http://pusdatin.setjen.pertanian.go.id
ISSN : 1411-9196
Newsletter
Tim Redaksi : Pelindung : Ir. M. Tassim Billah, MSc Penasehat : Agus Sunarya, SE, MM Ir. Budi Waryanto, MSi Ir. Bayu Mulyana, MM Ir. Dewa Ngakan Cakrabawa, MM Penanggung Jawab : A. Prasetyanto Wibowo, SH
V O L U M E
1 1
N O
B U L A N
1 1 5
A G U S T U S
2 0 1 4
Redaksi : Dedi Triyono
PELATIHAN WEBMASTER UNTUK PETUGAS PENGELOLA WEB
Editor : Eko Nugroho, S.Kom, MM Dra. P.Hanny Muliany, MM Dra. Laelatul Hasanah, Msi Dian Prasetyorini, SE Redaktur Pelaksana : Evita Wahyu Puspitasari, S.Kom Sekretariat : Marwati Agus Suparmi Redaksi menerima tulisan maupun saran dan kritik untuk Newsletter Pusdatin Kirimkan ke alamat redaksi : Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Jl. Harsono RM No. 3 Gd. D Lantai IV Pasar Minggu – Jakarta 12550 Telp : 021-7805305, 7816384 Fax : 021-7822638 e-mail :
[email protected]
Caption describing picture Para Petugas or graphic. Pengelola Web (IT/Webmaster) dari 47 Kementerian atau Lembaga
Daftar Isi :
▪ ▪
▪
▪
Pelatihan Webmaster Untuk Petugas Pengelola Web….…(1) Sosialisasi dan Advokasi e-Form Peternakan Di Pontianak - Kalimantan Barat......(3) Penunjukkan Langsung Yang Lebih Aman Menggunakan e-Purchasing…...(7) Kegiatan Survei Pengguna Jagung Tahun 2014…..(10)
Open Government Indonesia (OGI)
sejak UU No. 14 tahun 2008 disahkan.
dan Paramadina Public Policy Institute
Meskipun masih banyak kekurangan disana
bekerja sama dalam menyelenggarakan acara
sini dalam penerapan UU KIP tersebut, akan
Pelatihan
“Menampilkan
tetapi semangat dan kemajuan keterbukaan
Transparasi Kinerja dan Anggaran melalui
informasinya cukup terasa sejak tahun 2010
situs web K/L dalam Penerapan UU KIP” yang
sampai sekarang.
Web
Master
mengundang 47 Kementerian atau Lembaga
Penempatan
petugas
IT
atau
yang salah satunya adalah Kementerian
Webmaster yang cakap dan memahami
Pertanian.
filosofi UU KIP merupakan suatu hal yang
Pada kesempatan ini, Kementerian
cukup penting agar penyediaan informasi
Pertanian mengutus dua orang staff untuk
melalui situs web dalam rangka memenuhi
hadir
harapan masyarakat dan undang - undang.
dalam
acara
pelatihan
ini
yang
diselenggarakan pada tanggal 04 - 06 Juni
Ketersediaan data dan inforamasi
2014 di The Mirah Hotel Bogor. Staff yang
dalam kementerian dan lembaga tidak lepas
ditugaskan adalah Staff Aplikasi Multimedia
dari hasil kerjasama erat
yang diwakilkan oleh Hani Hanifah Rahmani
data (Bagian - bagian K/L), pengumpul dan
dan Cahyani Wartianingsih.
pemberi data (Humas) dan petugas pengelola
Keterbukaan Informasi Publik adalah sebuah gerakan lama yang kembali muncul
antara penyedia
situs web (IT/Webmaster). Pembagian tugasnya sudah cukup
HALAMAN
2
Lanjutan Berita Pelatihan Webmaster... 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: Filosofi, substansi, dampak positifnya bagi peningkatan kinerja Kementerian/ lembaga dan Peringkat Open Budget Index. 2. Tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Humas dalam menerapkan Standar Layanan Infromasi publik di Kementerian/lembaga. Bapak Abdul Rahman Ma’mun Selaku Direktur PPPI sedang memberikan materi
3. Pengelolaan Informasi Publik : Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan khususnya menyangkut data yang terkait keuangan dan
jelas,
IT/Web
membuat
tampilan
yang
baik
menampilkan informasi sesuai UU KIP datanya
penganggaran mengacu pada UU KIP. Setelah
pemaparan
diadakan
diskusi
berasal dari humas atau PPID, Humas atau PPID
kelompok untuk mereview beberapa situs website
mengumpulkan, berkoordinasi dengan satker lain
Kementarian
agar penyediaan informasi bisa mutakhir dan
menganalisa aplikasi website dan content website
berkesinambungan.
yang ada didalamnya. Pada diskusi ini, peserta dibagi
Kegiatan pelatihan untuk petugas pengelola situs web (IT/Webmaster) ini dilaksanakan untuk
yang
dijadikan
contoh
untuk
menjadi beberapa kelompok yang masing-masing kelompok me-review satu website Kementerian.
berbagi, belajar dan memahami lebih mendalam
Setelah melaksanakan diskusi, masing-masing
aturan-aturan baku pembuatan dan pengelolaan
mempresentasikan hasil review website terdapat
situs K/L agar lebih menarik, aman, akuntable,
beberapa kelebihan dan kekurangan website yang
responsif estetis, dan informatif sesuai dengan UU
harus lebih dikembangkan.
KIP.
Pada pelatihan ini peserta pun diberikan Materi
yang
diberikan
diawali
dengan
materi-materi Website sebagai peningkatan kualitas
Pemaparan dari Bapak Abdul Rahman Ma’mun
SDM Pengelola website di Kementerian/lembaga.
(Direktur PPPI) dengan materi :
Materi-materi yang berikan adalah sebagai berikut :
Judul Materi
Detail Materi
Web User Experience
1. Pengenalan Web User Experience 2. Konsep dalam web user experience 3. Desain web yang sesuai dengan user experience yang baik 4. Penerapan User Experience yang baik dalam pembuatan web
Fundamentals of Web Security
1. Pengenalan aspek keamanan dalam web 2. Penanganan dini terhadap risiko keamanan 3. Penerapan aspek keamanan dalam pembuatan web
Fundamentals of Web Analytics
1. Pengenalan web analitik 2. Penggunaan web analitik untuk meningkatkan performa web
Web Content Creation
1. Konsep konten web 2. Panduan dalam membuatn konten web
Introduction to Web 2.0
1. Pengenalan konsep web dan media social 2. Peran media social dalam web pemerintahan 3. Penerapan media social di web pemerintahan
Javascrip for User Interface/Experience
HALAMAN
Lanjutan Berita Pelatihan Webmaster...
Salah satu kelompok diskusi Pelatihan Webmaster
Materi - materi tersebut diberikan dengan
memperbaiki kekurangan - kekurangan yang ada
metode pemaparan, praktek dan diskusi. Pelatihan
pada masing - masing website kementerian/lembaga
ini memberikan motivasi tersendiri bagi para
agar menjadi media yang lebih informatif lagi bagi
pengelola website Kementerian/lembaga untuk
masyarakat luas. ( Hani)
SOSIALISASI DAN ADVOKASI E-FORM PETERNAKAN DI PONTIANAK - KALIMANTAN BARAT data cenderung mengalami hambatan. Tujuan dari pelaksanaan sosialisasi ini adalah melakukan bimbingan lanjut petunjuk teknis dan e-Form peternakan kepada petugas pengelola data di Provinsi Kalimantan Barat dengan memberikan pemahaman yang sama kepada petugas pengelola Narasumber sedang memberikan pengarahan sekaligus membuka acara Sosialisasi dan Advokasi e-Form Peternakan Di Pontianak
data peternakan di semua tingkatan mengenai petunjuk teknis pengumpulan data peternakan dan operasional aplikasi e-Form peternakan. Adapun
Pelaporan melalui media elektronik (e-Form)
sasaran yang akan dicapai adalah terlatihnya petugas
sangat cocok untuk diimplementasikan di Indonesia
pengelola data peternakan di Provinsi Kalimantan
yang wilayahnya sangat luas dan berpulau - pulau.
Barat di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi
e-Form akan mempercepat sampainya pelaporan
sebanyak 11 petugas, meningkatnya pemahaman
dari Sabang sampai Merauke ke Provinsi maupun
petugas
Pusat tanpa hambatan transportasi.
pedoman pengumpulan data peternakan dan aplikasi
Pelaporan melalui e-Form di subsektor peternakan telah dikembangkan sejak tahun 2007.
pengelola
data
peternakan
mengenai
e-Form Peternakan dan terupdatenya data populasi ternak,
pemotongan
ternak,
pemasukan
dan
Beberapa kendala yang dijumpai pada implementasi e-Form ini diantaranya keterbatasan SDM, bentuk kelembagaan pengelola data peternakan yang bervariasi antar daerah dan lemahnya dukungan kebijakan. Selain itu beberapa kebijakan seperti telah terbitnya Peraturan pemerintah No. 41 tahun 2007, menyebabkan bentuk kelembagaan khusus yang menangani data satistik peternakan di daerah tidak tersedia, sehingga manajemen penanganan
Instruktur dan Peserta sedang mendengarkan pengarahan dari Narasumber
3
HALAMAN
4
Lanjutan Berita Sosialisasi dan Advokasi e-Form... pengeluaran ternak di wilayah Provinsi Kalimantan
provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan
Barat.
Sosialisasi dan Advokasi e-Form Peternakan tahun Jumlah peserta pelatihan Sosialisasi dan
Advokasi e-Form Peternakan di Provinsi Kalimantan
2014 adalah sebagai berikut : 1. Penjelasan Buku Pedoman Pengumpulan Data
Barat sebanyak 11 orang yang terdiri dari petugas
Peternakan, materi yang disampaikan meliputi :
pengelola data peternakan tingkat Provinsi 3 (tiga)
Pengorganisasian Pengumpulan Data (Tingkat
orang, tingkat Kabupaten/Kota 8
orang. Nama-
nama peserta dan asal instansi secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1. NO
Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota). Metodologi (Konsep dan Definisi, Data yang dikumpulkan, Metode Pengumpulan Data
NAMA
PROVINSI/KABUPATEN
Reguler).
1 Sri hartini
Provinsi Kalbar
Penjelasan Tata Cara Pengisian Formulir
2 Merry
Provinsi Kalbar
Pengumpulan Data (Form NAK 01 – NAK 04
3 Eka Syawalia
Provinsi Kalbar
4 Sofia Febriyanita
Kota Pontianak
dan Form Input Parameter).
5 Sumiyanto
Pontianak
6 Fenansius Kecung
Sekadau
formulir
7 Okta Abdillah, SPt
Singkawang
formulir tingkat Provinsi, rekap formulir
8 Oni Purwoko
Melawi
9 Yuveralis Viktor
Landak
10 Finny Widiyanti
Sanggau
11 Eka Martini
Sambas
Pengolahan dan Rekapitulasi Data (rekap tingkat
Kabupaten/Kota,
rekap
tingkat Nasional). Pelaporan dan Penyajian Data. 2. Aplikasi
Nilai rata-rata
e-Form
Peternakan,
materi
yang
disampaikan meliputi :
Tabel 1. Peserta Sosialisasi dan Advokasi e-Form Peternakan Di Pontianak Instruktur dalam pelaksanaan
Sosialisasi
dan Advokasi e-Form Peternakan di Provinsi Kalimantan Barat berasal dari Pusdatin sebanyak 1 (satu) orang dibantu oleh 1 (satu) orang asisten dengan kualifikasi menguasai Pedoman Metode
Pendahuluan → Penjelasan apa itu elektronik Form Peternakan (e-Form Nak), kegunaan dan manfaat penggunaan e-Form Nak. Tata
Cara
Installasi
Aplikasi
e-Form
Peternakan. Penjelasan Entri Data Form NAK 01 – NAK 04 dan Form Input Parameter.
menguasai
Utility → Manajemen User, Manajemen
komputer dan teknologi informasi serta aplikasi
Komoditas, Manajemen Wilayah, Manajemen
e-Form Peternakan, mampu menilai kemajuan hasil
Server, Gabung Data, Backup Data, Restore
berlatih para peserta pada akhir kegiatan. Para
Data, Kirim Data (secara offline dan online).
instruktur pada waktu memberikan materi dibantu
Output/Rekap hasil entri data Form NAK 01 –
oleh asisten di dalam kelas sesuai dengan jadwal
NAK 04 dan Form Input Parameter (Rekap
yang telah ditentukan. Nama instruktur dan asisten
Populasi, Rekap Pemotongan, Rekap Ternak
yang
Roch
Masuk, Rekap Ternak Keluar, Rekap Populasi
Widaningsih, Msi dan Suyati, S.Kom. Narasumber
Daging, Rekap Produksi Telur, Rekap Produksi
yang
Susu).
Pengumpulan
terlibat
Data
dalam
memberikan
membuka
Peternakan,
acara
kegiatan
pengarahan pelaksanaan
ini dan
Ir.
sekaligus
Sosialisasi
dan
Bantuan
→
Penjelasan
Fasilitas
menu
Advokasi e-Form Peternakan di Provinsi Kalimantan
BANTUAN ini merupakan panduan untuk
Barat
memudahkan petugas Kabupaten/Kota dalam
adalah
Kepala
Dinas
Peternakan
dan
Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat yaitu Drh. H. Manaf Mustafa dan dari Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Ir. Budi Waryanto, MSi. Materi yang disampaikan kepada peserta
mengoperasikan e-Form Peternakan. 3. Pre test dan post test, para peserta sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Advokasi e-Form Peternakan tahun 2014 diminta
HALAMAN
Lanjutan Berita Sosialisasi dan Advokasi e-Form... untuk mengisi pre test dan post test sebagai
narasumber dari Pusat Data dan Sistem Informasi
parameter tingkat kesiapan pemahaman materi.
Pertanian (Ir. Dyah Riniarsi, MSi) memberikan
Pre
penekanan akan pentingnya data yang akurat dan
test
diberikan
sebelum
sosialisasi
dilaksanakan dan post test setelah selesai materi sosialisasi disampaikan. Nilai rata - rata pre test adalah 8.33 dan nilai post test menjadi 9.23.
tepat waktu. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap peserta pelatihan,
peserta
sangat
aktif dalam forum
tanya jawab. Keaktifan peserta tercermin dari Pelaksanaan Advokasi
e-Form
kegiatan
Sosialisasi
Peternakan
diawali
dan
banyaknya
pertanyaan
dengan
pertanyaan
yang
yang
berkaitan
diajukan, dengan
baik
pedoman
pembacaan pointer oleh Kepala Dinas Peternakan
pengumpulan data peternakan maupun dengan
Provinsi Kalimantan Barat yaitu Drh. Erinaldi,
Aplikasi e-Form Peternakan. Berikut pertanyaan
Setelah pembacaan pointer berakhir dilanjutkan
yang diajukan oleh peserta beserta tanggapannya
dengan
tersaji dalam Tabel 2.
pembukaan,
NO 1
dalam
pembukaan
ini
PERTANYAAN
TANGGAPAN
Kabupaten Sekadau (P Fenansius): Batasan
populasi
komoditas
Populasi
mencakup
15
komoditas
peternakan, apa hanya untuk 15
sebagaimana tersaji pada form nak - 01,
komoditas ternak tersebut di form
namun apabila ada komoditas ternak yang
nak-01 atau bisa ditambah komoditas
dominan di Kalbar tetapi tidak dicakup
lain. Sebaliknya jika dari 1 s.d 15 tidak
dalam 15 komoditas tersebut, e-Form
ada di suatu kecamatan apa dihapus
memfasilitasi
apa populasi sama dengan 0 (nol)?
di menu Utility. Kode ditambahkan dan
Dulu populasi dihitung pakai rumus, bagaimana dalam hal ini? Populasi
penambahan
dilaporkan
ke
BPS,
komoditas
tambahan
namun hanya
komoditas demikian tersaji
di
akhirnya
laporan kabupaten/kota, sedang yang ke
bermuara ke penghitungan Suplai-
Pusat tetap hanya mencakup 15 komoditas
Demand?
sebagaimana tersaji pada form nak - 01.
apakah
pada
Populasi dientri ke fasilitas e-Form melalui input data, populasi tidak dihitung pakai rumus lagi. Populasi yang dientri di e-Form ini bisa diedit oleh adminnya (petugas Kabupaten/ Kota) apabila ada perubahan populasi setelah adanya verval atau yang lainnya. Populasi setelah melalui mekanisma verval yang digunakan untuk perhitungan SuplaiDemand. 2
SARAN/PERMINTAAN : Petugas yang bertugas mengumpulkan
Permintaan akan diteruskan ke instansi yang
data
bertugas mendistribusikan Formulir tersebut
peternakan.
Perlu
diberikan
formulir pengumpulan datanya (Nak01,
(Ditjen PKH atau BPS).
Nak02, Nak 03 dan Nak04) seperti di Tanaman Pangan. Tabel 2. Rangkuman Daftar Diskusi antara Peserta dan Instrukturyang berhubungan dengan materi yang disajikan pada Sosialisasi e-Form Peternakan
5
HALAMAN
6
Lanjutan Berita Sosialisasi dan Advokasi e-Form... Tabel 2. Lanjutan NO
PERTANYAAN
3
Kota Singkawang (Pak Okta) : Data populasi ternak dulunya dihitung keadaan per tanggal 31 Desember tahun berjalan sebagai P0 tahun berikutnya, kemudian harus menyesuaikan per Mei 2011 berlangsungnya PSPK, kemudian karena adanya ST 2013 populasi ternak mengikuti pelaksanaan ST per Juni 2013, Apakah seterusnya populasi dihitung per Juni tahun berjalan untuk semua jenis ternak?
4
5
6
7
Kab. Landak (Pak Yuvenalis) Bagaimana mengisi formulir nak - 03 kalau sapi yang masuk ke Kabupaten Landak berasal dari Madura tetapi melewati dulu Kabupaten Kubu Raya apakah pemasukan antar Kabupaten atau antar provinsi?
Kab. Pontianak (Pak Sumiyanto) : Bagaimana mengisi formulir Nak03 & Nak04 kalau sapi yang masuk dan keluar tidak dibedakan jenis kelamin? Bagaimana mengisi formulir Nak01 kalau catatan populasi sapi selama ini belum membedakan umur? Kab. Pontianak (Pak Sumiyanto) : Paling sulit adalah memperoleh data masuk dan keluar ternak karena tidak setiap ternak yang masuk/keluar melalui pos pencatatan, bagaimana mengatasi hal ini?
TANGGAPAN Iya sampai nanti ada pendataan yang bersifat nasional lagi.
Kalau di Kabupaten Kubu Raya dicatat sebagai pemasukan antar provinsi, maka setelah dikirim lagi ke Kabupaten Landak (jadi dicatat lagi di Kubu Raya sebagai pengeluaran antar kabupaten) maka di Kabupaten Landak dicatat sebagai pemasukan antar kabpaten. Tetapi kalau pencatatan hanya di kabupaten Landak (karena sudah diorder) dan di Kubu Raya tidak dicatat maka dicatat sebagai pemasukan antar provinsi. Isilah menggunakan parameter yang ada di kabupaten atau provinsi. Isilah dengan memproporsikan dengan menggunakan parameter yang ada di kabupaten atau provinsi. Bisa didekati dengan mengecek ternak di pasar hewan.
PERMASALAHAN : a. Tidak ada dinas peternakan dan kesehatan hewan yang berdiri sendiri di tingkat kabupaten/kota di Kalimantan Barat, bahkan ada yang hanya berdiri sebagai satu seksi di dinas yang membidangi pertanian, dan yang menangani pun kadang tidak paham tentang peternakan. b. Otonomi daerah menyebabkan provinsi tidak mempunyai kepanjangan tangan di kabupaten/kota, sehingga program-program tidak berjalan.
Narasumber sedang menjelaskan materi Buku Pedoman Teknis Pengumpulan Data Peternakan (Roch) dan e-Form Peternakan (Suyati)
( Roch/Hanny)
HALAMAN
PENUNJUKKAN LANGSUNG YANG LEBIH AMAN MENGGUNAKAN E-PURCHASING Proses
pemilihan
penyedia
barang/jasa
tinggi, banyak tersedia di pasar, pasar kompetitif,
lainnya diatur melalui Peraturan presiden Nomor 70
barang/jasa
Tahun 2012 pada pasal 35 yaitu dengan cara
didominasi dengan barang pabrikan, dan jasa
pelelangan yang terdiri pelelangan umum dan
standar. Proses pengadaan melalui e-Purchasing
sederhana, langsung
penunjukkan atau
sederhana,
dan
jenis
barang/jasa
langsung,
pengadaan
berkaitan dengan e-Catalog yang memuat informasi
kontes/sayembara.
Peraturan
mengenai barang/jasa yang akan diproses melalui
Presiden ini pun diperkuat dengan Peraturan Kepala
aplikasi e-Purchasing.
LKPP Nomor 17 Tahun 2012 tentang e-Purchasing pada pasal 1 ayat 5 yaitu e-Purchasing adalah tata
Proses bisnis e-Purchasing
cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
Aplikasi e-Purchasing memiliki proses bisnis antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Trend pengadaan ke depannya nantinya tidak
Pemerintah (LKPP), penyedia barang/jasa, dan
hanya dilaksanakan melalui proses lelang atau
K/L/D/I. Proses antara LKPP dan penyedia barang/
tender. Karena tender biasanya merupakan barang
jasa berada pada proses memasukkan data barang/
dengan volume dengan kebutuhan rendah, belum
jasa yang akan dimasukkan di dalam e-Catalogue.
tersedia di pasar, pasar kompetitif, barang/jasa yang
LKKP akan mengadakan proses verifikasi untuk
cukup
menentukan kontrak payung dari penyedia barang/
kompleks,
didominasi
kemudian
dengan
jenis
rekayasa,
barang/jasa
jasa,
design,
jasa yang akan diumumkan melalui e-Catalogue dan
dan inovasi. Sedangkan penunjukkan langsung
digunakan oleh panitia K/L/D/I
merupakan barang dengan volume kebutuhan
e-Purchasing.
melalui aplikasi
Gambar 1. Proses Bisnis e-Purchasing Pada gambar proses bisnis e-Purchasing, e-Purchasing berada pada ranah panitia K/L/D/I. Panitia dapat melakukan negosiasi harga atau langsung menyetujui harga yang ditawarkan kontrak
Alur
melakukan
proses
pembelian
melalui
e-Purchasing Alur
proses
pembelian
melalui
aplikasi
payung kemudian langsung membuat kontrak
e-Purchasing melalui tiga tahapan. Tahapan pertama
pengadaan bila semua persyaratan sudah sesuai.
berada di sisi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
7
HALAMAN
8
Lanjutan Berita Penunjukkan Langsung...
Gambar 2. Alur Proses Pembelian Melalui e-Purchasing Dari Sisi PPK PPK melihat melalui e-Catalogue spesifikasi
e-Purchasing.
yang dibutuhkan serta harga yang sesuai. Kemudian
Selanjutnya pokja ULP yang akan memproses
PPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan
login sebagai panitia ke dalam aplikasi SPSE dan
yang
rencana
memilih masuk ke aplikasi e-procurement lainnya
pelaksanaan pengadaan tersebut disampaikan ke
untuk membuat paket dan kirim permintaan
Pokja/ULP
pembelian.
akan
dilaksanakan yang
penunjukkan
akan
langsung
kemudian melaksanakan
menggunakan
proses aplikasi
Gambar 3. Alur Proses Pembelian Melalui e-Purchasing Dari Sisi Pokja ULP Selain PPK dan pokja ULP, penyedia barang/
pembelian yang diajukan oleh pokja ULP bila
jasa juga ikut mengakses aplikasi SPSE untuk melihat
memang penyedia menyanggupi permintaan pokja
notifikasi
ULP.
yang
dikirimkan
dan
menyetujui
Gambar 4. Alur Proses Pembelian Melalui e-Purchasing Dari Sisi Penyedia
HALAMAN
Lanjutan Berita Penunjukkan Langsung... Aplikasi e-Purchasing
dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik
Aplikasi ini dapat diakses setiap PPK, panitia
(SPSE) karena aplikasi ini menempel di dalam
pengadaan
aplikasi SPSE.
barang/jasa
dan
penyedia/rekanan
barang/jasa yang sudah memiliki hak akses ke
Gambar 5. Halaman Aplikasi e-procurement lainnya Setelah panitia login ke dalam aplikasi SPSE,
beberapa aplikasi e-Purchasing seperti aplikasi
panitia dapat mengaksesnya melalui menu Aplikasi
e-Purchasing obat, alat kesehatan, PP sheet, mesin
e-procurement lainnya kemudian pilih aplikasi
pertanian, hotmix, readymix, kendaraan bermotor,
e-Purchasing yang panitia barang/jasa inginkan.
Internet Service Provider (ISP), dan alat berat.
Di dalam aplikasi e-procurement lainnya ini terdapat
Gambar 6. Halaman Aplikasi e-Purchasing
9
HALAMAN
10
Lanjutan Berita Penunjukkan Langsung... Gambar 6. Lanjutan
Panitia
cukup
menekan
menu
aplikasi
e-Purchasing yang panitia barang/jasa butuhkan
melalui aplikasi e-Purchasing maka panitia barang/ jasa dapat mulai memproses kontrak pengadaan.
kemudian tekan tombol Masuk Versi Production
Penggunaan aplikasi e-Purchasing ini relatif
untuk mulai mengerjakan penunjukkan langsung
lebih aman untuk panitia pengadaan barang/jasa
menggunakan
menekan
karena harga yang ditawarkan oleh penyedia/
tombol tersebut panitia barang/jasa mulai dapat
rekanan barang/jasa sudah masuk ke dalam kontrak
membuat paket dan mengisi formulir yang tampil
payung antara LKPP dengan penyedia. Selain itu,
e-Purchasing.
Setelah
pada aplikasi. Sebelum menginputkan data barang/ jasa yang dibutuhkan oleh panitia, panita harus melihat
kebutuhan
barang/jasa
pada
aplikasi
e-Catalogue. Bila data sudah diinputkan dan PPK sudah menyetujui proses pembelian barang/jasa
pembelian barang yang dapat langsung memilih sesuai dengan kebutuhan panitia barang/jasa sesuai dengan jenis serta merk barang/jasa yang mereka butuhkan. ( Lilik)
KEGIATAN SURVEI PENGGUNA JAGUNG TAHUN 2014 Jagung merupakan komoditas strategis dilihat
Sementara jagung untuk pangan diantaranya diolah
dari perannya sebagai sumber karbohidrat kedua
menjadi berbagai macam produk makanan turunan
setelah beras dan juga sebagai bahan baku pakan
seperti sereal, minyak jagung, tepung jagung, dan
ternak. Penggunaan jagung dalam negeri didominasi
lain - lain.
oleh industri pakan ternak. Komposisi jagung dalam
Berdasar tabel input output tahun 2005
pakan unggas berkisar 50 %, sehingga diperkirakan
(BPS), penggunaan jagung untuk industri pakan
industri pakan ternak nasional setiap tahunnya
ternak sekitar 21,85%, kopi giling dan kupasan
membutuhkan sekitar 6 - 7 juta ton jagung.
sebesar 8,91%, tepung jagung sebesar 7,18%, bibit
HALAMAN
Lanjutan Berita Kegiatan Survei Pengguna Jagung... sebesar 5,31% , minyak jagung sebesar 3,23% dan pengeluaran konsumsi rumah tangga
sebesar
Alur Pengumpulan Data Pelaksanaan
Survei
Penggunaan
Jagung
51,37%. Sementara itu, data penggunaan jagung
secara garis besar ada 2 (dua) alur, yaitu untuk
yang diolah untuk industri makanan dan non
industri dan non industri. Responden untuk industri
makanan
adalah perusahaan/industri pakan dan industri
dalam
perhitungan
Neraca
Bahan
Makanan (NBM) cenderung under estimate. Untuk
pangan yang berbahan baku jagung.
itu perlu informasi yang lebih akurat tentang
responden untuk non industri adalah petani,
penggunaan jagung oleh industri pakan dan
pedagang dan peternak.
penggunaan lainnya. Informasi
Pertanian
Pusat Data dan Sistem pada
tahun
2014
akan
melakukan Survei Penggunaan Jagung di beberapa provinsi sampel.
Secara
rinci alur
dokumen
Sementara
survei
dan
pengumpulan data disajikan pada bagan berikut : SPJ2014.PAKAN SPJ2014.PANGAN
Pusdatin/Tim
Tujuan dari kegiatan ini adalah (a) melakukan survei untuk mengumpulkan data dan informasi GPMT / KADIN
tentang penggunaan jagung untuk industri makanan dan non makanan di wilayah sampel, dan (b) Melakukan analisis hasil survei penggunaan jagung untuk industri makan dan non makanan.
Pada
SPJ2014.PAKAN SPJ2014.PANGAN
Industri
tahun 2014 ini survei akan dilakukan di 5 (lima) provinsi sentra jagung dan lokasi industri berbahan
Gambar 1. Alur survei untuk industri
baku jagung dengan total sampel sebanyak 250 sampel.
Obyek survei meliputi Industri pakan,
Provinsi, Kabupaten
Pusdatin/Tim
industri pangan, petani, pedagang dan peternak ayam petelur/ayam buras/itik. adalah Provinsi Sumatera Utara,
Wilayah sampel SPJ2014.TANI SPJ2014.DAG SPJ2014.NAK
Banten, Jawa
Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Alokasi sampel secara rinci tersaji pada Bab III Metodologi. Survei akan dilaksanakan pada bulan Juni 2014, dengan
Petani, Pedagang, Peternak
cakupan data yang dikumpulkan selama setahun terakhir (Juni 2013 s/d Mei 2014). Tahapan kegiatan survei, petugas, dokumen
Keterangan :
Koordinasi
yang digunakan serta jadwal pelaksanaan survei adalah sebagai berikut :
Pengumpulan Data Gambar 2. Alur survei untuk non industri (petani, pedagang dan peternak) Pemilihan Sampel Survei pengunaan jagung yang akan dilakukan mencakup 5 (lima) pelaku pada rantai tata niaga jagung yakni mulai dari tingkat produsen hingga penggunaannya oleh peternak, industri pakan, dan industri pangan yang berbahan baku jagung. Oleh karena itu, responden dari survei ini meliputi : 1. Petani 2. Pedagang
11
HALAMAN
12
Lanjutan Berita Survei Karkas Unggas... 3. Peternak ayam petelur/ayam buras/itik
tiap - tiap kabupaten sampel dilakukan secara
4. Industri pakan
proporsional berdasarkan besarnya daerah sentra
5. Industri pangan
produksi jagung dan juga banyaknya peternak ayam
Pelaku pada mata rantai tata niaga jagung
petelur/ayam buras/itik yang mencampur sendiri
yang menjadi target pada survei ini digambarkan
jagung sebagai pakannya. Sampel perusahaan/usaha
pada skema berikut :
industri pakan dipilih pada tiap - tiap provinsi sampel berdasarkan data dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan
Hewan
serta
Perusahaan
Makanan
Asosiasi/Gabungan
Ternak
(GPMT).
Alokasi
sampel perusahaan/usaha industri pangan dipilih pada tiap-tiap kabupaten sampel dilakukan secara proporsional berdasarkan besarnya daerah sentra Gambar 3. Skema pelaku pada rantai tata niaga jagung yang menjadi target survei
produksi jagung dan jumlah industri berbahan baku jagung berdasarkan data BPS. Alokasi jumlah sampel survei penggunaan
Pemilihan
provinsi
sampel
dilakukan
berdasarkan provinsi sentra produksi jagung pipilan kering
serta
banyaknya
jagung menurut jenis responden di 5 (lima) provinsi adalah sebagai berikut :
industri/usaha/unit
pengolahan jagung untuk pakan dan pangan. Dasar pemilihan ini berasal dari data produksi jagung pipilan kering per provinsi yang bersumber dari BPS, data industri pakan ternak dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta data usaha/unit industri
besar/sedang
dan
mikro/kecil
yang
Responden
yang
akan
diwawancarai
bersumber dari BPS. Berdasarkan atas besarnya
diupayakan dapat memenuhi persyaratan sebagai
produksi jagung dan lokasi pabrik pakan, maka
berikut :
terpilih 5 (lima) provinsi seperti tersaji pada tabel.
1. Petani
Sementara pemilihan kabupaten di provinsi terpilih dilakukan berdasarkan kabupaten yang memiliki produksi jagung pipilan kering relatif tinggi serta banyaknya industri/usaha/unit pengolahan jagung untuk pakan dan pangan. Provinsi dan kabupaten terpilih adalah sebagai berikut :
Telah melakukan usaha tani jagung dalam waktu yang relatif lama Bentuk hasil produksinya jagung pipilan kering Sebagian atau seluruh produksi jagungnya untuk dijual Melakukan transaksi penjualan jagung pada periode survei 2. Peternak ayam ras petelur/ayam buras/itik Beternak ayam ras petelur/ayam buras/itik Menggunakan pakan jagung yang dicampur sendiri
Alokasi sampel petani dan pedagang dipilih pada tiap-tiap kabupaten sampel dilakukan secara proporsional berdasarkan besarnya daerah sentra produksi
jagung.
Sementara
alokasi
3. Pedagang Berdagang jagung pipilan kering dan atau wujud lainnya
sampel
Memiliki lokasi usaha yang jelas
peternak ayam petelur/ayam buras/itik dipilih pada
Mudah diwawancarai ( Wita)
