ISSN 1829 8001 Terakreditasi dengan predikat A No
urnal
135 Akred LIPI P2MBI 06 2008
penelithloin ED
D
OqOL
0 Vo1 7
ED
No 2
2010
PELUANG INDONESIA DALAM PERDAGANGAN BEBAS Indonesia di Tengah Kesepakatan ACFTA Pentingnya Ratifikasi Madrid Protocol
dalam Menghadapi Perdagangan Bebas di Era Globalisasi ASEAN FTAs dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Tantangan Jasa Tenaga Kerja bagi Indonesia Prospek dan Problematika Pelaksanaan APEC
Implementasi AFTA Tantangan dan Pengaruhnya terhadap Indonesia Transformasi Budaya Agroforestri Lokal dalam Menghadapi Kesepakatan Perdagangan Bebas Nasionalisme
Demokratisasi
dan Sentimen Primordial di Indonesia
Problematika Identitas Keagamaan versus Keindonesiaan
Kasus Ormas Pendukung Khilafah lslamiyah Konflik dalam Pilkada Langsung Studi tentang Penyebab dan Dampak Konflik Isu isu Strategis menuju Pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN
Arti Penting Ideologi bagi Partai Politik
Jurnal
Jurnal Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia P2P
Penelitian Politik
LIPI
merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah masalah
strategis yang terkait dengan bidang bidang politik nasional lokal dan internasional khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi pemilihan umum konflik otonomi daerah pertahanan dan keamanan
politik luar negeri dan diplomasi dunia Islam serta isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia
P2P LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah dewasa ini dihadapkan
pada tuntutan dan tantangan baru baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan khususnya yang berkaitan dengan persoalan otonomi daerah demokrasi HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional Secara akademik P2P LIPI dituntut menghasilkan kajian
kajim unggulan yang dapat bersaing dan menjadi rujukan ilmiah padatingkat nasional maupun internasional Sementara secara moral P2P LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka
membanguun Indonesia baru yang rasional adil dan demokratis Oteh karena itu kajian kajian yang dilakukan tidak semata mata berorientasi praksis kebijakan tetapi juga pengembangan ilmu pengetahuan sosial khususnya
perambahan konsep dan teori baru ilmu politik perbandingan politik studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial politik baik lokal nasional regional maupun internasional
LIPI
I
Penanggung Jawals
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI
Pemimpin Redaksi
Heru Cahyono
Wakil Pemred
Moch Nurhasim
Dewan Redaksi
Ikrar Nusa Bhakti Syamsuddin Haris Ganewati Wuryandari Dhuroruddin Mashad M Hamdan Basyar Awani Irewati
Redaksi Pelaksana
Adriana Elisabeth Indriana Kartini Mardyanto Wahyu Tryatmoko Sri Yanuarti
Sekretaris Redaksi
Luky Sandra Amalia
Keuangan
Sarah Nuraini Siregar
Produksi dan Sirkulasi
Nanto Sriyanto Anggih Tangkas Wibowo Abu Bakar
Alamat Redaksi
P2P LIPI Widya Graha LIPI Lantai XI
Jln Jend Gatot Subroto No 10 Jakarta 12710
Telp ISSN
021 525 1542 ext 757 763
1829 8001
Faks
021 520 7118
Jurnal Penelitian
Vol 7 No 2 2010
DAFTAR ISI Catatan Redaksi
iii
Artikel
Indonesia di Tengah Kesepakatan ACFTA Lidya Christin Sinaga
1
Pentingnya Ratifikasi Madrid Protocol dalam Menghadapi Perdagangan Bebas di Era Globalisasi Trias Palupi Kurnianingrum
15
ASEAN FTAs dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Tantangan Jasa Tenaga Kerja Bagi Indonesia
Tri Nuke Pudjiastuti
27
Prospek dan Problematika Pelaksanaan APEC
Awani Irewati
43
Impelementasi AFTA Tantangan dan Pengaruhnya terhadap Indonesia 59
Ratna Shofi Inayati
Transformasi Budaya Agroforestri Lokal dalam Menghadapi Kesepakatan Perdagangan Bebas
77
Rudi Hilmanto S Hut M Si Resume Penelitian Nasionalisme Demokratisasi dan Sentimen Primordial di Indonesia Problematika Identitas Keagamaan versus Keindonesiaan Kasus Ormas
Pendukung Khilafah Islamiyah Syafuan Rozi
89
Konflik dalam Pilkada Langsung Studi tentang Penyebab dan Dampak Konfiik 1Vloch Nurhasim
105
Isu isu Strategis Menuju Pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN Adriana Elisabeth
119
Review Buku
Arti Penting Ideologi bagi Partai Politik Nina Andriana
Tentang Penulis
135 143
CATATAN REDAKSI
Semenjak sekitar satu dasawarsa terakhir ini telah
terpencil pun membanj it produk China Bahkan
berlangsung sejumlah pembicaraan dan perte muan yang bersifat multilateral dan bilateral baik
pusat pusat perdagangan tekstil ataupun batik
di tingkat regional maupun antarkawasan guna
ataupun Pasar Klewer di Solo juga tidak luput
mematangkan gagasan tentang pemberlakuan
dari serbuan tekstil ataupun tekstil dengan corak
era perdagangan bebas free trade area FTA
batik dari China
Hal tersebut mencakup antara lain perdagangan
daerah seperti Pasar Beringharjo di Yogyakarta
Di pedesaan permasalahannya lebih kom
bebas APEC pembicaraan intra kawasan seperti
pleks lagi
pasar tunggal Eropa maupun gagasan serupa
berhadapan dengan masalah kemiskinan yang
di kawasan lain termasuk ASEAN perjanjian
tidak pernah diatasi dengan serius dan sistematis
kemitraan ekonomi antara Indonesia Jepang
oleh pemerintah di sisi lain harus berhadapan
maupun pakta perdagangan bebas ASEAN
dengan proses liberalisasi pasar
China
makro pemerintah sendiri selama ini memang
Dari pelbagai forum yang telah mulai dalam
Ketika wilayah pedesaan masih
Kebijakan
begitu terkesan tidak berpihak kepada rakyat
proses salah satu yang telah selesai dan mulai
di pedesan
diberlakukan ialah kawasan perdagangan bebas
elite penguasa dan juga pengusaha Sementara
ASEAN China
ASEAN China Free Trade
itu pemerintah juga terkesan lemah atau bisa
Pemberlakukan pasar
dikatakan lebih banyak menuruti intervensi asing
Agreement ACFTA
melainkan lebih berpihak kepada
bebas ini serta merta bagaikan membangunkan
dalam hal ekonomi
Liberalisasi sektor perta
kita dari tidur Di satu sisi bagaimana kita dapat
nian dalam kerangka perdagangan bebas yang
memanfaatkan peluang dari pemberlakuan
dilakukan oleb pemerintah umpamanya tidak
tersebut namun di sisi lain tak pelak terlihat
dapat dipungkiri justru menyengsarakan petani
adanya potensi bahaya yang mengancam industri
dan membuat petani semakin terpuruk Implikasi
di tanah air bila tidak segera berbenah diri clan
dari liberalisasi sektor pertanian telah membuat
tidak sanggup bersaing di era perdagangan bebas
membanjirnya produk produk pertanian impor di
ini
pasar dalam negeri bukan hanya di supermarket
Yang menjadi pertanyaan ialah benarkah
dan swalayan perkotaan
namun juga pasaran
pemberlakuan FTA ASEAN China merupakan
tradisional dan pegadang kaki lima bahkan
ancaman besar bagi Indonesia
sampai ke wilayah pedesaan Tekanan produk
Pembukaan pasar dengan raksasa ekonomi
China memang telah membuat gerah banyak industrialis kita khususnya yang produksinya menjadi andalan ekspor China Sebut saja di antaranya industri tekstil dan produk tekstil alas
sepatu elektronika dan alat alat rumah tangga serta mainan anak anak
Serbuan produk China di pasar global sejak 1990 an kini semakin serius
Indonesia pun
tidak Input Dapat kita lihat dengan kasat mata di toko toko modern ataupun pasar tradisional baik
di perkotaan ataupun perdesaan bahkan di daerah
pertanian impor bukan hanya menj atuhkan harga produk pertanian domestik melainkan juga telah
menggeser preferensi konsumen sehingga tingkat permintaan produk pertanian impor dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan
Jelas dalam masalah ini langkah terpenting yang harus dilakukan adalah bagaimana me ningkatkan daya saing industri lokal Indonesia hams lebih sungguh sungguh dalam membuat berbagai kebijakan dari pusat sampai daerah
untuk mendongkrak daya saing internasional kita Perlu upaya agar hasil industri kita bisa
iii
menjadi tuan rumah di negeri sendiri bahkan
lagi ditambah dengan ketidaksiapan infrastruktur
bisa menyerbu pasar internasional Dengan cara
Indonesia yang akan menopang efektivitas dan
itulah dapat diselamatkan nasib industrialis dan
efisiensi produksi
seperti jalan
pelabuhan
dan listrik sistem birokrasi Indonesia yang
pekerja kita dari ancaman kebangkrutan
Pakta perdagangan bebas suka tidak suka
masih berbelit belit dan belum dibenahi hingga
suku bunga perbankan yang masih tinggi dan
telah datang dan kita harus siap menyongsong nya Bila ingin menang dalam era ini maka
belum mengalir ke sektor manufaktur di mana
produktivitas merupakan kuncinya Produktivitas
kredit masih mengalir ke sektor konsumsi yang
berarti efisien dalam segala hal baik sumber
berbasis investasi jangka pendek Semua masalah
daya manusia maupun sarana dan prasarana yang dimiliki Pengusaha harus mempertimbangkan keinginan konsumen melakukan identifikasi
nampaknya bermuara pada kondisi domestik
Indonesia sendiri yang masih rapuh Sementara itu Trias Palupi Kurnianingrum
keunggulan orang lain dengan meninggalkan
dalam artikel berjudul
kekurangarihya
Madrid Protocol dalam Menghadapi Perdagang
Selain itu perusahaan harus
memiliki ciri khas yang membedakan dari pe
Pentingnya Ratifikasi
an Bebas di Era Globalisasi melihat bahwa pada
rusahaan lain lalu pengusaha harus memper
era globalisasi saat ini yang ditandai dengan
tahankan hasil yang sudah dicapai selama ini
masuknya Indonesia ke dalam free trade area
untuk ditingkatkan Dengan kerja keras dan tekad
sejalan juga dengan konvensi konvensi inter
yang besar serta dukungan dari semua pemangku
nasional yang diratifikasi oleh Indonesia telah
kepentingan kita mungkin masih bisa sedikit
menyebabkan peranan merek menjadi sangat
optimistis bahwa Indonesia masih memiliki
kemampuan untuk berjuang di arena ekonomi
penting Di dalam bidang Hak atas Kekayaan Intelektual HAKI kesamaan barang dan jasa
global Indonesia harus optimistis untuk dapat
yang diperdagangkan lintas negara memerlukan
memenangkan
harus menganggap kebaikan di balik datangnya
adanya konsep dan standar hukum perlindungan yang sama Inilah yang mendasari pentingnya
era ini yakni saatnya untuk bangun dari tidur dan
ratifikasi Madrid Protocol bagi Indonesia
tidak lagi bersikap memanjakan diri
khususnya dalam menghadapi tantangan free
peperangan
ini Kita mungkin
Mengingat pentingnya permasalahan di
trade area dewasa ini karena perlindungan atas
atas maka Jurnal Penelitian Politik kali ini
merek sangat dibutuhkan terutama dalam men
hadir dengan mengangkat tema tentang Peluang
jaga persaingan usaha yang fair dan mencegah
Indonesia dalam Perdagangan Bebas
Kami
menyajikan sejumlah tulisan terkait dengan tema
sepakatan ACFTA
Dalam tulisan lain
ASEAN FTAs dan
Liberalisasi Perdagangan Jasa
tesebut
Dalam artikel
timbulnya plagiat
Indonesia di Tengah Ke Lidya Christin Sinaga
Jasa Tenaga Kerja bagi Indonesia
Tantangan Tri Nuke
Pudjiastuti menekankan bahwa dalam liberali
mengemukakan bahwa walaupun perjanjian
sasi perdagangan jasa tenaga kerja rnenjadikan
perdagangan bebas dengan China dalam skema
tenaga kerj a Indonesia harus diperlakukan secara
ACFTA bukanlah perjanjian perdagangan bebas
komprehensif di mana tidak hanya mampu
yang pertama bagi Indonesia namun perjanjian tersebut dirasa membawa dampak yang lebih nyata seiring membanj imya produk produk China di pasar Indonesia Sifat kompetitif dibanding
memperebutkan peluang pasar kerja di dalam negeri namun juga memperebutkan peluang pasar kerj a di luar negeri Adanya FTAs membuat Indonesia tidak dapat hanya tergantung pada
komplementer di antara keduanya menjadikan
pengelolaan sumber daya alam sebagai bagian
industri dalam negeri terutama sektor Usaha
yang ditawarkan dalam skema investasi asing
Kecil dan Menengah UKM di Indonesia meng
hadapi tantangan yang sulit dan nyaris terpuruk
maupun lokalnya
tetapi besarnya perhatian
negara atas peningkatan kemampuan dan
Belum lagi ditambah kondisi beberapa sektor
kompetensi sumber daya manusianya
industri terutama tekstil yang belum pulih benar
menjadi keunggulan kompetitif Perbaikan
akibat krisis ekonomi 1997 Kondisi ini belum
iv
akan
peraturan dan implementasi atas pedagangan
jasa tenaga kerja di Indonesia menjadi hal yang
produk dan belum harmonisnya prosedur bea
mutlak dilakukan dengan didasari pada upaya
cukai Persoalan lain yang sama pentingnya adalah kurang populernya skema Common Effective Preferential Tarriff CEPT di kalangan swasta kurang jelasnya aturan kandungan lokal
membangun kedaulatan tenaga kerja Indonesia pada percaturan pasar tenaga kerja dalam negeri
maupun internasional
Pada edisi kali ini kami juga menurunkan ar
dan belum kuatnya mekanisme penyelesaian
tikel yang terkait dengan APEC dan AFTA Awa
masalah perdagangan Rencana penerapan AFTA
ni Irewati dalam tulisannya berjudul
Prospek
sendiri lebih banyak dipahami para pengusaha
dan Problematika Pelaksanaan APEC
melihat
besar sementara sosialisasi terhadap para
bahwa meski dipandang kurang menghasilkan keluaran yang signifikan APEC tetap memiliki ruang tersendiri di tengah maraknya bentuk kerja
pengusaha UKM sangat minim Oleh karena
sama dalam wujud FTA Ada dua kemungkinan
umum dunia usaha di Indonesia terkait rencana
yang bisa terj adi yaitupertama adanya FTA FTA
penerapan zona kerja sama ekonomi di kawasan
ini bisa memperlemah eksistensi APEC Kedua
negara negara ASEAN
sebaliknya
itu saat AFTA mulai berlaku efektif banyak
UKM yang merasa terjepit Begitulah kondisi
Hanya para pemilik
FTA FTA ini bisa menjadi batu
perusahaan besar yang telah menyatakan siap
loncatan bagi APEC untuk semakin kuat dari
bersaing saat AFTA diterapkan sebaliknya para
dalam Asia Pasifik Yang terakhir jelas diharap kan dapat terjadi Di tengah kekurangan yang
pengusaha kecil akan sangat kesulitan
dihadapi APEC konferensi tingkat tinggi APEC
Dalam tulisan oleh Rudi Helmanto berjudul
Transformasi BudayaAgroforestri Lokal dalam
setiap tahun sesungguhnya menjadi kekuatan sekaligus peluang yang positif bagi APEC untuk
Menghadapi Kesepakatan Perdagangan Bebas
mempertemukan dua kelompok berbeda yakni
negara maju dan negara berkembang kelompok
agroforestri yang berharmoni dengan alam mem berikan peluang kepada petani kita untuk sukses
Asia dan kelompok Pasifik
menghadapi kesepakatan perdagangan bebas
Sementara itu dalam artikel Problematika Pelaksanaan AFTA
Prospek dan Ratna Sofi
diperlihatkan bahwa transformasi unsur budaya
yang sudah dimulai Redaksi berharap hadirnya Jurnal Penelitian
Inayati mengemukakan bahwa pada kenyataan
Politik ini bisa disambut baik oleh para pembaca
nya perdagangan bebas dalam kerangka AFTA
Akhir kata kami ucapkan selamat membaca
yang sudah dimulai sejak 1992 masih belum juga mendongkrak tingkat perdagangan intra ASEAN
yang relatif kecil dibanding perdagangan total ASEAN Hal ini antara lain dikarenakan masih adanya hambatan non tarif perbedaan standar
REDAKSI
v
INDONESIA DI TENGAH KESEPAKATAN ACFTA 01eh Lidya Christin Sinaga
Abstract
The ASEAN China Free Trade Area ACFTA formally took effect as ofJan uari 1 2010 The initial phase of the trade agreement was in force in early 2004 also known as the Early Harvest Programme EHP A free trade area covering trade in goods between China and the original six ASEAN members including Indonesia is to be completed by 2010 and the remaining four by 2015 However the socialization ofEHP scheme by Indonesian go vernment relativelypoor and made it difficultfor business sector especially Small and Medium Enterprises SMEs in Indonesia to exploit this scheme The full implementation ofACFTA on January 2010 has given strong pushes from business sectors to delay the implementation The basic problem is in our domestic capacity and capability which is not yet competitive enough to compete especially with China products Therefore this paper will analyze the impact ofACFTA on Indonesia and what should be done to counter the impacts
Pengantar
neighbourhood dan Baling percaya menuju abad
Hubungan ASEAN China pada dasarnya ter
ke 21
buka secara bertahap dengan adanya normalisasi
Meskipun hubungan resmi ASEAN China
hubungan Indonesia China pada tahun 1990
telah dimulai sej ak tahun 1996 namun baru pada
yang kemudian disusul dengan Singapura 3
tahun 2001 hubungan ASEAN China menunjuk
Sebelum tahun 1990 belum
kan kemajuan yang berarti yaitu ketika China
ada hubungan resmi antara ASEAN sebagai
mengusulkan pembentukan wilayah perdagangan
kelompok dengan China meskipun hubungan bilateral antara China dengan beberapa negara
bebas free trade area FTA yang difokuskan pada bidang pertanian teknologi inforinasi
anggota ASEAN sudah ada sebut saja Malaysia
pengembangan sumber daya manusia investasi
Oktober 1990
1974
Thailand dan Filipina
dan kerja sama lembah sungai Mekong
1975
Diawali dengan hadirnya Menteri Luar Ne
Isu perdagangan bebas antara ASEAN China
geri China pada sesi pembukaan ASEANMiniste
rial Meeting AMM ke 24 di Kuala Lumpur 19
inilah yang kemudian menjadi berita hangat khususnya di Indonesia menjelang implementasi
Juli 1991 China menyampaikan ketertarikannya
pada tahun 2010 ini Indonesia sebagai salah satu
untuk bekerja sama dengan ASEAN Hubungan
negara anggota ASEAN sudah pasti menjadi
ini semakin berkembang dengan ikut sertanya
bagian dari perjanjian tersebut Isu perdagangan
China dalam ASEAN Regional Forum
bebas dengan China ini menjadi bahasan menarik
ARF
mulai tahun 1994 Hingga akhirnya pada AMM
karena di dalamnya terdapat sudut pandang yang
ke 29 di Jakarta Juli 1996 ASEAN menyetujui
berseberangan dalam melihat keuntungan dan
status mitra dialog penuh bagi China menggan
kerugian yang akan diperoleh Indonesia Bagi
tikan statusnya semula sebagai mitra konsultatif
sebagian kalangan Indonesia dirasa terlalu cepat
yang telah disandang sejak tahun 1991 Pada Desember 1997 Presiden China saat itu Jiang
dan terlalu lebar membuka pasarnya Sementara
Zemin dan seluruh pemimpin negara ASEAN
negara tetangganya yang sudah lebih dahulu me
mengadakan pertemuan informal pertamanya
langkah ke perdagangan bebas bilateral Tulisan
dalam kerangka ASEAN 1 dan mengeluarkan
ini akan melihat bagaimana hubungan ekonomi
pemyataan bersama untuk membentuk kemitraan
dan politik antara Indonesia China selama ini
berdasarkan prinsip bertetangga yang baik good
apalagi dengan dilaksanakannya ACFTA Apa
bagi sebagian lagi Indonesia dirasa tertinggal dari
implikasi perjanjian ini bagi Indonesia dan apa
1
yang harus Indonesia lakukan akan dianalisis
balasan pada 14 18 November 1990 sekaligus
lebih jauh dalam tulisan ini
menandatangani pembentukan Komisi Bersama
Bidang Ekonomi Perdagangan dan Kerja sama Teknik Saling kunjung antarkedua negara cukup
Hubungan Ekonomi Politik
intens dilakukan setelahnya hingga akhirnya
Indonesia China Hubungan diplomatik Republik Indonesia RI
China pun secara resmi menjadi mitra dialog ASEAN pada 1996
Republik Rakyat China RRC secara resmi sudah
Pada Mei 1998 pecahlah kerusuhan di Ja
dibuka sedari 9 Juni 1950 Pada November 1953 kemudian ditandatangani perjanjian perdagangan
RI RRC yang pertama di Beijing Selanjutnya Perdana Menteri
PM Zhou Enlai menghadiri
Konferensi Asia Afrika KAA di Bandung pada 26 28 April 1955 dan menandatangani perjanjian
dwi kenegaraan RI RRC Setelah itu hubungan
di antara kedua negara diwarnai dengan saling
kunjung antarpihak pemerintah Peristiwa Gerakan 30 September G 30 S 30 September 1965 menjadi titik awal hubungan keduanya menjadi memburuk Akibat peristiwa
ini
pada 23 Oktober 1967 Kedutaan Besar
Kedubes RI di Beijing ditutup dan seminggu setelahnya Kedubes RRC di Jakarta pun menga
lami hal yang sama Periode 1967 1990 diwarnai pembekuan hubungan diplomatik di antara
keduanya Pada masa ini kepentingan Indonesia
di China diwakili Kedubes Kamboja di Beijing sedangkan China diwakili Kedubes Rumania di Jakarta
pemerintahan Soeharto
Etnis China menjadi
korban terbesar dalam kerusuhan ini Pemerintah
China pun langsung menyerukan keprihatinannya dan berharap agar Indonesia lebih bersungguh sungguh melindungi etnis China yang ada di wilayahnya Pasca Orde Baru
dengan iklim
politik yang lebih terbuka etnis China di Indone sia mulai mendapat perlakuan politik yang lebih baik Bahkan dalam pemerintahan Abdurrahman
Wahid 1999 2001
China mendapat posisi yang
istimewa dalam politik luar negeri Indonesia
ditunjukkan dengan menjadi negara pertama yang dikunjungi Wahid setelah ia dilantik menjadi Presiden Kunjungan Wahid pada 1 3 Desember
1999 menjadi babak baru peningkatan hubungan
bilateral antara keduanya yang ditandai dengan kesediaan Beijing untuk memberi bantuan keuan gan serta fasilitas kredit termasuk disepakatinya kerja sama keuangan
teknologi
perikanan
pariwisata serta counter trade di bidang energi
Baru pada 24 Februari 1989 ketika Presiden Soeharto bertemu Menteri Luar Negeri Menlu RRC scat itu
karta yang pada akhirnya menumbangkan rezim
Qian Qichen
dalam upacara
yaitu menukar LNG Indonesia dengan produk
produk China Megawati Soekarnoputri yang memerintah pasca presiden Wahid juga menerus
pemakaman Kaisar Hirohito di Tokyo dibahaslah
kan hubungan baik dengan China ini Dalam
tentang normalisasi hubungan keduanya yang
kunjungan kenegaraannya ke Beijing 24 27
tengah membeku
Maret 2002 disepakati untuk meningkatkan kerja
Pembahasan ini kemudian
dilanjutkan dengan pertemuan di Tokyo antara
sama ekonomi dan politik z
Menlu RI Ali Alatas dan Qian Qichen pada 4 Oktober 1989 Akhimya pada 3 Juli 1990 kedua Menlu menandatangani Komunike Bersama The
Resumption of the Diplomatic Relations between
the Two Countries di Beijing dan diikuti dengan
kunjungan PM Li Peng ke Indonesia sekaligus menyaksikan penandatanganan Memorandum
of Understanding MoU Pemulihan Hubungan Diplomatik kedua negara pada 8 Agustus 1990 Presiden Soeharto pun melakukan kunjungan
Gudadi Sasongko 2008
puncaknya dengan ditandatanganinya Deklarasi
Kemitraan Strategis Strategic Partnership pada 25 April 2005 di Jakarta saat Presiden RRC Hu
Jintao berkunjung ke Indonesia dalam peringatan 50 tahun KAA di Bandung Kemitraan strategis ini mencakup kerja sama di bidang politik dan keamanan
ekonomi dan pembangunan serta
sosial budaya dan kerja sama lainnya Setelah penandatanganan Deklarasi Bersama ini hu
Kronologi Hubungan RI RRC 1950
dalam I Wibowo dan Syamsul Hadi Ed
Merangkul
China Hubungan Indonesia China Pasca Soeharto PT Gramedia Pustaka Utama 2009
2
Hubungan di antara RI RRC mencapai
hlm 294
Jakarta
Z Syamsul Hadi
Hubungan Indonesia China di Era Pasca Orde
Baru Perspektif Indonesia dalam I Wibowo dan Syamsul Hadi
Ed
op cit hlm 56 57
Graft 1 Neraca Perdagangan Indonesia
RRC
Sumber BPS 2010 Diolah Litbang Kementerian Perdagangan Disampaikan oleh Gusmardi Bustami dalam Round Table Discussion Indonesia di Tengah Pusaran Arus Perdagangan Bebas dise lenggarakan oleh Pusat Penelitian Politik LIPI Jakarta 27 April 2010
bungan kedua negara berkembang dengan pesat Di bidang ekonomi target volume perdagangan
Relation to Economic and Technical Cooperation
sebesar US
Workshops in China for Indonesian Officials
30 miliar pada tahun 2010 sudah
tercapai pada tahun 2008
Bahkan pada tahun
2010 ini Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono SBY
mencanangkan target baru yaitu US
dan Exchange of Letters on Holding of 2 two Using the Grant of the Govermmnet of the People s Republic of China Pada kesempatan pertemuan bilateral di sela Asia Pacific Economic
50 miliar untuk jangka waktu 5 tahun ke depan 2010 2015
Cooperation APEC Economic Leaders Meeting
Capaian penting lainnya adalah pembentukan Mekanisme Dialog Tingkat Men
di Singapura November 2009 Presiden SBY dan
teri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan
2010 sebagai tahun persahabatan RI RRC 3
Menko Polhukam State Councillor pada Juli 2005
Forum Konsultasi Kerja sama Maritim
pada Desember 2006 Persetujuan tentang Kerja sama Aktivitas dalam Bidang Pertahanan pada Desember 2007 dan Perjanjian Ekstradisi pada Juli 2009
Pascakrisis ekonomi 1997
hubungan
ekonomi kedua negara sebenarnya terus menun
jukkan graft yang menggembirakan Hal ini bisa dilihat pada neraca perdagangan Indonesia RRC
Grafik 1 yang terus menunjukkan peningkatan dari tahun 1999
Di samping itu pada Pertemuan Dialog ke 2 Tingkat Menko Polhukam State Councillor Januari 2010
Presiden RRC Hu Jintao mencanangkan tahun
21
di Jakarta telah ditandatangani
Antara periode 1999 2007
Indonesia
mengalami surplus perdagangan dengan RRC Namun
selama tahun 2008 2009
Indonesia
Plan of Action PoA Deklarasi Bersama Kemitraan Strategis RI RRC yang berisi berbagai
mengalami defisit
program kegiatan konkret sebagai upaya imple
disinyalir karena banyaknya investasi dan proyek
mentasi butir butir kesepakatan yang tertuang
infrastruktur yang dibangun China di Indonesia
meskipun defisit telah
berkurang pada 2009 dan awa12010 Defisit ini
dalam Deklarasi Bersama tersebut untuk periode 5 tahun ke depan 2010 2015
Pada kesempatan
terpisah juga telah ditandatangani dua dokumen
lainnya yaitu MoU on Grant Assistance in
3 Penandatanganan Plan ofAction Deklarasi Bersama Kemi traan Strategis RI RRC
http
www deplzi go id beijing Pages
Print aspx ListName EmbassiesNews
diakses pada 16 Agustus 2010
IDP
12
CID
id ID
i
9000
1000
0 60
i f 5000 N
a000 3000 1000 i lOW
i
0
1999
1000
1001
1001
NO
1004
1005
1006
1001
NO
NO
Grafik 2 Impor Indonesia dari China menurut Golongan Penggunaan Barang Sumber BPS 2010 Ibid
pada periode 2008 2009 seperti pembangunan Jembatan Suramadu Surabaya Madura
Jika dilihat
impor Indonesia dari China
proyek
sebenarnya yang paling banyak adalah bahan
jalan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap PLTU 10 000 Megawatt yang menyebabkan neraca perdagangan Indonesia atas RRC menj adi
baku penolong intermediate goods dan barang modal capital goods dibanding dengan barang
negatif Di tahun 2010 terjadi kelanjutan tetapi
memang meningkat tetapi peningkatannya tidak
minusnya menjadi berkurang dibandingkan de
sebesar intermediate goods dan capital goods
ngan tahun sebelumnya
Kedua kelompok barang tersebut digunakan oleh
konsumsi
customer goods
Customer goods
Saat ini China memang telah menjadi salah satu mitra dagang terbesar Indonesia China
industri dalam negeri untuk pasar dalam negeri
merupakan negara tujuan ekspor terbesar ke 4
Sementara itu ekspor Indonesia ke China
dan ekspor
bagi Indonesia setelah Uni Eropa UE Jepang
paling banyak adalah produk industri diikuti sek
danAmerika Serikat AS
Total ekspor nonmigas
tor pertambangan dan sektor pertanian meskipun
Indonesia ke China mengalami peningkatan
pertumbuhan ekspor paling besar selama periode
antara tahun 2004 sebesar 6 1
9 1
menj adi sekitar
tahun 2009 Pada periode yang sama
1999 2009 adalah sektor pertambangan Hal ini tentu terkait dengan kebutuhan China akan energi
pangsa ekspor ke Uni Eropa Amerika Serikat
yang semakin besar seiring dengan booming
dan Jepang mulai berkurang Demikian pula dari
perekonomiannya terutama minyak dan adanya
sektor impor China merupakan sumber impor
kerja sama energi antara China dan Indonesia
kedua Indonesia setelah ASEAN Jika pada tahun
dalam bentuk forum energi yang dibentuk sejak tahun 2002 sebagai payung investasi China di Indonesia dalam bidang energi
2004 impor Indonesia dari China hanya sebesar 7 9
maka pada 2009 melonjak ke 19 77
Impor Indonesia dari Amerika Serikat menurun
drastis
dari 19
pada 2004 menjadi 10 31
pada 2009 China nampaknya telah mengambil alih impor Indonesia dari AS tersebut
Pembentukan ACFTA Berawal dari pertemuan ASEAN 3 di Singapura tahun 2000 tercetuslah ide pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN China untuk
El
000
6000
5000
o 4000 f
3000
2000
1000
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Jan 2010
Graft 3 Ekspor Indonesia ke China berdasarkan Sektor Sumber BPS 2010
Disampaikan oleh Thomas Darmawan Round Table Discussion Indonesia di Tengah Pusaran Arus Perdagangan Bebas diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Politik LIPI Jakarta 27 April 2010
pertama kalinya Pada waktu itu pemimpin
pertemuan ASEAN
1 tahun 2001 di mana
negara negara ASEAN merasa khawatir akan
ASEAN menyambut positif tawaran tersebut
dampak masuknya China ke World Trade
Nampaknya tawaran FTA dari China ini semakin
Organization
menegaskan arah dan langkah ASEAN dalam
WTO
Mereka beranggapan
bahwa China akan semakin kompetitif dalam
memperkuat integrasi di kawasan 4
menarik investasi asing dan ASEAN harus bersaing lebih ketat dengan China dalam merebut
ASEAN dan China akan membentuk kawasan
pasar ekspor Oleh karena itu kekhawatiran ini
Pengumuman di tahun 2001 tentang rencana perdagangan bebas dipandang sebagai suatu
dilontarkan kepada Perdana Menteri Zhu Rongji
kemajuan luar biasa dalam hubungan ASEAN
dengan mengusulkan dilakukannya studi bersama
China Tahun 2002 pada ASEAN China Summit
mengenai dampak masuknya China ke WTO
ke 6 di Kamboja para pemimpin ASEAN dan
Ternyata Zhu Rongji tidak hanya menyetujui
perdana menteri China saat itu Zhu Rongji
usul tersebut tetapi juga lebih jauh mengusulkan
menandatangani Framework Agreement on
dilakukannya studi kelayakan tentang kemung
The Comprehensive Economic Cooperation
kinan perdagangan bebas antara ASEAN dan China Pertimbangannya adalah sesudah China menjadi anggota WTO maka pasar China akan
Between The Association of South East Asian Nations and The People s Republic of China yang meresmikan komitmen ASEAN dan China
semakin terbuka Sementara itu ASEAN sedang
untuk memperkuat kerja sama ekonomi sekaligus
dalam proses menuju AFTA tidaklah mustahil
sebagai landasan bagi kerja sama perdagangan
untuk melakukan pengaturan perdagangan kedua
belah pihak Di satu sisi ASEAN bisa menarik
dalam sebuah kawasan perdagangan bebas yang ditargetkan bisa dicapai pada tahun 2010 oleh
keuntungan dari liberalisasi dan pertumbuhan
ASEAN 6 yaitu Brunei Darussalam Filipina
tinggi di China namun di sisi lain China bisa
Indonesia Malaysia Thailand dan Singapura
memperluas hubungannya dengan ASEAN
dan tahun 2015 oleh CLMV yaitu Cambodia
melalui pemanfaatan mekanisme AFTA untuk memperluas pasar dan investasi di masa depan
Zhu Rongji kemudian meresmikan usulan ASEAN China Free Trade Area ACFTA pada
4 Yasmin Sungkar Implikasi Ekonomi
ASEAN China FTA
Komitmen Dan
dalam Rama Shofi Inayati Ed
ASEAN
China FTA Akselerasi Menuju East Asia Community EAC Jakarta LIPI Press 2006
hlm 45
46
5
sebuah organisasi belum pernah sebelumnya
menanggulangi bidang bidang yang sensitif dalam sektor barang jasa dan investasi di
membuat semacam pakta dengan sebuah negara
mana fleksibilitas akan dinegosiasikan dan
di luar ASEAN Sementara bagi China ACFTA
disepakati bersama berdasarkan prinsip tim bal balik dan saling menguntungkan
Laos Myanmar dan Vietnam ASEAN sebagai
Framework Agreement ini adalah perjanjian
perdagangan bebas pertamanya dengan negara
Tujuan dari Persetujuan ACFTA ini Artikel 1 adalah untuk b Memperkuat clan meningkatkan kerja sama ekonomi perdagangan clan investasi di antara para pihak parties
Meliberalisasikan secara progresif dan me
2
ningkatkan perdagangan barang danjasa serta menciptakan suatu rezim investasi yang transparan liberal dan mudah 3
Pembentukan langkah langkah fasilitasi
perdagangan dan investasi yang efektif ti
lain
1
6
Menggali bidang bidang baru dan langkah langkah pengembangan yang tepat untuk
kerja sama ekonomi yang lebih erat di antara para pihak
dak terbatas pada penyederhanaan prosedur kepabeanan dan pengembangan pengaturan pengakuan yang saling menguntungkan
7 Perluasan kerj a sama ekonomi dalam bidang bidang yang mungkin disepakati bersama di antara para pihak yang akan melengkapi pen dalaman hubungan perdagangan dan investasi antara para pihak dan perumusan rencana
rencana aksi clan program program dalam rangka mengimplementasikan kerja sama dari
sektor bidang yang telah disepakati 8 Pembentukan mekanisme yang tepat bagi efektivitas implementasi persetujuan ini
clan
Proses penurunan tarif menurut kesepakatan
4
Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari negara negara anggota ASEAN
yang baru clan menjembatani perbedaan pembangunan di antara para pihak Para pihak sepakat untuk menegosiasikan
secepatnya pendirian ASEAN China FTA dalam 10 tahun dan memperkuat serta meningkatkan
ACFTA ini dibagi dalam tiga tahap yaitu Early Harvest Programme
EHP
jalur normal dan
jalur sensitif Tabel 1
Hingga saat ini kemajuan proses menuju
ACFTA dapat dilihat pada Tabe12 EHP mulai berlaku 1 Januari 2004 Produk
kerja sama ekonomi melalui hal hal sebagai
produk yang tidak masuk dalam skema EHP
berikut Artikel 2 1
harus dimasukkan ke skema jalur normal Tujuan
Penghapusan secara progresif hambatan
1
hambatan tarif dan nontarif dalam semua
2
rangan tarif sebelum ACFTA diimplementasikan
perdagangan barang
secara penuh Salah satu aspek yang menarik
Liberalisasi perdagangan barang dan jasa secara progresif dengan cakupan sektor yang
bersifat one sided
signifikan
3
dari EHP ini adalah untuk memfasilitasi pengu
Pendirian rezim investasi yang terbuka dan berdaya saing yang memfasilitasi clan men dorong investasi dalam perdagangan bebas ASEAN China
dari EHP ini adalah bahwa hampir seluruhnya yaitu China membuat
konsesi langsung EHP mengizinkan produk ASEAN diekspor ke China dengan tarif yang sangat longgar sehingga negara negara ASEAN mendapatkan keuntungan dari FTA bahkan sebe lum FTA tersebut diwujudkan Sebaliknya China mendapatkan pengurangan tarif untuk produk
4
Ketentuan perlakuan khusus clan berbeda
serta fleksibilitas untuk negara negara ang gota ASEAN yang baru 5
Ketentuan fleksibilitas bagi para pihak dalam negosiasi ASEAN China FTA untuk
pertanian tertentu Satu hal yang dikritisi dari EHP ini adalah bahwa ia dinegosiasikan secara
bilateral antara China dengan masing masing negara ASEAN Hal ini dikarenakan ASEAN tidak dapat mencapai konsensus di antara mereka
sendiri Filipina merupakan negara terakhir yang Ibid
http 2010 Ibid
2
memasuki EHP Mei 2005 www aseansec orgll 3196 htm diunduh pada 16 Agustus
Selain itu dengan
memberikan akses kepada anggota ASEAN ke
pasar tertentu yang tidak terbuka bagi anggota
Tabel 1 Tahapan Penghapusan Tarif Bea Masuk
Tahap I Early Harvest Program EHP
Tahap 11
Tahap III Sensitive Highly Sensitive List
Normal Track I dan II
Chapter 1 sampai dengan Chap ter 8 yaitu Binatang hidup
Normal Track I Tarif akan men
20
pada tahun 2018
Sensitive List
Ikan Dairy product Tumbuhan
jadi 0
Sayuran dan Buah buahan
Normal Track II Tarif akan men
Kesepakatan Bilateral pro
jadi 0
pads tahun 2010 pads tahun 2012
a
Tahun 2012
maks
b Pengurangan menjadi 0 5 Dengan 304 Produk
HS 6 digit antara lain Barang Jadi Ku lit Tas Dompet Alas kaki Sepatu Ca
duk spesifik antara lain Kopi
sual Kulit Kacamata Alat Musik Tiup
Minyak Kelapa CPO Coklat Ba
Petik Gesek Mainan
Boneka Alat
rang dari karet dan Perabotan
Olah Raga Alat Tulis Besi dan Baja
Tarif akan menjadi 0
Spare part Alat angkut Glokasida dan
pada
tahun 2006
Alkaloid Nabati Senyawa Organik
Antibiotik Kaca Barang barang Plastik Highly Sensitive List Tahun 2015 tarifnya maksimum 50
Produk HS 6 digit
Dengan 47
antara lain terdiri
atas Produk Pertanian seperti Beras
Gula Jagung dan Kedelai Produk In dustri Tekstil dan Produk Tekstil ITPT Produk Otomotif Produk Ceramic Tableware
Disampaikan oleh Gusmardi Bustami op cit
WTO maka hal ini memberikan keuntungan
Impor atas EHP ACFTA dan Keputusan Menteri
bagi anggota ASEAN sebagai first mover atas
Keuangan No 356 KMK 01 2004 pada 21 Juli
anggota WTO B
2004 mengenai Ketentuan tarif di bawah EHP ACFTA Secara umum sebanyak 530 produk
Implikasi bagi Indonesia Framework Agreement on The Comprehensive Economic Cooperation Between TheAssociation
of South East Asian Nations and The People s Republic of China telah ditandatangani pada 4 November 2002 di Phnom Penh Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi Persetu
juan Kerangka Kerja mengenai Kerja sama Ekonomi Menyeluruh antara ASEAN RRC tersebut dengan Keputusan Presiden Nomor 48
Tabun 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on The Comprehensive Economic
Cooperation between The Association of South East Asian Nations and The People s Republic
Selanjutnya pelaksanaan EHP di Indonesia
diatur dalam dua dokumen resmi yaitu Keputus an Menteri Keuangan No
355 KMK 01 2004
pada 21 Juli 2004 mengenai Ketentuan Tarif s Alyssa Greenwald
The ASEAN China Free Trade Area
EHP Indonesia China
Selain itu juga telah
ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
235 PMK 011 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN China Free Trade
Area yang menetapkan tarif bea masuk atas impor barang dari RRC dan negara negara ASEAN dalam rangka ACFTA un tuk tahun 2009 2012
yang mulai berlaku 1 Januari 2009 Bagi Indonesia sebagai salah satu negara
anggota ASEAN yang menjadi pihak dari perjanjian tersebut tentu harus menaati perjan
jian ACFTA ini Menurut prinsip prinsip yang kedua
pihak harus secara bertahap menurunkan tarif produk yang kompetitif secara global lebih cepat
daripada produk yang sensitif Korisekuensinya Indonesia harus menghapus secara progresif semua hambatan tarif dan nontarif dalam semua
perdagangan barang Jika pada 2004 tarif bea
A Legal Response To China s Economic Rise
http www law dlike ediilshelllcite pl I6 Dzike J Comp Int
dan 47 produk didaftarkan masuk ke dalam
tercantum dalam kerangka perjanjian
of China
ACFTA
dicatatkan masuk ke dalam EHP ASEAN China
271 L
193 diakses pada 25 Agustus 2010
9 Menggugat Perjanjian Kerja sama ASEAN China Justice Update Tabun ke 7
Global
Edisi ke 4 Desember 2009
7
Tabel 2 Kemajuan Proses ACFTA No
Tanggal
Kemajuan
1
Penandatanganan Framework Agreement on Comprehensive
Phnom Penh 5 November 2002
Economic Cooperation Between ASEAN and the People s Repub
lic of China PRC 2
China Thailand menandatangani China Thailand Early Harvest
Juni 2003
Programme Agreement Penandatanganan Protocol to Amend the Framework Agree
3
Bali 6 Oktober 2003
ment on Comprehensive Economic Cooperation Between ASEAN and the PRC sebagai jalan implementasi penuh EHP langkah pertama menuju ACFTA 4
Peluncuran Early Harvest Programme secara lengkap dan men cakup tarif khusus atas lebih dari 500 produk pertanian
1 Januari 2004
5
Singapura masuk dalam China Thailand EHP Ketiganya sepakat
Juni 2004
menghapus tarif buah dan sayur mulai 1 Januari 2005 Penandatanganan Agreement on Dispute Settlement Mecha
6
Vientiane 29 November 2004
nism of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between ASEAN and the PRC 7
Penandatanganan Agreement on Trade in Goods of the Frame
Vientiane 29 November 2004
work Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between ASEAN and the PRC
China dan ASEAN memulai penurunan tarif bagi 7 000 komoditi
8
Juli 2005
perdagangan
9
Penandatanganan Agreement on Trade in Services of the Frame
Cebu Filipina 14 Januari 2007
work Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between ASEAN and the PRC 10
Penandatanganan Agreement on Investment of the Framework
Bangkok 15 Agustus 2009
Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between
ASEAN and the PRC
Disarikan dari Yasmin Sungkar op cit hlm 55 56
masuk ke Indonesia dalam skema ACFTA
memproduksi tekstil dan garmen Sementara itu
masih sebesar 9 9
industri tekstil Indonesia pun belum sepenuhnya
maka pada 2010 ini sudah
turun drastis menjadi 2 9
Tak pelak produk
produk China kini semakin membanjiri pasar
pulih dari krisis ekonomi yang mendera tahun 1997 dan sekarang harus menghadapi gempuran
Indonesia
produk tekstil China Tidak mengherankan jika
Inilah sebenarnya yang diserukan teru
pasar pasar tekstil besar di Indonesia terutama di
tama oleh kalangan Usaha Kecil dan Menengah
Jakarta seperti Pasar Tanah Abang dan Mangga
UKM di Indonesia yang merasakan dampak langsung dari perjanjian ini Beberapa industri yang terkena dampak langsung dari FTA
Dua dipenuhi oleh tekstil dan produk tekstil
buatan China bahkan ada yang dikenal dengan batik China yang harganya juga lebih murah
dengan China ini adalah industri baja tekstil
Di tengah meningkatnya penjualan kain batik di
dan produk tekstil
makanan dan minuman
Indonesia akhir akhir ini ternyata tidak semuanya
peralatan pertanian alas kaki elektronik mesin
merupakan produk dari sentra sentra batik di
dan industri mesin 10 China sangat unggul dalam
Indonesia karena China pun ikut bermain Industri makanan dan minuman pun
Ibid
demikian Data Gabungan Pengusaha Makanan
dan Minuman Seluruh Indonesia
GAPMMI
menunjukkan impor makanan dan minuman
selama tahun 2010 ini terus meningkat Januari
pembiayaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia KLBI
termasuk membuka kran impor beras
2010 mencapai 13 juta US dolar Februari 14 48
seluas luasnya yang tidak lagi dimonopoli Badan Urusan Logistik Bulog dan penerapan tarif
juta US dolar Maret 14 86 juta US dolar April
impor 0
16 84 juta US dolar Mei 17 34 juta US dolar dan
terhadap impor pangan dari luar negeri hingga
Juni mencapai 22 29 juta US dolar 11
saat ini l
Inilah benih ketergantungan Indonesia
Masuknya sektor pertanian sebagai
Dari sudut pandang ekonomi sebenarnya
salah satu fokus dalam FTA dengan China ini
China dan ASEAN lebih sebagai pesaing
tentu akan semakin membuat membanjirnya
kompetitor
saw sama lain daripada bersifat
komplementer saling melengkapi
Padahal
bahan pangan impor dan terpuruknya sektor pertanian Indonesia
salah satu tujuan utama membentuk kawasan
Namun demikian
penurunan tarif se
perdagangan bebas adalah untuk memanfaatkan
bagaimana tercakup dalam ACFTA juga dinik
komplementaritas yang ada Sifat kompetitif
mati Indonesia Hampir seluruh produk perikanan
dalam hubungan ASEAN China ditunjukkan
asal Indonesia yang memasuki pasar China pada
dengan kenyataan bahwa ASEAN dan China
tahun 2010 diturunkan tarif bea masuknya dari tarif normal sekitar 17 5
bukan saling menjadi pasar ekspor utama Indo
menjadi 0
nesia pun demikian China menjadi tujuan ekspor
Nilai ekspor perdagangan produk perikanan
keempat Indonesia setelah UE Jepang dan AS
Indonesia ke China pada tahun 2009 diperkirakan
Kedua pihak baik China maupun Indonesia
sebesar 100 4 juta US dolar dan nilai impor
masih berorientasi secara ekonomi terhadap
sebesar 28 8 juta US dolar 13 Deputi Menteri
negara negara industri barat seperti UE dan AS
Koordinator Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan Edy Putra Irawady juga
termasuk juga Jepang sehingga Indonesia dan China masih dan akan saling berkompetisi untuk ekspor ke negara maju
menyebutkan bahwa ekspor produk makanan In donesia ke China meningkat tajam sejakACFTA
Masalahnya tidak hanya itu saja
fokus
Ekspor produk manggis selama Januari Mei
FTA dengan China pada sektor pertanian
2010 naik 146
juga merupakan sebuah masalah besar Sudah
pada tahun lalu dan menempati posisi per
lebih dari satu dekade sektor pertanian Indonesia
tama dalam impor China pada produk manggis
berada pada kondisi yang tidak menguntungkan
Ekspor bubuk kakao cocoa powder menempati
Lahirnya World Trade Organization
urutan ke 3 pada impor China dengan pening katan sebesar 289 dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu Ekspor produk kacang kacangan kering dan makanan kering naik
sejak 1 Januari 1995
WTO
secara otomatis mem
bawa sektor pertanian masuk ke dalam kerangka perdagangan multilateral lewat Agreement on
Agriculture AoA
Indonesia sebagai salah satu
anggota WTO tentu memiliki kewajiban untuk
meliberalisasi pasarnya secara bertahap Krisis ekonomi 1997 yang menghantam perekonomian
sebesar 5 35 fish
dibanding periode yang sama
dan produk perikanan beku frozen
naik 47 73
dibandingkan periode yang
sama pada tahun lalu Namun di sisi lain masih
banyak produk lokal kita yang belum masuk ke
Indonesia semakin mempercepat proses liberal
China sehingga terlebih dahulu diisi dari negara
isasi tersebut di mana Indonesia yang menjadi pasien International Monetary Fund IMF
ASEAN lainnya seperti Malaysia dan Thailand
dipaksa untuk mengadopsi Structural Adjustment
masih mengambil porsi sedikit 14
Dari 50 produk impor utama China Indonesia
Procedure SAP sebagai resep yang harus diikuti salah satunya adalah dengan liberalisasi perdagangan komoditas pertanian khususnya
pangan Liberalisasi pangan kemudian dimulai tahun 1998 dengan mencabut subsidi pupuk melepas tata niaga pupuk
dan menghapus
12 Sugeng Bahagijo Globalisasi Menghempas Indonesia Ja karta LP3ES 2006
13
hlm 227 228
Bea Masuk Produk Perikanan Indonesia ke China Nol
Persen
http
unaryv aratar anews com bes ita 1265206618 bea
masukprodukperikanan indonesia ke china nol persen diunduh pada 11 Oktober 2010
14 Banyak Celah Produk Indonesia ke Pasar China 11 Produk Impor Mencemaskan
Kompas 24 Agustus 2010
http
www
mediaindonesia com read 2010 07 01 152870 4 2 Banyak
9
Meskipun pelaksanaan ACFTA sebenarnya
daya tahan ekonomi negaranya ketika seluruh
sudah lebih dahulu berjalan dalam bentuk EHP
negara terguncang akibat krisis keuangan global
pelaksanaan normal track sejak 1 Januari 2010
tahun 2008 ia mampu menjaga tingkat pertum
ini menuai reaksi yang cukup keras di Indonesia
buhan ekonominya dan sukses menjalankan
terutama munculnya suara suara yang me
program stimulus ekonomi
nyatakan tidak siap Ketidaksiapan ini alasannya
Direktur Bank Dunia bahkan mengungkapkan
Robert Zoelick
beragam mulai dari kurangnya sosialisasi dari
bahwa krisis global tersebut hanya dapat disele
pemerintah mengenai implementasi ACFTA
saikan oleh G 2 yaitu AS dan China China pada
ketakutan akan tergerus oleh produk produk
tahun 2009 telah mencapai tingkat pertumbuhan
China dan akan menyebabkan hancurnya sek
ekonomi sebesar 8 4
tor UKM serta hilangnya pekerjaan maupun
tahun yang sama hanya sekitar 4 4
performa sektor sektor industri di Indonesia
capita China tahun 2009 telah mencapai US
sementara Indonesia pada GDP per
sendiri yang memang kurang kompetitif Padahal
6 500 sementara Indonesia hanya US
kalau dirunut ACFTA telah ditandatangani pada
Angka kemiskinan di Indonesia pada tahun 2006
4 000
tahun 2001 untuk diimplementasikan tahun 2010
mencapai 17 8
padaASEAN 6 Artinya pemerintah sebenarnya
yang sama hanya sekitar 2 8
punya waktu yang cukup lama untuk me
dari poin ini adalah bahwa China terlebih dahulu
nyosialisasikan ACFTA ini dan mempersiapkan
membangun basis ekonomi nasionalnya sebelum
sektor sektor UKM agar bisa bersaing sambil membenahi infrastruktur yang akan menopang
termasuk ketika ia memutuskan masuk ke WTO
efektifnya sektor perekonomian Indonesia Keti
tahun 2001
sementara China pada tahun
Yang penting
ia membuka pintu seluas luasnya bagi dunia luar
Sementara itu Indonesia dengan
daksiapan ini bahkan memunculkan opini untuk
basis ekonomi yang masih rapuh justru sudah
menunda implementasi ACFTA ini di Indonesia
jauh hari membuka pintu seluas luasnya bagi
meskipun menurut pemerintah hal itu tidak akan
negara asing
dimungkinkan
Kedua kondisi domestik Indonesia sendiri
Menurut Sjamsul Arifin
Direktur In
keterlambatan
yang sebenarnya belum cukup kompetitif untuk bersaing Ini sebenarnya yang menjadi akar
dan kegagalan berbenah bisa melahirkan dua
permasalahan Belum pulihnya beberapa sektor
konsekuensi pahit Pertama Indonesia tetap
industri akibat krisis ekonomi 1997 ditambah
memenuhi komitmen namun berisiko kalah
krisis global tahun 2008 membuat ketika produk
bersaing Kedua Indonesia ingkar janji dan minta penundaan dengan alasan belum siap dan
China masuk beberapa sektor ini menjadi
ternasional Bank Indonesia
Tampaknya Indonesia memainkan skenario
kelimpungan seperti yang dihadapi industri tekstil Belum memadainya infrastruktur yang menopang efektivitas dan efisiensi produksi dan faktor pendukung daya saing lainnya
pertama yaitu tetap memenuhi komitmen dan berisiko kalah bersaing Bukan pesimis namun
perbankan menyebabkan industri domestik tidak
konsekuensinya akan mengakibatkan merosotnya
kredibilitas Indonesia di mata internasional ls
risiko ini bisa terjadi karena beberapa faktor
seperti jalan pelabuhan listrik dan suku bunga
kompetitif Sistem birokrasi yang ada terkadang
Pertama Indonesia versus China sebenarnya
justru mempersulit industri lokal untuk maju
bukanlah lawan yang seimbang China adalah aktor global yang sangat diperhitungkan dewasa
bisa dibuat di dalam negeri tetapi dipersulit per
ini
izinannya Perizinan membutuhkan waktu lama
China merupakan negara dengan produk
misalnya ada produk impor yang semestinya
domestik bruto GDP terbesar ketiga setelah AS
sementara produk impor dibiarkan menyerbu
dan Jepang serta tidak menutup kemungkinan untuk menggeser posisi Jepang menjadi nomor
pasar domestik 16 Menurut Studi Asia Founda
dua setelah AS China juga berhasil menunjukkan
di dunia yaitu 34 sen dolar per kilometer atau di
tion biaya distribusi di Indonesia paling mahal dalam studi itu Rp3 093 00 kilometer Jika jarak
Celah Produk Indonesia ke Pasar China
diunduh pada 11
Jakarta Surabaya 1 000 km maka ongkos truknya
Oktober 2010
SYasmin Sungkar Op Cit hlm 66
10
16 Produk Impor Mencemaskan
Kompas 24 Agustus 2010
Rp3 093 000 00 Di China dan Thailand hanya 22
sen dolar per kilometer sementara di Eropa hanya setengah dari Indonesia
Ekonomi biaya tinggi
DPR
19 Faktanya perjanjian tersebut tidak
pernah diratifikasi oleh DPR dan hanya dibuat
dalam Keputusan Presiden No 4 Tahun 2008
di Indonesia jika tidak dibenahi kekhawatiran
Implementasi ACFTA ini juga tanpa konsultasi
sejumlah pelaku usaha terutama sektor UKM
yang serius dan ekstensif dengan pressure groups
bisa menjadi kenyataan produk lokal akan kalah
domestik 20 Diseminasi skema EHP oleh peme
bersaing dan terancam di negerinya sendiri
rintah Indonesia dan jugaASEAN sendiri sangat
serta menuju kebangkrutan dan menghasilkan
minim sehingga hal ini mempersulit komunitas
pengangguran barn yang lebih masif
bisnis untuk mengeksplorasi mekanisme EHP
Ketiga
pemerintah Indonesia nampak
tersebut
Sosialisasi ini sangat terkait dengan
nya kurang memikirkan efek jangka pendek
bagaimana koordinasi antara pemerintah dengan
Pemerintah hanya memikirkan efek jangka
sektor bisnis swasta Ada suatu asosiasi yang
panjang yang memang kedua pihak akan saling
mengaku bahwa sudah tahu mengenai ACFTA
diuntungkan Studi Danareksa Research Institute
ini sementara ada beberapa asosiasi yang
mengenai ACFTA dan bagaimana dampaknya
mengaku belum mendengar sehingga belum
bagi ekspor Indonesia jika dilihat dari skenario
melakukan persiapan terkait peraturan peraturan
satu yaitu Indonesia ikut di ASEAN Free Trade
yang keluar sehubungan dengan FTA tersebut
Area
Isu
AFTA
dan ACFTA
dan skenario dua
pemain barn
baik di sektor swasta atau
yaitu Indonesia hanya ikut dalam AFTA menun
kalangan UKM maupun pejabat di kementerian
jukkan bahwa kalau Indonesia ikut keduanya
terkait disinyalir sebagai penyebab masalah di
maka akan mendapat keuntungan di China sekitar
sosialisasi ACFTA ini 21 Sementara koordinasi
3 4 miliar US dolar Kalau hanya ikut satu kita
tidak hanya antara pemerintah dan sektor swasta
malah akan rugi sekitar 400 juta US dolar Potensi
tetapi juga antarinstansi pemerintah
kenaikan ekspor Indonesia ke RRC masih jauh
pemerintah pusat dan pemerintah daerah
lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan
koordinasi antara regulasi dan penegakannya
ekspor RRC ke Indonesia Apabila Indonesia
enforcement
antara dan
Perkembangan otonomi daerah
tidak mengikuti FTA dengan RRC pasar Indo
di Indonesia yang memberi peran kepada daerah
nesia justru terancam oleh ekspansi produk dari
dalam pengambilan keputusan dalam beberapa
ASEAN yang mendapatkan keuntungan atas tersedianya bahan baku atau produk antara yang
kasus ternyata kontraproduktif dengan upaya
lebih murah dari RRC Akses Indonesia ke pasar
terjadi
RRC terbatas dan kalah bersaing dengan negara ASEAN lainnya Dilihat pada dampak terhadap
regulasi yang bertujuan untuk melindungi pengusaha lokalnya dengan j alan menetapkan
kesejahteraan juga menunjukkan kalau Indonesia
bea tambahan bagi produk pengusaha di luar
ikut keduanya maka kesejahteraannya jauh
wilayahnya Contohnya di Pacitan ada Peraturan
lebih tinggi daripada hanya mengikuti AFTA
Daerah yang mengatur bahwa UKM dari Madiun
Jadi
dan Magetan tidak boleh menjual makanan ke
Indonesia diperkirakan akan mendapat
mengkoordinasikan regulasi Seringkali yang pemerintah kabupaten menetapkan
kesejahteraan mencapai sekitar 734 juta USD 18
Pacitan untuk melindungi daerah
Namun dengan kondisi domestik yang masih
masuk dari Magetan ke Pacitan diharuskan untuk
rapuh dan tidak ada antisipasi akan efek jangka
membayar 22
pendek hal ini menjadi masalah tersendiri Keempat kurangnya komunikasi konsultasi
dan koordinasi antarpemangku kepentingan Disebut sebut bahwa pemerintahan Mega wati yang notabene menandatangani perjanjian
Kelima kurang tersedianya data yang akurat dari pihak China sehingga pemetaan kebutuhan Alexander C
Chandra
Indonesia di Tengah Kesepakatan
FTAASEAN China Satu Kajian Kritis dalam I Wibowo dan
Syamsul Hadi Ed
Op Cit hlm 233
ini melakukannya tanpa ada konsultasi dan
20Alexander C Chandra
persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat
ment In or Out Indonesia s Dilemma
17 Disampaikan Thomas Darmawan Op Cit Disampaikan oleh Gusmardi Bustami Op Cit
kalaupun
ASEAN China Free Trade Agree
AsiaViews January
February 2010 hlm 19 Disampaikan oleh Thomas Darmawan Op Cit zz Ibid
11
pasar antara China dan Indonesia menjadi sangat
terkait dan tim pelaksananya adalah para pejabat
minim Angka perdagangan China seringkali tak
Eselon I dari kementerian terkait dan pelaku
dapat dijadikan acuan Seringkali ekspor China
usaha Kamar Dagang dan Industri KADIN
ke Asia Tenggara jauh lebih besar dari apa yang
dan Asosiasi Pengusaha Indonesia APINDO
dilaporkan di atas laporan neraca perdagangan zs
serta 3 tim teknis yang fokus kepada tiga strategi
Data pasar China yang ada masih terbilang tidak
menghadapi ACFTA ini yaitu Penguatan Daya
cukup tersebar sehingga pelaku usaha nasional
Saing Global Pengamanan Pasar Domestik dan
masih harus meraba raba kebutuhan dan karak
Penguatan Ekspor ACFTA sendiri sebenarnya
teristik pasar China Hal ini tentu mempersulit
bisa menjadi pendorong bagi UKM untuk lebih berdaya saing jika kehadiran barang impor didukung oleh kebijakan domestik yang tepat
pembuat kebijakan di Indonesia untuk membuat
kebijakan yang tepat
Tentu sangat sulit bagi Indonesia untuk mundur dari kesepakatan ACFTA
Penutup Perjanjian perdagangan bebas dengan China
dalam skema ACFTA memang bukanlah per janjian perdagangan bebas yang pertama bagi Indonesia
Namun
perjanjian perdagangan
bebas dengan China ini dirasa membawa
dampak yang lebih nyata seiring membanjirnya produk produk China di pasar Indonesia Sifat
Penan
datanganan perjanjian tersebut idealnya sejalan dengan strategi pemerintah dalam meningkatkan
perekonomian bangsa
Namun
Indonesia
tampaknya masih menghadapi persoalan me
ngenai ketidakjelasan target pemerintah terkait
perdagangan bebas yang dilakukan Saat ini bukan waktunya lagi untuk membi
kompetitif dibanding komplementer di antara
carakan siap atau tidak kita akan implementasi
keduanya menjadikan industri dalam negeri
ACFTA ini karena mau tidak man ia sudah di
terutama sektor UKM di Indonesia menghadapi
depan mata Yang harus dilakukan adalah
tantangan yang sulit dan nyaris terpuruk Belum
memperbaiki kondisi domestik seraya terus
lagi ditambah kondisi beberapa sektor industri
memperkuat kapasitas domestik kita Permasala
terutama tekstil yang belum pulih benar akibat krisis ekonomi 1997 Kondisi ini belum lagi
han sebenarnya ada pada diri kita sendiri yang belum kompetitif Ibarat berperang kita harus
ditambah dengan ketidaksiapan infrastruktur
tahu lawan kita siapa bagaimana karakternya
Indonesia yang akan menopang efektivitas dan efisiensi produksi seperti jalan pelabuhan
dan apa yang menjadi target kita sehingga kita mempunyai arah yang jelas dan mampu me
dan listrik sistem birokrasi Indonesia yang
maksimalkan hasil Indonesia harus mempunyai
masih berbelit belit dan belum dibenahi hingga
strategi untuk menembus pasar China perbaikan
suku bunga perbankan yang masih tinggi dan
dan penguatan infrastruktur yang menopang
belum mengalir ke sektor manufaktur dengan
industri serta penguatan reformasi birokrasi
kredit masih mengalir ke sektor konsumsi yang berbasis investasi jangka pendek Semua masalah
dan penciptaan regulasi yang benar benar pro terhadap industri domestik sebagai bagian
nampaknya bermuara pada kondisi domestik
dari strategi Indonesia Indonesia harus punya
strategi workplan yang ketat dan hasil yang
Indonesia sendiri yang masih rapuh Pemerintah memang telah melakukan langkah langkah terkait persoalan ini organisasional
Secara
terukur sehingga kita tidak tertelan oleh derasnya
arus produk China
pemerintah menyiapkan tim
peningkatan daya saing yaitu Tim Koordinasi
Daftar Pustaka
Penanganan Hambatan Industri dan Perdagangan
Bahagijo Sugeng 2006 Globalisasi Menghempas
SK Menko Perekonomian No Kep 42 M EKON 12 2009
dengan pengarah Menteri
Koordinator Perekonomian dan para menteri
Indonesia Jakarta LP3ES
Bea Masuk Produk Perikanan Indonesia ke China
Nol Persen
http
wwwantaranews com ber
ita 1265206618 bea masukprodukperikanan 23 Alexander C Chandra
Indonesia di Tengah Kesepakatan
FTAASEAN China Satu Kajian Kritis
Syamsul Hadi Ed
12
Op Cit him 245
dalam I Wibowo dan
indonesia ke china nolPersen diakses pada 11 Oktober 2010
Banyak Celah Produk Indonesia ke Pasar China
http
Www mediaindonesia com read 2OlO 0
7 01 152870 4 2 Banyak Celah Produk Indo
Penandatanganan Plan ofAction Deklarasi Bersama
Kemitraan Strategis RI RRC
nesia ke Pasar China diakses pada 11 Okto
mbassiesNews
ber 2010
pada 16 Agustus 2010
Chandra Alexander C
2010
ASEAN China Free
Trade Agreement In or Out
lemma
AsiaMews January February
Greenwald Alyssa
Area
Indonesia s Di
The ASEAN China Free Trade
ACFTA
A Legal Response To Chi
dalam http wwwlaw duke edu shell cite pl 16 Duke J Comp
na s Economic Rise
Int
2 71 L
193 diakses pada 25 Agus
www dep
IDP 12
CID id ID diakses
Pointers Gusmardi Bustami dalam Round Table Dis cussion
Indonesia di Tengah Pusaran Arus
Perdagangan Bebas
diselenggarakan oleh
Pusat Penelitian Politik LIPI Jakarta 27 April 2010
Pointers Thomas Darmawan Round Table Discus sion
Indonesia di Tengah Pusaran Arus Perda
gangan Bebas
diselenggarakan oleh Pu
sat Penelitian Politik LIPI Jakarta 27 April
tus 2010
http www aseansec org 13196 htm diakses pada 16 Inayati Ratna Shofi ed
2006 ASEAN China FTA
Akselerasi Menuju East Asia Community Jakarta LIPI Press
Menggugat Perjanjian Kerja sama ASEAN China Global Justice Update Tahun ke 7 Edisi ke 4 Desember 2009
2010
Produk Impor Mencemaskan
Agustus 2010
EAQ
http
lu go id be ing Pages Print aspx ListName E
Kompas 24 Agustus
2010
Transkrip Round Table Discussion Indonesia di Tengah Pusaran Arus Perdagangan Bebas dise lenggarakan oleh Pusat Penelitian Politik LIPI Jakarta 27 April 2010
Wibowo I dan Syamsul Hadi Ed
2009 Merangkul
China Hubungan Indonesia China Pasca Soe harto Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama
13
14
PENTINGNYA RATIFIKASI MADRID PROTOCOL DALAM MENGHADAPI PERDAGANGAN BEBAS DI ERA GLOBALISASI 01eh Trias Palupi Kurnianingrum
Abstract
Nowadays Indonesia and other developing countries can not be avoided and have to face the era ofgloba
lization and trade liberalization which include free competition of the economy and the utilization of intellectual property In thefield of the protection of intellectual property rights similarity ofgoods and services traded across borders requires the existence of the concept of equal protection of law standards which underlies the importance
of ratification ofMadrid Protocolfor Indonesia especially forfacing the challenges offree trade area today since the protection of trademarks are needed particularly for maintaining the fair competition and also prevent pla giarism
Pendahuluan
Peranan merek di era globalisasi sangat
lainnya tidak dapat mengelak dan harus mengha
penting guna menjaga persaingan yang fair dan mencegah timbulnya plagiat yang pada
dapi era globalisasi serta liberalisasi perdagangan
akhirnya justru dapat merugikan para pemilik
yang mencakup di antaranya persaingan bebas di bidang ekonomi termasuk di dalamnya per
bahwa proses globalisasi sangat memengaruhi
Saat ini Indonesia dan juga negara berkembang
merek terdaftar yang sah Tidak dapat dipungkiri
saingan sumber daya alam dan pemanfaatan
dunia usaha karena secara tidak langsung selain
kekayaan intelektual Dalam kaitannya tersebut
memacu kreativitas para pelaku usaha juga
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
dapat memunculkan adanya celah persaingan
menjadi bagian yang sangat penting guna mendu kung kemampuan daya saing bagi semua produk industri yang dihasilkan pada era perdagangan dan persaingan bebas tersebut
Dengan adanya General Aggrement on Tariff and Trade GATT yang notabene merupakan kerangka perjanjian perdagangan multinasional
bertujuan untuk menciptakan perdagangan bebas
di dalamnya
Globalisasi telah memberikan
pengaruh besar dalam dunia usaha sehingga
menyebabkan arus keluar masuk barang maupun jasa antarlintas negara dapat dilakukan dengan
mudah Secara tidak langsung globalisasi telah
melenyapkan batas batas negara yang pada akhirnya menimbulkan kesamaan keadaan di
setiap negara Perlindungan hukum atas merek sangat dibutuhkan mengingat merek merupakan
memberi perlakuan yang sama serta menciptakan
pertumbuhan ekonomi yang berasaskan libera lisasi maka perdagangan dunia menjadi suatu
kenyataan yang tidak dapat dihindari Namun dengan makin banyaknya kawasan perdagangan
bebas free trade area secara tidak langsung justru menimbulkan permasalahan tersendiri hal ini dikarenakan banyaknya perjanjian atau
kontrak dagang antara para pihak yang terlibat di dalamnya salah satu yang patut mendapatkan perhatian adalah perlindungan hukum terhadap merek dagang trade mark baik barang maupun jasa
hal penting dalam kegiatan bisnis Perlindungan atas merek dibutuhkan dalam
menghadapi dunia usaha yang semakin kompetitif saat ini Perlindungan hukum terhadap hak milik seseorang yang diberikan oleh negara dirasakan sangat penting dalam konteks negara hukum z4 hal inilah yang kemudian dijadikan dasar bahwa hak kekayaan intelektual HKI juga patut untuk
dilindungi Ini karena kedua bentuk hak milik tersebut pada hakikatnya adalah sama yaitu
Lihat Pasal I ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
15
sama sama menjadi obyek hukum atau sesuatu
dirasakan tidak dapat memberikan perlindungan
yang dapat dimiliki oleh subyek hukum baik
dan juga kepastian hukum terhadap mereka
sendiri maupun bersama sama
Melalui tulisan ini akan dikaji permasalahan
Dalam bidang HKI kesamaan barang dan jasa yang diperdagangkan lintas negara tersebut memerlukan adanya konsep dan standar hukum perlindungan yang sama Hal inilah yang kemudian menjadi hambatan atau kendala bagi Indonesia karena Undang Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek yang ada dirasakan tidak dapat memberikan perlindungan dan
kepastian hukum terhadap para pelaku usaha khususnya bagi mereka yang ingin menj angkau
sejauh mana pengaruh Madrid Protocol terhadap undang undang merek di Indonesia serta ham batan apa saja yang terjadi di dalamnya Masalah ini sangat penting mengingat undang undang merek yang ada belum memiliki peraturan yang komprehensif yang mengatur tentang pendaftaran merek secara internasional Tanpa adanya payung hukum yang j elas para pelaku usaha dalam negeri akan kesulitan mendapatkan kepastian hukum apabila produk mereka diakui oleh pengusaha
pasar internasional sebagai contoh banyaknya
asing Hal inilah yang mendasari pentingnya
eksportir produk kerajinan Bali yang tidak dapat menembus pasar Amerika lantaran produk yang
ratifikasi Madrid Protocol dalam menghadapi
free trade area di era globalisasi saat ini
akan dipamerkan tersebut sudah didaftarkan
HKI nya oleh pihak asing atau produk pertanian
kopi Gayo yang mengalami hambatan untuk masuk ke pasar Belanda dikarenakan produk
Pengaruh Globalisasi terhadap Merek Merek memiliki arti penting dalam dunia usaha karena seringkali konsumen mengaitkan suatu
kopi tersebut ternyata sudah didaftarkan terlebih
dahulu oleh pengusaha Belanda Bahkan produk kopi Gayo sudah dipatenkan sebagai merek
dagang oleh perusahaan multinasional MNC Belanda contoh lain juga terjadi pada produk
kopi Toraja yang ternyata sudah dipatenkan oleh sebuah perusahaan Jepang Melihat situasi di atas pendaftaran merek
internasional sangatlah penting dilakukan mengingat saat ini Indonesia telah memasuki era
pasar bebas Hal inilah yang mendasari pentingnya ratifikasi Madrid Protocol yaitu suatu konvensi
internasional di bidang merek khususnya untuk pendaftaran merek secara internasional dengan
konsep dasar yang ditawarkan adalah satu aplikasi merek akan mendapatkan perlindungan hukum
di banyak negara
Ini dengan kata lain akan
mempermudah pendaftaran merek di sejumlah negara anggota hanya melalui satu aplikasi saja
karena di era globalisasi dewasa ini perlindungan hukum atas merek sangat dibutuhkan dalam
dunia usaha Peranan merek relatif penting guna menciptakan kegiatan usaha yang fair dan mence gah timbulnya plagiat di dalamnya
Namun
seiring dengan keterbukaan era pasar bebas justru menempatkan para pelaku usaha dalam negeri
imej kualitas barang maupun jasa dengan merek tertentu Sebuah merek dapat menjadi kekayaan
yang berharga secara komersial Merck suatu pe rusahaan sering kali lebih bernilai dibandingkan dengan aset riil perusahaan tersebut dikarenakan bagi pebisnis
merek melambangkan citra
kesuksesan usaha yang dibangun dengan kerja keras serta modal yang tidak sedikit Menurut Undang Undang No 15 Tahun 2001 merek adalah tanda yang berupa gambar nama kata huruf huruf angka angka susunan
warna atau kombinasi dari unsur unsur tersebut
yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa 2s Adapun menurut David A Aaker 26 merek adalah
nama atau simbol yang bersifat membedakan baik berupa logo cap atau kemasan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang penjual atau kelompok penjual tertentu Merek
dapat dianggap sebagai ruh bagi suatu produk barang atau jasa karena merek menggambarkan jaminan kepribadian dan reputasi barang serta jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan Jika dilihat dari sudut produsen merek digunakan sebagai jaminan hasil produksinya khususnya
dalam posisi lemah lantaran Undang Undang
2s Lihat Pasal 1 angka 1 Undang Undang No 15 Tahun 2001
No 15 Tahun 2001 tentang Merek yang ada
tentang Merek
26 Pengertian merek lihat http id wikipedia org wiki merek diakses pada 21 Juni 2010
16
mengenai kualitas
selain untuk promosi ba
rang barang dagangannya guna mencari dan
bagi suatu perusahaan untuk memosisikan dan
menciptakan identitas produknya yang unik
meluaskan pasar Sementara jika dilihat dari sisi
dalam benak konsumen Oleh karena itu merek
konsumen merek diperlukan untuk melakukan
perlu dipahami sebagai aset sehingga tidak salah
pilihan pilihan barang yang akan dibeli
apabila kemudian merek menjadi penting untuk
Apabila suatu produk tidak mempunyai
dilindungi
merek tentu saja produk yang bersangkutan
Keberadaan HKI memang tidak dapat
tidak akan dikenal oleh konsumen Oleh karena
terlepas dari kegiatan ekonomi industri
itu suatu produk produk yang baik ataupun
perdagangan Era globalisasi yang ditandai
tidak
Bahkan tidak
dengan perkembangan teknologi informasi
mustahil apabila merek yang telah dikenal luas
dan telekomunikasi telah mendorong efisiensi
tentu memiliki merek
dan
oleh konsumen karena mutu dan harganya akan
dan juga efektivitas bagi para produsen untuk
selalu diikuti ditiru
memasarkan produk produknya ke luar negeri
dibajak
bahkan mungkin
dipalsukan oleh produsen lain yang melakukan
melalui pasar bebas
persaingan usaha tidak sehat 27 Untuk itulah
bahwa arus globalisasi telah menawarkan banyak
perlindungan merek diperlukan mengingat merek
kemudahan untuk melakukan kegiatan transaksi
sebagai sarana identifikasi individual terhadap barang dan jasa yang merupakan pusat jiwa
karena secara tidak langsung globalisasi dan
suatu bisnis
pemasaran suatu produk semakin meluas
Lebih lanjut
liberalisasi perdagangan telah membuat daerah
Muhammad Djumahana
menyatakan bahwa merek mempunyai beberapa
fungsi yakni28 a membedakan barang atau jasa produksi suatu perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan yang sejenis b menghubungkan barang dan jasa yang bersang kutan dengan produsennya
Tidak dapat dipungkiri
Proses globalisasi lahir sejalan dengan
adanya modernisasi yang dikenal di dalam per
adaban barat dan merupakan fenomena baru yang berkaitan dengan pascaindustri
pascamodern
atau disorganisasi kapitalisme Perkembangan dalam teknologi dan pola kegiatan ekonomi telah
memberikan
membuat masyarakat di dunia semakin saling
jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan Hal itu tidak hanya berguna
bersentuhan saling membutuhkan dan saling
c
menentukan nasib satu sama lain
tetapi juga
bagi produsen pemilik merek tersebut tetapi
saling bersaing Hal ini secara dramatis terutama
juga memberikan perlindungan dan jaminan
terlihat dalam kegiatan perdagangan dunia baik
mutu barang kepada konsumen
d
sebagai
sarana promosi dan reklame bagi produsen atau
perdagangan barang barang trade in goods maupun jasa trade in services
pengusaha pengusaha yang memperdagangkan
Dalam tatanan ekonomi global HKI di
barang atau jasa yang bersangkutan serta e merangsang pertumbuhan industri dan perda
pandang sebagai masalah perdagangan yang
gangan yang sehat dan menguntungkan semua
yaitu kekayaan intelektual komersialisasi dan
pihak
perlindungan hukum
Tidak dapat dipungkiri bahwa merek meru
mencangkup interaksi dari tiga aspek utama Perlindungan hukum
pakan hal penting dalam pasar konsumen Merek menjadi penghubung langsung antara konsumen
dibutuhkan oleh HKI sebab saat ini setiap proses komersialisasi dari setiap komoditi perdagangan baik yang bernuansa ekspor maupun untuk pasar
dan perusahaan serta adanya kemungkinan
dalam negeri tidak dapat terlepas dari aspek
bahwa konsumen akan membangun loyalitasnya
perlindungan kekayaan intelektualnya 29
pada merek Dalam dunia usaha dengan tingkat
kompetisi tinggi merek menjadi kunci penting n Insan Budi Maulana Sukses Bisnis Melalui Merek Paten dan
Hak Cipta Bandung Citra Aditya Bakti 1997
Era perdagangan global hanya dapat diper tahankan jika terdapat iklim persaingan usaha
yang sehat Di sinilah kemudian merek memegang peranan yang penting dalam era perdagangan
hlm 60
za Muhammad Djumahana dan R Djubaedillah Hak Milik
29Ahkam Subroto dan Suprapedi Eksplorasi Konsep Kekavaan
Intelektual Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia Band
Intelektual Untuk Penumbuhan Inovasi
ung PT Citra Aditya Bakti 2003
2005
hlm 170 171
Jakarta LIPI Press
hlm 10
17
bebas karena seiring dengan berkembangnya
Madrid Aggrement
perdagangan internasional
Upaya tersebut kemudian dilanjutkan pada tahun
kebutuhan untuk
melindungi merek secara internasionalpun
1891 melalui Madrid Aggrement yaitu suatu
juga semakin kuat
bentuk kesepakatan antarlima negara Perancis
Tidak dapat dipungkiri
bahwa nilai komersial suatu merek menjadi semakin tinggi
Swiss Tunisia Spanyol dan Belgia yang
terutama apabila menyangkut
ditandatangani dengan ide untuk membangun
merek terkenal di mancanegara Hal inilah yang pada akhirnya mendorong beberapa negara
nantinya dapat memberikan perlindungan
suatu sistem pendaftaran internasional yang
kemudian menyusun suatu sistem perlindungan
merek di antara negara anggota tersebut Madrid
merek secara internasional sebab berkembangnya
Aggrement memberikan keleluasaan bagi negara
perdagangan internasional secara bebas sangat
anggota untuk tetap memiliki kedaulatan dalam
berpengaruh pada penggunaan atau pemanfaatan
melaksanakan undang undang merek nasional
HKI Penggunaan HKI yang melintasi batas
mereka Lebih lanjut MadridAggrementmemuat
negara negara mulai terjadi menjelang akhir
pengaturan yang seragam tentang tata cara
abad ke 19 sehingga secara tidak langsung hal
permohonan pendaftaran merek dan juga perlind
ini mengakibatkan perlunya perlindungan hukum
terhadap HKI khususnya merek yang terjadi tidak
ungan terhadap pendaftaran merek internasional di semua negara anggota yang ikut meratifikasi
hanya secara bilateral namun juga secara multi
persetujuan madrid tersebut Selain itu Madrid
lateral bahkan global Perlindungan merek secara
Aggrement mengatur mengenai bahasa resmi
internasional diawali dengan adanya konvensi
yang dipergunakan jangka waktu perlindungan
Paris yang ditandatangani oleh beberapa negara pada tahun 1883 yang kemudian menjadi tonggak bersej arah bagi upaya perlindungan merek secara
pendaftaran merek maupun kemungkinan
internasional 10
internasional
serta perpanjangannya perubahan terhadap untuk upaya pembatalan pendaftaran
merek
Konvensi Paris 1883 adalah salah satu
Pendaftaran merek merupakan hal terpenting
bentuk dari perjanjian internasional mengenai
dalam upaya untuk memberikan perlindungan
kekayaan intelektual yang ditandatangani pada
atas merek
tanggal 20 maret 1883 31 Pada dasarnya konvensi
terutama bagi merek terkenal
Menurut Madrid Aggrement setiap pihak di
Paris 1883 ini menegakkan hak prioritas yang
negara anggota yang telah memiliki pendaftaran
menjamin pemohon hak kekayaan intelektual
merek di negara asalnya dapat mengajukan
dari negara peserta untuk menggunakan tanggal
permohonan pendaftaran merek internasional
pengajuan permohonan pertama
kepada Biro Internasional dalam hal ini adalah
di salah satu
negara peserta sebagai tanggal efektif pengajuan
WIPO melalui kantor merek di negara asalnya
permohonan di negara lain yang juga menjadi
Pendaftaran merek di negara asalnya berfungsi
peserta
asalkan pemohon mengajukan permo
sebagai basic registration untuk pengajuan per
honan dalam waktu 6 bulan untuk desain industri
mohonan pendaftaran merek internasional
dan merek dagang atau 12 bulan untuk paten
Permohonan tersebut harus didaftarkan dengan
dan model utilitas
bahasa Perancis dan ditujukan kepada anggota
dari tanggal pertama kali
mengajukan permohonan Administrasi Konvensi
negara yang meratifikasi Madrid Aggrement
Paris 1883 dilaksanakan oleh satu manajemen
sesuai dengan keinginan pemohon agar mereknya
dalam gedung yang sama yaitu The United
mendapatkan perlindungan di negara yang
Nations International Bureau For The Protection
dituju
ofIntellectual Property Rights
Namun keharusan untuk menggunakan bahasa Prancis tersebut seringkali diakui
so Budi Agus Riswandi
Ratifikasi Protokol oleh Indonesia
sebagai suatu kendala bagi anggota Madrid
Keuntungan Apakah Yang Dapat Diraih artikel pada Jurnal
Aggrement yang notabene bahasa sehari hari
Hukum Bisnis Vol 28 No 2 2009 hlm 20
mereka bukanlah bahasa Prancis terlebih lagi
31 Abdulkadir Muhammad
terkait dengan urusan surat menyurat dan juga
Kajian Hukum Ekonomi Hak
Kekayaan Intelektual Bandung PT CitraAditya Bakti 2001 hlm 29
komunikasi antara anggota dengan WIPO yang
harus diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis
Madrid Aggrement kurang diminati oleh
Berdasarkan Madrid Aggrement
banyak negara
eksistensi
pendaftaran merek internasional tersebut tergan
3
Ketentuan terkait biaya basic fee dan juga
tung pada basic registration yang ada di negara
complementary fee yang besarnya sudah
asalnya dengan jangka waktu selama lima tahun
ditentukan
pertama artinya apabila dalam jangka waktu
4
tersebut basic registration yang ada di negara asalnya dibatalkan atau dihapuskan maka semua
pendaftaran merek internasional yang didasarkan pada basic registration secara otomatis akan ikut batal
Adanya kewajiban untuk menggunakan Ba hasa Prancis
5
Adanya sistem central attack yang dirasakan sangat merugikan
Setelah Madrid Aggrement kemudian
dilanjutkan oleh WIPO dengan membentuk
Namun apabila jangka waktu lima tahun pertama keberadaan pendaftaran merek interna sional tersebut telah terlewati maka pendaftaran
Vienna Trademark Registration Treaty VTRT pada 1973 dan diperluas dengan Madrid Protocol pada 1989 32
merek internasional menjadi independen dalam
arti tidak tergantung lagi pada eksistensi basic registration Selain itu yang patut dicermati dari
Madrid Protocol
Madrid Aggrement adalah pemilik merek dapat
Madrid Protocol adalah bagian dari Madrid
mengalihkan hak atas mereknya melakukan
Aggrement tentang pendaftaran merek secara internasional yang diadministrasi oleh World Intelectual Property Organization WIPO
perubahan nama atau alamat atas pendaftaran
mereknya
memperpanjang pendaftaran me
reknya dalam satu permohonan melalui WIPO
Upaya ini dilakukan oleh masyarakat merek
untuk semua pendaftaran merek internasional di
Eropa European Community Trademark yang
beberapa negara Sayangnya MadridAggrement
mengusulkan untuk lebih mengembangkan
tidak diikuti oleh negara besar lainnya seperti
Madrid Aggrement supaya dapat diikuti oleh
Amerika Jepang Australia dan Inggris Hal ini dikarenakan adanya kelemahan yang timbul dari
negara negara yang belum menjadi anggota
Madrid Aggrement itu sendiri antara lain
membuat usulan draf protokol sebagai bentuk
1
pepgembangan dari MadridAggrement yang se cara tidak langsung melahirkan MadridProtocol
Persyaratan mengenai ketentuan basic regis tration
Permohonan pendaftaran merek internasional
Oleh karena itu
kemudian WIPO
pada 27 Juni 1989 di kota Madrid Spanyol
dahulu mempunyai pendaftaran merek yang
Sebenarnya konsep yang ditawarkan oleh Madrid Protocol sama dengan yang ditawarkan
sama di negara asalnya Pendaftaran merek
oleh MadridAggrement terkait pendaftaran merek
melalui Madrid Aggrement harus terlebih
2
tersebut
di negara asal tersebut berfungsi sebagai ba
internasional namun dengan pengembangan yang
sic registration Adapun uraian jenis barang dan atau jasa yang ada pada permohonan
bertujuan untuk menarik minat negara negara
pendaftaran merek internasional tersebut ti
pembentukan Madrid Protocol adalah untuk
dak boleh lebih luas dari uraian jenis barang dan atau jasa yang ada pada pendaftaran merek di negaranya yang digunakan sebagai
menyempurnakan Madrid Aggrement Konsep
yang belum meratifikasi karena tujuan utama
dasar Madrid Protocol adalah satu aplikasi merek untuk mendapatkan perlindungan hukum
basic registration
di banyak negara sehingga secara tidak langsung
Jangka waktu 12 bulan untuk melakukan
Madrid Protocol benar benar menawarkan
pemeriksaan substantif
sebuah keniscayaan bagi pemilik merek untuk
Dalam Madrid Aggrement proses pemerik
memperoleh perlindungan merek dagangnya di
saan hanya diberikan batasan waktu 12 bulan
beberapa negara sekaligus melalui pendaftaran
dan tidak dapat diperpanjang lagi Dengan
permohonan langsung di kantor pendaftaran
batasan waktu tersebut oleh sebagian besar
negara dipandang terlalu singkat sehingga dirasakan menyulitkan Oleh sebab itulah
Ibid
11
merek dagang di negaranya atau pada tingkat
tas barang dalam kegiatan usaha Seiring dengan
regional
majunya perdagangan dunia perlindungan atas
Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi
secara tidak langsung telah memainkan peranan penting dalam kehidupan kita dengan menawar
merek dirasakan penting terlebih lagi dengan banyaknya para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau kontrak dagang
kan berbagai macam kemudahan untuk dapat
Di dalam bidang hukum merek berbagai
berinteraksi dengan dunia tanpa sekat sehingga
ketentuan hukum internasional telah dibentuk
melenyapkan batas batas negara yang pada
oleh masyarakat internasional dengan tujuan un
akhirnya akan menimbulkan kesamaan keadaan
tuk memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif namun dengan cara yang lebih sederhana seperti yang ditawarkan oleh Madrid Protocol
di setiap negara Pada hakikatnya globalisasi merupakan ciri dari masyarakat modern yang didukung oleh maju pesatnya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
Madrid Protocol merupakan suatu perangkat
hukum internasional dalam bidang merek yang
menyebar ke seluruh penjuru dunia Namun
memberikan kemudahan bagi pemilik merek
terkadang kehadiran globalisasi seringkali
dalam upaya pendaftaran mereknya secara inter
tidak diperhitungkan dengan seksama Hal ini
nasional untuk mendapatkan perlindungan secara
karena kedatangan globalisasi yang disambut
internasional pula Lebih lanjut pendaftaran me
dengan baik namun tidak serta merta mengikuti
rek dengan cara ini dirasakan dapat memangkas
aturan main prinsip dan sistem dari globalisasi itu sendiri yang pada akhirnya menyebabkan
biaya mahal Selain itu prosedur yang dilakukan
ketimpangan atau problematika tersendiri se hingga terjadi segala bentuk upaya penjiplakan
cukup mengajukan aplikasi dan menunjuk negara mana saja yang merupakan anggota Madrid
pembajakan dan sejenisnya
Protocol di kantor merek setempat
Secara tidak langsung baik barang maupun jasa yang merupakan produk intelektual manusia
mudah pendaftaran merek di sejumlah negara
telah memainkan peran yang sangat menentukan
anggota karena hanya melalui satu aplikasi
dalam perdagangan internasional dewasa ini dan
satu bahasa satu pemeriksaari formal dan juga
akan terus meningkat pada masa mendatang
Seiring dengan itu nilai ekonomi yang terdapat
satu kali pengumuman yang pastinya akan menghemat biaya pendaftaran merek Sej auh ini
pada karya karya intelektual manusia khususnya
Madrid Protocol telah diterapkan di negara maju
tidak lagi merepotkan karena pengusaha hanya
Proses tersebut dirasakan dapat memper
dalam bidang HKI telah menjadi faktor penentu
seperti Jerman Swiss dan Jepang 34 Sementara
dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi
itu negara ASEAN yang telah memulai sistem ini
lokal nasional dan juga global Oleh karenanya
seperti Singapura dan Vietnam dapat dijadikan
hal ini telah menimbulkan kebutuhan yang sama
acuan untuk pendaftaran e register bagi negara
pada tataran masyarakat internasional untuk
memberikan perlindungan hukum yang sama di setiap negara dengan mengacu pada ketentuan
ASEAN yang pada dasarnya sudah mengetahui konsep Madrid Protocol Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa eksistensi Madrid
TRIPS Aggrement
Protocol mulai mendapatkan pengakuan dari
Peranan merek dalam dunia usaha relatif
negara negara di dunia Pendaftaran Madrid Protocol menjadi
penting terlebih lagi di keterbukaan era glo balisasi dengan persaingan usaha di dalamnya
lebih efisien untuk membantu para pelaku usaha
semakin kompetitif Sebenarnya merek sudah
dalam negeri mendaftarkan merek mereka
dipergunakan sejak lama untuk menandai produk
secara internasional dengan biaya yang murah
dengan tujuan menunjukkan asal usul suatu ba
dan lebih terjangkau sehingga Madrid Protocol
rang Merek digunakan untuk mencegah adanya
dirasakan sangat penting untuk diratifikasi oleh
peniruan plagiat serta untuk membedakan kuali
Indonesia Bila dilihat dari sisi pengusaha jelas
33 Syafrinaldi
Urgensi dan Permasalahan Harmonisasi Un
The Madrid Protocol http
laizgkahkecilkaki blogspot
dang Undang Merek Terhadap Protokol Madrid artikel pada
com 2010 02 madridprotocol html diakses pada 10 Juli
Jurnal Hukum Bisnis Vol 28 No 2 2009 hlm 5
2010
20
Madrid Protocol akan menguntungkan mereka
maka tidak ada perlindungan hukum hal inilah
karena memberikan kemudahan bagi mereka
yang kemudian disebut sebagai sistem konstitutif
untuk pendaftaran merek secara internasional
Sebenarnya sistem konstitutif diberlakukan untuk
Sementara dari sisi pemilik merek konvensi
mengantisipasi sistem sebelumnya
tersebut secara tidak langsung dapat memberikan
ini adalah sistem deklaratif yang timbul dari peraturan terdahulu yakni Undang Undang No 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan
perlindungan hukum
Selain itu jika dipandang dari sudut pe merintah bergabung dalam Madrid Protocol
Merek Perniagaan
dalam hal
Menurut Iman Sjahputra
mengingat dapat
sistem deklaratif adalah suatu sistem di mana
memasukkan devisa kas negara dan dari segi
hak atas suatu merek timbul karena pemakaian
peningkatan aplikasi merek asing akan memacu
pertama oleh pihak pemilik merek
pertumbuhan aplikasi merek dari dalam negeri
tidak didaftarkan oleh pemilik merek ss
bersifat menguntungkan
walaupun
sekaligus sebagai suatu tindakan preventif untuk
Sistem ini mempunyai kelemahan karena
melindungi HKI terhadap usaha pembajakan
tidak diketahui kapan suatu merek akan dipakai
oleh seseorang Apabila terjadi sengketa an
ataupun pemalsuan
tara dua pihak di mana satu pihak mengklaim Keuntungan dan Kerugian Meratifikasi
bahwa beliau adalah pemakai pertama dari merek
Madrid Protocol
tersebut sementara pihak lain juga mengklaim
Sebenarnya Madrid Protocol bukanlah me
rupakan hal yang baru bagi negara negara di dunia terutama bagi negara yang mengandalkan perdagangan mereka dalam perdagangan global
Konsep dasar yang ditawarkan oleh Madrid Protocol adalah satu aplikasi merek untuk
mendapatkan perlindungan hukum di banyak
negara Sekadar ilustrasi seorang pemilik merek dagang di Indonesia apabila ingin mendaftarkan mereknya di banyak negara maka cukup men gajukan permohonan ke Direktorat Merek Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum
dan HAM tidak perlu datang ke masing masing negara yang dituju Namun apabila Indonesia tidak meratifikasi Madrid Protocol maka pemilik merek dari dalam negeri mau tidak mau harus
mendaftarkan mereknya di setiap negara Hal inilah yang dirasakan sangat sulit bagi sebagian besar kalangan terutama pemilik merek karena cara ini tentunya akan merepotkan tidak efisien
serta dapat menimbulkan biaya cukup mahal Berdasarkan pertimbangan tersebut
Indonesia kemudian berencana untuk ikut meratifikasi perjanjian Madrid Protocol
Hal
ini dilakukan semata mata untuk melindungi
kepentingan para pelaku usaha nasional men
hal yang sama maka untuk membuJctikan siapa yang merupakan pemakai pertama dari merek tersebut merupakan hal yang tidak mudah Sebenarnya di dalam sistem deklaratif seperti
yang dianut oleh Undang Undang No 21 Tahun 1961
pendaftaran merek tersebut bulcan untuk
mendapatkan hak atas merek
Lebih lanjut
sistem ini lebih menitikberatkan terbitnya hak atas merek kepada siapa pemakai pertama merek Karena itulah pendaftaran dirasakan menjadi
tidak mutlak untuk dilakukan oleh pemilik merek Pendaftaran hanya semata mata dilakukan untuk kepentingan pembuktian jika di kemudian hari
terjadi sengketa merek Namun karena dipandang tidak sesuai lagi sistem deklaratif tersebut diubah menjadi sistem konstitutif yaitu suatu sistem di
mana hak atas suatu merek tercipta karena adanya
pendaftaran dari yang bersangkutan
Sistem konstitutif dianggap dapat menjamin kepastian hukum yang disertai pula dengan ketentuan ketentuan yang menjamin segi keadilan Jaminan terhadap aspek keadilan antara lain pembentukan cabang cabang kantor merek di daerah pembentukan Komisi Banding Merek dan selain memberikan kemungkinan
untuk mengajukan gugatan yang tidak terbatas
gingat hanya dengan pendaftaran merek maka 35 Syekhu
merek tersebut akan mendapatkan perlindungan
hukum
Hampir semua negara menerapkan
sistem perlindungan merek yang didasari dengan pendaftaran karena tanpa adanya pendaftaran
Tinjauan Hukum terhadap Penerapan Un dang undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek atas Pemalsuan Merek Terkenal http jat ingskripsi wor dpress corn 2009 09 25 tinjauan htckttm tet hadap penerapan undang undang nomor l5 tahtm 2001 tentang tnerek ataspemalsttan merek terkenal 2
diakses 16Agustus 2010
21
pada Pengadilan
Jakarta Pusat
tetapi juga
Aggrement yang harus menggunakan ba
melalui Pengadilan Negeri lainnya yang telah
hasa Perancis jadi dapat dikatakan bahwa
ditetapkan serta tetap dimungkinkannya gugatan
pemohon tidak perlu untuk menggunakan
melalui PTUN bahkan dalam masa pengumuman
bahasa resmi negara yang dituju tetapi cukup menggunakan bahasa yang telah dipilih Oleh
permintaan pendaftaran merek dimungkinkan
karena itu ratifikasi Madrid Protocol dira
pemilik merek tidak terdaftar yang telah meng gunakannya
sakan jelas menguntungkan pengusaha lokal
sebagai pemakai pertama untuk
mengingat kendala yang selama ini terjadi
mengajukan keberatan
dalam menembus pangsa pasar internasional
Sejauh ini masih terdapat sikap pro dan kontra yang ditimbulkan terhadap rencana
adalah masalah bahasa sehingga secara tidak
langsung hal ini akan memudahkan mereka
pemerintah untuk meratifikasi Madrid Protocol
Oleh karena itu
penulis bermaksud untuk
mencoba membandingkan keuntungan serta
nantinya
2
Jika dilihat dari segi kepentingan Ditjen HKI terkait dengan hal batas waktu pemeriksaan
kerugian bagi Indonesia apabila ikut meratifikasi
substantif maka dimungkinkan batas waktu
Madrid Protocol hal ini sangat penting untuk
18 bulan untuk menyelesaikan pemeriksaan
dijadikan perbandingan Adapun keuntungan
substantif terhadap permohonan pendaftaran
yang akan diperoleh oleh Indonesia adalah
merek melalui Madrid Protokol Batas waktu
sebagai berikut
18 bulan tersebut dan bahkan masih dapat
1
Jika dilihat dari segi kepentingan pengusaha
memberikan kernudahan bagi mereka untuk
diperpanjang apabila terdapat oposisi mem buat Ditjen HKI mempunyai waktu yang cukup longgar untuk menyelesaikannya
mendaftarkan merek secara internasional di
dengan catatan apabila dalam jangka waktu
beberapa negara anggota Madrid Protocol
yang telah ditentukan tersebut negara ang
yakni cukup dengan satu permohonan yang
gota tidak dapat menyelesaikan pemeriksaan
dapat dilakukan melalui Ditjen Hak Kekayaan
substantif keputusan untuk didaftar ataupun
Intelektual Tidak dapat dipungkiri bahwa
ditolak
menembus pangsa pasar internasional meru
cara internasional dianggap dapat didaftarkan
lokal ratifikasi Madrid Protocol jelas akan
pakan impian setiap pelaku usaha yang ingin memasarkan produk mereka Oleh karena itu
granted
3
Jika dilihat dari segi kepentingan negara
mekanisme seperti ini hendaknya dianggap
jelas sangat menguntungkan bila Pernerin
sebagai suatu kesempatan mengingat aspek
tah Indonesia meratifikasi Madrid Protocol
mudah dan murahnya sehingga pemohon
sebab secara tidak langsung akan memberi
tidak perlu harus datang ke setiap negara
kan masukan devisa kas melalui penerimaan
di mana pendaftaran merek akan diajukan
negara bukan pajak mengingat nantinya
Kecuali itu keuntungan lain yang akan di
sinkronisasi hukum nasional dalam bidang
peroleh ialah adanya jaminan dan kepastian
merek dengan ketentuan internasional seperti
hukum internasional terutama di bidang
Madrid Protocol akan dapat menjadi salah
HKI mengingat ratifikasi merupakan suatu
perbuatan hukum yang menyatakan keteri katan negara dengan perjanjian internasional melalui produk legislasi nasional
satu daya penarik dalam bidang ekonomi untuk menarik investasi asing ke Indonesia Selain itu di dalam Madrid Protocol setiap negara anggota dapat menentukan besarnya
Madrid Protocol juga memberikan pilihan
biaya permohonan
penggunaan bahasa dalam melakukan per
catatan bahwa besarnya individual fee tidak
mohonan pendaftaran merek internasional
boleh melebihi besarnya biaya permohonan
baik Inggris
22
permohonan pendaftaran merek se
Perancis maupun Spanyol
individual fee
dengan
pendaftaran merek yang berlaku di negaranya
Jika pemohon memilih untuk menggunakan
Namun
bahasa Inggris maka segala komunikasi dan
nentukan besarnya individual fee maka bagi
apabila negara anggota tidak me
surat menyurat antara Ditjen HKI dengan
negara tersebut akan diberlakukan ketentuan
WIPO akan dilakukan dengan bahasa Inggris
complimentary fee yang telah ditentukan be
Hal ini berbanding terbalik dalam Madrid
sarnya oleh WIPO Hal ini dimaksudkan agar
tidak merugikan bagi negara negara yang bi
Revisi UU No 15 Tahun 2001 tentang
aya permohonan pendaftaran mereknya lebih
Merek
besar jika dibandingkan dengan besarnya
tidak langsung semua pendaftaran HKI yang
Sebenarnya undang undang merek di Indonesia sudah pernah mengalami bongkar pasang dan hal ini bukanlah merupakan hal yang tabu Undang undang merek pertama Indonesia lahir pada tahun 1961 yaitu UU No 21 Tahun 1961 tentang Merek Dagang dan Merek Perniagaan yang
notabene dapat dilakukan melalui konsultan HKI
diundangkan pada tanggal 11 Oktober 1961 dan
akan menjadi dikesampingkan Melalui Madrid
mulai berlaku tanggal 11 November 1961 Pada
Protocol
semua pendaftaran akan dilakukan
tahun 1992 telah terjadi pembaharuan hukum
langsung ke kantor merek melalui 113 Konsultan
merek di Indonesia dan untuk mengantisipasi
HKI dirasakan akan kehilangan pendapatan
arus globalisasi maka lahir UU No
complimentary fee
Pada dasarnya kerugian yang terjadi apabila Indonesia meratifikasi Madrid Protocol ini lebih
tertuju pada konsultan HKI mengingat secara
melalui pendaftaran secara signifikan
meng
ingat permohonan merek dari luar negeri dapat
memanfaatkan Madrid Protocol ini melalui
19 Tahun
1992 tentang Merek yang mencabut dan meng gantikan UU No 21 Tabun 1961
Pada tahun
1997 terjadi penyempurnaan terhadap UU No 19
negaranya tanpa harus menggunakan konsultan
Tahun 1992 yaitu dengan UU No 14 Tahun 1997
HKI di Indonesia Yang selama ini berlangsung pemilik merek asing yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar negari dalam
yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia
mengajukan
permintaan
pendaftaran
merek
diwajibkan melalui kuasanya di Indonesia dan diwajibkan pula berdomisili di tempat mereknya
didaftarkan dengan cara memberikan kuasa kepada konsultan merek di negara tempat merek
asing itu akan didaftarkan dalam hal ini konsultan HKI di Indonesia 36
Namun jika dicermati lebih jauh sesung guhnya hal ini tidak berdampak besar bagi
pada 7 Mei 1997
Langkah penyempurnaan dilakukan terutama guna menyesuaikan dengan ketentuan ketentuan
dalam Agreement on Trade Related Aspects
of Intellectual Property Rights TRIPs yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan
Organisasi Perdagangan Dunia
Establishing World Trade Organization yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia dengan UU No
7 Tahun 1994
tahun 2001
celah
Tahun 2001
merek internasional akan ditolak maka secara
tidak langsung peranan konsultan HKI akan tetap dibutuhkan sehingga mereka tidak serta merta akan kehilangan klien dari luar negeri
Oleh sebab itu
dapat dikatakan sebenarnya
Madrid Protocol memberikan banyak manfaat
khususnya bagi pengusaha Indonesia dalam menghadapi free trade area di era globalisasi saat ini sehingga jika Pemerintah Indonesia berencana untuk meratifikasinya maka pemerintah perlu
mendapatkan dukungan para pihak terkait Di
luar itu sebaiknya pemerintah juga perlu segera
merevisi Undang Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek untuk disesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman khususnya terkait dengan pendaftaran merek internasional
Perubahan terakhir
mengenai undang undang merek terjadi pada
para konsultan HKI mengingat masih terdapat yakni bila permohonan pendaftaran
Agreement
yaitu dengan lahirnya UU No
15
Namun setiap kali dilakukan revisi setiap kali pula bertambah kekurangan kekurangan
yang dahulu tidak terpikirkan sebelumnya Dalam banyak hal revisi hanya sebatas klarifikasi
yang sejauh ini justru bersifat kurang jelas dan secara tidak langsung dapat melahirkan multiin terpretasi di dalamnya Selain itu yang patut untuk diperhatikan adalah tingkat kesiapan aparat
penegak hukum Faktor ini dinilai penting karena melibatkan banyak pihak
baik polisi jaksa
hakim bahkan para pengacara Seperti yang sudah sering kali dikeluhkan sebagian dari para aktor penegakan hukum tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu
mengimplementasikan
undang undang merek secara optimal hal ini semakin diperparah dengan masuknya Indonesia
dalam free trade area di era globalisasi
36 Lihat Pasal 10 ayat 1 dan 2 Undang Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek
23
Sebenarnya masuknya Indonesia dalam free
juga segera mengalahkan Jepang yang menjadi
trade area lebih merupakan rencana peleburan
negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua
ekonomi Indonesia ke dalam panel pasar bebas
di dunia Keunikan yang dimiliki oleh negara
dengan harapan supaya dapat bersaing dengan
China adalah tidak hanya mengekspor benda
negara maju lainnya Diakui bahwa pada dasarnya
benda dengan wujud besar seperti mesin tetapi
free trade sangat perlu bagi peningkatan ke
sejahteraan umat manusia tetapi terkadang dapat
juga barang kecil lainnya seperti jarum kancing baju bahkan makanan dan minuman kaleng
menimbulkan hal negatif karena semua negara
Sebenarnya di era globalisasi saat ini tidak
akan menj adi merasa terancam perekonomiannya
menutup kemungkinan segala informasi dan
atas serbuan masuknya barang barang maupun jasa dari negara lain Hal inilah yang saat ini sedang dirasakan oleh kalangan pengusaha lokal
juga teknologi telah menyebabkan kejadian atau
Indonesia akibat meratifikasi perjanjian China
dunia lainnya Hal ini dapat membawa implikasi
ASEAN Free Trade Aggrement
CAFTA
atau
perjanjian perdagangan bebas China Asean
penemuan di suatu belahan dunia akan dengan mudah diketahui dan segera tersebar ke belahan
segala bentuk upaya penjiplakan pembajakan dan sejenisnya seperti kasus produk kopi Gayo
justru terlihat di mana pemerintah maupun
yang ternyata sudah dipatenkan sebagai merek dagang oleh perusahaan multinasional MNC Belanda ataupun produk kopi Toraja yang
kalangan pengusaha tidak serta merta mengikuti
juga sudah dipatenkan oleh sebuah perusahaan
aturan main prinsip dan sistem dari globalisasi itu sendiri sehingga yang terjadi adalah pro blematika yang harus ditanggung oleh masyara
Jepang
Terkadang globalisasi dianggap sebagai angin segar
namun sayangnya ketidaksiapan
Hal seperti inilah yang dirasakan merugikan pengusaha lokal Oleh karena itu Pemerintah
kat Indonesia Dapat dikatakan bahwa kurangnya
Indonesia perlu melindungi serta memberikan
persiapan telah menyeret Indonesia ke dalam
kepastian hukum kepada pemilik merek
situasi yang justru dapat menjerumuskannya
Pemerintah harus memandang Madrid Protocol sebagai upaya law as a tool of economic deve
Seperti pada saat meratifikasi perjanjian CAFTA
yang pada akhirnya menyebabkan banyak produk China masuk sehingga secara tidak langsung
bidang merek dengan ketentuan internasional
telah menempatkan sektor pasar domestik kalah
seperti MadridProtocol akan dapat menjadi salah
bersaing Sebenarnya jauh sebelum Pemerintah yang sudah diketahui bahwa produk buatan negara China memang sudah lama masuk ke
satu daya penarik dalam bidang ekonomi untuk menarik masuknya investasi asing ke Indonesia Reformasi hukum dalam bidang HKI sebenarnya memang telah dilakukan namun masih terkesan
Indonesia sehingga tidak sulit untuk menemukan
setengah hati Oleh karena itu sudah saatnya
berbagai macam produk buatan China seperti
undang undang merek yang ada direvisi untuk
mainan anak anak baju ataupun alat elektronik
disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan
lainnya
zaman
Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut seperti
Tidak dapat dipungkiri bahwa negara China
lopment
Sinkronisasi hukum nasional dalam
terutama di era perdagangan bebas
sekarang ini
dewasa ini telah menjadi sebuah poros sentral
Undang Undang No 15 Tahun 2001 tentang
di kawasan negara Asia khususnya Asia Timur
Merek dirasakan belum cukup untuk memberikan
Secara tidak langsung kondisi perekonomian Amerika dan Jepang yang sekarang sedang terpuruk justru semakin membuka peluang
perlindungan hukum terkait pendaftaran merek
China untuk dapat menguasai pasar dunia Hal
go internasional dalam menembus pangsa pasar
ini j elas berbeda dibanding beberapa tahun yang
luar negeri karena sistem pendaftaran merek
lalu di mana dominasi perekonomian dunia selalu
yang bermuara pada perlindungan merek masih
secara internasional Hal inilah dianggap menjadi kendala bagi para pengusaha lokal yang ingin
di bawah kendali negara Amerika dan Jepang
didasarkan pada batas wilayah suatu negara
China mengalahkan Amerika sebagai pangsa
Artinya jika pengusaha menginginkan mereknya
pasar mobil terbesar dunia pada tahun 2009 dan
mendapatkan perlindungan secara internasional
24
maka merek tersebut harus didaftarkan pada
pemasarannya tidak lagi terbatas pada satu negara
setiap negara Hal ini dirasakan sangat sulit
melainkan telah mendunia atau mengglobal
lantaran dapat memakan waktu serta biaya besar
Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi
Oleh sebab itu dengan adanya penerapan pendaf
perlu adanya standar kualitas dan persaingan
taran internasional dari merek maka berarti telah
yang fair supaya terhindar dari produk produk
melahirkan suatu sistem baru dalam pendaftaran
industri palsu berdasarkan pada kesepakatan
merek Dengan kata lain dapat memberikan
kesepakatan dunia internasional Oleh sebabnya
kepastian hukum yang lebih kuat
Undang Undang No 15 Tahun 2001 tentang
Peraturan yang komprehensif sangat dibu
Merek perlu segera direvisi terkait pendaftaran
tuhkan dalam rangka terciptanya suatu kepastian
secara internasional Seharusnya undang undang
dan perlindungan hukum yang kuat terlebih
merek telah memuat aturan mengenai pendaftaran
lagi beberapa negara semakin mengandalkan
internasional sebagaimana diatur dalam Madrid
kegiatan ekonomi clan perdagangannya pada
Aggrement dan protokolnya karena Indonesia
produk produk yang dihasilkan atas dasar hasil
telah menj adi anggota WIPO dan konvensi Paris
intelektual manusia Atas dasar itulah revisi un
sejak tahun 1979 Namun sayangnya peraturan
dang undang merek perlu dilakukan mengingat merek memegang peranan penting dalam proses
yang demikian belum ditemukan dalam ketentuan hukum merek saat ini sehingga revisi Undang Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek
kegiatan ekonomi clan juga perdagangan Sebenarnya pengaturan internasional HKI
perlu segera dilakukan dengan memasukkan
merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan
ketentuan mengenai pendaftaran merek secara
dari sistem pengaturan HKI Indonesia Secara
internasional
Pencantuman mengenai ketentuan pendaf
tidak langsung keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi konvensi tentang World Trade Orga nization WTO yang mencakup pula persetujuan tentang aspek aspek dagang dari HKI TRIPs
taran merek secara internasional penting diatur di dalam undang undang merek mengingat pe
telah menuntut Indonesia untuk melaksanakan
kepastian hukum bagi para pemilik merek Selain
dan mematuhi isi dari perjanjian internasional
itu harmonisasi hukum nasional dengan hukum
tersebut
Selain itu juga memuat kewajiban
internasional dalam bidang HKI khususnya
Indonesia untuk menyesuaikan undang undang
merek merupakan suatu keharusan bagi semua
merek yang berlaku dengan ketentuan ketentuan yang ada dalam perjanjian internasional yang
negara di dunia Secara tidak langsung hal ini
telah diratifikasi tersebut
telah membuka peluang semua negara di dunia
yang telah meratifikasi TRIPS Aggrement dengan Undang Undang No 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World
untuk dapat mengetahui potensi kemampuan ser
Trade Organization
ta kebutuhan dari masing masing pihak Terlebih
Organisasi Perdagangan Dunia
Tidak dapat dipungkiri bahwa era globalisasi
ngaturan tersebut akan memberikan jaminan serta
sudah menjadi konsekuensi logis bagi Indonesia
Persetujuan Pembentukan
lagi globalisasi telah membawa akibat pada tolak ukur utama hubungan antarbangsa atau negara tidak lagi bersifat ideologis melainkan ekonomi
Penutup Pada era globalisasi saat ini yang ditandai dengan
yakni berupa keuntungan atau hasil nyata apa
masuknya Indonesia ke dalam free trade area
yang dapat diperoleh dari adanya hubungan
sejalan juga dengan konvensi konvensi inter
tersebut 37 dengan aspek yang timbul dari sistem
nasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia
ekonomi tersebut adalah masalah produk yang
telah menyebabkan peranan merek menjadi
sangat penting Di dalam bidang HKI kesamaan barang dan jasa yang diperdagangkan lintas 37 Supanto
Hukumnya
Globalisasi Produk dan Perlindungan
http
acid 2010 01 08
dungan hukumnya
supanto staff hukum uns
globalisasi produk dan perlin
diakses 14 Juli 2010
negara memerlukan adanya konsep dan standar hukum perlindungan yang sama Inilah yang mendasari pentingnya ratifikasi Madrid Protocol bagi Indonesia khususnya dalam menghadapi
25
tantangan free trade area dewasa ini karena
hukum nasional dalam bidang merek dengan
perlindungan atas merek sangat dibutuhkan
ketentuan internasional seperti Madrid Protocol
terutama dalam menjaga persaingan usaha yang
secara tidak langsung akan menjadi daya tarik masuknya investasi asing ke Indonesia
fair dan mencegah timbulnya plagiat Keharusan Pemerintah Indonesia untuk segera meratifikasi Madrid Protocol secara tidak
Daftar Pustaka
langsung telah menimbulkan sikap pro dan kontra
Djumahana Muhammad dan R Djubaedillah 2003
di kalangan masyarakat Namun terlepas dari
HakMiliklntelektual Sejarah Teori dan Prak
perdebatan tersebut Indonesia sekiranya patut
tiknya di Indonesia Bandung PT Citra Ad
untuk bercermin kepada negara tetangga yang telah memulai sistem ini sehingga nantinya dapat dijadikan acuan untuk pendaftaran e register
itya Bakti
Maulana Insan Budi
1997 Sukses Bisnis Melalui
Merek Paten dan Hak Cipta Bandung Citra Aditya Bakti
bagi negara ASEAN yang pada dasarnya sudah
mengetaliui konsep Madrid Protocol Selain itu masuknya Indonesia sebagai anggota ASEAN mau tidak mau mengharuskan Indonesia bersama
dengan anggota ASEAN lainnya paling lambat tahun 2015 untuk segera meratifikasi Madrid Protocol hal ini terkait dengan kesepakatan
Muhammad Abdulkadir 2001 Kajian Hukum Eko
nomi Hak Kekayaan Intelektual Bandung PT Citra Aditya Bakti
Riswandi Budi Agus 2009
Ratifikasi Protokol oleh
Indonesia KeuntunganApakah Yang Dapat Di Jurnal Hukum Bisnis 28 2
raih
Subroto Ahkam dan Suprapedi
2005
Eksplorasi
bersama anggota ASEAN untuk masuk ke dalam
Konsep Kekayaan Intelektual Untuk Penum
Asean Economic Community 2015
buhan Inovasi Jakarta LIPI Press
Memperhatikan keuntungan keuntungan
yang ditawarkan oleh Madrid Protocol terutama dalam memberikan fasilitas serta kepastian
Syafrinaldi
2009
Urgensi dan Permasalahan
Harmonisasi Undang Undang Merek Terha
dap Protokol Madrid 28
Jurnal Hukum Bisnis
2
hukum bagi para pelaku usaha dalam negeri
yang ingin mendaftarkan mereknya secara internasional pada negara tujuan ekspor dengan
biaya yang murah mudah serta efisien sudah
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang Undang No 15 Tabun 2001 tentang Merek Lembaran Negara Republik Indonesia No
saatnya Indonesia untuk melihat ini sebagai
110 Tahun 2001 Tambahan Lembaran Negara
sebuah kesempatan Melalui Madrid Protocol
No 4131
diharapkan merek nasional kita dapat bersaing dengan merek merek asing mengingat tidak menutup kemungkinan juga akan menimbulkan banyaknya permohonan pendaftaran merek
asing yang ditujukan ke Indonesia Hal ini akan memberikan banyak keuntungan bagi Indonesia
terutama jika dilihat dari penerimaan negara
bukan pajak sehingga akan meningkatkan kas
Internet
Pengertian Merek http
id wikipedia org wiki merek
diakses 21 Juni 2010
The Madrid Protocol http
langkahkecilkaki
blogspot com 2OlO 02 Madrid protocol html diakses 10 Juli 2010 Supanto
Globalisasi Produk dan Perlindungan Hu
devisa negara Oleh karenanya langkah Indo
kumnya
nesia untuk meratifikasi Madrid Protocol perlu
id 2010 01 08 globalisasiproduk dan perlin
didukung oleh banyak pihak
dungan hukumnya
Selain itu
pemerintah sudah saatnya
merevisi Undang Undang No 15 Tahun 2001
tentang Merek dengan mencatumkan ketentuan mengenai pendaftaran merek secara interna
sional
Standardisasi hukum tentu diperlukan
terlebih di era globalisasi di mana sinkronisasi
http
diakses 14 Juli 2010
Syekhu Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Un dang Undang Nomor 15 Tabun 2001 tentang MerekAtas Pemalsuan Merek Terkenal
http
jaringskripsi wordpress com 2009 09 25 tin
jauan hukum terhadap penerapan undang undang nomor l5 tahun 2001 tentang merek atas pemalsuan merek terkenal 2 Agustus 2010
Om
supanto staff hukum uns ac
diakses 16
ASEAN FTAS DAN LIBERALISASI PERDAGANGAN JASA
TANTANGAN JASA TENAGA KERJA BAGI INDONESIA Oleh Tri Nuke Pudjiastuti
Abstract
Under contemporary globalization and liberalization particularly with many kinds ofFree Trade Agreements FTAs in terms of liberalization of services and labours Indonesia has to deal with so many challenges In one side the foreign labour mobility will increase in the future ofIndonesian labour market while lack ofcompetency mostlyfor local or domestic labours In another side at the current situation Indonesian migrant workers are still dominated by unskilled workers which is not part of trade ofservices in FTAs scheme
terus berlanjut hingga akhirnya dicapai beberapa
Pendahuluan
Pakta Perdagangan bebas FTA
Free Trade Area
menjadi fenomena di berbagai belahan
kesepakatan antara ASEAN dengan negara negara maju seperti dicapainya ASEAN China
dunia tidak terkecuali di negara negara di ka
Free Trade Area ACFTA ASEAN Canada Free
wasanAsia Tenggara Saat ini FTAtelah menjadi
Trade Area ASEAN Korea Free Trade Area
bagian dari kebijakan ekonomi internasional
AKFTA
ASEAN Australia New Zealand Free
negara negara di kawasan tersebut Perhatian
Trade Area
AANZFTA
negara negara pada kerja sama ekonomi di
Free Trade Area AIFTA
dan ASEAN India
tingkat regional ASEAN telah berkembang
Dengan adanya berbagai kesepakatan FTA
menjadi kesepakatan atas pakta perdagangan
secara bilateral maupun multilateral suatu negara
bebas di kawasan ASEAN yang sebenarnya
sebenarnya dimaksudkan untuk memperkuat
bukan hal yang baru Hal itu dapat dilihat dari
hubungan dagang dengan kekuatan ekonominya
adanya liberalisasi perdagangan ASEAN atau
sehingga diharapkan mampu meningkatkan
Pakta Perdagangan Bebas ASEAN ASEAN Free
daya saingnya di tingkat internasional maupun
Trade Area AFTA yang dicetuskan pada tahun
regional Hal itu membawa banyak konsekuensi
1992 dan mulai berlaku 2002 AFTA merupakan
pada penataan regulasi infrastruktur dan segala
cikal bakal berkembangnya FTA di kawasan meningkatkan perdagangan di kawasan ASEAN
hal yang terkait untuk dapat memenuhi standar yang disepakati dalam FTA tersebut yang biasanya meliputi lalu lintas barang investasi
tetapi lebih jauh lagi dimaksudkan agar ekonomi
finansial dan jasa
tersebut AFTA tidak hanya sekadar bertujuan
negara negara ASEAN lebih kompetitif dan
Berkaitan dengan itu
Indonesia
sebagai
negara negara ASEAN menjadi kawasan yang
salah satu negara yang tergabung dalam ASEAN
menarik bagi investasi dunia 38 Sementara itu
memberikan banyak perhatian dan terus mening
FTA dalam kerangka bilateral juga mulai dilaku
katkan kiprahnya tidak hanya dalam hubungan
kan oleh negara negara anggota ASEAN yang
politik keamanan
namun juga hubungan
diawali oleh Singapura melakukan kesepakatan
ekonomi dalam kerangka ASEAN
dengan beberapa negara maju Langkah langkah
terlibat secara aktif dalam perundingan perundi
FTA secara regional maupun bilateral tersebut
ngan kerja sama ekonomi internasional dalam
Indonesia
rangka FTA tersebut di atas Hal itu tidak lepas 38 Yasmin Sungkar Ed
AFTA di Tengah tengah Perubahan
Konfigurasi Regional Terkini
2003
hlm 34
Jakarta Pusat Penelitian Politik
dari kebijakan Indonesia yang memandang kerja sama ASEAN tetap ditempatkan sebagai prioritas dalam lingkaran konsentris politik luar
negeri Indonesia Untuk itu FTA yang telah
27
menjadi salah satu pilihan dalam rangka untuk
kerangka ASEAN untuk mengantar masuk pada
meningkatkan hubungan ekonomi dengan negara
persoalan ketenagakerjaan di Indonesia
lain secara bilateral juga tidak dapat dilepaskan dalam kerangka ASEAN
Liberalisasi Perdagangan Jasa dan
Namun demikian bukan suatu hal yang mudah bagi Indonesia yang telah menyepakati
Tenaga Kerja
berbagai FTA tersebut untuk mengimplemen tasikannya
Setidaknya dapat dijadikan kasus
persoalan yaitu adanya ACFTA yang disepakati berlaku mulai I Januari 2010 ternyata menim bulkan tantangan dari berbagai pihak pengusaha
maupun legislatif dan masyarakat secara luar biasa Tingginya kekhawatiran akan menurunkan
kemampuan daya saing daerah dan nasional ke depannya tercermin dalam banyak respons dan
komentarnya 39
kompetitif perdagangan jasa menjadi sumber
nilai tambah value added yang cukup besar Liberalisasi diyakini membawa beberapa dampak
positif antara lain pengguna jasa akan lebih
leluasa memilih yang tepat untuk mereka baik untuk produk penyedia jasanya mendorong terjadinya flight to quality akan memacu ke persaingan usaha yang lebih tertib dan good corporate governance
Liberalisasi juga akan
memperluas kesempatan lapangan kerja bagi para
Salah satu kekhawatiran yang mencolok adalah persoalan tenaga kerja lokal yang diperki rakan akan kalah bersaing dengan tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia yang setidaknya pada tahun 2015
Dalam situasi persaingan pasar yang semakin
profesional dan skilled labors dimungkinkan terjadinya arus masuk modal luar serta memacu ke pengembangan teknologi
disyaratkan ternyata dalam hal tenaga kerja tidak bisa tidak suatu negara wajib membangun pasar
tenaga kerja yang kompetitif 40 Sementara itu mulai dari regulasi hingga implementasi yang terkait dengan persoalan ketenagakerjaan masih
menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi negeri ini Carut marutnya persoalan ketenagakerjaan di
Indonesia salah satunya terkait dengan kualitas tenaga kerja lokal dan pengaturan tenaga kerja
asing yang masuk ke Indonesia Untuk itu tulisan ini akan menganalisis
bagaimana persoalan dan tantangan perdagangan
jasa tenaga kerja yang difokuskan pada lalu
dan
manajemen yang lebih baik di tingkat global 41
di mana ASEAN Economic
Community AEC mulai berlaku Kekhawatiran tersebut dapat dipahami bila dilihat dari keung gulan kompetitif suatu negara yang sedang berkembang dari sekian banyak faktor yang
informasi
Namun diyakini juga liberalisasi memberi
dampak negatif ketika suatu negara seperti In donesia
telah menandatangani kesepakatan
Secara internasional Indonesia telah menjadi anggota World Trade Organization bahkan telah melayangkan sektor
WTO
subsektor
yang menjadi komitmen Indonesia Indonesia s Schedule of Commitment Indonesia s SoC dalam General Agreement on Trade in Services
GATS 42 Namun
persiapan di semua lini
sektor jasa termasuk tenaga kerjanya tidak dilakukan secara baik Liberalisasi tersebut
menjadi persoalan yang serius Hal itu dapat 41 Direktorat Neraca Pembayaran dan Kerja sama Ekonomi Internasional Perkembangan Jasa Jasa dan Posisi Indonesia Dalam Perundingan GATS ke Depan
Jakarta
Bappenas
2004
4 Bidang jasa dikategorikan sebagai salah satu dari
lintas tenaga kerja dari dan ke Indonesia Namun
isu baru Sebagaimana diketahui perundingan Putaran
sebelumnya
Uruguay GATT tersebut telah berakhir menghasilkan
untuk mendapatkan pemahaman
yang utuh maka akan terlebih dahulu diuraikan tentang pengaturan perdagangan asa dalam
kesepakatan umum para anggota WTO
nama baru
dari institusi GATT yaitu General Agreement on Trade in Services
GATS di Marakesh Maroko dan
perjanjian ini mulai berlaku sejak awal 1995 Adapun
39 Lihat http
bisniskeuangan kompas com read
2010 01 08 18370626 FTA ASEAN China Dikhawatirkan Tak Untungkan Rl diakses pada 28 Agustus 2010
yang dimaksud dengan Schedule of Commitment SoC yaitu suatu komitmen yang memuat sektor sektorjasa yang dinyatakan terbuka untuk diakses oleh penyedia jasa dari negara lain serta komitmen
40 Frederic Docquier dan Hillel Rapoport Skilled
mengenai tingkat keterbukaan pasamya
Migration The Perspective ofDeveloping Countries
semua negara anggota WTO merupakan bagian yang
Bonn Institute for the Study of Labor IZA 2007
I
tidak terpisahkan dari perjanjian GATS
SoC dari
terjadi mengingat prinsip prinsip dasar GATS yaitu43 i GATS mencakup seluruh sektor jasa yang diperdagangkan secara internasional ii
kompetitif 45 Jadi AFAS ini diharapkan dapat
perlakuan sama bagi semua mostfavours nation
access dan upaya nasional national treatment
berlaku bagi seluruh sektor jasa kecuali sektor
bagi penyalur dan pengguna jasa di antara
sektor yang masih dinyatakan dikecualikan
negara negara ASEAN Ada empat macam mode
iii
untuk sementara
peraturan perundangan
memberikan pedoman dalam rangka memper
baiki dan meningkatan akses pasar
atau bentuk perdagangan jasa
i Pasokan Lintas
seluruh negara anggota harus transparan yang mana diperlukan inquiry points di setiap negara
Batas Cross Border Suply CB
GATS mengharuskan negara negara anggota
CA
membuat seluruh peraturan perundangan yang relevan terbuka utuk semua pihak iv peraturan
Presence
harus obyektif dan beralasan
v
pembayaran
internasional secara umum tidak terbatas
komitmen suatu negara commitment dan diikat
vi
ii Pemenuhan
Kebutuhan Luar Negeri Comsumption Abroad iii
Kebutuhan Komersial
Commercial
CP
iv Mobilitas Orang Per Orang Movement ofNatural Personel MNP Dari keempat bentuk perdagangan jasa
tersebut di atas
pada kenyataannya mode
individual countries
pertama hingga ketiga tidak terlalu menjadi
harus sebagai hasil perundingan
masalah bagi negara anggota ASEAN mengingat
vii
liberalisasi progresif melalui
perundingan lebih lanjut
Dengan adanya prinsip prinsip yang demikian
market
artinya Indonesia sudah terikat
pada kesepakatan
Keterikatannya menjadi
hal itu telah terjadi dalam pengaturan yang telah ada sebelumnya Namun tidak demikian pada
mode keempat di mana MNP yang masuk ke suatu negara untuk bekerja banyak pengaturan
pembatasan yang diberlakukan pada sebagian
masalah ketika Indonesia tidak menata secara
negara anggota ASEAN
baik peraturan maupun implementasi peraturan
Singapura dan Malaysia mempunyai pengaturan
tersebut Dalam banyak kasus ketidaksiapan
jasa tersebut seperti pelatihan dan pemagangan
dan persyaratan yang ketat atas masuknya MNP highly skilled MNP highly skilled dan tenaga kerja Asing TKA yang dibawa investor asing
secara baik 44
mengalami pembatasan dimaksudkan untuk
terdapat pada infrastruktur dari perdagangan
Sementara itu
dalam kerangka regional
Indonesia telah ikut menyepakati liberalisasi
perdagangan jasa di tingkatASEAN Kesepakatan
Sebagai contoh
melindungi tenaga kerja lokalnya 46
Persoalan dan kepentingan internal masing masing negara anggota tentang liberalisasi
itu tertuang di dalam Bangkok Summit Declara tion of 1995 dan ASEAN FrameworkAgreement
perdagangan jasa tersebut disepakati
on Services
Akhirnya dicapai paket kesepakatan
AFAS
dalam ASEAN Summit
ke 5 di Bangkok pada tanggal 15 Desember
setelah
berbagai negosiasi internal anggota ASEAN yaitu
dalam perdagangan jasa di antara negara negara
i Jasa bisnis yang termasuk di dalamnya antara lain j asa teknologi informatika akuntansi auditing hukum arsitektur permesinan dan survei pasar ii Jasa Konstruksi yang masuk
ASEAN Perihal itu dimaksudkan untuk mening
di dalamnya antara lain konstruksi bangunan
katkan pemenuhan bagi penyalur dan pengguna
komersial jasa teknik sipil pekerjaan instalasi
jasa dalam kawasan ASEAN secara efisien dan
dan peminjaman kebutuhan konstruksi
1995 Tujuan disepakatinyaAFAS adalah secara substantif menghilangkan hambatan hambatan
Hasil penelitian timASEAN LIPI menunjuk
kan bahwa kesepakatan tersebut diupayakan as Direktorat Neraca Pembayaran dan Kerja sama
untuk mendorong pemerintah mampu mem
Ekonomi Internasional Ibid
bangun koordinasi dan bekerja sama secara
44 Tantangan dan persoalan keprofesian dalam AFAS ASEAN FrameworkAgreement in Services ternyata
pada banyak sektor yang disepakati seperti bidang kesehatan dan transportasi laut yang kemudian banyak didominasi pihak asing dari sisi pengusaha maupun tenaga terdidiknya
45 Introduction to ASEAN Framework Agreement on Services
AFAS htW
www aseansec org diakses pada 24 Agus
tus 2010
ab Direktorat Neraca Pembayaran dan Kerja sama Ekonomi Internasional Ibid
29
internal pemerintahan dan eksternal dengan
pada tahun 2010 serta sektor prioritas kelima
berbagai pihak untuk mencapai perdagangan
yaitu jasa logistik 2013
jasa yang dapat bergerak bebas 47 Upaya tersebut
2
Menghapus semua hambatan perdagangan
diterjemahkan dalam Mutual Recognition
jasa dalam sektor prioritas lainnya pada
Arrangement
2015
MRA
yang secara bertahap menghapus semua hambatan yang membatasi
3
Mengambil langkah langkah liberalisasi le
akses pasar yang mengakibatkan tenaga tenaga
wat berbagai putaran pada setiap dua tahun
profesional dan tenaga kerja terampil bebas
hingga 2015
bergerak di kawasan
4
Bila diperhatikan setiap aturan yang
Menargetkan jadwal sejumlah subsektor baru
dalam setiap putaran 10 subsektor pada 2008
dikembangkan dalam AFAS sebenarnya cakupan
15 subsektor pada tahun 2010 dan seterus
liberalisasi jasanya telah melampaui hal hal yang
nya
telah diatur dan dilaksanakan di bawah skema
5
GATS Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa
AFAS dirancang agar menjadi kesepakatan bagi
putaran sesuai parameter tertentu
6
anggota GATS atau dapat disebut dengan istilah
GATS Plus 48 Satu hal yang penting untuk diperhatikan dan dapat menjadi kekuatan suatu
Menetapkan parameter liberalisasi bagi na
tional treatment limitations
7
Menj adwalkan komitmen menurut parameter yang disepakati bagi national treatment limi
negara dalam menjaga pasar perdagangan jasa
negerinya adalah setiap negara anggota ASEAN
Menjadwalkan paket komitmen dalam tiap
tations
8
tetap memiliki hak pengaturan internal sepanjang
Menyelesaikan kompilasi sebuah inventaris
hambatan pada Agustus 2008
tidak bertentangan dengan ketentuan AFAS Dengan adanya ketentuan tersebut dan untuk mempermudah kebebasan bergeraknya sektor
jasa termasuk jasa tenaga kerja di tingkat ASEAN
9
Membolehkan fleksibilitas yang mencakup subsektor yang tidak termasuk dalam li beralisasi dan yang belum semua parameter dipenuhi
diusahakan adanya pengakuan profesi dengan
pertimbangan bisa mempermudah mobilitas tenaga kerja di kawasan tersebut Dibandingkan
dengan perdagangan barang perdagangan jasa ini masih memerlukan banyak kesepakatan Hal
itu bisa dipahami mengingat setiap negara harus memperhitungkan keamanan bekerja bagi tenaga
kerjanya sendiri Untuk itu ada 131angkah yang sedang dilakukan di tingkat ASEAN sebagai berikut 49 1
Menghapuskan semua hambatan perdagangan jasa dalam empat sektor prioritas transportasi udara e ASEAN healthcare dan pariwisata
47 Adriana Elisabeth
Pembentukan Komunitas Ekonomi
proses negosiasi
seperti jasa arsitek jasa
akuntan kualifikasi survei tenaga medis pada
tahun 2008 dan tenaga kesehatan gigi pada tahun 2009
11 Mengimplementasikan MRAs dengan cepat
dan efisien menurut persyaratan tiap MRA 12 Mengidentifikasi dan mengembangkan MRAs bagi jasa profesional lainnya pada tahun 2012
dan diselesaikan sepenuhnya pada 2015 13 Memperkuat pengembangan sumber daya
manusia SDM dan capacity building untuk bidang jasa Dewasa ini telah dibahas tujuh sektor
dan tulisan Yasmin
jasa yang disepakati dan akan diterapkan di
Isu Perdagangan Bebas Barang dan Jasa dalam
tingkat ASEAN yaitu transportasi udara jasa
ASEAN Urgensi dan Permasalahannya
Sungkar
10 Menyelesaikan MRAs yang sedang dalam
Komunit4s Ekonomi ASEAN
dalam Adriana Elisabeth Ed
Menuju Pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN LIPI Press 2009 hlm 13 14 dan hlm 140 141
Jakarta
B Introduction to ASEAN Framework Agreement on Services
AFAS http wwwaseansec org dan lihat Denis Hew Ed Brick by Brick The Building ofan ASEAN Economic Com munity Singapura ISEAS 2007 hlm 7
ASEAN Economic Blueprint
dalam Roadmap for an
bisnis
konstruksi jasa keuangan transportasi
laut telekomunikasi dan pariwisata 50 Secara prinsip setiap negara anggota yang sudah siap
sa Kesepakatan tersebut secara bertahap dilakukan pada tahun 2007 baru dicapai lima kesepakatan untuk transportasi udara jasa bisnis konstruksi jasa keuangan dan transportasi laut
ASEAN Community 2009 2015 Jakarta ASEAN Secretariat
Selain itu paket jasa telekomunikasi dan pariwisata baru dise
2009
pakati dan ditandatangani pada bulan Desember 2008
37
hlm 26
diperbolehkan meliberalisasi sektor j asa tertentu untuk memulai terlebih dulu dan yang lain dapat bergabung kemudian Sementara itu
a Investasi Asing dan TKA Masuknya TKA ke Indonesia tidak lepas dari
masuknya investasi asing ke Indonesia Sejak
dalam kerangka MRAs
tahun 1967 Indonesia telah membuka peluang
yang diharapkan dapat mempermudah mobilitas jasa profesional telah disepakati tujuh macam
investor asing masuk ke Indonesia yang pada umumnya bergerak pada bidang sumher daya
jasa yaitu jasa keahlian teknik 2005
alam Dalam perkembangannya di masa Orde
2006
akuntan
perawat
arsitek dan kualifikasi survei tenaga medis
2007
dan kesehatan gigi
Baru investasi asing terus berkembang dan menjadi kekuatan pembangunan ekonomi Indonesia 53 Namun pada saat krisis moneter
2009
Perdagangan jasa di internal pasar ASEAN
tahun 1998
investasi mengalami penurunan
dan eksternal pada kenyataannya tumbuh
yang signifikan dan baru mulai berkembang
terus dan memberikan nilai tambah dan sebagai
kembali pada tahun 2005 Hal itu tidak lepas dari
komponen Growth Domestic Product
semakin menariknya pasar Indonesia bagi para
GDP
bagi negara negara anggotanya Meskipun bila
investor asing Untuk mendukung kondisi yang
dibandingkan dengan Singapura Malaysia dan
mulai membaik tersebut pemerintah meluncurkan
Filipina Indonesia hanya mencapai sekitar 40
kebijakan yang memperkuat sektor riil termasuk
persennya 51 Namun bila dilihat dari sisi ekspor
suksesnya program pemerintah dalam melakukan
impor sektor jasa dari tahun ke tahun menunjuk
privatisasi sejumlah BUMN dan restrukturisasi
sektor perbankan 54 Perubahan kebijakan sebagai
kan tren yang baik Dapat dilihat pada tahun 1998 ekspor jasa yang semula hanya mencapai 57 4
upaya menyiapkan diri menghadapi FTA di dalam
miliar US dolar menjadi 153 2 miliar US dolar
ASEAN mauplln dengan negara lain dalam
pada tahun 2007
kerangka ASEAN
Demikian pula nilai impor
jasa yang pada tahun 1998 yang semula hanya
Kehadiran investasi asing tersebut erat
mencapai 66 5 miliar US dolar menjadi 176 3
kaitannya dengan masuknya TKA di mana asal
miliar US dolar pada tahun 2007 52 Dari tren yang
TKA sedikit banyak dapat mengindikasikan
ada menunjukkan bahwa negara negara ASEAN
asal negara investasi asing Meskipun dalam
menjadi tempat tujuan yang menarik bagi banyak
beberapa kasus kehadiran mereka merupakan
kalangan profesional dari berbagai negara di luar
kombinasi dari berbagai negara dan berbagai
negara negara ASEAN
negara asal investor Setidaknya hal ini dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini menunjukkan
Persoalan Jasa Tenaga Kerja di Indonesia
komposisi kawasan asal para TKA Persentase
terbesar datangnya dari negara negara Asia non ASEAN dan negara negara ASEAN
Jasa tenaga kerja di Indonesia meskipun terkait
erat dengan pertumbuhan ekonomi di negeri ini
tidak memberikan j aminan bahwa tenaga tenaga ahli di Indonesia mampu mendapatkan pekerj aan sesuai dengan kompetensinya Dalam era FTA
ini persaingan jasa tenaga kerja sangat ketat
tidak hanya dalam hal semi skilled tetapi juga
highly skilled Persoalan yang berkembang pada
Besarnya persentase dari kawasan Asia tidak
lepas awalnya dari perubahan kebij akan ASEAN ss Dasar hukumnya adalah Unclang undang No I tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asiiag yang kemudian diperba harui dengan Undang undang No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Undang undang tersebut diperkuat den gan diterbitkannya Undang Undang No 7 tahun 1994 yang meratifikasi Perjanjian Pendirian WTO pada November 1994
sektor jasa tenaga kerja pada kenyataannya tidak
Ketiga undang undang tersebut secara bertahap meliberalkan
terlepas dari persoalan isu isu di bawah ini
ekonomi Indonesia Di satu sisi liberalisasi dipercaya dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Natnun di sisi lain liberalisasi telah meminggirkan sebagian anggota masyarakat
ASEAN Statistical Yearbook 2007
12 WTO Trade Statistic 2007
khususnya masyarakat ekonomi lemah Di Indonesia investasi
asing meski sudah ada sejak beberapa dekade tetap merupakan salah satu yang kontroversial sa Agus R Rachman
Pembentukan Komunitas Ekonomi
ASEAN Isu Investasi
dalam Adriana Elisabeth Ed
2009 hlm 168
ibid
169
31
tentang pembentukan kawasan ASEAN FTA
keluar dari Jakarta sehingga menempatkan kantor
atau AFTA Diperkuat dengan adanya desakan
pusatnya juga di Jakarta Demikian pula izin TKA
Perdana Menteri Malaysia untuk dapat menarik
dikeluarkan dari Jakarta
investor dari intra ASEAN yang kemudian didukung Indonesia clan Singapura Dengan
dalam rangka WTO dimaksudkan salah satunya
adanya kesepakatan ASEAN Investment Area
untuk mengaturfree movement ofpersonel pada
AIA pada tahun 1998 Indonesia lebih banyak
membuka diri pada investasi intra ASEAN ss
Meskipun liberalisasi yang dilakukan
kenyataannya di Indonesia
mobilitas TKA
masih sangat erat terkait dengan kepemilikan
Bila dibandingkan dengan data tahun 2009
perusahaan Artinya apabila pihak investor asing
maka jumlah total TKA mengalami penurunan
mendapat izin untuk menamakan modalnya ke
tetapi tidak demikian halnya pada kategori
suatu perusahaan
kategori profesi tertentu Data tersebut di atas
baru maka investor asing tersebut juga mendapat
menunjukkan bahwa pada tahun 2008 jumlahnya
izin atau dibolehkan untuk mempekerjakan
mencapai 83 452 orang TKA sedangkan pada tahun 2009 hanya berjumlah 59 577 orang Sebagian besar TKA yang bekerja di Indonesia adalah berasal dari China 11 458 orang Jepang 7 135 orang Korea Selatan 4 437 orang
TKA Sebagai salah satu yang saat ini sedang berkembang di Jakarta yaitu masuknya bank bank asing ke Indonesia diikuti dengan tenaga ahli dan pimpinan yang merupakan TKA 57
Thailand
but merupakan salah satu sektor yang ditawarkan
Malaysia
3 491
3 688
Amerika Serikat 3 307
Filipina 2 675 orang
3 606
Australia
Inggris 2 851
dan negara lain sebanyak 12 520
sb
atau membuka perusahaan
Ilustrasi jasa perbankan atau keuangan terse
dalam kerangka WTO maupun AFAS
selain
sektor pariwisata telekomunikasi angkutan laut
dan konsultan konstruksi Sebenarnya bila dilihat
Sementara itu besarnya jumlah TKA dari
lebih cermat ketentuan liberasisasi perbankan
non ASEAN yaitu paling banyak dari China
tersebut lebih rendah dibandingkan ketentuan
juga tidak lepas dari dibukanya upaya hubungan
yang berlaku di internal Indonesia Di dalam
ekonomi antara Indonesia dengan China yang berujung pada FTA ASEAN China ACFTA
ketentuan WTO disebutkan bahwa pihak asing
dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
di perusahaan Indonesia Adapun ketentuan yang
2010 Adapun persentase TKA dari Amerika
digariskan oleh Indonesia adalah mensyaratkan
Eropa dan Australia hampir berimbang Investasi perusahaan perusahaan multinasional di bidang
boleh membawa tenaga ahlinya untuk bekerja
sedikit banyak menyerap TKA dari ketiga negara
bahwa pihak asing diperbolehkan mempekerj akan tenaga ahli asing di perbankan dengan ketentuan setiap satu tenaga ahli diwajibkan mengangkat 2 orang semacam asisten understudies 58 Namun
tersebut
ketentuan tersebut tidak pernah dapat dijalankan
Bila dilihat komposisi wilayah yang ada TKA sebenarnya secara tidak langsung mencer
karena tidak j elasnya persyaratan atau kualifikasi tentang ahli Hal itu juga menjadi persoalan di
minkan besar dan banyaknya investasi asing yang masuk ke suatu wilayah di Indonesia Dari seluruh provinsi yang ada ternyata Provinsi
semua sektor yang ada
sumber daya alam khususnya pertambangan
b Persoalan Keberadaan TKA
DKI Jakarta menduduki peringkat teratas dii
Sebelum adanya kesepakatan FTA TKA telah
kuti oleh Riau Kepulauan dan Jawa Barat Tidak
masuk ke Indonesia sejalan dengan dibukanya
mengherankan bila DKI Jakarta menjadi yang
investasi asing di Indonesia sebagaimana dise
terbesar mengingat banyak perusahaan izinnya Tim Perbankan dan Equity Pint Perbankan Nasional
ss Tri Nuke Pudjiastuti nitas Ekonomi ASEAN
Kepentingan Indonesia dalam Komu dalam Adriana Elisabeth Ed
Tenaga Kerja Asing Pada
Buletin Hukum Perbankan dan Kebank
sentralan Vol 5 Nomor 3 Desember 2007 him 1
ibid
2009 him 188 189
58 Lihat ketentuan Peraturan Bank Indonesia No 9181PBI12007
tentang Pemanfaatan TKA clan Program Alih Pengetahuan di 56 Data dari Direktorat Jenderal Pembinaan clan Penempatan
Sektor Perbankan Peraturan tersebut merupakan pelaksanaan
Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
dari Pasal 39 Undang Undang No 7 Tahun 1990 tentang
RI Desember 2009
Perbankan
32
Tabel 1 Penempatan Tenaga Kerja Asing Menurut Kawasan Asal Tahun 2008 No
Kawasan
Jumlah Org
Persentase
1
Asia di luar ASEAN
39 893
47 80
2
ASEAN
17 376
20 82
3
Amerika
7 134
8 55
4
Uni Eropa
6 273
7 52
5
Eropa lainnya
5 178
6 20
6
Australia
6 788
8 13
7
Afrika
810
0 97
Jumlah
83 452
100 00
Sumber
Ditjen Binapenta Depnakertrans Desember 2008
Tabe12 Jumlah Tenaga Kerja Asing Menurut Provinsi 2008 No
Provinsi
No
Provinsi
Jumlah
1
DKI Jakarta
9 682
63 7
18
Sumatera Barat
19
0 1
2
Riau Kepulauan
1 686
11 1
19
Kalimantan Selatan
18
0 1
3
Jawa Barat
1 428
94
20
Kalimantan Tengah
14
0 1
4
Banten
600
3 9
21
Lampung
11
0 1
5
Bali
388
2 6
22
Maluku
11
0 1
6
Jawa Timur
336
2 2
23
Jambi
10
0 1
7
Sumatera Utara
184
1 2
24
DI Yogyakarta
9
0 1
8
Jawa Tengah
170
1 1
25
Papua
9
00
9
Kalimantan Timur
133
09
26
Bangka Belitung
7
00
27
Bengkulu
Jumiah
5
00
Nanggroe Aceh D
4
00
29
Sulawesi Tenggara
4
00
0 5
30
Sulawesi Tengah
2
00
0 4
31
Gorontalo
1
00
0 2
32
Irian Jaya Barat
1
00
24
02
33
Sulawesi Barat
1
0 0
20
0 1
34
1
0 0
103
10
Nusa Tenggara Barat
0 7
11
Sulawesi Selatan
80
0 5
28
12
Maluku Utara
73
0 5
13
Kalimantan Barat
70
14
Riau
65
15
Nusa Tenggara Timur
36
16
Sumatera Selatan
17
Sulawesi Utara
Jumlah Sumber
15 205 1 100 0
Ditjen Binapenta Depnakertrans Mei 2008
33
butkan di atas
Dengan adanya FTA dapat
tenaga kerja lokal Sebagaimana pada Tabel 3
diperkirakan TKA akan lebih banyak yang masuk
data yang masuk pada Kementerian dulu De
pasar tenaga kerja di Indonesia Dengan adanya
partemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun
liberalisasi perdagangan jasa maka sebenarnya
2008
salah satu yang diproses yaitu untuk mengurangi hambatan tenaga kerja atau yang lebih dikenal
persentase yang tinggi
terlihat kategori profesional menempat
dengan movement of natural persons MNP s9
Pada tahun 2009 ternyata TKAyang bekerja di Indonesia menunjukkan tren yang menurun
Pengaturan hambatan tersebut dilakukan melalui
Salah satu penjelasan Direktur Pembinaan Tenaga
perundingan dan kesepakatan sesama negara
KerjaAsing Ditjen Pembinaan dan Penempatan
anggota WTO Berbeda dengan negara negara
Tenaga Kerja Binapenta
berkembang negara negara maju jauh lebih se
cenderungan turunnya jumlah TKA di Indonesia
lektif dan sangat berhati hati dengan MNP hal
salah satunya disebabkan adanya krisis ekonomi
itu dimaksudkan untuk melindungi tenaga kerja
global pada tahun 2008 Tren penurunan jumlah
lokalnya Di tingkat ASEAN saja Malaysia dan
TKA masih terus berlanjut pada tahun 2009
Singapura telah menunjukkan pembatasan atas
sehingga penempatan TKA dalan jabatan juga
TKA yang dibawa perusahaan yang dikuatkan
mengalami perubahan
dengan peraturan internal negeri mereka
penurunan
Indonesia sebenarnya telah memiliki ko mitmen atas TKA Masuknya TKA didasarkan pada economic need test yaitu didasarkan
pada kebutuhan untuk TKA yang dimaksud Masing masing sektor memiliki spesifikasi sesuai
Kemenakertrans ke
Meskipun mengalami
sebagai profesional menduduki per
ingkat tertinggi yaitu 21 251 orang sedangkan manajer menurun menjadi 9 234 orang pemilik perusahaan menjadi hanya 4 639 orang Adapun teknisi sedikit meningkat yaitu 17 294 orang Artinya mulai terjadi pergeseran dari mayoritas
dengan kebutuhannya Hal itu diperjelas dengan
yang highly skilled menjadi semi skilled yang
bidang tugas tertentu dan jabatan tertentu yang
masuk dalam pasar tenaga kerja di Indonesia
diperkenankan untuk diisi oleh TKA Kehadiran
Secara keseluruhan TKA tersebut mayoritas
TKA dalam perekonomian Indonesia secara
bekerja pada sektor pedagangan yaitu 11 918
konseptual adalah untuk menguatkan kemam
orang industri berjumlah 15 366 orang dan
puan dan kompetensi tenaga kerja lokal di masa
sisanya sektor lain mencapai 32 293 orang
mendatang dengan memanfaatkan TKA dalam hal transfer of knowladge 60 Namun demikian
Sertifikasi Profesi BNSP menjelaskan bahwa
dalam kenyataannya sangat sedikit transfer of
belum ada kesepakatan baik secara bilateral
knowledge tersebut bila tidak mau dikatakan
maupun regional terkait dengan pembukaan pasar
tidak ada
tenaga kerja Seluruh negara yang masuk FTAs
Kehadiran investasi asing pada umumnya
Sementara itu
Kepala Badan Nasional
masih menggunakan dan menerapkan aturan
erat kaitannya dengan masuknya TKA untuk
masing masing negaranya dalam Iriemperlaku
memenuhi kebutuhan perusahaan dan dalam
kan TKA Menariknya bahwa sektor jasa TKA
kenyataannya menguasai pasar tenaga kerja pada
paling banyak persoalan dalam ketenagakerjaan
posisi dan sektor sektor tertentu Kebutuhan TKA
di berbagai negara termasuk Indonesia tetapi
tersebut lebih ditujukan pada kualifikasi highly skilled yang biasanya kurang dapat dipenuhi oleh
penggunaan TKA tersebut tidak tercantum secara
eksplisit dalam kesepakatan FTA di dalam ASEAN maupun dengan negara partner
19 Bentuk MNP yang terdiri atas intra corporate transferee
ICT
dan independent profesional
IP
Perbedaan dari keduanya adalah khusus untuk ICT
Dari banyak kasus yang terj adi di Indonesia mengindikasikan bahwa beragamnya sektor dan
dahulu baru dilakukan pemindahan Adapun IP tidak
luasnya wilayah yang mempekerjakan TKA menjadikan banyak persoalan yang tidak dapat
tergantung keberadaan perusahaan asing IP lebih
dihindari Hal itu terlihat dalam beberapa tahun
merupakan tenaga kerja profesional yang menjual
terakhir pemerintah Indonesia telah mendepor
jasa keahliannya
tasi TKA yang tidak memiliki legalitas status 61
memerlukan keberadaan perusahaan asing terlebih
60 Undang UndangNo 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasa145 ayat 1
34
61 Kasus tenaga kerj a asing TKA banyak yang dide
Tabe13 Penempatan Tenaga Kerja Asing menurut Jenis Jabatan Tahun 2008 No
Jabatan
Total
Prosentase
1
Profesional
32 294
38
2
Komisaris
604
0 72
3
Direksi
6 700
8 03
4
Manajer
14 442
17 31
5
Supervisor
6 520
7 81
6
Teknisi
17 192
20 60
7
Advisor Consultant
5 695
6 82
8
Lainnya
5
0101
Jumlah
83 452
100 00
Sumber
Ditjen Binapenta Depnakertrans
Desember 2008
Untuk itu dapat disimpulkan bahwa dalam atau
tersebut dibawa oleh perusahaan sebagai
di luar kerangka FTA masih terdapat persoalan
MNP
persoalan yang mendasar yang dihadapi oleh Indonesia yang terkait dengan TKA sebagai
4
Penekanan dan sanksi ketika tidak mematuhi penyelenggaraan pengadaan tenaga kerja
berikut
lokal sebagai pendamping magang untuk
1
mendapatkan transfer of knowledge dan
Kejelasan batasan kepentingan urgency penggunaan TKA pada institusi asing maupun institusi nasional dan lokal seperti yayasan
2
5
Pengaturan kompensasi TKA yang tidak
dan perusahaan
didiskriminatif atas tenaga kerja lokal dengan
Standar kompetensi dan kualifikasinya
kualifikasi yang sama
meskipun secara sektoral telah ada pe
3
teknologi
6
Pengaturan perpanjangan TKA dan peman
ngaturannya
faatan tenaga kerj a lokal yang semula menj adi
Kejelasan penggunaan TKA mulai dari proses
pendamping magang
perizinan hingga pemutusan hubungan kerja
7
serta belum jelasnya perbedaan ketika TKA
dengan TKA 8
Kejelasan pengawasan dan perlindungan sosial TKA
portasi lebih banyak dikarenakan menyalahgunakan
status visa dan overstayers selain ada yang merupa kan illegal entry ke Indonesia Salah satunya yaitu
Kejelasan hubungan pusat dan daerah terkait
9
Kejelasan dalam proses pemutusan hubungan kerja dan pesangon
kasus dua warga Malaysia dan dan 11 China yang memiliki kemudahan izin tinggal terbatas
KITAS
dari keimigrasian untuk bekerja di kapal Namun pada
kenyataannya mereka bekerja di perusahaan penga lengan ikan di Kabupaten Kaiwana Papua Barat
Oleh karena itu bila persoalan persoalan di atas tidak segera dibereskan maka legalitas
selektivitas keamanan dan kebermanfatan TKA
Kasus lainnya di Batam saat ini sedikitnya ada 4 ribu
menjadi patut dipertanyakan Terlebih lagi dalam
TKA yang bekerja di 3 216 perusahaan dari pihak
kerangka FTA dan AEC yang menekankan pada
keimigrasian memperkirakan banyak yang tidak me miliki izin bekerja Lihat http wwwtempointeraktif
lebih terbukanya pasar jasa tenaga kerja tahun
type UHJ http www riasaptarika web id index php 20081091101tka ber com share
act
tmV3cw
ladang di balikpaspor wisata dan http wwwriau go id index php
mod isi id news 4367 diakses
pada 16 April 2010
2015
Oleh karena itu
Indonesia mau tidak
mau harus mengatur strategi dalam kaitannya dengan TKA maupun tenaga kerja dalam negeri itu sendiri bila tidak ingin terjadi persoalan
persoalan yang lebih besar yaitu pemutusan hubungan kerja tenaga kerja lokal
Hal itu
sebagai akibat ketidakmampuan Indonesia dalam
35
mengembangkan pasar tenaga kerja lokal yang
Persoalan PHK diperkirakan akan terus
belangsung dan persoalannya menjadi semakin
kompetitif
kompleks ketika dikaitkan dengan hak hak c Pemutusan Hubungan Kerja
pekerja lainnya seperti pesangon yang secara
Persoalan pemutusan hubungan kerja PHK saat
aturannya cukup memberatkan perusahaan 63
ini menjadi kekhawatiran tertinggi yang diha dapi para pengusaha ketika melihat liberalisasi
d Tenaga Kerja Indonesia
perdagangan dalam kerangka FTAs diterapkan
Kebutuhan tenaga kerj a asing yang dapat disebut
di Indonesia Bahkan bila dilihat secara cermat
sebagai tenaga kerja migran tidak akan pernah
dampak terbesar dari pelaksanaan FTAs bermuara
surut meskipun dalam kerangka FTA mobilitas
pada bidang ketenagakerj aan di dalam negeri ini
jasa tenaga kerja tersebut dibatasi pada semi dan
Hal itu sebagai dampak dari suatu perusahaan
lokal nasional dan atau regional maka memaksa
highly skilled Tren demografi dan fenomena tenaga kerj a usia tua ageing workforces yang dianggap menjadi kurang inovatif fleksibel
perusahaan tersebut akan tutup Otomatis dengan
dan adaptasi atas perkembangan teknologi baru
tidak lagi memiliki kemampuan daya saing secara
penurunan utilisasi atau tutupnya perusahaan
di banyak negara industri menjadi fenomena
akan berakibat pada rasionalisasi tenaga kerja
tersendiri Bahkan beberapa negara telah mulai
atau bahkan PHK
memperhitungkan
Kerentanan daya saing Indonesia se
replacement
migration
sebagai suatu opsi kebijakan 64 Meskipun saat
Pertekstilan Indonesia API bahwa pada tahun
ini persoalan yang menjadi perhatian tinggi bagi negara negara maju maupun yang masih berkembang adalah mengenai movement of
2008 produsen tesktil dan produk tekstil TPT
naturalpersonel atau yang dapat disebut dengan
khususnya di sektor industri kecil menengah
migrasi tenaga kerja internasional Hal itu terkait
benarnya telah ditunjukkan beberapa tahun terakhir ini
Sebagaimana penjelasan Asosiasi
IKM mencapai perusahaan TPT yang tutup
erat terutama dari segi kualitas dan ketersediaan
kan membanjirnya produk China dengan harga
keahlian tertentu yang membuka kemungkinan pasar tenaga kerj a yang ada di dalam negeri suatu negara akan diisi oleh tenaga kerja asing yang
lebih murah Dampak dirasakan pada tahun 2008
lebih baik dan berkompeten 6s
mencapai 155 perusahan dan meningkat menjadi
271 perusahaan pada tahun 2009 Hal itu disebab
jumlah karyawan perusahaan TPT yang di PHK mencapai 59 762 orang sedangkan tahun 2009 melonjak menjadi 118 396 orang Dan diyakini dengan berlakunya ACFTA akan terj adi lonj akan
Namun demikian dengan adanya globali
sasi saat ini
kebutuhan tenaga kerja murah
dan kurang terampil low skilled pada negara industri dan negara yang sedang berkembang
jumlah PHK pada industri TPT mengingat produk
seperti di Afrika Asia Amerika Latin dan Timur
China akan masuk ke negara negara ASEAN dengan bebas biaya Meskipun juga sebaliknya
Tengah tetap tinggi Beberapa kasus di negara maju yang menunjukkan betapa kebutuhan
pengiriman barang dapat dilakukan oleh negara
atas tenaga kerja tidak terampil sangat tinggi
ASEAN termasuk Indonesia ke China tetapi
lebih banyak dikarenakan sangat sedikit tenaga
dengan daya saing yang rendah maka tidak akan
kerja lokal yang mau mengerjakan pekerjaan yang dimasukkan dalam kategori 31 dirty
mampu berproduksi dengan baik Sementara itu sebagai contoh lainnya di sektor sepatu dan alas kaki ACTA juga diperkirakan membuat pangsa
produsen sepatu lokal melorot dari 55 hanya 45
menjadi
63 Lihat Pasal 156 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan
mengingat harga sepatu Tiongkok
lebih murah 30
Pemangkasan harga sepatu
tidak dapat dilakukan oleh produsen sepatu lokal
karena mereka akan merugi dan bangkrut 61
61 UN Population Division Replacement Migration
solution to Declining and Ageing Populations March 2000
65 Patrick A Taran dan Eduardo Geronimi Labour and Migration
Globalization
Protection is Paramount
bz Penjelasan Ketua Umum API dan Wakil Ketua Asosiasi Per
International Labour Programme
sepatuan Indonesia Aprisindo pada tanggal 13 Maret 2010
fice 2003 hlm 3 4
36
Is it a
New York
Geneva
International Labour Of
dangerous dan difficulties
kalaupun masih ada
biasanya dikerjakan oleh orang orang tua 66
negeri 69 peningkatan kualitas tenaga kerja berkat pengalaman kerja dan interaksi sosial di luar
Peluang tersebut ditangkap Indonesia dan dijadikan salah satu upaya mencari solusi
negeri serta peningkatan kesejahteraan sosial tenaga kerja
persoalan pengangguran dan kemiskinan di
Namun dalam kenyataannya kerentanan
dalam negeri Indonesia 6 Besarnya tenaga kerja
pekerja migran Indonesia70 terhadap kekerasan
Indonesia TKI ke luar negeri telah menempat
fisik maupun psikologis dan pelanggaran lainnya
kan Indonesia menjadi salah satu negara asal
tidak jarang berujung pada pemulangan dan
tenaga kerja migran di kawasan Asia menjadi
kematian Migrant Care mencatat selama dua
terbesar ketiga setelah Pakistan dan Filipina
tahun terakhir ini saja sudah
296 jiwa buruh
dengan komposisi negara tujuan sebagaimana
migran yang meninggal
tertuang dalam Tabel 4 berikut ini Malaysia
tersebut tidak dapat menunjukkan total jumlah
Saudi Arabia dan Taiwan menjadi negara tujuan
kasus namun setidaknya dari laporan resmi saja
utama dari tahun ke tahunnya Namun bila dilihat
telah menunjukkan angka yang signifikan
persentase perimbangannya masih sekitar 70 didominasi oleh TKI tidak terampil
Persoalan persoalan perlindungan mulai prapenempatan
Gambaran umum tersebut tidak dapat
Meskipun angka
penempatan hingga pasca
penempatan sebenarnya diketahui secara persis
dilepaskan dari tingkat pengangguran di Indone
oleh pemerintah Indonesia bahkan diketahui
sia yang terns tetap tinggi dari Data Biro Pusat
adanya berbagai kelompok kepentingan benilain
Statistik BPS
mewarnai proses rekrutmen hingga pemulang
menunjukkan saat ini mencapai
an 72 Untuk memutuskan mata rantai tersebut
42 juta Di sini bukan saj a masih banyak angkatan kerja yang belum bekerja tetapi juga dari sisi tingkat pendidikan yang bekerja dan angkatan
tidak dapat dilakukan oleh sepihak tetapi dari
kerja masih didominasi tingkat pendidikan
69 Data BNP2TKI tahun 2008 menunjukkan bahwa remittance
yang masih setingkat sekolah menengah atas ke bawah 68 Besarnya jumlah angkatan kerja pada
level itu yang tidak dapat terserap seluruhnya merupakan salah satu faktor yang mendorong meningkatnya potensi jumlah TKI yang mencari pekerjaan di luar negeri
dari tahun ke tahun terns meningkat pada tahun 2007 mencapai 5 84 miliar rupiah dan hanya dalam triwulan pertama tahun 2008 jumlahnya mencapai lebih dari 2 miliar rupiah
70 Pada tahun 2009 menurut Ketua Himpunan Pengusaha Jasa TKI Himsataki
ada sekitar seribu TKI bermasalah di
penampungan penampungan milik KBRI dan menjadi prioritas
pemulangan Data menunjukkan ada 600 TKI bermasalah di Kuwait 300 di Arab Saudi 300 di Yordania dan sekitar 150 di
Di samping sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi masalah pengangguran
ada
Uni Emirat Arab belum termasuk TKI bermasalah di Taiwan
Korea Selatan Hong Kong Singapura dan Malaysia Persoal an utama ada pada sistem perlindungan bagi TKI Diambil dari
beberapa keuntungan lain yang dapat diperoleh
http
dari pengiriman TKI ke luar negeri di anta
Maret 2010
ranya adalah penciptaan devisa dari remittance
pengiriman uang yang dikirimkan ke dalam
kampungtki com baca 5701 diunduh pada tanggal 24 Adapun data Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia BNP2TKI tahun 2007
persoalan utama yang umumnya dihadapi oleh TKI adalah gaj i tidak dibayar 287 kasus
komunikasi tidak lancar 207 kasus
meninggal dunia 157 kasus
66 Salah satu negara yang mengalami kekurangan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja yang tidak terampil yaitu di Jepang
Penganiayaan
54 kasus
dan PHK sepihak 152 kasus
sedangkan pelecehan seksual men
Tenaga kerja tersebut biasanya dipekerjakan di pertanian dan
capai 15 kasus Sementara itu dari data lain BNP2TKI yang dihimpun dari Gedung Pendataan Kepulangan Selapajang Ter
pengolahan hasil industri ataupun hasil pengalengan ikan Li
minal IV pada tahun 2008 menunjukkan terjadi 45 250 kasus
hat Tri Nuke Pudjiastuti
pelanggaran dan kekerasan yang dilaporkan Sebanyak 18 789
The Dynamic of Indonesia Migrant
merupakan pemutusan kerja sepihak 8 742 karena sakit akibat
Workers under National and Local Policies The Oarai Case Intercultural Communication Studies No 17 Maret 2005 hlm 85 86
kerja 8 742 dan 1 889 adalah pelecehan seksual Data diambil
fi7Hasil penelitian ILO menunjukkan bahwa bukan hanya Indo
7 http www migrantcare netlmod php n7od publisher op
nesia yang mempunyai alasan untuk mengurangi pengangguran
dan kemiskinan tetapi hampir di seluruh negara berkembang
dari Data Deputi Perlindungan BNP2TKI 2008
viewartic1e
cid
6
artid
678
diunduh pada tanggal 24
Maret 20 10
telah menjadikan alasan klasik tersebut menjadi faktor utama
selain memang ada persoalan yang terkait denganforce migra tion seperti persoalan persoalan pengungsi
Lihat Patrick A
Taran dan Eduardo Geronimi Op Cit 2003 hlm 5 68 Biro Pusat Statistik RI 2009
Lihat hasil kajian I Wayan Pageh
Permasalahan Pelayanan
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
Jakarta BNP2TKI 2009
dalam http
www
bnp2tki go id1content view122612761 diunduh pada tangga124 Maret 2010
37
Tabe14
Negara Tujuan bagi Tenaga Kerja Indonesia pada Tahun 2008 yang jumlahnya lebih dari seribu orang TKI
T
Riegara
NO
Jumlah
Negara
Rio
Jumlah
Negara Tujuan non Asia
Negara Tujuan Asia 1
Malaysia
66 816
7
Saudi Arabia
60 014
2
Singapura
8 231
8
UEA
10 994
3
Brunei
1 122
9
Kuwait
10 360
4
Hongkong
9 686
10
Qatar
2 723
5
Taiwan
17 651
11
Oman
2 802
6
Korea
1 453
12
Yordan
3 480
Sumber Data BNP2TKI 2008
pekerja migran dan di sisi lain dari seluruh penyelenggara
resmi
penempatan
1
pekerja
Perusahaan penempatan TKI yang diberi kewenangan untuk merekrut menampung
migran termasuk pemerintah yang bermuara
melatih
dan sekaligus menempatkan serta
pada penegakan hukum
melindungi TKI selama masa prapenempatan
penempatan dan pascapenempatan Kewe
Namun demikian ternyata sebagai sumber
nangan tersebut merupakan tanggung j awab yang tidak mudah Mengingat sifat bussiness
permasalahannya adalah peraturan yang berlaku Meskipun elemen perlindungan baru menjadi hal
oriented pada perusahaan cenderung meng
yang diperhitungkan dalam peraturan Undang Undang No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan
akibatkan terjadinya penempatan TKI yang tidak selektif Penempatan TKI yang tidak
dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar
selektif ini merupakan akar permasalahan
negeri UU PPTKILN 73 tetapi kekuatarrhukum
terjadinya penganiayaan pelecehan seksual
yang berlaku belum banyak menunjukkan keber
tidak dibayar upahnya penipuan pemerasan
pihakannya pada perlindungan TKI Setidaknya
dan lain lain Hal itu menjadi persoalan laten
dapat dilihat pada Pasal 100 mengenai sanksi
yang akan berulang pada masa mendatang
yang dikenakan bagi yang memalsukan identitas
bila tidak ada upaya memperbaikinya Oleh
calon TKI dikenakan hanya dikenakan sanksi
karena itu tidak selayaknya perlindungan
administratif UU secara keseluruhan membe
sepenuhnya dibebankan kepada perusahaan
rikan perhatian dan prioritas pada bagaimana
penempatan TKI
mekanisme pelaksanaan penempatan
2 Tidak adanya ketentuan yang melarang kegi atan penempatan TKI secara ilegal serta tidak
Dapat dipahami bila UU PPTKILN masih
berkesan memosisikan TKI sebagai komoditas
adanya ketentuan yang melarang keterlibatan
dan kelemahan terbesar karena UU ini belum
pejabat Kemnakertrans
menciptakan sistem penempatan TKI ke luar
Negeri
negeri yang berpihak kepada TKI Persoalan utama yang masih relevan hingga hari ini sebagai
clan HAM
berikut 74
sebagaimana tersebut di alas
Kemlu
Kementerian Luar
dan Kementerian Hukum
Kemkumham
clan
saudara
saudaranya yang menimbulkan persoalan TKI Persoalan ternyata menjadi lebih pelik ketika
73 UU tersebut merupakan turunan dari Kepmenakertrans
Nomor 104A tahun 2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja
peraturan peraturan pendukung selanjutnya men
Indonesia ke Luar Negeri yang masih belum cukup kuat elemen
jadi sumber persoalan Dimulai dari awal tahun
perlindungannya Hal itu dikarenakan pada saat perumusan
2006 keluar Inpres No 3 Tahun 2006 tentang
Kepmenakertrans Nomor 104A Tahun 2002 tersebut melibatkan
Asosiasi asosiasi PPTKIS dan PPTKIS maka Kepmenaker
Paket Kebij akan Perbaikan Iklim Investasi Khu
trans Nomor 104A Tahun 2002 tersebut dapat dipahami penuh
sus untuk penempatan dan perlindungan pekerja
dengan nuansa nuansa kepentingan kepentingan bisnis PPTKIS
migran
sehingga kepentingan kepentingan masyarakat TKI banyak terabaikan Ibid
74 Aloysius Uwiyono
Refleksi Masalah Hukum Perburuhan
Tahun 2005 dan Tren Hukum Perburuhan Tahun 2006
IN
dalam
dalam bab IV huruf B
dimandatkan
kepada Mennakertras untuk mengajukan draf http
www ui edai indonesia main php hlm berita id diun
duh pada tanggal 1 Februari 2006
revisi terhadap UU PPTKILN kepada Dewan Perwakilan Rakyat DPR dengan menghilang kan syarat Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja
a Perubahan Arah Kebijakan
FTA membawa banyak konsekuensi pada jasa tenaga kerja di Indonesia Meskipun Pemerintah
Indonesia Swasta PPTKIS wajib memiliki unit
Indonesia terus berupaya meningkatkan kompe
pelatihan kerja untuk mendapatkan Surat Izin
tensi tenaga kerja di seluruh sektor BNSP sendiri
PPTKIS 75 Upaya menghilangkan syarat tersebut
sudah menyiapkan sistem pendidikan dan pela
sudah sebagai suatu kenyataan yang tidak
tihan serta sertifikasi melalui lembaga sertifikasi
mengarah kepada perbaikan perlindungan tetapi
profesi LSP bagi tenaga kerja Standardisasinya
lebih agar pemberangkatan TKI ke luar negeri
mengacu pada skala internasional Tujuannya
dipermudah Upaya mempermudah keberang
agar tenaga kerja Indonesia bisa diakui secara
katan TKI seringkali sarat dengan praktik praktik
nasional maupun dunia internasional Untuk itu
kecurangan dan dapat diartikan lebih sebagai
pula melalui Surat Edaran Nomor SE 66 MEN
skema untuk memenuhi target pengiriman TKI
SJ HK III 2010 tentang Antisipasi Dampak
satu juta per tahun demi mengejar devisa yang
Pemberlakuan Kesepakatan Perdagangan Bebas
telah ditentukan Pada akhirnya kembali lagi
Kebijakan Nakertrans yaitu dengan cara
proses penempatan TKI di luar negeri tetap dipandang sebagai bagian dari proses komoditas dagang bukan dilihat sebagai bagian dari upaya
1
berbagai media dan menyempurnakan seluruh
memperluas lapangan kerja Padahal perluasan
regulasi yang dipandang dapat menghambat
lapangan pekerjaan juga merupakan bagian dari
kebijakan perbaikan iklim investasi di dalam
Merangsang masuknya investasi dengan cara mempromosikan peluang investasi melalui
iklim investasi di daerah
2
negeri Indonesia 76
Meningkatkan kualitas dan kompetensi Tena ga Kerja Indonesia TKI ke luar negeri
Isu isu strategis yang memengaruhi perda gangan j asa tenaga kerj a dari maupun yang masuk ke Indonesia sebenarnya bukan isu yang baru
3
Meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara mendayagunakan Balai Latihan Kerja
BLK
dan Balai Pengembangan Produkti
Hal itu menjadi semakin menguat dan mencuat
vitas Daerah
ke permukaan ketika Indonesia tertantang melihat
kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
BPPD
untuk meningkatkan
persoalan ketenagakerjaannya dalam kerangka
serta pelatihan kewirausahaan dalam rangka
FTAs yang tidak dapat dihindarinya
perluasan kesempatan kerja serta pencega
han dan penanggulangan PHK Selain juga mendorong perusahaan untuk meningkatkan
Kemampuan Indonesia dalam
kompetensi tenaga kerjanya melalui Pelatihan
Menyikapi Salah satu upaya untuk menyikapi perkembangan
yang begitu cepat adalah pada tataran kebijakan dan penataan dalam implementasinya Meskipun
terasa masih banyak hal yang sifatnya normatif upaya tersebut patut dianalisis kebermanfaatan
nya Beberapa hal yang sifatnya mendasar dita warkan oleh pemerintah RI sebagai berikut
Berbasis Kompetensi dalam rangka mening katkan daya saing
4 Mendorong peningkatan daya saing perusa haan dengan cara mewajibkan para produsen
menghasilkan produk yang berbasis Standar Nasional Indonesia
SNI
Meningkatkan
tingkat produktivitas Usaha Menengah Kecil
dan Mikro UMKM yang mengacu ke eco product produksi yang ramah lingkungan memfasilitasi perusahaan dan pekerja untuk
75 Lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3
menciptakan lingkungan kerja yang kondusif
Tahun 2006 tangga127 Februari 2006 tentang Paket Kebij akan
dan produktif mempromosikan penggunaan
Perbaikan Iklim Investasi bab IV Ketenagakerjaan bagian B
produk dalam negeri untuk pasar domestik
Perlindungan dan Penempatan TKI di Luar Negeri
76 Tri Nuke Pudjiastuti
dan melakukan pengembangan dan perlin
Ratifikasi Konvensi Internasional
tentang Pekerja Migran Membuka Kotak Pandora
dungan terhadap industri kreatif
Jurnal
Diplomasi Vol 2 No 1 Maret 2010 hlm 90 93
Surat Edaran Nomor SE 66 MEN SJ HK III 2010 tentang Antisipasi Dampak Pernberlakuan Kesepakatan Perdagangan Bebas
39
Memperluas kesempatan kerja di daerah
5
Secara prinsip kebijakan tersebut terasa
melaksanakan Job Fair dan pemberdayaan
masih umum sekali belum terlihat bagaimana
Bursa Kerja
melaksanakan kebijakan tersebut Oleh karena
melakukan penyuluhan dan
pemberdayaan masyarakat melalui kewi
itu biasanya sepenuhnya diberikan kewenangan
rausahaan serta pendampingan wirausaha
nya kepada pemerintah daerah Persoalannya
barn untuk meningkatkan kualitas produk
UMKM agar dapat bersaing melakukan uji coba model perluasan kesempatan kerja untuk mendapatkan jenis kewirausahaan
yang dibutuhkan oleh pasar dan banyak diisi oleh produk impor terutama usaha usaha
selain sumber daya manusia
SDM nya tidak
cukup mumpuni juga skala prioritas daerah yang dipengaruhi kepentingan daerah atas pemasukan
Pendapata Ash Daerah PAD suatu kabupaten kota ikut menentukan pelaksanaan peningkatan SDM tenaga kerja lokal
yang tergolong industri kreatif seperti kera jinan yang menggunakan kandungan lokal mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan re training bagi tenaga
b Peninjauan Kembali Peraturan Bagi
kerja dengan memberikan kesempatan kepada
Secara khusus dibahas pengaturan mengenai TKA
karyawan untuk ditawarkan alih tugas pada
di Indonesia tetap menarik untuk diikuti Banyak kasus yang masuk ke Pengadilan Hubungan
perusahaan yang sama atau perusahaan yang sejenis dan atau membentuk unit lainnya di perusahaan
contoh
memperkuat atau mem
bentuk unit pemasaran dalam negeri yang dilakukan oleh karyawan setelah melalui
program re training Untuk itu perusahaan perlu didorong untuk melakukan re orientasi program diversifikasi produksi
memberi
kan kemudahan perizinan dan pelayanan prima kepada calon investor untuk pendirian usaha dalam rangka penguatan dan perluasan
kesempatan kerja menertibkan pemberian perpanjangan izin mempekerjakan Tenaga
KerjaAsing TKA dan penyampaian laporan secara komprehensif dan berkala
6 Menciptakan iklim hubungan industrial yang kondusif mendorong dan memfasilitasi pe
Tenaga Kerja Asing
Industrial PHI menyangkut penggunaan tenaga
kerja asing Bagaimanapun putusan badan pera dilan ini akan menj adi batu uj ian bagi pemangku kepentingan di bidang ketenagakerj aan Pemaha man mengenai penggunaan tenaga kerja asing yang dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerj a untuk j abatan tertentu dan waktu tertentu Keberadaan tenaga kerj a asing di Indonesia hanya untuk sementara saj a dan untuk posisi tertentu saja Hal ini berkaitan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan
daya saing tenaga kerja Indonesia Pesan yang terkandung secara umum adalah adanya kebutuhan untuk melindungi menj amin dan memberi kesempatan kerja yang layak bagi
rusahaan untuk melakukan efisiensi dalam
warga negara Indonesia Itu pula sebabnya me
rangka peningkatan produksi dan produkti
ngapa dalam UU No 13 2003 diatur serangkaian
vitas melalui pemberdayaan Lembaga Kerja
kewajiban yang cukup ketat berkaitan dengan
Sama Bipartit bersama sama membangun
penggunaan TKA
seperti kewajiban memiliki
kemitraan antara pekerja clan pengusaha
rencana penggunaan TKA Pasa143 ayat 1 UU
dengan mengedepankan dialog dan komu nikasi yang intensif mendorong para pelaku proses produksi barang dan jasa agar lebih
No 13 2003
arif dan bijaksana dalam menyelesaikan se
ping TKA Pasal 45 ayat 1 UU No 13 2003 Semangat tidak menjadikan pekerja asing sebagai pekerja tetap dipertegas ketika hubungan kerja
gala permasalahan yang diperkirakan atau diprediksi akan mengganggu proses produksi dan atau hubungan kerja serta menghindari terjadinya PHK melakukan langkah langkah deteksi dini untuk mengantisipasi dampak
berlakunya perdagangan bebas yang terkait dengan ketenagakerjaan dan meningkatkan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan
izin mempekerjakan TKA Pasal
42 ayat 1 UU No
13 2003
serta kewajiban
untuk menunjuk TKI sebagai tenaga pendam
berakhir Keseluruhan pengaturan penggunaan TKA tersebut dimaksudkan agar penggunaan
TKA benar benar dilakukan secara selektif
supaya dapat mendorong pertumbuhan TKI yang mampu bersaing dan pada akhirnya dapat menggantikan posisi TKA di Indonesia
m
Sudah seharusnya putusan majelis berkekua
tan hukum tetap sehingga tidak memudahkan
Daftar Pustaka ASEAN Economic Blueprint
2009 dalam Road
para pihak menempuh upaya hukum lanjutan
mapfor an ASEAN Community 2009 2015 Ja
Memang di satu sisi Indonesia tidak dapat menutup peluang bagi TKA masuk ke Indonesia
karta ASEAN Secretariat ASEAN Statistical Yearbook 2007
tetapi di sisi lain Indonesia hanrus mampu
Biro Pusat Statistik RI 2009
menegakkan hukum yang telah digariskan dalam peraturan perundang undangan dan turunannya
Direktorat Neraca Pembayaran dan Kerja sama Eko nomi Internasional 2004 Perkembangan Jasa
Jasa dan Posisi Indonesia Dalam Perundingan
Ketika pandangan penting tetap membuka
peluang seluas luasnya bagi TKA untuk bekerj a tetap di Indonesia maka kesempatan kerja bagi TKI akan semakin berkurang Tenaga kerja lokal tidak lagi hanya bersaing dengan sesama tenaga kerja Indonesia
namun juga dengan
GATS ke Depan Jakarta Bappenas
Docquier Frederic dan Hillel Rapoport 2007 Skilled
Migration The Perspective of Developing Countries Bonn Institute for the Study of La bor IZA Elisabeth Adriana 2009
TKA Jika demikian halnya dapat dipastikan tujuan pembentukan UU No
Pembentukan Komunitas
Ekonomi ASEAN Urgensi dan Permasalahan
13 2003 untuk
nya
Dalam Adriana Elisabeth Ed
Menuju
meningkatkan produktivitas dan daya saing TKI
Pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN Ja
tidak tercapai
karta LIPI Press
Hew Denis 2007 Introduction Brick by Brick The Building of an ASEAN Economic Communi
Kesimpulan
ty Dalam liberalisasi perdagangan jasa tenaga
kerja
Ed
Brick by Brick
The Building of an ASEAN Economic Com munity Singapura ISEAS
menjadikan TKI harus diperlakukan
secara komprehensif di mana tidak hanya
Dalam Denis Hew
bisniskeuangan kompos com read 2010
http
mampu memperebutkan peluang pasar kerja
01 08 18370626 FTA ASEAN China Dikha
di dalam negeri namun juga memperebutkan
watirkan Tak Untungkan RI diunduh tanggal 28 Agustus 2010
peluang pasar kerja di luar negeri Adanya FTAs membuat Indonesia tidak dapat hanya
tergantung pada pengelolaan sumber daya alam sebagai bagian yang ditawarkan dalam skema investasi asing maupun lokalnya tetapi besarnya
http kampungtki comlbaca 5701 diunduh pada tang gal 24 Maret 2010
http
www migrantcare netlmodphp modpublisher
op viewarticle cid 6 artid 678 diunduh pada 24 Maret 2010
perhatian negara atas peningkatan kemampuan
dan kompetensi sumber daya manusianya akan
http
menjadi keunggulan kompetitif Di samping juga memperbaiki iklim investasi dan tata kelola pemerintahannya
diunduh pada 16 April 2010
http
mengingat Indonesia masih
menjadi salah satu negara yang mempunyai
http
id
UHJ diunduh pada tanggal 16 April
2010
Introduction to ASEAN Framework Agreement on Services
pedagangan jasa tenaga kerja di Indonesia men
para upaya membangun kedaulatan tenaga kerja
mod isi
www tempointeraktif com share act tm V3cw type
menarik bagi investor
jadi hal yang mutlak dilakukan dengan didasari
www riau go idlindex php
news 4367 diunduh pada 16 April 2010
persoalan besar dalam hal birokrasi yang tidak Perbaikan peraturan dan implementasi
www riasaptarika web id index php 20081 09110 tka berladang di balikpaspor wisata
AFAS
http
Www aseansec orgl
diunduh pada 24 Agustus 2010
Lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia No mor 3 Tahun 2006 tanggal 27 Februari 2006
Indonesia pada percaturan pasar tenaga kerja
tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim In
dalam negeri maupun internasional
vestasi
Pageh
I Wayan
Permasalahan Pelayanan Penem
patan dan Perlindungan Tenaga Kerj a Indonesia di Luar Negeri
dalam http
Jakarta
BNP2TKI
2009
www bnp2tki go id content
view 22612761 diunduh pada 24 Maret 2010
41
Peraturan Bank Indonesia No 9 8 PBI 2007 tentang Pemanfaatan TKA dan Program Alih Pengeta
balization Labour and Migration Protection is
huan di Sektor Perbankan
Paramount Geneva International Labour Pro
Pudjiastuti Tri Nuke 2009
Kepentingan Indonesia
dalam Komunitas Ekonomi ASEAN Adriana Elisabeth
Ed
dalam
Menuju Pemben
tukan Komunitas Ekonomi ASEAN Jakarta LIPI Press 2010
gramme
International Labour Office
Tim Perbankan dan Equiry Pint 2007 Asing Pada Perbankan National
UN Population Division 2000 Replacement Migra
tion
dora
Populations
Jurnal Diplomasi Vol 2 No 1 Maret The Dynamic of Indonesia Migrant
The Oarai Case
Intercultural Communication
Studies No 17 Maret Rachman Agus R 2009
Pembentukan Komuni
tas Ekonomi ASEAN Adriana Elisabeth
Isu Investasi
Ed
Dalam
Menuju Pemben
tukan Komunitas Ekonomi ASEAN Jakarta
LIPI Press Sungkar Yasmin
Is it a solution to Declining and Ageing New York March
Undang Undang No 25 Tahun 2007 tentang Pena naman Modal
Undang Undang No 7 Tahun 1994 tentang Pengesa han Agreement Establishing The World Trade Organization
Persetujuan Pembentukan Or
ganisasi Perdagangan Dunia
Undang Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketena gakerjaan
Undang Undang No 7 Tahun 1990 tentang Per 2009
Isu Perdagangan Bebas
Barang dan Jasa dalam Komunitas Ekonomi ASEAN
Buletin Hu
kum Perbankan dan Kebanksentralan Vol 5
tentang Pekerja Migran Membuka Kotak Pan 2005
Tenaga Kerja
Nomor 3 Desember Ratifikasi Konvensi Internasional
Workers under National and Local Policies
Dalam Adriana Elisabeth
Ed
Menuju Pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN Jakarta LIPI Press 2003 AFTA di Tengah tengah Perubahan Konfigurasi Regional Terkini Jakarta
Pusat
Penelitian Politik Surat Edaran Nomor SE
66 MEN SJ HK III 2010
tentang Antisipasi Dampak Pemberlakukan Kesepakatan Perdagangan Bebas
42
Taran Patrick A dan Eduardo Geronimi 2003 Glo
bankan
Uwiyono Aloysius
Refleksi Masalah Hukum Perbu
ruhan tahun 2005 dan Tren Hukum Perburuhan
tahun 2006 Dalam http www ui edu indone sia main php hlm berita id diunduh pada 1 1 Februari 2006
WTO Trade Statistic 2007
PROSPEK DAN PROBLEMATIKA PELAKSANAAN APEC Oleh Awani Irewati
Abstract
This essay attempts to analyseproblems andprospects ofthe APEC existence in dealing with the organizations principles implementation Afew years ago the Asia Pack Economic Cooperation APEC one of the most mea ningful organization in the region has been criticizedfor conducting insufficient efforts in addressing the 1997Asia crisis Nowadays the organization is currentlyfacing the internal detrimental challenges ofthe raising FTA based economic cooperations i e ASEAN China FTA ASEAN Japan FTA even bilateral
based FTAs within the Asia
Pacific region These FTAs could turn APEC out to be either breakable or even stronger It is hoped that thepowerful
FTA basis should be a cornerstone towards the sturdy APEC The paper comes to the conclusion that the APEC which meets the two region Asia and Pacific is an convincingly feasible organization to remain taking the yearly dialogue between the developed and developing members This is truly becoming a lucrative opportunity for the members to express what they want to getfrom this organization
Pengantar
bagi mereka untuk membentuk FTA
Tahun 2010 merupakan tenggat waktu di mana
jawaban dari dua pertanyaan di atas adalah benar
Lalu jika
negara maju dalam APEC mulai menerap
seberapa j auh hal itu berdampak pada efektivitas
kan perdagangan bebas
APEC sebagai sebuah bentuk kerja sama regional
Keputusan jadwal
pelaksanaan perdagangan bebas ala APEC ini
2010 untuk negara maju dan 2020 untuk
negara berkembang sesuai dengan keputusan yang dihasilkan dari pertemuan kepala negara
di Asia Pasifik
Perkembangan dan masa depan
APEC penting untuk dilihat mengingat masa 21 tahun sejak terbentuknyaAPEC
1989 bukanlah
anggota APEC di Bogor tahun 1994 Semangat
waktu yang pendek dan sia sia belaka Sudah pasti ada banyak perkembangan yang dialami
kebersamaan untuk mewujudkan perdagangan
APEC dalam perjalanan selama itu Untuk itu
makalah ini dibagi dalam tiga bagian
i
Profil
bebas yang dicanangkan 16 tahun yang lalu lebih bersifat euforia Jika semangat itu dibentang ke
perjalanan APEC yang di dalamnya dikemuka
masa kini nampak semangat APEC tanpa esensi
kan hasil kesepakatan kesepakatan APEG
implementasi yang jelas SemangatAPEC seakan terbenam di bawah tren perdagangan bebas yang ditampilkan oleh free trade area
FTA
dalam
ii
Problematika dalam APEC yang di dalamnya dikemukakan tentang prinsip prinsip dalam kerja sama APEC iii Prospek APEC iv Penutup
wujud yang lebih keeil
Dalam konteks yang lebih kecil semangat perdagangan bebas bermunculan dalam wujud
yang solid seperti ASEAN
China FTA ASEAN
Korea FTA bahkan bilateral based FTA sesuai
Profil Perjalanan APEC Beberapa tahun sebelum terbentuknya APEC secara formal
1994
perhatian
sebagian
negara terfokus pada proses perundingan Putaran
dengan manfaat yang dirasakan Munculnya
Uruguay yang eukup panjang 1986 1993
banyak FTA ini melahirkan beberapa pertanyaan
Perundingan ini cukup alot lantaran negara
apakah terbentuknya FTA di luar APEC ini
anggota menghadapi perbedaan tajam dalam
menandakan negara negara memperoleh manfaat
menyamakan visi perundingan
yang lebih besar dalam lingkup yang lebih kecil
perundingan panjang akhirnya terwujud Ber
daripada di APEC Apakah kedekatan geografis
akhirnya perundingan ini diikuti dengan lahirnya
dan hubungan politik ekonomi yang lebih intens antarnegara menjadi faktor pendorong kuat
World Trade Organization WTO
Satu rangkaian
menggantikan
43
peran General Agreement on Tariffs and Trade78 GATT
prinsip80 WTO Sistem perdagangan multilateral
kondusif bagi kepentingan dunia perdagangan
dalam WTO memiliki implikasi langsung terha dap kebijakan perdagangan negara anggotanya salah satunya terkait dengan kebijakan langsung
melancarkan arus
dari IMF World Bank dan institusi internasional
yaitu
sebuah organisasi perdagangan
dunia yang bertujuan mewujudkan lingkungan dan meningkatkan volume
perdagangan barang dan jasa antarnegara Secara
lainnya
konseptual esensi dari tujuan WTO ini mena
Indonesia berkonsekuensi tinggi atas kebijakan
warkan keuntungan ekonomi dan perdagangan
bagi semua negara anggota Mereka ditawarkan
ekonomi global yang ditetapkan WTO terhadap kebijakan ekonomi nasionalnya Apa yang telah
adanya manfaat yang bisa diperoleh untuk
diputuskan dalam kesepakatan WTO berimplikasi
peningkatan volume perdagangan dengan negara
langsung terhadap semua negara anggota Sifat
lain Tawaran yang demikian tentu sangat me
WTO bagi para anggota lebih mengikat daripada
narik bagi siapa saja baik negara maju maupun
bentuk kerja sama perdagangan bebas lainnya
negara berkembang
misalnya seperti APEC Nyatanya WTO kurang berpengaruh maksimal terhadap sektor ekonomi
Harapan demikian tentu diinginkan pula
oleh Indonesia
Oleh karena itu
Indonesia
nasional
Singkat kata negara anggota seperti
Ini terlihat pada betapa terpuruknya
turut memberikan ratifikasinya terhadap ek
sektor pertanian kita yang seharusnya mendapat
sistensi WTO melalui UU No 7 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World
proteksi dari pemerintah karena menyangkut
Trade Organization
Persetujuan Pembentukan
Organisasi Perdagangan Dunia
kepentingan basis ekonomi nasional 81 Lalu bagaimana dengan di APEC
Namun dengan
Forum kerj a sama ekonomi negara negara di
diratifikasinya WTO Indonesia di masa Peme
kawasan Asia Pasifik atau yang dikenal dengan
rintahan Megawati mengeluarkan Kepres RI No
Asia Pacific Economic Cooperation
APEC
84 Tahun 2002 tentang upaya tindakan penga manan industri domestik sebagai konsekuensi
80 Prinsip dasar yang ditetapkan dalam WTO meliputi perlakuan
melonjaknya barang barang impor 79 Apa yang
non diskriminasi antar negara anggota mostfavoured nations
dikeluarkan oleh pemerintah saat itu sebenarnya
menunjukkan upaya antisipatif terhadap kemung kinan membanjirnya barang barang impor ke pasar Indonesia Upaya ini bisa sia sia apabila
di mana negara anggota dilarang memberi perlakuan yang berbeda ke sesama anggota WTO national treatment yang memperlakukan sama antara warga domestik dan warga asing
khususnya dalam hal jasa dan prinsip transparansi khususnya yang terkait dengan perubahan kebijakan atau aturan dalam WTO
tidak diiringi dengan usaha gigih membenahi dan meningkatkan kualitas produk dalam negeri
untuk bersaing dengan produk luar
Yang terjadi di Indonesia bisa kita lihat dalam keseharian betapa pasar dalam negeri banyak didominasi oleh buah buahan
impor dari China Australia Thailand dan sebagainya Hasil pertanian ini tidak saja dijual di supermarket besar tetapi juga
Dengan pegratifikasian tersebut berarti
Indonesia dengan segala kesiapannya berkewa
j iban aktifmenegakkan ketetapan dalam prinsip GATT terbentuk pada tahun 1947 merupakan suatu perjanjian
multilateral yang dihasilkan oleh masyarakat internasional
dengan tujuan menciptakan sistem perdagangan global yang bebas agar peningkatan volume perdagangan tercapai sesuai
dengan aturan aturan main yang lebih adil dan terbuka Di kutip dari Hikmahanto Juwana
Dampak dari kon ik Perda
gangan antara Amerika Serikat dan Jepang terhadap Tatanan Perdagangan Internasional
Kesepakatan GATT WTO
Analisis Hukum Berdasarkan
Pusat Pengkajian Hukum No 22
VI September 1995 hlm l yang dikutip dalamAwani Irewati GATT WTO dan Kesiapan Indonesia Menjelang Perdagangan Global
Profrl Indonesia Jurnal tahunan CIDES No 2 tahun
1996 him 334
sudah menyerbu level penjualan di
kaki kaki lima
di ham
pir seluruh kota kota besar di Indonesia Contohnya sepuluh tahun lalu kita masih banyak menjumpai buah apel dari kota
Batu Kabupaten Malang di supermarket di kota kota besar meski harganya lebih mahal daripada buah yang sama dari luar negeri Namun kini hal itu tidak mudah lagi dapat dijumpai Buah buah itu sudah tergeser dan diganti dengan buah impor
Para konsumen tentu tidak bisa dilarang apalagi dipersalah kan untuk tidak membeli buah buah impor karena mungkin pertimbangan rasa dan harga Sampai di sini pertanyaan mun cul di mana kehadiran
negara
diwakili pemerintah dalam
melestarikan dan melindungi kelangsungan petani buah kita Apakah Indonesia nantinya akan lebih mengenal buah jeruk
apel durian dan mangga dari negara lain daripada buah buah asli produksi petani Indonesia Jika pada akhirnya buah buah
ini telah benar benar hilang dari peredaran di pasar lain apa makna Indonesia mengikuti WTO
Apa makna keikutsertaan
Indonesia dalam WTO bagi sektor pertanian domestik Apakah
WTO hanya akan menguntungkan petani luar negeri daripada
79 Disebutkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia
petani Indonesia
Nomor 84 Tabun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri
apabila tidak diambil tindak kebijakan konstruktif untuk me
Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor
lindungi pertanian domestik
E
Dalam hal ini penulis merasa pesimistis
dibentuk pada tahun 1989 dari gagasan yang
data ekonomi makro APEC telah menunjukkan
diluncurkan Perdana Menteri Australia
peningkatan antara lain i peningkatan ekspor
Bob
Hawke Ide dasar dari pembentukan APEC ini
APEC sebesar 113
adalah wujud dari keinginan Bob Hawke untuk
rilyun
menciptakan satu forum yang bisa menstimulasi pertumbuhan ekonomi kawasan di samping
direct investment di APEC 210
yang mencapai US
25
ii meningkatnya pertumbuhan foreign
yaitu sebesar
untuk seluruh APEC dan sebesar 475
untuk mengembangkan dan memproyeksikan
di ekonomi yang berpendapatan rendah
kepentingan kepentingan kawasan dalam wadah
pertumbuhan GDP sebesar 33
multilateral Mengapa demikian Ini bisa dikait
APEC dan 74
kan dengan kiprah pemerintah buruh Australia
rendah 83 Sebagai forum regional APEC me
iii
untuk seluruh
di ekonomi yang berpendapatan
di bawah PM Bob Hawke yang saat itu ingin
miliki karakteristik yang membedakannya dari
memberi wama baru dalam pendekatan politik
berbagai forum kerja sama ekonomi kawasan
luar negerinya terhadap kawasan terdekatnya Asia 82 Meski rentang kawasan Asia Pasifik
lainnya yakni sifatnya yang tidak mengikat non binding Berbagai keputusan diperoleh
begitu luas namun sebagian besar anggotanya
secara konsensus dan komitmen pelaksanaannya
adalah negara Asia dan hadirnya keanggotaan
didasarkan pada kesukarelaan
Australia dalam APEC merefleksikan keinginan
anggota
untuk mewujudkan salah satu strategi pertahanan
prinsip prinsip konsultatif komprehensif
keamanannya dalam wujud kerja sama ekonomi
fleksibel transparan regionalisme terbuka dan
perdagangan yang lebih dekat dengan negara
pengakuan atas perbedaan pembangunan antara
Asia
ekonomi maju dan ekonomi berkembang
voluntarism
Selain itu APEC juga dilandasi oleh
84
Keanggotaan APEC berjumlah 21 entitas ekonomi keanggotaan dan tahun diterima bisa
lihat pada Tabel 2 tidak saja mencakup negara tetapi juga non negara seperti Taiwan dan Hong Kong Mereka itu adalah Australia Amerika Serikat
Brunei Darussalam
Kanada
Cile
China Hong Kong Indonesia Jepang Korea Selatan
Malaysia
Selandia Baru
Meksiko
Papua Nugini Peru Filipina Rusia Singapura Taiwan Chinese Taipei
Thailand dan Vietnam
Menurut Sekretariat APEC
entitas ekonomi
ini membentuk wilayah APEC yang bertotal populasi 2 6 miliar dengan kumulatif GDP mencapai 57
US
19 254 miliar
dari GDP
dunia Dengan keadaan ini APEC menguasai 47
dari total perdagangan dunia Dari total
demikian pusaran ekonomi perdagangan bebas bertumpu pada kawasan Asia Pasifik
Hasil Kesepakatan Kesepakatan APEC Meski APEC lahir pada tahun 1989 namun
pertemuan awal pada tingkat KTT APEC baru diselenggarakan di Seattle AS pada 20 Novem ber tahun 1993 Pertama hasil dari pertemuan di Blake Island Seattle adalah sebagai berikut
Suatu Pernyataan Visi Ekonomi
Economic
Vision Statement dengan mengusung 1 komit men menciptakan masa depan yang stabil dan makmur bagi rakyat di kawasan Asia Pasifik melalui penguatan basis kerja sama ekonomi 2
tekad menyukseskan negosiasi Putaran Uruguay 3
meletakkan landasan perkembangan APEC
selanjutnya sebagai forum yang bermakna bagi ekonomi kawasan dengan menunjuk Bogor sebagai tempat pertemuan KTT selanjutnya serta
menyetujui usulan Eminent Persons Group EPG
Dengan potensi perdagangan dan investasi
atas dilangsungkannya pertemuan para Menteri
yang ada di APEC dalam sepuluh tahun terakhir
Keuangan APEC pembentukan Forum Bisnis Pasifik PBF serta langkah konkret lainnya
82 Ikrar Nusa Bhakti
Kilas Balik Hubungan Indonesia Aus
tralia 1995 dan Prospeknya di Masa Datang dalam Profil Indonesia Jurnal tahunan CIDES No 2 tahun 1996 hlm 298 Dijelaskan bahwa PM Bob Hawke mengubah strategi perta
hanan keamanan Australia yang semula mencari keamanan dari Asia yang seakan mengambil jarak dalam membina hubungan dengan Asia menjadi
mencari keamanan dalam
Asia di mana mengesankan satu bentuk hubungan tanpa berjarak dengan Asia Pendekatan ini tercermin juga dalam
APEC yang diperjuangkan
Kedua pertemuan KTT APEC di Bogor
diadakan pada Nopember 1994 dengan hasil
http
ditpolkom bappenas go idlbasedirlPolitik Luar Negeril
3 Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Internasional
5 APEC APEC pdf
Asia Pacific Economic Cooperation
diunduh pada 19 September 2010
s4lbid
45
APEC Economic Leader s Declaration yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Bogor Isi
Satu komitmen yang dihasilkan dalam sidang APEC di Subic adalah dimulainya proses
dari deklarasi ini antara lain 1 memperkuat kerj a
liberalisasi perdagangan dan investasi di kawasan
sama ekonomi kawasan Asia Pasifik berdasar
Asia Pasifik pada 1 Januari 1997
kemitraan pembagian tanggung jawab saling
itu ditandai dengan ditegakkannya persetujuan
menghormati kepentingan
Manila Action Plan for APEC MAPA sebagai
dan keuntungan
Komitmen
langkah awal dari aksi liberalisasi tersebut
bersama 2 menentang blok perdagangan in ward looking Perdagangan dan investasi yang
Persetujuan yang dicapai ini memang tidak
bebas dan terbuka ini tidak akan dibatasi hanya
berkesan spektakuler Namun ini tidak berarti
untuk internal APEC tapi juga non APEC
penentuan timetable pencapaian perdagangan dan
menjadi hal yang sepele Sejak awal Januari ini semua anggota didorong untuk mempersiapkan
investasi bebas tahun 2010 bagi ekonomi maju
sedini mungkin kondisi perekonomian nasional
dan 2020 untuk ekonomi berkembang Visi utama APEC tertuang dalam Bogor Goals offree and
demi memasuki perekonomian internasional
open trade and investment in the Asia Pacific
berisikan kebijakan seluruh anggota mengenai
by 2010 for industrialised economies and 2020 for developing economies yang diterima dan
proses liberalisasi perdagangan dan investasi
3
disepakati oleh kepala negara
MAPA adalah pedoman kerja APEC yang
Dalam MAPA disebutkan ada enam elemen yang menjadi tolok ukurnya yaitu
Ketiga pertemuan KTT APEC di Osaka
Jepang tahun 1995 difokuskan pada upaya menindaklanjuti visi Seattle serta komitmen Bogor Hasilnya berupa cetak biru
i
pembangunan
ii memajukan agenda
fasilitasi dan liberalisasi investasi perdagangan iii kontribusi APEC ke WTO
iv kerja sama
ekonomi dan pembangunan
v penonjolan peran
atau roadmap komprehensif mencakup empat
sektor bisnis terpadu
penciptaan
dokumen sebagai berikut 85 1 Deklarasi Osaka
kondusif untuk mencapai tujuan 86
2
blueprint
komunitas Asia Pasifik
Pernyataan Menteri 3 Agenda Aksi Osaka
vi
situasi
Sebelum sampai pada kelahiran MAPA
4 Kompilasi dari Initial Actions Yang terpenting dari pertemuan ini ialah harapan agar masing masing anggota APEC dapat dengan segera me
Aksi Individu RAI
nyerahkan rencana aksinya ke pertemuan tingkat
Action Plans
menteri APEC ke 8 di Filipina tahun 1996 Dalam
pelaksanaan Deklarasi Osaka
pertemuan KTT berikutnya diharapkan daftar
Individu serta Rencana Aksi Bersama ini akan
rencana aksi bersama dapat dihasilkan sebagai
dimulai pada 1 Januari 1997 Mengenai program
patokan bagi realisasi liberalisasi perdagangan
program apa saja yang telah dimasukkan oleh 18
dan investasi terbuka
negara anggota APEC ke dalam Rencana Aksi
masing masing anggota membawa Rencana Individual Action Plans
dan Rencana Aksi Bersama RAB
Collective
ke Subic sebagai komitmen dari Rencana Aksi
Individu nya dapat dilihat pada Tabel 1 ini Hasil pertemuan KTT APEC tahun 1998 85 Khusus untuk dokumen menyangkut Agenda Aksi Osaka
yang berlangsung di Kuala Lumpur Malaysia
KTT ini telah menetapkan kembali adanya tiga jurus kerja sama
pada 18 November menerima Rusia sebagai
yaitu mengagendakan berbagai langkah liberalisasi perdagan
gan dan investasi 2010 dan 2020 yang dimulai pada I Januari 1997 memfasilitasi jurus pertama dengan memberikan berbagai
iklim pendukungnya melaksanakan berbagai program konkret untuk mewujudkan suatu kerja sama ekonomi dan kerja sama
anggota baru KTT berikutnya di Auckland Selandia Baru tahun 1999 lalu di Brunei Darus salam 2000 dan di Shanghai China pada tahun
teknik Sasaran program yang dijabarkan dalam 12 area spesifik
2001 Selanjutnya KTT APEC berlangsung di
dalam agenda meliputi
Los Cabos Meksiko tahun 2002 dan Bangkok
ii ilmu pengetahuan energi
v transportasi
turisme
investasi
i pembangunan sumber daya manusia
iii perusahaan kecil dan menengah
iv
vi telekomunikasi dan informasi
vii
viii teknologi pertanian
x promosi perdagangan
ix data perdagangan dan
xi
Thailand pada tahun 2003 Hasil KTT KTT ini
tidak jauh berbeda satu sama lain hanya sejak
konservasi sumber
tahun 2001 APEC telah mengeluarkan statement
daya kelautan xii perikanan Adapun Initial Actions yang merupakan inisiatif dari masing masing anggota untuk melak
counter terrorism sehubungan dengan peristiwa
sanakan liberalisasi mencakup penurunan tarif pengurangan hambatan non tarif deregulasi dan privatisasi Lihat lebih lanjut pada Kompas 22 November 1995
M
9 11
dan ini menjadi menguat pada pertemuan
86Kompas 25 Nopember 1997
Tabel 1 Program Rencana Aksi Individu Anggota APEC Tarif 0
Australia
5
dicapai tahun 2000 termasuk kendaraan bermotor garmen
tekstil keju dan
sayuran
Brunei
Penurunan secara progresif hingga 0
Kanada
Penurunan sekitar 1 500 item produk manufaktur menjelang 1999 Pemotongan tingkat tarif menjelang 2004 Mengurangi tarif produk teknologi informasi pada tahun 2000
Cile
Penurunan secara progresif semua tarif hingga 0
China
Penurunan tarif hingga sekitar 15
Hong Kong
jadi 0
Indonesia
pada 2020 dengan pengecualian beberapa produk
hampir pada semua produk pada 2010
pada tahun 2000 Memasukkan semua produk impor men
pada tahun 2010
Mengeliminir pajak tambahan dan menurunkan tarif maksimum menjadi 5
dan 10
pada
tahun 2003
Memperluas eliminasi tarif farmasi pada tahun 2000 Memasukkan produk teknologi informasi
Jepang
dalam eliminasi tarif pada tahun 2000 Korea Selatan
Eliminasi tarif produk perkapalan mulai tahun 1997 Membatasi jadwal revisi tarif konsensi
Malaysia
Menu runkan meniadakan BM produk tertentu termasuk makanan kaleng kosmetika produk
kertas medical supplies pada tahun 1997 Melanjutkan program penurunan tarif seperti yang direncanakan Meksiko
Menurunkan sebagian tarif produk teknologi informasi melalui negosiasi mulai tahun 1999
Selandia Baru
Bebas bea masuk semua produk pada tahun 2010
Papua Nugini
Penurunan tarifjadi 5
pada logam dasar aluminium barang modal mesin kimia dasar kimia
pertanian pada 1997 Merevisi tingkat standar sesuai penurunan tarif pada 2000 Filipina
Penurunan tarif hingga seragam 5
kecuali produk sensitif agroindustri pada tahun 2004
Singapura
Pembatasan semua tarif inenjadi 0
pada tahun 2010
Taiwan
Penurunan secara progresif tarif rata rata menjadi 6
namun 65
di antaranya di bawah 5
pada tahun 2010
Pengaturan BM menuju pengurangan program lokal Peninjauan kemungkinan pengurangan
Thailand
program konsensi tarif Amerika Serikat
Sumber
Mendorong negosiasi menuju tarif 0
Liberalisasi APEC mulai 1 Januari 1997
untuk produk teknologi informasi tahun 2000 Bisnis Indonesia 26 November 1996
APEC berikutnya apalagi setelah peristiwa bom
masalah ekonomi semata
Bali tahun 2002 China yang sedang menjadi tuan
bahwa organisasi regional semacam APEC bisa
rumah KTT 2001 mendapat dukungan AS untuk
menjadi media forum pertemuan negara negara
masuk sebagai anggota WTO pada 2003
Isu
dunia yang mengangkat isu isu terhangat yang
politisasi dalam tubuh APEC sejak itu menjadi
muncul untuk diperhatikan dan dibicarakan
kuat
berikutnya dilaksanakan di Hanoi Vietnam pada
bersama Akan tetapi ada pendapat yang mengatakan bahwa fungsi APEC yang seperti itu justru memperlebar cakupan agenda kerja yang sudah ada serta bisa menggiring APEC ke arah
19 November 2006 Hasil pertemuannya tidak
dan tujuan pertemuan yang tidak jelas
memuat sesuatu yang baru dan belum bergeser
Isu lain yang menj adi perhatian APEC adalah ide untuk mewujudkan konsep zona perdagangan bebas yang luas di kawasan Asia Pasifik Free
KTT APEC 2004 berlangsung di Cile lalu 20 November 2005 di Busan Pertemuan tahun
dari isu yang diagendakan sebelumnya Isu di luar ekonomi saat itu yang menjadi perhatian
Ini membuktikan
Bisa
anggota APEC adalah persoalan terorisme
Trade Area of the Asia Pacific FTAAP
penanganan krisis nuklir dalam penanganan
dibayangkan apabila FTAAP terwujud cakupan
wabah flu burung Dapat dikatakan bahwaAPEC
wilayahnya akan membentang dari Amerika
tidak membatasi secara ketat cakupan isu pada
Serikat hingga ke Rusia dan dari Cile hingga ke
47
Australia Ide ini menjadi target jangka pendek
dengan tema yang diangkat dalam pertemuan
dalamAPEC sebagai alternatifperundingan apa
itu
bila pembicaraan perdagangan bebas dalam WTO
Masa Depan yang Berkelanjutan
kembali mengalami kegagalan
itu
Sebagaimana
Memperkuat Komunitas Kita Membangun
Di samping
seperti agenda kerja pada pertemuan
dalam salah satu program APEC yang men dukung terwujudnya perdagangan multilateral maka dukungannya terhadap FTAAP dipandang
sebelumnya APEC menegaskan kembali atas
sebagai pendukung kuat program itu
perdagangan bebas reformasi struktural di tubuh
Dalam Deklarasi Vietnam hasil KTT APEC
dukungan penuhnya pada sistem perdagangan
dengan mendorong model kerja sama perjanjian APEC penekanan kepada pimpinan pemerin
2006 salah satunya menekankan bahwa setiap
tahan untuk mempercepat integrasi ekonomi di
negara anggota harus mengkaji prospek jangka
kawasan regional serta masalah keamanan dan
panjang dari FTAAP dan wajib melaporkan
terorisme
Jika dilihat dari awal mula terbentuknya
perkembangannya pada pertemuan berikut di Australia tahun 2007
Isi Deklarasi Vietnam
APEC pada 18 tahun lalu masalah perubahan
itu menekankan kembali tiga hal pokok yaitu
iklim itu sangat jauh dari tujuan semula diben
memajukan investasi dan perdagangan bebas
tuknya APEC
Sebagaimana diketahui tujuan
meningkatkan keamanan manusia dan mem
dasar dibentuknya APEC adalah untuk mem
bangun masyarakat yang lebih kuat dengan komunitas yang lebih dinamis dan harmonis 87
bangun dan memperkuat sistem perdagangan
Dalam hal memajukan investasi dan perdagangan
dan kemakmuran para anggotanya serta mendu
multilateral meningkatkan saling ketergantungan
bebas para pemimpin APEC tetap menempatkan
kung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
Agenda Pembangunan Doha
Namun perubahan ekstrem iklim global beberapa
Putaran Doha
yang diperjuangkan WTO sebagai prioritas utama
tahun terakhir ini membuat semua negara anggota
APEC
memutuskan betapa pentingnya isu perubahan
Dalam masalah keamanan manusia para
iklim dibicarakan dalam setiap pertemuan APEC
pemimpin APEC tetap mengutuk tindak teroris yang mengancam dunia dan bertekad meme ranginya dalam setiap bentuk dan manifestasinya
Oleh karena itu APEC juga merespons baik
Untuk itu APEC telah mengesahkan Prakarsa
terdiri atas delapan negara tropis
yang Indonesia
Kontra Terorisme APEC 2006 oleh para menteri
Malaysia
Kamerun
demi menjaga dan menjamin situasi kondusif
Kosta Rika Brasilia Afrika
apa yang diperjuangkan PBB tentang program menghutankan 10 juta ha hutan tropis
Papua Nugini
Gabon
APEC juga memperhatikan masalah keamanan
Ide yang kemu dian dikenal dengan Forestry Eight merupakan gagasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Selanjutnya menjadi tanggung jawab Indonesia untuk mewujudkan misi dari Forestry Eight ini dengan tujuh negara lainnya yang memiliki hutan tropis yakni negara negara yang memiliki
energi untuk masa depan bersamaan dengan
hutan tropis dan berposisi pada 10 LU dan 10
meminimalisasikan dampak lingkungan sebagai
LS dari garis khatulistiwa dan memiliki hampir
akibat dari kegiatan ekonomi industri yang
80
dij alankan
Hasil KTT APEC tahun 2008 yang berlang sung di Lima Peru para pemimpin meluncurkan
bagi keamanan perdagangan di kawasan Selain itu negara negara anggota juga berkomitmen mengimplementasikan rencana aksi APEC
dalam pencegahan dan penanggulangan pandemi
influenza dan unggas yang diadopsi Mei 2006
KTT APEC tahun 2007 dan 2008 masing masing berlangsung di Australia dan Peru Salah satu agenda penting yang diangkat dalam perte muan di Sydney Australia pada 8 9 September
hutan
adanya komitmen baru untuk membangun Asia
Pasifik Deklarasi Lima yang dihasilkan antara lain menekankan pentingnya
memperkokoh
adalah masalah perubahan iklim global global
dimensi sosial dalam globalisasi dan menjamin
climate change dan masalah energi Ini sesuai
semua anggota bisa mengakses kemajuan dan kesempatan untuk berpartisipasi di dalamnya
81 Hasil KTT APEC Deklarasi Hanoi Prioritaskan Putaran Doha
M
Sinar Harapan 20 November 2006
dan memperoleh keuntungan dalam perdagangan
dan investasi di kawasan regional dan global
kelima APEC terus mendorong terjadinya sistem
Deklarasi juga memuat krisis keuangan global
perdagangan multilateral
yang terjadi saat itu dan merespons dengan
Program keenam mempercepat terjadinya
cepat agar kemunduran ekonomi bisa ditekan
integrasi ekonomi regional Asia Pasifik Program
Kebijakan pemberian stimulus pendanaan dan
ketujuh
memperkuat koordinasi teknis dan
fiskal yang dikeluarkan anggota APEC juga
ekonomi antarnegara se Asia Pasifik Program
dimaksudkan untuk mengatasi krisis
kedelapan menjamin keamanan penduduk di
Hal lain yang juga disepakati mencakup realisasi
reformasi
struktural
perdagangan
dan investasi peningkatan ketahanan pangan pemberantasan korupsi penguatan kerja sama pemberantasan terorisme
pendanaan perda
setiap negara di kawasan tersebut dari segala bencana maupun sebab lainnya Program ke
sembilan APEC mendorong perlawanan terhadap korupsi membentuk pemerintahan yang luwes dan transparan Program kesepuluh melakukan
gangan regional pengurangan dampak bencana
upaya upaya revitalisasi atas ketahanan negara
perubahan iklim ketahanan energi
negara APEC
clan pem
bangunan lingkungan yang nyaman dan bersih Tidak seperti pada pertemuan sebelumnya yang
Dari hasil pertemuan tersebut
diamati perkembangan kerjanya
apabila
tidak ada
selalu memasukkan agenda Putaran Doha WTO
sesuatu yang barn dari APEC terutama program
kali ini APEC tidak memasukkan agenda ini Ada
pertama hingga program ketujuh
Adapun isi
dua kemungkinan alasan yang bisa dikemukakan
program kedelapan kesembilan dan kesepuluh
pertama terjadi kejenuhan dalam APEC ketika
sesungguhnya lebih mencerminkan upaya
membicarakan agenda WTO Bukan bermaksud
responsif APEC untuk mengakomodasi per
agenda ini ditiadakan tetapi ini sudah diterjemah
masalahan umum yang dihadapi oleh sebagian negara berkembang pada beberapa tahun terakhir
kan secara langsung dalam program APEC yang memang akhirnya menuju WTO Kedua agenda WTO bisa saja digeser dengan isu hangat yang lebih membutuhkan perhatian dan penanganan
ini Terlepas dari substansi pertemuan APEC apa
yang sudah dilakukan atau dihasilkan olehAPEC selama 17 tahun katakanlah terhitung sejak
secara lanjut dan yang bisa berdampak buruk
diluncurkannya KTT APEC tahun 1993 hingga
pada kelangsungan APEC
tahun 2009
KTT APEC yang berlangsung di Retreat
program
masih berkiprah pada penegasan
Isu perdagangan global khususnya
Session Istana Singapura di Singapura pada 15
perdagangan dan pasar bebas masih senantiasa
Nopember 2009 meletakkan 10 program sebagai
didengungkan dan diperjuangkan
fokus sidang KTT yang diikuti 21 negara secara substansial sesungguhnya tidak menghasilkan
sesuatu gebrakan yang signifikan khususnya bagi negara negara berkembang Ini bisa dilihat dari 10 program yang dihasilkan Program pertama APEC masih akan mendukung pertumbuhan
seimbang antarnegara di kawasan tersebut Program kedua APEC mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif antaranggota Program ketiga APEC juga masih akan berupaya
mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelan jutan di antara negara negara di kawasan tersebut Program keempat menolak dengan tegas segala
bentuk proteksionisme perdagangan Program
Problematika Dalam APEC Secara umum jika menyimak pada kesepakatan
pertemuan yang dilakukan setiap tahunnya kiprah APEC lebih bersifat pertemuan seremonial
dan hanya pada penekanan clan penegasan kem
bali visi dan misi APEC selain tentunya sering dimasukkannya agenda agenda baru yang terkait dengan isu hangat yang berkembang Anggota
APEC yang kini sudah mencapai 21 negara lihat Tabel 2 yang tersambung dengan Samudera Pasifik sesungguhnya mampu menggunakan
forum APEC itu lebih dari sekadar rutinitas pertemuan tahunan Mengapa
Ada beberapa
hal yang sesungguhnya bisa diberdayakan secara optimal oleh semua negara anggota APEC 88 Pemimpin APEC Buat Komitmen Baru Bangun Asia Pasifik
http
Harian Sinar Indonesia Baru 25 November 2008
hariansib com p 49962
Pertama
potensi populasi negara anggota
yang berjumlah 21 negara mencapai 2 5 miliar Me
yang menguasai 45
dari total penduduk dunia
Atlantik Akan tetapi potensi yang demikian
Jumlah populasi sebesar itu merupakan potensi
besar ini nampaknya tidak
kekuatan pasar yang besar dengan perputaran roda perdagangan dan investasi yang berpusat
perdagangan antara China dan AS Tidak hanya
menekan
konflik
itu beberapa negara Asia termasuk Indonesia
pada 21 negara ini Tetapi masalahnya tidak
seakan tidak mampu membendung gencarnya
sesederhana itu Keinginan yang sering dibalut dengan tingkat ambisi yang tinggi terutama dari negara maju sering menutup visi APEC Superioritas yang muncul dari negara negara
barang barang buatan China yang kenyataannya banyak menggilas barang barang dalam negeri
maju seringkali tak mampu dihindari oleh negara
dalam APEC itu sendiri seperti AFTA ASEAN
negara berkembang pada saat realisasi agenda kerja APEC Sebagai contoh apa yang sudah
plus China ASEAN plus Korea ASEAN plus
dilakukan oleh APEC ketika negara negara Asia
semakin melemahkan kerangka APEC dari arah
dilanda krisis ekonomi pada pertengahan tahun
dalam Lalu bagaimana dengan kelangsungan
1997 Tak ada tindakan konkret dari negara maju
APEC itu sendiri Apakah APEC akan bertahan
untuk mendukung negara negara berkembang yang tengah dilanda krisis Bahkan usulan Asian Monetary Fund yang diusulkan Jepang tahun
hanya sebatas forum seremonial saja Yang se melalui pembentukan FTA dari dalam APEC
1998 ditolak oleh AS karena pembentukan AMF
tersebut seharusnya bisa memberi centrifugal
ini dianggap menyaingi peran International Monetary Fund IMF Lalu gebrakan apa yang
effect bagi penguatan APEC ke luar
dilakukan oleh negara maju ketika negara
Asia dilanda endemik flu burung Komitmen dalam bentuk statement yang diluncurkan pada setiap pertemuan KTT APEC beberapa tahun terakhir merujuk pada tindakan antisipasi terha
dap penyakit ini Akan tetapi mengapa suplai obat antiflu burung yang dibutuhkan berkesan begitu sulit dan lama dikirim ke negara negara
yang membutuhkan Ada semacam permainan politik di dalam tubuh APEC ketika keamanan
insani menjadi terancam oleh penyakit jenis baru Dengan kata lain di mana toleransi dan
kebersamaan yang seharusnya tercipta antara negara maju dan negara berkembang di dalam membangun komunitas tali komunitas Asia Pasifik versi APEC
yang di atas 19 triliun dolar AS merupakan PDB dunia dengan nilai perdagangannya
di atas 47 menjadi
nilai perdagangan dunia 89 APEC mesin ekonomi
perdagangan bebas
free trade area FTA
di
Japan bahkan di tingkat bilateral juga terjadi
harusnya terjadi adalah penguatan subordinat
Ketiga
sifat organisasi APEC itu sendiri
yang bersifat informal meeting dan open regio nalism membuat para negara anggota kurang memiliki komitmen kuat pada program kerja
APEC Ditambah lagi dengan personal yang duduk di dalam tingkat tingkat pertemuan APEC
seringkali tidak dalam jangka panjang Ganti kepemimpinan bisa jadi diikuti dengan ganti
personal yang sudah in charge dalam komite maupun tim kerja panel di APEC Dalam setiap pertemuan APEC ada enam tingkatan kerja
yang dilakukan yakni 1 pertemuan informal pemimpin 2 tingkat menteri 3 tingkat pejabat senior 4 6
tingkat komite
sekretariat
5
tim kerja panel
Pada level pejabat senior dan
level komite sesungguhnya yang memegang kunci sukses bagi berjalannya program APEC
Kedua melihat pada nilai total PDB nya 55
Hal lain menguatnya pembentukan zona
di masing masing negara anggota Melihat dari sifat APEC yang demikian
bentuk kerja sama ekonomi regional yang ingin diciptakan itu nampaknya lebih bersifat longgar
dunia Apalagi di yaitu menghimpun negara negara anggota untuk
tambah dengan kemajuan pesat ekonomi China
yang kini mampu bersaing ketat dengan AS APEC di masa depan bisa mengungguli kekuatan perdagangan bebas lainnya di belahan bumi S9 APEC Asia Pacific Economic Cooperation
2009 http
12 November
mengadakan koordinasi dalam suatu kerja sama ekonomi
economic
cooperation
daripada
menggunakan perangkat perangkat kerja sama
instrument of cooperation
menuju suatu
integrasi ekonomi economic integration 90 Akan
deroffi blogspot com 2009 11 apec asiapacifzc
economic cooperation html
Dalam Johan Syahperi Saleh
Kerja sama Regional antara
Negara negara ASEAN dikemukakan bahwa kerja sama eko
50
Tabe12 Anggota APEC
No
Negara
Tahun Diterima
1
Australia
1989
2
Brunei Darussalam
1989
3
Kanada
1989
4
Indonesia
1989
5
Jepang
1989
6
Korea Selatan
1989
7
Malaysia
1989
8
Selandia Baru
1989
9
Filipina
1989
10
Singapura
1989
11
Thailand
1989
12
Amerika Serikat
1989
13
Republik China
1991
14
Hong Kong
1991
15
RRC
1991
16
Meksiko
1993
17
Papua New Guinea
1993
18
Cile
1994
19
Peru
1998
20
Rusia
1998
21
Vietnam
1998
Sumber
APEC
Asia Pacific Economic Cooperation
12 November 2009 http
deroffz blogspot com 2009 11 apec asia
pacic economic cooperation html
yang berkeinginan masuk menjadi anggota tanpa
prinsip solidaritas regional 4 prinsip manfaat yang sama 5 prinsip saling menghormati dan egaliterisme 6 prinsip pragmatisme 7 prinsip
pertimbangan pertimbangan politis
pengambilan keputusan berdasarkan konsensus
tetapi sifatnya yang longgar itu tidak menjadikan APEC dapat secara bebas menerima siapa saja Sejauh ini
anggota APEC masih bertahan pada 21 negara
dan implementasi yang fleksibel 8 prinsip bpen
dan ini dimaksudkan sebagai keputusan agar 21
regionalistne regionalisme terbuka 91
negara ini bisa membangun hubungan dan kerja
Kedelapan prinsip tersebut sudah tentu menjadi landasan fundamental bagi setiap bentuk
sama yang solid Kenyataannya hubungan dan kerja sama yang dinginkan itu belum maksimal terwujud
kerja sama APEC Bagaimana signifikansi dari
prinsip prinsip tersebut apabila dikaitkan dengan kondisi masa kini
Baik negara maju maupun
Prinsip Prinsip Dalam Kerja Sama APEC
berkembang di dalam APEC sedari awal sudah
Ada delapan prinsip yang mendasari kerja sama APEC yaitu 1 prinsip perdagangan dan investasi bebas 2 prinsip kerja sama internasional 3
menyetujui prinsip prinsip tersebut
a Prinsip Perdagangan dan Investasi Bebas
nomi regional pada prinsipnya dibedakan menjadi dua yaitu
Prinsip ini menjadi hal yang paling penting dan
kerja sama ekonomi regional yang menggunakan perangkat per
mendasar sekaligus menjadi tujuan utama dalam
angkat kerja sama untuk mencapai integrasi ekonomi economic
integration
dan kerja sama ekonomi regional yang hanya
menghimpun para anggotanya untuk melakukan koordinasi
91 Dewi Fortuna Anwar
kerja sama ekonomi economic cooperation XII No 5 1993 hlm 16
Indonesia dan APEC seri Penelitian PPW LIPI No 25 96
Economica Vol
tahun 1996 hlm 13
APEC Dari Seattle ke Osaka dalam
14
51
kerja sama APEC Bahwa semua upaya yang dilakukan APEC akan berujung pada pencip taan area perdagangan dan investasi yang bebas hambatan Prinsip ini sudah tentu harus sejalan
ringnya terjadi pelanggaran kapal kapal nelayan
dengan program perdagangan dunia dukungan Kendati kelompok regional semacam
hal wilayah tangkap Jadi memang harus ada penyelesaian dari dalam negeri masing masing
APEC bergulir dengan tingkat dan lingkup yang
dahulu lalu penguatan hubungan bilateral dalam
lebih kecil daripada kelompok perdagangan
penegasan batas wilayah laut dan kesepakatan
dunia WTO
mengelola sumber daya laut secara bersama di
WTO
namun semangat dan sifatnya
asing yang menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia Thailand Vietnam Malaysia dan
Indonesia sering sekali terlibat masalah dalam
tetap tertuju pada penciptaan pasar terbuka
wilayah Zona Ekonomi Eksklusif ZEE
Dengan demikian tidak menutup kemungkinan
bila penegasan batas wilayah dan kesepakatan
Apa
terj adinya proses transformasi dari pasar regional
bilateral antar mereka sudah jelas dan tegas
menuju pasar globalisasi
maka segenap pelanggaran bisa diselesaikan
Jauh sebelumnya APEC sudah menetapkan
secara hukum Jika di tingkat bilateral inipun
sembilan sektor Early Voluntary Sectoral Libe ralisation EVSL 1997 yang meliputi ikan dan
sudah jelas penguatan hubungan kerja sama
produk ikan produk kehutanan produk kimia
juga akan kokoh Pada akhirnya kokohnya kerja
produk pelestarian lingkungan energi peralatan
sama ASEAN akan bergerak ke arah penguatan
medis
kerja sama APEC prinsip centrifugal effect
batu permata dan perhiasan
standar
dalam lingkup ASEAN maupun ASEAN plus
dalam komunikasi dan mainan anak anak untuk
meskipun keaqggotaan APEC tidak terbatas pada
diberlakukan penurunan tari
negara Asia saja
Konsekuensinya
semua negara anggota harus konsisten dengan apa
Kalau menyimak kecenderungan yang
yang sudah ditetapkan secara bersama Namun realisasinya tidak semudah yang dibicarakan di atas kertas Bagi negara yang bergantung penuh
terjadi pada beberapa tahun terakhir telah
ASEAN Padahal di luar basis ASEAN ada basis
pada sektor ikan dan produk ikan mungkin bisa
APEC di Asia Pasifik Menguatnya gejala FTA
terjadi penguatan kerja sama FTA pada tingkat
langsung berseberangan dengan kesepakatan
di dalam wilayah Asia Pasifik seakan membuat
ini Jadi bisa dimaklumi apabila negara seperti
terlena para anggota khususnya negara anggota
Cile dan Meksiko pada awal diluncurkan EVSL
di wilayah Asia dan ini telah menggiring mereka
menolaknya Prinsip fleksibilitas memang
ke bentuk bentuk perdagangan bebas dalam
berlaku dalam APEC tetapi inipun memberi
lingkup yang lebih kecil ASEAN plus three atau
peluang bagi negara anggota untuk berlindung di balik prinsip ini
ASEAN plus China CAFTA
bahkan bilateral
FTA semacam Singapore Australia FTA mi
Contoh lain Indonesia yang melimpah
salnya terkesan lebih solid dan lebih menjanjikan
dengan kekayaan alam seperti hutan dan i sinya
bagi mereka Masalah dimensi ruang dan waktu yang dipersatukan dengan kedekatan geografis
menjadi tidak
terkendali
dalam pemanfaat
annya Kepentingan kelompok tertentu yang disisipkan dalam lingkup ikatan bisnis politik
mungkin menjadi paket pilihan mereka karena
dan birokrasi menjadikan produk hutan tidak
Jika pilihan demikian cenderung lebih menguat maka tantangan terakhir berpulang kepada masing masing negara anggota APEC
mampu bersaing dalam kerangka APEC Hasil dari eksploitasi hutan berimbas pada mudahnya
secara ekonomi dirasa lebih menguntungkan
negara Malaysia membeli dengan harga di bawah
untuk menerapkan sistem centrifugal effect
harga pasar resmi Ini hanya satu contoh saja
dalam memperkuat pasar domestik untuk menuju
betapa kejadian di depan mata yang dialami
penguatan pasar bilateral pasar regional ASEAN
Indonesia sungguh memperburuk daya saingnya
dan akhirnya pasar APEC Bagaimana dengan
dengan negara lain baik dalam konteks APEC
kiprah Indonesia dalam mempersiapkan diri
maupun non APEC
Di antara sesama negara Asia Tenggara pun
tidak lepas dari masalah Satu contoh betapa se
52
Sebagaimana telah disinggung di atas sejauh ini kesiapan Indonesia baik di dalam forum ASEAN
maupun APEC juga harus menggunakan prinsip
centrifugal effects dalam setiap geraknya Katakanlah prinsip ini mulai bekerja di dalam
tidak bisa dinikmati Ada banyak mata rantai an
tara petani hingga pengusaha yang menyebabkan
kerangka kerja sama Indonesia dengan negara
disparitas harga jual dari petani dan harga jual
lain dalam lingkup bilateral FTA lalu dari sini
pengusaha ke konsumen semakin tinggi Akibat
proses kerjanya memberi dampak pada lingkup
nya peluang memperolah keuntungan besar dari
ASEAN
barang yang dijual pengusaha tidaklah paralel dengan keuntungan yang diperoleh petani
bisa dalam format AFTA ASEAN
China FTA dan sebagainya
Dari sini kemudian
daya tarik sentrifugal berlanjut ke tingkat APEC dan seterusnya Gambar 1
Sebagai contoh nyata hampir semua tempat penjual buah baik itu di pasar tradisional di kaki lima hingga pasar modern
tidak ada
yang tidak menjual buah jeruk maupun apel dari negeri China Lalu bisa dilihat pula tidak semua tempat penjual buah menempatkan buah
jeruk medan ataupun apel malang bersanding dengan buah buah serupa dari China Ini berarti
bahwa di bawah kondisi tak kuasanya buah buah lokal berkompetisi dengan buah impor telah
mengurangi peluang buah lokal merebut pasar Parahnya ini semua terjadi di pasar dalam negeri Indonesia sendiri
Jika di pasar dalam negeri
saja sudah menghadapi masalah seperti itu lalu
bagaimana dengan kesempatan petani buah buah lokal untuk menembus pasar di negeri China Mungkin pertanyaan semacam ini terjawab
dengan adanya bantuan para pengusaha yang membeli langsung dari petani sehingga bisa me mangkas beberapa mata rantai dagang mulai dari petani hingga konsumen menjadi lebih singkat Gambar 1 Gerak Centrifugal
Ini juga akan berimplikasi pada penentuan harga jual akhir ke konsumen Namun seberapa banyak
Sumber dibuat oleh penulis 2010
pengusaha yang telah melakukan hal itu Atau sebaliknya
pengusaha menjadi tidak tergerak
untuk menjemput bola ke petani karena upaya Kesiapan infrastruktur bagi kegiatan perda gangan dan investasi dalam semua bentuk kerja sama apapun seharusnya tidak lagi direpotkan
dengan faktor ketidakjelasan Bagi Indonesia misalnya
masalah mata rantai perdagangan
dan tindakannya itu bisa mematikan keuntungan
bagi pelaku pelaku dagang yang berada di dalam mata rantai dagang antara petani dan pengusaha di samping perolehan keuntungan yang lebih kecil
mulai dari petani pengepul hingga ke pasar baik pasar tradisional maupun pasar modern seharusnya tidak lagi semakin memperlebar
jurang pemisah antara petani dan pengusaha Contohnya apabila barang barang domestik yang dibutuhkan banyak diminati dengan nilai
jual yang bersaing dengan produk luar negeri ujung ujungnya yang menjadi diuntungkan dari kondisi ini adalah pengusaha Sementara
petani kecil yang seharusnya juga memperoleh keuntungan setara dan proporsional dari semakin
larisnya barang barang yang dihasilkan nyatanya
Dalam hal investasi
kondisi kesiapan
Indonesia dalam menciptakan iklim investasi be lumlah sempurna Pulau Jawa dan Pulau Sumatra
dan beberapa tempat di wilayah Indonesia Timur
bisajadi paling diminati oleh para investor karena kemudahan dan kesiapan jalur infrastruktur yang dibutuhkan Akan tetapi tidak jarang juga para investor mengeluhkan kondisi jalur transportasi yang sangat padat sehingga memperlambat proses
pengiriman barang berkorelasi tinggi pada biaya keseluruhan di samping faktor kepastian hukum
53
dan stabilitas politik dalam negeri Masalah
prinsip solidaritas regional yang cukup kuat an
korupsi juga sering menjadi pertimbangan bagi para investor asing untuk datang ke Indonesia
tarsesama Meski ada kecenderungan pertemuan
Di dalam APEC ada banyak negara investor maupun negara ketempatan
Kesepakatan
investasi di tingkat ASEAN ASEAN plus
maupun APEC memang ada kejelasan aturan antarmereka Yang dikhawatirkan adalah adanya
penyusup gratis atau free rider dalam APEC yang kemudian
menikmati
fasilitas gratis
dalam berinteraksi dengan ASEAN
tahunan yang dilakukan lebih bersifat seremonial belaka dan menyimpang dari isu semula namun bentuk kerja sama ini menjadi ajang yang efektif karena mempertemukan negara Asia dan Pasifik serta mampu berperan sebagai media dalam
membicarakan dan merespons isu isu kritis yang muncul seperti krisis nuklir energi lingkungan dan iklim global
Solidaritas regional yang ditumbuhkem bangkan ialah berdasarkan pada kesadaran atas
b Prinsip Kerjasama Internasional Prinsip kerja sama ini secara tersirat memuat bahwa APEC tidak bersifat inward looking me lainkan suatu bentuk kerja sama terbuka dengan
orientasi internasional Meski lingkup kerjanya adalah kawasan Asia Pasifik sifat kerja samanya tidak mematok harga mati
ke negara maupun
kawasan luar selama arah yang dituju mampu memberi dukungan positifbagi kemajuanAPEC Sebagai contoh APEC bisa belajar dari bentuk kerja sama regional lain seperti North America
Free Trade Area NAFTA atau European Union
EU
dengan mengambil manfaat positif dari
keberhasilan mereka
Prinsip kerja sama internasional yang dianut APEC ini juga membuktikan dirinya
memberi ruang gerak yang leluasa kepada negara anggota untuk memajukan kerja sama regional
ini melalui forum lainnya Selama pihak yang bersangkutan mampu mengambil manfaat positif
demi pengembangan dan kemajuan dirinya
maka diharapkan dapat berpengaruh positif bagi kemajuan APEC Selanjutnya APEC diharapkan bisa memberi pengaruh positif juga bagi kerja
sama regional yang lebih luas seperti WTO c Prinsip Solidaritas Regional Solidaritas regional mengandung makna bahwa demi kelanggengan kerja sama APEC maka hal
utama yang dibutuhkan adalah solidaritas yang kuat antarsesama anggota Jika solidaritas tidak
kuat komitmen apapun yang telah dirumuskan ti dak akan mampu mengikat dan menjaga keutuhan
APEC Sangat diakui bahwa di bawah keragaman
anggotanya yang meluas dari Asia hingga Pasifik APEC hingga kini mampu bertahan lantaran
potensi besar bersama dalam ikatan Asia Pasifik Solidaritas ini nampaknya harus benar benar di perjuangkan dan dibina mengingat keanggotaan
APEC sendiri yang beraneka ragam mulai dari tingkat kemakmurannya hingga budayanya Ini
sebenarnya yang menjadikan APEC sebagai sebuah forum yang unik Kekhawatiran memang ada karena keanekaragaman itu bisa saja mem
bawa pada kegagalan jika tidak didukung dengan semangat dan solidaritas yang tinggi Sebagai contoh isu terorisme yang melanda Indonesia maupun negara lain yang mayoritas penduduknya menganut Islam bisa sangat mengganggu dalam
hal sektor investasi maupun sektor pariwisata Mengingat kecenderungan munculnya FTA dalam format bilateral FTA maupun ASEAN
plus ASEAN China FTA ASEAN Japan FTA ASEAN Korea FTA semakin kuat ini menjadi
tantangan bagi masa depan APEC FTA yang banyak terbentuk antarnegara Asia inilah yang harus diantisipasi cepat oleh APEC karena bisa
mencerminkan proses pengeroposan dari dalam tubuh APEC Jika tidak masa depan APEC sebagai forum regional Asia Pasifik bisa jadi akan tinggal namanya saja
d Prinsip Manfaat yang Sama
Prinsip ini jelas sekali sebagai hal yang ingin dicapai dalam setiap organisasi kerja sama Dalam membentuk suatu kelompok kerja sama
selalu diawali dengan penegakan misi yang di dalamnya diharapkan mengandung kesamaan visi kesamaan dalam cita cita yang hendak diraih Pada tahap ini tentunya pemikiran serta analisis atas manfaat yang akan diperoleh
masing masing pihak telah dipertimbangkan Untuk mengukur perolehan manfaat yang
54
benar benar adil dan sama tentu sulit dilakukan
Western approach ataukah Asian approach Jika
Namun kesadaran atas perolehan inanfaat yang
melihat pada komposisi keanggotaan negara Asia
proporsional sesuai dengan tingkat kemampuan
lebih mendominasi keanggotaan
tentu menjadi pertimbangan sebelum bergabung dalam APEC Lalu prinsip manfaat yang sama
mungkin cara cara Asian approach akan lebih
itu sebenarnya dipakai sebagai harapan bahwa
katan Namun secara realistis Western approach
semua kegiatan yang dilakukan telah benar benar
bisa jadi akan lebih menentukan mengingat
Secara teori
mendominasi suara dalam menentukan kesepa
dipertimbangkan Sebagai contoh salah satu tu
negara negara besar banyak yang berasal dari
juan pembentukan APEC ialah mempertahankan
luar Asia Lalu ditambah lagi dengan pendekatan
pertumbuhan dan perkembangan kawasan Asia
sepihak
Pasifik dalam kontribusi masing masing negara
pendekatan sukarela voluntary approach yang
bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi
bisa dipakai negara anggota menjadi tantangan
globa1 92
bagi masa depan APEC
concerted unilateral approach
maupun
Penekanan pada manfaat bersama mung kin berkesan hiperbolik
Tetapi
manfaat
mungkin lebih realistis Yang terakhir inilah yang sangat disadari oleh semua proporsional
f Prinsip Pragmatisme
Prinsip yang lebih mementingkan hasil dari pada bentuk ini mengesankan bahwa APEC
negara anggota Menikmati fasilitas perdagangan
tidak mau terpaku pada urusan birokrasi yang
dan investasi serta hal lain yang terkait dengan
berkepanjangan Begitupun dengan anggotanya
ini dipertimbangkan masih memberi keuntungan
harus pula mendukung prinsip kerjaAPEC yang demikian Ini pula yang membuat APEC di tengah maraknya bentuk bentuk kerj a sama FTA dalam lingkup yang lebih kecil masih ma mpu
daripada sebuah negara berdiri di luar pagar APEC dan tidak menikmati fasilitas itu sekalipun dalam porsi kecil
bertahan hingga kini meski gebrakan program kerjanya belum optimal
e Prinsip Saling Menghormati dan Egaliterisme
Prinsip ini sebenarnya mengandung pengertian yang sama dengan prinsip solidaritas regional Prinsip untuk saling menghormati ada dalam code of conduct dalam berinteraksi Adapun prinsip egaliterisme sebenamya lebih ditujukan atas tidak adanya pembedaan bagi para ang
g Prinsip Pengambilan Keputusan
gota dalam memanfaatkan kerja sama APEC
melontarkan pendapat sebelum perumusan kepu
Program program bantuan teknik
Technical
tusan Berbagai pendapat dan usulan dari anggota
misalnya
dari pihak
kelompok dengan disparitas ekonomi yang taj am tentu memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dalam pengambilan keputusan ketimbang usulan
Assistance Programmes
yang lebih maju ke pihak yang kurang maju dan yang membutuhkannya merupakan program
operasional APEC yang tidak memilah milah pihak mana yang lebih berhak mendapatkan bantuan itu
Prinsip egaliterisme berdiri di atas kesadaran
Berdasarkan Konsensus dan Implementasi
yang Fleksibel
Prinsip pengambilan keputusan yang berdasarkan konsensus kesepakatan bersama di dalamnya
mengandung kelonggaran dan kebebasan dalam
pendapat dari anggota dengan tingkat ekonomi
yang relatif sama Oleh karenanya kesepakatan yang dihasilkan sepatutnya sangat dihargai Penghargaan berupa menjaga komitmen dan
fisik dalam satu kawasan kerja sama yaitu Asia
integritas yang tinggi terhadap kesepakatan
Pasifik Namun prinsip ini bisa menjadi han
kesepakatan APEC merupakan dorongan positif
taman bagi APEC ketika dihadapkan pada adanya
bagi kelangsungan dan kesuksesan APEC itu
dua perbedaan pendekatan negara anggota yaitu
sendiri
92 Tujuan APEC termuat dalam
Seoul Declaration
dalam
Implementasi keputusan yang dihasilkan
buku proyek penelitian Kerja sama antar Negara ASEAN
bersifat fleksibel sesuai dengan tingkat kesiapan
Sekretariat Nasional ASEAN Deplu berjudul Perkembangan
para anggota Keputusan dua jadwal 2010 dan
APEC dan Dampaknya terhadap ASEAN serta Upaya Upaya Pemanfaatannya
Jakarta Deplu 1995
him 26 27
2020 merupakan contoh nyata dari fleksibilitas
55
APEC Namun implementasi yang fleksibel ini
lakang dalam target yakni target mengej ar keun
juga bisa menjadi
tungan ekonomi capitalist dan target mengejar
ganjalan
APEC di dalam
memegang timetable tersebut Kendati begitu
kelestarian lingkungan environmentalist APEC
apabila ada negara anggota yang menyimpang jauh dari komitmen akhirnya akan berhadapan
tidak terlepas dari masalah ini
dengan bentuk kerja sama lain yang lebih
Prospek APEC
mengikat dan luas yakni WTO Jadi APEC ini
Sejak awal dibentuk APEC bukanlah forum
APEC sudah menjalani perjalanan yang cu kup panjang Meski keberadaannya masih belum memberi gebrakan yang kuat namun posisinya bisa dilihat sebagai penyambung dan pendukung tahapan kesiapan menuju WTO Ada baiknya disimak pemyataan dari seorang
kerja sama yang tertutup inward looking
pengamat Korea Selatan Kim Cae one sebagai
APEC menyadari mengingat keanggotaannya
berikut
merupakan prapersiapan sebelum menuju ke kerja sama bentukan WTO
h PNinsip Open Regionalism
yang mencakup dari Asia hingga Pasifik Di samping itu pendiri APEC menyadari bahwa dengan berkaca dari perjuangan panjang WTO sej ak masih berstatus GATT menghadapi banyak kendala APEC
membuka
individual contacts and dialogue among APEC members are creating a favorable at mosphere for cooperation andfor the develop ment of common measures to resolve problems or disputes However it is about time for the
sifat kerja sama
ini yang outward looking tidak superior tidak eksklusif dan sebagainya Di bawah kondisi yang
member countries to determine concretely what
demikian APEC masih memerlukan berbagai
should take
the APEC forum is and decide the direction it
No one can deny the possibility that all the achievements of the past couldfall
penyesuaian dan mobilitas yang tinggi untuk berkembang ke arah yang lebih solid Mobilitas tinggi untuk berkembang tidak akan terjadi dalam forum yang tertutup amat disadari
apart ifafew leading member countries decide not to attendfuture meetings 93
Di tengah semakin kuatnya bentukan
Namun dengan prinsip regionalisme ter buka ini hal hal terburuk harus tetap diwaspadai
kerja sama FTA para anggota APEC sebaiknya
Mengapa
Dalam menghadapi isu kelestarian
dimulai dari inti terkecil yaitu membangun daya
lingkungan dan iklim pemanasan global yang
saing kekuatan negara untuk berkiprah ke luar inti Dari tingkatan ini negara yang berdaya saing
menjadi perhatian APEC
misalnya
negara
melakukan pendekatan centrifugal effects yang
negara industri harus konsisten dan terikat men
kuat kemudian harus bisa berkiprah di tingkat
jalani keputusannya Apakah negara seperti AS
bilateral FTA maupun ASEAN FTA Dari sini
China bahkan Indonesia sekalipun juga mampu
negara masuk ke tingkatan yang lebih luas yaitu
menjalankan keputusan itu
Apakah China
APEC Pendekatan ini dimaknai sebagai kekuatan
bersedia terus mengurangi emisi karbon yang
daya tarik ke luar berdasar kekuatan daya saing internal yang sudah dibangun Dengan begitu ini
dihasilkan dari semua kegiatan industrinya
Jika bersedia berarti China harus melakukan
bisa menumbuhkan orientasi kepentingan untuk
konversi dari minyak dan gas alam ke biodisel
bisa berkiprah di luar Artinya keinginan untuk
yang untuk sementara ini pengadaaannya masih terbatas dan memakan biaya yang lebih mahal
bisa menembus pasar di luar akan selalu memacu
Apakah AS sudah bisa menjalankan kesepakatan
yang tidak dimiliki oleh negara lain
pelaku ekonomi untuk mengisi peluang peluang
Protokol Kyoto yang selama ini ditentangnya
Satu contoh
para pelaku UKM di Bali
Jika itu semua ditarik untuk kepentingan APEC
maupun di Yogyakarta tanpa disadari sudah
bisa saja masing masing anggota kurang serius
menerapkan pendekatan ini Pasar yang tercipta
dalam menjalankan kesepakatan
Singkatnya
pertimbangan keuntungan ekonomi lebih dipilih
93 Kim Cae one
Reality and Uncertainties of APEC Forum
daripada pertimbangan pelestarian lingkungan
Korea Focus Vol 4 No 6 November Desember 1996 hlm
Kenyataannya dua hal ini sering bertolakbe
123
56
sudah mencapai tingkat internasional Kualitas
and investment dan nonekonomi
karya karya seninya menempati level kualitas
energi
dunia Pemasaran melalui media maya seperti
melalui negosiasi
lingkungan
nuklir global climate change
tanpa
e commerce e marketing menjadi salah satu daya sentrifugal yang memberi umpan balik seketika seperti semakin banyaknya minat investor asing terhadap karya karya yang ditampilkan Bahkan
yang sudah berj alan seperti kebij akan bea masuk tariffpolicy penghapusan kuota pembebasan
ini diikuti dengan berdatangannya mereka ke
bea masuk atau konsesi dan kebijakan non tariff
Manfaat besar dalam APEC harus diraih Indonesia Jangan sampai beberapa kebijakan
pusat pusat galeria di dua daerah ini untuk
lainnyajustru memperlemah daya saing ekonomi
memesan barang secara langsung
nasional 94 Jadi APEC akan masih menjadi pili
Contoh lain FTZ yang sudah dilakukan di Batam Bintan dan Karimun di Kepulauan
han yang diminati oleh negara negara anggotanya lantaran sifat organisasinya yang berbeda dari
Riau mendorong kesiapan tiga daerah ini untuk saling meningkatkan daya saing Kenyataan nya memang tiga daerah ini bergairah dalam
WT095 meskipun manfaat dan efektivitasnya
mempersiapkan infrastruktur untuk kemudahan
sulit diukur bagi kesejahteraan masyarakat
aktivitas perdagangan dan investasi
seperti fasilitas perdagangan dan investasi serta
capacity building yang ditawarkan masih agak
Bahkan
di Bintan proses pengurusan perizinan bisa
diselesaikan dalam 3 hari saja Demikian juga di Karimun Kesiapan di tingkat FTZ BBK ini akan membawa mereka terutama Indonesia ke tingkat
bilateral based FTZ dan akhirnya ke tingkat ASEAN Demikian seterusnya mengikuti proses
gerak sentrifugal Ini bisa memberi umpan balik
dengan meningkatnya aliran investasi asing yang masuk untuk kemudian semakin menggerakkan
Penutup Meski dipandang kurang menghasilkan keluaran yang signifikan APEC tetap memiliki ruang tersendiri di tengah maraknya bentuk bentuk kerj a sama dalam wujud FTA Ada dua kemungkinan
yang bisa terjadi yaitu pertama adanya FTA FTA ini bisa memperlemah eksistensi APEC kedua sebaliknya
FTA FTA ini bisa menjadi batu
loncatan bagi APEC untuk semakin kuat dari
roda perekonomian maupun alur perdagangan
yang berorientasi menembus pasar ASEAN lalu APEC Untuk proses yang dijalankan BBK masih sampai di tingkat bilateral based FTZ khususnya dengan Singapura
Oleh karena itu dukungan
pemerintah swasta serta masyarakat berperan
besar dalam menentukan keberhasilan ini
Hal lain adalah potensi pasar yang besar di tingkat APEC membawa prospek yang menjanjikan bagi kelangsungan ikatan APEC Persentase perdagangan dan investasi di kawasan Asia Pasifik ini bisa mencapai sekitar 60 hingga 70
dari total perdagangan dan investasi dunia
2000
kan dapat terjadi Di tengah kekurangan yang dihadapi APEC konferensi tingkat tinggi APEC
setiap tahun sesungguhnya menjadi kekuatan sekaligus peluang yang positif bagi APEC untuk mempertemukan dua kelompok berbeda yakni
negara maju dan negara berkembang kelompok Asia dan kelompok Pasifik Bisa dibayangkan dua komunitas berbeda ekonomi budaya sistem politik bertemu rutin
setiap tahun guna meneruskan misi dan visi bersama dalam wadah APEC
9a Mukhtar Habib
Prinsip open regionalism menjadi perekat atau daya tarik APEC di mana isu nondiskrimi nasi dan most favored nation MFN
dalam Asia Pasifik Yang terakhir jelas diharap
perlakuan
yang sama bagi negara nonanggota menjadi penekanannya sesuatu benchmark yang tidak ditawarkan dalam tubuh WTO Lalu pertemuan
pimpinan APEC yang bersifat informal informal leaders meeting menjadi efektif untuk membi carakan isu isu baru seperti competition policy
dan sekaligus
Dampak APEC Terhadap Kinerja Perda
gangan Kawasan dan Implikasinya Pada Sektor Pertanian
http mukhtar habib blogspot corn 2009 12 dampak apec ter hadap kinerja html
95 Prinsip dasar yang ditetapkan dalam WTO meliputi perlakuan non diskriminasi antarnegara anggota mostfavoured nations
di mana negara anggota dilarang memberi perlakuan yang berbeda ke sesama anggota WTO national treatment di mana
memperlakukan sama antara warga domestik dan warga asing
khususnya dalam hal jasa dan prinsip transparansi khususnya yang terkait dengan perubahan kebijakan atau aturan dalam wTO
57
menjadi ajang kesempatan untuk membicarakan isu isu hangat yang muncul Problem yang tengah dihadapinya sekaligus menjadi tantangan
Nusa Bhakti
Ikrar
1996
Kilas Balik Hubungan
Indonesia Australia 1995 dan Prospeknya di
Masa Datang
Profil Indonesia Jurnal tahu
nan CIDES No 2 Jakarta
bagi APEC yang apabila bisa diatasi akan bisa menentukan masa depan APEC yang semakin menguat
Syahperi Saleh Johan 1993
Kerja sama Regional
antara Negara negara ASEAN
Economica
Vol XII No 5 Seoul Declaration
Daftar Pustaka
ya UpayaPemanfaatannya Kerja sama Antar
Indonesia dan APEC Jakarta seri
Negara ASEAN SekretariatNasional ASEAN
1996
APEC
Penelitian PPW LIPI No 25 96 Irewati Awani
Perkembangan APEC
Dari Seattle
Fortuna Anwar Dewi
ke Osaka
1995
dan Dampaknya Terhadap ASEAN serta Upa
1996
GATT WTO dan Kesiapan
Deplu Jakarta Deplu Yohanes Triyana 1995
Pembentukan AFTA Dalam
Indonesia Menjelang Perdagangan Global
Kaitannya dengan Multilateralisme dan Non
Profal Indonesia Jurnal tahunan Cides No 2
Diskriminasi di Bidang Perdagangan Interna
Juwana
Hikmahanto
1995
Dampak dari kon
flik Perdagangan antara Amerika Serikat dan
Jepang terhadap Tatanan Perdagangan Inter
sional Menurut GATT serta Implementasinya bagi Indonesia
Buletin Justitia Et Pax Edisi
Januari Februari
nasional Analisis Hukum Berdasarkan Kesepa
Kompas 22 Nopember 1995
katan GATT WTO
Kompas 25 Nopember 1997
Pusat Pengkajian Hukum
No 22 VI September
Kim Cae one
1996
APEC Forum
Sinar Harapan 20 Nopember 2006
Reality and Uncertainties of Korea Focus Vol 4 No 6
November Desember
Moerdiono 1994
APEC dan Kita
185 November
Eksekutif No
Pemimpin APEC Buat Komitmen Baru Bangun Asia Pasifik
Harian Sinar Indonesia Baru
25 Nopember 2008 http p 49962 APEC
hariansib com
Asia Pacific Economic Cooperation
12
November 2009 lihat dalarn hup deroffi blogspot com 2009 ll apec asiapack eco nomic cooperation html
IMPELEMENTASI AFTA TANTANGAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP INDONESIA Oleh Ratna Shofi Inayati
Abstract
Regional economic integration underAFTA can provide an important building blockfor the establishment of an ASEAN Economic Community AEC The establishment of an AEC requires a free flow ofgoods and services among member countries A successful AFTA is vitalfor maintaining regionalpeace and security which is essen tial for long term ASEAN economic progress Significant progress has been made already in the implementation of their tariff reduction commitment under AFTA However the second phase of economic integration remove poses a more challenging and difficult task due mainly to the or harmonization ofNon Tariff Barrier s NTB significant differences that exist among each countries in terms of economic development national priorities and levels ofefficiency
Krisis finansial Asia pada tahun 1997 1998
untuk membantu mencari penyelesaian terhadap
secara signifikan telah mempengaruhi kemajuan
berbagai sengketa perdagangan yang terjadi di
ekonomi yang dialami oleh negara negara ASEAN dan mengembalikannya pada tahap yang
antara negara negara ASEAN
telah dicapai pada dekade yang lalu Serangan tragis pada 11 September 2001 perang Irak dan
dari negara negara ASEAN untuk membentuk
merebaknya wabah SARS semakin memperparah
meningkatkan daya saing ekonomi kawasan
dampaknya terhadap liberalisasi perdagangan dan integrasi ekonomi yang lebih besar sebagaimana yang ingin dicapai melalui ASEAN Free Trade
regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN
Area AFTA
dibentuk pada waktu Konperensi Tingkat Tinggi
Pembentukan AFTA sebagai kelompok ekonomi regional tidak bertentangan dengan
sistem perdagangan global sistem GATT yang ada tetapi justru akan menunjang secara komple menter sistem global tersebut Berdasarkan pasal
AFTA merupakan wujud dari kesepakatan
suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka
sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya AFTA
KTT ASEAN ke IV di Singapura tahun 1992
Di samping faktor eksternal negara negara ASEAN masih berkomitmen terhadap visi untuk mengubah ASEAN menjadi kelompok ekonomi
XXIV GATT negara anggota diperkenankan
yang terintegrasi dalam kerangka kerja sama ASEAN Economic Community AEC Komunitas
membentuk suatu wilayah perdagangan bebas
Ekonomi ASEAN
Komunitas Ekonomi ASEAN
dan suatu customs union atas
sebagai salah satu pilar Komunitas ASEAN
dasar aturan aturan khusus yang tidak merugakan
ASEAN Community telah disepakati pada KTT ke 9 ASEAN di Bali tahun 2003 Konsep Komu
free trade area
negara negara di luar wilayah tersebut Di tingkat regional
pelaksanaan AFTA
diawasi dikoordinasi dan dikaji ulang oleh Dewan AFTA AFTA Council yang anggotanya terdiri atas para Menteri Perdagangan ASEAN
nitas Ekonomi ASEAN
AEC
berlandaskan
pada ASEAN Vision 2020 yang mendambakan ASEAN yang lebih terintegrasi secara ekonomi yakni sebagai A stable prosperous and highly
yang dalam tugasnya dibantu oleh Pejabat
competitive ASEAN Economic Region in which
Senior Ekonomi ASEAN SEOM
there is a free flow of goods
Dewan AFTA
bertanggung jawab dalam Pertemuan ASEAN Economic Minister AEM serta discrahi tugas
invesments
services and
a freer flow of capital
aquitable
economic development and reduced poverty and
internasional yang sangat terbuka dewasa ini
socio economic disparities
juga berbeda dengan situasi di tahun 1950 an
96
Komunitas Ekonomi ASEAN bertujuan
Tingkat ekonomi anggota yang tergabung dalam
untuk menciptakan pasar tunggal dan basis
kerja sama regional Uni Eropa lebih seragam
produksi yang ditandai dengan bebasnya aliran barang jasa investasi tenaga kerja terampil dan perpindahan barang modal secara lebih bebas
dibanding tingkat ekonomi anggota ASEAN yang bervariasi yaitu dari ekonomi yang sudah
KTT juga menetapkan sektor sektor prioritas
yang kurang berkembang Demikian pula dengan
yang akan diintegrasikan yaitu produk produk
corak politiknya Perbedaan karakter ini perlu
pertanian
otomotif
elektronika
perikanan
maju ekonomi tahap transisi sampai ekonomi
menjadi pertimbangan dalam mempelajari proses
produk produk turunan dari karet tekstil dan
integrasi di Eropa sehingga ASEAN bisa
pakaian
menetapkan langkah langkah apa yang cocok
produk produk turunan dari kayu
transportasi udara e ASEAN ITC
kesehatan
dan pariwisata Dalam perkembangannya pada
2006 jasa logistik dijadikan sektor prioritas yang ke 12 97
ditempuh untuk mencapai bentuk komunitas di kawasan Asia Tenggara
Tujuan akhir dari Komunitas Ekonomi ASEAN bukan membentuk keseragaman sistem
Integrasi ekonomi yang diserukan pemimpin
bea cukai
custom union
seperti European
ASEAN bukanlah pada tingkat integrasi se
Economic Community di tahun 1950 an Pada
bagaimana diwujudkan di Uni Eropa dewasa
prinsipnya keseragaman bea cukai adalah di
ini dan bukan pula sekadar menjiplak langkah
mana sekelompok negara sepakat menghapuskan
langkah yang ditempuh komunitas ekonomi di
hambatan perdagangan di antara mereka dan
Eropa Bahkan saat KTT di Bali tahun 2003 para
menetapkan kebijakan satu tarif untuk perda
pemimpin ASEAN menekankan bahwa integrasi
gangan dengan negara bukan anggota Tahap
ekonomi yang hendak dicapai tidak akan meng
ini adalah satu tingkat integrasi di atas kawasan
giring ASEAN menjadi suatu unifikasi politik
perdagangan bebas
sehingga tidak akan ada institusi supranasional
bebas seperti AFTA ASEAN Free Trade Area
seperti Komisi Eropa
menyepakati harmonisasi tarif di antara anggo
European Comission
Selaku ketua Eminent Persons Group EPG 98 Tan Sri Musa Hitam yang juga bekas wakil per dana menteri Malaysia juga mengatakan
Since
Kawasan perdagangan
tanya tetapi masing masing bebas menentukan tarif untuk berdagang dengan bukan anggota Salah satu keuntungan sistem bea cukai yang
visiting EU I ve become more conservative with
seragam adalah biaya transaksi menjadi rendah
ASEAN because we learned that the EU is not
Biaya transaksi antar batas negara ini sering
that good an organization that can be transferred
menjadi penghambat perdagangan yang mestinya lebih mungkin dihindari antarnegara tetangga
to ASEAN Uni Eropa merupakan contoh keberha
silan integrasi regional
namun bila ASEAN
menempuh proses yang sama belum tentu akan mencapai hasil akhir yang sama Kondisi lingkungan dan motivasi politik ketika Uni Eropa mulai berintegrasi berbeda dengan kondisi
yang dihadapi ASEAN Lingkungan ekonomi 96 ASEAN Vision 2020
Kuala Lumpur 1997
hlm 3
97 ASEAN Secretariat
ASEAN Economic Blueprint dalam
Roadmap for an ASEAN Community 2009 2015 ASEAN Secretariat 2009
Jakarta
hlm 19
daripada antar negara yang berjauhan Namun penghapusan biaya transaksi ini prosesnya alnat sulit walaupun dilakukan antarnegara tetangga
Sebagai contoh Uni Eropa memerlukan waktu dari 1957 sampai pertengahan 1990 an untuk
mencapai tahap invisible borders dan itupun baru mencakup sebagian anggotanya 99 Mengingat masih adanya perbedaan tingkat pembangunan
dan derajat keterbukaan sistem ekonomi di antara
anggota ASEAN maka relatif sulit bagi ASEAN
untuk mencapai tahap keseragaman bea cukai dalam jangka waktu pendek Jadi Komunitas
EPG terdiri atas 10 warga terhormat ASEAN yang di anta ranya adalah bekas diplomat menteri luar negeri dan presiden
99Yasmin Sungkar
yang dibentuk pemimpin ASEAN saat KTT ASEAN ke 11 di
tas Ekonomi ASEAN dalam Rama Shofi Inayati Ed Menuju Komunitas ASEAN dari State Oriented ke People Oriented
Kuala Lumpur tahun 2005 Kelompok ini bertugas mengeva
luasi dan memberi rekomendasi bagi arah ASEAN ke depan
1
Dari Kerja lama Regional menuju Komuni
Jakarta P2P LIPI 2007
hlm 100
Ekonomi ASEAN benar benar memerlukan
Tujuan akhirAFTA ialah meningkatkan daya
keberhasilan dari program integrasi ekonomi
saing kawasan regional sebagai basis produksi
yang telah dicapai dewasa ini Oleh karenanya inisiatif inisiatif yang sudah ada bagi liberali sasi perdagangan dan investasi yang lebih luas merupakan building blocks yang penting bagi pembangunan pasar dan landasan produksi tung
untuk pasar dunia Bagi negara negara ASEAN
gal sebagai sasaran akhir Komunitas Ekonomi
luar ASEAN baik di Asia maupun tingkat dunia
ASEAN atau AEC
tercapainya AFTA bukanlah suatu tujuan akhir melainkan sebagai langkah persiapan untuk
bisa bersaing dalam menghadapi globalisasi ekonomi Pada kenyataannya perkembangan di
selalu menjadi faktor eksternal yang mendorong
Tulisan ini akan membahas kemajuan dalam pelaksanaanAFTA serta mengevaluasi tantangan
dan hambatan yang dihadapi oleh negara anggota ASEAN dalam proses implementasinya
dan
percepatan terciptanya kawasan perdagangan bebas
Setelah beberapa tahun kemudian walaupun
pengaruhnya terhadap Indonesia Akan dibahas
terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat kemajuan ekonomi dan perbedaan tingkat kesiap
pula kekuatan dan kelemahan Indonesia sebagai
an menghadapi kekuatan global dan kompetisi
salah satu negara ASEAN dalam mempersiapkan
regional kemajuan yang signifikan telah tercapai dalam bidang reformasi tarif liberalisasi dalam investasi mendahului alokasi FDI yang lebih
perdagangan bebas AFTA serta kondisi usaha kecil dan menengah UKM
efisien dan berhasil menarik anggota baru untuk
Implementasi AFTA Pada saat pendiri ASEAN memutuskan untuk membentuk AFTA pada 1992
hal itu berarti
merupakan langkah untuk integrasi ekonomi
yang lebih besar dan sebagai suatu instrumen untuk membuat perekonomian mereka lebih kompetitif secara internasional
regional
dan
nasional Pengintegrasian ekonomi di ASEAN selalu dimotivasi oleh kebutuhan untuk menjadi kan wilayah ini sebagai suatu landasan produksi
yang menarik bagi perusahaan perusahaan dalam dan luar negeri Dengan memaksimalkan
komplementaritas di antara negara negara ang gota dalam rangka untuk mencapai economies
of scale dan menjadikannya sebagai produsen produk yang efisien ASEAN bertekad untuk menjadi suatu landasan produksi tunggal yang berdaya tarik besar bagi arus masuk investasi
bergabung Faktor faktor tersebut besar kontri businya terhadap pertumbuhan ekonomi yang berlanjut serta dinamisme di kawasan setidaknya
sebelum krisis finansial Asia 1997 Diperluasnya keanggotaan ASEAN menjadi
sepuluh negara menyebabkan semakin besarnya kesenjangan ekonomi di antara negara ASEAN
lama dan ASEAN yang baru Untuk mengako modasikan hal tersebut disepakati perbedaan
batas waktu untuk penerapan AFTA terhadap anggota ASEAN lama
Brunei Darussalam
Filipina Indonesia Singapura dan Thailand dengan mempercepat jadwal penurunan tarif
yang semula tahun 2003 menjadi tahun 2002 sedangkan anggotabaruASEAN seperti Vietnam tahun 2006 Laos dan Myanmar tahun 2008 dan Kamboja 2010
Salah satu langkah penting ke arah perda
asing langsung foreign direct investment FDI Suatu landasan produksi yang terintegrasi akan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi
gangan bebas adalah liberalisasi perdagangan
pembagian kegiatan industri di ASEAN
dan
mengimplementasikan kesepakatan penurunan
dengan demikian menciptakan efisiensi bagi
industri yang lebih besar serta cost competitive
tarif secara bertahap ASEAN menetapkan skema Common Effective Preferential Tariff CEPT
ness dalam rangkaian pilihan produk dan jasa
CEPT adalah program tahapan penurunan
yang lebih besar pula oo
tarif dan penghapusan hambatan non tarif yang
melalui penghapusan hambatan tarif dan non tarif di antara anggota ASEAN
Untuk
disepakati bersama oleh negara negaraASEAN ioo CPF Luhulima syarakat ASEAN
Unsur unsur Dasar Pembentukan Ma dalam Ratna Shofi Inayati
Ed
Menzju
Komunitas ASEAN dari State Oriented ke People Oriented Jakarta P2P LIPI 2007
hlm 62
W
Produk CEPT diklasifikasikan kedalam 4 daftar
Vietnam tahun 2013
sebagai berikut 101
tahun 2015
i
yang termasuk di sini misalnya beras gula produk daging gandum bawang putih dan
Inclusion List IL yaitu daftar yang berisi produk produk yang memenuhi kriteria
cengkeh
jadwal penurunan tarif tidak ada pembatasan kuantitatif hambatan non tarifnya harus
ii
Laos dan Myanmar
Kamboja tahun 2017 Produk
Apabila suatu negara belum siap untuk
dihapuskan dalam waktu 5 tahun
menurunkan tarif produk manufaktur maka ada
General Exception List GEL
penundaan tetapi bersifat sementara Keteran
yaitu daftar
produk yang dikecualikan dari skema CEPT oleh suatu negara karena dianggap penting
gan mengenai hal ini diatur dengan Protocol
untuk alasan perlindungan keamanan na
Regarding the Implementation of CEPT Scheme Temporary Exclusion List Yang termasuk
sional
moral masyarakat kehidupan dan
dalam CEPT adalah semua produk manufaktur
kesehatan manusia binatang atau tumbuhan nilai barang barang seni bersejarah atau
termasuk barang modal dan produk pertanian
arkeologis
Ketentuan mengenai General
dalam definisi produk pertanian produk produk
Exceptions dalam perjanjian CEPT konsisten
pertanian sensitive dan highly sensitive dikecu alikan dari skema CEPT Skema CEPT yang
dengan Artikel X dari General Agreement on Tariffs and Trade GATT
Produk yang
termasuk di sini contohnya senjata amunisi narkotika dan semacamnya
olahan serta produk produk yang tidak termasuk
diintrodusir pada 1993 guna mengeliminasi tarif impor intra ASEAN sudah selesai ASEAN 6 dan
Vietnam telah menurunkan kewajiban terhadap
iii Temporary Exclusions List TEL yakni daftar yang berisi produk produk yang dikecualikan sementara untuk dimasukkan dalam skema CEPT Produk produk TEL
barang manufaktur harus dimasukkan ke dalam IL paling lambat 1 Januari 2002 Produk produk dalam TEL tidak dapat menikmati konsensi tarif CEPT dari negara
anggota ASEAN lainnya Produk dalam TEL tidak ada hubungannya sama sekali dengan
produk produk yang tercakup dalam keten tuan General Exceptions
semua produk menjadi 0 5
ASEAN 6 menge
liminasi kewaj iban terhadap semua produk pada 1 Januari 2010 kecuali untuk Limited Sensitive and
Highly Sensitive Unprocessed Agricultural Pro ducts Indonesia dan Filipina telah menawarkan konsesi untuk beras dan gula Dispensasi khusus
telah diberikan kepada kedua negara itu untuk
menerapkannya terhadap produk produk tersebut pada 2015 Kamboja Laos dan Myanmar juga
telah menerapkan semua produk ke dalam
skema CEPT kecuali untuk 102 54 macam tarif dari Kamboja 203 macam tarif dari Laos dan
iv Sensitive List yaitu daftar yang berisi produk produk pertanian bukan olahan unprocessed agricultural products UAP
Produk produk
pertanian bukan olahan adalah bahan baku pertanian dan produk produk bukan olahan
yang tercakup dalam pos tarif 1 24 dari Harmonized System Code HS
dan bahan
baku pertanian yang sejenis serta produk produk bukan olahan yang tercakup dalam pos pos tarif HS produk produk yang telah mengalami perubahan bentuk sedikit diban
27 macam tarif dari Myanmar Produk produk ini masih ditempatkan di dalam Daftar Sensitif mereka Produk produk tersebut akan dialihkan
ke dalam skema CEPT selambat lambatnya pada 1 Januari 2008 untuk Laos dan Myanmar serta 1
Januari 2010 untuk Kamboja Dalam rangka memperlancar implementasi
Skema CEPT AFTA khususnya untuk meng gerakkan sektor swasta
di bawah Senior Economic Official Meeting
dimasukkan kedalam CEPT dengan jangka
SEOM dibentuk Kelompok Kerja CEPT AFTA
yang menangani aspek aspek teknis CEPT AFTA
Indonesia Ma
seperti jadwal penurunan tarif pemindahan
laysia Filipina dan Thailand tahun 2003
produk produk dari Temporary Exclusion
bagi Brunei Darussalam
List
101 www aseansec org 15071 htm diakses pada 4 Oktober
62
Sementara itu
ding bentuk asalnya Produk dalam SL harus waktu untuk masing masing negara ialah
2010
telah dibentuk Unit
AFTA di Sekretariat ASEAN
1021bid
TEL
ke dalam Inclusion List IL
serta
piranti hukum untuk pemberlakuannya Legal
mekanisme CEPT for AFTA Tabel di bawah
Enactment
menggambarkan persentase dalam CEPT
Kelompok Kerja tersebut kemudian
diubah namanya menjadi Coordinating Committe on CEPT for AFTA
CCCA
guna menangani
Sampai saat tulisan ini dibuat tercatat 99 4
produk yang masuk dalam daftar IL untuk
masalah masalah dalam implementasi CEPT
negara negara ASEAN 6
terutama dari segi kepabeanan 103
Indonesia
Malaysia
Thailand
telah diturunkan tarifnya menjadi
Aturan pengamanan
safeguard measures
Brunei Darussalam
Filipina
dalam CEPT AFTA diatur dalam Pasal 6 dari
sekitar 0 5
Perjanjian CEPT yaitu apabila implementasi
CEPT ASEAN 6 adalah 1 74
Singapura dan
Hingga tahun 2006
rata rata
CLMV 4 65
skema CEPT mengakibatkan impor dari suatu
Sejumlah 63 42
produk tertentu meningkat sampai pada suatu
tarifnya sudah dihapus
tingkat yang merugikan sektor sektor atau in dustri industri yang memproduksi barang sejenis
ASEAN sudah semakin menurun dari 2 58
maka negara anggota pengimpor dapat menunda
2008106 Negara negara CLMV juga tidak keting
pemberian konsensi untuk sementara
sebagai
galan jauh dalam pelaksanaan komitmen CEPT
Penundaan tersebut
di mana produk yang masuk dalam IL meningkat
suatu tindakan darurat
dan rata rata tarif di
pada tahun 2007 menjadi 1 95
harus konsisten dengan Pasal XIX dari General
dari 52
Agreement on Tariffs and Trade GATT
2007 dan 66
Negara
produk yang ada dalam IL
pada tahun
di tahun 2000 menjadi 97 3
di tahun
dari produk produk tersebut telah Untuk ASEAN 6
anggota yang mengambil tindakan darurat terse
memiliki tarif antara 0 5
but di atas
jumlah produk dalam IL yang tarifnya sudah
mesti menotifikasi segera kepada
meningkat tajam pada tahun 2003 sekaligus
Dewan AFTA melalui ASEAN Secretariat serta
0
mengkonsultasikan tindakan tersebut dengan
menandai dimulainya AFTA Pada tahun 2007
negara anggota lain yang terkait oa
produk dalam IL ASEAN 6 yang tarifnya sudah
Di tingkat nasional unit AFTA dipegang oleh Direktorat Jenderal Kerj a sama Perdagangan Internasional Departemen Perdagangan RI yang mempunyai fungsi 105 i mempersiapkan produk
produk yang akan dimasukkan dalam Inclusion List IL Temporary Exclusion List TEL Sensi tive List SL dan General Exception Lists GEL Jadwal Penurunan Tarif dan Penyusunan CCEM
0
sudah mencapai 71 5
baru mencapai 17
sedangkan CLMV
107 Dari data tersebut terlihat
bahwa liberalisasi tarif secara relatif sudah
menunjukkan kemajuan yang berarti sehingga dalam menuju integrasi ekonomi 2015 ASEAN harus lebih fokus pada penghapusan hambatan non tarif secara penuh
Untuk memperbaiki dan memperkuat aturan
CEPT Concessions Exchange Manual dalam
aturan pelaksanaan skema CEPT agar menjadi
rangka implementasi CEPT AFTA Unit ini juga
lebih menarik bagi para pebisnis dan investor
menjamin pelaksanaan langkah langkah yang
potensial di kawasan CEPT Rules ofOrigin serta
diperlukan untuk pengesahan dan implementasi
Operational Certification Procedures telah dire
penurunan tarif ii Menampung pertanyaan dan keluhan yang muncul dari masvarakat terutama
visi dan mulai dilaksanakan pada 1 Januari 2004
kalangan swasta dan sebagai saluran komunikasi
standar penghitungan lokal ASEAN content
dengan lembaga lembaga pemerintah di masing
prinsip prinsip penentuan biaya dari ASEAN
masing negara
serta pedoman untuk metodologi penghitungan
Hal hal yang disempurnakan adalah 108 i metode ii
biaya
di mana negara negara
iii perlakuan terhadap barang barang iv atau material lokal locally proeured
anggota ASEAN telah membuat langkah maju
perbaikan terhadap proses verifikasi termasuk
dalam menurunkan tarif intra regional melalui
verifikasi langsung on site verification
103 http
Joint Media Statement of the Forthieth ASEAN Economic Ministers AEM Meeting Singapura 25 26 Agustus 2008
Kemajuan AFTA dewasa ini telah terbentuk secara signifikan
www depdag go idfiles pzrblikasi djk ipi afta htm
diakses pada 5 Oktober 2010
Io4lbid
ASEAN Community in Figures 2008 Secretariat 2008
ins Direktorat Jenderal Kerja sama ASEAN ASEAN Selayang Pandang Jakarta Departemen Luar Negeri 2007 hlm 46
108Ibid
hlm 23 24
Jakarta ASEAN
Tabel 1
Persentase Tarif untuk ASEAN di dalam Paket CEPT Negara
Persentase
Total
Brunei Darussalam
71 63
28 37
100
Indonesia AHTN 2007
66 48
33 52
100
Malaysia
81 42
18 58
100
Filipina
50 30
49 70
100
Singapura
100 00
100
Thailand AHTN 2007
54 37
45 63
100
ASEAN 6
71 54
28 46
100
Kamboja 3
5 79
94 21
100
Laos
6 28
93 72
100
Myanmar
3 44
96 56
100
Vietnam
52 06
47 94
100
CLMV23
17 011
82 991
100
Total ASEAN
49 67
50 33
100
Sumber ASEAN Secretariat July 2007 Sebagai catatan produk produk GE diperkirakan sudah termasuk CEPT
MFN dan TEL terakhir diperkirakan
sudah termasuk CEPT MFN
Perdagangan barang intra ASEAN dalam
penghapusan hambatan hambatan non tarif
penghapusan tarif harus mengikuti jadwal dan
serta perbaikan terhadap kebijakan kebijakan
komitmen yang sudah ditetapkan dalam CEPT AFTA Agreement dan protokol yang relevan lainnya Ada empat langkah yang harus ditempuh dalam penghapusan tari 109 i Menghapus paj ak impor semua produk kecuali untuk produk yang masuk daftar sensitif dan sangat sensitif pada tahun 2010 bagi ASEAN 6 dan 2015 bagi CLMV
ii Menghapus pajak impor untuk produk yang dikategorikan Sektor Integrasi Prioritas pada
fasilitas pedagangan Dalam perkembangannya AFTA tidak hanya difokuskan pada liberali
sasi perdagangan barang tetapi juga terhadap perdagangan jasa
dan investasi
Pada awal
berdirinya ASEAN mencurahkan perhatian nya untuk membangun rasa saling percaya
Confidence Bulding Measure
itikad baik dan
mengembangkan kebiasaan secara terbuka dan
dinamis di antara sesama anggotanya
tahun 2007 bagi ASEAN 6 dan pada tahun 2012
Komunitas ekonomi dapat diwujudkan
bagi CLMV iii Memasukkan sisa produk yang
dengan baik apabila integrasi terpenuhi di semua
berada dalam daftar sensitif ke dalam skema
sektor ekonomi Namun untuk melaksanakannya
CEPT dan menurunkan tarifnya menjadi 0 5 pada Januari 2010 bagi ASEAN 6 dan Januari
2013 bagi Vietnam Januari 2015 bagi Laos dan Myanmar serta Januari 2017 bagi Kamboja
ASEAN menghadapi tantangan yang sangat besar sehingga sebagai katalisator ekonomi regional
pada tahap awal dipilih 12 sektor prioritas 110 Kedua belas sektor tersebut yang paling diminati
iv Memasukkan produk produk yang berada
anggota ASEAN dan menjadi tempat mereka
dalam daftar perkecualian umum sesuai dengan
untuk bersaing satu sama lain Gagasannya ada
kesepakatan CEPT
lah jika sektor sektor ini diliberalisasikan secara
Terbentuknya AFTA memberikan insentif
dalam bentuk pengurangan dan eliminasi
10 Ke 12 sektor prioritas integrasi ekonomi AFTA adalah elektronika e ASEAN
peralatan ICT
healthcare produk
109 ASEAN Economic Blueprint dalam Roadmap for an
berbasis kayu otomotif produk berbasis karet tekstil dan pro
ASEAN Community 2009 2015 Jakarta ASEAN Secretariat
duk tekstil produk berbasis pertanian perikanan transportasi
2009
udara pariwisata dan logistik
M
hlm 22 23
penuh sektor sektor ini akan berintegrasi dan
didesak untuk menyelesaikan proses pemeriksaan
masing masing anggota ASEAN akan meng
hambatan non tarif pemberitahuan prosedur
embangkan keunggulan sektor sektor ini dengan
lisensi impor dan saling mnginformasikan
menarik investasi dan perdagangan di dalam
hambatan non tarif negara lain
ASEAN contohnya dengan saling melakukan
diharapkan adanya rekomendasi atas batas akhir
outsourching serta membantu mengembangkan
penghapusannya menjelang pertemuan AFTA
produk poduk buatan ASEAN
Council berikutnya
Selain itu
pengembangan juga dilakukan terhadap sektor prioritas pangan pertanian dan kehutanan Dalam implementasinya perdagangan bebas
Selanjutnya
Keterlibatan sektor swasta dalam usaha
mempercepat penghapusan hambatan non tarif
diakui cukup penting Oleh karena itu kelompok
harus memperhatikan beberapa aspek yang
bisnis diminta memberitahukan hambatan non
memengaruhi
yaitu dimulai dengan meneliti
tarif yang dihadapi dalam menj alankan usahanya
mekanisme perdagangan prinsip sentral dari
di kawasan ASEAN Negara anggota seperti
keuntungan komparatif comparative advantage
Singapura Brunei Darussalam dan Malaysia
pro dan kontra di bidang tarif dan kuota serta me lihat bagaimana berbagai jenis mata uang atau valuta asing diperdagangkan berdasarkan kurs tukar valuta asing Sebagai contoh keuntungan
telah mencapai target mereka yaitu menghapus
dari keanggotaan AFTA adalah sebagai berikut
meskipun sebenarnya sudah lebih dari 56
Vietnam menjual sepatu ke Thailand Thailand
produk dalam IL yang tarifnya 0
menjual radio ke Indonesia dan Indonesia me
Filipina sebagian besar produknya hanya 1
lengkapi lingkaran tersebut dengan menjual kulit
tarifnya dan masih mengalami hambatan legal
ke Vietnam
Melalui spesialisasi bidang usaha tiap bangsa akan mengonsumsi lebih banyak dibanding yang dapat diproduksinya sendiri Na mun dalam konsep perdagangan tersebut tidak ada hambatan tarif bea masuk 0 5
maupun
tarif menjadi 0
bagi 60
produk yang masuk
dalam inclusion list Thailand mencapai target tahun 2002 dan Indonesia tahun berikutnya Adapun
dalam memenuhi komitmennya namun berusaha keras mencapai target tersebut Sebagian negara anggota ASEAN telah mengambil peran sebagai koordinator untuk
sektor tertentu antara lain Indonesia adalah
hambatan non tarif bagi negara negara ASEAN
koordinator sektor otomotif dan produk berbasis
melalui skema CEPT AFTA
kayu Setiap sektor prioritas mempunyai peta jalan yang mengombinasikan inisiatifkhusus per sektor dengan inisiatif umum yang berlaku bagi
Oleh sebab itu
dalam melakukan pedagangan sesama anggota
biaya operasional mampu ditekan sehingga akan menguntungkan
Sebagai catatan AFTA 2002
semua sektor Indonesia pada mulanya bukanlah
hanya mencakup pembebasan arus perdagangan barang Mengenai kebebasan keluar masuk sektor
peringkat pertama Indonesia menguasai 23 1
jasa atau liberalisasi sektor jasa misalnya arus
tetapi ke depan Indonesia akan bisa pada posisi
perpindahan tenaga di negara negara ASEAN
nomor satu maka Indonesia dianggap mampu
diatur sendiri dengan kesepakatan yang disebut
menjadi koordinator sektor otomotif Namun
ASEAN Framework Agreement on Services
demi kepentingan nasional mereka Malaysia dan
AFAS
di mana liberalisasinya ditargetkan
tercapai pada tahun 2015
sedangkan Malaysia 26
dan Thailand 33 7
Thailand lebih menonjolkan produk otomotif na
sionalnya Jadi political will dari masing masing
Tantangan dalamAFTAantara lain lambatnya
anggota harus lebih tinggi supaya pengembangan
kemajuan penghapusan non tarif dan ini disadari
perdagangan ASEAN bisa tercapai untuk terwu
oleh para menteri
judnya Komunitas Ekonomi ASEAN
ekonomi negara
anggota
ASEAN Dengan perkembangan implementasi
AFTA yang cukup pesat diperlukan perhatian yang serius untuk menghapus hambatan non tarif yang dianggap tidak perlu dan tidak beralasan lagi untuk dipertahankan Setiap negara anggota Kompas 11 Juni 2002
Tantangan Utama AFTA Di dalam pelaksanaannya AFTA masih menemui
berbagai kendala yang menghambat tercip tanya interdependensi saling menguntungkan antarnegara anggota Hal ini mengakibatkan
65
perdagangan intra ASEAN
begitu pula in
dari jumlah total yang dibutuhkan Thailand tahun 2001 dan 30
tahun 2002 13 Sesuai
vestasi antarnegara ASEAN dianggap tidak
20
banyak mengalami kemajuan Akibatnya dapat
ketentuan AFTA Malaysia harus menawarkan
dilihat lemahnya upaya negara negara anggota
kompensasi non moneter kepada Thailand Jadi
untuk memanfaatkan mekanisme yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan permasalahan
negara yang bersengketa mempunyai waktu 180 hari sejak dimulainya pembicaraan tentang
permasalahan intra ASEAN Kendala itu juga
persetujuan kompensasi Namun negara negara
disebabkan oleh kekurangselarasan antara pilar
masyarakat ekonomi ASEAN yang mencita
anggota tetap berharap agar AFTA dapat menjadi penghubung pertumbuhan perekonomian dan
citakan sebuah pasar tunggal dengan masyarakat
memperkuat kohesivitas antarnegara anggota
keamanan ASEAN yang masih mengedepankan prinsip non interference yang berdasarkan konsensus Pada prinsipnya negara anggota yang
ASEAN karena perbedaan dan perselisihan
berselisih dianjurkan melakukan konsultasi bila
kepentingan antarnegara anggota akan berkurang seiring meningkatnya interdependensi dan hubungan mutualisme sebagai dampak dari kerj a
teral agar mencapai penyelesaian damai Negara
sama liberalisasi perdagangan kawasan
anggota lain bisa menawarkan jasa baiknya untuk
Implementasi komitmen dari pengurangan
menjadi penengah Apabila penyelesaian damai
tarif dan transfer produk dari daftar IL dapat
tidak tercapai persoalan bisa dibawa ke Senior
dikatakan secara umum berhasil dan tampaknya
Officials Meeting SEOM Kemudian dibentuk sebuah panel yang tugasnya mencari fakta dan menetapkan ketentuan ASEAN yang dapat diterapkan Elemen barn dan penting adalah General Dispute Settlement Mechanism DSM
yang bisa diterapkan pada semua permasala han yang muncul dalam kerj a lama ekonomi ASEAN DSM tergantung putusan SEOM dalam hal ini mayoritas tunggal
bukan konsensus
Hal ini menunjukkan bahwa ASEAN DSM mengawali penggunaan proses pengambilan
keputusan non konsensus di ASEAN 112 Sebagai contoh
tahun 2001 Malaysia dan Thailand
berusaha menyelesaikan masalah ditundanya
pemotongan tarif untuk mobil dan suku cadang yang diekspor ke Malaysia Menurut skema CEPT negara negara ASEAN sepakat untuk
dapat diselesaikan dalam batas waktu yang telah disetujui bersama Namun negara negara
ASEAN dihadapkan pada tantangan ke depan dan
hambatan pada proses integrasi ekonomi terhadap realisasi Komunitas Ekonomi ASEAN Meskipun implementasi pengurangan tarif
secara umum telah berhasil
CEPT sangat rendah Faktor faktor yang me mengaruhinya adalah kurangnya prosedur yang jelas dan transparan untuk mengisi form aplikasi
yang telah disetujui kurangnya kredibilitas dan saling percaya di antara negara negara pemberi dan penerima preferensi keuntungan preferensi
yang rendah mengakibatkan keseluruhan proses pengisian aplikasi kurang menarik kurangnya kesadaran tentang konsesi di bawah AFTA serta masih terjadinya inefisiensi birokrasi 14
menurunkan bea masuk mobil dan suku cadang sampai maksimum 5
penggunaan izin
Non Tariff Barriers NTB s dan ongkos
menjelang akhir 2002
Akan tetapi Malaysia mengajukan permohonan
transportasi yang masih eksis secara signifikan
untuk menunda pemotongan tarif hingga dua
di suatu wilayah tetap perlu dihapus atau
tahun ke depan untuk melindungi pasar bagi Proton mobil nasionalnya Jadi Malaysia masih mengenakan bea masuk mobil sebesar 300
dan industri Thailand jadi dirugikan Thailand kehilangan kesempatan mengekspor 36 000 mobil ke Malaysia Menurut skema CEPT tahun
2000 Malaysia dijadwalkan mengimpor 10 112 Jose L Tongzon
Role of AFTA in an ASEAN Economic
disesuaikan
lisensi
Sementara prosedur memperoleh
standar teknis dan prosedur bea cukai
masih merupakan hambatan utama terhadap proses liberalisasi perdagangan Program kerja telah disepakati ASEAN guna menghilangkan
setiap hambatan dalam 3 paket 2008 2009 dan 2010 untuk ASEAN 5 113 Yasmin Sungkar Ed
2010
dan 2012
AFTA di Tengah tengah Perubahan
Konfigurasi Regional Terkini
Jakarta P2P LIPI 2003
Community dalam Denis Hew Ed Roadmap to an ASEAN Economic Community Singapore ISEAS 2005 hlm
33
134
114 Jose L Tongzon Op Cit hlm 138
135
2011
hlm
untuk Filipina 2013 2014 dan 2015 2018 untuk CLMV
tersebut menegaskan himbauan Thailand kepada
Malaysia untuk mengakhiri hambatan non tarif
Negara negara ASEAN perlu memberitahu kan kepada negara anggota lainnya dan ASEAN
pada industri otomoti
Meskipun telah disepakati
adanya saling pengurangan pajak Malaysia ma
Sekretariat apabila suatu Non Tariff Measure
sih tetap mengenakan kuota impor sebesar
NTM tertentu akan diberlakukan Suatu proses
20 000 unit kendaraan dari Thailand Produsen
review perlu dilakukan untuk memastikan bahwa
otomotif Thailand masih harus mengajukan
ketentuan NTM telah dijalankan secara adil
izin ekspor ke Malaysia melalui prosedur yang
ASEAN Integration Svstem of Preferences
berlapis lapis Karelia Malaysia menunda pemo
AISP merupakan skema preferensi unilateral
tongan tarif untuk mobil dan suku cadangnya
yang diberikan oleh ASEAN 6 berupa tarif 0 terhadap produk ekspor ke Kamboja Laos
guna melindungi industri otomotifnya maka
Myanmar dan Vietnam CLMV
dari Malaysia Adapun Filipina juga menyerah
Sejak Desem
Thailand menaikkan bea masuk kelapa sawit
untuk
pada tekanan dari kalangan penghasil gula dan
3 195 jenis produk CLMV meliputi Myanmar
produk pertanian Indonesia mengalami kesulitan
ber 2006 ASEAN 6 menawarkan tarif 0 1 681 produk
494 produk
Kamboja
632 produk
Laos
dan Vietnam 388 produk Adapun
yang sama di mana pelaku usaha di bidang kimia seperti plastik belum siap untuk mengikuti AFTA
Malaysia telah rnembebaskan tarif duty exemp
Kecenderungan memproteksi industri domestik
tion terhadap 793 jenis produk kepada Myanmar
tertentu bertentangan dengan prinsip liberalisasi
Kamboja
dan dapat mengarah ke konflik balk di tingkat
dan Laos 83 produk Pembebasan
nasional maupun regional Sebelumnya banyak
tarif diberikan kepada produk produk seperti
negara anggota ASEAN telah menyepakati untuk
293 produk
179 produk
Vietnam 237 produk
halnya buah buah produk kimia produk karet
secara bertahap menghapuskan hambatan non
produk berbasis kayu produk kertas produk
tarif di antara kesepuluh negara anggota mulai
listrik dan elektronika produk plastik produk
2008 sampai dengan 2010 Akan tetapi Filipina
alas kaki produk furniture produk tekstil serta
meminta penundaan sementara terhadap beberapa
produk besi dan baja 15
hambatan dengan alasan beberapa negara belum
Thailand juga telah siap untuk mengakhiri hambatan non tarif di antara sesama negara anggota ASEAN Naris Chaiyasoot Direktur
siap untuk menghapus secara total hambatan non tarif tersebut
ASEAN lebih terdiversifikasi dalam bidang
Jenderal Kebijakan Fiskal FPO pada Kemen
politik serta kemajuan dan prioritas ekonomi
terian Keuangan menyatakan bahwa para pejabat
dengan bertambahnya anggota ASEAN
terkait dari Kementerian Keuangan Pertanian
gara negara CLMV
ne
Meskipun terdapat lebih
dan Koperasi Industri dan Perdagangan dalam
banyak perbedaan jenis komoditi yang diproduksi
pertemuan Komite AFTA mendiskusikan agenda
dalam perekonomian tersebut sehingga mem
yang dibahas pada AFTA Security Committee Meeting ke 20 di Malaysia tahun 2003 Thai
bentuk lingkup yang lebih komplementer di antara mereka tetapi ukuran yang bertambah dan keanekaragaman yang lebih besar dalam
land mengusulkan pengurangan tarif impor
bagi negara anggota baru ASEAN termasuk
orientasi politik
kem ajuan ekonomi
dan
Laos Kamboja dan Myanmar selama kurun
kesiapan liberalisasi perdagangan di dalam
waktu Desember 2006 Desember 2009 hingga
ASEAN menyebabkan proses pengambilan
0 5
keputusan memerlukan waktu lebih lama Hal ini
guna saling meningkatkan perdagangan
produk 16 Demikian pula
hasil pertemuan
s
Ministry of International Trade and Industry Based on ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature AHTN 2002
memperlambat kemajuan integrasi ekonomi
ASEAN juga memperkuat hubungan dagang dengan kekuatan ekonomi di luar Asia Tenggara
di samping mendorong integrasi ekonomi di 1 Thailand to push for end of NTB s among ASEAN lihat
dalam ASEAN sendiri Hal ini untuk memperke
http
cil risiko perkembangan global yang tidak dapat dihindari seperti krisis global yang diakibatkan
www biothai orglcgi binleontentlnewslshow pl 0275
diakses 2 Oktober 2010
67
Tabel 2
Klasifikasi Non Tariff Barrier NTB Perlakuan
Warna Kotak Hijau
Bisa diterima
Merah
Harus dihapuskan
Kuning emasAmber
Penghapusan NTB bisa dinegosiasikan
melemahnya ekonomi AS rendahnya pertumbu
persentase ekspor ke kawasan regional lebih kecil
han ekonomi Eropa serta masalah perekonomian
dari persentase ekspor ke luar kawasan ASEAN
Jepang Untuk menuju kerja sama yang lebih
kecuali Laos dan Myanmar 118
luas ASEAN melakukan kerja sama dengan
Di dalam ASEAN Singapura dianggap
Jepang Korea Selatan dan China ASEAN 3 Dengan adanya proliferasi perj anj ian Free Trade
sebagai pelopor perdagangan bebas dengan mitranya di luar ASEAN dan telah menandatan
Area
gani perjanjian dengan beberapa negara seperti
FTA
atas inisiatif beberapa anggota
efektivitas AFTA sebagai perdagangan bebas dapat digali Meskipun ekstra ASEAN FTA ini dapat mendatangkan beberapa keuntungan tidak
Australia Selandia Baru Jepang Uni Eropa dan AS Perdagangan bebas ini mengundang berbagai kritik karena dianggap menghambat
langsung untuk negara ASEAN namun hal itu
pembentukan kawasan perdagangan bebas
dapat pula menimbulkan risiko clan tantangan
regional seperti AFTA
terhadap ASEAN sebagai kelompok preferensi ekonomi FTA ini dapat dianggap oleh anggota ASEAN lainnya sebagai peluang bagi negara
laysia pernah mengingatkan bahwa bisa saja perdagangan bebas ASEAN kepada mitranya
non ASEAN untuk memperoleh akses tarif
di luar ASEAN19
bebas tanpa harus memberikan akses timbal balik
nikmati tarif bebas memasuki pasar ASEAN
sehingga mengurangi efektivitas AFTA 117
melalui Singapura tanpa memberikan keuntungan
Di samping perkembangan intra ASEAN
Secara khusus Ma
Singapura membuka pintu belakang wilayah Mitra Singapura dapat me
yang timbal balik kepada negara ASEAN lain
selanjutnya Tabel 3 berikut menunjukkan
nya Untuk menjamin tidak terbukanya
persentase impor dan ekspor intra dan ekstra
belakang wilayah perdagangan bebas ASEAN
ASEAN
Sekretariat ASEAN di Jakarta akan memonitor
pintu
Pada Tabel 3 tersebut menunjukkan bahwa
semua perjanjian dagang bilateral yang dilakukan
dengan melihat ASEAN sebagai satu unit
anggota ASEAN Agar konsesi tarif program
kawasan
AFTA tidak tumpang tindih dengan kerja sama
perdagangan intra ASEAN masih
sangat kecil dengan perdagangan ekstra ASEAN
bilateral negara non ASEAN maka kemudahan
Namun bila ditinjau lebih jauh setiap negara ASEAN memiliki karakter yang berbeda dalam
dan keuntungan apapun yang ditawarkan kepada mitra dagang bilateralnya harus pula ditawarkan
pola ekspor clan impor baik pada tingkat intra
kepada sesama anggota ASEAN Hal tersebut
ataupun ekstra ASEAN
seberapa besar
barangkali perlu dicantumkan sebagai kode
ekspor di setiap negara ASEAN ke dalam dan ke
etik dalam ketentuan AFTA serta dicarikan
Jadi
luar menunjukkan semakin potensial perdagangan
luar negeri suatu negara Sebaliknya semakin
penyelesaiannya melalui mekanisme
arbitrase
seperti dalam WTO clan GATT
besar impor suatu negara menunjukkan kian tinggi tingkat ketergantungan atas kebutuhan dari
luar Secara keseluruhan perdagangan ASEAN masih didominasi transaksi dengan negara dan kawasan di luar ASEAN Hampir semua negara
ASEAN meskipun bervariasi
117Ibid
Ci
menunjukkan
118 https
www cia gov library publications the worldfact
book geos la html diakses pada 4 Oktober 2010
119Yasmin Sungkar Op Cit hlm 35
Tabel 3
Perdagangan Intra dan Ekstra ASEAN 2008 Persentase Ekspor
Persentase Ekspor
Persentase Impor
Intra ASEAN
Ekstra ASEAN
Intra ASEAN
Ekstra ASEAN
Brunei Darussalam
22 5
77 5
49 4
50 6
Cambodia
6 4
93 6
65 1
34 9
Filipina
14 4
85 6
74 4
25 3
Indonesia
19 8
80 2
68 3
31 7
Laos
87 5
12 5
17 3
82 7
Malaysia
25 9
74 1
76 0
24 0
Myanmar
58 2
41 8
54 5
45 5
Singapura
42 0
58 0
69 7
30 3
Thailand
22 6
77 4
83 2
16 8
Vietnam
16 2
83 8
75 5
24 5
Negara ASEAN
Persentase Impor
Sumber ASEAN Statistics 2009
Pengaruh AFTA bagi Perkembangan Ekonomi Indonesia
tersebut mencerminkan perbedaan daya saing komoditas yang dihasilkan oleh masing masing
Dengan disepakatinya ASEAN Free Trade
negara Tingkat efisiensi produksi negara negara
Area
pada KTT di Singapura negara
yang lebih maju di AFTA umumnya sudah lebih
anggota memiliki kesepakatan untuk melakukan
tinggi dibandingkan dengan Indonesia sehingga
perdagangan bebas sesama anggota ASEAN
negara tersebut mampu menerapkan bea masuk
yang dilakukan secara bertahap Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah seharusnya mampu bersaing
yang sangat rendah yang memberikan dampak
AFTA
secara bebas dalam produk produk perdagangan dengan negara anggota lainnya Namun pada
kenyataannya Indonesia belum mampu bersaing dalam produk produk industri dengan negara ASEAN lain Ekonomi Indonesia masih lemah dan juga tingkat pembangunan industrialisasi
yang relatif cenderung masih rendah Bangsa ini hanya menerima produk produk dari negara lain
tanpa mampu bersaing dengan setimpal Hal ini juga akan mengakibatkan industri industri kecil
yang ada di Indonesia mengalami kemunduran
karena tidak memiliki modal yang cukup untuk bersaing dengan produk industri dari negara negara anggota lainnya
berani menerapkan kebijakan tarif yang rendah karena mempertahankan daya saing produksi dalam negeri terhadap produk impor Di samping itu untuk melindungi produksi dalam negeri
dilakukan dengan mengenakan biaya masuk yang cukup tinggi maupun mengenakan kuota untuk barang barang impor tertentu Dalam situasi kebijakan pengenaaan bea masuk yang masih sangat bervariasi tersebut penerapan knnsep kawasan perdagangan bebas akan menimbulkan
dampak yang berbeda beda Negara yang telah mampu menerapkan kebijakan bea masuk yang cukup rendah diperkirakan akan dapat menarik keuntungan besar dalam bentuk peningkatan volume ekspornya ke negaYa anggota ASEAN
0
Negara negara yang memiliki tingkat
pembangunan industri yang berkembang kurang baik menerapkan kebijakan proteksi untuk melindungi industri dalam negeri ter
hadap barang barang impor Indonesia masih menjalankan kebijakan proteksi yang cukup tinggi Perbedaan kebijakan pengenaan bea cukai
120 M Hadi Soesastro and M C Basri
positif bagi perdagangannya Indonesia belum
lainnya Sebaliknya masih rendahnya pening katan volume ekspor membuat negara kita tidak
banyak mendapat keuntungan dalam skema perdagangan bebas karena industri di Indonesia
belum mampu bersaing dengan industri negara anggota lainnya Hal inilah yang memungkinkan terjadinya ketegangan di antara sesama negara
anggota bahkan kalau tidak hati hati ketegangan
Survey of Recent de
velopment Bulletin of Indonesian Economic Studies 1998 V61 34 No 1 h1m 11
s
tersebut dapat pula menj adi alasan untuk merusak kerja sama ASEAN secara keseluruhan 12 Dengan adanya liberalisasi perdagangan
setiap Government Agencies GA di mana dalam praktiknya sering menemui banyak permasalahan kendala dan hambatan sehingga
yang ingin dibentuk dalam ASEAN Economic Community Komunitas Ekonomi ASEAN 2015 secara umum dituntut adanya daya saing yang baik dari ASEAN maupun masing masing
perlu langkah antisipasi dan solusi bersama
anggotanya agar memperoleh hasil maksimal dari
saat ini Kondisi kinerja pelayanan ekspor impor
kerja sama ini Untuk mewujudkan hal tersebut
yang perlu ditingkatkan antara lain 123 i Lead
tentunya diperlukan persiapan yang baik dari
time waktu penanganan barang impor dan ekspor yang masih terlalu lama dibandingkan
seluruh anggota ASEAN termasuk Indonesia
yang pelaksanaannya sesuai dengan cetak biru Komunitas Ekonomi ASEAN 2015 yang telah
Persiapan yang dilakukan oleh Indonesia harus mampu mengatasi lemahnya kondisi kinerja
pelayanan ekspor impor yang ada di Indonesia
dengan negara anggota ASEAN lainnya
ii Masih banyaknya titik layanan point of services dalam proses pelayanan ekspor impor
disepakati oleh seluruh anggota ASEAN Indonesia National Single Window INSW
merupakan suatu sistem layanan publik yang ter integrasi yang menyediakan fasilitas pengajuan pertukaran dan pemrosesan informasi standar
sehingga mengakibatkan pelayanan tidak efisien
serta tambahan biaya dalam penanganan lalu
lintas barang ekspor impor yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi high cost economy iii
secara elektronik
guna menyelesaikan
proses kegiatan dalam penanganan lalu lintas ba
rang ekspor dan impor untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional INSW juga sistem nasional yang memungkinkan dilakukannya penyampaian data dan informasi secara tunggal
single submission of data and information pemrosesan data dan informasi secara sinkron
synchronous processing of data and informa integrasi informasi dan memadukan alur
tion
Tingkat validitas dan akurasi data atas
semua
proses bisnis antara sistem kepabeanan perizinan ekspor impor kepelabuhanan kebandarudaraan
pembayaran pengangkutan barang dan logistik serta sistem lain yang terkait dengan penanganan lalu lintas barang ekspor impor 122 Pembentukan National Single Window NSW merupakan salah satu instrumen dalam
fasilitas perdagangan yang berupaya untuk me liberalisasikan perdagangan dengan menghapus
hambatan hambatan yang terdapat dalam proses aliran barang Tentunya peluang dan tantangan yang besar membutuhkan persiapan serta daya saing yang baik agar mampu bersaing di dalamnya Pembangunan dan pengembangan
sistem NSW yang sedemikian besar dan sangat kompleks memerlukan banyak sekali perubahan
mendasar dan penyesuaian di lingkungan internal
transaksi dan kegiatan ekspor impor yang belum memadai terutama terkait dengan data perizinan ekspor impor
iv
Kepentingan nasional untuk
mengontrol lalu lintas barang antarnegara Untuk melindungi kepentingan nasional perlu adanya
kontrol terhadap lalu lintas barang ekspor impor secara lebih baik terutama yang terkait dengan isu terorisme trans national crime drug traf ficking illegal activity Intellectual Property Right dan perlindungan konsumen
v
Untuk
meningkatkan daya saing perekonomian nasio nal perlu dilakukan peningkatan kinerja sistem
pelayanan publik dengan menerapkan prinsip prinsip good governance melalui pembangunan
otomasi sistem pelayanan yang terintegrasi
vi
Untuk meningkatkan kelancaran arus barang ekspor impor sangat dibutuhkan adanya integrasi
sistem antar Instansi Pemerintah GA yang akan mampu
meningkatkan
efisiensi
pelayanan
keseluruhan proses ekspor impor Kinerja dari pelayanan ekspor impor dari Indonesia tersebut adalah bentuk bentuk ham
batan yang terdapat dalam aliran bebas barang di Indonesia
sekaligus merupakan hambatan
bagi Indonesia dalam mewujudkan liberalisasi perdagangan dengan berusaha menghapus segala
bentuk hambatan dalam aliran bebas barang di 121 Ibid
122 Paul J Davidson ASEAN The Evolving Legal Framework for Economic Cooperation
2002
70
hlm 135
Singapore TimesAcademic Press
123 Pidato Presiden Indonesia dalam Business Forum di Sidney pada 11 Maret 2010 Lihat http Www deplu go id Pages Speech TranscriptionDisplay aspx Namel Presiden
IDP 485
Pidato Name2
1 en diakses 3 September 2010
ASEAN bahkan di dunia secara global Kebu
ekonomi pada tahun tahun awal krisis eko
tuhan untuk menerapkan Sistem National Single
nomi
Window di Indonesia selain dilatarbelakangi
Walaupun UMKM merupakan pelaku
oleh beberapa kesepakatan di tingkat regional
ekonomi utama di Indonesia produktivitasnya
ASEAN juga didorong oleh adanya kebutuhan
diukur dengan nilai tambah per tenaga kerja sa
di tingkat nasional untuk dapat meningkatkan
ngat jauh tertinggal Penyebabnya diduga adalah
kinerja ekspor impor di Indonesia Harus diakui
faktor kewirausahaan skala usaha dan sebagian
bahwa kondisi kinerja layanan ekspor impor di
besar UMKM berada pada sektor yang kurang
Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan
produktif dan jenuh serta tidak berbasis ilmu
beberapa negara lain terutama bila dilihat dari
pengetahuan dan teknologi iptek
indikator lead time pelayanan impor masih
Pelaku UKM
memang dituntut meningkatkan kemampuan
banyaknya point ofservices dalam penyelesaian impor masih tingginya biaya yang harus dikelu
manajemen dan tertarik menggunakan teknologi
arkan clan adanya ketidakpastian dalam proses
dibutuhkan oleh UKM tetapi juga diperlukan
pelayanan ekspor impor Selain itu
dari sisi
kepentingan rlasional perlu dilakukan pening katan validitas dan akurasi data ekspor impor
Jadi modal kerja bukan satu satunya hal yang teknologi sehingga produk yang dihasilkan kemasannya dapat bersaing Namun kelompok UKM umumnya kurang berminat mengadopsi
serta pengawasan terhadap lalu lintas barang
iptek dalam pengembangan usahanya karena
antarnegara Pembangunan clan penerapan sistem
khawatir merugi
NSW di Indonesia pada awal pembahasannya
takut rugi
Kultur ekonomi subsistem
mengakibatkan sebagian UKM
disatukan dengan program pemerintah untuk
bertahan dengan model usaha tradisional Mereka
meningkatkan kelancaran arus barang ekspor im
khawatir tingginya risiko jika menginvestasikan
por Dan pada awal pelaksanaannya pemerintah
modal untuk menggunakan teknologi dalam usa
menggabungkannya ke dalam Tim Keppres
hanya Untuk itu upaya penumbuhan unit usaha
Nomor 54 Tahun 2002 yang menangani tentang kelancaran arus barang ekspor dan impor 124
baru khususnya UKM yang berbasis iptek perlu didorong clan dikembangkan terutama untuk
Kondisi UKM di Indonesia
jasa pengembangan bisnis
sektor industri pengolahan sektor keuangan dan
Permasalahan besar yang dihadapi oleh Indonesia
Untuk tujuan tersebut
Kementerian Ko
saat ini adalah kurangnya jumlah wirausaha
perasi dan UMKM mencanangkan penumbuhan
dengan produktivitas dan daya saing yang tinggi Upaya meningkatkan daya saing bangsa harus
2005 2009
dimulai dari mengembangkan kewirausahaan
diprediksikan akan tumbuh secara alami pada
dari para wirausahawan pemilik dan pengelola
sektor sektor ekonomi yang telah ada sedang
unit usaha yang telah ada serta menumbuhkan
700 000 unit usaha baru perlu diarahkan pada sek
wirausaha atau minimal unit unit usaha baru
tor sektor usaha yang berbasis pengetahuan clan
pada sektor sektor yang produktif sesuai dengan
teknologi serta sektor yang mampu meningkatkan
potensi daerah Pengembangan kewirausahaan
produktivitas clan daya saing perekonomian
juga diharapkan akan meningkatkan daya tahan
nasional Untuk mewujudkan 6 juta unit usaha
bangsa terbukti pada saat krisis ekonomi usaha
mengandalkan bahan baku lokal dan memiliki
baru yang berbasis pengetahuan dan teknologi tentunya bukan merupakan pekerjaan yang mudah karena terkait dengan risiko bisnis yang
keunggulan kompetitif 125 Hal ini dibuktikan
dihadapi usaha baru serta mengubah motivasi
dari peran UKM yang menjadi katup pengaman
clan perilaku wirausaha barn tersebut Untuk
mikro kecil dan menengah UMKM yang
perekonomian nasional dan motor pemulihan
6 juta unit usaha baru di Indonesia selama periode
Sekitar 5 3 juta unit usaha baru
itu perlu dilakukan kajian yang komprehensif untuk mengetahui
124 Tempo Interaktif 16 Desember 2009 121 Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan
Kewirausahaan Indonesia dengan Semangat
model model penumbuhan
unit usaha baru yang efektif Di samping itu menganalisis faktor faktor yang berpengaruh ter hadap keberhasilan program tersebut termasuk
Instruksi Presiden Republik Indonesia No 4 Tahun 1995
71
aspek kebijakan pemerintah kelembagaan dan
menjadi entri baru pengembangan klaster dasar
dukungan perkuatan lainnya seperti kurikulum
pendukung pengembangan klaster UKM di
pelatihan pembiayaan teknologi pemasaran dan
daerah
distribusi kemitraan ketersediaan sumber bahan
strategis pengembangan UKM di daerah sejalan
baku secara berkelanjutan pendampingan serta
dengan fakta investasi swasta dan masyarakat
sarana dan prasarana 126
mencapai porsi terbesar 70 80
Kemajuan pengembangan UKM memajukan
Fokus ini akan menjadi perjuangan
dari investasi
nasional daerah 129 Potret terakhir struktur unit usaha di Indo
industri jasa perusahaan adalah merupakan
kunci keberhasilan karena industri besar dan
nesia tahun 2008 sesuai dengan ketentuan UU
perekonomian modern
atau
No 20 2008 di luar pertanian adalah usaha mikro
negara maju mendapatkannya dari pasar yang
mencapai 24 juta lebih dari total 51 43 juta unit
tumbuh sehat 127 Kegiatan ini mendekatkan
usaha yang ada Usaha kecil jumlahnya kurang
UKM terhadap dua hal yaitu jasa keuangan
dari setengah juta sedangkan usaha menengah
dan jasa inovasi sebagai sumber kemajuan
hanya sekitar 40 ribu unit saja Jika tanpa peruba
serta perkotaan
dan umumnya mereka ini hanya bisa berusaha
han teknologi yang diperlukan perbaikan bagi
apabila memiliki legalitas bisnis formal yang baik disertai hubungan dengan perbankan yang
UKM hanya satu yaitu meningkatkan skala untuk
kuat Jadi industri jasa perusahaan adalah kunci
investasi berarti terbuka fasilitasi investasi yang
kemajuan UKM terutama membuka akses l 8
membuka ruang restrukturisasi usaha menuju formalisasi kemitraan dan penyertaan sebelum
Pendekatan klaster juga dapat digunakan
untuk membangun industri jasa perusahaan yang kuat seandainya suatu daerah bertanya tentang
satu program yang ada sekali dalam lima tahun untuk memajukan UKM dalam jangka panjang seharusnya dipilih membangun infrastruktur
menaikkan omset Perubahan ini membutuhkan
menuju pasar modal atau perbankan Ruang
inilah yang seharusnya dibaca oleh usahajasa pengembangan UKM yaitu investasi melalui fasilitasi investasi dalam bentuk sekurangnya
intangible knowledge investment 13o
untuk membangun klaster industri
Master sebagai pendekatan terbukti semakin
jasa perusahaan di tempat yang strategis di
diterima dalam pendekatan pembangunan
fisik
suatu kota Ini akan merupakan pusat pelayanan
yang melibatkan pola pengelompokan baik
pengembangan usaha melalui pasar dan tumbuh
industri maupun infrastruktur sehingga hakikat
dalam satu lokasi yang kompak sebagai bagian dari city supporting services Jika telah berhasil
klaster akan semakin digunakan
membangun infrastruktur pasti mereka akan
menempati tempat sentral dalam pembangunan
dituntut mengelola dengan baik sesuai UU No
daerah
Dengan
otonomi daerah pembangunan perkotaan akan
implikasinya pembangunan tempat
1 2004 dan akan diawasi sesuai UU No 15 2004
usaha adalah komponen penting dari kehidupan
Dengan demikian advokasi ke arah ini menjadi
ekonomi perkotaan di daerah Oleh karena itu
penting dibanding dengan program penguatan yang sangat terbatas jumlahnya Badan Layanan
pendekatan klaster pasti akan menjadi bagian
Umum Jasa Layanan Pengembangan Usaha
Persoalannya adalah aglomerasi yang optimal
BLU JLPU 126 Noer Soetrisno
pada dasawarsa mendatang Ekonomi Rakyat Usaha Mikro dan UKM
dalam Perekonomian Indonesia Struktural
Sumbangsih untuk Analisis
Jakarta STEKPI 2005
hlm 35
40
pengembangan model di masing masing daerah harus menghasilkan sinergi untuk efisiensi
dan kemajuan berkelanjutan untuk daya saing succesfull cluster brought efficiency and sustain progess for better competitive strength
127 Dalam pengertian lapangan usaha atau kegiatan ekonomi
yang termasuk ke dalam usaha jasa perusahaan adalah jasa kon sultasi piranti keras jasa konsultasi piranti lunak pengolahan
data perawatan reparasi mesin kantor komputer penelitian dan pengembangan rekayasa teknologi jasa hukum jasa akuntansi
dan perpajakan jasa riset pemasaran jasa konsultasi bisnis dan
pemasaran jasa konsultasi engineering analisis dan testing jasa periklanan seleksi tenaga kerja dan fotokopi
128Ibid
72
129Ibid Noer Soetrisno SME
Indonesia Reform Globalitazion and
dalam Tran Van Hoa and Charles Harvie
eds
New
Asian Regionalism Responses to Globalization and Crisis Palgrave Mac Millan 2003
hlm 32
Advokasi klaster pada dasarnya dapat dimulai pada berbagai level
balk promosi
maupun proteksi dalam konteks promosi kita
kembangan baru ini akan semakin memperkuat alasan penggunaan pendekatan klaster dalam
pengembangan UMKM di tanah air
sudah banyak belaj ar dari dunia dan pengalaman kita sendiri yang pada umumnya terjadi pada
melahirkan UKM baru pada tahun 2002 melalui
pengemba ngan usaha di sektor industri Master
upaya penataan dan pemberian peran secara ber
untuk proteksi mungkin jarang dipikirkan dan dianggap tidak berguna karena dinilai mundur
tahap pada UKM berdasarkan sistem kemitraan
tetapi dalam suasana ekonomi dualistik seperti
peran pengusaha Indonesia dalam menjalankan
kebanyakan negara berkembang dan perkotaan
pasar bebas ASEAN
kita perlu mencegah dampak negatif ketim
pangan Bentuk Master proteksi adalah isu pasar tradisional versus pasar modern
penanganan
Pemerintah mengembangkan program
Upaya lainnya dengan memanfaatkan kesiapan
AFTA
dan Asia Pasifik
APEC yang dilakukan secara bertahap atas dasar kesiapan setiap produknya Misalnya bagi industri dengan produk yang bertahan
ekonomi kawasan kumuh dan lain lain yang
untuk masuk AFTA negara dapat mengurangi
memerlukan pendekatan berkelompok me
perannya hingga 60
nyatu aglomerasi yang membesar dan menguat terpadu layak sehat dan aman Untuk meng
pada 2005 negara dapat mengurangi sebagian
Sementara bagi industri
dengan produk baru yang siap masuk AFTA
gerakkan kembali kesadaran akan pentingnya
peran hingga 30
pengembangan klaster bagi UKM di Indonesia
yang dikaitkan dengan AFTA mantan Menko
dengan meningkatnya intensitas desentralisasi
Perekonomian Dorodjatun mengatakan bahwa
Selain program UKM baru
maka langkah terbaik adalah mendorong setiap
pemerintah juga memperhatikan masalah
pemerintah kota atau kabupaten membangun
keuangan UKM karena seperti diketahui kredit
miniatur klaster dalam bentuk infrastruktur
macet UKM sebanyak 472 ribu UKM dengan
Pusat Pelayanan Jasa Perusahaan Hal yang dikemukakan di atas sangat penting untuk negara dengan masyarakat yang tingkat kewirausahaan
nilai Rp44 3 triliun UKM yang direvitalisasi ialah yang masih potensial untuk berkembang
rendah seperti Indonesia Sebagaimana diketahui
keuangan dengan kebijakan restrukturisasi
rasio penduduk terhadap IKM pada tahun 2008
usaha Pemerintah juga akan memfasilitasi UKM
masih sangat tinggi yaitu 71 di mana pada tahun
yang memiliki pertumbuhan nol persen bahkan
1996 kita pernah mencapai angka 46 sedangkan
negatif tetapi masih berjalan dengan membe
benchmark idealnya 20 131 Jika menggunakan
rikan bantuan teknis dan kemudahan akses atas
ukuran UMKM Non Pertanian juga tidak bagus
permodalan dalam negeri dan asing Direktur
atau dikembangkan tetapi mengalami kesulitan
karena angkanya masih di atas 100 sementara
INDEF Bustanul Arifin mengatakan kalau
idealnya 6 agar ekonomi bangsa mempunyai
program UKM pemerintah itu untuk memberikan
absorbsi tinggi terhadap insentif fasilitasi finan
kesempatan dan membesarkan peran UKM di
sial dan ekspor 13
pasar ekspor adalah suatu yang menggembirakan
Depgan berkembangnya pengalaman
apalagi sepanjang upaya stimulasi UKM tidak
pembangunan industri kecil dan menengah
dihambat dengan pungutan pungutan resmi
serta UKM di berbagai negara yang demikian
dan tidak resmi Masalahnya kantor Menko itu
beragam serta menunjukan klaster kegiatan bisnis
hanya mengambil kebijakan sedangkan tataran
adalah kebutuhan maka Master akan semakin
pelaksanaannya berada di departemen teknis
mendapatkan dasar yang kuat sebagai pendeka tan Lahirnya Commercial Center di kota besar
yakni Menteri Negara Koperasi dap UKM serta Deperindag Jadi sekarang bagaimana konsep ini
sebenarnya secara tidak disadari juga mengilhami
bisa diimplementasikan oleh departemen teknis
pola baru penyatuan layanan bisnis karena kita
secara konkret Dengan mengurangi kegagalan
dapat belanja informasi pengembangan usaha
yang ada peran serta tersebut juga dilakukan
dan jasajasa yang diperlukan di tempat itu Per
oleh asosiasi dan Kadin Indonesia sebagai bagian
dari UKM termasuk juga pemerintah daerah dan 131 ibid
sistem masyarakat lainnya seperti asosiasi UKM
1321bid
73
harus berperan secara door to door Kalau semua
kebijakan pemimpinASEAN sering tidak relevan
Di samping sudah adanya usaha memperke nalkan ASEAN ke berbagai lapisan masyarakat bukan suatu rahasia bahwaASEAN belum banyak dikenal masyarakat Ada pandangan menarik dari Batam mengenai hubungan masyarakat dengan ASEAN dalam konteks integrasi ASEAN Masyarakat di sana hanya tahu bahwa ASEAN
dengan realitas perkembangan ekonomi nasional
itu adalah Singapura dan Malaysia
M S Hidayat selaku ketua Kamar Dagang dan
di samping Indonesia Mereka tidak begitu tahu
Industri Indonesia Kadin mengatakan bahwa
tentang negaraASEAN lainnya termasuk Brunei
banyak kebijakan ASEAN
yang lebih bersifat
Darussalam yang secara geografis letaknya relatif
tidak bisa
jauh dibanding Singapura dan Malaysia Hal ini
komponen terkoordinasi secara bagus
Indonesia akan mampu berkembang
UKM
133
Namun di tingkat ASEAN kelompok bisnis
belum merasakan manfaat yang diharapkan dari
kerj a samaAFTA dan menganggap keputusan dan
produk politik daripada ekonomi
maksudnya
diterapkan walau tampak menarik secara teori 34
antara lain karena tidak ada hubungan dagang
Walaupun demikian ada indikasi positif dengan
bulan Juli 2007 adalah suatu langkah konkrit
dengan negara negara tersebut Adapun hu bungan dagang dengan Singapura dan Malaysia sangat erat Iagipula 90 PMA di kawasan Bat berasal dari Singapura Kalau anggota lama ASEAN belum juga dikenal terlebih lagi dengan anggota baru Kenyataan di lapangan seperti ini barus menjadikan ASEAN semakin aktif dalam
untuk kemajuan AFTA Tujuan Expo ini adalah
menggeser karakteristik peran pemerintah untuk
memberikan kesempatan kepada pelaku UKM
melibatkan peran masyarakat ASEAN Charter
dalam mempromosikan produk produk mereka di
memperluas pasar produk untuk tujuan ekspor
yang menjadi landasan hukum atau semacam konstitusi bagi ASEAN bisa menjadi tolok ukur atas usaha organisasi ASEAN dalam mengubah
dan impor mendorong kalangan UKM untuk
karaktemya Ali Alatas salah seorang anggota
mengembangkan produk produk mereka agar
EPG mengungkapkan bahwa as per the request
sesuai dengan standar internasional mendorong
of the head of states and governments we tried to
kalangan UKM untuk menjalin kerja sama yang saling menguntungkan di wilayah ASEAN
draw up a charter which would change ASEAN into a more people centered organization not just
Dalam Expo itu digelar pula seminar sebagai
a place government officials and diplomats
forum untuk mendiskusikan tentang bagaimana
Salah satu cara yang bisa ditempuh ASEAN adalah dengan membuka j alur komunikasi secara
adanya keyakinan bahwa pemerintah dan sektor
swasta harus bekerja sama untuk kesejahteraan rakyat melalui peningkatan perdagangan regional
dan internasional Inisiatif Kadin Batam menga
dakan ASEAN Small Medium Enterprise Expo
antara kalangan pelaku usaha UKM se ASEAN
caranya mengembangkan UKM di wilayah
ASEAN meningkatkan daya saing di kalangan pelaku UKM serta merumuskan kerja sama yang
reguler dengan berbagai lapisan masyarakat yang terwakili dalam berbagai kelompok
saling lnenguntungkan di kalangan UKM wilayah ASEAN 15 Kegiatan semacam ini bisa membantu
menj awab pertanyaan tentang manfaat AFTA dan Komunitas Ekonomi ASEAN bagi masyarakat
karena UKM adalah pelaku ekonomi penting di Indonesia dan lebih melibatkan masyarakat luas
Penutup Pada kenyataannya perdagangan bebas dalam
kerangka AFTA yang sudah dimulai sejak 1992 masih belum juga mendongkrak tingkat
perdagangan intra ASEAN yang relatif kecil dibanding perdagangan total ASEAN Pada saat Komunitas Ekonomi ASEAN mulai dicanangkan
l33 Pemerintah Kurangi Peran pada UKM Siap Ekspor Koran Tempo 9 Maret 2002
Business Yet to Feel Benefit from ASEAN
perdagangan total semua anggota ASEAN Jakarta Post
21 Februari 2007
Kadin Batam
hanya mencapai 22 1
Rendahnya perdagangan
intra ASEAN ini antara lain dikarenakan masih ASEAN Small Medium Enterprise Expo
and Seminar htip wwwkadin indonesia or id id agenda ka din isi php news id 1745 diakses pada 7 Juli 2007
74
persentase perdagangan intra ASEAN terhadap
ASEAN Faces Critical Period in a Changing World Jakarta Post 17 Januari 2007
adanya hambatan non tarif perbedaan standar
Daftar Pustaka
produk dan belum harmonisnya prosedur bea
ASEAN Secretariat 2008 ASEAN Community in Fi
cukai Persoalan lain yang sama pentingnya adalah kurang populernya skema Common Effective Preferential Tarriff CEPT di kalangan swasta kurang jelasnya aturan kandungan lokal dan belum kuatnya mekanisme penyelesaian masalah perdagangan Oleh karena itu ASEAN
gures 2008 Jakarta ASEAN Secretariat
ASEAN Secretariat 2009
nity 2009 2015 Jakarta ASEAN Secretariat ASEAN Vision 2020 Kuala Lumpur 1997
ASEAN Faces Critical Period in a Changing World
membolehkan negara anggota yang belum siap berintegrasi untuk menyusul di kemudian hari
ASEAN Economic Blue
print Dalam Roadmapfor an ASEAN Commu
Jakarta Post 17 Januari 2007
Davidson Paul J 2002 ASEAN The Evolving Legal Frameworkfor Economic Cooperation Singa
agar tidak memperlambat anggota yang lebih
pore Times Academic Press
siap
Rencana penerapan AFTA lebih banyak dipa
Direktorat Jenderal Kerja sama ASEAN
hami para pengusaha besar sementara sosialisasi
terhadap para pengusaha UKM sangat minim Karenanya
Inayati Ratna Shofi
saat AFTA mulai berlaku efektif
Ed
Oriented Jakarta P2P LIPI
rencana penerapan zona kerja sama ekonomi di
nomic Ministers
25 26 Agustus 2008
Hanya para
AEM Meeting Singapura
Soesastro M Hadi and Basri M C development
Survey of Recent
Bulletin oflndonesian Economic
Studies 1998 vol 34 no 1
para pengusaha kelas usaha kecil akan sangat kesulitan
Menuju Komuni
Joint Media Statement of the Forthieth ASEAN Eco
kawasan negara negara ASEAN
pemilik perusahaan besar yang telah menyatakan siap bersaing saat AFTA diterapkan sebaliknya
2007
tas ASEAN dari State Oriented ke People
banyak UKM yang merasa terjepit Begitulah kondisi umum dunia usaha di Indonesia terkait
Departe
men Luar Negeri 2007 ASEAN Selayang Pandang
Soetrisno Noer
Indonesia
Reform
Globalitazion
and SME Dalam Tran Van Hoa and Charles
Produk Indonesia tak kalah kualitasnya
Harvie
New Asian Regionalism Res
Ed
dengan produk impor Harga yang murah bisa
ponses to Globalization and Crisis
diberikan para pengusaha nasional dengan
Mac Millan 2003
menurunkan margin keuntungan atau pening
Palgrave
2005 Ekonomi Rakyat Usaha Mikro
katan kapasitas produksi Juga dapat dilakukan
dan UKM dalam Perekonomian Indonesia
dengan menerapkan standar produksi yang lebih
Sumbangsih untukAnalisis Struktural Jakarta STEKPI
modern yakni dengan melakukan revitalisasi
mesin produksi yang digunakan Jika sosialisasi
Sungkar Yasmin Ed
diberikan secara transparan tak akan terjadi pe
nolakan besar dari para pelaku UKM terhadap rencana penerapan perdagangan bebas AFTA
Masalah sosialisasi ini perlu gencar dilakukan
karta P2P LIPI
Tempo Interaktif 16 Desember 2009 Tongzon Jose L
Role of AFTA in an ASEAN Eco
nomic Community Dalam Denis Hew Ed 2005 Roadmap to an ASEANEconomic Com munity Singapore ISEAS
sebab pada umumnya para UKM tidak memiliki
akses informasi on line Semangat jiwa entrepre
neurship nya juga tak sekelas para pengusaha UKM di AS atau Eropa yang bisa mengubah kelemahan menjadi kekuatan Di samping itu tetap diperlukan adanya dukungan permodalan
2003 AFTA di Tengah tngah
Perubahan Konfzgurasi Regional Terkini Ja
Pemerintah Kurangi Peran pada UKM Siap Ekspor Koran Tempo 9 Maret 2002 Kadin Batam
ASEAN Small Medium Enterprise
Expo and Seminar
http
wwa v akdinindo
nesia or id id agenda kadin isi php news
pemasaran serta bimbingan manajemen usaha
id
oleh pemerintah bagi kalangan pengusaha kecil
1745 diakses pada 7 Juli 2007
Pidato Presiden Indonesia dalam Business Forum
dan menengah yang selama ini dikelola dengan
Sidney 11 Maret2010 Lihathttp Www deplu
keterbatasan kemampuan serta kurangnya arahan
go id Pages Speech TranscriptionDisplay aspx
dari pihak pemerintah
Name
l
Http
Pidato
Name2 Presiden
IDP 485
en diakses pada 3 September 2010
www tarif depkeu go id Others h i AFTA diakses pada 19 Agustus 2010
75
76
TRANSFORMASI BUDAYA AGROFORESTRI LOKAL DALAM
MENGHADAPI KESEPAKATAN PERDAGANGAN BEBAS Oleh Rudi Hilmanto S Hut M Si
Abstract
Agriculture and plantation agroforestry pattern in the years of 70s constitute cultural transformation of agroforestry generating negative impact ecologically economic and social until this time Choice of the socialize
world to go back to nature and the negative impact of Green Revolution constitute matter which overshadow the Go Organic 2010 Go Organic 2010 constitute opportunity which enables to construct and strengthen local commodity to own its market in free trade and also desirable by society in the country The objective ofthis research namely i Depicting cultural elements ofagriculture andplantation agroforestry that exist in local community and ii Analysing cultural transformation ofagroforestry in theface offree trade This research conducted at local community as key informant taken by purposive method The organic agroforestry system matter is new especiallyfor local community which have the harmony with nature The local community has farming culture which embrace harmony with nature however this agroforestty pattern change the effect governmentfor cymbal
ofgreen revolution existence therefore we need to transform repeatedly the cultural elements of our agriculture
which are beliefsystem technology and knowledge system art and language social organizational and artistry The agroforestty culture elements combine with nature has made Indonesiajoining a transformation movement of going back to nature
Pendahuluan
yang cepat di berbagai daerah yang dihuni oleh
Transformasi budaya pertanian lokal diawali pada
masyarakat lokal disebabkan para pengusaha
tahun 1970 an saat itu gerakan Revolusi Hijau
bibit hibrida pupuk anorganik pestisida kimia
dicanangkan oleh pemerintah guna meningkatkan
sintetik mempromosikan produk produk mereka
usaha tani dengan mengintensifkan input kimia
dan menganggap budaya lokal sebagai bentuk
pupuk anorganik dan pestisida kimia sintetik
adaptasi masyarakat lokal untuk berinteraksi
serta usaha tani dengan sistem monokultur Akan tersebut telah menimbulkan dampak negatif
dengan lingkungan di sekitarnya sudah kurang relevan lagi dan dianggap primitif 137 Dewasa ini generasi yang lebih muda pun menerapkan
secara ekologis ekonomi dan sosial
budaya pertanian baru serta produk produk
tetapi belakangan terbukti bahwa pola pertanian
Dampak negatif tersebut meliputi seti
daknya dua hal
yaitu
i
dari sisi ekologi
banyak lahan pertanian yang kritis di antaranya merusak tanah yang berakibat langsung pada tidak terjadinya pertukaran unsur hara tidak terputusnya siklus kehidupan hama dan menjadi resisten meningkatnya erosi tanah munculnya
permasalahan di daerah hilir sungai dan danau seperti sedimentasi kekeruhan air banyaknya
hewan air mati akibat pestisida kimia sintetik
banyak tanaman yang menutup permukaan air akibat penumpukan pupuk ke sungai atau danau
karena terbawa oleh air sewaktu hujan
ii secara
ekonomi adanya perubahan pandangan budaya
instan seperti bibit hibrida pupuk anorganik dan pestisida kimia sintetik dari pengusaha tersebut
Proses ini menyebabkan terj adinya masukan input besar besaran dari luar daerali masyarakat lokal sehingga masyarakat lokal harus menyiapkan biaya tambahan untuk membeli semua kebutuhan untuk kegiatan pertanian tanpa bexusaha untuk mengusahakan membuat seperti bibit pupuk dan bahan untuk pengendalian hama penyakit se
cara mandiri belum lagi jika tanaman mengalami keracunan atau kerusakan akibat penggunaan
pupuk anorganik pestisida kimia sintetik yang 137Nur W Prasodjo Pengetahuan Lokal dalam Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai Citanduy
Bogor PSP3IPB 2008
hlm 7
77
secara
tani dan perekonomian kita karena negara
sosial mengakibatkan terkikisnya hubungan
kita merupakan negara agraris Penelitian ini
melebihi dosis yang ditentukan
iii
sosial dan tradisi pertanian lokal lantaran kuatnya
diharapkan memberikan solusi alternatif mengan
promosi yang dilakukan oleh industri benih
tisipasi dampak negatif dari perdagangan bebas
pupuk anorganik pestisida kimia sintetik alat
dan dampak negatif yang timbul akibat budaya
pengolah tanah dan adanya promosi yang kuat
pertanian dari Revolusi Hij au sehingga penelitian
dari pasar hasil produksi 131
dan pembahasan gerakan transformasi budaya
Revolusi hijau yang dicanangkan oleh
agroforestri yang berharmoni dengan alam dalam
pemerintah kala itu diarahkan pada tiga tujuan
menghadapi kesepakatan perdagangan bebas
pokok
yakni
i
memantapkan ketahanan
perlu dilakukan
ii meningkatkan pendapatan
Penelitian bertujuan mendeskripsikan
iii memacu pertumbuhan ekonomi dan
budaya agroforestri pada masyarakat lokal serta
meningkatkan stabilitas ekonomi Tahun 1984
menganalisis transformasi budaya agroforestri
Revolusi Hijau telah memberikan harapan yang
dalam menghadapi kesepakatan perdagangan
besar kepada petani lokal dan bangsa Indonesia
bebas Waktu penelitian dilakukan Januari April
yaitu dengan tercapainya swasembada beras
2009 di Dusun Lubuk Baka Lampung Respon
Akan tetapi hal ini hanya bertahan selama lima tahun karena sedari awal tahun 1990 an Indonesia
den berjumlah 32 orang sebagai masyarakat lokal di Dusun Lubuk Baka yang dipilih secara
kembali menjadi negara importir beras 139
purposive sengaja sebagai informan kunci
pangan nasional
petani
Kenyataan lain yang berlangsung ialah harga pupuk anorganik dan pestisida kimia sintetik
Hasil Pembahasan
terus meningkat sehingga menjerat petani ke
Perdagangan bebas yang sudah dimulai tahun 2010 seharusnya berpeluang memberi manfaat bagi masing masing negara yang membuat
arah kemiskinan terutama yang bergantung pada input kimia sintetik dalam usaha tani mereka Petani lantas mengalami penurunan pendapatan
kesepakatan perdagangan melalui spesialisasi
lantaran kesuburan tanah menurun disebabkan
produksi komoditas yang diunggulkan terutama komoditas yang menjadi pilihan masyarakat dunia saat ini contohnya komoditas yang berasal
oleh rusaknya siklus hara
tidak terputusnya
siklus hama dan resistennya hama penyakit
terhadap pestisida Kemiskinan petani tak pelak terus bertambah dengan kian meningkatnya harga pupuk dan pestisida di mana petani harus menambah terus biaya investasi untuk usaha
tani Untuk menutupi biaya investasi tersebut
komoditas yang dihasilkan oleh petani untuk diperdagangkan pada akhirnya akan menjadi mahal
Perdagangan bebas
free trade
bisa me
nimbulkan dampak negatif pada komoditas
dari pertanian organik lao Pilihan masyarakat dunia untuk kembali ke alam
back to nature
dan dampak negatif
dari Revolusi Hijau merupakan hal yang mela tarbelakangi pemerintah untuk mencanangkan
Go Organic 2010 Go Organik 2010 merupakan
peluang untuk membangun dan memperkuat komoditas komoditas lokal yang memiliki pasar pada perdagangan bebas dan diminati
oleh masyarakat di dalam negeri Hal ini dapat
pertanian lokal jika dampak budaya pertanian
dilihat dari perkembangan perdagangan produk
hasil dari Revolusi Hijau masih ada pada ma
pangan organik di seluruh dunia Tahun 1998
syarakat petani
penjualan produk pangan organik di seluruh
Mahalnya harga komoditas
pertanian lokal menyebabkan kalah bersaing dengan komoditas komoditas dari luar yang masuk bebas ke Indonesia Kondisi yang terjadi
dunia mencapai US
13 miliar dolar AS tahun
2001 nilainya meningkat dua kali lipat menjadi
26 miliar dolar AS 141
selanjutnya ialah semakin terpuruknya usaha 140 Budiaman Hutabarat dkk 138Ibid
hlm 8
Is9 Pantjar Simatupang dan 1 Wayan Rusastra Kebijakan Pem bangunan Sistern Agribisnis Padi Bogor Puslitbang Deptan 2004
hlm 364 365
Analisis Kesepakatan Perda
gangan Bebas Indonesia China dan Kerja sama AFTA serta
Dampaknva Terhadap Perdagangan Komoditas Pertanian In donesia Bogor Balitbang Pertanian Deptan 2007 hlm v 141 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera
Sistem agroforestri organik bukan merupakan
tan perdagangan bebas
Unsur unsur budaya
sesuatu hal yang baru terutama bagi masyarakat lokal yang berharmoni dengan alam Masyarakat
agroforestri lokal yang berpusat dan berharmoni dengan alam sudah sejak lama diterapkan oleh
lokal mempunyai kemampuan untuk melakukan
masyarakat lokal yang merupakan dasar trans
kegiatan dan teknik dalam pengelolaan lahan
formasi budaya untuk kembali ke alam back to
yang sesuai dengan kondisi alam yang mereka
nature
tempati
tetapi pola agroforestri ini berubah
akibat adanya Revolusi Hijau yang terjadi
hal ini dapat dilihat pada Gambar 1
Unsur unsur budaya terdiri atas sistem ke percayaan sistem pengetahuan
organisasi sosial
Strategi alternatif yang dapat dilakukan
sistem teknologi bahasa sastra dan kesenian 142
oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi
Budaya dalam bentuk materiil berkaitan erat
kesepakatan perdagangan bebas adalah dengan
dengan kemampuan manusia dalam melakukan
menciptakan dan menghasilkan produk ung gulan yang bukan hasil bantuan negara lain sehingga mempunyai bargaining position yang
adaptasi dalam kegiatan produktif reproduktif
kuat dalam perekonomian global Modernisasi
reproduktif dan sosial yakni berupa komoditas
yang selama ini dianut oleh pemerintah perlu ditinjau kembali Pendekatan pembangunan yang
komoditas yang diperdagangkan Demikian
dan sosial Sementara itu disadari bahwa faktor
alam akan memengaruhi kegiatan produktif
pula budaya dalam bentuk nonmateriil sistem
lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi
kepercayaan
dengan teknologi tinggi dan modal besar perlu
pengetahuan dan bahasa sastra sedikit banyak
diubah menjadi pembangunan dengan wawasan
nya dipengaruhi oleh alam dan merupakan hasil
lokalitas Produk yang dihasilkan pun tidak membutuhkan teknologi canggih yang dikuasai
adaptasi terhadap alam
oleh negara maju
perlu dilakukan dalam menghadapi kesepakatan
sebaliknya teknologi tepat
guna dan adaptif dengan daerah sekitar menjadi
adat istiadat
kesenian
sistem
Transformasi unsur budaya agroforestri
perdagangan bebas dengan unsur unsur budaya
suatu solusi alternatif Pembangunan yang
tersebut meliputi
bersifat desentralisasi tersebut memiliki arti
pengetahuan organisasi sosial sistem teknologi
yang cukup baik dalam pembangunan nasional karena masing masing daerah akan dapat mengembangkan potensi unggulan tiap daerah serta menggunakan pendekatan pembangunan
yang bercirikan lokalitas dan mengembangkan local knowledge
sistem kepercayaan
bahasa sastra dan kesenian secara rinci dijelas kan sebagai berikut
a Sistem Kepercayaan Masyarakat di Dusun Lubuk Baka masih beranggapan bahwa bulan merupakan
Nilai nilai budaya lokal yang telah lama tertanam pada masyarakat akan dapat senantiasa
terpelihara dan berkembang menj adi modal yang tak ternilai dalam menghadapi kesepakatan
perdagangan bebas dan pembangunan Model
sistem
penguasa malam
dewi
sehingga mereka melakukan
usaha agroforestri berdasarkan posisi bulan Pelaksanaan penanaman bibit pada saat bulan
purnama merupakan salah satu contoh kegiatan agroforestri mereka
Kegiatan ini didasarkan
usaha agroforestri lokal memberikan peran yang sangat besar terhadap komunitas lokal untuk
pada mitos dan kepercayaan primitif dan
menuju pertanian yang mandiri
bulan bukanlah dewi penguasa malam Namun
Transformasi unsur unsur budaya agrofo restri untuk kembali ke alam
back to nature
sama sekali tidak masuk akal karena memang demikian kegiatan mereka untuk menanam di saat bulan purnama sebenarnya dapat dijelaskan
melanda sebagian besar warga di dunia dan
secara ilmiah yakni pada posisi tersebut semua
Indonesia Transformasi ini mampu memberikan
sebuah peluang besar untuk komoditas komoditas
air yang ada di bumi akan naik ke atas permukaan bumi sama halnya pasang naik air laut yang
agroforestri lokal dalam menghadapi kesepaka
dipengaruhi oleh gaya grafitasi bulan pada saat bulan purnama
Gaya grafitasi bulan ini juga
Barat Profzl Pehtang Investasi Kontoditas Pangan Organik di Sumatera Barat 2008
hlm 1
Sumatera Barat Dinas Pertanian TPH
10 2 Koentjaraningrat Kebudayaan Mentalitas dan Pembangu nan
Jakarta Gramedia
1974
hlm 2
79
Teknologi
sistem
kepercayaan
pengetahuan
Organisasi
Kesenian
x
sosial R
Hasil kegiatan produk w
a
Bahasa sastra
k d
Sumbe rdaya
Sistem teknologi
z y
tif reproduktif dan sosial
ala
Transformasi
Budaya
Gambar 1 Transformasi Budaya akibat dari Interaksi Manusia dengan Alam
mampu menyediakan air dari dalam tanah ke
permukaan yang bisa dimanfaatkan oleh bibit tanaman untuk tumbuh dan berkembang
tradisional yang mampu beradaptasi dengan terjadinya perubahan iklim yang tidak menentu saat ini Ini berbeda dengan pola tanam intensif
dan monokultur mengejar produksi dengan b Sistem Pengetahuan dan Teknologi Masyarakat Dusun Lubuk Baka menggambarkan usaha agroforestri dalam teknik pengelolaan
lahan yang berharmoni dengan alam Budaya masyarakat lokal di lokasi penelitian memiliki budaya agroforestri dalam teknik kegiatan pe
ngelolaan lahan kering yang meliputi pengolahan tanah pembuatan sistem drainase penanaman pergiliran tanaman
pemangkasan
pemupukan
penyiraman
penyiangan
dan pengendalian
tanpa melihat musim tanam yang sesuai dengan lingkungan setempat yang telah membawa akibat ekologis di antaranya merusak tanah
yang berakibat langsung pada tidak terjadinya pertukaran unsur hara tidak terputusnya siklus
kehidupan hama meningkatnya erosi tanah dan sedimentasi kekeruhan air sungai Penerapan pola waktu tanam tradisional
pranata mongso telah teruji sebagai hasil adap tasi dan interaksi manusia terhadap ekologi dan
hama penyakit Pola usaha tani masyarakat lokal
musim setempat143 Perubahan lingkungan sosial
tersebut pelaksanaannya meminimalkan input
ekonomi dan budaya yang cepat di berbagai daerah yang dihuni oleh masyarakat lokal dapat
kimia dan mengikuti tata waktu berdasarkan pada
tanda tanda alam yang disebut dengan pranata
LEK pengetahuan ekologi lokal Mereka akan
mongso
Tata waktu agroforestri dalam pengelolaan
sumber daya alam berbasis masyarakat yang selama ini mampu mendukung kehidupan masyarakat perlu didokumentasikan
membahayakan bagi local ecological knowledge
untuk
menumbuhkembangkan tata waktu agroforestri
sulit menghadapi tekanan kuat dari luar sehingga
mereka mengganggap LEK mungkin menjadi
kurang relevan akurat lagi Generasi yang lebih muda pun akan memperoleh dan menerapkan
pengetahuan baru yang berbeda dengan penge
dalam pengelolaan sumber daya alam secara
143Nur W Prasodjo Op Cit hlm 8
E
tahuan lokal karena adanya pengaruh globalisasi
berupa cahaya tampak sebagian diserap oleh
Akibat adanya anggapan kurang relevan akurat
permukaan bumi dan atmosfer di atasnya Jumlah
tersebut maka aliran pengetahuan tradisional pun
rata rata radiasi yang diterima oleh permukaan bumi berupa cahaya seimbang dengan jumlah yang dipancarkan kembali ke atmosfer yaitu radiasi inframerah yang mempunyai sifat panas
akan putus Ini berarti bahwa generasi yang lebih tua akan mati tanpa mewariskan pengetahuan
nya pada anak cucunya Jika proses ini terus
berlangsung tanpa usaha untuk melestarikannya maka basis pengetahuan yang ada akan menjadi semakin lemah bahkan mungkin hilang tak
dan menyebabkan pemanasan atmosfer bumi Gas rumah kaca seperti karbon dioksida CO 2 metana
CH
5
nitrogen oksida NZO
menyebabkan terjadinya perubahan dalam pola
dan uap air H2O yang secara alami berada di atmosfer menyerap radiasi panas tersebut di atmosfer pada bagian bawah proses inilah yang disebut
agroforestri kita petani lokal dalam hal ini
efek rumah kaca Akibat banyaknya adaptasi dan
sebagai aktor utama dalam kegiatan agroforestri
aktivitas manusia di bumi dapat digambarkan
harus memiliki kemampuan adaptasi dalam ter
terjadinya peningkatan pemanasan iklim seiring
jadinya kondisi ini Adaptasi yang dikembangkan
meningkatnya jumlah gas rumah kaca Saat ini
oleh petani lokal
yaitu berupa sistem waktu
masyarakat internasional sangat takut menghadapi
pranata mangsa yang dilekatkan dengan petunjuk
terj adinya perubahan iklim yang terj adi sehingga
alam bio indicator
mereka melakukan langkah langkah proaktif
berbekas 141
Perubahan iklim yang terjadi dewasa ini
dalam hal ini menunjukkan
adanya sistem pengelolaan yang mengikuti har
mengusahakan mitigasi dengan pencegahan
moni dengan alam Masyarakat dunia pun bukan
untuk meredam proses perubahan iklim
hanya petani dipersiapkan untuk melakukan dan
pola agroforestri dengan munculnya perubahan
Perubahan iklim yang terjadi mempunyai dampak yang besar pada manusia lingkungan biotik dan lingkungan abiotik yang ada di atas
iklim yang berakibat pada perubahan musim
permukaan bumi karena pada daerah tersebutlah
hujan dan musim kemarau dan dikembangkan
terjadi konsentrasi terjadinya proses gas rumah
pula usaha menyelamatkan dan berhemat air Perubahan iklim dewasa ini sudah kita rasakan
kaca Jika manusia tetap menerapkan keinginan mereka untuk tetap mengeksploitasi dan mengeks
dampaknya
seperti berubahnya pola musim
plorasi sumber daya tanpa memperhatikan
pada musim hujan menyebabkan banjir dan pada
lingkungan alam kejadian yang sulit ini akan
musim kemarau banyak terj adi kekeringan hebat
semakin parah
mengembangkan usaha adaptasi menyesuaikan
dan semakin langkanya air tawar 14s
Melihat kecenderungan tersebut maka tidak
Perubahan iklim adalah perubahan unsur
unsur iklim suhu udara dan curah hujan dalam
pelak lagi diperlukan interaksi yang harmoni dengan alam Salah satu contoh adaptasi dan
jangka panjang yang disebabkan oleh aktivitas
interaksi yang tidak harmoni dengan alam yaitu
manusia dalam adaptasi dan berinteraksi dengan
pola tanam intensif dan monokultur mengejar
alam yang menghasilkan gas rumah kaca GRK
produksi dengan musim tanam yang tidak
sehingga terjadi musim hujan dan musim kema
sesuai dengan lingkungan setempat
rau yang tidak menentu dan tidak sesuai dengan
penanggalan pranata rhongso merupakan salah
Sistem
periode waktu seperti biasanya Suhu udara dan
satu solusi dalam kegiatan di bidang agroforestri
curah hujan dipengaruhi oleh keseimbangan
untuk selaras dan beradaptasi dengan kondisi
energi yang ada di antara bumi dan atmosfer sementara radiasi matahari yang sampai ke bumi
alam Namun demikian masyarakat ilmiah dan masyarakat umum banyak meragukan dan ber tanya tanya benarkah sistem waktu agroforestri
144 Sunaryo dan Joshi L Peranan Pengetahuan Ekologi Lokal
masyarakat lokal ini merupakan suatu solusi
dalam Sistem Agroforestri
yang relevan dan akurat dengan permasalahan perubahan iklim yang terjadi dewasa ini
14 Emil Salim
Bogor ICRAF 2003
Jika Iklim Berubah
hlm 19
dalam Daniel Murdiyarso
Sepuluh Tahun Perjalanan Negosiasi Konvensi Perubahan Iklim
Jakarta Buku Kompas 2003
hlm xiii
Jawaban untuk pertanyaan di atas perlu kita kaitkan dengan pembahasan mengenai adaptasi
M
E
hewan tumbuhan dan manusia Perubahan iklim
thermal
Stenolhermal
Stenothermal
Oligothermal
Polythermaq
Optimal
yang terj adi dewasa ini bukan saj a dirasakan oleh manusia melainkan juga oleh lingkungan biotik 0
dan lingkungan abiotik Hewan dan tumbuhan T
saat terjadi perubahan kondisi lingkungan yang tidak biasanya secara instingtif dan naluriah akan
YQ
melakukan adaptasi dengan mengubah perilaku M1far
M1fin
yang menyebabkan terjadi perubahan proses
Max
Min I Temperatur
fisiologis dan anatomis Hewan dan tumbuhan
relatifpeka terhadap perubahan perubahan alam
yang terjadi di habitat mereka Menurut Justus van Liebig suatu organisme untuk dapat ber tahan hidup harus mempunyai bahan bahan yang dibutahkan untuk pertumbuhan dan berkembang
Gambar 2 tolerance range pengaruh temperatur
terhadap metabolisme Adaptasi manusia bila terjadi perubahan
lingkungan alam tidak berupa modifikasi secara
anatomis tetapi lebih mengarah pada perubahan
biak di mana kebutuhan dasar ini bervariasi
perilaku serta budaya sebagai respons terhadap
antara spesies dan keadaannya Kondisi di bawah
lingkungan di sekitarnya Kemampuan adaptasi
keadaan keadaan bahan bahan yang stabiljika mendekati kondisi minimum yang diperlukan
manusia terhadap lingkungan lebih tinggi di
oleh suatu spesies merupakan pembatas
kebutuhan yang diperlukan termasuk unsur
toleransi manusia terhadap perubahan lingkungan yang terjadi lebih tinggi sehingga manusia secara naluri dan instingtif lebih kurang responsnya terhadap perubahan lingkungan yang terjadi secara langsung Hal inilah yang menyebabkan
unsur lingkungan yang kompleks selanjutnya
tingkat kepekaan atau sensifitas manusia lebih
ia mengeluarkan
rendah dibandingkan hewan dan tumbuhan
yang
disebut hukum minimum Liebig 146 Sementara menurut V E Shelford keberadaan dan keber
hasilan organisme dipengaruhi oleh lengkapnya
hukum toleransi Shelford
sebagai batas batas toleransi organisme 147 Panas sinar air iklim cuaca tersedianya makanan
dan curah hujan merupakan salah
bandingkan hewan dan tumbuhan karena daya
Hal hal tersebut yang menjadi dasar dan digu nakannya sistem waktu agroforestri berdasarkan petunjuk alam
bio indicator
oleh masyarakat
satu keadaan bahan bahan dan unsur unsur
lokal untuk membuat sistem waktu penanggalan
lingkungan yang dimaksud Liebig dan Shelford
pertanian perkebunan
dan kehutanan
Hasil
sebagai faktor pembatas suatu spesies Keadaan
data primer dari penelitian yang dilakukan pada
bahan bahan
petani lokal dan beberapa data sekunder dari
dan unsur unsur lingkungan
tersebut dikatakan pembatas
di mana tidak
Wijatnika tahun 2009 petunjuk alam bio indica
hanya j ika terj adi kekurangan saj a tetapi j ika
tor
terjadi kelebihan juga merupakan suatu pembatas
masyarakat lokal Etnis Jawa dan Sunda
dari suatu spesies Kurva dari tolerance range
berikut 149
jarak daya tahan akan lebih memperjelas faktor
1
sebagai penentu sistem waktu penanggalan
sebagai
Kaso
pembatas dari suatu spesies yang dapat di lihat
Bulan Kaso berlangsung 41 hari mulai 22
pada Gambar 2 141
Juni sampai 2 Agustus dengan ciri ciri alam
angin bertiup dari timur laut menuju barat daya Tanda alam berupa daun daun bergugu ran dan tanaman meranggas mata air mulai
mengecil Tumbuhan dan tanaman jambu
durian manggis nangka rambutan kedong
dong mulai berbunga Kehidupan binatang di 146Zoer aini Djamal Irwan Prinsip prinsip Ekologi dan Orga nisasi Ekosistem Komunitas dan Lingkungan Aksara 1992
sungai bersembunyi serangga dan belalang Acrididae mulai bertelur dan menetas
hlm 113
141 Ibid hlm 113
114
141Ibid hlm 115 116
EIMA
Jakarta Bumi
149 Rudi Hilmanto Sistem Local Ecological Knowledge dan Teknologi Masyarakat Lokal pada Agroforestri
Universitas Lampung 2009 hlm 74 76
Lampung
2
Karo
Bulan ini berlangsung 23 hari mulai 2 Agustus
alam berupa angin bertiup dari barat timur dan bertiup kencang Hawa basah musim
sampai 26 Agustus Ciri ciri alam pada bulan
huj an yang terkadang disertai petir dan sering
ini ialah angin berasal dari timur laut ke barat
terjadi bencana tanah longsor Tanaman buah
daya Siang hari panas dan malam hari dingin tanda alam berupa tanah yang retak retak membentuk bongkahan karena saat ini kurang
buahan mulai masak yang tentunya membuat petani merasa senang 7
atau tidak ada air Tanaman tanaman mulai
bersemi clan berdaun
Berlangsung 43 hari mulai dari 22 Desember
sedangkan tanaman
sampai 3 Februari Ciri ciri alam pada bulan
j ambu durian mangga nangka clan ram
ini idalah angin bertiup dari barat Hawa
butan berbunga Benih yang ditanam mulai
3
basah clan musim hujan dengan curah hujan
tumbuh sementara tanaman pisang dan jeruk
sangat lebat Sifat alam menunjukkan hujan
mulai berbuah Telur binatang melata semisal
yang terus menerus mata air membesar dan
ular mulai menetas
sungai sungai pun banjir Durian sirsak dan
Katigo
kelengkeng masih berbuah Burung burung
Berlangsung 24 hari mulai 26 Agustus sampai
sulit mencari makan
19 September dengan ciri ciri alam berupa
8
angin bertiup dari utara selatan dengan hawa kering dan panas Sifat alam berupa tanaman yang telah berdaun dan kelihatan berwarna hijau Tumbuhan bambu gadung temu ku nyit dan ubi mulai bertunas Binatang melata masih senang berada dalam sarangnya 4
3 Februari sampai 1 Maret Ciri ciri alam
ialah angin bertiup dari barat daya timur laut hujan mulai berkurang tetapi sering terden gar guntur Tanaman padi mulai menghijau
sawo manila dan bayam mulai berbunga serta
Kapat
alpukat mulai berbuah Binatang tonggeret berkembang biak kucing kawin dan kunang kunang bertebaran di sawah
tember sampai 13 Oktober Ciri ciri alam
pada bulan ini adalah angin bertiup dari barat laut tenggara clan saat ini merupakan musim
peralihan yang juga dikenal sebagai mangsa labuh Tanaman kapuk randu sedang berbuah sedangkan tumbuhan semacam durian randu
dan nangka berbuah Burung pipit mulai membuat sarang untuk bertelur binatang berkaki empat mulai kawin clan ikan mulai keluar dari persembunyiannya Kalimo
9
Kesongo
Bulan kesongo berlangsung 25 hari mulai 1 Maret sampai 26 Maret Ciri ciri alam ialah
angin bertiup dari selatan dengan kuat dan tetap Durian masih berbuah alpukat dan duku juga berbuah padi mulai berisi bah
kan sudah ada yang menguning Tonggeret dan jangkrik ramai bersuara kucing mulai bunting 10 Kadasa
Berlangsung 27 hari mulai 13 Oktober sampai
Bulan kesepuluh kadasa berlangsung 24 hari
9 November ciri ciri alamnya ialah angin
mulai 26 Maret sampai 19 April
bertiup kencang dari barat laut tenggara ada kalanya dibarengi hujan sehingga tanaman
sering tumbang Tanda alam menunjukkan hujan turun sering bahkan curah hujan lebat Tanaman asam mulai berdaun muda kunyit
dan temu berdaun lebat sementara mangga
durian dan cempedak berbuah Binatang melata mulai keluar dari sarangnya serta lalat
berkembang dan bertebaran di mana mana 6
Kawolu
Bulan kawolu berlangsung 26 27 hari mulai
Bulan ini berlangsung 25 hari mulai 19 Sep
5
Kapitu
Kanem
Ciri ciri
alam pada bulan ixii adalah angin bertiup tenang dari tenggara dan merupakan musim peralihan menuju kemarau Masa ini padi di
sawah mulai tua burung burung berkicau dan membuat sarang mengetami telurnya sedangkan alpukat jeruk nipis
duku dan
salak berbuah 11 Apit Lemah
Bulan ini berlangsung 23 hari mulai 19 April sampai 12 Mei dengan ciri ciri alam angin
Bulan kanem berlangsung 43 hari mulai 9
bertiup dari tenggara timur laut Saat ini tiba
November sampai 22 Desember Ciri ciri
musim kemarau di mana hawa terasa panas
di siang hari Petani sibuk di kebun semen tara menetas pula telur burung pipit punai
26 Maret
1 Maret
19 April
9
10
dan manyar 13 Mei
12 Apit Kayu
1
8
3 Pebruari
Berlangsung 41 hari mulai 12 Mei sampai 22 timur ke barat musim kemarau dan tidak ada
MARENG
12
Juni dengan ciri ciri alam angin bertiup dari
7
1
22 Jum 22 Desember
1 KATlGO
1
88
alam dicirikan dengan hilangnya air dari
LABUH peralihan
6
95
2 Agustus
2
berkurang dan banyak orang yang mengambil air dari tempat lain Padi di sawah selesai
94 95
88
buj an Siang panas dan malam dingin Tanda tempatnya dedaunan layu Air sumur mulai
RENDHENG
peralihan
5 3
9 November
4
26 Agustus
dipanen jeruk keprok nanas alpukat dan 13 Oktober 22 Desember
asam mulai masak
Pranata mongso merupakan tatanan perhi
Gambar 3
tungan waktu yang berdasarkan tahun Syaka yang
Sistem penanggalan pertanian Pranata Mongso Mangsa
telah mencapai 1 929 tahun Menurut masyarakat
teknik kegiatan pengelolaan lahan disesuaikan
Selain tata waktu agroforestri dengan meng
dengan tata waktu agroforestri Masyarakat etnis
gunakan Pranata Mangsa mereka memiliki cara
Jawa menyebutnya sebagai Pranata Mongso
lain untuk menentukan tata waktu agroforestri
sedangkan masyarakat etnis Sunda menyebutnya
yaitu dengan melakukan sistem perhitungan
Pranata Mangsa
waktu dalam menentukan kegiatan pengelo
Penentuan Pranata Mangsa
dibagi menjadi beberapa musim yaitu katigo
laan lahan namun pada prinsipnya sama yaitu
musim kering labuh musim sering turun hu jan rendheng musim banyak turun hujan dan mareng musim peralihan ke musim kemarau Masing masing musim tersebut dibagi lagi men j adi beberapa bulan yang berbeda Musim katigo
mengedepankan ciri ciri alam Masyarakat etnis
dibagi menjadi tiga bulan yaitu Kaso Karo
Semendo menentukan tata waktu agroforestri
dengan cara melakukan sistem perhitungan waktu
sama seperti yang dilakukan masyarakat etnis Jawa dan Sunda Masyarakat Dusun Lubuk Baka memiliki
dan Katigo Musim labuh terbagi tiga yakni
LEK yang cukup memadai tentang pengelolaan
Kapat Kalimo dan Kanem Musim rendheng
lahan
terdiri atas tiga bulan yaitu Kapitu Kawolu
teknik pengelolaan lahan meliputi pengolahan
dan Kesongo Musim mareng dibagi menjadi
tanah pembuatan sistem drainase penanaman
tiga yaitu Kadasa Apit lemah dan Apit kayu
pemupukan dan penyiangan LEK dan praktik
Setiap bulan tersebut memiliki ciri ciri alam yang berbeda sebagai dasar untuk menentukan
pengelolaan lahan masyarakat dapat dilihat pada
kegiatan dalam pengelolaan lahan mereka Tata waktu agroforestri dalam kegiatan pengelolaan
lahan dapat dilihat pada Gambar 3150
Masyarakat lokal dalam melakukan
Tabel 1 sampai dengan Tabe14
Menurut masyarakat
teknik kegiatan
pengelolaan lahan yang dilakukan sesuai dengan tata waktu agroforestri dapat meningkatkan hasil produksi berkelanjutan pada tanaman memper
baiki kondisi ekologi lahan dan selaras dengan alam Pola tanam intensif mengejar produksi hasil
dengan musim tanam yang tidak sesuai dengan lingkungan setempat membawa akibat ekologis
di antaranya merusak tanah yang berakibat langsung pada tidak terj adinya pertukaran unsur hara tidak terputusnya siklus kehidupan hama 1so Rudi Hilmanto Sistem Local Ecological Knowledge dan
Teknologi Masyarakat Lokal pada Agroforestri Universitas Lampung 2009
I
hlm 72 74
Lampung
meningkatnya erosi tanah kekeruhan air sungai
dan sedimentasi
Saat ini dampak negatif
ekologis dan sosial bermunculan akibat penge
menghasilkan komoditas yang terbaik dari segi
lolaan lahan
ekologi organisme lain ekonomi dan sosial
antara lain berupa menurunnya
keamanan ekologis seperti menurunnya kualitas
kesuburan tanah meledaknya populasi hama clan
c Bahasa dan Sastra
penyakit tanaman erosi tanah yang menyebabkan
Bahasa dan sastra merupakan media bagi
sedimentasi sungai tidak terjaganya sumber air
tanah menurunnya kuantitas dan kualitas air sungai
dan bahaya longsor pada lahan lahan
dengan kemiringan tinggi
mulai dirasakan adalah i menurunnya sumber
pangan yang disebabkan penurunan keragaman ketergantungan input produksi dari
komunitas
gagal panen
menyimpan dan mengabadikan keharmonisan mereka dengan alam
Budaya agroforestri
berupa bahasa dan sastra yang dikembangkan
Adapun dampak negatif sosial yang perlahan
hayati
masyarakat lokal di Dusun Lubuk Baka untuk
dan lain lain
ii
lunturnya ikatan sosial dan tradisi pertanian lokal karena kuatnya intervensi industri benih pupuk pestisida alat pengolah tanah dan khususnya
untuk tanaman keras adanya intervensi yang kuat dari pasar hasil produksi Dampak tersebut diperkuat oleh lunturnya penerapan pola waktu
tanam tradisional Pranata Mongso yang telah teruji sebagai hasil adaptasi terhadap ekologi clan musim setempat 15 Masyarakat lokal bersama dengan ke
budayaan yang berharmoni dengan alam ini memberikan jaminan kepada masyarakat
lokal dan masyarakat dunia bahwa suatu usaha
pertanian dan perkebunan lokal yang dibangun menghasilkan komoditas komoditas yang terbaik bagi alam makhluk hidup ekonomi dan sosial masyarakat Hal ini karena kebudayaan agrofo
restri lokal yang berharmoni dengan alam tidak
oleh masyarakat lokal dapat berupa pantun syair
dan termasuk doa doa yang dibacakan Berpikir global bertindak lokal
suatu
slogan yang harus kita implementasikan untuk mencapai keberhasilan dalam perdagangan
bebas
Petani hendaknya aktif memperoleh
informasi informasi dari dalam dan luar negeri
yang diperlukan oleh petani untuk sukses pada perdagangan bebas dan melakukan transformasi budaya agroforesti dengan berpikir secara global
clan bertindak lokal Contoh manfaat informasi bagi masyarakat lokal antara lain masyarakat mengetahui kondisi pasar agroforestri clan
komoditas komoditas agroforestri yang sedang
berkembang di pasar global Transformasi pada bahasa dan sastra juga
perlu dilakukan di mana selain petani lokal tetap mempertahankan bahasa sastra lokal mereka hendaknya mampu menguasai berbagai macam
bahasa clan sastra negara lain Hal ini perlu dilakukan karena informasi informasi tersebut
dapat bersumber dari berbagai macam bahasa dan sastra termasuk dari luar negeri
melakukan input kimia berupa pestisida sintetis
dan mengikuti pola yang teratur dengan kondisi alam di dalam usaha agroforestri mereka
Pola usaha agroforestri lokal lebih menekankan pada aspek partisipasi komunitas lo
kal daripada introduksi dari luar yang merupakan agen transformasi agar lebih menekankan kepada keputusan bahkan alternatif pemecahan dan merupakan hasil kreasi komunitas itu sendiri
Sistem pengetahuan clan teknologi yang
mulai hilang perlu ditransformasikan dengan melakukan kajian kajian dan pembuktian secara ilmiah
Pengetahuan dan teknologi
tersebut merupakan hasil adaptasi masyarakat
lokal berharmoni dengan alam yang mampu
d Organisasi Sosial Organisasi masyarakat lokal di Dusun Lubuk Baka mengarahkan usaha dan komoditas agroforestri
yang dihasilkan terjamin baik secara ekologi makhluk hidup ekoftorrii dan sosial Jaminan tersebut dapat difasilitasi dan dikukuhkan oleh
organisasi lembaga yang berasal dari akademisi pemerintah clan lembaga independen dengan cara memberikan sertifikasi dan standardisasi
pada semua usaha komoditas agroforestri lokal Gerakan transformasi pada organisasi sosial
merupakan upaya yang perlu dilakukan dalam menghadapi perdagangan bebas Standardisasi Nasional Indonesia
SNI
sertifikasi halal dan
sertifikasi organik merupakan suatu contoh
151 Nur W Prasodjo Op Cit hlm 8
Tabel 1
Tata Waktu Agroforestri Pengolahan Tanah Sistem Drainase
Kegiatan
Tata Waktu Pertanian
Pengelolaan
Pengolahan Tanah
Jawa
Pembuatan
pembuatan gulud
Kanem Pada tanaman MPTS dike
Sistem Drainase
Semendo
Sunda
Apit kayu untuk tanaman sayuran
Tata waktu perta
Waktu pengolahan
nian sama seperti
tanah dihitung
etnis Jawa
minggu sampai satu
bulan sebelum penana
bun pembuatan lubang angin Waktu pengolahan tanah dihitung
man berdasarkan ciri
satu minggu sampai satu bulan
ciri alam tetapi kegiatan
ini kurang dilakukan
sebelum penanaman
Tabe12
satu
Tata Waktu Penanaman Pertanian Tata Waktu Pertanian
Kegiatan
Pengelolaan
Jawa
Penanaman
Semendo
Sunda
Kaso Menanam
Tata waktu pertanian
Tata waktu pertanian sama seper
sayur sayuran
sama seperti etnis
ti etnis Jawa dan Sunda dengan
Kanem Menanam
Jawa
melihat ciri ciri alam pada bulan
bibit kebun
Kaso dan Kanem tetapi penana
man kurang dilakukan
Tabe13
Tata Waktu Pemupukan Pertanian Tata Waktu Pertanian
Kegiatan Pengelolaan
Jawa
Pemupukan
Sunda
Semendo
Awal penanaman bulan Kaso
Awal tanam bulan
Awal Penanaman
dan Kanem
Kasa dan Kanem
jika tersedia pu
bulan Kawolu pemupukan bibit
Satu tahun setelah
gunakan pupuk
di kebun
penanaman bulan karo
kandang
Kapat pemupukan tanaman
dan kawalu
3 4 bulan setelah penanaman
puk dan meng
sayuran
Satu tahun setelah penanaman bulan karo dan kawolu
Tabe14 Tata Waktu Penyiangan Pertanian Tata Waktu Pertanian
Kegiatan Pengelolaan Penyiangan
Jawa
Sunda
Karo Pada tanaman sayur sayuran
mulai tumbuh
perlu
Semendo
Karo Pada tanaman
Penyiangan
sayur sayuran
dengan perhitung
mulai
air
tumbuh
Kanem Pada tanaman semai
Kanem
MPTS di kebun
semai MPTS di kebun
Kasongo Petani melakukan
Penyiangan menggunakan
penyiangan di kebun
perhitungan waktu dilaku
Penyiangan menggunakan per
kan 2 kali setiap tahun
hitungan waktu dilakukan 3 kali
setiap tahun
perlu air
Pada tanaman
an waktu dilaku
kan 2 kali setiap tahun
perlindungan yang dilakukan oleh organisasi
dan berharmoni dengan alam Hal ini meru
pemerintah dan lembaga independen di Indonesia
pakan bibit transformasi yang bergerak dari
Standardisasi dan sertifikasi tersebut mampu
lokal untuk memberi dampak global
meningkatkan nilai jual komoditas komoditas
pertanian dan perlindungan non tarif selain
memberikan jaminan kepada masyarakat lokal
Iiaftar Pustaka
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
dan masyarakat dunia bahwa suatu usaha ko
Sumatera Barat 2008 Profil Peluang Investa
moditas agroforestri lokal yang dibangun menghasilkan komoditas komoditas yang terbaik bagi alam makhluk hidup ekonomi dan
si Komoditas Pangan Organik di Sumatera Barat
Dj amal Irwan Zoer aini 1992 Prinsip Prinsip Ekolo
sosial masyarakat Standardisasi dan sertifikasi
gi dan Organisasi Ekosistem Komunitas dan
yang diberikan oleh organisasi pemerintah dan
Lingkungan Jakarta Bumi Aksara
lembaga masyarakat memberikan perlindungan nontarif pada usaha komoditas pertanian lokal
pada kesepakatan perdagangan bebas yang sudah dimulai dewasa ini lsz
Hilmanto Rudi 2009 Sistem Local Ecological Knowledge dan Teknologi Masyarakat Lokal
padaAgroforestri Lampung Penerbit Univer sitas Lampung Hutabarat Budiaman dkk 2007 Analisis Kesepaka
tan Perdagangan Bebas Indonesia China dan
e Kesenian
Kerja sama AFTA serta Dampaknya Terhadap
Kesenian merupakan media bagi masyarakat lokal di Dusun Lubuk Baka untuk menyimpan
dan mengabadikan keharmonisan mereka kepada
alam Budaya agroforestri berupa kesenian yang
Perdagangan Komoditas Pertanian Indonesia Bogor
Pusat Analisis Sosial Ekonomi Dan
Kebijakan Pertanian
Badan Penelitian Dan
Pengembangan Pertanian
Irawady Edy Putra 2009
Pemerintah Siapkan Opsi
dikembangkan oleh masyarakat lokal dapat
Cegah Dampak Negatif AC FTA
berupa rumah tarian pakaian
Inaplas Asosiasi Industri Olefin Aromatik
agroforestri
dan alat alat
Unsur budaya berupa keseniaan
masyarakat merupakan aset yang bisa menjadi komoditas yang diperdagangkan di pasar global Belakangan ini kesenian Indonesia mulai banyak diakui dan dipatenkan oleh negara lain sehingga diperlukan suatu gerakan transformasi untuk melakukan tindakan menyimpan mengabadikan
dan bila perlu mematenkan kesenian kesenian
dan Plastik Indonesia dalam http www ina plas org
Koentjaraningrat 1974 Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan Jakarta Gramedia
Murdiyarso Daniel 2003 Sepuluh Tahun Perjalanan Negosiasi Konvensi Perubahan Iklim Jakarta Kompas Penerbit Buku Kompas Prasodjo Nur W 2008
Pengetahuan Lokal dalam
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citanduy
tersebut
Bogor Pusat Studi Pembangunan Leinbaga
Penelitian IPB
psp3ipb
Dalam http
www
psp3ipb or id1uploaded wpl4 diakses pada 30
Kesimpulan 1
Jakarta
Transformasi unsur budaya agroforestri sistem kepercayaan sistem pengetahuan organisasi sosial sistem teknologi
bahasa
sastra dan kesenian yang berharmoni dengan alam memberikan peluang kepada petani kita untuk sukses menghadapi kesepakatan
Mei 2009
Simatupang Pantjar dan I Wayan Rusastra 2004 Ke bijakan Pembangunan SistemAgribisnis Padi
dalam www litbang deptan go id Sunaryo dan Joshi L 2003 Peranan Local Ecological Knowledge dalam Sistem Agroforestri Bogor World Agroforestri Centre ICRAF
perdagangan bebas yang sudah dimulai 2
Unsur unsur kebudayaan agroforestri ma
syarakat lokal yang berpusat di alam me nempatkan Indonesia pada sebuah pusaran
inti gerakan kembali ke alam back to nature
isz Edy Putra Irawady Pemerintah Siapkan Opsi Cegah Dam pak Negatif AC FTA
dalam http
www inaplas org
M
m
NASIONALISME DEMOKRATISASI
DAN SENTIMEN PRIMORDIAL DI INDONESIA PROBLEMATIKA IDENTITAS KEAGAMAAN VERSUS KEINDONESIAAN KASUS ORMAS PENDUKUNG KHILAFAHISLAMIYAH Oleh
Syafuan Rozi
Abstract
This article is a desk review or literature study about the raising ofreligious sentiment ofpolitical identity with various expressions related to some Islamic movements such as HTI Hizbut Tahrir Indonesia
Tarbiyah movement
and MM Majelis Mujahidin Indonesia in Indonesia s post Soeharto era This kind of movements can be seen as a phenomenon ofpolitical movement and religious awareness as critical mass toward Indonesian nation state
or secular nationalism The contestation of the meaning of keindonesiaan such as spirit of tolerance equality and appreciation ofpluralism anti and pro secular liberalism reducing poverty and increasing wealth and good manners in theface ofsearching for model or alternative ofnewform ofthe state which promoted by the Khilafah Islamiyah movement and supporters This research elaborated issues such as howfar religious values and khilafah principles implemented by various Islamic movements towards Khilafah Islamiyah states and howfar it will make
impact toward Indonesian nation state atpresent and in the future The general questions of this research namely what are the basic and core values ofpolitical thinking ofthis groups in order to convince the people that Khilafah
Islamiyah is an alternative ofthe future state and how they implement their principles What kind ofstrategic and step they take in order to prove that their vision will become reality or not Finally how big their ideas and their movement may counter the
keindonesiaan principle as best practice or alternative in political development
Pengantar
sivisme jelas berpotensi meluruhkan bangun
Keberadaan Indonesia sebagai sebuah bangsa
keindonesiaan yang mengisyaratkan adanya toleransi dan penghormatan terhadap pluralisme
yang terdiri atas beragam gugus primordial merupakan suatu hal yang unik Keragaman yang
Dalam perj alanan waktu persoalan kebangkitan
dimilikinya menyebabkan negara ini merupakan
sentimen keagamaan yang mengarah pada
sebuah unique experiences yang tak akan pernah
kecenderungan ini telah mewarnai perkembangan
terulang dan mungkin hanya dapat dibandingkan
bangsa Indonesia dari masa ke masa
dengan India Dalam kapasitasnya tersebut be
Sejarah mencatat bahwa hadirnya gerakan
ragam persoalan tak pelak hadir di dalam negara
separatis atas dasar sentimen keagamaan telah
multikultural ini Salah satunya adalah fenomena
muncul tak lama setelah Indonesia berdiri Pada
kebangkitan sentimen identitas keagamaan yang
1949 misalnya di bawah pimpinan seorang
mengarah pada upaya kecenderungan penguatan
pemuka agama kharismatis Sekarmadji Maridjan
semangat eksklusif dan berorientasi mendang
Kartosuwiryo berdirilah sebuah organisasi yang
kalkan keunikan dan yang lebih penting dari itu
kemudian dikenal sebagai Darul Islam
makna bangsa Meski keberagamaan merupakan
dengan alat perjuangannya Tentara Islam
salah satu elemen utama dari fondasi bangsa ini
Indonesia TII Sebagai gerakan yang dilandasi
namun kecenderungan yang mengarah ekslu
oleh semangat keagamaan sekaligus protes ter
DI
hadap melembeknya perlawanan perjuangan Penelitian dengan judul tersebut dilaksanakan oleh tim pene
liti yang beranggotakan Syafuan Rozi koordinator
Firman
Noor Luky Sandra Amalia Muridan S Widjojo dan Syam
mengusir penjajah
DI TII memiliki tujuan
yang jelas yakni menjadikan Indonesia sebagai sebuah Negara Islam Daulah Islamiyah yang
suddin Haris
Z
menjalankan seluruh aspek ajaran dan hukum
sama dengan rezim pendahulunya
Islamis3
manakala berbicara soal peran politik kelompok
Di masa sebelum Orde Baru ketika persoalan
nation building baru memasuki tahap formalisasi awal DI TII dapat dikatakan merupakan sebuah
gerakan paling serius dalam mewujudkan sebuah
terutama
keagamaan pada umumnya clan kelompok Islam pada khususnya Keduanya menaruh kecurigaan
yang mendalam terhadap kelompok ini Khusus untuk Orde Baru ketidakpercayaan itu terkait
keseriusannya tidak saja pada level wacana
pula dengan sikap reaktif umat Islam terhadap modernisasi yang kerap disebut oleh umat Islam
tapi telah mengalami konkretisasi dalam bentuk
sebagai westernization pembaratan lss
alternatif bagi negara kebangsaan
Tingkat
penciptaan sebuah pemerintahan dan bahkan perlawanan bersenjata
Nampaknya
belum
tuntasnya perdebatan mengenai ideologi negara
turut memicu bangkitnya obsesi kelompok kelompok Islam tertentu untuk mewujudkan
Kecenderungan kebijakan diskriminatif
Orde Baru terhadap umat Islam dan kooptasi yang ketat terhadap umat yang lain telah secara tidak langsung turut melestarikan semangat identitas keagamaan Hal ini belakangan dicer
bagi rakyat
minkan dengan keberadaan kelompok kelompok
Indonesia Sebuah kebangsaan yang tidak saja
keagamaan bawah tanah Kondisi ini menjadi
dilandasi oleh semangat senasib sepenanggungan
sinyalemen bahwa tanpa adanya kemauan untuk
sebagai bangsa terjajah namun juga semangat
membuka dialog yang argumentatif dan sehat
persaudaraan dalam keagamaan
Rezim Orde Baru justru turut membidani dan
sebuah alternatif
kebangsaan
kelompok kelompok keagamaan untuk me
memelihara cara pandang eksklusif dari kelom pok kelompok tersebut Sikap keras dan tangan
nonjolkan identitas religiusitasnya dalam
besi mungkin telah menyebabkan beberapa
berpolitik clan memperjuangkan alternatif
kalangan Islam garis keras menyingkir hingga
sistem pemerintahan tidak seutuhnya kandas
bahkan ke luar negeri namun cara tersebut tidak
Pada masa Demokrasi Terpimpin
upaya
Meski secara legal upaya itu telah pupus seiring
mampu memusnahkan semangat mereka untuk
dengan dibubarkannya Badan Konstituante
tetap meyakini ajarannya hingga berakhirnya
di tahun 1959
Orde Baru di tahun 1998
namun pada wilayah ekstra
parlementer pada level lokal upaya tersebut tetap
Terkait dengan dampak yang ditimbulkan
ada Keberadaan DI TII pimpinan Daud Beureuh
dari praktik opresif dan kooptatif Orde Baru itu
misalnya
beberapa kalangan kemudian menghubungkan
praktis masih merupakan ancaman
bagi eksistensi keindonesiaan saat itu Meski
nya dengan fenomena kebangkitan sentimen
kemudian dapat diselesaikan setidaknya pada
keagamaan terutama kalangan Islam
tingkat permukaan oleh prajurit TNI pada awal
reformasi Era reformasi memang kemudian
tahun 1960 an semangat perlawanan terhadap eksistensi negara sekuler di Tanah Rencong
menjadi saksi bagi kebangkitan kehidupan ke
tidak serta merta pupus
kultural non politik
Memasuki era Orde Baru sentimen identitas keagamaan dalam ranah kehidupan berbangsa
clan bernegara relatif dapat ditekan
Meski
pada awalnya bersikap bersahabat terhadap kelompok Islam yang kemudian direspons oleh kalangan Islam dengan sebuah pengharapan
yang tinggi 154 kenyataan sejarah memperlihatkan bahwa rezim baru ini mewarisi pandangan yang 153 Kajian komprehensif mengenai DI TII lihat Cornelis van
Dijk Rebellion Under the Banner of Islam The Darul Islam in Indonesia
The Hague Martinus Nijhoff 1981
di era
agamaan yang tidak saja melingkupi wilayah namun pula pada wilayah
politik Dalam konteks wilayah kultural misal nya dapat terlihat dengan maraknya pemakaian
atribut dan pelaksanaan aktivitas keagamaan baik pada level lokal maupun nasional Kemudian beberapa penelitian menunjukkan kecenderungan
semakin afirmatifnya masyarakat terhadap nilai nilai keagamaan dan bermuara pada gerakan semacam Tarbiyah HTI dan MMI
I Mengenai perspesi Orde Baru terhadap Islam di masa awal pemerintahannya lihat Abdul Azis Thaba Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru
Jakarta Gema Insani Press 1996
154 Lihat Abdul Azis Thaba Islam dan Negara Dalam Politik
Bahtiar Effendy Islam and the State in Indonesia Singapore
Orde Baru
ISEAS 2003
Off
Jakarta Gema Insani Press 1996
Politik Identitas dan Ragam Ekspresi Perjuangan
Hal apa saja yang melatarbelakangi kehadiran ganeologi gerakan Ormas Tarbiyah HTI MMI
Bangkitnya sentimen identitas keagamaan dalam
di saat Indonesia memasuki era keterbukaan dan
beragam ekspresinya termasuk dengan hadirnya
demokratisasi
kelompok kelompok keagamaan HTI Tarbiyah
pemikiran kelompok ini untuk meyakini Khilafah
MMI di Indonesia pasca Soeharto merupakan
Islamiyah sebagai sebuah alternatif dan hingga
fenomena kongkret terkait munculnya kesadaran
tahap mana implementasi itu ingin diwujudkan iii Bagaimanakah pandangan mereka tentang
dan gerakan politik baru yang menunjukkan sebuah sikap kritis terhadap keindonesiaan Faktor faktor yang menyebabkan kehadirannya jelas tidak monolitik Hal hal seperti menguatnya
interpretasi keagamaan yang berkecenderungan puritan dan tekstual makin terbukanya Indonesia
ii Apa yang menjadi landasan
keberadaan negara bangsa semacam Indonesia
iv Stategi dan langkah apa saja yang mereka v
tempuh untuk mewujudkannya
Seberapa
besar ide clan gerakan kelompok ini sejatinya berhadapan
dengan hakikat keindonesiaan
Secara umum artikel ini bertujuan mem
dan masuknya arus deras globalisasi yang kian memudahkan masuknya ide ide keagamaan yang
berikan sumbangan kajian mengenai fenomena
bersifat trans nasional
kebangkitan sentimen keagamaan dalam bingkai
Selanjutnya
nasionalisme melalui perspektif kajian ormas
menguatnya kesadaran dan
obsesi pencarian model alternatif bagi rintahan sekuler
peme
kebijakan politik Orde Baru
yang represif terhadap kalangan Islam tertentu cenderung turut melestarikan pandangan ke agamaan yang eksklusif ataupun adanya peluang
demokratisasi yang memberikan kesempatan bagi siapapun untuk menumbuhkan ide dan melaku
Islam kontemporer dalam hal ini kalangan
pendukung Khilafah Islamiyah baik secara implisit dan eksplisit Kajian politik identitas ini diharapkan
dapat memberikan sebuah pemahaman tentang keberadaaan kelompok kelompok yang meyakini konsep Khilafah Islamiyah clan menjadi bagian
kan pergerakan Secara hipotetik telah menjadi
dari alternatif pemikiran dalam memformat
faktor faktor yang tidak dapat diabaikan dalam
bangun keindonesiaan saat ini dan di keinudian
melihat berkembangnya semangat menonjolkan
hari Adapun tujuan khusus studi ini bermaksud
identitas keagamaan
menganalisis dan memberikan pemetaan tentang
Namun demikian semua hal itu harus tetap dilihat dan diuji secara jernih Hal ini agar dapat
terungkap akar akar penyebab sekaligus upaya
pemecahannya secara obyektif Suatu hal yang pasti gesekan akan makna keindonesiaan yang mengisyaratkan sebuah toleransi
persamaan
faktor faktor yang menyebabkan kemunculan kelompok kelompok tersebut
Juga berupaya
memahami dan melakukan pemetaan mengenai
cara pandang keagamaan dan politik kelompok kelompok tersebut mengenai kekhilafahan dan eksistensi keindonesiaan
clan penghargaan terhadap pluralisme dengan upaya upaya pencarian model negara alternatif
Tipologi Teori
Pemikiran Politik
yang diusung oleh kalangan pendukung khilafah Islamiyah yang berangkat dari sentimen keagamaan merupakan sebuah fenomena yang
hasan mengenai hubungan antar negara dalam
berpotensi terjadi
relasi dominasi dan subordinasi
Terkait dengan hat ini sej auh mana nilai nilai kegamaan itu hendak diusung oleh ormas ormas Islam kontemporer yang berkomitmen dalam
telah diturunkan pada level negara bangsa itu
Saat ini kajian mengenai nasionalisme tidak
lagi hanya semata diarahkan kepada pemba
sendiri 156 Dalam kajian ini
melainkan
membahas nasi
onalisme berarti mengkaji semacam tantangan
penegakan sistem Khilafah Islamiyah Tarbiyah
HTI MMI dan seberapa besar komitmen tersebut akan memberikan dampak pada keindonesiaan merupakan pertanyaan umum kajian topik penelitian ini Sehubungan dengan itu pertanyaan
spesifik yang dibangun antara lain adalah i
156 Mochammad Nurkhoiron
Agama dan Kebudayaan
Menjelajah Isu Minoritas dan Multikulturalisme di Indone
sia
dalam Hikmat Budiman
Ed
Multikulturalisme di Indonesia
Foundation 2007
Hak Minoritas Dilema Jakarta The Interseksi
hlm 32 Lihat juga Will Kmylicka Mul
ticultural Citizenship Oxford Clarendon Press 1995 91
internal yang dialami oleh negara bangsa dari kelompok kelompok primordial yang ada di
merupakan agama yang sempurna yang lengkap
dalamnya Dalam konteks Indonesia kontemporer
manusia termasuk kehidupan bernegara Kedua
tantangan tersebut termasuk yang berasal dari
adalah aliran yang berpendirian bahwa Islam adalah agama yang tidak memiliki hubungan
berbagai elemen masyarakat termasuk organisasi
dengan pengaturan segala aspek kehidupan
dengan urusan kenegaraan Ketiga adalah aliran
masyarakat yang menawarkan sebentuk ide dan gerakan yang cenderung eksklusif dalam bingkai
jalan tengah yang selain menolak pendapat
sentimen keagamaan
bahwa Islam suatu agama yang serba lengkap dan
Keindonesiaan itu sendiri mensyaratkan
bahwa dalam Islam terdapat sistem kenegaraan
kemauan untuk rela bersatu atas dasar dialektika
aliran ini juga menolak anggapan bahwa Islam
sejarah dan kesamaan visi serta kepentingan masa
merupakan agama seperti dalam pengertian Barat
depan di mana semangat kemanusiaan menjadi
yang hanya mengatur hubungan manusia dengan
landasan yang dikaitkan secara asasi dengan
Tuhan Aliran ini meyakini memang dalam Islam
nilai nilai persamaan keadilan dan demokrasi
tidak terdapat sistem ketatanegaraan namun
yang didampingkan dengan nilai nilai ketuhanan dan persatuan Dengan batasan ini terlihat sebuah
demikian Islam mengandung seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara lss
dengan sebuah situasi di mana faktor kerelaan
Diasumsikan bahwa mereka yang termasuk kelompok pertama yang kerap dianggap sebagai kalangan formalis akan cenderung mendukung
dan kesadaran untuk bersatu dalam sebuah nasion
tegaknya Khilafah Islamiyah Cara pandang
merupakan sesuatu yang utama
keislaman sedemikian di era reformasi saat ini
peluang kajian dalam melihat keberadaan nasi onalisme atau keindonesiaan terutama dikaitkan
Dalam hal membicarakan kebangkitan senti
men keagamaan dalam bingkai negara bangsa tidak dapat dipisahkan dari persoalan interpretasi
cenderung muncul kembali ketimbang semakin memudar
Selain persoalan interpretasi secara internal
nilai nilai keagamaan Relevansi faktor ideologis
eksistensi kelompok kelompok pendukung
terutama terkait dengan pemahaman seberapa
Khilafah Islamiyah pada umumnya muncul
jauh aplikasi nilai nilai keagamaan dalam ke
sebagai reaksi pada dua hal pertama kondisi
hidupan berbangsa dan bernegara seharusnya
umat Islam yang mengalami keterbelakangan
diwujudkan menjadi penting karena merupakan salah satu faktor penopang keyakinan menegak
terutama akibat keacuhan kalangan pemimpin
kan nilai nilai agama secara lebih komprehensif
agama tradisional yang cenderung melakukan
Dalam hal ini terdapat kalangan yang meyakini
eskapisme dan berfikir status quo Kedua sebuah
bahwa relevansi agama dalam politik adalah
kenyataan bahwa situasi ini didukung oleh
mutlak mengingat sifat agama
sebagai
keberadaan elemen pro Barat pada masyarakat
pegangan hidup komprehensif yang mengatur
Islam itu sendiri terutama oleh mereka yang
soal soal di luar masalah privat 157
disebut sebagai kelompok Islam modernis
Islam
Intepretasi agama semacam itu sejalan
dan terus menerus didominasi oleh Barat
Kedua hal ini berujung pada degradasi kehidupan
dengan tipologi pertama dari tiga tipologi pe
umat Islam
mikiran Islam Munawir Sjadzali yakni Pertama
secara spiritual Dalam konteks duniawi hal ini
adalah kelompok yang menyatakan bahwa Islam
baik secara duniawi maupun
ditunjukkan dengan adanya kemiskinan korupsi
stagnasi intelektual politik yang tidak stabil dan 157 Lihat Syafuan Rozi Soebhan gamaan dalam Keindonesiaan
Membentang Hakekat Ke dalam Firman Noor
Ed
Nasionalisme Demokratisasi dan Identitas Primordialisme
di Indonesia
Jakarta Pusat Penelitian Politik LIPI 2007
Mengenai istilah
Islam Formal
lihat misalnya M
Syafi i
peradaban yang menurun
Adapun dalam hal spiritual ditandai dengan
adanya penerimaan nilai nilai di luar Islam se
Anwar Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia Sebuah Kajian
perti sekulerisme naturalisme dan westernisasi
Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru Jakarta Para
yang dicampur dengan nilai nilai Islam dan
madina 1995 hlm 143 184 Fachry Ali dan Bahtiar Effendy Merambah dalan Baru Islam Bandung Mizan 1994 Zifirdaus Adnan Islamic Religion Yes Islamic Ideology No Islamand
ketidak adanya idealisme untuk menerapkan
State Indonesia
in Arief Budiman
Ed
State and Civil Soci
ety in Indonesia Victoria Monash University 1990
92
158Munawir Sjadzali Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah
dan Pemikiran
Jakarta UI Press 1990
hlm 1 2
nilai nilai Islam Untuk alasan ini ambisi terbesar
Lebih dari itu kajian atas ketiganya setidaknya
dari kelompok ini adalah mengembalikan Islam
dapat memperlihatkan bahwa keradikalan dalam
secara total dalam cara berpikir dan cara hidup
bersikap dan memperjuangan keyakinan tidak
dan juga membuat Islam sebagai alternatif untuk
identik dengan sudut pandangan kalangan ini
merespons perubahan era saat ini 159
Di samping itu keterbatasan dana dan SDM menyebabkan penelitian in tidak dapat mengeks
plorasi lebih lanjut kelompok lain yang sejalan
Penghampiran dan Metode
Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah
dengan ketiganya
model penelitian kualitatif melalui studi ke pustakaan Studi kepustakaan dilakukan dengan
Gradasi Spektrum Gerakan HTI
cara menelusuri berbagai literatur baik buku
Tarbiyah MMI
makalah jurnal
surat kabar hasil wawancara
Pada level masyarakat ekspresi kebangkitan
dan majalah yang ditulis atau diproduksi oleh
keagamaan di Indonesia pasca Soeharto dapat
penulis atau institusi yang mewakili ormas
terdeteksi salah satunya dengan bermunculan
maupun tulisan resmi ormas tersebut
official
nya kelompok kelompok yang mengusung ide
juga brosur atau selebaran maupun
penerapan pelaksanaan hukum Islam atau Syariah
berbagai literatur yang ditulis oleh pemerhati atau pengamat ormas tersebut Data yang telah
kelompok ini tidak segan untuk menunjukkan
terkumpul kemudian akan dianalisis secara
simbol simbol keagamaan dan mengklaim
documents
Islam secara lebih komprehensif Kelompok
kualitatif dengan mempertimbangkan berbagai
sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab
sudut pandang yang terkait dengan permasalahan
untuk menegakkan nilai nilai keagamaan secara
dan tetap berpedoman pada kerangka teori yang
lebih menyeluruh Kelompok ini berupaya mere
telah dikemukakan
tas jalan bagi terciptanya sebuah tatanan sosial dipilihnya
dan sistem politik alternatif yang berorientasi
dan MMI sebagai
keagamaan dan bersifat trans nasional Dalam
Perlu diketengahkan di sini HTI
Gerakan Tarbiyah
dari kelompok
konteks kelompok kelompok Islam munculah
sejenis disebabkan karena ketiganya relatif
organisasi dan gerakan semacam Hizbut Tahrir
telah mewakili eksistensi kalangan pendukung
Indonesia HTI
Khilafah Islamiyah dan mewakili
Mujahidin Indonesia MMI yang dengan se
representasi
atau studi kasus
aliran
di
Gerakan Tarbiyah dan Majelis
dalam kalangan ini di seluruh Indonesia Tidak
mangat menganjurkan penegakan Syariah Islam
itu saja gerakan dan aktivitas maupun sikap dan pandangan mereka cukup jelas setidaknya
dan sebentuk pemerintahan atas dasar Islam atau
terdeteksi mengenai persoalan yang terkait dengan Khilafah Islamiyah di awal reformasi
Hal lain yang cukup menarik adalah ketiga nya memiliki keterkaitan erat dengan jaringan
trans nasional baik langsung maupun tidak
Khilafah Islamiyah
Kelompok kelompok tersebut dalam koriteks praktis telah menunjukkan eksistensi keberpi
hakan terhadap tegaknya nilai nilai keislaman bukan saj a pada level individual melainkan pula pada level masyarakat dan negara HTI misalnya telah mempromosikan Khilafah Islamiyah dalam
Beverly Milton Edwards Islamic Fundamentalism since 1945
New York Routledge 2005
Fazlur Rahman Islam
and Modernity An Intellectual Transformation Chicago University of Chicago Press hlm 162 R Hrair Dekmejian Islamic Revival Catalyst Categories and Consequences dalam Shireen T Hunter vivalism
Ed
The Politics of Islamic Re
terhadap sistem pemerintahan di Indonesia yang berlaku saat ini Bagi kalangan ini inti persoalan
yang dialami oleh bangsa Indonesia terletak dari tidak tepatnya sistem kehidupan dan juga
Washington Center for Strategic and International
Studies 1988
Bruce B Lawrence Defenders of God New
York Harper and Row Publishers
1989
Hamid Enayat
Modern Islamic Political Thought the Response of the Shi i and Suni Muslim to the Twentieth Century London McMillan Press
berbagai kesempatan sebagai bentuk alternatif
1982
hlm 8 Tarmizi Taber
Keagamaan dalam Sejarah Islam and Hendro Prasetyo
PPIM IAIN 1998
Eds
Anatomi Radikalisme
dalam Bahtiar Effendy
Radikalisme Agama
Jakarta
sistem pemerintahan yang dianut Menurut HTI sistem politik sekuler terbukti tidak mampu
menyelesaikan persoalan bahkan menimbulkan banyak persoalan baru Oleh karena itu sistem
Khilafah Islamiyah yang telah memperlihatkan keunggulan keunggulannnya sepanjang sejarah
93
pemerintahan Islam terutama di masa pemerin
ulasan matrik yang dibangun untuk menjawab
tahan Nabi Muhammad di Madinah patut diper
pertanyaan penelitian
timbangkan untuk diterapkan 160 Dalam berbagai
Dalam konteks keindonesiaan pasca
kesempatan baik dalam forum forum akademis
Soeharto
diskusi publik rapat akbar hingga demonstrasi
di jalan HTI tidak segan menawarkan konsep
kelompok keagamaan yang cenderung bersifat kritis terhadap eksistensi negara bangsa sesung
Khilafah Islamiyah bagi bangsa Indonesia pada
guhnya tidak terlepas dari model pemerintahan
umumnya dan umat Islam pada khususnya
masa lampau 164 Beragam kebijakan yang tidak
Adapun kelompok Tarbiyah tidak secara
persoalan kebangkitan kelompok
menyenangkan ini justru pada akhirnya hanya
terang terangan menyatakan pentingnya khilafah
melestarikan sebuah keyakinan kuat akan makna
Kalangan ini lebih memfokuskan diri pada
ketertindasan sekaligus menjadi penyuluh bagi
soal soal perbaikan individual dan membangun masyarakat Islami serta pemantapan nilai nilai
ikatan yang lebih kuat di antara kelompok Dendam kolektif atau sikap
kelompok itu
Islam dalam kehidupan negara Meski isu pene
negatif akibat trauma kemudian menjadi landasan
gakan syariah Islam secara formal dan pendirian
bagi penguatan visi dan pemeliharaan idealisme
khilafah Islamiyah tidak dikedepankan saat ini
yang sewaktu waktu dapat muncul kepermukaan
bahkan terdapat kesan ingin menonjolkan diri
Lebih dari itu dengan berupaya menenggelamkan
sebagai bagian dari elemen kebangsaan secara
hakikat keagamaan dengan cara cara kekerasan
ideologi kalangan inipun mengakui penegakan
jutsru telah membuat pemikiran
Islam secara total dalam level negara 161
dan gerakan kelompok keagamaan menjadi
Adapun MMI sebagai sebuah organisasi yang
ketokohan
sebuah mitos yang menguatkan keyakinan para
dibentuk oleh beberapa tokoh lintas organisasi di
pengikutnya
tahun 2000 meyakini bahwa perbaikan kehidupan
Hal
Di samping sebagai respons dari keberadaan rezim yang represif eksistensi pemikiran dan organisasi kelompok keagamaan yang berupaya
ini berarti melalui penerapan ajaran ajaran Islam
menafikan keberadaan negara bangsa ditengarai
atau Islamisasi dari level individu masyarakat
dan negara Atas dasar itulah Negara Islam atau
merupakan bagian dari sebuah ide yang mondial dan secara organisatoris kerap saling mendukung
Khilafah Islamiyah bagi MMI adalah sesuatu
Terkait dengan arus deras pemikiran transnasi
konsekuensi logis yang tidak dapat dihindari
onal pengaruh pemikiran dan j aringan organisasi
bilamana masyarakat ingin menghindari berbagai
global memainkan perannya sendiri
bentuk kemunduran kualitas hidup melalui penegakan syariah Islam 162 Dalam menj alankan
pemikiran namun pula dalam konteks organisasi
agendanya tersebut kalangan ini banyak berke
dan model gerakan l6s Topangan kelompok global
cimpung dalam upaya upaya penegakan Syariah Islam di tingkat lokal melalui cabang cabang
namun pula pada soal finansial hingga pelatihan
bangsa hanya dapat dilakukan dengan penerapan syariah Islam secara menyeluruh
kaffah
Pengaruh
itu sendiri mencakup tidak saja dalam konteks
ini pun tidak saja dalam konteks tertib organisasi
MMI di daerah Sementara pada level nasional
para militer Dalam konteks keindonesiaan
organisasi ini kerap membangun sinergi dengan partai partai Islam dan mendorong partai partai
peran kalangan global itu telah turut memainkan
peran dalam konteks civil society yang memang
itu untuk terus konsisten memperjuangkan
kembalinya
Piagam Jakarta
163 Berikut ini
164Azzyumardi Azra Fundamentalisme Islam Survey Historis dan Doktrinal
Pergolakan Politik Islam dari Fundamental
I61 Mengenai konsep Khilafah HTI lihat dalam Hizbut Tahrir
isme Modernisme hingga Post Modernisme
Struktur Negara Khilafah
dina 1996 Jamhari and Jajang Jahroni Eds
Pemerintahan dan Administrasi
Jakarta HTI Press 2005
Tarbiyah Menjawab
Tantangan Refleksi 20 Tahun Pembaharuan Tarbiyah di In
Jakarta Robbani Pres 2002
162 Jamhari dan Jajang Jahroni Eds Jakarta Rajawali Press 2004 163Ibid hlm 84
E
Gerakan Salafi
Radikal di Indonesia Jakarta Rajawali Pers 2004 Greg Fealy
161 Sitaresmi S Soekanto and Navis M donesia
Jakarta Parama
dan Aldo Borgu Local Jihad Radical Islam and Terrorism in
Indonesia
Canberra ASPI 2005
165 Mengenai pengaruh organisasi internasional dalam gerakan
Gerakan Salafz Radikal
hlm 68 69
Islam di Inonesia era kontemporer lihat misalnya Anthony Bubalo and Greg Fealy Joining the Caravan The Middle East Islamism and Indonesia Alexandria Lowy Institute for International Politcy 2005
menjadi media yang subur bagi berkembangnya banyak ide dan pengelompokan masyarakat yang
tiga alasan itu menurut Juergensmenyer tumbuh
mandiri 1
eksistensi negara bangsa l6s
dan berkembanglah wacana yang menentang
Sementara itu dalam kajian mengenai bang
Lebih dari itu kelompok kelompok religius
kitnya semangat keagamaan di era kontemporer
seperti gerakan HTI menjadikan fenomena ke
beberapa pengamat mengindikasikan perasaan
bangkitan agama sebagai momentum memberi
tidak aman insecure terhadap keberadaan
kan alternatif model pemerintahan dan solusi bagi
negara bangsa sebagai salah satu faktor pe nyebab
munculnya
perlawanan
terhadap
kemanusiaan 169 Kalangan ini ingin membuktikan bahwa keberadaan mereka dapat melahirkan
eksistensi negara bangsa 167 Secara spesifik
sebuah sistem pemerintahan yang lebih manu
menurut Juergensmeyer kebangkitan primordial
siawi dan bermoral berlandaskan nilai nilai luhur
keagamaan yang kemudian menantang eksistensi negara bangsa yang dilandasi oleh nilai nilai
keagamaan Ada kecenderungan sejatinya bagi
sekuler disebabkan oleh tiga hal
negara bangsa tidak lebih dari rezim korup yang tidak cakap dalam memerintah
Pertama
bahwa negara bangsa walau
mereka rezim sekuler yang menopang eksistensi
Dalam semangat mewujudkan alternatif
bagaimanapun dianggap sebagai produk Barat Bagi kalangan religius tertentu
terutama di
perbaikan inilah kalangan religius menemukan
negara dunia ketiga eksistensi negara bangsa
relevansinya terutama dengan melihat kenyatan
dipandang sebagai bagian dari ghazwul fikri
bahwa pemerintahan sekuler meninggalkan
peracunan Barat atas eksistensi mereka
banyak kesenjangan dan pekerjaan rumah lain
wes
yang tidak sedikit Aktualisasi dari pesan itu be
toxification
Kedua
negara bangsa dengan semangat
ragam mulai dari usulan untuk mengubah sistem
sekuler dipandang sebagai anti agama Dalam
pemerintahan
format ini munculah rasa tidak nyaman kelompok
masyarakat melalu program program konkret
sampai dengan pembenahan
religius atas keberadaan sebuah institusi besar
seperti pemberantasan korupsi
yang pada hakikatnya tidak ditujukan untuk me majukan kehidupan beragama bahkan menentang
pendidikan
berkembangnya nilai nilai keagamaan Padahal
kemudian terkait dengan semangat membuat
bagi kalangan beragama di dunia ketiga persoalan
perbaikan
dan peningkatan kesejahteraan
Dalam kaitan inilah maka semangat keagamaan
perubahan atau alternatif solusi
agama adalah bagian yang tidak terpisahkan dari
Sementara itu khilafah Islamiyah dipandang
masyarakat itu sendiri sehingga pengebirian
oleh kalangan ini sebagai konsekuensi bagi
kehidupan beragama sejatinya sama dengan
setiap kalangan yang berkomitmen mendirikan
penghapusan identitas bangsa itu sendiri
pemerintahan berdasarkan Islam
Sistem Khi
Ketiga yang menarik adalah bahwa kalangan
lafah Islamiyah di masa lampau telah terbukti
religius ini meyakini adanya konspirasi global di
mampu tidak saja membebaskan masyarakat dan
balik keberadaan negara bangsa Konspirasi itu
menciptakan pemerintahan yang terorganisasi
berupa upaya menyatukan dunia dengan bentuk
namun pula membentuk pribadi yang baik
pemerintahan yang sama untuk seluruh umat
manusia Bagi kalangan keagamaan yang ber pandangan ekstrem negara bangsa yang sekuler memiliki kecenderungan universalis yang jika dibiarkan justru dapat mengancam identitas dan
kedaulatan warga dunia di masing masing negara yang berkarakter khas dan berbeda Dengan ke
I Mark Juergensmeyer
Nationalism and Religion
Gerard Delanty and Krishan Kumar Eds
166 Peter Beyer Religions in Global Society ledge 2006
167 Richard T Antoun
Nationalism 183
Memahami Fundamentalisme Ger
akan Islam Kristen dan Yahudi 2003
London Rout
hlm 62 117
Surabaya Pustaka Eureka
dalam
Nations and
London Sage Book Publication 2006
hlm
184
169Ahmad S Moussalli Moderate and Radical Islamic Funda
mentalism The Quest for Modernity Legitimacy and Islamic
State Gainesville University Press of Florida 1999
95
Matrik Spektrum Gradasi Gerakan Tarbiyah HTI NO
INDIKATOR
1
Ganealogi Asal usul
HTI
MMI TARBIYAH
Induknya berdiri pada tahun 1953 di AI Quds Baitul Magdis
Palestina
Timur Tengah
Dipelopori oleh Syeikh Tagiyuddin An Nabhani
ulama alumni AI Azhar
Mesir hakim Mahkamah
Syariah di Palestina
Masuk ke Indonesia sbg HTI pada tahun 1980 an
MMI
Pengaruh gerakan interna sional Ikhwanul Muslimun
Gerakan ini lahir dalam ben tuk pertemuan akbar Kongres
yang dirintis Hasan AI Banna
Mujahidin I yang dilaksanakan
demikian terasa pada gerakan
tanggal 5 7 Agustus 2000
ini baik sebagai guru spiritual
di Gedung Mandala Bhakti
maupun pembimbing utama
Wanitatama Yogyakarta
Perhelatan besar yang mengu
gerakan
Masa di antara tahun
sung tema
Memperjuangkan
1982 1983 diyakini sebagai
Penerapan Syariat Islam
saat ketika gerakan ini mulai
biq al Syariat Secara Kaffah
berkembang di tanah air
komprehensif
Tath
Dalam Berba
Diambilnya era awal tahun
gai Aspek Kehidupan Teru
kampus kampus besar se
1980 an tersebut terutama
tama Bidang Pemerintahan
perti IPB UI ITB UNPAD
terkait dengan kehadiran se
Sehingga Tauhid Menjadi Asas
buah generasi intelektual atau
clan Syariat Islam Menjadi
dg merintis dakwah di
Tahun 1990 an mulai
merambah ke masyarakat
sarjana yang baru saja pulang
Rujukan Tunggal Bagi Sistem
melalui berbagai aktivitas
dari pendidikan di negara
Pemerintahan dan Kebijakan
dakwah di masjid perkan
negara Timur Tengah
Kenegaraan Secara Nasional
toran
Mesir atau Arab Saudi pada
perusahaan
clan
seperti
Merupakan organisasi
politik Hizb
bukan orga
Maupun Internasional
Pertemuan dihadiri oleh
awal tahun 1980 an
perumahan
diawal 1980 an gerakan
lebih dari 1 800 peserta
ini masih bersifat eksklusif
anggota berbagai ormas clan
nisasi kerohanian seperti
di kampus kampus mihwar
orpol Islam yang berasal dari
tarekat
tanzhimi
24 provinsi di Indonesia
bukan lembaga
maka di awal 1990
ilmiah seperti lembaga
an gerakan tarbiyah mulai
antara lain Laskar Santri
studi agama atau badan
mengeksiskan dirinya dalam
Laskar Jundullah Kompi Badr
penelitian
masyarakat seperti mem
Brigade Taliban Komando
bukan lemba
ga pendidikan
akademis
dan bukan lembaga sosial
yang bergerak di bidang
bentuk lembaga pendidikan
Mujahidin dan Partai Ke
lembaga ekonomi dan komu
adilan
nikasi mihwarsya bi
yang hadir di antaranya Abu
dan
Tokoh tokoh Islam
sosial kemasyarakatan
pada akhir 1990 an kalangan
Ide ide Islam menjadi jiwa
ini pun muncul dalam wajah
KH Alawy Muhammad KH
inti dan sekaligus rahasia
politik yang berorientasi pada
Ali Yafie Prof Dr Abdurrah
pembenahan negara
man Basalamah Abdul Qadir
kelangsungan kelompok
mihwar
Bakar Ba asyir Deliar Noer
muasasi yang di kemudian
Baraja In RHA Sjahirul Alim
hari akan mengarah pada
MSc Prof Mansur Suryanega
pembentukan sistem politik
ra Muhammad Thalib Bardan
Islam yang lebih komprehensif
Kindarto KH Asep Maushul
lagi mihwardaulah
dr Fuad Amsyari dan Abu Jibril termasuk beberapa
utusan ormas Islam yang ada di luar negeri Nama Majelis Mujahidin
Indonesia diambil dari nama acara yang mana organisasi
tersebut dibentuk yaitu Kon gres Mujahidin I
Abu Bakar Ba asyir dan Irfan S Awwas sebagai tokoh sen tral MMI
l
Ada alternatif selain Demokrasi
Ideologi gerakan tarbiyah
demokrasi yaitu Khilafah
memiliki kecenderungan dua
Bukan Sistem Diktator
lisme atau multitafsir dalam
Pertama wajib hukumnya
Khilafah adalah sistem
menyikapi masalah masalah
melaksanakan syariat Islam
politik Islam
yang terkait dengan demokra si kebangsaan pemilihan umum hanya sebatas wacana
clan dunia pada umumnya
untuk menetapkan hu
yang bersifat sementara clan
Kedua menolak segala
kum menentukan benar
terkait dengan strategi dak
ideologi yang bertentangan
clan salah
wah semata
Kedaulatan yakni hak
menentukan
bagi umat Islam di Indonesia
dengan Islam yang berakibat
halal clan haram ada di
tangan syariah bukan di
Gerakan Tarbiyah memiliki
syirik clan nifaq Berta melang gar hak hak asasi manusia
tangan manusia
prinsip tetap tsawabit clan prinsip dinamis mutghayyi
Ketiga membangun satu ke
rat yang menjadi landasan
satuan shaff Mujahidin yang
san sistem demokrasi
untukbersikapfleksibel
kokoh kuat baik di dalam
telah membuat manusia
rat clan kompromistis
Atas nama kebeba
mode
negeri
di lembaga legislatif
regional
internasional
melalui wakil wakilnya
maupun
antarbangsa
Gerakan Tarbiyah mengakui
bertindak sebagai Tuhan
keberadaan Indonesia sebagai
Keempat Mujahidin Indo
yang merasa berwenang
negara majemuk yang terdiri
nesia membentuk Majelis
menetapkan hukum sesuai
atas lebih dari satu agama clan
Mujahidin menuju terwu
dengan keinginan mereka
meyakini bahwa pluralisme
judnya imamah khilafah
adalah realitas yang tidak
kepemimpinan umat baik di
terhindarkan
dalam negeri maupun dalam
Kredo demokrasi menga takan
suara rakyat adalah
suara tuhan
vox dei
vox populei
Suara mayoritas
kesatuan umat Islam sedunia Penghormatan atas plural
isme ditunjukkan dari inisiatif
Kelima menyeru kepada
menjadi penentu kebena
gerakan ini melalui wakil
kaum muslimin untuk meng
ran betapapun buruknya
wakilnya di parlemen untuk
gerakkan dakwah dan jihad
sebuah keputusan atau
mengupayakan dimasukkan
di seluruh penjuru dunia
pemikiran
nya kata
kewajiban men
jalankan agama bagi para
Ketika sudah didukung
pemeluk pemeluknya
suara mayoritas maka
menolak kembalinya tujuh
demi tegaknya Islam sebagai
rahmatan lil alamin
clan
keputusan atau pemikiran
kata ke dalam konstitusi yang
itu seakan telah menjadi
cenderung bersifat eksklu
benar
sif Pilihan gerakan tarbiyah atas usulan tersebut dengan
Pada hakikatnya sistem
pertimbangan bahwa negara
demokrasi ini bertentang Islam Karena itu umat
ini jelas terdiri atas orang yang beragama dengan latar belakang keagamaan yang
Islam tidak boleh mene
berbeda beda
an sama sekali dengan
rima menerapkan dan mendakwahkan sistem
demokrasi ini clan sistem
apapun lainnya yang
dibangun di atas prinsip demokrasi
97
Pembentukan pemikiran yang
ap Khilafah
mengarah pada universalisme
nakan untuk menyebut orang
atau prinsip memperluas
tatanan politik Islam di mana
jaringan hingga lintas
eksistensi negara bangsa
Yang menggantikan Nabi saw dalam hal sebagai pemimpin
negara bangsa Substansi
kerap terabaikan sementara
ad dowlah gl islamiyah
cita cita politiknya mengu
Model entitas politik ber
payakan seluruh Dunia
dasarkan per aydaraan Islam
Islam berada dalam satu
kerap dikedepankan
Npgara Islam
MMI tidak terlalu memper
sistem kekuasaan politik bernama khilafah Khalifah tidak ditunjuk
oleh Allah tetapi dipilih
soalkan penamaan sistem
Ada prinsip sementara provi sional princlpal dan utili
tarianisme dalam m@lihat dan mengupayakan
oleh kaum Muslim clan
memperoleh kekuasaan
keberadaan
Sistem Khilafah bukanlah sistem teokrasi Konsti
pemerintahan yang berdasar kan Islam misalnYa Khilpfoh Islarniyph sebab bagi MMI
Yang terpenting adalah men@
negara bangsa
gakkan berlakunya syariat
Negara bangsa tidak di ihat
gentuknya
lslam secara kaffph apapun
nya melalui akad ballot
tusinya tidak terbatas
sebagal sebuah ntita yang stagnan atau final namun
pada masalah rellgl dan
berproses clan dapat menga
kepada khalifah merupakan
Kekuasaan Yang d art anatkan
moral sehingga meng
lami p@rubaban 1 ntita
abaikan masalah masalah
bahkan diyakini manakgla
kekyasaan yang konstitusion pl bykan kekyasaan mut ak
sosial ekonomi kebijakan
situasinya memungkinkan
peworangan
luar negeri dan peradilan
akan m@njadi elemen penun
ini
Kemajuan ekonomi
jang bagi sebuah enl li a yang
penghapusan kemiski
lebih besar lagi yakni Khilafah
nan dan peningkatan
Islamlyah
MM mempynyai gagasan
untyk rnend rikan forum musyawarah internasional
s@p rti PgI3 Islam untuk
standar hidup masyarakat adalah tujuan tujuan yang
Sistem khilafah yang diba
mewyjudkan globalisasi Islam
hendak direalisasikan oleh
yangkan berporos pada Ide
menyju kernajuan Islam yang
Khilafah
persaudaraan atas dasar Islam
selama ini r @nderung t@r4 am7
Ikhwanul muslimin Islamic
Khilafah bukanlah kera
jaan yang mementingkan satu wilayah dengan
brotherhood
orang pun dalam sistem Khilafah bahkan termasuk
Khalifahnya sendiri yang boleh melegisiasi hukum
Yang bersumber dari piki rannya sendiri
Khilafah bukanlah negara totaliter Penahanan clan
merupakan alternatifterbaik
MMI borpandangan organ isasi Islam internasional yang
bagi umatnya
ada yaitu Mu tomarAlam Is
Tggaknya khilafah adalah
lomi yang pusatnya berada di
sebuah keyaklnan utama yang
sebuah proses bertahap Ke
Islamabad dan Rabithah Alam
bertahapan ini terkait dengan masalah tingkat kesiapan don
lslami yang pusatnya terfetak
potensi dukungan dari kala
Konferensi Islam
ngan umat Islam sendlrl untuk
kurang maksimal
kembali menegakkan khilafah Islamiyah
Ada 2 model khalifah
penyiksaan tanpa melalui proses peradilan adalah
1
ha yang terlarang
bat oleh Dunia Barat
m@rupakan
mengorbankan wilayah
fain Tidak ada satu
model pemerintah tunggal
di mana semua negara Islam
Khilafah tidak boleh me
melebur m@njgdi satu
nindas kaum minoritas
yang terjadi di masa lalu
seperti
Wanita tidak berada pada posisi inferior atau men
2 Model k nfederasi di mana
jadi warga kelas dua
setiap negara Islam berkomit
Islam memberikan hak
dalam hal hal tertentu seperti
men untuk menyatukan diri bagi wanita untuk memi
konstitusi nilai tukar clan ke
liki kekayaan hak pernika
amanan namun di luar hal hal
han clan perceraian sekali
tersebut dapat mengatur diri
gus memegangjabatan di
sendiri
masya ra kat
Gerakan Tarbiyah cenderung melihat bahwa konfederasi lebih memungkinkan saat ini
W
Pengertian khilafah digu
dasar transnasionalisme
di Makkah serta Organisasi OKI dinilai
4
Orientasi Ideologi
Hizbuttahrir berarti Par tai Kemerdekaan Membangkitkan umat
di seluruh dunia untuk
mengembalikan ke
Islam mengatur semua aspek
Meningkatkan eksistensi
kehidupan komprehensif
umat Islam melalui peningka
di mana arena politik adalah
tan citra Islam di masyarakat
bagiannya
sebagai agama yang rahmatan
Perjuangan politik termasuk
lil alamin yang artinya Islam
hidupan Islam melalui
di dalamnya antisipasi Ghaw
tegaknya kembali Khilafah
zul Fikri Perang Pemikiran
untuk seluruh umat yang ada
Islamiyah
dan Saluran Politik umat
di alam semesta dan balda
Menyatakan dirinya adalah sebuah partai poli
Islam
mampu membawa manfaat
tun thoyyibatun wa robbun
Pancasila sebagai
Ideologi
ghofur yang mengandung
pengertian bahwa Islam me
tik yang berideologi Islam Latar belakang berdirinya
Formalitas Pandangan gerakan tarbi
nyejahterakan umat dan men
HT adalah perjuangan
yah terhadap Pancasila juga
ciptakan perdamaian untuk
untuk kebangkitan Islam
bersifat unik dan cenderung
bangsa Indonesia tidak hanya
lintas bangsa
dualisme Pancasila sebagai
untuk orang Islam semata
Membangkitkan
produk dinamika politik
MMI tidak mempropagan
dakan pembentukan
Negara
kembali umat Islam dari
bangsa
kemerosotan yang amat
kan semua orang beragama
parah
didasarkan pada konsensus
Indonesia
nilai nilai universal
diperjuangkan Kartosuwiryo
membebaskan
umat dari ide ide sistem perundang undangan
mampu menyatu
Namun gerakan tarbiyah
Islam
atau
Negara Islam
sebagaimana yang
melalui DI TII
melainkan
tidak meyakininya peran
MMI mengkampanyekan
serta membebaskan
Pancasila sebagai ideologi
penegakan syariat Islam di
mereka dari cengkeraman
komprehensif yang mampu
Indonesia
dominasi dan pengaruh
menggerakkan hati dan piki
negara negara kafir
ran Umat Islam Kondisi terse
pemerintah untuk mengubah
but menyebabkan Pancasila
ideologi negara menjadi
jelas tidak dapat diposisikan
ideologi Islam sekaligus
clan hukum hukum kufur
sama dengan Islam
MMI tidak akan mendesak
mendirikan Negara Islam
jika pemerintah sudah bisa menerima berlakunya syariat Islam sebab Islam akan men
jamin kebebasan semua umat beragama untuk menjalankan ajaran agama masing masing
M
ur
Perjuangan
Sisi praksis dari sebuah ge mengukur komitmen
MMI merupakan organisasi
tansiq aliansi yang berdasar
dan Afrika Mesir Libya
rakan
Sudan Aljazair Eropah
implementasi keyakinan yang
kan atas ukhuwwah Islamiyah
Turki
dimilikinya
akidah program dan tujuan
Inggris Perancis
Jerman Austria
Belanda
pendekatan multidimensi
perjuangan yang sama
Amerika Serikat Rusia
tidak membatasi diri hanya se
Uzbekistan Tajikistan
bagai sebuah gerakan dakwah
fardi
Kirgistan Pakistan Malay
kultural non politik
siqul amali
sia Indonesia
bersedia partisipan dalam
tansiqun nidhami
menandakannya bersifat
dunia politik mengelola sum
visi MMI
lintas bangsa
ber sumber kekuasaan dan
penegakan syariat Islam
Australia
Transnasi
namun
menggunakan kekuasaan
onal
Strategi pertarungan pe
Komitmen gerakan tarbiyah
Aliansi personal
tansiqul
aliansi program tan
aliansi institusi
tathbiqusysyariat
diturunkan ke dalam misi menegakkan penerapan
mikiran ash shiro ul fikri
adalah untuk membangun in
syariat Islam melalui gerakan
dan perjuangan politiknya
dividu dan institusi yang dapat menopang perkembangan dan
gerakan tajdid menyatukan
pemikiran gerakan tarbiyah
kembali kekuatan dan potensi
al kifahus siyasi Seluruh kegiatan politik
Islam gerakan dakwah dan
itu dilakukan tanpa
Perjuangan di dunia pendidi
umat Islam yang selama ini
menggunakan cara cara
kan penerbitan sosial dan
terpisah pisah ke dalam satu
kekerasan fisik atau sen
ekonomi
wadah perjuangan untuk
dengan jejak dakwah yang
Kehadiran dan aktivitas
yaitu menegakkan syariat
dicontohkan Rasulullah
gerakan tarbiyah di banyak
Islam dalam segala aspek
saw bersifat politik
lini menunjukkan bahwa
kehidupan meliputi lingkup
jata
mencapai cita cita bersama
laa madiyah sesuai
lewat ide ide konsep konsep Islam beserta
penguasaan
negaraatau
pribadi lingkungan keluarga
politik formal bukan menjadi
dan lingkungan sosial kenega
hukum hukumnya untuk
landasan satu satunya dan
raan
dilaksanakan diemban
yang pertama
Formalisasi agama dalam sistem sosial politik Indonesia
dan diwujudkan dalam
kenyataan hidup dan
Gerakan tarbiyah meyakini
MMI tidak menggagas
pemerintahan
bahwa pembenahan pada
pendirian negara agama
Strategi tiga tahapan
level kultural mulai dari
melainkan lebih mementing
individu keluarga masyara
kan simbolisasi agama dalam
kat memainkan peranan
negara
Marhalah
HTI pembi
naan dan pengaderan
Marhalah At Tatsgif
yang sama pentingnya dengan
Jika perjuangan menuangkan
perjuangan di level politik
kembali Piagam Jakarta ke
formal Bahkan kematangan
dalam UUD 1945 telah berha sil maka tidak perlu dibentuk
kekuasaan Marhalah
dan penguasaan dalam bidang politik dipandang sebagai se
Istilaam Al Hukm
buah byproduct dari kesiapan
sebagai Negara Pancasila
kultural
seperti sekarang tetapi telah
berinteraksi dengan umat Marhalah Tafa ul Ma a Al Ummah
penerimaan
negara Islam Indonesia tetap
diperbaiki
MMI banyak memiliki kesamaan dengan Hizbut Tahrir
HTI
Partai Keadilan
dan Dewan Dakwah merapat pada ormas besar NU dan
Muhammadiyah terutama di tingkat daerah dan mempero
leh dukungan dari beberapa tokohnya terkait penegakan
syariat Islam di Indonesia
100
Posisi terhadap
HTI berjuang clan berupa
Membumikan doktrin atau
Perjuangan MMI hanya
Keindonesiaan
ya secara bertahap clan
Nasionalisme
jalan damai untuk me
dasar keislaman merupakan
Indonesia saja tidak sampai
Keberagaman
merdekakan negeri negeri
sebuah pilihan bagi gerakan
ke luar negeri Oleh karena
clan Kebhinekaan
kaum muslim di seluruh
Tarbiyah Keyakinan akan
itu MMI tidak ada hubungan
dunia dari cengkeraman
keseluruhan sistem Islam
nya dengan Majelis Mujahidin
berbagai ideologi terma
yang ada di negara lain
suk di dalamnya nasio
clan perubahan gradual yang disertai dengan keyakinan
nalisme yang dianggap
akan keutamaan khilafah
Islam tidak serta merta akan
mendasari sebuah sudut
memaksa orang orang non
pandangan yang khas berupa
Muslim agar masuk Islam
bertentangan
dengan
ajaran Islam yang lintas
mengindonesiakan
falsafah
difokuskan di wilayah
Pemberlakuan syariat
bangsa
dualisme
Pemeluk agama lain diberi
Manifesto HTI adalah jalan
Negara Bangsa Sebuah
sesuai dengan agamanya
kebebasan untuk beribadah baru untuk masa depan
Kesementaraan
masing masing sebab mereka
termasuk ke dalam kategori
yang lebih baik sebagai ganti dari jalan lama yaitu
Kapitalisme sekular yang
Pancasila sebagai
Ideologi
sudah gagal clan hanya
menimbulkan kehancu ran clan kerusakan dalam
luar Islam tetapi berada di Pluralisme sebagai Investasi
rapkan pada zaman pemerin
Pluralisme tetap berada HTI menilai sistem
bawah pemerintahan Islam
sebagaimana yang telah dite
Strategis
berbagai bidang
ekonomi yang diterapkan
kafir dhimmi yaitu orang
orang yang beragama di
Formalitas
tahan Nabi Muhammad
dalam koridor supremasi
Kaum kafir dhimmijuga tidak
syariah
akan dikenai hukum syariat
sekarang di Indonesia ada
tertentu
lah Kapitalisme dengan
Kalangan elit PKS yang
mazhab neo liberalisme
notabene merupakan elit
gulan 1
Ciri ciri utama
gerakan Tarbiyah mencoba
men UUD 1945 clan diajukan
1
Pengurangan subsidi
MMI punya 4 program ung melakukan amande
untuk merubah image partai
pada Sidang Umum MPR
seperti subsidi BBM pen
menjadi lebih inklusif clan
usulan perubahan terhadap
didikan kesehatan peru
nasionalis
mahan rakyat menengah
doktrinal persoalan mengenai
yang berbunyi kekuasaan
bawah
namun secara
bentuk clan kedaulatan negara
pencipataan sebuah pemer
tertinggi menetapkan hukum
yaitu penjualan BUMN
intahan Islam dalam kerangka
di tangan Allah yang Maha
kepada asing
universalisme tetap menjadi
Kuasa
lisasi sektor keuangan
elemen penting dari gerakan
tentang kekuasaan pemerin
industri dan perdagangan
ini
tahan negara
2
Privatisasi
3 Libera
Usulan perubahan
Presiden clan
Wapres ialah WNI laki laki
misalnya masuknya retail
raksasa semisal Carefour
Dalam konteks praktis gerakan
sehatjasmani rohani
clan Wallmart ke pasar re
ini tidak menimbulkan banyak
yang taat menjalankan syariat
Muslim
tail Indonesia yang akhir
kontroversi clan nampak kom
Islam
nya menghancurkan pasar
patibel bagi keindonesiaan
sudah menyusun KUHP Islami
tradisional clan usaha kecil
Keindonesiaan secara funda
clan menyerahkannya kepada
clan mikro
mental menyaratkan toleransi
Menteri Kehakiman clan HAM
HTI menggagas sistem
musyawarah clan penghor
ekonomi Islam sebagai
matan atas pluralisme
3 Bidang ekonomi sistem ekonomi Indonesia yang
2 bidang hukum MMI
alternatif dari sistem Kapi
Islami sumber ekonomi ada
talisme neoliberal yang
dua belas di antaranya zakat
zalim clan eksploitatif
clan wagaf serta tidak ada
sistem pajak 4 bidang politik MMI mengajukan tata pemer
intahan tata negara
Islami
Keterangan diolah oleh tim peneliti dari berbagai sumber 2009
101
Makna utama sistem Khilafah Islamiyah itu
Sejalan dengan kesimpulan
akomodasionis
sendiri terkait dengan komitmen menjalankan
ini
Bassam Tibi12 mengakui bahwa kaum
kesetiaan berdasarkan semangat persaudaraan
fundamentalis tidak selalu fanatik di mana
Islam di mana ajaran ajaran Islam merupakan
kesediaan berdialog kerap dikedepankan oleh
konstitusi dasarnya
Doktrin ini diarahkan
beberapa kelompok penganut pandangan ini Ini
pada orientasi politik yang memiliki cakupan universal dan tanpa batas nasionalistik di mana
dilakukan oleh gerakan Tarbiyah dan cenderung agak kurang oleh gerakan HTI dan MMI Atas
masyarakat Islam disatukan dan diikat hanya
dasar itulah penelitian ini melihat adanya potensi
dengan keyakinan Sementara itu diskusi tentang khalifah dalam dunia Islam saat ini mencakup dua
perbedaan dan gradasi komitmen
pandangan utama Pandangan pertama menge
di antara ormas ormas pendukung khilafah
mukakan fungsi dan substansi khalifah Bagi
Islamiyah di Indonesia
terutama
dalam konteks implementasi strategi perjuangan
kalangan ini pendirian khalifah dalam dunia modern merupakan refleksi nilai nilai Islam
Penutup Tujuan Boleh Sama Cara
universal dalam wilayah administrasi yang
Berbeda
terbatas Dalam pandangan ini bentuk cakupan dan wilayah tertentu pemerintah bukanlah faktor penentu bagi keberadaannya Sementara pandangan kedua mengemukakan pentingnya
wilayah tertentu bagi khalifah Bagi kalangan ini khalifah berkaitan dengan keberadaan wilayah Muslim di mana ada kepemimpinan tunggal
untuk mengontrol wilayah geografis berdasarkan persamaan agama 10
Keberagamaan merupakan salah satu elemen
utama dari fondasi bangsa ini namun kecen
derungan yang mengarah ekslusivisme jelas berpotensi meluruhkan bangun keindonesiaan
yang bercorak Bhineka Tunggal Ika Adanya toleransi dan penghormatan terhadap berbagai aliran politik adalah keniscayaan dalam keindo nesiaan Namun agak sulit untuk membayangkan
Indonesia berubah menjadi negara berdasarkan
Dalam perkembangannya kemudian se
suatu agama
walaupun gerakan khilafah
bagaimana arus agama dan politik lainnya
Islamiyah berupaya mewujudkannya baik dalam
kelompok semacam ini yang kemudian kerap
panggung dakwah dunia pendidikan partai
disebut sebagai kalangan fundamentalis atau
neo revivalis memiliki banyak varian dan model dalam pelaksanaannya Beberapa ahli berargumen bahwa fundamentalis umumnya
berevolusi ke dalam banyak bentuk perkemban
gan ini sebenarnya menggambarkan keberadaan
dari perbedaan tingkat wacana dan juga konteks tindakan dan strategi politik dari kelompok ini
Dengan kenyataan ini kalangan pendukung khilafah Islamiyah bukanlah sebuah kalangan monolitik
politik atau gerakan sosial radikal yang pelan namun membekas
Secara genealogis atau asal usul
gerakan
Tarbiyah HTI MMI memiliki akar dan ja ringan dengan gerakan Islam antarbangsa
Namun demikian membumikan doktrin atau mengindonesiakan
falsafah dasar keislaman
merupakan sebuah pilihan bagi gerakan Tarbiyah HTI menawarkan sistem ekonomi syariah untuk
membendung dampak buruk kapitalisme dan neo liberalisme di Indonesia MMI menawarkan
Dalam hubungan ini
kerangka analisis
empat program unggulan untuk membenahi
Martin E Marty dan R Scott Appleby me
Indonesia Gerakan tersebut memiliki pola ber
nyatakan bahwa cara dan sarana yang digunakan
fikir global dan bertindak lokal
oleh kaum fundamentalis dalam mendapatkan kekuasaan dan menguasai sebuah negara amatlah beragam
mencakup spektrum dari
Gerakan HTI membuat ulasan soal Indonesia
Khilafah dan Penyatuan Kembali Dunia Islam Bagi HTI Indonesia adalah titik awal tegaknya
kalangan radikal hingga kelompok yang bersifat Martin E Marty and Scott Appleby Eds and State Comprehended
Fundamentalism
Chicago The UCP 1991
10 Aay M Furkon Partai Keadilan Sejahtera Ideologi dan
I Bassam Tibi
Praktis Politik Kaum Muda Kontemporer
gai Ideologi Politik dalam Tashwirul Afkar No
2004
102
hlm 246
Bandung Teraju
h1m 119
Kaum Fundamentalis Jadikan Islam seba
13 2002
khilafah Semua persoalan yang saat ini tengah dihadapi oleh dunia Islam termasuk Indonesia
berpangkal pada tidak adanya kedaulatan asy Syari
Dengan kata lain tidak diterapkannya
Faktor faktor tersebut sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya terhubung dengan persoalan pertama persepsi tentang posisi Islam dalam kehidupan politik Kedua kritik atas
sistem Islam di tengah tengah masyarakat
kemunduran kondisi umat Islam yang disebabkan
Masalah utama ini kemudian memicu terjadinya
oleh faktor internal dan eksternal
berbagai persoalan ikutan seperti kemiskinan
model pemerintahan represif masa lampau yang menghadirkan trauma dan obsesi yang eksklusif
kebodohan korupsi kerusakan moral kedzali
Ketiga
man ketidakadilan disintegrasi dan penjajahan
Keempat peluang demokratisasi yang memung
dalam segala bentuknya
kinkan berkembangnya beragam ide termasuk
Gerakan tarbiyah bergerak bak pendulum
Di satu sisi
eksistensinya merupakan bagian
hadirnya berbagai macam ide keagamaan yang bersifat transnasional Kehadiran gerakan yang
dari perkembangan sejarah anak bangsa yang
bercita cita membangun khilafah menjadi cer
gelisah dan berupaya menjawab berbagai soal di
min dan pengkritik yang baik terhadap kegagalan
sekitarnya Di sisi lain gerakan ini menemukan
atau kebelumberhasilan negara nasional negara
jawaban dalam pola pikir dan gerakan trans
kesejahteraan atau negara kesatuan
nasional Dalam kondisi ini pilihan pilihan untuk
berkembang sejalan dengan keyakinan ideologis
Daftar Pustaka
berkelindan dengan kenyataan kenyataan empiris
Adnan Zifirdaus 1990
yang dihadapi Dalam situasi seperti ini pilihan pilihan universalitik harus disejajarkan dengan konteks nasionalistik
Gerakan MMI cenderung menilai masyara kat dan pemerintah Indonesia telah menerapkan
Islamic Religion Yes Islam
ic Ideology No Islamand State Indonesia in AriefBudiman Ed State and Civil Society in Indonesia Victoria Monash University Aldo Borgu dan Greg Fealy 2005 Local Jihad Rad ical Islam and Terrorism in Indonesia Can berra ASPI
syariat Islam namun belum menyeluruh Selama
ini umat Islam di Indonesia bebas menjalankan ajaran agamanya
seperti melaksanakan shalat
berjamaah menunaikan zakat dan pergi Haji ke Tanah Suci Makkah Selain itu pemerintah
menyelenggarakan Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah BAZIS
untuk mengelola dana
Ali Fachry dan Bahtiar Effendy 1994 Merambah Jalan Baru Islam Bandung Mizan Antoun Richard T 2003
Memahami Fundamen
talisme Gerakan Islam Kristen dan Yahudi Surabaya Pustaka Eureka
Anwar M Syafi i 2003 Pemikiran dan Aksi Islam
Indonesia Sebuah Kajian Politik Tentang
zakat infaq dan shadagah umat Selain itu
Cendekiawan Muslim Orde Baru
pemerintah juga menetapkan kebijakan mengenai
Paramadina
nikah talak cerai rujuk NTCR yang merujuk
Azra Azzyumardi
pada ajaran Islam Oleh karena itu Indonesia memerlukan penyempurnaan dalam menerapkan syariat Islam
termasuk menerapkan hukum
1996
Jakarta
Fundamentalisme Islam
Survey Historis dan Doktrinal
Pergolakan
Politik Islam dari Fundamentalisme Modern
isme hingga Post Modernisme Jakarta Para madina
pidana Islam sebagai satu satunya cara untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari persoalan moral dan akidah
Basalim Umar 2002 Pro Kontra Piagam Jakarta di Era Reformasi Jakarta Pustaka Indonesia Satu
Dari kaj ian teoritis dan olah data lewat pene
Bertrand Jacques
2004 Nationalism and Ethnic
litian ini dapat dilihat kecenderungan beberapa
Conflict in Indonesia Cambridge Cambridge
faktor yang menyebabkan munculnya semangat
University Press
menonjolkan identitas primordial
termasuk
dalam konteks keagamaan di Indonesia pada
era demokratisasi saat ini khususnya tentang
Beyer Peter 2006 Religions in Global Society London Routledge
Bubalo Anthony and Greg Fealy 2005 Joining the
ide penerapan khilafah Islamiyah oleh beberapa
Caravan
ormas Islam kontemporer
Indonesia Alexandria Lowy Institute for International Politcy
The Middle East
Islamism and
103
Dekmejian R Hrair 1988
Islamic Revival Cata
lyst Categories and Consequences Shireen T Hunter Ed
Nasution Adnan Buyung 1992 The Aspiration for
Dalam
Constitutional Government in Indonesia A So
The Politics of1slamic
cio Legal Study ofThe Indonesian Konstituante
Revivalism Washington Center for Strategic
and International Studies
1956 1959 Jakarta Pustaka Sinar Harapan Nurkhoiron Mochammad
Effendy Bahtiar 2003 Islam and the State in Indo nesia Singapore ISEAS Enayat
Hamid
1982
Budiman
Modern Islamic Political
Millan Press
Hak Minoritas Dilema Mul
tikulturalisme di Indonesia Jakarta The In terseksi Foundation
jung Priok Berdarah Tanggung Jawab Siapa
1970 Indo
nesian Political Thinking 1945 1965 Itacha and London Cornell University Press
Kumpulan Fakta dan Data Jakarta GIP
Rahman Fazlur Islam and Modernity An Intellec tual Transformation Chicago University of
Furkon Aay Muhammad 2004 Partai Keadilan Se
Chicago Press
jahtera Ideologi dan Praktis Politik Kaum
Muda Kontemporer Bandung Teraju
Siswoyo P Bambang 1989 Peristiwa Lampung dan Gerakan Sempalan Islam
Struktur Negara Khilafah
Jakarta UD
Mayasari
Pemerintahan dan Administrasi Jakarta HTI
Sjadzali Munawir 1990 Islam dan Tata Negara
Press
Jamhari and Jajang Jahroni Eds
Ajaran Sejarah dan Pemikiran Jakarta UI
Gerakan Salafz Ra
Press
dikal di Indonesia Jakarta Rajawali Pers Juergensmeyer Mark 2006
gion
Ed
Pusat Studi dan Pengembangan Informasi 1998 Tan
Feith Herbert dan Lance Castels Eds
2005
Dalam Hikmat
tikulturalisme di Indonesia
Thought the Response of the Shi i and Suni Muslim to the Twentieth Century London Mc
Hizbut Tahrir
Agama dan Ke
2007
budayaan Menjelajah Isu Minoritas dan Mul
Nationalism and Reli
Soebhan Syafuan Rozi 2007
Dalam Gerard Delanty and Krishan Ku
mar Eds
Membentang Hakekat
Kegamaan dalam Keindonesiaan man Noor Ed
Nations and Nationalism London
dalam Fir
Nasionalisme Demokratisa
si dan Identitas Primordialisme di Indonesia
Sage Book Publication
Jakarta Pusat Penelitian Politik LIPI
Kmylicka Will 1995 Multicultural Citizenship Ox
Soekanto
ford Clarendon Press
Sitaresmi S
and Navis M 2002
Tarbi
yah Menjawab Tantangan Refleksi 20 Tahun
Lawrence Bruce B 1989 Defenders of God New
Pembaharuan Tarbiyah di Indonesia Jakarta
York Harper and Row Publishers
Robbani Press
Maarif Ahmad S 1985 Islam dan Masalah Kenega Taber Tarmizi 1998
raan Jakarta LP3ES
Anatomi Radikalisme Keaga
maan dalam Sejarah Islam
Marty Martin E and Scott Appleby Eds
Funda
fendy and Hendro Prasetyo Eds
mentalism and State Comprehended Chicago The UCP
Radikalisme
Agama Jakarta PPIM IAIN
Thaba Abdul Azis 1996 Islam dan Negara Dalam
Milton Edwards Beverly 2005 Islamic Fundamen
Politik Orde Baru
talism since 1945 New York Routledge Moussalli Ahmad S 1999 Moderate and RadicalIs
lamic Fundamentalism
Dalam Bahtiar Ef
The Quest for Moder
nity Legitimacy and Islamic State Gainesville University Press of Florida
Jakarta
Gema Insani
Press Tibi
Bassam
Kaum Fundamentalis Jadikan Islam
sebagai Ideologi Politik Ajkar No 13 2002 hlm
Van Dijk Cornelis
1981
Dalam Tashwirul 119
Rebellion under the Ban
ner oflslam The Darul Islam in Indonesia The Hague Martinus Nijhoff
104
KONFLIK DALAM PILKADA LANGSUNG STUDI TENTANG PENYEBAB DAN DAMPAK KONFLIK Oleh Moch Nurhasim
Abstract
The direct regional elections have been conducted smoothly andpeacefully since June 2005 to 2008 However some ofthe elections have become conflictual The direct regional elections conflict describes two different interests from different actors which are the loser and the winner The
winner
are candidates who won the elections and
have been determined by the KPUD while the loser are those who were not determined by the KPUD as the winner The loser actors oftenly questioned the voting results decided by the KPUD Many ways have been done
to raise this conftictual issues including through Law This study provides description of direct regional elections conflict triggerfactors causalfactors behavior of the elite and mass in the conflict ways to solve the conflict by the elite formal and non formal institutions The important thing of this study is description of the effects and the future of local democracy in the post struggle ofpowerfollowed by political conflict and resistancy
Bagian kedua akan membahas bagaimana
Pengantar Kontestasi dalam perebutan kekuasaan di tingkat
lokal yang didominasi oleh kasus kasus konflik selama pelaksanaan pilkada secara langsung merupakan suatu fenomena yang antitesis dari cara cara demokrasi dalam memilih seorang pemimpin Demokrasi sesungguhnya menghen
daki cara cara nonkekerasan dalam menentukan
konflik itu terjadi
Dalam situasi seperti apa
Dan apa saja faktornya
Serta bagaimana
formula penyelesaian atau sengketa pilkada yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU
KPU Daerah KPUD dan pemerintah pusat Sementara itu bagian ketiga menjelaskan
seorang pemimpin karena prinsip demokrasi
mengenai dampak seperti apa yang ditimbulkan Dampak yang dimaksudkan akan dibatasi pada
dalam suatu pemilihan apakah itu pemilu maupun
dua hal yaitu demokratisasi di tingkat lokal dan
pilkada adalah sejauh mana setiap orang memiliki
efektivitas pemerintahan hasil pilkada secara
kesempatan yang sama prosesnya menggunakan cara cara yang demokratis dan menghindari
langsung Dari dampak tersebut bagaimana solusi ke depan agar konflik pilkada yang sama
cara cara pemaksaan bahkan kekerasan
tidak terjadi kembali
Dari hasil pembahasan sebelumnya paling tidak terdapat tiga bagian utama dari hasil kajian
Masalah Krusial dalam Pilkada 2005
Bagian pertama adalah masalah masalah apa saja
2008
yang muncul dalam penyelenggaraan Pilkada
Dari periode awal penyelenggaraan pilkada tahun
2005 2008
Apa kontribusi dari peraturan pe
rundang undangan ini terhadap pilkada di daerah penelitian Kelemahan kelemahan apa yang menyebabkan timbulnya perbedaan penafsiran
yang dapat menyulut konflik
2005 2008 tampak sejumlah masalah yang terjadi menjelang dan saat pelaksanaan pilkada secara langsung Pada pilkada langsung yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia ini
tercatat sejumlah masalah krusial baj k pra mau pun pada saat penyelenggaraan pilkada secara
langsung Masalah krusial yang terjadi sebelum Penelitian dengan judul tersebut dilakukan olch tim peneliti
yang beranggotakan Moch Nurhasim koordinator M Ham dan Basyar R Siti Zuhro Wawan Ichwanuddin dan Asvi Warman Adam
penyelenggaraan pilkada di antaranya adalah pertama
masalah penetapan tanggal pelaksa
naan pilkada Kasus ini terjadi di Kabupaten
105
Kebumen Kedua masalah pendanaan Persoalan
dilaksanakan putaran kedua tersebut tidak ada
pendanaan ini terkait dengan kemampuan daerah
aturannya Dalam UU No 32 Tahun 2004 Pasal
menyediakan dana untuk penyelenggaraan
pilkada yang umumnya tersedot untuk dana
107 ayat 4 dij elaskan bahwa apabila tidak ada peserta pilkada yang mencapai 25 dari jumlah
penyelenggaraan
dan kurangnya
suara sah maka dilakukan pemilihan putaran
dana untuk logistik pilkada Ketiga masalah penjaringan dan penetapan calon Umumnya
kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua Tetapi tidak ada penjelasan
gesekan dan praktik praktik politik uang money
kapan dilaksanakan pemilihan putaran kedua
politics mulai terjadi pada proses ini Selain itu
tersebut 14 Salah satu kasus yang pelik misalnya terjadi pada pilkada langsung Kota Bandar
honorarium
perbedaan kepentingan juga mulai tampak pada saat proses penjaringan dan penetapan calon
Adapun masalah krusial yang terjadi pada saat penyelenggaraan adalah pertama
masalah
Lampung dan Bengkulu KPU Kota Bandar Lampung dan KPU Provinsi Bengkulu tidak dapat segera menentukan bagaimana dan kapan pilkada putaran kedua akan dilaksanakan Dalam
daftar pemilih tetap DPT Daftar Pemilih Tetap DPT adalah salah satu masalah yang
UU Pemerintahan Daerah atau pun PP No 6 2005
terjadi pada pilkada Masalah ini berlarut karena
tidak diatur kapan pelaksanaan pilkada putaran
data kependudukan yang tidak akurat Padahal data inilah yang semestinya dipergunakan
kedua dilakukan setelah hasil putaran pertama
untuk menyusun DPT Keakuratan data menjadi
men Dalam Negeri Depdagri 15
Mereka kemudian berkonsultasi dengan Departe
Akibat kelemahan kelemahan tersebut
masalah yang pelik karena hal ini bukan saja terjadi pada satu pilkada tetapi hampir terjadi
akhirnya dilakukan perubahan UU No 32 2004
secara umum
secara terbatas
Kedua persoalan netralitas birokrasi dan pegawai negeri sipil
PNS
dalam pelaksanaan
12 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No 32 2004 tentang Pemerintahan Daerah
pilkada Di sejumlah pelaksanaan pilkada secara
ini
langsung kasus ini seringkali menjadi salah satu isu yang sepertinya sulit untuk dihindari Ketiga persoalan yang kompleks lainnya adalah terjadi
a
konflik dalam penyelenggaran pilkada Beberapa
daerah terlibat dalam konflik yang skala dan cakupannya berbeda beda Keempat yang tidak kalah penting adalah masalah regulasi atau peraturan tentang pilkada
UU No
UU No
12 2008
Perubahan secara terbatas
di antaranya mengatur
tugas wakil kepala daerah
b
tugas dan
14 Secara lengkap Pasal 107 itu berbunyi 1 Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50
lima puluh persen jumlah suara sah
ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih
tentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
1
2
Apabila ke
tidak terpenuhi
pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 25
dua puluh lima persen dari
jumlah suara sah pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih
Undang Undang No 32 Tahun 2004 tentang
3 Dalam
hal pasangan calon yang perolehan suara terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdapat lebih dari satu pasangan calon
Pemerintah Daerah Pasal 24 ayat 5 menyebut
yang perolehan suaranya sama
kan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah
terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3
dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan 13 Dengan aturan ini kepala daerah baik di tingkat provinsi
maupun di kabupaten kota dipilih langsung oleh rakyat Tetapi ketika pilkada harus melalui
lebih luas
4 Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat 2 tidak terpenuhi atau tidak ada yang mencapai 25 dua puluh lima persen dari jumlah suara sah dilakukan pe
milihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua 5 Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diperoleh dua pasangan calon kedua pasangan calon tersebut berhak mengikuti pemilihan putaran
kedua
6 Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud
pada ayat 4
putaran kedua aturan mainnya tidak j elas Kapan
penentuan pasangan calon
diperoleh oleh tiga pasangan calon atau lebih
penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan
wilayah perolehan suara yang lebih luas 7 Apabila pemenang UU No 32 Tahun 2004 Pasal 24 ayat 1 Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah 1
2
Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
untuk provinsi disebut gubernur untuk kabupaten disebut
bupati dan untuk kota disebut walikota
3
Kepala daerah
kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diperoleh oleh lebih dari satu pasangan calon penentuannya dilakukan berdasarkan
wilayah perolehan suara yang lebih luas
terbanyak pada putaran kedua dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah
106
8 Pasangan calon
kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara
s Lihat Kompas 2 Juli 2005
c
wewenang DPRD
cara pemilihan kepala
daerah wakil kepala daerah dalam satu paket d
yang dipilih secara langsung kepala daerah
e
persyaratan
cara pengajuan calon
yang
diatur pada Pasal 59 diubah di antara ayat 2 dan ayat 3 disisipkan 5 lima ayat yakni ayat 2a
ayat 2b
ayat 3
ayat 2c
ayat 2d
dan ayat 2e
dihapus di antara ayat 4 dan ayat 5
disisipkan 1
antara ayat
satu
5
ayat yakni ayat 4a
dan ayat
ayat yakni ayat
5a
6
dan di
disisipkan 2
dan ayat
5b
dua
Perubahan
yang penting dari Pasal 59 adalah persentase calon independen untuk gubernur yang harus memperoleh dukungan antara 3 4
6 12 juta
5
dengan 2 juta walikota 3 5
2 6 juta dan 6 5
sampai
Adapun untuk bupati dan
1 juta lebih
250 500 ribu
250 ribu
12 juta lebih
4
dan 6 5
Konflik
Pilkada Langung di Kabupaten Tuban Provinsi Maluku Utara dan Provinsi
Sulawesi Selatan
Pemicu masing masing konflik dalam pilkada langsung di Kabupaten Tuban Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Sulawesi Selatan tampaknya relatif memiliki kesamaan satu dengan lainnya Kesamaan pemicu konfliknya adalah sengketa
hasil pilkada Perselisihan hasil penghitungan
yang dilakukan oleh KPUD dapat dikatakan sebagai embrio awal terjadinya konflik dalam
suatu pilkada lansung Disebut sebagai embrio karena perbedaan yang tipis menyebabkan adanya ketidakpuasaan pasangan calon yang kalah
500 ribu 1 juta sampai dengan
dan terakhir di antara yang penting
adalah perubahan persentase calon terpilih 50
lebih dan jika tidak ada minimal memperoleh 30
dan jika tidak ada yang memenuhi 30 dilakukan pilkada langsung putaran kedua yang diikuti pemenang pertama dan kedua Kelima persoalan yang sering memicu konflik dalam penyelenggaraan pilkada adalah
masalah institusi pemutus perkara pilkada seng keta hasil pilkada
Perbandingan Antarkasus
Menurut UU No 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 106
ayat 1 bahwa apabila ada keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh
pasangan calon kepada Mahkamah Agung MA dalam waktu paling lambat tiga hari setelah pene
Dalam kasus konflik Pilkada Tuban per
bedaan angka yang tipis ini menyebabkan massa yang calonnya kalah marah dan kemudian melakukan berbagai tindakan anarkis
seperti
pembakaran gedung KPUD kantor bupati rumah bupati dan hotel milik bupati Sementara pada
kasus pilkada langsung Sulawesi Selatan konflik benar benar pecah terjadi antara kedua kubu kubu Sharul Yasin Limpo dan Amin Syam
setelah MA mewaj ibkan KPU Provinsi Sulawesi Selatan menggelar pilkada ulang di empat ka bupaten yaitu di Bone Bantaeng Tana Toraja dan Gowa Alasan MA mengeluarkan keputusan
tersebut karena pilkada di keempat kabupaten tersebut tidak dilakukan dengan jujur dan adil Keputusan MA menjadi pemicu meletusnya
konflik elit massa dalam pilkada langsung di Sulsel
tapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daerah Mahkamah Agung sudah harus memutuskan perkara sengketa pilkada ini paling lambat 14 hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Pengadilan Negeri Pengadilan
Tinggi Mahkamah Agung Dan keputusannya bersifat final Namun pada kenyataannya dari
Putusan MA tersebut jelas menganulir Keputusan KPU Provinsi Sulsel No 353 P KWK
SS XI 2007 tanggal 16 November 2007 yang menetapkan Syahrul Yasin Limpo Agus Arifin
Nu mang sebagai pemenang pilkada Perbedaan hasil antara KPU Provinsi Sulsel dengan apa
berbagai kasus sengketa hasil pilkada putusan
yang telah ditetapkan oleh MA akhirnya memicu
MA ini justru seringkali kontroversial
konflik elit dari dua kubu di atas yang kebetulan berbeda etnis
Syahrul Yasin Limpo beretnis
Makassar sedangkan Amin Syam b6retnis Bugis
Isu isu keetnisan akhirnya juga tidak dapat
dilepaskan dari konflik yang terj adi antara kedua tokoh yang semula berpasangan tersebut Kasus embrio konflik pilkada langsung yang cukup unik adalah kasus konflik pilkada 107
Hal ini tergantungdaritahapan
tahapan penyelenggaritan
khumnyapadasaat penjartangancaton
Terialu kaku seluruh bentukriya F PP db ORM
clitetapkan ol h Dapdagri
ksmmww
melalul PP
Gambar 1 Masalah krusial sebelum penyelenggaraan Pilkada
IAkurasi data dari Pemerintah Daerah
Pentatatan pendudukyang mashtradisional
I
I
Set ingkali jib itvumbe it
ikutdalam piWada terjadi intervensi
ka Gambar 2 Masalah krusial pada saat penyelenggaraan Pilkada
110
langsung Maluku Utara Hal ini sebagai dampak
delapan KPUD kabupaten kota hingga tanggal
dari perbedaan hasil rekapitulasi dan intervensi
12 November 2007 menempatkan pasangan
KPU Pusat Pada hari Selasa 6 November 2007
Abdul Gafur clan Abdur Rahim Fabanyo di
data KPUD Maluku Utara menunjukkan bahwa
posisi teratas dengan perolehan suara sebanyak
suara yang sudah masuk hingga pukul 19 00
181 889 atau 37 85
WIT berjumlah 371 771 suara Pasangan Thaib
dan Abdul Ghani Kasuba berada di posisi kedua
Armayn dan Abdul Ghani Kasuba sementara
dengan 179 020 37 26
memimpin yaitu memperoleh 143 065 suara atau sekitar 38 48
PasanganAbdul Gafur danAbdur
Rahim Fabanyo berada di urutan kedua dengan
Pasangan Thaib Armayn
Adapun posisi ketiga
dan keempat ditempati Anthony Charles Sunaryo dan Mohammad Amin Drakel serta Irvan Ed
dan pasangan Irva Eddyson clan Ati Achmad
dyson dan Atti Ahmad yang memperoleh suara clan 45 983 masing masing 73 610 15 32 9 57 Pendukung pasangan Thaib Armayn dan Abdul Ghani Kasuba yang mencurigai
suara 16 Sampai
adanya manipulasi dalam perhitungan suara di
perolehan 35 98
suara Sementara itu pasangan
Anthony Charles Sunaryo dan M Amin Drakel memperoleh 15 74 dan 9 80
KPUD
Halmahera Barat melakukan aksi demonstrasi
Maluku Utara belum mengeluarkan data hasil
di Kantor KPUD Manipulasi pada perhitungan
dengan hari Rabu
7 November 2007
perhitungan suara secara keseluruhan karena
terakhir di tingkat kabupaten kota ini telah
masih menunggu masuknya data dari KPUD
mengubah urutan perolehan suara pasangan calon
kabupaten kota
yang mereka dukung
18
KPU pun mengambil alih pimpinan pelak
Pasangan Thaib Armayn dan Abdul Ghani
Kasuba memperoleh suara yang sangat signifikan
sana Pilkada Maluku Utara dengan alasan bahwa
di Kab
KPUD dianggap tidak lagi dapat menyelesaikan
Halmahera Selatan
tempat kelahiran
Thaib Armayn Di sini pasangan ini memperoleh
tugasnya
62 353 suara dari 116 447 suara
kinerja KPU Halmahera Barat KPU berargumen
sedangkan
Adul Gafur clan Abdur Rahim Fabanyo hanya memperoleh 23 700 suara
November 2007
Pada tanggal 11
KPUD Halmahera Barat
tidak independen
bahwa Pasal 122 ayat
3
dan menghambat
dan 29 ayat
2
UU
No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum memungkinkan hal tersebut
melakukan rapat pleno penetapan perhitungan
Pasa1122 ayat 3 menyebutkan
suara Ini merupakan rapat pleno terakhir di
Apabila terjadi
hal hal yang mengakibatkan KPU provinsi atau
antara delapan kabupaten kota di Maluku Utara
KPU kabupaten kota tidak dapat menjalankan
Rapat pleno KPUD Halmahera Barat yang
tugasnya tahapan penyelenggaraan pemilu untuk
diselenggarakan di Jailolo ini mendapatkan
sementara dilaksanakan oleh KPU setingkat di
perhatian masyarakat Maluku Utara karena
atasnya
sangat menentukan hasil akhir perolehan suara
Adapun Pasal 29 ayat
2
menyebutkan
Dua pasangan calon dengan perolehan suara
bahwa anggota KPU dapat diberhentikan jika
sementara paling banyak Thaib Armayn dan
a
Abdul Ghani Kasuba serta Abdul Gafur dan Ab
KPU KPU Provinsi dan KPU Kabupaten
dul Rahim Fabanyo bersaing ketat dan memiliki selisih suara yang cukup tipis
Kota
b
Masuknya suara dari Halmahera Utara
dan Halmahera Barat telah mengubah urutan
tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota
melanggar sumpah janji jabatan dan atau kode etik
c
perolehan suara dua pasangan calon teratas Hasil
tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan secara berturut turut selama 3
rapat pleno rekapitulasi perolehan suara dari
tiga bulan atau berhalangan tetap d
dijatuhi pidana penjara berdasdrkan putusan
16 Badan Kesatuan Bangsa clan Perlindungan Masyarakat Laporan Perkembangan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wail Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Ta hun 2007
Maluku Utara Kesatuan Bangsa clan Perlindungan
Masyarakat Provinsi Maluku Utara 2008
blm 23
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 lima tahun atau lebih
Pasangan Thaib Ghani Unggul di Pilkada Maluku Utara
dalam Republika 12 November 2007
1 Kompas
13 November 2007
109
Tabei 1 Perbandingan Perolehan Suara Tiga Pilkada Langsung Hasil Pilkada
Lokasi Pasan Kabupaten
1
Tuban
an
lumlah
Perbedaan an ka
ersentase
Haeny Relawati Rini
327 805
Beda keduanya sangat tipis sekitar
Widyastuti dan Lilik
51 75
22 245 suara
Soeharjono Heli
2
Kabupaten
1
Kaur Bengkulu
Noor Nahar dan Go
305 560
Tjong Ping NonStop
48 25
Syaukani Saleh dan
17 268
Perbedaan tipis hanya sekitar 0 7
Warman Suwardi
36 9
nyebabkan adanya perbedaan persepsi
Zulkifli Salam clan Sa
16 968
hian Sirad
36 2
dari calon yang kalah atas hasil pilkada
Pemekarang 2
Provinsi Maluku
me
1
Utara
Thaib Armayn clan
179 020
Namun KPU Pusat membatalkan keputus
Abdul Ghani Kasuba
37 35
an KPUD tersebut karena perhitungan
dilakukan tertutup clan oleh Ketua clan 2
Abdul Gafur clan Ab
dur Rahim Fabanyo
Anggota KPUD Maluku Utara yang diber 179 020
hentikan oleh KPU Dalam perhitungan
37 35
suara yang dilakukan KPU pasangan Abdul Gafur dan Abdur Rahim Fabanyo justru memperoleh suara terbanyak
Provinsi
1
Sulawesi Selatan
2
Syahrul Yasin Limpo
1 432 572
Agus Arifin Nu mang
39 53
Perbedaan tipis antara kedua pasangan ini 0 77
Amin Syam Mansyur
Ramly Asmara
1 404 910 38 76
dijatuhi pidana berdasarkan putusan peng adilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
melalui sidang paripurna mengusulkan pasangan Syaukani Saleh Warman Suwardi dilantik oleh
pemilu
konflik dan mulai marahnya massa akibat adanya
f
tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas clan kewajibannya selama 3 tiga kali
g
Menteri Dalam Negeri Hal ini memicu terj adinya keputusan Ketua DPRD tersebut Sementara itu jika dibandingkan faktor
berturut turut tanpa alasan yang jelas atau
faktor penyebab konfliknya tampaknya satu
melakukan perbuatan yang terbukti meng
dengan yang lainnya nyaris berbeda Hal ini
hambat KPU KPU Provinsi dan KPU Kabu
terkait dengan lokus kejadian dan konteks ter
paten Kota dalam mengambil keputusan clan
j adinya pilkada secara langsung di ketiga daerah
penetapan sebagaimana ketentuan peraturan
tersebut Perbedaan ketiganya tampak dari jenis
perundang undangan
Pemberhentian oleh KPU ditolak oleh
konfliknya pada konflik pilkada langsung di Kabupaten Tuban dapat dianggap sebagai konflik
Rahmi Husein Jika KPU berpegang pada pada
massa elite sedangkan konflik di Maluku Utara
UU Penyelenggaraan Pemilu Rahmi Husein dan
dan Sulawesi Selatan sebagai konflik elite massa
kawan kawan mengacu pada kewenangan khusus
Perbedaannya konflik massa elite adalah konflik
yang dimiliki oleh KPUD dalam penyelenggaraan UU No 32 Tahun 2004
yang dipicu oleh bergeraknya massa pendukung NonStop akibat kecewa atas hasil perhitungan yang dianggap penuh dengan rekayasa Ter
Sementara itu
pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 21
dari kasus awal konflik
jadinya kerusuhan menyebabkan elite politik
pilkada Kabupaten Kaur Bengkulu tampaknya
terseret pada kasus tersebut Sementara konflik
bermula dari keputusan Ketua DPRD yang tanpa
elite massa adalah konflik bermula pada elite
110
tetapi dalam perkembangannya elite meng gunakan massa sebagai salah satu sarana untuk
tik pelantikan karena dalam situasi pilkada yang damai tidak ada persoalan mengenai siapa yang
memengaruhi hasil penghitungan suara pilkada
akan dilantik menjadi gubernur bupati walikota
langsung
tetapi dalam situasi konflikpersoalan pelan
Jika dibedakan faktor faktornya tampak adanya perbedaan yang relatif mencolok antara
tikan akan menjadi isu yang sensitif sekaligus menggambarkan arah dukungan pemerintah
pusat atas calon yang akan dimenangkan
ketiganya
Sementara itu dilihat dari peta aktor yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam konflik pilkada dari beberapa kasus yang telah dikaji dapat peneliti petakan sebagai berikut
Dampak Konflik Pilkada Langsung Dari gambaran penyelenggaraan pilkada di atas
terurai beberapa dampak akibat terj adinya konflik baik yang bersifat positif maupun negatif Dam
Dari gambaran perbandingan para aktor
pak positifnya menurut beberapa teori konflik
yang terlibat dalam konflik kasus empat pilkada yang diteliti tampak bahwa aktor utama yang
adalah mendinamisasikan dan mendewasakan
terlibat konflik adaiah calon tim sukses keluar
konflik ibarat suatu proses membuat makanan
masyarakat dalam berpolitik Demokrasi tanpa
Sementara itu aktor aktor pendukung umumnya
tanpa garam Konflik memang merupakan gejala yang inheren dalam dinamika masyarakat tetapi
adalah kelompok kelompok kepentingan clan
konflik yang sifatnya antagonis
etnik
dengan tindakan tindakan anarkis justru akan
ga
organisasi underbow serta partai pengusung
organisasi massa dan keagamaan serta
ada gejala terlibatnya birokrasi pemerintahan dan massa pemilih serta masyarakat umum Pola
yang disertai
merugikan
Hasil kajian ini setidak tidaknya mencatat
hubungan di antara aktor utama dan aktor pen
beberapa dampak negatif dari penyelenggaraan
dukung sifatnya cenderung loyalis mobilisasi sementara pihak elite cenderung berperilaku
pilkada langsung yang berujung pada konflik
manipulatif atas massa pendukungnya Karakter
tervensi lembaga lembaga penyelenggara dan
aktor demikian ini terjadi pada pihak lawan
institusi lainnya seperti MA dan pemerintah pusat
apa
dalam beragam bentuk
Pertama
adanya in
dampaknya terdapat pola hubungan konflik
dalam menentukan hasil pilihan masyarakat
antaraktor yang sifatnya konfrontatif antagonis yang salah satunya menimbulkan kebencian dan tidak saling percaya Dalam situasi konflik
Dari kasus yang dikaji persoalan hasil akhir penghitungan tidak dipercayai sebagai hasil yang
demikian penyelesaian di daerah seringkali
alasan untuk mementahkan hasil pemilu di
menimbulkan kendala
mana pemenangnya ditentukan oleh rakyat yang
Peran ekstemal dalam kasus konflik pilkada khususnya institusi institusi pemerintah pusat
akurat
Padahal
perbedaan tipis bukanlah
meiniliki kedaulatan Kedua intervensi dan penyelesaian hasil
menjadi salah satu pihak yang signifikan apakah dapat menjadi pelerai konflik ataukah
pilkada langsung justu menciptakan bentuk
justru sebaliknya Peta aktor di tingkat nasional
menunjukkan ketidaksiapan para calon untuk
ini serta kepentingannya tampak dari bagan di
Bagan di atas mengilustrasikan bagimana
mematuhi rule of the game Budaya tidak siap kalah menj adi salah satu efek negatif dan dampak dari penyelenggaraan pilkada yang memang
peran aktor di tingkat nasional kaitannya dengan
sejak awal telah menyimpan sejumlah embrio
konflik pilkada di tingkat daerah Dari beberapa
untuk dipertentangkan Elite yang tidak siap
kasus yang dikaji KPU misalnya terkait dengan
kalah menggunakan massa sebagai instrumen
persoalan intervensi hasil pilkada proses
untuk memengaruhi perubahan hasil pilihan
bawah ini
dan
bentuk ketidakpastian suatu pemilihan Hal ini
tahapan serta regulasi regulasi penyelengga
rakyat Hal ini tentu merupakan efek negatif dari
raan pilkada Sementara itu Departemen Dalam
penyelenggaran pilkada secara langsung Distorsi
Negeri memiliki posisi penting karena terkait dengan politik pelantikan Dianggap sebagai poli
dalam pilkada seakan akan terjadi dari tahapan
demi tahapan yang penuh ketidakpastian 111
Ketiga
pilkada menampakkan wajah
rakyat harus dilibatkan dalam setiap proses poli
democrazy suatu lelucon demokrasi lokal
tik tanpa diskriminasi karena demokrasi hanya
Kenapa disebut lelucon karena mirip dengan dagelan dan acap kali hasil pilihan rakyat
mengenal hukum kolektivitas yang menganulir
dipelintir oleh kepentingan penyelenggara pemilu
Akan tetapi yang kerap j adi persoalan bagaimana
dan atau institusi yang lebih tinggi Sikap massa
menata demokrasi massa menuju tertib politik
yang pokoknya menjadi salah satu hambatan
Huntington merumuskan gagasannya dengan
bagi demokrasi lokal
baik dalam bukunya The Political Order in
Demokrasi sebetulnya
dominasi kelompok elite atas suara mayoritas
bertujuan mengembangkan dialog yang intinya
Changing Societies 1968 bahwa gelombang
tidak mengharapkan cara cara yang anarkis
massa terutama di negara negara demokrasi
Selain itu demokrasi juga harus diletakkan pada
baru new democratic countries
adanya kepercayaan semua pihak atas aturan
efek sekaligus yang bisa bertentangan yakni gelombang massa sebagai kekuatan penyeimbang
main yang telah ditentukan
Kualitas demokrasi memang haras dibangun melalui mekanisme konsensus kolektif di mana
Tabe12
memiliki dua
dan pengontrol atas sejumlah proses politik
atau sebaliknya merusak sistem yang tengah
Perbedaan Faktor Penyebab Konflik
Pilkada
Faktor Penyebab
Langsung 1
Kabupaten
Akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap pola kepemimpinan Haeny incum bent selama menjadi bupati
Tuban 2
Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelaksana penyelenggara pilkada yang di anggap tidak independen partisan Penyelenggara dianggap condong mendukung Haeny
3
Rekayasa pelaksanaan pilkada yang dianggap menguntungkan incumbent
4
Politisasi birokrasi kabupaten hingga tingkat desa yang sangat nyata Pengondisian pelaksana penyelenggara pilkada mulai dari KPU PPK PPSK clan
5
PPS karena yang menjadi penyelenggara sebagian besar adalah perangkat pemerin tahan
6
Sementara itu faktor penyebab non pilkada di antaranya adalah penguasaan
proyek pembangunan daerah oleh suami bupati pengrusakan cagar budaya na
sional Masjid Tuban yang direnovasi menyebabkan peninggalan aslinya hilang penguasaan tanah negara yang telah ditempati oleh rakyat menjadi milik pribadi dengan mengatasnamakan kroni dan famili bupati pengambilan paksa pengelolaan
makam Sunan Bonang yang turun temurun dikelola oleh masyarakat penguasaan dana CD dari PT Semen Gresik dan Petro Cinan Oil untuk membangun gapuro pen dopo kabupaten unsur unsur KKN oleh suami bupati Kabupaten Kaur Bengkulu
Peme
1
Isu isu politik uang dan penggelembungan suara oleh calon
2
Praktik politik uang oleh calon yang menang
3
Penggunaan fasilitas kendaraan dinas serta pelibatan aparat pemerintahan dari ting
karan
kat kabupaten sampai desa untuk menyukseskan pemenangan pilkada tersebut
112
4
Massa gampang dikerahkan dengan sedikit imbalan
5
Aparat belum siap koordinasi keamanan tidak rapi
6
Peran DPRD yang tidak independen
7
Provokasi elite politik
Provinsi Maluku Utara
1
Kompleksitas peraturan perundang undangan mengenai pilkada
2
Ketidaknetralan penyelenggara pemilu clan aparat birokrasi
3
Kurangnya ketegasan pemerintah pusat dalam sengketa Pilkada Maluku Utara
4
Persaingan antarelite yang melibatkan massa dalam perebutan posisi gubernur clan wakil gubernur
Provinsi Sulawesi
5
Penyelesaian sengketa pilkada yang berlarut larut
6
Kapasitas KPUD dan DPRD yang tidak siap untuk menyelesaikan konflik
1
Perseteruan secara politik antara Syahrul Yasin Limpo dengan Amin Syam yang kedua duanya adalah kader Golkar
Selatan 2
Perbedaan penafsiran atas Pasal 106 UU Nomor 32 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa MA hanya bisa memerintahkan penghitungan ulang pilkada bukan pemilihan ulang
3
Isu clan tuduhan penggelembungan suara pada Pilkada 5 November 2007 di Ka
bupaten Bone Gowa clan Tana Toraja sedangkan di Bantaeng disebutkan telah terjadi money politics dan penggelembungan suara 4
Isu yang dikembangkan oleh kubu Syahrul Yasin Limpo bahwa Partai Golkar lusuf Kalla dianggap mengintervensi MA sehingga keputusan MA menguntungkan Amin Syam
5
Pertarungan masa masa awal pelaksanaan Pilkada di Sulsel Para calon sudah
mengkotak kotakkan masyarakat dalam ritme politik dalam tahapan penyelengga raan pilkada
6
Terkatung katungnya kasus penyelesaian Pilkada Sulsel
yang prosesnya berada di
Jakarta
dibangun Kalau gelombang massa menjadi kekuatan penyeimbang dan pengontrol itu berarti konsolidasi demokrasi dapat dicapai Tetapi jika
setiap proses pemilihan pilkada dan pemilihan umum
tampaknya masih jauh dari harapan
gelombang massa berubah menjadi kekuatan
Pola kekerabatan yang kuat di Sulalwesi Selatan bagaimanapun turut menyumbang ketidaknetral
destruktif rekayasa demokrasi berjalan macet
an birokrasi dalam pilkada sehingga muncul
dan tertib politik terganggu
istilah ini orang ku dan yang itu orang atau
Oleh karena itu harapan bahwa pilkada
kelompok lain Situasi demikian tidak dapat
dapat mengembangkan kualitas demokrasi di
dilepaskan dalam tubuh birokrasi pemerintahan
daerah justru semakin jauh
di Provinsi Sulawesi Selatan
Rakyat memilih
langsung pemimpin yang disukainya berdasarkan
Gagasan menetralkan birokrasi pada prin
penampilan sang elite atau program yang akan
sipnya ingin meletakkan birokrasi sebagai
dijalankannya Namun dengan praktik politik
institusi bukan individual
atau melekat pada
uang cara cara manipulasi dilakukan sehingga
sosok individu Gagasan ini pada dasarnya ingin
tujuan demokrasi itu tidak akan tercapai
menjadi birokrasi sebagai suatu pilar pemerin
Kasus nyata lainnya adalah ruwetnya penen
tuan pemenang pilkada langsung Maluku Utara Simpang siurnya proses penetapan calon terpilih menyebabkan durasi konflik dan pemerintahan
daerah terganggu akibat tidak dapat menj alankan fungsinya secara maksimal Apalagi birokrasi
tahan yang profesional yang baik transparan dan tidak terinfeksi virus permainan politik
yang justru akan merusak merit system Namun transparansi dukungan para individu yang men jabat karena yang maju adalah incumbent yang satu sebagai gubernur dan yang satunya adalah
dan PNS juga terlibat dalam persekutuan politik
wakil gubernur menyebabkan terbawanya arus
seperti yang terjadi pada kasus pilkada Sulawesi Selatan Birokrasi yang dirancang netral dalam
birokrasi dalam permainan politik pilkada
113
A
Sifat clan bentukhubungan Konfrontatif antagonis Kebencian
ficlak sa ling percaya
Sifatclan bentuk hubungan Loyalitas
Manipulatif
44 Kelompok kelompok
Mobilisasi
kepentingan dan etnik
44 Organisasi massa dan
material
keagarnaan Birokrasi pernerintahan
Massa
pernifih
atau
masyarakat urnum
Gambar 3 Peta Aktor dalam Konflik Pilkada di Empat Kasus Daerah
Intervernsi hasil Intervensi proses tahapan
Politik regulasi
Politik regulasi
ammmmmEw
PILKADA
Penentu pencalona
Tekanan
terhadap V
Gambar 4 Kaitan Konflik Pilkada dengan Posisi dan Kewenangan Aktor aktor di Tingkat Nasional
114
Keempat
rusaknya merit system dalam
birokrasi pada sisi lain tentu akan membawa
dampak bukan saja polarisasi jabatan ini orang gubernur dan yang itu orang lawan gubernur tetapi menyebabkan situasi konfliktual dalam
tubuh birokrasi
Situasi demikian dapat mem
bawa dampak tersingkirnya orang orang yang dapat dianggap memiliki kemampuan tetapi karena dianggap orang lawan politiknya yang bersangkutan tidak memiliki kesempatan untuk menduduki jabatan sesuai dengan kemampuan
Menata Kualitas Pilkada di Masa Depan Munculnya konflik politik bahkan kekerasan
politik di sejumlah daerah selama ini memang ada benang merahnya Konflik itu misalnya tidak lepas dari masih menduanya pengaturan
mengenai pemilihan kepala daerah secara
langsung Di satu sisi pemilihan kepala daerah pilkada dipandang sebagai bagian dari rezim otonomi daerah
Di sisi lain di dalam pelaksa
naannya pilkada menggunakan sebagian dari rezim pemilu
Hanya saja benang merah itu
nya Selain ada gejala idle capacity orang yang
pada dasarnya hanya bisa menjelaskan konteks
memiliki kapasitas tetapi
makro saja Pada kenyataannya kasus kasus
nganggur
karena
tidak diberi jabatan dan tugas yang jelas juga adanya salah menempatkan orang karena dasar penempatan lebih atas pertimbangan orang
yang muncul itu memiliki kekhususan particu laristic Kekhasan inilah barangkali yang bisa
gubernur yang terpilih
mengapa konflik pilkada di Depok relatif ber
Pembelahan birokrasi
dipakai sebagai titik tolak untuk memahami
karena birokrasi
langsung secara damai dan bisa diselesaikan
pemerintahan terlibat konflik kepentingan
secara kelembagaan Sebaliknya di Kabupaten
akibat pola dukung mendukung berakibat
Kaur Provinsi Bengkulu dan di Tuban Jawa
pada rendahnya pelayanan publik mereka
Timur konflik itu disertai dengan aksi kekerasan
kepada masyarakat Selama periode konflik sejak Desember 2007 hingga Maret 2008
nyaris
pemerintahan tidak maksimal melakukan
fungsi fungsi pemerintahan Dengan kata lain
dan pembakaran yang menimbulkan kerugian miliaran rupiah
Kekerasan yang terjadi di Kabupaten Tuban dan sebelumnya di Kabupaten Kaur serta kisruh
masalah efisiensi pemerintahan dan profesio
pilkada di Maluku Utara dan Sulawesi Selatan
nalitas birokrasi menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh kepemimpinan baru yang dipilih
dapat menj adi bahan pelaj aran bahwa demokrasi sering kali beririsan dengan anarki Proses yang
melalui proses yang demokratis Tanpa adanya
secara prosedural telah memenuhi prinsip prinsip
pengkotak kotakan saja birokrasi cenderung
demokrasi dapat berakhir dengan letupan tindak
tidak efisien dan malas bekerja
kekerasan
apalagi dengan
kondisi pengkotak kotakan tentu dapat menjadi hambatan bagi para birokrat untuk bekerja secara maksimal
Dari perspektif kelembagaan
salah satu
penyebabnya adalah kegagalan partai politik
dalam melakukan pendidikan politik rakyat
Kelima adanya fenomena degradasi hukum menjadi distorsi baru dalam proses pergantian
Partai politik belum menjalankan fungsinya
dengan benar memberikan pencerahan politik
kepemimpinan di tingkat lokal dengan berbagai
kepada masyarakat Demokrasi tidak boleh hanya
pernik pernik ketidakadilannya
menjadi propaganda politik saat kampanye Jika
Padahal
demokrasi tanpa disertai kepastian hukum akan
hal itu dibiarkan akan menjadikan demokrasi
cenderung melahirkan bentuk bentuk anarki baru yang tumbuh dan berkembang seiring dengan
bukan merupakan sebuah paradigma berpikir
momentum politik dalam proses pilkada Hal ini
dan bertindak
salah satunya dipengaruhi oleh berkembangnya
pola pola bossism di tingkat lokal yang identik menggunakan cara cara kekerasan untuk men
sebatas alat pencapaian kekuasaan saja dan
Belajar dari berbagai kasus yang telah dikaji KPUD hendaknya melaksanakan fungsi sebagai penyelenggara pilkada dengan adil pengawas
capai tujuannya
pilkada perlu sepenuh hati mengawasi seluruh proses pilkada
partai politik dan kontestan
perlu memerhatikan prinsip prinsip politik yang
berkeutamaan dalam meraih ambisinya dan
115
masyarakat selain menjadi pemilih yang cerdas
yang perlu dilakukan adalah memperbaiki dan
juga hendaknya turut mengawasi pemungutan
memperjelas aturan perundang undangan tentang
dan penghitungan suara
pilkada Apa yang perlu diperbaiki minimal
Selain itu untuk menghentikan fenomena
menyangkut beberapa hal pertama pembenahan
yang memprihatinkan tersebut diperlukan
penyelenggara pilkada Bagaimanapun kualitas
penguatan demokrasi di tingkat akar rumput
pilkada tergantung dari kapasitas KPU dan
Sasarannya adalah meningkatkan kemampuan
KPUD sebagai pihak penyelenggara Indepen
masyarakat dalam membaca dinamika politik di
densi clan kesiapan teknis penyelenggaraan
daerahnya Dengan demikian masyarakat tidak
khususnya dalam memutakhirkan data pemilih
akan terseret berbagai arus menuju anarkisme
menjadi salah satu persoalan yang mendasar
Agar demokrasi tidak secara terus menerus
Kedua perubahan atas UU No 32 2004 dan
dipandang negatif oleh masyarakat ada beberapa hal penting yang harus dilakukan ke depan
UU No 12 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No 32 2004 tentang Pemerintahan Daerah
1
Pemerintah pusat meninjau kembali dan memperbaiki proses pendaftaran pemilih
2 KPUD yang akan menyelenggarakan Pilkada
Namun perubahan ini belum sepenuhnya dapat membenahi persoalan persoalan krusial dalam
teknis pelaksanaan Beberapa substansi yang perlu diperbaiki adalah terkait dengan proses
menghentikan proses pendaftaran pemilih
yang sedang berj alan dan menuntut perbaikan 3
pencalonan gubernur bupati dan walikota Salah
aturan hukum
satu persoalan yang sering terjadi adalah
KPUD di seluruh Indonesia bekerja secara
ketidakjelasan siapa yang berhak mencalonkan apakah cukup pengurus partai di tingkat provinsi
transparan dan independen
kabupaten kota ataukah perlu memperoleh 4
Pansus DPR untuk RUU Penyelenggara Pe milu perlu memperbaiki pasal yang mengatur bentuk campur tangan pemerintah daerah
dan DPRD dalam proses pemilihan anggota KPUD
rekomendasi dari pengurus pusat
Jika kita
sepakat bahwa desentralisasi merupakan salah
satu bagian dari upaya redemokratisasi partai politik ada baiknya penentuan calon diserahkan
kepada pengurus partai di daerah dengan 5
Aparat penegak hukum tidak hanya menindak pelanggar tetapi juga mengantisipasi secara
sungguh sungguh kemungkinan terjadinya kerusuhan
menghindari intervensi dari pengurus pusat
partai Substansi lainnya yang perlu diatur adalah kejelasan pelanggaran dan penyimpangan dalam penyelenggaraan pilkada
6
Masyarakat Indonesia harus menahan diri
untuk tidak bersikap anarkis dan jangan mu dah terprovokasi oleh oknum oknum tidak
bertanggung j awab 7
khususnya
aspek pidana dan administratif yang jelas dan rinci
termasuk tahapan tahapan sengketa dan
pengajuan gugatan oleh partai calon dan massa pendukung
Sudah saatnya pilkada yang efektif dan produktif dikonkretkan agar pilkada yang bersih damai clan demokratis benar benar
Ketiga
memperkuat aspek pengawasan
dalam penyelenggaraan pilkada Salah satu hal
yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan
menjadi realita
kekuatan secara kapasitas clan personel serta Berdasarkan uraian uraian tersebut di atas
pemerintah pusat perlu mengevaluasi
pelaksanaan pilkada Hal ini diperlukan untuk
memperbaharui guide lines yang ada untuk dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan pilkada Tujuannya adalah agar kita tak tertumbuk pada
kesalahan yang sama Dengan begitu pemerintah juga dapat melakukan tindakan preventif dan mengantisipasi kekecewaan massa dengan lebih
cepat sehingga berbagai bentuk kekerasan dapat direduksi sekecil mungkin
116
Salah satu agenda
kewenangan bagi pengawas di daerah dalam mengawasi jalannya pelaksanaan pilkada
Aturan main tentang pengawasan dan termasuk tahapan dari pihak pengawas dalam mengajukan laporan tindak pidana dan administratif baik
yang dilakukan oleh penyelenggara pilkada maupun pasangan calon perlu diperj elas Adanya mekanisme yang j elas clan transparan yang diatur oleh undang undang akan menjadi salah satu upaya untuk mencegah agar pelanggaran dan
penyimpangan tidak dilakukan oleh pihak penye
Perubahan pihak yang menyelesaikan perselisih
lenggara calon dan para pendukung termasuk
an pilkada dari MA ke MK merupakan salah
tim sukses
satu terobosan yang dapat menjadi pintu bagi
Keempat selain membenahi akurasi DPT
upaya mencegah konflik
Kredibilitas MK
akurasi data hasil pilkada Seperti diketahui
yang dipercaya sebagai lembaga pelerai konflik perlu dipertahankan karena kepercayaan terhadap
dari berbagai kasus yang ada salah satu potensi
MK oleh masyarakat luas seperti pada kasus
penyimpangan yang terjadi adalah ketika
penyelesaian konflik Pilkada Jawa Timur dapat
rekapitulasi dari PPS ke PPK di sinilah isu
menjadi pintu utama dalam mengawal kualitas
salah satu persoalan yang memicu konflik adalah
penggelembungan sering terjadi
bahkan inter
pilkada di masa depan
vensi kekuatan kekuatan politik sering terjadi Salah satu pembenahan yang dapat dilakukan
Daftar Pustaka
untuk akurasi penghitungan hasil pilkada adalah
Abadi
Mirsan
2004
Intervensi Militer dalam
mengubah cara penghitungan yang langsung
Pemilihan Gubernur Maluku Utara Tahun
berbasis PPS Artinya hasil dari PPS itulah
2001
yang dijadikan sebagai dasar oleh KPUD untuk
Politik Jakarta Universitas Indonesia
dilakukan penghitungan Untuk menunjang hal ini penyediaan formulir rekapitulasi yang tidak
Badan Kesatuan Bangsa clan Perlindungan Masyara
dapat di fotokopi dan dipalsukan
dirancang
sedemikian rupa dengan menggunakan basis
Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
kat 2008 Laporan Pekembangan Penyeleng garaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Ta
hun 2007 Maluku Utara
Kesatuan Bangsa
teknologi dan hologram yang canggih dapat
clan Perlindungan Masyarakat Provinsi Ma
menjadi salah satu pilihan agar tingkat akurasi
luku Utara
data hasil pilkada dipercaya oleh semua pihak sehingga dapat mencegah terjadinya protes Kelima
transparansi penyelenggaraan
Persoalan ini harus menjadi masalah utama agar
setiap tahapan pemilihan gubernur bupati dan walikota dapat diikuti prosesnya oleh masyarakat
luas yang memberikan keadilan akses informasi yang sama terhadap semua kelompok Kekece
Held David 1987 Models ofDemocracy California Stanford University Press Lanti Irman G dkk 2005
Kasus Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu Laporan tidak diterbitkan Jakarta The Habi bie Center
Mappinawang dkk 2000 Laporan Telaah Kritis Topeng Etnosentrisme Rivalitas Partaipartai
waan yang memicu konflik dalam pilkada salah
Politik pada Pemilu
satunya dipicu oleh persoalan kekecewaan dan
Jakarta ACILs
isu serta informasi yang simpang siur Keenam
konsistensi elite elite politik
baik di tingkat lokal maupun nasional dalam memahami hasil pilihan rakyat Upaya me nganulir clan mengintervensi hasil menjadi salah
satu persoalan penyebab konflik pilkada yang digambarkan oleh kajian ini Oleh karena itu
ketaatan atas hasil pilkada menjadi salah satu kunci agar tidak terjadi perselisihan Ketujuh
adanya lembaga penyelesai
Pemilihan Kepala Dae
rah Langsung di Daerah Pemekaran Studi
99 di Sulawesi Selatan
Nurhasim Moch 2005 KonflikAntarElitPolitikbo
kal dalam Pemilihan Kepala Daerah Yogya karta Pustaka Pelajar clan P2P LIPI Pasangan Thaib Ghani Unggul di Pilkada Maluku Utara Suryadi 2004
dalam Republika 12 November 2007 Konflik Politik pada Pemilihan Gu
bernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2001
Tesis
Departemen Ilmu
Politik FISIP Jakarta Universitas Indonesia Kompas 2 Juli 2005 Kompas
13 November 2007
perselisihan hasil pilkada yang independen
117
118
ISU ISU STRATEGIS
MENUJU PEMBENTUKAN KOMUNITAS EKONOMI ASEAN Oleh Adriana Elisabeth
Abstract
ASEAN Community in 2015 will be achieved through three pillars ASEAN Political Security Community
APSC ASEAN Economic Community AEC and ASEANSocio Cultural Community ASCC In order to assess the realization ofAEC this research focuses on free trade service and investment Generally intra ASEAN trade and investment is smaller than from extra ASEAN This is one reason to know what ASEAN members have been
doing to materialize the AEC in 2015 with thefact that economic growth within ASEAN remains relatively unequal In particular to what extent is the role ofIndonesia in coordinating automotive and other sectors to improve its economy trade and investment The most controversial is how ASEAN can be a single market andproduction base without establishing customs union as well as the European Union did before
Pengantar
membentuk uni pabean
customs union
sebelum
Komunitas Ekonomi ASEAN atau ASEAN
pasar tunggal
Economic Community AEC adalah salah satu pilar dari tiga pilar ASEAN Political Security Community APSC dan ASEAN Socio Cultural Community ASCC menuju Komunitas ASEAN atau ASEAN Community yang disepakati oleh
melalui uni pabean melainkan langsung pada
negara negara ASEAN untuk dapat dicapai
Ekonomi ASEAN dikaitkan dengan isu isu
peluang yang ada di bidang perdagangan bebas barang jasa dan investasi termasuk kendala kendala yang drhadapi dalam tiap bidang baik yang terjadi di lingkungan intra ASEAN maupun
strategis meliputi perdagangan bebas barang
di luar atau ekstra ASEAN Secara khusus anali
jasa
sis difokuskan pula pada kepentingan Indonesia
pembentukannya pada 2015
Penelitian ini
difokuskan pada pembentukan Komunitas
dan investasi
Secara sistematis dan
sedangkan ASEAN tidak mau
pembentukan pasar tunggal
Selanjutnya secara praktis dan faktual anali
sis mencakup pula langkah langkah dan dinamika ASEAN dalam menyiapkan dan memanfaatkan
konseptual analisis dimulai dengan membahas
dalam AEC Indonesia telah ditetapkan sebagai
perkembangan konsep regionalisme baik secara umum maupun secara khusus yang kemudian
koordinator sektor otomotif salah satu dari 12
dikaitkan dengan pembentukan AEC Selain itu
peluang bagi Indonesia meningkatkan daya saing
pembahasan meliputi pula aspek ekonomi politik
secara regional
pasar tunggal single market ASEAN di mana
dan bagaimana menetapkan langkah langkah
satu hal yang paling kontroversial bukan hanya
strategis menuju pembentukan AEC pada 2015
mengenai pencapaian target waktu pada 2015
Sebagaimana Indonesia negara negara ASEAN
atau hanya sekitar lima tahun sejak 2010
me
sektor prioritas dalam AEC Peran ini merupakan
sekaligus menjadi tantangan
yang lainpun sedang berupaya untuk memenuhi
lainkan juga kemungkinan ASEAN membentuk
kesepakatan visi bersama dalam mempertahankan
pasar tunggal tanpa mengikuti prosedur yang
kerja sama ekonomi regional yang terbuka
dilalui oleh Uni Eropa UE UE terlebih dahulu
agar mampu berkontribusi dalam liberalisasi perdagangan global serta menciptakan kawasan
yang kompetitif dan dapat meningkatkan Penelitian dengan terra di atas dilakukan oleh tim peneliti
kesejahteraan negara negara ASEAN dengan
yang beranggotakan Adriana Elisabeth koordinator Yasmin Sungkar Ratna Shofi Inayati C P F Luhulima Dewi Fortuna
Anwar Tri Nuke Pudjiastuti dan Lidya Christin Sinaga
tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif setara equitable
119
Komunitas Ekonomi ASEAN
pada Januari 2004 menyatakan keinginan untuk
Perkembangan Konsep
membentuk single economic market
Menurut Ernst B Haas
Dalam implementasinya istilah pasar tung
1971
konsep integrasi adalah a process for the creation of political
gal dinterpretasikan secara berbeda Pasar tunggal
communities defined institutional or attitudinal
sebagai tujuan bersama hanya dapat diwujudkan
terms 19 Yang lain berpendapat bahwa integrasi
apabila para penentu keputusan politik dan biro
merupakan hasil
krat mengerti sepenuhnya arti dari suatu pasar
kondisi terminal
atau kon
disi yang sudah terintegrasi condition of being integrated Namun konsep integrasi sering
tunggal serta ukuran ukuran yang ditetapkan
digunakan silih berganti
harmonisasi misalnya diartikan sebagai standar
interchangeably
bahkan studi integrasi regional berkaitan dengan
untuk penerapan dan pencapaiannya Pendekatan umum atau a single wide standard namun juga
kajian mengenai proses penyerahan kedaulatan
sebagai minimum standar Meskipun pasar tung
suatu negara ke negara lain untuk berintegrasi
gal dimengerti secara berbeda proses integrasi
dalam suatu kerja sama atau organisasi regional
ekonomi mengenal tiga kebijakan penting i penghapusan aturan perbatasan terhadap impor
tertentu sehingga negara itu seakan akan ke hilangan sebagian kedaulatannya Dengan kata
dari satu negara ke negara lain
lain kerja sama regional merupakan perwujudan
National Treatment sepenuhnya dalam aturan di
atas proses dan kondisi lahirnya suatu asosiasi
luar perbatasan terhadap impor ke suatu negara
regional internasional
dari negara lain
Dalam pandangan negara negara maju
konstelasi hubungan antarnegara senantiasa terkait dengan muatan ekonomi politik di mana
saling ketergantungan secara ekonomi muncul sebagai faktor determinan dalam hubungan
iii
ii
penerapan
harmonisasi aturan antar
atau lintas negara anggota
Menurut para ahli ekonomi pasar tung gal sebagai penerapan the Law of One Price dalam seluruh pasar barang jasa dan faktor investasi dan modal bebas bergerak
Dengan
antarnegara Dengan demikian teori integrasi
demikian akan terdapat single price di seluruh
dan konsep regional tampaknya semakin relevan
pasar regional untuk setiap komoditas yang
dengan analisis dimensi politik dan telah menjadi
diperdagangkan penyesuaian semua harga dalam
karakter dalam hubungan internasional Imple
mata uang bersama dengan biaya sebenarnya untuk memperdagangkan barang j asa dan faktor antar lokasi Jadi ada dua hal yang perlu dip
mentasi dari teori integrasi adalah berdirinya
Masyarakat Ekonomi Eropa MEE sekarang European Union atau Uni Eropa UE yang
berkembang dan menjadi rujukan dalam kajian atau penelitian integrasi Sampai saat ini UE merupakan satu satunya perjanjian perdagangan regional utama yang secara formal menerapkan pasar tunggal sebagai
tujuan Bentuk bentuk integrasi ekonomi yang lain adalah the Carribean Community CARICOM menyatakan diri sebagai Pasar Tunggal Ekonomi
erhatikan pertama pasar tunggal memerlukan
undang undang dan kebijakan yang mengatur persaingan guna mendorong dan menjamin persaingan itu sendiri Tanpa persaingan pasar akan tersegmentasi karena perbedaan harga
dalam segmen pasar sehingga sulit mencapai persamaan harga Kedua pasar tunggal juga
memerlukan informasi yang lengkap bagi para pembeli dan penjual maupun perantara
Terbentuknya kelompok kekuatan ekonomi
pada 2002 Deklarasi ASEAN Concord 11 pada
2003 yang menyatakan
Komunitas Ekonomi
ASEAN akan membentuk ASEAN sebagai pasar
dan basis produksi tunggal
Begitupun Australia
atau perdagangan secara global regional
UE
seperti
North American Free Trade Agreement
NAFTA
dan Asia Pacific Economic Coopera
perdagangan regional yang dikenal dengan the
tion APEC cenderung bermuatan ekonomi dan politik dan muatan ini pula yang menj adi karak
Closer Economic Relation
ter dari hubungan antarkelompok atau kekuatan
dan New Zealand sebagai anggota perjanjian
CER
Agreement
ekonomi Pada umumnya teori integrasi menja 19 Achmad Aris Supranasional
Integrasi ASEAN
Menuju Pemerintahan
Lihat http aude23 word press 2008 01 24
integrasi asean diakses 25 Agustus 2009
120
dikannya sebagai pokok kajian kemudian teori ini membantu menjelaskan pola pola hubungan
politik dan ekonomi misalnya antarnegara maju
keuangan dan pasar modal Oleh karena itu mata
dengan negara negara berkembang
uang tunggal ASEAN atau keseragaman moneter
men mengenai perlunya integrasi ekonomi agar
mungkin menjadi tahap berikutnya dalam evolusi jangka panjang AEC Namun pasar tunggal tidak
ASEAN dapat tetap berperan secara efektif di
selalu berarti pemberlakuan mata uang tunggal
dalam proses produksi global Dalam jangka
atau keseragaman moneter
Para pimpinan negaraASEAN pun berkomit
panjang kesejahteraan ASEAN tergantung pada
Sebagai langkah antisipatif dalam meng
keberhasilan dalam implementasi dan men
hadapi timbulnya berbagai persoalan pasca
jalankan mekanisme sesuai dengan kesepakatan
keputusan pembentukan AEC
ekonomi ASEAN Free Trade Area AFTA
integrasi ekonomi UE dapat dijadikan rujukan
ASEAN Investment Area
AIA
dan ASEAN
pengalaman
dalam mengimplementasikan roadmap peru
Framework Agreements on Services AFAS
bahan kerja sama ekonomi ASEAN menuju
Oleh karena itu agenda kerja sama ekonomi
AEC Namun satu hal yang harus diingat ialah
ASEAN harus dipusatkan pada upaya integrasi
kenyataan mengenai adanya perbedaan antar
turning the diversity that characterises the
negara ASEAN
baik secara historis
sistem
region into opportunities for business comple
politik dan budaya pertumbuhan ekonomi dan
mentation making ASEAN a more dynamic and
lain lain Meskipun disadari bahwa Eropa dan
stronger segment of the global supply chain
Asia tidaklah sama para pemimpin ASEAN
Kesepakatan tersebut akan mewujudkan alokasi
ingin membuktikan bahwa integrasi ekonomi
sumber daya yang lebih efisien akan tergantung
regional bukan tidak mungkin diwujudkan Se
pada para pelaku ekonomi produsen domestik
tidaknya kepentingan ekonomi politik ASEAN
dan luar negeri konsumen dan pemerintah
berpotensi untuk mencapai tingkat integrasi yang
negara negara ASEAN
mungkin hampir sama dengan Eropa Namun
Selama ini negara negara ASEAN terus
para pemimpin ASEAN menekankan bahwa
berupaya melakukan harmonisasi dan stan
integrasi ekonomi yang hendak dibangun tidak
dardisasi untuk mendukung kegiatan ekonomi
akan menuju pada unifikasi politik ASEAN
intra ASEAN meskipun belum mencapai hasil
sehingga tidak akan ada lembaga supranasional
Yang optimal Untuk menuju AEC termasuk
seperti UE
pembentukan pasar tunggal ASEAN langkah
langkah lintas batas yang perlu ditempuh adalah standardisasi dan harmonisasi peraturan teknis persyaratan evaluasi kebijakan kompetisi
peraturan dan pajak bisnis serta sistem keuangan dan modal
Standaridsasi dan harmonisasi
demikian berarti mengarah ke integrasi yang lebih dalam dan koordinasi yang lebih dekat di tingkat regional sekaligus mempersempit ruang
bagi kebijakan khusus yang ditujukan pada tingkat lokal dan nasional
Selain itu langkah langkah yang perlu
Ekonomi Politik Pasar Tunggal ASEAN
Analisis ekonomi politik yang belakangan ini menjadi tren menunjukkan semakin meningkat
nya inter relasi antara masalah masalah politik
dan ekonomi sehingga analisis politik harus memperhitungkan aspek ekonomi
sementara
kajian mengenai masalah ekonomi juga semakin
perlu untuk mempertimbangkan hal hal yang berkaitan dengan politik Mengingat analisis ekonomi politik sangat luas cakupannya maka
di sini pembahasan akan dibatasi pada beberapa
diupayakan adalah menghapus hambatan
permasalahan saja Pertama tinjauan singkat ten
tarif dan non tarif dalam perdagangan regional
tang pergeseran paradigma kerja sama regional di
Hambatan utama dalam perdagangan regional
lingkungan Asia Timur yang merupakan konteks
yang berdampak pada integrasi regional adalah
di mana ide pembentukan pasar tunggal ASEAN
risiko dan kerentanan yang cukup besar dari nilai
lahir dan tumbuh yang menunjukkan peningkatan
tukar perbedaan tingkat suku bunga dan inflasi
nexus antara politik dan ekonomi Kedua pem
Yang cukup signifikan serta standar dan peraturan
bahasan ekonomi politik pasar tunggal ASEAN
mengharuskan kita melihat disparitas tingkat
Thitapha Wattanapruttipaisan A Briefon ASEAN Economic Integration Jakarta ASEAN Secretariat 2006 hlm 4
pembangunan
antarsesama
negara
anggota
121
kesenjangan yang ada di dalam negara ASEAN yang dapat memengaruhi kebijakan serta imple mentasi langkah langkah pembentukan pasar tunggal ASEAN serta dampak dari terbentuknya
pasar tunggal pada pemerataan pertumbuhan dan kesejahteraan Ketiga
analisis mengenai
ASEAN merupakan organisasi regional yang anggotanya sangat heterogen termasuk dalam tingkat pembangunan ekonominya Salah satu tujuan dibentuknya pasar tunggal ASEAN adalah untuk menarik investasi asing ke kawasan ini karena kemampuan investasi yang berasal dari
implikasi dari pembentukan pasar tunggal
negara negara ASEAN sendiri masih terbatas
ASEAN terhadap perkembangan regionalisme Asia Tenggara pada umumnya dan kemungkinan
Melihat disparitas yang ada sejak sebelum pasar tunggal ASEAN dibentuk dan kemungkinan
transformasi ekonomi politik pada tingkat negara
semakin melebarnya jurang pembangunan
anggota khususnya
setelah AEC menjadi realitas perlu ada perhatian
Pada waktu ASEAN didirikan pada 1967
belum ada keinginan untuk menj adikan ASEAN sebagai sasaran yang perlu dibangun untuk memajukan regionalisme
baik dalam aspek
ekonomi maupun politik Terbentuknya AFTA
serius atas masalah masalah sosial ekonomi yang
muncul yang dapat menimbulkan gejolak politik serta penolakan domestik atas agenda integrasi regional
Ketika ASEAN berupaya untuk me
menunjukkan adanya pergeseran dalam kerja
ningkatkan daya saing kawasan ini terhadap
sama regional di kawasan Asia Tenggara yang
kompetisi dari luar untuk menarik investasi
lebih mengedepankan pertimbangan ekonomi
melalui kebijakan pasar dan basis produksi tung
daripada masalah politik keamanan Komunitas
gal persaingan yang ketat juga terjadi di dalam
ASEAN yang disetujui pembentukannya dalam
ASEAN Dalam hal ini tidaklah cukup apabila
KTT ke 9 ASEAN di Bali pada 2003 semakin
ASEAN hanya membuat kebijakan kebijakan
mengukuhkan nexus antara politik dan ekonomi
Salah satu alasan penting negara negara ASEAN
yang bersifat normatif untuk membantu pihak pihak yang mengalami marginalisasi dan
menyetujui sasaran ini adalah keinginan untuk
peningkatan kemiskinan Selain mengidentifikasi
melembagakan langkah langkah reformasi
permasalahan juga sangat diperlukan kebijakan
ekonomi yang harus mereka ambil Integrasi
regional yang lebih terarah dengan strategi yang
ekonomi regional dilihat sebagai salah satu alat
tepat sasaran serta ketersediaan sumber daya yang
untuk memenuhi kepentingan ekonomi politik
dibutuhkan untuk mengatasi persoalan persoalan
di samping pendekatan multilateralisme dan bilateralisme yang juga semakin menjamur
yang timbul tersebut Pembentukan AEC sebagai bagian dari
Salah satu kekhawatiran yang menonjol
Komunitas ASEAN sudah merupakan komitmen
apabila batas batas antarnegara dalam berbagai
resmi negara negara ASEAN seperti tercermin
kegiatan ekonomi ditiadakan dalam suatu skema integrasi ekonomi regional adalah
dari isi Piagam ASEAN yang telah diratifikasi se luruh negara anggota Sekarang tinggal menunggu
lahirnya
atau penjuru penjuru dalam
langkah implementasi dari berbagai kebijakan
wilayah ekonomi yang lebih luas Akan ada pemenang dan pecundang sebagai dampak
tersebut Dalam bidang Komunitas Ekonomi
dari perubahan pola perdagangan
investasi
mernuat program serta rencana aksinya Program
baik di antara negara anggota
maupun di dalam suatu negara anggota terutama
yang diajukan cukup komprehensif dan rencana aksinya cukup detail Masalah implementasi ber
poles
dan industri
telah disusun ASEAN Economic Blue Print yang
apabila terdapat perbedaan yang menyolok dalam
bagai kebijakan di negara negara ASEAN yang
tingkat pembangunan di antara sesama anggota
memiliki pemerintahan non demokratis hanya
maupun di dalam suatu wilayah nasional Untuk mengatasi kesenjangan ini diperlukan kebijakan
tergantung pada keputusan lembaga eksekutif Dengan demikian segalanya tergantung pada
regional agar integrasi ekonomi regional tidak
kemauan politik pemerintah Di negara negara
menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi yang lebih luas yang dapat memunculkan kon ik baru
ASEAN yang memiliki sistem politik yang lebih pluralis setiap kebijakan strategis akan
pada tingkat regional dan nasional
menjadi isu yang diperdebatkan apalagi ketika
122
ada berbagai kepentingan yang tersentuh Dalam
dan elemen AEC 2015 termasuk kerangka waktu
hal ini perlu ada upaya serius dari pemerintah
implementasinya secara jelas
yang bersangkutan untuk memberikan informasi
disahkan dalam KTT ke 13 ASEAN di Singapura
dan pemahaman yang memadai kepada setiap pihak yang berkepentingan Juga diperlukan
pada November 2007 Pada kenyataannya masih
kebijakan khusus baik pada tingkat nasional
kan AEC ini karena masih adanya kesenjangan di
maupun regional untuk mengatasi dislokasi dan
antara negara negara ASEAN seperti perbedaan
kesenjangan yang timbul
tingkat pembangunan kebutuhan dan prioritas
Tuntutan integrasi di sektor ekonomi telah
melahirkan spillover effect dengan mendorong keinginan untuk membangun komunitas di
Cetak biru ini
banyak pandangan pesimis mengenai pembentu
khususnya antara anggota ASEAN yang lama ASEAN 6
Brunei Darussalam
Indonesia
Malaysia Filipina Singapura dan Thailand dan
sektor lainnya untuk mencegah ketimpangan
anggota ASEAN yang barn CLMV Cambodia
dalam konstruksi bangunan ASEAN Ini dapat
Laos Myanmar Vietnam
dikatakan sebagai spillover tidak langsung dari
khusus dalam integrasi ASEAN terutama dalam
integrasi ekonomi Pembangunan pasar dan basis
kerja sama teknik dan pembangunan untuk
produksi tunggal ASEAN yang mengisyaratkan koordinasi kebijakan yang semakin intensif di
mempercepat integrasi ekonomi CLMV melalui
Initiative for ASEAN Integration
antara negara negara ASEAN kebutuhan untuk
Roadmap for the Integration ofASEAN RIA
membentuk standar regional atas produk dan
Hal ini dimaksudkan agar semua negara anggota
jasa serta organ organ regional yang baru untuk mendukung program ASEAN diperkirakan akan menghasilkan spillover effect yang lebih langsung di bidang tata kelola pemerintahan governance
dapat melangkah maju secara bersama Untuk
Meskipun di dalam Piagam ASEAN tidak ada mekanisme sanksi
dapat diperkirakan bahwa
CLMV disebut secara
IAI
dan
mengetahui langkah langkah negara ASEAN
menuju AEC perlu dianalisis secara terpisah negara negara CLMV dengan ASEAN 6
Pada fase pertama pelaksanaan AEC
beberapa hal yang harus dipenuhi ASEAN 6
apabila ada kebij akan suatu negara anggota yang
antara lain
dinilai tidak sinkron dan menghambat capaian
di luar skema Common Effective Preferential
capaian ASEAN yang sudah disepakati bersama dalam bidang ekonomi sulit untuk dihindari
Tariff CEPT sesuai dengan persetujuan CEPT
adanya
Inclusion List IL kecuali yang ditahapkan dari Sensitive List SL dan Highly Sensitive List
intervensi
dari ASEAN
setidaknya
dalam bentuk peer pressure atau tekanan dari sesama anggota
Keberhasilan dalam bidang integrasi eko
i mengintegrasikan produk produk
ii menghapuskan bea impor pada 80
HSL
untuk ASEAN 6
iii
produk
menghapuskan
bea impor produk dalam Priority Integration iv melaksanakan National Single
nomi juga memiliki potensi untuk melahirkan
Sector PIS
perubahan dalam hubungan antara negara
Window NSW paling lambat pada 2008
negaraASEAN serta dalam masyarakat ASEAN
Implementasi skema CEPT AFTA didorong
Menguatnya saling ketergantungan ekonomi di
secara signifikan pada Januari 2004 ketika Malay
antara sesama negara anggota diyakini dapat
sia mengumumkan pengurangan tarifnya untuk
mewujudkan teori mengenaifunctional linkages
security community di lingkungan ASEAN akan
unit otomotif Completely Built Up CBUs dan Completely Knocked Down CKDs agar secara bertahap memenuhi komitmen CEPT satu tahun
dapat direalisasikan
lebih cepat dari jadwal Malaysia sebelumnya
sehingga cita cita untuk membentuk suatu
telah diizinkan untuk menunda transfer 218 batas
Langkah Langkah Negara ASEAN Menuju AEC Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN AEM pada Agustus 2006 di Kuala Lumpur telah me
nyepakati cetak biru yang terpadu untuk mema jukan AEC dengan mengidentifikasi karakteristik
tarif CBUs dan CKDs hingga 1 Januari 2005 18 Per Agustus 2008
95 55
produk produk di
ASEAN telah dibawa ke dalam CEPT IL di mana 95 46
telah diturunkan tarifnya hingga
81 http u wwaseansec org 12021 htm diakses pada 8 Sep tember 2009
123
UntukASEAN 6 99 7 1
0 5
produk produk
dalam IL telah memiliki tarif sebesar 0 5
oleh USAID untuk merencanakan lebih jauh
Tarif
implementasi NSW pada 2011 yang diharapkan
rata rata untuk ASEAN 6 di bawah skema CEPT
akan meningkatkan efisiensi perdagangan seperti
telah diturunkan menjadi 1 32
perpindahan kargo Isu yang dibicarakan dalam workshop ini antara lain komitmen ASEAN
dari 1 59
pada
2007 ASEAN 6 juga telah menghapuskan tarif
bagi produk produk dalam IL 112
dari 84 94
Setelah dua tahun mempersiapkan pemben
tukanASEAN Single Window ASW
beberapa
negara ASEAN 6 memulai aktivasi single win
terkait ASW dan implementasi ASW tinjauan
proyekASW dan upaya untuk mendukung sistem NSW Vietnam persyaratan teknis dan legal untuk memulai sebuah mekanisme nasional serta
dow mereka ASEAN juga telah membangun
single window dari perspektif swasta 184 Hingga
rangkaian data regional dan mengadopsi kriteria
saat ini negara negara CLMV belum bergerak
klasifikasi data berdasarkan standar internasional
jauh dari komitmen penurunan tarif Hal ini bisa
ASEAN Exchange Gateway salah satu inisiatif
disebabkan terutama karena sistem pemerintahan
hap pelaksanaan sejak pertengahan 2008 Inisiatif
yang tidak demokratis di mana segala keputusan tergantung pada kemauan pemerintah pusat dan
teknis ini memudahkan pertukaran informasi
masalah keterbatasan kapasitas
teknis pada tingkat regional telah memasuki ta
antarberbagai NSW Sementara prototipe teknis
ASW sedang dalam tahap pembentukan CLMV mendapat jadwal khusus dalam penghapusan tarif
Langkah langkah menuju pasar bersama common market
telah dilakukan
namun
hingga sebelum 2015 dan diberi kelonggaran
ada banyak kendala yang dihadapi terutama perbedaan tingkat kesejahteraan negara ang
untuk produk produk sensitif hingga sebelum
gota ASEAN
2018
sektor sektor integrasi prioritas hingga
otomotif dengan adanya pasar bersama harus
Sebagai contoh
untuk sektor
sebelum 1 Januari
ada kesamaan pada semua negara ASEAN dan
2013 untuk Vietnam 1 Januari 2015 untuk Laos
parameter yang jelas mengenai pasar bersama
dan Myanmar serta sebelum 1 Januari 2017
ini Dalam pasar bersama ASEAN ini efisiensi
untuk Kamboja Untuk penghapusan hambatan
menjadi syarat mutlak untuk mampu bersaing
2012 Tarif SL sebesar 0 5
non tarif pada 2015 dengan kelonggaran sampai
Kunci sukses untuk mewujudkan pasar dan
2018 untuk CLMV Sementara
basis produksi tunggal regional ini dapat dicapai
CLMV akan
melaksanakan NSW tidak melebihi 2012 Dalam kerangka AFTA
negara negara
melalui kelancaran arus barang jasa investasi modal
tenaga kerja ahli
dan integrasi sek
2006 harus menurunkan tarif produk dalam IL
tor sektor prioritas 185 Perwuj udan AEC hanya dimungkinkan apabila didukung oleh political will dan kedisiplinan masing masing negara ASEAN untuk melaksanakan setiap tahapan
tidak lebih dari 5
berdasarkan cetak biru AEC
CLMV telah melaksanakan komitmen mereka di mana 89 05
dari produk produk dalam IL telah
memiliki tarif antara 0 5
Vietnam
hingga
Sementara Laos dan Myan
mar harus memenuhi ketentuan tersebut pada 2008 dan Kamboja pada 2010
Tarif rata rata
CLMV di bawah skema CEPT telah diturunkan dari 4 4
pada 2007 menjadi 3 69
pada akhir
2008 CLMV juga telah menghapuskan tarif pada 31 03
produk produk dalam IL 183
Isu Perdagangan Bebas Barang dan Jasa dalam AEC Integrasi ekonomi regional diharapkan secara signifikan bisa memperbaiki produktivitas dan
daya saing industri regional serta meningkatkan
Dalam pembentukan ASW berbagai upaya
daya tarik ASEAN bagi investor Namun sampai
mulai diarahkan dan dipersiapkan untuk mencapai
sekarang ekonomi ASEAN masih banyak
sasaran tersebut Vietnam misalnya pada 21 22
April 2009 menggelar workshop yang disponsori
184 Vietnam to Build Single Window
http www amchamvi
etnam comPid 2992 diakses 12 Oktober 2009 112 ASEAN Secretariat Annual Report 2008 2009 Implement
ing The Roadmap For An ASEAN Communitv 2015 Jakarta ASEAN Secretariat 2009
183Ibid
124
hlm
19
185 Suhodo
Regional Economic Integration REI
Bulletin
Kerja sama Perdagangan Internasional Edisi 45 KPI 2007
dalam http ditfenkpi depdag go id images Bulletin bulletin45 pdf diakses 2 Oktober 2009
bergantung pada ekonomi di luar kawasan
perdagangan ASEAN dari tahun ke tahun belum
untuk pasar ekspornya dan suplai bahan impor
berubah yaitu sekitar 75
investasi modal dan teknologi Oleh sebab itu
totalnya masih dilakukan dengan mitra dagang
berbagai hal yang harus dipenuhi untuk dapat
di luar kawasan ASEAN Hal ini menunjukkan
meningkatkan kekohesifan dan memperluas
tingginya ketergantungan ASEAN terhadap mitra dagang non ASEAN dalam kegiatan ekspor impor Mitra dagang utama ASEAN adalah Jepang UE AS dan China Tren pertumbuhan perdagangan intra ASEAN yang belum menun jukkan kenaikan yang kontinu mencerminkan
komplementaritas ekonomi di kawasan regional
menjadi agenda yang sangat mendesak Salah satu elemen penting dalam proses memperluas dan memperdalam integrasi ekonomi adalah
perdagangan bebas barang dan jasa
dari perdagangan
Arus barang yang bebas bergerak adalah
belum efektifnyaAFTA Walaupun hampir semua
salah satu cara utama dalam usaha membentuk
produk sudah masuk dalam inclusion list CEPT
pasar dan basis produksi tunggal yaitu kondisi
yang tarifnya sudah diturunkan dan tarif rata rata
yang akan dicapai dalam AEC Pasar tunggal bagi barang juga akan memudahkan pengembangan
sudah sangat rendah
jaringan produksi di kawasan ASEAN dan memperkuat kapasitas ASEAN untuk menjadi
jadi produk produk yang mendapat fasilitas tarif rendah bukanlah produk yang diperdagangkan
pusat produksi global atau sebagai bagian dari
secara signifikan di kawasan ASEAN Tambahan
mata rantai suplai global Langkah awal yang
lagi kelompok bisnis dan pengusaha belum
dilakukan melalui AFTA sudah berhasil menu
memanfaatkan mekanisme CEPT dengan alasan
runkan dan menghapus sebagian besar hambatan
ketentuan dan prosedur yang rumit
ternyata perdagangan
intra ASEAN belum juga terdongkrak Bisa
tarif Namun demikian terciptanya kondisi di
Krisis global yang secara langsung dii
mana barang bebas bergerak tidak cukup hanya
kuti merosotnya permintaan dari pasar dunia
dengan penghapusan hambatan tarif melainkan
ditambah lagi dengan harga minyak dunia yang tidak terprediksi dan pertumbuhan global yang
juga perlu penghapusan hambatan non tarif Di
samping itu komponen penting lainnya untuk memudahkan arus barang bisa bergerak bebas adalah langkah langkah yang mempermudah aktivitas perdagangan
seperti mengintegrasikan
tidak seimbang seharusnya semakin memaksa ASEAN untuk lebih memperdalam dan mem perluas integrasi ekonomi regional
Kondisi
integrasi regional yang sudah tinggi seperti di
prosedur bea cukai secara terus menerus mem
UE tidak mungkin dicapai ASEAN dalam waktu
perkuat Rules ofOrigin ROO dalam mekanisme CEPT yang menyangkut prosedur sertifikasi dan
pasar ekspor dan sumber impor negara anggota
harmonisasi standar serta membentuk ASW
ASEAN antara di dalam dan di luar kawasan
Data terkahir memperlihatkan bahwa
liberalisasi tarif secara relatif sudah menunjukkan kemajuan Realisasi AFTA melalui skema CEPT telah mencapai 98 25
dalam IL di mana 88 48 tarifnya mencapai 0 5 Sejumlah 63 42
produk sudah masuk
dari jumlah tersebut antarnegara ASEAN
dekat Tetapi paling tidak ada keseimbangan
regional
Di samping perdagangan bebas barang arus jasa yang bebas bergerak adalah salah satu elemen penting untuk membangun AEC di mana tidak akan ada hambatan bagi pemasok jasa dalam me
nyediakan jasa dan mer dirikan perusahaan lintas
produk yang ada dalam IL
batas di kawasan regional dengan catatan tetap
tarifnya sudah dihapus dan rata rata tarif di
tunduk pada aturan domestik Proses liberalisasi
ASEAN semakin turun dan menjadi 1 95
sektor jasa berlangsung terus melalui putaran dan negosiasi di bawah Coordinating Commit
2008
pada
Oleh karena itu dalam menuju integrasi
ekonomi 2015 ASEAN harus lebih fokus pada
tee on Services Namun demikian
penghapusan hambatan non tarif secara penuh
sektor jasa tertentu seperti jasa keuangan dan
Dalam hal perdagangan barang ASEAN
negosiasi
transportasi udara dilakukan oleh kementerian
menunjukkan angka pertumbuhan yang cukup
masing masing Untuk mempermudah kebebasan
berarti dengan tren ekspor dan impor yang selalu
bergeraknya sektor jasa yang harus dicapai pada
meningkat Namun secara keseluruhan
2015 ASEAN juga mengusahakan pengakuan
pola
125
kualifikasi profesi dengan pertimbangan bisa
duduki urutan pertama dan bahkan sangat jauh
mempermudah mobilitas manusia di kawasan
lebih tinggi dari sektor lainnya Bersamaan
Apabila dibandingkan dengan perdagangan
dengan nilai perdagangan yang tinggi persen
barang yang sudah lebih maju perdagangan jasa
tase terhadap perdagangan elektronik secara
masih memerlukan jauh lebih banyak langkah
keseluruhan juga eukup tinggi yaitu sekitar 40
langkah yang harus ditempuh
sampai dengan 2006 Ini berarti sektor elektronik
sama sektor jasa antaranggota ASEAN melalui
adalah sektor yang paling siap untuk berintegrasi dikawasanASEAN Sektorotomotifinenduduki urutan kedua baik dari nilai perdagangannya
penghapusan hambatan perdagangan jasa intra
maupun persentasenya walaupun masih jauh
regional meningkatkan efisiensi dan daya saing pemasok j asa di ASEAN dan memudahkan aliran Saat ini pembahasan AFAS
ketinggalan dari sektor elektronik Untuk sektor lainnya walaupun pertumbuhan nilai perda gangannya hampir semuanya positif persentase
sudah mencakup tujuh sektor yaitu transportasi
terhadap perdagangan total di masing masing
AFAS yang ditandatangani pada Desember 1995 dimaksudkan untuk memperkuat kerja
jasa pada 2015
udara jasa bisnis konstruksi jasa keuangan
sektor rnasih sangat keeil yaitu berkisar dart
transportasi laut telekomunikasi dan pariwisata
0 4
sampai 1 6
pada 2007
Sejauh ini ASEAN sudah menyelesaikan lima
Ralam konteks ekonomi perdagangan
paket komitmen paket keenam telah disepakati
intra ASEAN yang relatif masih kecil porsinya dibandingkan dengan perdagangan ekstra
dan paket ketujuh ditandatangani pada Desember
2008
Paket paket tersebut berisi rincian dari
komitmen tiap negara ASEAN kepada negara anggota lainnya Dalam hal ini prinsip ASEAN X
ASEAN diharapkan semakin meningkat setiap tahunnya dalam rangka membangun AEC 2015
diberlakukan sebagai alat untuk mempercepat
Idealnya tiap negara ASEAN bisa meningkatkan transaksi perdagangannya baik ekspor maupun
proses implementasi Prinsip ini pada dasarnya
impor dengan sesama negara anggota ASEAN
membolehkan negara anggota yang sudah siap meliberalisasi sektor jasa tertentu untuk berjalan
Pola demikian sudah terlihat pada perdagangan
lebih dulu dan anggota lainnya bisa bergabung
walaupun masih bersifat satu arah di mana
kemudian
Thailand menjadi pasar ekspor dan sumber
Kondisi yang ideal bagi sebuah komunitas ekonomi adalah mengintegrasikan semua sektor
ekonomi Namun demikian ASEAN menyadari
antara Myanmar dan Laos dengan Thailand
impor utama bagi kedua negara tetangganya Di sisi lain kondisi demikian bisa menimbulkan ketergantungan ekonomi Myanmar dan Laos
tantangan yang sangat besar untuk melakukan hal ini sehingga pada tahap awal dipilih 12 sektor integrasi prioritas yang akan menjadi katalisator
yang tinggi kepada Thailand dan akan membawa
bagi integrasi ekonomi regional Ke 12 sektor
regional Pertimbangan pertimbangan ekonomi
tersebut adalah elektronik e ASEAN peralatan
yang menguntungkan suatu negara bisa mem
ICT
produk berbasis pertanian perikanan transportasi
batasi keleluasaan sikap dan keputusan politik negara tersebut atas isu isu yang seharusnya lebih mengedepankan prinsip prinsip yang sudah
udara pariwisata dan logistik Beberapa negara
disepakati di tingkat regional dan internasional
anggota mengambil peran sebagai koordinator
Oleh karena itu seberapa besar integrasi ekonomi
untuk sektor tertentu Misalnya Indonesia adalah
berbasis kayu Setiap sektor prioritas mempunyai
ke dalam ASEAN yang ideal sehingga tidak membelenggu sikap dan keputusan politik masih memerlukan penelitian lebih lanjut Hal yang su
roadmap yang mengombinasikan inisiatif khusus
dah pasti adalah keseimbangan antara ekspor dan
per sektor dengan inisiatif umum yang berlaku
impor perlu dicapai supaya tidak menciptakan
bagi semua sektor
kegiatan perdagangan yang berat sebelah
healthcare produk berbasis kayu otomotif
produk berbasis karet tekstil dan produk tekstil
koordinator untuk sektor otomotif dan produk
Dari segi nilai perdagangan intra ASEAN untuk sektor prioritas
126
sektor elektronik men
konsekuensi politik yang tidak menguntungkan atau tidak sehat bagi ASEAN sebagai organisasi
Integrasi sektor prioritas adalah langkah
strategis ASEAN yang penting karena akan
menjadi sumber lapangan kerja penerimaan
narik dari proses integrasi di lingkungan ASEAN
melalui perdagangan luar negeri dan investasi
ini adalah intensifikasi integrasi ekonomi ini
asing serta peningkatan keterampilan Namun
bagi aktor eksternal daripada memperdalam
dari 12 sektor prioritas hanya satu sektor yaitu
integrasi ekonominya
sektor elektronika yang siap untuk berintegrasi
negara anggota ASEAN membentuk AFTA Hal
Sektor lainnya masih sangat rendah tingkat in
yang dilakukan oleh negara negara di lingkungan
tegrasinya di dalam perdagangan intra ASEAN
ASEAN secara internal bukanlah pendalaman
Padahal ke 12 sektor tersebut dipilih dengan
tetapi penambahan pada mekanisme AFTA
pertimbangan bisa menjadi katalisator bagi
seperti AIA Walaupun pergerakan inisiatif dari
proses integrasi ekonomi regional Mengingat
tahap pertama kepada tahap kedua memperlihat
lima tahun adalah waktu yang tidak lama lagi
kan orientasi inisiatif ini masih bersifat ke luar
dalam menujuAEC 2015 maka derajat integrasi
belum menjadi kekuatan internal yang dominan
ekonomi yang diinginkan akan sulit dicapai Kredibilitas ASEAN sangat bergantung pada
Hal ini menunjukkan fakta bahwa negara negara
kemampuannya dalam mencapai tujuan dan
kekhawatirannya terhadap pendalaman integrasi
prioritas yang sudah ditetapkan bersama
ekonomi
Isu Investasi dalam Pembentukan AEC
sesama negara anggota ASEAN masih lemah
Dalam hal ini negara
anggota ASEAN sendiri masih dihinggapi oleh
Dalam hal FDI intra ASEAN arus investasi
Proses kerja sama ekonomi ASEAN dapat dibedakan ke dalam dua tahapan Pertama tahapan kerja sama ekonomi penjajagan dan tahapan integrasi ekonomi awal Pada tahapan
yang pertama negara negara anggota di ling kungan ASEAN
mereka hanya tertarik pada
model kerja sama ekonomi yang fokus pada
karena masih dalam persentase di bawah 20 sedangkan arus investasi ekstra ASEAN masih
begitu dominan karena mencapai persentase lebih dari 80
Selain itu FDI ektra ASEAN
cenderung berorientasi pada ekspor karena seluruh negara anggota ASEAN masih sangat mengandalkan pada ekspor produk manufaktur
produksi dan pola perdagangannya sesama
mereka yang diproduksi oleh sejumlah besar
negara anggota ASEAN
perusahaan multinasional dari luar ASEAN
Bentuk kerja sama
ekonomi tahap pertama ini adalah ASEAN Industrial Projects Scheme
AIPs
pada 1976
Sejalan denganAIPs ini negara negara anggota ASEAN pun meluncurkan ASEAN Preferential
Trading Arrangements ASEAN PTA pada 1977 Lima tahun kemudian setelah pembentu kan AIPs negara negara anggota ASEAN pun meluncurkan inisiatif berikutnya dalam bentuk ASEAN Industrial Complementation Scheme
AICS pada 1981 yang kemudian disusul tujuh tahun kemudian dengan inisiatif Brand to
Brand Complementation Scheme BBCS 1988
Sebelum pembentukan BBCS
pada
negara
Sementara itu FDI intra ASEAN belum mampu
menandingi FDI ekstra ASEAN karena memang FDI intra ASEAN masih memiliki kelcurangan
terutama brand dan teknologi
Kuatnya FDI
ekstra ASEAN justru mencitrakan fakta bahwa proses integrasi AFTA ini sangat menguntungkan pihak ekstra ASEAN seperti para mitra ASEAN Sebaliknya negara negara anggota ASEAN itu
sendiri tetap tergantung pada pihak ekstra Negara negara anggota ASEAN berkom petisi dalam menarik FDI ekstra ASEAN Hal
ini membuktikan bahwa negara negara anggota ASEAN belum menciptakan komplementaritas
negara anggota ASEAN lebih dulu membentuk
dan kerja sama antarmereka Hal ini dapat me
ASEAN Industrial Joint Venture
lemahkan upaya integrasi ekonomi ASEAN
AIJV
pada
1983 Semua inisiatif pada tahapan pertama ini
Kelemahan yang lain berkenaan dengan perilaku
mengalami kegagalan
perusahaan
Kedua negara negara anggota di lingkungan ASEAN memasuki tahapan atau proses integrasi
walaupun mereka baru dalam bentuk awal dari integrasi ekonomi kawasan
Bentuk integrasi
ekonomi tahap awal ini adalah AFTA Yang me
multinasional
multi
national
corporations MNCs yang melakukan FDI yang berorientasi ekspor atau export lead investment Selain itu perilaku konsumen domestik masih tidak mengindahkan masa pakai produk manu
faktur termasuk maraknya pembajakan produk
127
Perilaku ekonomi seperti ini kian melemahkan
Indonesia mendukung terbentuknya AFTA
perekonomian regional secara keseluruhan
kemudian kesepakatan AIA pada 1998
Kalau para konsumen di ASEAN secara ketat
menuntut Indonesia untuk membuka seluruh
memberlakukan masa usia pakai produk manu
sektor industrinya bagi investasi ASEAN dan
faktur masa aktivitas produksi akan berjalan
memperlakukan layaknya investasi nasional
secara konsisten Dengan kata lain negara negara
Keuntungan bagi investor adalah akan dihapus
anggota ASEAN belum secara penuh menerap
nya hambatan dan meinfasilitasi aliran investasi
kan standarisasi produk baik standar kesehatan
langsung ke ASEAN
kandungan maupun usia pakai
AIA
Persoalan perdagangan intra ASEAN bukan
Dengan demikian proses integrasi ekonomi
sekedar pada jenis komoditinya tetapi lebih pada
di lingkungan ASEAN masih memerlukan waktu
aturan mainnya Demikian pula sekarang dari
yang sangat lama terutama kalau tidak ada lom
pertemuan pertemuan tingkat menteri maupun
patan besar untuk mendalami integrasi ekonomi
pimpinan negara ASEAN pembahasan lebih
kawasan Pendalaman integrasi ekonomi ASEAN
banyak mengenai pengaturan tarif dan non tarif
memerlukan pengorbanan kedaulatan nasional
yang hingga sekarang masih menjadi perdebatan
Tetapi bagaimana mengembangkan sistem yang mampu mengurangi kesenj angan atau perbedaan
apakah kedaulatan negara harus dikurangi demi
kekuatan antarsatu negara dengan negara anggota
integrasi ekonomi kawasan Asia Tenggara
lainnya belum tersentuh Sementara itu proses liberalisasi di tingkat
Kepentingan Indonesia dalam AEC Strategi Indonesia untuk mencapai AEC 2015
bukan suatu hal yang mudah begitupun untuk berperan secara aktif di AEC tersebut mengingat banyak persoalan dan kepentingan dalam negeri Meskipun sejak awal pembentukan ASEAN
Indonesia mempunyai peran yang besar peran tersebut terfokus pada bidang politik keamanan Namun Indonesia lebih melihat ASEAN sebagai
suatu organisasi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik maupun ekonomi perda
ASEAN sangat mengkhawatirkan kemampuan
atau daya saing Indonesia Hal itu karena di Indonesia masih banyak terjadi ekonomi biaya
tinggi baik karena harga modal yang jauh lebih tinggi dari yang berlaku secara internasional maupun karena biaya siluman yang terkait praktik korupsi
seperti dalam bentuk ongkos
keamanan Meskipun upah buruh yang relatif rendah dan ketersediaan sumber daya alam
tetapi kompensasi tersebut diyakini tidak akan
langgeng
gangan di kawasan di luar ASEAN ASEAN
Dengan adanya 12 sektor prioritas delapan
memang belum menjadi negara tujuan atau pasar bagi perdagangan Indonesia meskipun
barang dan enam jasa ASEAN yang disepakati sejak 1997 Indonesia memegang kendali atas dua
terjadi peningkatan persentase ekspor Indonesia
sektor otomotif dan produk kayu Menariknya
ke negara negara ASEAN
khusus untuk sektor otomotif Indonesia awal
20
masih di bawah
hal itu masih jauh dibandingkan jumlah
nya bukanlah peringkat pertama menguasai 23 1
persentase ekspor ke kawasan lain Rendahnya angka pertumbuhan ekonomi
dan Thailand 33 7
Indonesia
sedangkan Malaysia 26
Tetapi jika diprediksikan
Indonesia lebih banyak disebabkan oleh belum
akan membawa posisi Indonesia pada posisi
berkembangnya investasi secara optimal Selama
nomor satu maka Indonesia dianggap mampu
ini pertumbuhan ekonomi lebih banyak dipacu
menjadi koordinator sektor tersebut Namun
oleh konsumsi di kalangan pemerintah maupun
bila dicermati lebih lanjut persoalannya lebih
swasta Keadaan ini memburuk dengan adanya
politis Malaysia atau Thailand memiliki produk
perubahan konstelasi perekonomian dunia dan
otomotif nasional
regional dengan munculnya blok blok ekonomi
membangun dan mengembangkan share antar
di berbagai kawasan dunia Akibatnya daya saing
ada kekhawatiran bukan
negara ASEAN tetapi lebih ditonjolkan produk
ekonomi Indonesia dan negara negara ASEAN
nasionalnya Lepas dari persoalan ketiga negara
pada umumnya menurun Hal itu merupakan
tersebut bila dilihat dari siapa yang menjadi investor di bidang otomotif sebenarnya pe
awal pergeseran perhatian Indonesia
128
di mana
rusahaan perusahaan seperti Jepang dan AS
belumlah maksimal Hasil hasil pembangunan
yang mengatur perkembangan pasar otomotif ASEAN
yang belum merata berdampak pada lemahnya
Melihat pangsa pasar otomotif yang stra
daya beli masyarakat dan program pembangunan
cenderung terkonsentrasi di daerah yang memi
tegis pemerintah mengembangkan kebijakan
liki fasilitas memadai Bahkan Indonesia lebih
secara terpadu pada industri otomotif Meskipun
menj adi pasar bagi negara yang tergabung dalam
posisi industri otomotif dalam kebijakan industri
kerja sama sub regional tersebut
nasional masih merupakan prioritas kedua setelah
Komitmen Indonesia untuk mewujudkan
industri pertanian industri ini merupakan salah
AEC dihadapkan pada persoalan atau sistem
satu bagian dari 32 industri prioritas di Indonesia
regulasi dan pengawasan internal
dengan total output 78
dan total ekspor 83
dari 365 jenis industri yang ada Kebijakan yang
yang perlu diupayakan
i
Hal utama
penarikan investasi
liberalisasi di Indonesia harus diikuti dengan
masih terus diupayakan adalah pengembangan
deregulasi Upah buruh yang rendah memang
pasar ekspor dan pasar dalam negeri penguatan
menjadi daya tarik tersendiri tetapi bila dari soal
struktur industri dan investasi Dalam perkem
paj ak ataupun peraturan lainnya yang terkait den
bangannya kebijakan pajak yang menyurutkan insentif investor di bidang otomotif
gan investasi perlu mendapat prioritas evaluasi
Di bidang j asa Indonesia telah menyepakati dan mengesahkan AFAS pada 15 Desember ma
sangat tergantung dari pelaku ekonomi dan lem baga lembaga ekonomi yang jauh dari korupsi
sih merupakan persoalan bagi Indonesia Industri
kolusi dan nepotisme seperti yang terjadi pada
jasa Indonesia selama ini dianggap masih kurang
Komisi Pemantauan Persaingan Usaha KPPU
Demikian pula proses liberalisasi ekonomi akan
kompetitif Adapun dalam hal tenaga kerja
ii upaya penguatan industri barang khususnya
sebagian besar masih tergolong tenaga kerja tidak terampil unskilled workers yang tidak termasuk sektor tenaga kerja yang dibebaskan bergerak
dalam hal otomotif meskipun telah diupayakan
dalam AEC
menjadi persoalan tersendiri
single window untuk masuknya investasi bila
peraturan yang dikembangkan masih berbenturan satu dengan yang lain akan menjadikan segala
Skema liberalisasi hanya berlaku bagi tenaga
upaya menjadi kontra produktif iii pembenahan
kerja profesional
sektor jasa harus menjadi prioritas khususnya
pengacara
dokter arsitek akuntan dan
Sebaliknya semakin banyak tenaga
dalam pengiriman tenaga kerja tidak terampil
kerja asing yang cenderung lebih mudah bekerja di Indonesia di mana kebanyakan bersamaan
Penutup
dengan masuknya FDI ke Indonesia
Berdasarkan perkembangan isu dan berbagai
Daya tarik pada perkembangan internasional
faktor yang mempengaruhi pembentukan
dan regional membuat Indonesia perlu mengop
Komunitas Ekonomi ASEAN
timalkan manfaat dengan meningkatkan semua
kemungkinan besar pasar tunggal ASEAN
dayanya Sebagai contoh melalui kedekatan
belum dapat diwujudkan pada 2015
geografis Indonesia menjadi anggota kerja sama
disebabkan masih banyak permasalahan politik
ekonomi sub regional atau segitiga pertumbuhan
Sijori
atau IMS GT
IMT GT dan BIMP
AEC
maka
Hal ini
dan ekonomi yang belum diselesaikan terutama tarik menarik kepentingan antarnegara anggota
EAGA Tujuannya untuk lebih mengembangkan
ASEAN dapat mempengaruhi proses ekonomi
sub regional melalui FDI dan perdagangan
tersebut seperti perbedaan tingkat pertumbuhan
ekspor impor
selain untuk lebih mudah
ekonomi yang relatif belum setara kemudian
mengatasi hambatan hambatan antarwilayah
juga masalah standarisasi atau sertifikasi produk
Demikian pula diharapkan dapat menggerakkan
maupun keahlian
perekonomian
wilayah wilayah perbatasan
politik dan keamanan nasional yang berdampak
Indonesia yang selama ini kurang mendapatkan
pada proses pembentukan AEC seperti proses
perhatian dalam proses pembangunannya
desentralisasi otonomi daerah di Indonesia
Selain itu perkembangan
Pada kenyataannya bila dibandingkan dengan
Tiga isu utama dalam pembentukan AEC
peningkatan kesejahteraan masyarakat dirasakan
adalah perdagangan bebas barang jasa dan 129
investasi termasuk persoalan tarif dan non tarif
gangan jasa intra regional Dengan demikian
yang meliputi perdagangan intra ASEAN dan ekstra ASEAN Demikian pula halnya dengan
diperkirakan akan memudahkan aliran j asa menjelang 2015 Tujuh sektor sudah dicakup
sektor jasa Perdagangan ekstra ASEAN masih
dalam pembahasanAFAS yaitu angkutan udara
jauh lebih besar daripada perdagangan intra
jasa bisnis konstruksi keuangan angkutan laut
ASEAN Pembentukan AEC adalah usaha untuk
telekomunikasi dan pariwisata Dalam kerangka
membesarkan perdagangan intra ASEAN melalui
ini lima paket komitmen sudah diselesaikan satu
AFTA dari penghapusan rintangan rintangan
sudah disepakati dan yang ketujuh ditandatangani
tarif menuju ke penghapusan rintangan non
pada Desember 2008
tarif Pembongkaran rintangan non tarif memang
rincian dari komitmen setiap negara anggota
merupakan syarat untuk mencapai suatu pasar
kepada negara anggota ASEAN lainnya Proses
tunggal yang bersama dengan basis produksi
ASEAN X diberlakukan untuk mempercepat
merupakan salah satu sasaran utama AEC
capaiannya Prinsip ini mengizinkan negara
Realisasi AFTA melalui skema CEPT sudah
hampir lengkap Hampir 90
dari jumlah itu
sudah mencapai tarif sebesar 0 5
sedangkan
Paket paket ini adalah
anggota yang sudah siap melakukan liberalisasi sektor jasa tertentu untuk berjalan lebih dulu kemudian diikuti negara anggota lainnya
produk dalam IL sudah dihapus
Indonesia masih mempunyai permasalahan
tarifnya Rata rata tarif di dalam ASEAN sudah
dengan keenam paketj asa itu karena industri j asa Indonesia masih dianggap kurang kompetitif Permasalahan itu juga terdapat di bidang
hampir 65
menjadi 1 95
pada 2008
Namun capaian
ini tidak mencerminkan perdagangan barang yang signifikan di kawasan ASEAN karena
penyediaan tenaga kerja Sebagian besar tenaga
perdagangan barang yang mencapai tarif rendah
kerja Indonesia adalah tenaga kerja yang tidak
ini bukanlah produk utama kebutuhan negara
terampil atau berketerampilan rendah Kualifikasi
r cgara anggota Lagi pula banyak pelaku bisnis
ini dengan sendirinya membuat sejumlah besar
dan pengusaha belum memanfaatkan mekanisme
tenaga kerja Indonesia tidak mampu bersaing di
CEPT karena ketentuan dan prosedur yang
ASEAN Skema liberalisasi tenaga kerja hanya
rumit
berlaku bagi tenaga terampil profesional seperti
Pola perdagangan ASEAN masih belum memperlihatkan perubahan 75
di mana sekitar
perdagangan signifikan ASEAN merupakan
dokter arsitek akuntan dan pengacara Untuk mempercepat realisasi AEC ASEAN
mulai dengan 12 sektor prioritas sebagai katalisa
perdagangan ekstra ASEAN terutama dengan
tor integrasi barang dan jasa masing masing
Jepang UE AS dan China Hal ini mencer
elektronika
minkan bahwa keberhasilan AFTA tidak serta
berbasis kayu otomotif produk berbasis karet
merta mendongkrak perdagangan intra ASEAN
tekstil dan produk tekstil
Masyarakat ASEAN masih bergantung pada produk produk industri utama yang diimpor dari
pertanian
negara negara utama impor mereka
untuk sektor sektor prioritas ini dipegang oleh beberapa negara anggota Masing masing sektor
Di samping CEPT ASEAN juga member lakukanASW suatu sistem elektronik satu pintu
untuk melayani arus perdagangan barang dan informasi impor ekspor di kawasan ASEAN
Skema ini didukung oleh pelaksanan NSW di
e ASEAN
perikanan
healthcare
produk
produk berbasis
angkutan udara
pari
wisata dan logistik Peran para koordinator
mempunyai roadmap yang menggabungkan dan menyelaraskan inisiatif khusus per sektor dengan
inisiatif umum yang berlaku bagi semua sektor Indonesia menjadi koordinator sektor
tiap negara anggota namun sistem satu pintu
otomotif dan produk berbasis kayu Namun
ini belum berlaku di seluruh ASEAN kecuali
untuk sektor otomotif bukan Indonesia Malaysia
Indonesia Filipina Thailand dan Singapura
atau Thailand yang menj adi investor otomotif di ASEAN melainkan Jepang dan AS yang mampu
Arus jasa yang bebas bergerak juga meru pakan faktor utama dalam pembangunan AEC
mengembangkan dan mengintegrasikan produksi
AFAS dimaksudkan untuk meningkatkan kerja
dan pemasaran produk otomotif di Asia Teng
sama di sektor jasa melalui penghapusan perda
gara Kendati demikian pemerintah Indonesia
130
terus mengembangkan kebijakan terpadu bagi
proteksi yang terkendali dan perlu dirundingkan
industri otomotif untuk pasar ekspor maupun
secara multilateral
pasar dalam negeri memperkuat struktur industri
dan investasi di bidang otomotif Tetapi sebagai industri unggulan
industri ini menghadapi
kebijakan pajak yang justru menyurutkan insentif para investor di bidang otomotif Kelemahan utama Indonesia dalam melak
Sebagaimana halnya dengan sektor per dagangan
perilaku investasi pun memperli
hatkan kecenderungan yang sama Investasi intra ASEAN hanya mecapai 18 3
sedangkan
investasi dari luar ASEAN mencapai 81 7 Enam negara ASEAN menguasai penerimaan
sanakan sasaran sasaran AEC tidak hanya
FDI Indonesia Malaysia Filipina Singapura
terletak pada lemahnya daya saing melainkan
Thailand dan Vietnam Sementara empat negara
pada sistem regulasi dan pengawasan internal
anggota ASEAN lainnya tampaknya sulit menjadi
Dalam usaha memenuhi komitmen regional
host country yang menarik
Indonesia akan memberlakukan NSW secara
Arus FDI dari luar ASEAN menjadi tu
penuh di pelabuhan pelabuhan besar pada
lang punggung perkembangan investasi di
awal 2010 Semua eksportir dan importir harus
negara negara anggota di mana sudah mencapai
mendaftar dan memasukkan dokumen ke portal
80
NSW dan semua dokumen diproses melalui
kecenderungan menurun dan diperkirakan pada
internet Keuntungan NSW bagi percepatan
dasawarsa 2010 an investasi akan turun sebesar
lalu lintas barang sudah dirasakan ketika skema ini mulai dipraktikkan di Tanjung Priok pada 2007 Importir yang dulunya harus menunggu
10
beberapa hari untuk mengklarifikasi barangnya
sekarang bisa selesai dalam 7 5 jam atau satu hari kerja
Indonesia
Malaysia
dan Filipina
berencana menguji coba sistem ASW pada Ok
tober 2009 Dengan demikian
semakin cepat
dan komprehensif implementasi NSW di tiap negara maka semakin cepat pula implementasi
ASW yang kemudian semakin melancarkan arus perdagangan barang di kawasan ASEAN NSW dan ASW masih jauh dari pember
Tetapi persentase ini memperlihatkan
Tetapi investasi ekstra ASEAN akan tetap merupakan pendorong utama integrasi ekonomi ASEAN
ASEAN memang menjadi kawasan yang terintegrasi oleh aktor aktor investasi eksternal
karena arus investasi berteknologi tinggi itu Kecenderungan ini justru menjadikan ASEAN
sebagai suatu mata rantai yang menonjol dalam rangkaian produksi perusahaan multinasional
menuju tercapainya suatu pasar dan basis pro
duksi tunggal yang justru dicanangkan ASEAN untuk diraih lebih atas kekuatan ekonomi negara
negara anggotanya FDI yang mengalir dengan
lakuan suatu single wide standard atau standar
deras ke negara negara anggota ASEAN selama
minimum bagi perdagangan barang di ASEAN
ini belum dapat menularkan semangat inovatif
Hal itu tidak menjadi persyaratan dasar bagi
kepada perusahaan perusahaan ASEAN untuk
pembentukan atau kebij akan single window Apa lagi suatu Law of One Price yang disarankan untuk diberlakukan dalam seluruh pasar barang
menguasai teknologi bagi pengembangan teknik
jasa dan faktor modal Suatu harga tunggal untuk
setiap komoditas yang diperdagangkan antar negara anggota menuju suatu mata uang bersama masih terlalu jauh bagi ASEAN Segi investasi menuju basis produksi tunggal
juga masih menghadapi permasalahan besar
Investasi masih dianggap sebagai sektor yang sensitif bagi beberapa negara karena mengandung kebijakan proteksi pemerintah terhadap beberapa
produksi dan penelitian serta pengembangan
lanjut kemampuan raihan itu
Indonesia Filipina Malaysia dan Thailand
memperlihatkan kendala yang berbeda dalam meningkatkan investasi riil mereka Indonesia
dan Filipina masih menderita akan infrastruktur
yang kurang mendukung sehingga usaha untuk meningkatkan investasi asing mengalami banyak kendala Malaysia dan Thailand dihadapkan dengan kurangnya tenaga kerja yang terlatih terdidik Tetapi keempat negara ASEAN ini
struktur perekonomian nasionalnya Kebijakan
mempunyai faktor penghambat yang sangat
proteksi ini menyangkut penurunan tarif pertum
berarti bagi pertumbuhan investasi riil yaitu
buhan hambatan non tarif yang dianggap sebagai
kelangkaan kredit menurunnya investasi publik
131
peningkatan country risk serta kecenderungan
Daya tarik terbesar terdapat di negara negara
pelarian penanam modal dari ekstra ASEAN
anggota yang menj amin kepastian hukum sistem perpajakan yang jelas infrastruktur prosedur pabean yang jelas sebagai unsur unsur utama untuk mendukung iklim investasi
ke China Kendala lain adalah perilaku ekonomi negara negara anggota Negara negara ASEAN
masih mengutamakan ekspor manufaktur ke
Tiga indikator dapat digunakan untuk meni
pasar global karena kebutuhan devisa yang besar
lai iklim investasi negara negaraASEAN Indeks
untuk pengembangan ekonomi Oleh karena itu
Kondisi Pendukung Investasi Indeks Potensial PMA dan Ranking Daya Saing Global Indeks
negara negara ASEAN memberikan beberapa
perlakuan khusus kepada investasi yang berori entasi ekspor Faktor yang mendorong orientasi
pertama
yaitu negara negara dengan kondisi
ekspor para investor adalah perilaku konsumen
pendukung investasi terbaik adalah Singapura Thailand dan Malaysia Indeks potensial yang
produk manufaktur Produk manufaktur itu
tinggi dimiliki oleh Singapura Malaysia Brunei
memiliki usia pakai terbatas sehingga ketika usia
Darussalam Ranking daya saing global dipegang
pakai produk habis konsumen membeli produk
oleh Singapura Malaysia dan Thailand
yang baru Perilaku inilah yang menjadi jaminan keberlangsungan investasi dalam jangka panjang
negara negara ASEAN ada kemungkinan bahwa
di negara negara industri maju
upaya untuk meraih suatu basis produksi tunggal
Sebaliknya
Dari perilaku konsumen produk manufaktur
di negara berkembang termasuk sebagian
lebih besar dari upaya untuk menciptakan pasar
negara negaraASEAN konsumen lebih memilih
tunggal Perilaku konsumen ASEAN mendorong
untuk mempertahankan suatu produk yang dibeli
para investor untuk memproduksi untuk pasar di
selama mungkin sehingga jaminan peningkatan
luar ASEAN sehingga kemungkinan integrasi
produksi sangat minim Konsumen di negara ne
pasar melalui penghapusan tarif dan hambatan
gara berkembang baru membeli produk yang baru
non tarif tidak terlaksana sesuai rencana ASEAN
ketika produk yang lama memang rusak dan tidak
akan lebih dapat berkembang sebagai suatu basis
lagi dapat diperbaiki Selama produk ini masih
produksi daripada suatu pasar tunggal
dapat diperbaiki
konsumen enggan membeli
produk yang baru walaupun usia pakai produk itu sudah habis Perilaku konsumen seperti ini mulai mengubah pola investasi negara negara
Eropa yang biasanya melakukan investasi dalam suatu negara untuk mensuplai pasar di negara itu Kini
penanam modal Eropa mulai mengikuti
pola investasi pemodal pemodal Asia yang lebih berinvestasi di luar negeri untuk ekspor bukan untuk pasar domestik
menciptakan spillover effect ke bidang lain dalam membangun suatu komunitas ASEAN Hal ini
ciimaksudkan agar bangunan itu tidak timpang dalam menghadapi kendala sikap konsumen produk manufaktur ASEAN terhadap dinamika produksi manufaktur untuk pasar yang luas yang berpenduduk lebih 500 juta orang di sepuluh negara anggota
Kondisi faktual yang merusak tatanan ekonomi ASEAN khususnya investasi adalah pembajakan produk perangkat lunak juga
merupakan fenomena yang merajalela Kon sumen produk itu cenderung membeli produk bajakan karena memang lebih murah Perilaku atau kondisi ini menciptakan distorsi dalam
penyediaan produk
Usaha integrasi melalui pembentukan pasar
dan basis produksi tunggal diharapkan akan
Selain itu
faktor utama
dalam upaya peningkatan investasi ialah iklim investasi sebagian besar negara negara ASEAN
yang belum kondusif Memang regulasi tentang investasi di ASEAN memperlihatkan kuatnya
ideologi liberal di lima negara pendiri ASEAN
Apabila integrasi pasar yang dicanangkan sulit diraih karena perilaku konsumen maka
integrasi di bidang bidang tatakelola pemerintah menjadi jauh lebih sulit karena spillover dari perilaku konsumen ke arah pasar tunggal
diperkirakan sulit ter adi Tekanan terhadap kon sumen untuk mengubah pola perilaku konsumsi mereka atas produk manufaktur sulit dilakukan
oleh pemerintah negara anggota karena hal ini merupakan suatu budaya
budaya pembelian
barang konsumsi Apakah dengan perilaku ekonomi konsumen
negara negara ASEAN yang satu ini kemung 132
kinan untuk memanfaatkan functional linkages
Inayati Rama Shofi Ed
2007 Menuju Komunitas
ke arah pembangunan Komunitas ASEAN tetap
ASEAN 2015 dari State Oriented ke People
dapat dikembangkan Memang hanya usaha
Oriented Jakarta P2P LIPI
integrasi pasar seperti dicanangkan melalui AEC
Jorgensen Christian
harus lebih dilaksanakan melalui pengembangan
Market
the EU Summary SLI Paper 2003 4 11 Okto ber 2006 http wwwsli lu se ng item detail asp activity id 34 diakses 9 Maret 2008
single windows daripada melalui mekanisme lain sambil mengusahakan perubahan pola konsumsi
barang manufaktur di antara warga ASEAN
Border Effects on a Common
Price Differences on Food Products in
Lloyd Peter
Penny Smith
Global Economic Chal
lenges to ASEAN Integration and Competi tiveness A Prospective Look
Daftar Pustaka ASEAN Secretariat 2009 Annual Report 2008 2009
Implementing The Roadmap For An ASEAN Community 2015 Jakarta ASEAN Secreta
Luhulima CPF dkk 1995 Penelitian Implikasi Per janjian Maastricht bagi Indonesia menuju Uni
Eropa Jakarta Pusat Penelitian dan Pengem
riat
Aris Achmad
REPSF Project
03 006a Final Report September 2004
bangan Politik dan Kewilayahan LIPI
Integrasi ASEAN Menuju Pemetrin
tahan Supranasional
dalam http 11aude23
Outline Perspective Plan OPP for the ASEAN Eco
word press 2008 01 241integrasi asean diak
nomic Community AEC persiapan untuk the
ses pada 25 Agustus 2009
ASEAN Programme for Regional Integration
Support APRIS Project Commissioned by the
Cohn Theodore H 2000 Global Political Economy Theory and Practice New York Longman Dieter Heribert 2008
Monetary Regionalism Re
ASEAN Secretariat 31 Mei 2004 Suhodo
gional Integration without Financial Crisis
dalam http
Regional Economic Integration
REI
Bulletin Kerja sama Perdagangan Internasion
al Edisi 45 KPI 2007 http dit enkpi depdag go id images Bulletin bulletin45 pdf diakses
libraryfes delfulltextlbuerosl
seou1101680 htm diakses 26 Februari 2008
pada 2 Oktober 2009
Elisabeth Adriana ed
2006 Isu Isu Strategis dalam
Hubungan Australia Asia Timur 1997 2005
Vietnam to Build Single Window
http
Jakarta LIPI
diakses dari
www amchamvietnam com
id 2992
diakses pada 12 Oktober 2009 Feffer John
South East Asia Gearing up for Eco nomic Integration World Proud Assembly 24 Mei 2007 http www worldproutassembly orgl
Wattanapruttipaisan Thitapha 2006 A Brief on ASEANEconomic Integration Jakarta ASEAN Secretariat
archives120071051southeast asia l html diak
http
ses pada 9 Maret 2008 Hew Denis 2007
ASEAN Economic Integration
Www aseansec org
2021 htm diakses 8
September 2009
From AFTA and CMI to AEC and Beyond Regional Economic Studies
Singapore
IS
EAS
133
134
ARTI PENTING IDEOLOGI BAGI PARTAI POLITIK Oleh Nina Andriana Resensi Buku Judul Buku
Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi
Penulis
Firmanzah
Penerbit
Yayasan Obor Indonesia Jakarta 2008
Tebal
iiv
397 hlm
Abstract
Politicalparty has an important role in thepolitical system Itfunctions such as political recruitment political education political aggregation andpolitical socialization has been positioned on the basic structure ofdemocra tic system In the reformation era almost all ofpolitical parties in Indonesia has been born accidentally without goodpreparation on it Itjust becomes the expression ofpolitical elite power so then political party doesn t have its own ideology or even identity In this sense ideology is very important as a guidefor the politicalparty actions and as a measurement for the voter to evaluate howfar political elitefuoill their promises during campaign This
is a book review ofFirmanzah which talked about how to manage a political party by using ideology and a good communication to the constituence
Politik
telah menjadi sebuah trend setter
jika ditanyakan dari partai apakah ia berasal
untuk kehidupan bangsa Indonesia saat ini
Hampir sebagian masyarakat akan berpikir cukup
Hampir sebagian besar media massa
lama bukan berarti tidak tahu untuk menjawab
media elektronika maupun cetak
baik
menempatkan
peristiwa peristiwa politik sebagai headline
pertanyaan yang kedua itu Fenomena di atas memperlihatkan kurang
dalam setiap edisi pemberitaannya Elite elite politik yang berasal dari partai politik pun saat ini telah menj adi tokoh populer tersendiri dalam setiap perbincangan masyarakat Masuknya
familiarnya partai politik di benak masyarakat
para selebriti dalam dunia politik yaitu dengan
sejumlah bukti adanya penurunan tingkat
cara memasuki partai politik agar dapat dipilih
sebagai wakil rakyat turut pula mendukung
kepercayaan masyarakat terhadap partai politik peserta pemilu yang dalam penelitian ini adalah
posisi politik sebagai idola baru saat ini
parpol peserta pemilu tahun 2004 Namun jika
Namun pertanyaannya ialah apakah semua
Sebenarnya apa yang terjadi dengan keadaan ini Jika dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Syamsuddin Haris dkk 186 memang terdapat
dilihat pada sisi internal partai politik itu sendiri
popularitas yang didapatkan oleh elite partai
sesungguhnya banyak sekali permasalahan
politik itu diiringi oleh kualitas dari partai politik
pengelolaan partai politik yang menj adi penyebab
itu sendiri yang justru adalah bagian penting
tidak jelasnya program kerja dan arah politik
atau bahkan dapat dikatakan
yang diusung oleh sebuah partai politik
nadi
dari sebuah
sistem politik Akan menjadi hal yang sangat
Idealnya partai politik merupakan lembaga
menggelikan adalah ketika kita menyebutkan
politik yang legal sebagai peserta pemilu yang
nama seorang selebritis contohnya saja Bko Patrio anggota grup komedi empat sekawan
berkewajiban menghasilkan wakil rakyat
dan presenter TV
hampir seluruh masyarakat
yang berkualitas dan dapat dengan konsisten menjunjung kepentingan rakyat dengan selalu
mengetahui bahwa ia adalah seorang artis komedi dan presenter yang saat ini juga merangkap status
Partai Politik Peserta Pemilu 2004
pekerjaannya sebagai anggota DPR RI Tetapi
Politik LIPI 2003
186 Syamsuddin Haris dkk
Persepsi Masyarakat terhadap Jakarta Pusat Penelitian
hlm 21 23
135
berpedoman dengan ideologi partai politik tempat
calon legislatif maupun eksekutif dan mengerti
ia bernaung Penjelasan seperti ini merupakan se buah tanda bahwa partai politiklah yang memiliki
dengan pasti bagaimana memosisikan dirinya
peran besar untuk dapat melakukan kaderisasi
dalam persaingan politik yang sangat dinamis Buku ini dibagi menjadi sembilan pokok ba
terhadap calon calon peserta pemilihan Dalam
hasan dengan memulainya pada panggambaran
artian partai politik merupakan lembaga politik
kondisi masyarakat Indonesia sejak bergulirnya
legal yang melakukan seleksi fit and proper
reformasi dan transisi menuju masyarakat
test bagi calon wakil rakyat
sebelum mereka
demokrasi
Fenomena demokrasi di beberapa
bertarung di dalam pemilu
wilayah di Indonesia tidak dapat dipisahkan
Namun realitas yang terlihat di Indonesia justru orientasi pemilih calon wakil rakyat yang lebih cenderung pada hal yang bersifat penokohan dibandingkan dengan program kerja nyata yang hendak dibangun oleh si calon yang ditetapkan
dengan perkembangan teknologi informasi yang
dalam platform partai membuat posisi partai
sing masing individu saling bertukar informasi
politik menjadi terancam
ada Melalui globalisasi dalam dunia informasi
inilah yang menggiring kesadaran masyarakat dalam era keterbukaan
Interaksi global memberikan ruang pada ma
Walaupun strategi
mengenai kelebihan dan kekurangan keadaan
penempatan kalangan selebriti dalam daftar calon
masyarakat di tempat yang mereka huni Melalui
legislatif dari parpol telah dengan nyata mampu
interaksi global tersebut kebaikan kebaikan
mendongkrak perolehan suara parpol tentunya
demokrasi yang berlangsung di dunia barat pun tidak dapat dibendung sehingga merasuk keseluruh jiwa masyarakat Indonesia yang telah
harus lebih keras memikirkan strategi apa yang benar benar politis etis dan cerdas untuk dapat
benar benar memenangkan suara rakyat dengan
lama berada dalam suasana politik otoriter pada
terhormat dan tetap memperlihatkan tanggung
masa orde baru
jawab mereka kepada konstituennya
Reformasi mengawali era keterbukaan ini
Pengelolaan parpol dalam persaingan politik
Dan dalam dunia politik hal ini ditandai dengan
menjadi topik yang sangat relevan dengan feno mena yang telah dij abarkan di atas Memenangkan
adanya pemilu yang benar benar memberikan kebebasan bagi masyarakat sebagai peserta
persaingan politik menjadi sebuah keniscayaan
maupun sebagai pemilih yang jauh dari intervensi
bagi sebuah partai politik Latar belakang historis yang seperti dilukiskan di ataslah yang kemudian membuat Firmanzah yang sebenarnya berlatar bukan politik untuk belakang pendidikan
penguasa Sistem multipartai pada Pemilu 1999
menawarkan jalan keluar bagi partai politik agar
mampu mengelola kembali sistem dan kaderisasi internalnya Jawabannya adalah mengelola partai
menjadikan persaingan politik di Indonesia menjadi sangat semarak
Ada beberapa hal yang dicatat oleh buku ini berkenaan dengan persaingan politik
Persaingan poltik sangatlah erat dengan isu isu masyarakat transparansi
fairness dalam
politik dengan menjadikan ideologi politik persaingan persaingan politik akan mendorong
sebagai bahan utama pengelolaan itu
semangat emansipasi politik dan juga partisipasi
Di dalam bukunya yang berjudul Menge Iola Partai Politik Komunikasi dan Positioning
politik dari masyarakat Namun Firmanzah juga
Ideologi Politik di Era Demokrasi
akibat persaingan politik terbuka di era transisi
Firmanzah
mencatat terdapat beberapa hal negatif sebagai
mengemukakan bahwa ideologi politik merupa
demokrasi ini
kan hal yang amat penting untuk dibangun dalam
konsistensi janji dan kinerja membuat persaingan
partai politik Dengan mengetahui secara pasti
politik antarpartai ini cenderung pragmatis
ideologi politik partai maka seyogianya ideologi
yang sangat abstrak itu akan dapat dengan mudah diterjemahkan dalam strategi komunikasi politik partai ketika kampanye pemilu maupun selama masa berkuasa Melalui ideologi pula partai akan
memiliki posisi tawar yang kuat dengan para
136
yaitu kurangnya pemahaman
Hal inilah yang kemudian memperlihatkan kekeeewaan dan berujung pada turunnya kredibilitas parpol di mata masyarakat Buku ini menyebut realitas tersebut sebagai feno mena alienasi partai politik
Rakyat tidak
lagi merasakan bahwa parpol adalah lembaga
representatif dari masyarakat yang memilihnya
dipahami dari terminologi ideologi politik itu
dan diharapkan dapat memperjuangkan aspirasi
sendiri
mereka Persaingan politik yang tidak didasari oleh penempatan ideologi politik yang jelas
Ideologi politik dijelaskan sebagai suatu
paham tertentu yang digunakan untuk melingkupi
menyebabkan politik hanya selalu berputar pada
semua usaha kondisi ideal tertentu Ideologi di
perdebatan dan persaingan antar elite parpol lalu
sini dihubungkan dengan kekuasaan sebagaima
parpol akan kehilangan fokus utama yang tadinya
na terlihat dalam bagan di bawah ini
telah ditetapkan pada platform partai dan bahkan
Institusionalisasi
ideologi politik parpol pun menjadi terabaikan
jika tidak ingin dikatakan menguap
Ideologi Politik
kekuasaan
Pembahasan kedua dalam buku ini dilanjut
kan dengan penjelasan tentang pengertian atau terminologi dari politik itu sendiri Secara garis besar politik di sini dipahami sebagai suatu in
Tools Instruments
Bagan 1 Hubungan antara Ideolaogi dengan ke kuasaan
teraksi tarik menarik kepentingan untuk merebut
kekuasaan dan bagaimana cara mengatasi konflik
Ideologi dapat menjadi tools atau instruments
yang timbul dari perebutan kekuasaan tersebut Sistem politik yang dicita citakan bangsa Indone sia adalah sebuah sistem politik yang demokratis sebagai penawar terhadap kekecewaan sistem
untuk mencapai kekuasaan Perjuangan untuk
politik otoriter pada masa Orde Baru
Karena keniscayaan keberadaannya dalam
mendapatkan kekuasaan harus didahului dengan
perdebatan ideologis antara yang berkuasa dengan yang akan mengambil kekuasaan Begitu proses pengambilan kekuasaan yang dilegitimasi dengan
massa yang besar berhasil pekerjaan pemenang
suatu sistem politik yang demokratis maka peran dari parpol ini amatlah penting Ia memiliki peran
tidak hanya sampai di situ
untuk menjaga pluralisme ekspresi politik dan
penggoyahan kekuasaan yang dilakukan oleh
menjamin adanya partisipasi politik dan sekaligus
lawan perdebatan sebelumnya maka suka tidak
juga menjaga persaingan poltik
suka penguasa harus menginstitusionalisasikan
Sistem multipartai yang dianut Indonesia saat ini bagi Firmanzah mau tidak mau membuat
partai politik harus memperhatikan dengan taj am konteks persaingan politik dalam strategi poli
tiknya Persaingan politik yang berlangsung di Indonesia saat ini telah mendapatkan ruang pub likasi dan perhatian yang besar dari masyarakat
Karena mereka
harus mewaspadai sepenuhnya kemungkinan
ideologi yang mereka punya dalam semua struk tur kekuasaan yang dikuasainya Inilah sebuah gambaran yang jelas melihat hubungan antara kekuasaan dengan ideologi Bagian keempat buku ini lebih menekankan
melalui pemberitaan media massa Oleh karena
pada positioning dalam persaingan politik yang secara khusus melihat bagaimana ideologi berperan penting dalam positioning politik bagi
itu
partai politik dalam menghadapi persaingan
strategi untuk memenangkan persaingan
politik pada zaman dahulu tidak akan mungkin
politik yang semakin dinarriis Persaingan
lagi digunakan pada era keterbukaan saat ini
politik adalah persaingan untuk memperebutkan
Selain itu profesionalime
pengaruh dan kekuasaan nainuri tentunya adalah
menjaga moralitas
dan tetap berpedoman pada etika politik yang ada menjadi hal yang penting untuk diperhatikan
persaingan yang memiliki aturan dan mekanisme yang jelas Lalu apa sebenarnya signifikansi dari
parpol dalam konteks persaingan politik ini
persaingan politik sehingga ia menjadi topik
Pragmatisme partai politik menjadi semakin
menguat dan inipun menimbulkan kesan
yang begitu penting untuk dibicarakan dan dihubungkan dengan positioning polictik Kompetisi adalah hal keniscayaan bagi
bahwa ideologi politik yang dianut oleh suatu partai menjadi hal tidak lagi penting Sebelum
partai politik yang berlangsung tidak hanya
membahas mengenai posisi ideologi bagi sebuah
pada masa kampanye tetapi justru harus terus
partai politik terlebih dahulu penulis buku ini
dipertahankan hingga setelah kampanye
memberikan penjelasan tentang apa yang harus
Ke
Lihat buku ini hlm 86
137
mudian dengan adanya persaingan politik maka
kelompok masyarakat tersebut
iv hal ini juga
alternatif dari problem solving akan hadir dengan
dapat membantu analisis terhadap persaingan
sendirinya Inovasi inovasi pun akan hadir tanpa
politik
keterpaksaan dengan adanya persaingan politik
politik akan dapat dilakukan dengan baik jika
Melalui inovasi inilah akan menumbuhkan suatu
segementasi politik ini dilakukan
sikap untuk selalu memperbaiki diri terhadap
v
program pengembangan marketing
Setelah suatu partai politik mampu melaku
berbagai kekurangan dan hal hal yang belum
kan segmentasi politik maka langkah selanjutnya
dicapai
yang harus dilakukan adalah positioning politik Positioning dalam pengertian ilmu marketing atau
Jadi persaingan politik di sini dipandang sebagai suatu hal yang positif sebab dapat
pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan
menstimulasi partai politik untuk ter us kreatif dan
bisnis yang dirancang untuk merencanakan dan
inovatif dalam setiap langkah strategisnya Buku ini juga mencatat beberapa hal yang dipersaing
menentukan harga
kan yaitu sumber daya informasi keuangan
keingingan dan mencapai pasar sasaran serta
teknologi dan yang terpenting adalah suara
tujuan perusahaan 189 Ketika konsep ini diadopsi
promosi dan mendistri
busikan barang barang yang dapat memuaskan
karena bagaimanapun juga suara merupakan
dalam dunia politik maka pemahamannya adalah
syarat legitimasi terbesar bagi penguasa
partai politik harus mampu menempatkan
Melakukan langkah strategis dalam po
produk politik dan image politik dalam benak
sitioning politik ini haruslah didasari dengan pemahaman beberapa hal yang kesemuanya
masyarakat Oleh karena itu segmentasi yang telah dibahas sebelumnya menj adi sangat penting
mengarah kepada paradigma politik orientasi
untuk menciptakan diferensiasi produk politik
publik Partai politik perlu segera mengubah pola
tersebut
pikirnya yaitu yang tadinya lebih kepada elite
Setelah menjelaskan betapa pentingnya
oriented menjadi public oriented Perkembangan
positioning politik dalam persaingan politik
sistem demokrasi ini telah menjadikan masyara
maka pertanyaan selanjutnya adalah melalui apa
kat tidak lagi sebagai objek tetapi justru sebagai
kita dapat melakukan positioning politik Dalam
subjek dari sistem politik itu sendiri Kemudian
bagian kelima buku ini
politisi juga harus selalu waspada dan antisipatif
argumennya bahwa ideologi dapat digunakan
dengan semua gerakan pesaing politiknya Dan yang tidak kalah penting adalah untuk terus selalu
oleh
menggandeng media massa sehingga penciptaan image positif melalui media akan dapat terus
politik menjadi hal yang sangat penting baik
dilakukan
di luarnya Bagi aktor di luar partai
organisasi
politik
penulis menjelaskan
untuk
memosisikan
dirinya Ideologi politik bagi suatu organisasi
bagi aktor di dalam partai maupun masyarakat ideologi
Memahami bahwa publik adalah sebuah
adalah hal yang penting untuk dapat memahami
kelompok heterogenitas juga merupakan hal
suatu perilaku Oleh sebab itu kita tidak akan
yang penting Segmentasi politik adalah stra
dapat menganalisis perilaku perilaku politik yang
tegi yang ditawarkan oleh penulis buku ini
muncul ke permukaan tanpa memahami basis
untuk menjawab permasalahan heterogenitas
ideologi para aktor politiknya karena memang
publik ini
dari sanalah semuanya berawal
Segmentasi politik memiliki be
untuk dapat
Selain itu ideologi politik juga berpengaruh
melakukan identifikasi kepentingan dan tujuan
dalam hal keberhasilan komunikasi politik Suatu
politik masing masing kelompok masyarakat
pesan politik akan dipahami secara parsial oleh si
berapa tujuan antara lain
i
ii meningkatkan ketepatan program kerja dan isu politik
iii segmentasi politik akan mengha
penerima pesan jika ia tidak mengetahui ideologi
politik dari si aktor politik yang menyampaikan
silkan pengembangan komunikasi politik Setiap
pesan Komunikasi politik yang dibangun oleh
kelompok masyarakat tentunya harus dibedakan
partai politik akan dapat dipahami dengan baik
pendekatan komunikasi politik yang digunakan mengingat perbedaan budaya dan historis dari
189 Saladin dalam http
dspace widyatama ac idlbitstreaml
handle 10364 599 bab2 pdf sequence 5 diakses pada 12 188Ibid
138
hlm 151
157
April 2010
oleh konstituennya jika parpol itu sendiri dengan terbuka menyampaikan ideologi politiknya dan
adalah analisis terhadap sumber daya dan potensi material yang dimiliki oleh internal partai
konsisten dengan ideologi tersebut
politik Untuk dapat melakukan kesemua analisis
melihat pada perkembangan
tersebut maka diperlukan pembetukan litbang
politik Indonesia saat ini dan juga dilatarbelakangi
partai politik Dengan adanya penelitian dan
oleh kehidupan politik pada zaman Orde Baru
semacam topik yang sangat tabu Hal ini justru memberikan akibat yang tidak baik dari aktivitas
pengembangan litbang inilah diharapkan akan didapatkan informasi yang relevan untuk dapat dijadikan dasar penciptaan strategi positioning politik yang jitu
politik yang ada seperti terciptanya pragmatisme
Persoalan ideologi bagi partai politik adalah
politik konsumerisme politik dan the will to
hal yang sangat krusial mengingat dengan adanya ideologilah maka parpol akan dapat memegang teguh janji yang ia berikan pada masyarakat
Selanjutnya
pembicaraan mengenai ideologi ini menjadi
power
Segala bentuk negativisasi ini tentu
bukanlah datang dari ideologi melainkan tergan tung pada manusia yang menj adikan ideologi itu sebagai tools untuk mencapai tujuannya 191 Lalu bagaimana seharusnya ideologi ditem patkan dalam dunia politik agar negativisasi itu
dapat secara bertahap dihilangkan Untuk dapat mencapai positioning politik ideal yang berbasis kan pada ideologi yang jelas maka sebuah partai politik dianjurkan oleh buku ini untuk dapat
melakukan beberapa strategi marketing politik sebagaimana tergambar di bawah ini 191
Partai politik tanpa ideologi layaknya manusia
yang tidak memiliki prinsip dalam hidupnya mudah terobang ambing dan ia hanya cenderung melihat keuntungan atas apa yang ia berikan bukan kepada kebahagiaan ketika ia mampu
memberikan sesuatu pada orang lain Melihat dan memahami isi dari buku ini terdapat beberapa hal
yang menjadi catatan penulis berkenaan dengan sistematika clan juga substansi dari buku ini 1
Pendekatan Ekonomi vs Politik
Satu hal yang menarik dari penulis buku ini Proses Penyusunan Pesan Politik
adalah bahwa ia telah memberanikan diri untuk
menulis sebuah buku yang dapat dikatakan keluar
Riset Pasar dan
dari konteks keilmuan yang melatarbelakangi Isu Politik
pendidikannya yaitu bidang ekonomi Biar pun begitu dalam pembahasan buku ini masih
t
terlihat jelas nuansa perspektif ilmu ekonomi Penyusunan Kebijakan D t
iseminasi Pesan Politik
itu Itu di antaranya dengan menempatkan partai politik sebagai produsen sebuah produk clan
masyarakat sebagai konsumen dari produk
Riset Oposisi dan Lawan Politik Proses Penyusunan Pesan Politik
tersebut Dengan demikian setiap partai politik haruslah memiliki sesuatu yang unik clan beda dari partai lainnya untuk dapat menarik perhatian
Bagan 2 Model Umum Positioning Politik
konsumen
masyarakat
agar membeli produk
mereka yaitu dalam hal ini adalah memberikan suaranya pada proses pemilihan umum Strategi
Hal hal penting yang harus dilakukan di sini antara lain bagaimana melakukan analisis
terhadap pemilih baik itu segmentasi pemilih maupun analisis terhadap perilaku pemilih
Selanjutnya adalah dengan menganalisis pesaing
yang ia gambarkan untuk mencapai positioning politik yang ideal itu adalah sebuah adaptasi dari marketing produk yang biasanya akaYl kita temui pada pembelajaran tentang ilmu pemasaran Ini merupakan paradigma baru dalam me
politik yang ada Dilanjutkan dengan analisis isu
mandang fenomena partai politik clan tentu saja
dan permasalahan apa yang saat ini menj adi tren
sangat menarik Sedikit banyak buku ini mencoba
di masyarakat serta yang tidak boleh diabaikan
menggugah perhatian parpol untuk dapat lebih
i90 Firmanzah Op Cit hlm 188 9 Ibid hlm 189
menegakkan kepala mereka ketika berusaha
untuk meraih suara dan tidak lagi tergantung pada
139
elite politik yang selalu saja menjadikan partai sebagai kendaraan politik semata Partai politik bukan hanya sebagai tempat
akan banyak hal atau faktor yang memengaruhi keberhasilan atau pemenangan parpol dalam pemilihan umum
Salah satu dari permasalahan tersebut
dan ruang untuk menimba ilmu tentang politik dan bagaimana menjadi politisi yang baik bukan
adalah tingkat akuntabilitas masyarakat terhadap
hanya ketika masa kampanye politik sebelum
partai politik belum meningkat secara siginifikan
pemilihan suara
tetapi justru juga selama ia
seperti yang disebutkan oleh Syamsuddin
menjadi bagian dari Dewan Perwakilan Rakyat
Haris 19
DPR Firmanzah dalam bukunya memandang bahwa ideologi politik adalah hal yang amat penting untuk positioning politik dari parpol
dan akuntabilitas para politisi yang menjadi
tersebut sebab dengan adanya ideologi politik
banyak kemajuan Jadi bagaimana positioning
maka arah perjuangan partai tidak lagi bersifat
dan segmentasi pemilih akan dilakukan jika
pragmatisme dan konsumerisme semata
justru di balik itu semua terdapat permasalahan
Lalu pertanyaannya kemudian apakah
bahwa kualitas performance politik
anggota Dewan secara individual maupun DPR
dan DPRD secara institusional relatif belum
besar yaitu akuntabilitas pemilih yang relatif
pendekatan ekonomi dengan menggunakan
rendah terhadap partai politik An sendiri
konsep konsep marketing ini akan dapat diapli
2
kasikan secara nyata dalam konteks sistem
Positioning dan Masalah Internal Partai Politik
kepartaian dan sistem pemilu kekinian Prinsip
Ada satu sifat yang berbeda antara internal pe
ekonomi pasar bebas sangat kental ketika kita
rusahan produsen produk dan jasa dengan partai
berbicara tentang konsep marketing di mana
politik Jika masing masing pekerja di suatu
tujuh prinsip marketing yaitu price place
perusahaan khususnya di bidang marketing
promotion product people process danphsycal
memiliki kesempatan yang sama untuk dapat
evidence memandang sebuah kebebasan untuk
berkreasi menciptakan berbagai strategi yang
berstrategi memasarkan produknya
inovatif untuk penjualan produknya sehingga
Biasanya etika bisnis di sini tidak sama
dicapailah profit yang memuaskan dan inipun
dengan etika politik yang menjual program partai kepada pemilih Dan hal yang perlu
berhasil tersebut hal ini akan sangat berkebalikan
diingat adalah produk dalam pemasaran di
dengan yang ada di dalam partai politik
bidang ekonomi merupakan benda mati yang
Egalitarian yang menaungi perusahaan dalam bidang pemasaran produk dan jasa akan berbanding terbalik dengan praktik oligarki yang
mempunyai batas maksimum usia pemakaian
Hal ini justru berbeda jika kita melihat partai
akan memberikan efek reward bagi individu yang
politik yang bukan merupakan benda mati tetapi
ada di internal partai politik Elite partai memiliki
penuh dengan dinamika perubahan sebagai akibat
dari orang orang yang menjalankan program
peranan penting untuk menetapkan ideologi par tai calon calon legislatif lengkap dengan urutan
partai tersebut
dan sistem penghitungan suaranya dalam artian
Sifat deterministik pada prinsip marketing
hampir kesemuanya yang berhubungan dengan
juga tidak dapat secepat itu diterapkan pada
partai politik baik urusan internal maupun ekster
partai politik Jika dalam marketing penetapan
nal sangat dipengaruhi oleh golongan elit partai
segmentasi selera pasar akan dengan cepat dan
pemilu Analisis yang bersifat kausalitas untuk melihat keberhasilan marketing strategy pada
ini Dengan adanya elite elite yang ada di dalam parpol ini akan sangat sulit untuk tetap teguh memegang suatu ideologi politik tertentu yang menjadi dasar setiap langkah parpol tersebut Program partai akan selalu dibayang bayangi
satu produk dalam ekonomi biasanya hanya ber
oleh kekuasaan segolongan elite di dalam partai
sifat sebuah analisis parsial
tersebut
mudah dilakukan tetapi ini tidak berlaku jika hendak menentukan segmentasi pemilih dalam
yaitu semata mata
melihat faktor faktor yang membuat keberhasilan suatu proses marketing strategy Adapun dalam melihat fenomena partai politik dan pemilihnya
140
192 Syamsuddin Haris Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai Proses Nominasi dan Seleksi Calon LegislatifPemilu Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama 2004
hlm 4
sembunyi di balik klaim subyektif ideologis
Permasalahan sistem kepartaian yang multipartai dan juga sistem pemilu yang masih
masing masing 193
bersifat trial and error membuat permasalahan pengelolaan partai politik tidak sesederhana ke
tika dibandingkan dengan pengelolaan produksi
dan distribusi serta jasa dalam prinsip prinsip
Ibarat sungai proses pembentukan parpol
di Indonesia pada waktu itu telah membuat kekeruhan di hulunya sehingga pada hilirnya
kekeruhan itu menjadi sulit untuk dijernihkan
ekonomi Ketidakjelasan sistem pemilihan kita
seperti dengan menggabungkan proporsional
3
Pemahaman Pemilih
DPR dan distrik DPD membuat aplikasi dari
Selama ini pemilih Indonesia memang tidak
positioning parpol yang coba ditawarkan di
lagi dikategorikan sebagai pemilih pasif dalam
Apakah
artian akan cukup sulit untuk memetakan
mungkin penetapan segmen pemilih dapat
dalam buku ini menjadi dilematis
hasil pemilihan umum mengingat dalam masa
dilakukan jika sistem penetapan calon legislatif
kampanye kecenderungan pilihan pemilih belum
masih tetap dengan proporsional walaupun yang
terlalu tampak Pemilih di Indonesia sama halnya
dilakukan adalah dalam bentuk proporsional
dengan parpol yang ada masih memandang
terbuka namun tetap dibayang bayangi dengan
bahwa kegiatan pemilu hanya sekedar seremonial
konsekuensi ditetapkan oleh elite partai
semata untuk penggantian kepemimpinan dan
Namun untuk sistem distrik kemungkinan
penggunaan strategi positioning dimungkinkan
karena wilayah yang lebih kecil dan kejelasan tipe pemilihnya Seperti diketahui bahwa politisi
kharismatik atau yang berorientasi keindividuan masih sangat lekat di benak pemilih Indonesia
perangkat lembaga tinggi negara legislatif dan
eksekutif Jadi sikap pragmatis tidak hanya ber putar di internal parpol tetapi justru para pemilih
pun akan cenderung memilih sikap itu sebagai akibat dari paragmatisme yang diperlihatkan oleh parpol selama ini
inilah yang melanggengkan adanya oligarki
Tidak ada yang salah dengan penerapan konsep marketing dalam ilmu ekonomi ke dalam ilmu politik yang bersifat praksis namun banyak hal yang perlu dibenahi untuk mampu
partai sehingga kejelasan dan konsistensi ideologi
menerapkan dengan baik beberapa strategi dalam
partai politik menjadi terabaikan
marketing yang salah satunya dengan strategi positioning Beberapa hal yang perlu dibenahi
Akhirnya segmen pemilih pun akan beralih pada
nilai jual caleg bukan lagi pada nilai jual parpol itu sendiri Sesungguhnya sistem proporsional
Faktor penciptaan parpol yang serba instan pun juga memiliki sumbangan terhadap keti dakjelasan ideologi yang diusung oleh parpol tersebut Hal ini seperti yang diungkapkan oleh
adalah
I
Syamsuddin Haris
Yang paling utama untuk dibenahi adalah penyusunan AD ART masing masing partai yang lebih disiplin dalam pelaksa naannya Landasan filosofis historis dan lainnya haruslah jelas dan mengikat ke
bahwa sebagian besar partai yang ada dewasa ini memang dibentuk sesudah jatuhnya Soeharto clan lebih khusus menjelang pelak sanaan Pemilu yang dipercepat pada 7 Juni
pada seluruh anggota tanpa adanya penge
cualian
Mekanisme pengaturan untuk
pengajuan calon legislatif dan presiden di
1999 Dengan kata lain sebagian politisi partai
luar keanggotaan partai haruslah diperjelas
kita memang membentuk partai dalam rangka mengisi kekuasaan yang ditinggalkan oleh rezim
persyaratan secara ideologisnya
Soeharto Karena itu tidak mengherankan jika pada umumnya partai tidak memiliki agenda
2
Selanjutnya partai pun harus memikirkan untuk mendapatkan biaya pengelolaan
spesifik operasional clan implementatif tentang bagaimana reformasi yang diperjuangankan oleh
partai yang tidak hanya bersumber pada
para mahasiswa diwujudkan dalam kehidupan
dengan menerapkan kesetaraan jumlah
politik Dampak dari kecenderungan tersebut
sumbangan dari masing masing anggota
satu penguasa Hal ini dapat dilakukan
adalah bahwa partai partai pada akhirnya ber
93 Syamsuddin Haris dkk
Persepsi Masyarakat Terhatlap
Partai Politik Peserta Pernilu
Jakarta Pusat Penelitian Po
litik LIPI 2004
141
parpol sehingga tidak ada lagi satu atau se
milih mereka Dengan demikian mereka
golongan elite saja yang merasa memiliki partai politik karena lebih besarnya sum
pun mampu menempatkan ideologi partai
bangan yang ia berikan Sebuah gagasan untuk membentuk badan usaha yang ber sih dan profesional serta dikelola langsung oleh partai politik dapat dipertimbang
kan berdasarkan aspirasi konstituennya
kan sebagai alternatif sumber dana bagi pengelolaan parpol
3
Selanjutnya kaderisasi anggota parpol
menjadi hal yang juga penting Melalui kaderisasi inilah diharapkan kesamaan visi dan misi parpol dapat diresapi dengan
baik oleh para anggotanya sehingga visi
dan misi anggota tidak lagi dikendalikan oleh golongan elite parpol tertentu
0 Di samping sistem kepartaian yang harus dibenahi sistem pemilihan pun juga perlu dibenahi Contoh saja ketidakseimbangan
kewenangan antara wakil rakyat yang di
dalam program yang harus mereka wujud
Satu hal lagi yang perlu mendapat perhatian di sini adalah walaupun sebenarnya ide dari
buku ini sangat menarik sayangnya tidak diiringi
dengan sistematika penulisan sebuah buku yang dapat dipahami dengan sederhana Tiap bagian buku tidak memiliki kejelasan tentang sistema tika yang hendak dijelaskan Penjelasan yang ada seperti potongan potongan pemikiran yang tidak
jelas benang merahnya Hal ini semakin tidak baik dengan adanya pengulangan pembahasan
antara satu bab dengan bab yang lainnya Selanjutnya posisi ideologi yang hendak ditekankan dalam positioning dan komunikasi politik dari parpol hanya dijelaskan dalam satu subbab saja Hal itu tentunya tidak konsisten
pilih melalui partai politik DPR DPRD
dengan judul buku ini yang menempatkan
dengan yang dipilih melalui mekanisme
komunikasi politik sebagai salah satu variabel
calon independen DPD
penting yang dibicarakan selain ideologi dan positioning ideologi partai politik An sendiri Ke depan semoga akan ada sebuah tulisan yang merancang strategi komunikasi politik yang etis
Calon indepen
den di satu sisi diharapkan mampu untuk
lebih menampung aspirasi konstituen di wilayah pemilihannya
namun ini juga
bisa menjadi ancaman bagi calon legislatif
dan cerdas bagi sebuah partai politik dengan tidak
yang berasal dari partai politik Jika ma
melupakan ideologi politik sebagai basis utama
syarakat melihat anggota DPD lebih mam
dalam setiap tindakan partai politik
pu untuk mewujudkan aspirasi mereka
bukan tidak mungkin akuntabilitas partai
Daftar Pustaka
politik akan semakin menurun Proporsi
jumlah anggota DPD yang tidak seban ding dengan DPR RI membuat DPD pun tidak memiliki power of control terhadap
semua keputusan DPR Hal yang lebih baik adalah jika terdapat kerja sama yang baik antara anggota DPR DPRD dengan DPD
5
Oligarki Partai Proses Nominasi dan Selek
si Calon Legislatif Pemilu 2004 Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama 2003
Persepsi Masyarakat
terhadap Partai Politik Peserta Pemilu 2004 Jakarta Pusat Penelitian Politik LIPI
Firmanzah 2008
Mengelola Partai Politik Komu
Anggota legislatif yang berasal dari partai
nikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era
politik harusnya lebih diberikan pemaha
Demokrasi Jakarta Yayasan Obor Indonesia
man bahwa yang dimaksud dengan kon stituen mereka itu bukanlah partai politik
yang menjadi kendaraan mereka tetapi justru masyarakat pemilih yang telah me
142
Haris Syamsuddin 2004 Pemilu Langsung di Tengah
Saladin dalam http dspace widyatama ac id bit stream handle 10364 599 bab2 pdf sequence 5 diakses pada 12 April 2010
Tentang Penulis
Lidya Christin Sinaga
sebagai peneliti ia pernah mengajar mahasiswa
Lahir di Banjarmasin Menamatkan pendidikan
S 1 FISIP UKI dan S2 FISIP Jayabaya serta sedari
S 1 dari Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
1994 hingga kini menjadi pengurus pusat AIPI
Universitas Gadjah Mada pada 2005 Semenjak
2006 hingga sekarang ia menjadi salah satu peneliti di bidang Perkembangan Politik Interna sional Pusat Penelitian Politik P2P LIPI dengan
fokus kajianASEAN dan China
Ratna Shofi Inayati Adalah peneliti senior pada Pusat Penelitian
Politik P2P LIPI Penulis yang menyelesaikan program Master International Management dari Washington D C
Trias Palupi Kurnianingrum S H
M H
ini aktif mengkaji ASEAN
khususnya masalah kerja sama regional dan
Wanita kelahiran Semarang ini bekerja di
isu isu yang terjadi di negara negara tersebut
Sekretariat Jenderal DPR RI bagian Peneliti
Selain itu
Hukum Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan
politik luar negeri Indonesia
Informasi
P3DI
is juga mengkaji masalah masalah
Ia memperoleh gelar S 1 dari
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
Rudi Hilmanto S Hut M Si
pada tahun 2006
Saat ini bekerja sebagai dosen Universitas
sementara gelar Magister
Hukum diperoleh dari Universitas Diponegoro
Lampung
Semarang pada 2009
Jurusan Manajemen Hutan Ia juga aktif melaku
Unila Fakultas Pertanian pada
kan kegiatan penelitian dan membuat tulisan
Tri Nuke Pudjiastuti
ilmiah
Adalah peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga
oleh Penerbitan Universitas Lampung pada
Ilmu Pengetahuan Indonesia P2P LIPI
Gelar S2
nya diraih pada 2000 dari Universitas Adelaide
Australia Selatan tentang migrasi internasional Hal itu yang sampai sekarang ditekuninya Saat ini tergabung dalam kelompok kajian ASEAN
2009
Salah satu bukunya telah diterbitkan
dengan judul Sistem Local Ecological
Knowledge dan Teknologi Masyarakat Lokal pada Agroforestri
Syafuan Rozi
P2P LIPI selain juga menjadi koordinator pada
Peneliti madya bidang politik nasional di Pusat
kajian Trafficking in Person P2P LIPI pada tahun
Penelitian Politik
2010
gelar S 1 dan S2 nya dari FISIP Universitas
Awani Irewati
Indonesia Peneliti kelahiran Curup ini memiliki minat kajian antara lain palitik kebij akan publik
Adalah peneliti pada Pusat Penelitian Politik P2P
LIPI Ia memperoleh gelar S 1 Hubungan
Internasional dari Universitas Airlangga pada
1987 Selanjutnya gelar Master of International
Relations diperoleh dari Griffith University Brisbane Australia pada 1994
Telah terlibat
P2P
LIPI ini mendapatkan
reformasi birokrasi konflik dan studi perdamaian Pemilu dan parlemen politik identitas politik lingkungan dan hubungan Indonesia Malaysia
Beberapa buku yang ia tulis antara lain Zaman Bergerak Birokrasi Dirombak Anatomi Konflik
Komunal di Indonesia Politik Governans dan
dalam sejumlah kegiatan penelitian di antaranya
Alam Sekitar Parlemen Indonesia Doeloe Seka
tentang ASEAN dan APEC serta riset tentang
rang dan Nanti Cyberclash Indonesia Malaysia
masalah perbatasan Ia mantan Kepala Bidang Politik Internasional di P2P LIPI
Selain aktif
Selain meneliti ia mengaj ar di Departemen Ilmu Politik FISIP UI dan IISIP Jakarta staf Komisi
143
Advokasi Asosiasi Ilmu Politik Indonesia AIPI dan Kasubid Kerja sama P2P LIPI
Adriana Elisabeth Peneliti di Pusat Penelitian Politik P2P LIPI
bidang politik internasional dengan bidang Moch Nurhasim
keahlian pembangunan regional Asia Tenggara
Memperoleh gelar S 1 Ilmu Politik dari Fakultas
khususnya studi ker a sama sub regional ekonomi
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
di ASEAN Pendidikan S 1 bidang Hubungan
Airlangga Surabaya pada tahun 1996 sedang
Intemasional diperoleh dari FISIP Universitas
kan gelar master ilmu politik diperoleh dari
Jayabaya pada 1987 memperoleh gelar Master
Universitas Indonesia pada 2007
of Social Sciences in International Relations
Saat ini ia
bekerja sebagai peneliti pada Pusat Penelitian
dari University ofTazmania pada 1995 dan pada
Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
2008 memperoleh gelar Ph D dari Departement
P2P LIPI
la pernah menjadi Ketua Centerfor
Alternative Defence and Studies pada the Ridep
of History and Politics di University of Wol longong
Institute sebuah lembaga independen yang konsern terhadap demokrasi dan perdamaian Ia menulis di beberapa jurnal ilmiah dan aktif
melakukan penelitian yang berkaitan dengan demokrasi militer dan konflik
Nina Andriana
Kelahiran Padang Kandidat peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI ini menamatkan pendidik an S 1 pada Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas
Padang pada 2007 dengan fokus kajian pada bidang komunikasi politik
144
Naskah
Redaksi Jurnal Penelidan Politik menerima kiriman naskah dengan ketentuan berikut l
Tulisan yang dimuat narus merupakan kajian ilmiah atas isu dan peristiwa yang berkaitan dengan politik dalam negeri dan internasional baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris
2
Tuiisan merupal an kacya sendiri bukan saduran atau terjemahan dan belum pernah dipublikasikan dalam bentuk dan bahasa apa pun
3
R lisan mengandung data atau pemikiran yang baru dan orisinal
4 Tulisan yang dimuat sepenuhnya menjadi tangguiagjawab pribadi penulis yang bersangkutan 5
Persyaratan teknis
a
Panjang naskah untuk artikel 20 25 halaman A4 spasi 1 5
book
review 10 15 halaman A4 spasi 1 5
b
Diketik dengan menggunakan hurufTimes New Roman Font ukuran 12 dengan 1 5 spasi
c
Naskah dilengkapi dengan daftar pustaka dan abstraksi
100 200
kata
d
Naskah ditulis dengan format tulisan ilmiah
dilengkapi dengan
catatan kaki dan daftar pustaka
e Naskah dikirim dalam bentuk printout beserta soficopy ke alarriat re daksi atau dapat dikirimkan melalui email redaksi penerbitan p2p@ gmail com
f Redaksi memberikan honorarium untuk setiap artikel yang dimuat g Artikel yang diterima setelah deadline akan dipertimbangkan untuk dimuat pada edisi berikutnya Langganan
Harga Pengganti ongkos cetak Rp50 000
per eksemplar sudah termasuk
ongkos kirim biasa Untuk berlangganan dan surat menyurat langsung hubungi bagian sirkulasi Redaksi Jurnal Penelitian Politik
Alamat
P2P LIPI Widya Graha LIPI Lantai XI Jln Jend Gatot Subroto No 10 Jakarta 12710
Telp 021 525 1542 ext 757 763 Faks 021 520 7118
EVALUASI PEMILU LEGISLATIF 1009 Tinjauan atas Proses Pemilu
Strategi Kampanye
Perilaku Memilih dan Konstelasi Politik Hasil Pemilu
