA DAN 0,5% PEKERJA PER 1 JULI 2015 4% PEMBERI KERJA DAN 1% PEKERJA
NILAI NOMINAL
1. Rp 25,500,-‐ 2. Rp 42,500,-‐ 3. Rp 59,500,-‐
KETERANGAN DARI GAJI POKOK DAN TUNJANGAN
1. Ranap kelas 3 2. Ranap kelas 2 3. Ranap kelas 1
Catatan:
Batas atas upah (ceiling wage) untuk pekerja penerima upah swasta ditetapkan 2 kali PTKP-‐K1 (Rp 4.725.000,-‐) sedangkan Batas bawah upah adalah UMK di masing-‐masing kabupaten 29
PEKERJAAN RUMAH: JAMINAN KESEHATAN DAERAH ADA 350 KAB/KOTA YANG MENJAMIN 32 JUTA ORANG 1. Mayoritas Jamkesda mulai diselenggarakan pada tahun 2009/2010 seiring dengan implementasi Pilkada langsung oleh rakyat. 2. Jaminan Kesehatan secara gratis bagi masyarakat sering menjadi program yang dijanjikan saat kampanye Pilkada
Lama Penyelenggaraan
Jumlah n
%
< 2 Tahun
33
58
3 -‐ 5 Tahun
12
21
6 -‐ 8 Tahun
12
21
Total
57
100
Sumber: TNP2K
30
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DIMENSI PERBAIKAN PROGRAM • Cakupan program – dari PBI 86,4 juta individu menjadi naik/turun? • Besaran premi dari Pemerintah – terkait dengan besarnya premi yang dibayar sendiri/pemberi kerja • MIS Program – terkait dengan verifikasi data • Penanganan keluhan • Pengumpulan premi dari sektor informal • Skema layanan kesehatan – primer, sekunder, dan lanjutan 31
KLASTER 2 : PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) -‐ MANDIRI
32
PNPM MANDIRI
PNPM membantu penanggulangan kemiskinan melalui: o Pembangunan infrastruktur di komunitas lokal o Penciptaan kegiatan usaha ekonomi untuk menyerap tenaga kerja lokal o Penyediaan akses pasar KONSEP!PEMBERDAYAAN!MASYARAKAT!! bagi masyarakat miskin/marjinal o MiKgasi efek bencana/ (PNPM!merupakan!kemitraan!Pemerintah!dan!Kelompok!Masyaraka krisis Proses!parAsipaAf!dengan! o Peningkatan parKsipasi • fasilitasi!pemberdayaan! MODAL!SOSIAL! (kohesi,!trust%,%gotong!royong,)! penduduk!miskin!/! komunitas dalam tata MASYARAKAT! marjinal! BERDAYA! kelola pemerintahan • Alokasi!dana!langsung! ! kepada!kelompok! masyarakat!berbasis! manajemen!lokal!
• Sistem!yang!transparan,! terbuka,!dengan! pembinaan!dan! pengawasan/audit!oleh! masyarakat!
KELOMPOK!SOSIAL!
(BKAD,!UPK,!BKM/LPM,! BumDes)!
AKSES!
! ! !MANDIRI,!! MAJU,!! DAN!SEJAHTERA!
(Layanan!dasar,!informasi,! keuangan)!
!!!!!TIM!NASIONAL!PERCEPATAN(PENANGGULANGAN(KEMISKINAN
33
PRINSIP PNPM MANDIRI • PNPM banyak diadaptasi sebagai bagian dari kegiatan K/L • Namun berbagai PNPM yang muncul memiliki variasi dalam implementasi prinsip pembangunan berbasis komunitas • Isu program: 1. Konsolidasi program pemberdayaan masyarakat agar mencerminkan prinsip PNPM 2. Integrasi prinsip pemberdayaan dalam PNPM ke dalam sistem perencanaan pembangunan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
FASILITASI / PENDAMPINGAN PARTISIPASI KOMUNITAS PENGORGANISASIAN KELOMPOK TRANSPARANSI SISTEM PENGAWASAN PERSPEKTIF JENDER ALOKASI ANGGARAN LANGSUNG SWAKELOLA
VARIASI!PELAKSANAAN!!PNPM!MANDIRI! PNPM!
FASILIX! TASI!
PARTIX SIPASI!
PARTIX SIPASI!
TRANSX PARANSI!
PENGAX WASAN!
JENDER!
PERKOTAAN! PERDESAAN! PPIP/RIS! PISEW! P2DTK! PERUMAHAN! KP! PUAP! GSC!! LMP!
INTEGRASI! !!!!!TIM!NASIONAL!PERCEPATAN(PENANGGULANGAN(KEMISKINAN
17
34
PNPM DAN UU NO 6/2014 TENTANG DESA MemasKkan Program Pemberdayaan Masyarakat dengan memasukkan kpeberlanjutan rinsip-‐prinsip PNPM ke dalam UU Desa à meregulerkan, melembagakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam tata kelola Desa, dan edak lagi harus menjadi satu proyek/kegiatan Kementerian.
Kemandirian Desa dalam Pelayanan, Pembangunan dan Pemberdayaan, tercermin dalam prinsip: • Program Pusat harus masuk dalam RPJM Desa, dan dijalankan dalam RKP dan APB Desa. • K/L Pusat Kdak membentuk kelompok di desa dan mendanai kegiatan kelompok secara langsung. • K/L menyediakan pendampingan kegiatan. K/L PUSAT
Pemerintah Desa
Program Pusat di masukkan ke dalam RPJM Desa
Masyarakat/ Kelompok Desa
Musyawarah Desa
RPJM Desa
Badan Permusyawaratan Desa
Program & kegiatan hasil Musdes lima tahunan
35
Kegiatan
RKP Desa
Pembiayaan kegiatan
APB Desa
Pendampingan
Program/ Kegiatan
35
KLASTER 3 : KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
36
KUR MENJANGKAU YANG MISKIN? 14
12.27 12
Percentage
10
13.26 12.34 11.89 11.18 10.64
8.58
8
7.91
6.87
6 5.06 4 2 0 1
2
3
4 5 6 7 Expenditure Decile
8
9
DistribuKon of KUR Recipients based on Expenditure Decile Sumber: Susenas Q1 2011
10
• KUR adalah program penjaminan kredit oleh pemerintah, memberi akses pinjaman bank untuk usaha yang layak namun Kdak memiliki agunan. • Sumber dana pinjaman sepenuhnya adalah dana bank • Pemerintah hanya menanggung biaya penjaminan. • Jumlah kredit yang disalurkan ke penerima jauh lebih besar dari dana yang dikeluarkan pemerintah.
ISU STRATEGIS LANJUTAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA:
PELAKSANAAN PROGRAM – Perlu 1. EFISIENSI perbaikan terus menerus dalam kualitas
implementasi program (MIS, Keluhan, Penganggaran, dll.) 2. DATA – SIAPA YANG MISKIN? Unifikasi penetapan sasaran menggunakan Basis Data Terpadu (BDT) 3. KOMPLEMENTARITAS PROGRAM – apa yang dibutuhkan RT miskin, bukan apa yang yang dibutuhkan program? Pendampingan paripurna
38
SIAPA YANG MISKIN? SIAPA YANG SEHARUSNYA MENERIMA PROGRAM?
39
PENETAPAN SASARAN PROGRAM MENGGUNAKAN BASIS DATA TERPADU (BDT) Kriteria Kepesertaan Program Perlindungan Sosial
Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial
Program Bantuan Sosial A
Program Bantuan Sosial B
Program Bantuan Sosial C
Kriteria kepesertaan untuk suatu Program Perlindungan Sosial ditetapkan oleh Penyelenggara Program Misalnya Menteri Sosial
Kriteria tersebut diterapkan kepada Basis Data Terpadu
Dihasilkan daftar nama dan alamat rumah tangga peserta masing-‐masing program
Keberadaan satu basis data (unified) akan memperbaiki ketepatan sasaran dan komplementaritas Program Bantuan/Perlindungan Sosial 40
SEJARAH PEMBENTUKAN BASIS DATA TERPADU PSE
PPLS
PPLS
2005
2008
2011
19,1 juta RT Digunakan untuk BLT 2005, dan juga BLT 2008-‐ 2009 Belum dikelola pro-‐ fesional
18,5 juta RT Pemutakhiran PPLS 2005 Digunakan sebagai basis sasaran PKH dan program nasional lainnya Belum dikelola pro-‐ fesional
25,2 juta RT Pendataan dengan metodologi terkini, Dikelola sebagai BDT menjadi bagian dari Sistem Penargetan Nasional, untuk Program Nasional dan Daerah
PPLS
2014
?
Studi internasional menunjukkan bahwa indikator penentu kondisi sosial-‐ekonomi (kesejahteraan) RT pada umumnya perlu dimutakhirkan dalam periode 3 tahunan. 41
BAGAIMANA BASIS DATA TERPADU (BDT) MEMBANTU MENCAPAI KOMPLEMENTARITAS PROGRAM? BDT dibangun dari Sensus Penduduk, dipadukan dengan hasil registrasi PPLS 2011
Total data Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011: + 25 juta rumah tangga Atau + 96 juta jiwa
Kriteria dan jumlah sasaran program bantuan sosial ditentukan oleh Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan program.
Jamkesmas: + 86,4 juta jiwa (atau + 19 juta RT)
Raskin: + 15,5 juta RT PKH: + 3 juta RT
• Ranking Rumah tangga à Index = f (household & regional characterisecs) • The household characterisKcs includes housing condiKons and status of ownership, assets, number of household members, level of educaKon, working status, etc. à specific for each Kabupaten/Kota
42
SITUS BASIS DATA TERPADU hjp://bdt.tnp2k.go.id • Sekretariat TNP2K membangun situs Basis Data Terpadu (BDT) berisikan 16 indikator terpilih Kngkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Dapat diunduh dalam bentuk data maupun peta. • Dapat dimanfaatkan untuk perencanaan program oleh Pemerintah Pusat & Daerah • Contoh indikator: • Jumlah RT dan individu menurut status kesejahteraan • Jumlah anak bersekolah dan Kdak bersekolah menurut usia • Jumlah invididu dengan penyakit kronis • Jumlah RT menurut status sumber air minum, dll 43
KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL (KPS)
Penanda rumah tangga yang berhak mendapatkan program P4S Pemberian BLSM Rp 600 ribu, dalam 2x pembayaran (Juni dan September) Penambahan 2x alokasi Raskin Peningkatan alokasi dan nilai bantuan Bantuan Siswa Miskin Peningkatan nilai bantuan PKH dari (rata-‐rata) Rp 1,4 juta menjadi Rp 1,8 juta per RT/tahun • Program pembangunan infrastruktur • • • •
Disalurkan kepada 15,5 juta RT berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) Keseluruhan Program P4S telah meningkatkan pendapatan dan konsumsi masyarakat miskin. Namun sayangnya peningkatan tersebut Kdak mampu “mengejar” peningkatan inflasi yang dihadapi kelompok masyarakat miskin (yang tercermin dalam inflasi garis kemiskinan di atas) 44
PROGRAM APA YANG SEHARUSNYA DITERIMA OLEH INDIVIDU/RT MISKIN?
45
SOCIAL INCLUSION MODEL FONCODES
Long term: Universal
Medium term: Developers
Short term: Temporary and targeted
46
Pendampingan Paripurna Seeap 2 tahun RT memutuskan dimensi mana yang akan menjadi prioritas – dijalankan dengan implementasi Bantuan Tunai Bersyarat. 47
TERIMA KASIH SUAHASIL NAZARA
