DEPARTEMEN EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Karya Tulis

ANALISIS RENCANA KERJASAMA PEMBIAYAAN OPERASIONAL PENERBANGAN ANTARA SUTERA AIRLINES DENGAN PT. DIRGANTARA INDONESIA DI KAWASAN PANTAI BARAT PROVINSI SUMATERA UTARA

Murbanto Sinaga

DEPARTEMEN EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 2002

Murbanto Sinaga : Analisis Rencana Kerjasama Pembiayaan Operasional Penerbangan Antara…, 2002

USU Repository © 2006

DAFTAR ISI

I.

PENDAHULUAN ........................................................................

1

II.

MANFAAT SUMATERA UTARA AIRLINES........................

2

III.

PRINSIP KERJASAMA OPERASI (KSO) ANTARA SUMATERA UTARA AIRLINES DENGAN OPERATOR PT. DIRGANTARA INDONESIA .............................................

2

A. B. C. D. E.

Prinsip Kerjasama ................................................................ Rute, Frekuensi Penerbangan dan Harga Tiket ................ Sewa (JOP Kerugian) ........................................................... Total JOP ............................................................................... Alokasi JOP ...........................................................................

2 4 4 4 4

PERHITUNGAN BOBOT DAERAH ........................................

6

IV.

A. Pengelompokkan Rute Penerbangan .................................. 6 B. Perhitungan Bobot Daerah Berdasarkan Pengelompokkan Rute Penerbangan................................................................. 7 C. Distribusi Total Beban JOP per Rute ................................. 15 V.

PENUTUP.....................................................................................

6

1 Murbanto Sinaga : Analisis Rencana Kerjasama Pembiayaan Operasional Penerbangan Antara…, 2002


ANALISIS RENCANA KERJASAMA PEMBIAYAAN OPERASIONAL PENERBANGAN ANTARA SUTERA AIRLINES DENGAN PT. DIRGANTARA INDONESIA DI KAWASAN PANTAI BARAT PROVINSI SUMATERA UTARA

I.

PENDAHULUAN Pembentukan Penerbangan Sumatera Utara Air pertama kali

dicetuskan pada Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota se Sumatera Utara pada tanggal 26 Maret 2002. Disamping itu adanya kesepakatan kerjasama Pembentukan Forum Kerjasama Pembangunan Pengembangan Kawasan Pantai Barat Sumatera Utara dan sekitarnya yang ditanda tangani oleh 7 (tujuh) Kepala Daerah sekawasan Pantai Barat pada tanggal 26 Maret 2002. Isinya antara lain adalah para Bupati/Walikota pada kawasan pantai barat memahami bahwa untuk mengejar

ketertinggalan

kawasan

pantai

barat,

maka

diperlukan

pembangunan yang bersinergi antara lain dengan meningkatkan peranan pelabuhan laut Sibolga dan pelabuhan udara Pinang Sori. Propeda Sumatera Utara pada Bab Pembangunan Daerah juga menegaskan betapa pentingnya peningkatan peranan pelabuhan udara perintis dalam rangka mengejar ketertinggalan suatu kawasan. Berdasarkan kenyataan di atas, maka Bappeda Sumatera Utara telah menjajaki perusahaan penerbangan yang mau bekerja sama dengan pemerintah Sumatera Utara akan mengoperasikan penerbangan pesawat ke



Pantai Barat dengan nama Sumatera Utara Airlines disingkat menjadi “Sutera Airlines”.

II.

MANFAAT SUMATERA UTARA AIRLINES

1. Meningkatkan pelaksanaan otonomi daerah karena terjadi peningkatan kemudahan hubungan ke ibukota provinsi dan ibukota R.I. 2. Meningkatkan perekonomian berupa peningkatan nilai tambah komodisi pantai barat berupa ikan dan hasil bumi potensial karena Sumatera Utara Airlines juga bisa mengangkut kargo. 3. Meningkatkan arus wisatawan ke Pantai Barat termasuk pulau Nias karena adanya jadwal penerbagan yang reguler.

III. PRINSIP KERJASAMA OPERASI (KSO) ANTARA SUMATERA UTARA AIRLINES DENGAN OPERATOR PT. DIRGANTARA INDONESIA A. Prinsip Kerja Sama 1. Bentuk Kerjasama Operasi Bentuk kerjasama operasi penerbangan pesawat CN-235-10 adalah kerjasama antara 2 (dua) pihak yaitu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama-sama dengan 7 (tujuh) kabupaten/kota di kawasan Pantai Barat sebagai Pihak Pertama yang menyewa pesawat CN-235-10 dari PT.



Dirgantara Indonesia sebagai Pihak Kedua yang bekerja sama dengan PT. Merpati Nusantara Airlines (PT. MNA). 2. Biaya Biaya sewa pengoperasian Sutera Airlines adalah tanggung jawab Pihak Pertama dengan Pihak Kedua. Pihak Pertama; yaitu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama-sama dengan 7 (tujuh) Kabupaten/Kota di kawasan pantai barat akan menanggung jaminan operasional penerbangan sampai tercapai break even point load factor penumpang sebesar 62% dari kapasitas 36 penumpang, atau sampai rata-rata penumpang mencapai 22 orang untuk setiap penerbangan yang diprediksi akan tercapai pada bulan ke-13 (catatan: sebab pasar masih baru, prediksi bisa tercapai bisa tidak). Total jam terbang untuk seluruh rute penerbangan per bulannya adalah 67,44 jam. Oleh karena ada persyaratan minimum jam terbang sebesar 80 jam per bulan, sisanya sebesar 12,56 jam dapat digunakan atau disewakan untuk kargo. Harga sewa per jam yang ditawarkan adalah US$ 1,100 dengan demikian sewa pesawat per bulannya adalah US$ 74,184. Ratarata JOP yang harus ditanggung oleh pihak pertama (Pemprovsu + 7 kab/kota) adalah US$ 24,789 atau sebesar 33,42% dari jumlah sewa per bulannya. Selisihnya sebesar US$ 45,395 diharapkan diperoleh dari hasil penjualan tiket pesawat.



B. Rute, Frekuensi Penerbangan dan Harga Tiket Rute dan frekuensi penerbangan Sutera Airlines dengan operator PT. Dirgantara Indonesia adalah sebagai berikut : 1) Medan – Gunung Sitoli

3 kali/minggu

Rp. 500.000,-

2) Medan – Sibolga

3 kali/minggu

Rp. 415.000,-

3) Medan – P. Sidempuan

3 kali/minggu

Rp. 485.000,-

C. Sewa (JOP Kerugian) Sewa (JOP kerugian) per bulan sampai titik break even point (13 bulan) adalah sebagai berikut: No

Rute

1 2 3

Medan – G. Sitoli Medan – Sibolga Medan – P. Sidempuan Total JOP

Frek. per minggu 3x 3x 3x

Total JOP (13 bulan) US$ 117,299 US$ 94,509 US$ 110,451 US$ 322,259

Rata-rata JOP per bulan US$ 9,023 US$ 7,270 US$ 8,496 US$ 24,789

D. Total JOP Berdasarkan penawaran PT. Dirgantara Indonesia total JOP untuk satu tahun adalah US$ 315,275.

E. Alokasi JOP Distribusi alokasi JOP antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan 7 kabupaten/kota yang dibagi berdasarkan rute adalah sebagai berikut: 5 Murbanto Sinaga : Analisis Rencana Kerjasama Pembiayaan Operasional Penerbangan Antara…, 2002


1. Rute Medan – Gunung Sitoli PP (3 kali per minggu) a. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menanggung ¾ bahagian. b. Pemerintah Kabupaten Nias menanggung ¼ bahagian. c. Distribusi alokasi JOP kerugian sebagai berikut: No

Provinsi/Kabupaten

1 2

Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Nias Total Asumsi: US$ 1 = Rp. 10.000,-

Total JOP (13 bulan) JOP per tahun (12 Rp. bulan) Rp. 879.740.000 812.070.000 293.250.000 270.690.000 1.172.990.000 1.082.760.000

2. Rute Medan – Sibolga PP (3 kali per minggu) a. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menanggung ¼ bahagian. b. Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga menanggung ¾ bahagian. c. Distribusi alokasi JOP sebagai berikut: No

Provinsi/Kabupaten/Kota

1 2

Provinsi Sumatera Utara Tapanuli Tengah + Sibolga + Tapanuli Utara Total Asumsi: US$ 1 = Rp. 10.000,-

Total JOP (13 bulan) JOP per tahun (12 Rp. bulan) Rp. 236.270.000 220.410.000 708.820.000 661.210.000 945.090.000

881.600.000

Distribusi alokasi beban JOP kerugian antara Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga berdasarkan bobot daerah masing-masing.



3. Rute Medan – Padang Sidimpuan PP (3 kali per minggu) a. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menanggung ¼ bahagian. b. Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidimpuan dan Kabupaten Madina secara bersama-sama menanggung ¾ bahagian. c. Distribusi alokasi kerugian sebagai berikut: No

Provinsi/Kabupaten/Kota

1 2

Provinsi Sumatera Utara Tapanuli Selatan + P. Sidempuan + Madina Total Asumsi: US$ 1 = Rp. 10.000,-

Total JOP (13 bulan) JOP per tahun (12 Rp. bulan) Rp. 276.130.000 254.890.000 828.380.000 764.660.000 1.104.510.000

1.019.550.000

Distribusi alokasi beban JOP kerugian (pembagian JOP) antara 3 kabupaten/kota (Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidimpuan dan Madina) berdasarkan bobot daerah masing-masing.

IV.

PERHITUNGAN BOBOT DAERAH

A. Pengelompokkan Rute Penerbangan Sesuai dengan rute yang ditawarkan oleh PT. Dirgantara Indonesia yang terdiri dari 3 rute, perhitungan pembobotan daerah juga dihitung berdasarkan 3 (tiga) pengelompokkan daerah sebagai berikut: 1. Rute Medan – Padang Sidimpuan Pengelompokkan daerah kabupaten/kota yang sharing JOP terdiri dari:



a. Kabupaten Tapanuli Selatan b. Kabupaten Madina c. Kota Padang Sidimpuan Perhitungan bobot daerah dapat dilihat pada tabel 1 s/d 10. 2. Rute Medan – Sibolga Pengelompokkan daerah kabupaten/kota yang sharing JOP terdiri dari: a. Kabupaten Tapanuli Tengah b. Kota Sibolga c. Kabupaten Tapanuli Utara Perhitungan bobot daerah dapat dilihat pada tabel 11 s/d 20. 3. Rute Medan – Gunung Sitoli Kabupaten Nias dikecualikan dari perhitungan bobot daerah, sharing JOP hanya antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Nias.

B. Perhitungan Bobot Daerah berdasarkan Pengelompokkan Rute Penerbangan Perhitungan bobot daerah untuk menghitung alokasi pembagian JOP untuk masing-masing kabupaten/kota dan dikelompokkan berdasarkan rute penerbangan dapat dilihat pada tabel berikut.



1. Perhitungan bobot daerah untuk rute Medan – Padang Sidimpuan (Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidimpuan dan Kabupaten Madina) Tabel 1. PDRB 3 Daerah Kabupaten dan Kota Tahun 2000 atas Dasar Harga Berlaku PDRB Persentase Angka Bobot No Kabupaten/Kota (Rp. Jutaan) Komposisi (%) PDRB 1 Tapanuli Selatan 3.052.642,37 62,54 0,6254 2

Mandailing Natal

1.252.508,83

25,66

0,2566

3

Padangsidimpuan

575.790,46

11,80

0,1180

4.880.941,66

100

1,0000

Total PDRB

1

Tabel 2. APBD 3 Daerah Kabupaten dan Kota Tahun 2000 Persentase Angka Bobot Kabupaten/Kota APBD (Rp) Komposisi (%) APBD Tapanuli Selatan 86.416.377.492 48,21 0,4821

2

Mandailing Natal

77.641.021.115

38,82

0,3882

3

Padangsidimpuan

35.939.431.508

17,97

0,1797

Total APBD

199.996.830.115

100

1,0000

No

1

Tabel 3. PAD 3 Daerah Kabupaten dan Kota Tahun 2000 Persentase Kabupaten/Kota P A D (Rp) Komposisi (%) Tapanuli Selatan 1.306.574.746 27,86

2

Mandailing Natal

2.400.589.000

50,31

0,5031

3

Padangsidimpuan

1.064.258.254

22,30

0,2230

4.771.422.000

100

1,0000

No

Total PAD

Angka Bobot PAD 0,2786



Tabel 4. Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang 3 Daerah Kabupaten dan Kota Jumlah Persentase Angka Bobot No Kabupaten/Kota Perusahaan Komposisi (%) Jlh Perush 1 Tapanuli Selatan 12 66,67 0,6667 2

Mandailing Natal

0

0

0

3

Padangsidimpuan

6

33,33

0,3333

18

100

1,0000

Total Perusahaan

1

Tabel 5. Jumlah Penduduk 3 Daerah Kabupaten dan Kota Tahun 2000 Jumlah Persentase Angka Bobot Kabupaten/Kota Penduduk (jiwa) Komposisi (%) Jlh Pendk Tapanuli Selatan 613.147 54,79 0,5479

2

Mandailing Natal

355.285

31,75

0,3175

3

Padangsidimpuan

150.652

13,46

0,1346

1.119.084

100

1,0000

No

Total Penduduk

1

Tabel 6. Jumlah PNS 3 Daerah Kabupaten dan Kota Tahun 2000 Jumlah Persentase Angka Bobot Kabupaten/Kota PNS (jiwa) Komposisi (%) Jlh PNS Tapanuli Selatan 8.650 51,44 0,5144

2

Mandailing Natal

4.667

27,75

0,2775

3

Padangsidimpuan

3.499

20,81

0,2081

Total P N S

16.816

100

1,0000

No



Dari tabel 1 s/d 6 diperoleh perhitungan pembobotan daerah sebagai berikut: Tabel 7. Angka Bobot 3 Daerah Kabupaten dan Kota

0,4821

Angka Bobot Jlh Jlh PAD Perush Pendk 0,2786 0,6667 0,5479

Jlh PNS 0,5144

3,0780

0,2566

0,3882

0,5031

0

0,3175

0,2775

1,7532

0,1180

0,1797

0,2230

0,3333

0,1346

0,2081

1,1688

1

1

1

1

1

1

6

Kabupaten/ Kota

PDRB

APBD

1

Tap. Selatan

0,6254

2

Madina

3

P.Sidimpuan

No

Total

Total

Tabel 8. Bobot Daerah / Koefisien Bobot Bandara Aek Godang No

Kabupaten/Kota

Jumlah Angka Bobot

Koefisien Bobot

1

Tapanuli Selatan

3,078

0,513

2

Mandailing Natal

1,7532

0,2922

3

Padangsidimpuan

1,1688

0,1948

6,0000

1,0000

Total

Tabel 9. Bobot Daerah berdasarkan Karakteristik Wilayah (Penghematan waktu tempuh) No

Kabupaten/Kota

Koefisien Wilayah

1

Tapanuli Selatan

0,80

2

Mandailing Natal

0,70

3

Padangsidimpuan

1,00

Total

2,50



Setelah setiap bobot dikalikan dengan koefisien wilayah maka diperoleh bobot final dan koefisien JOP final dalam Tabel 10.

No

Kabupaten/Kota

Tabel 10. Koefesien Bobot Final Koefisien Bobot Wilayah 0,513 0,80

Bobot Final 0,4104

Koefisien Bobot Final 0,5070

1

Tapanuli Selatan

2

Mandailing Natal

0,2922

0,70

0,2045

0,2525

3

Padangsidimpuan

0,1948

1,00

0,1948

0,2405

1,0000

2,50

0,8097

1,0000

Total

2. Perhitungan bobot daerah untuk rute Medan – Sibolga (Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Utara)

Tabel 11. PDRB 3 Daerah Kabupaten dan Kota Tahun 2000 atas Dasar Harga Berlaku PDRB Persentase Angka Bobot No Kabupaten/Kota PDRB (Rp. Jutaan) Komposisi (%) 1 Tapanuli Tengah 971.163,72 32,03 0,3203 2

Sibolga

480.452,32

15,85

0,1585

3

Tapanuli Utara

1.579.540,30

52,12

0,5212

Total PDRB

3.031.156.34

100,00

1,0000



Tabel 12. APBD 3 Daerah Kabupaten dan Kota Tahun 2000 Persentase Angka Bobot No Kabupaten/Kota APBD (Rp) Komposisi (%) APBD 1 Tapanuli Tengah 60.244.642.310 30,01 0,3001 2

Sibolga

27.929.006.000

13,91

0,1391

3

Tapanuli Utara

112.579.502.600

56,08

0,5608

Total APBD

200.753.150.910

100,00

1,0000

1

Tabel 13. PAD 3 Daerah Kabupaten dan Kota Tahun 2000 Persentase Angka Kabupaten/Kota P A D (Rp) Komposisi (%) Bobot PAD Tapanuli Tengah 1.547.871.000 26,40 0,2640

2

Sibolga

1.361.841.000

23,23

0,2323

3

Tapanuli Utara

2.652.793.000

50,37

0,5037

Total PAD

5.562.505.000

100,00

1,0000

No

Tabel 14. Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang 3 Daerah Kabupaten dan Kota Tahun 2000 Jumlah Persentase Angka Bobot No Kabupaten/Kota Perusahaan Komposisi (%) Jlh Perush 1 Tapanuli Tengah 10 90,91 0,9091 2

Sibolga

1

9,09

0,0909

3

Tapanuli Utara

0

0,00

0,0000

Total Perusahaan

11

100,00

1,0000



1

Tabel 15. Jumlah Penduduk 3 Daerah Kabupaten dan Kota Tahun 2000 Jumlah Persentase Angka Bobot Kabupaten/Kota Penduduk (jiwa) Komposisi (%) Jlh Pendk Tapanuli Tengah 244.091 33,39 0,3339

2

Sibolga

81.718

11,18

0,1118

3

Tapanuli Utara

405.323

55,43

0,5543

Total Penduduk

731.132

100,00

1,0000

No

1

Tabel 16. Jumlah PNS 3 Daerah Kabupaten dan Kota Tahun 2000 Jumlah PNS Persentase Angka Bobot Kabupaten/Kota (jiwa) Komposisi (%) Jlh PNS Tapanuli Tengah 3.836 28,19 0,2819

2

Sibolga

2.240

16,46

0,1646

3

Tapanuli Utara

7.534

55,35

0,5535

Total P N S

13.610

100,00

1,0000

No

Tabel 17. Angka Bobot 3 Daerah Kabupaten dan Kota

0,3001

Angka Bobot Jlh Jlh PAD Perush Pendk 0,2640 0,9091 0,3339

Jlh PNS 0,2819

2,4093

0,1585

0,1391

0,2323

0,0909

0,1118

0,1646

0,8972

0,5212

0,5608

0,5037

0,0000

0,5543

0,5535

2,6935

1

1

1

1

1

1

6

Kabupaten/ Kota

PDRB

APBD

1

Tap. Tengah

0,3203

2

Sibolga

3

Tap. Utara

No

Total

Total

Dari tabel 11 s/d 17 diperoleh perhitungan pembobotan daerah seperti pada tabel 18 berikut. 14 Murbanto Sinaga : Analisis Rencana Kerjasama Pembiayaan Operasional Penerbangan Antara…, 2002


Tabel 18. Bobot Daerah / Koefisien Bobot No

Kabupaten/Kota

Jumlah Angka Bobot

Koefisien Bobot

1

Tapanuli Tengah

2,4093

0,4016

2

Sibolga

0,8972

0,1495

3

Tapanuli Utara

2,6935

0,4489

Total

6,0000

1,0000

Tabel 19. Bobot Daerah berdasarkan Karakteristik Wilayah (Penghematan waktu tempuh) No

Kabupaten/Kota

Koefisien Wilayah

1

Tapanuli Tengah

1,00

2

Sibolga

1,00

3

Tapanuli Utara

0,20

Total

2,20

Setelah setiap bobot dikalikan dengan koefisien wilayah maka diperoleh bobot final dan koefisien JOP final dalam Tabel 20 berikut.

No

Kabupaten/Kota

Tabel 20. Koefesien Bobot Final Koefisien Bobot Wilayah 0,4016 1,00

Bobot Final 0,4016

Koefisien Bobot Final 0,6266

1

Tapanuli Tengah

2

Sibolga

0,1495

1,00

0,1495

0,2333

3

Tapanuli Utara

0,4489

0,20

0,0898

0,1401

1,0000

2,20

0,6409

1,0000

Total



C. Distribusi Total Beban JOP per rute Perhitungan distribusi total beban JOP untuk masing-masing kabupaten/kota yang dikelompokkan berdasarkan rute penerbangan dapat dilihat sebagai berikut.

1. Rute Medan – Padang Sidimpuan

-

Total JOP (13 bln) Rp. 276.130.000

JOP per tahun (12 bln) Rp. 254.890.000

165.678.500

1

Provinsi/ Kabupaten/ Kota Sumatera Utara

2

Tap. Selatan

0,5070

419.990.000

387.680.000

251.992.000

3

Madina

0,2525

209.170.000

193.080.000

125.502.000

4

P. Sidimpuan

0,2405

199.220.000

183.900.000

119.535.000

No

Koefisien Bobot

Total 1,0000 1.104.510.000 1.019.550.000 Keterangan: 1. Asumsi US$ 1 = Rp. 10.000,2. Biaya JOP 6 bulan = 65% dari JOP per tahun

JOP 6 bln Rp.

662.707.500

2. Rute Medan – Sibolga

-

Total JOP (13 bln) Rp. 236.270.000


143.266.500

1


2

Tap. Tengah

0,6266

444.146.612

409.981.488

266.487.967

3

Sibolga

0,2333

165.367.706

152.647.113

99.220.623

4

Tap. Utara

0,1401

99.305.682

91.666.783

59.583.409

Total 1,0000 945.090.000 881.600.000 Keterangan: 1. Asumsi US$ 1 = Rp. 10.000,2. Biaya JOP 6 bulan = 65% dari JOP per tahun

568.561.500

No

Koefisien Bobot

JOP 6 bln Rp.



3. Rute Medan – Gunung Sitoli

1


2

Nias

No

0,75

Total JOP (13 bln) Rp. 879.740.000


527.845.500

0,25

293.250.000

270.690.000

175.948.500

Koefisien Bobot

Total 1,0000 1.172.290.000 1.082.760.000 Keterangan: 1. Asumsi US$ 1 = Rp. 10.000,2. Biaya JOP 6 bulan = 65% dari JOP per tahun

V.

JOP 6 bln Rp.

703.794.000

PENUTUP Sebagai penutup tulisan ini disampaikan saran dan rekomendasi

sebagai berikut:

1. Mengadakan pertemuan dengan pemerintah kabupaten/kota pada kawasan pantai barat untuk memperoleh kesepakatan sebagai berikut: a. Pendirian Sumatera Utara Airlines atau yang disebut Sutera Airlines. b. Alokasi dari besarnya block seat untuk provinsi dan masing-masing kabupaten/kota. c. Mekanisme pencairan dana karena setiap penerbangan yang belum mencapai block seat harus dibayar. d. Mekanisme

pemasaran

seat

apakah

secara

bersama

dan

didistribusikan sesuai bobot atau daerah memasarkan seatnya masingmasing.



e. Kuasa kepada Gubernur Sumatera Utara menandatangani perjanjian kerjasama dengan operator penerbangan. f. Masing-masing Bupati/Walikota meminta persetujuan DPRD.

2. Pemerintah provinsi membentuk tim negosiasi untuk mempersiapkan Surat Perjanjian Kerjasama dengan operator penerbangan dari unsur Bappeda, Dinas Perhubungan, Biro Hukum, dan lain-lain, serta seorang pakar penerbangan dari Departemen Perhubungan. Tim negosiasi ini antara lain akan memfinalkan: a. Besarnya block seat yang lebih realistis. b. Besarnya penumpang yang dianggap telah mencapai titik impas, misalnya 30. c. Pembagian keuntungan di atas titik impas. d. Pembagian keuntungan biaya angkut kargo. e. Apa jaminan dari operator penerbangan bahwa mereka akan mengadakan operasi secara kontiniu sesuai kesepakatan, karena dalam operasi ini mereka juga masih harus menjual 10 seat.

3. Setelah kesepakatan dengan kabupaten/kota dan operator penerbangan telah tercapai maka pemerintah provinsi segera membentuk BUMD Sutera Airlines dengan tugas: a. Mengurus izin usaha penerbangan. b. Mengawasi

operasi

penerbangan

yang

dilakukan

operator

penerbangan.



c. Mengkoordinasikan promosi penjualan dan mengadakan evaluasi penjualan seat secara berkala dalam rangka penagihan biaya JOP pada kabupaten/kota. d. Mengkoordinasikan modal angkutan yang terkait dengan penerbangan ini. e. Mempersiapkan

rencana

pengembangan

kedepan

agar

tidak

tergantung pada perusahaan penerbangan dan kalau mungkin memiliki pesawat sendiri dari tipe yang paling cocok misalnya 20 seat.



DEPARTEMEN EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Recommend Documents