PELAPORAN EPSBED & PENGELOLAAN FORLAP PDDIKTI UNTUK PEJABAT STRUKTURAL UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA 25 AGUSTUS 2016
1
Pengertian EPSBED Pengertian EPSBED (Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri) adalah format laporan wajib dari DIKTI berdasarkan SK-034 yang mengharuskan seluruh Perguruan Tinggi memberikan laporan pada setiap semester. Laporan ini meliputi kegiatan akademik semesteran mulai data mahasiswa hingga data perkuliahan. Dalam hal penyampaian Laporan EPSBED, berdasarkan Surat Edaran Dikti 0543/E1.2/PL/2015 tentang feeder PDDIKTI, bahwa mulai laporan 2014-2 WAJIB menggunakan sistem baru dengan nama "feeder PDDIKTI" sebagai jembatan antara sistem akademik yang dimiliki oleh perguruan tinggi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) sebagai database DIKTI. Saat ini istilah laporan EPSBED dikenal sebagai laporan PDDIKTI(sebelumnya PDPT) 2
PDDIKTI Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) merupakan kumpulan data penyelenggaraan Pendidikan Tinggi seluruh Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara nasional (terdokumentasi pada laman http://forlap.dikti.go.id). PDDIKTI menjadi salah satu instrument pelaksanaan penjaminan mutu. Dalam pasal 56 ayat 2 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sumber informasi bagi: 1. Lembaga akreditasi, untuk melakukan akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 2. Pemerintah, untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; dan 3. Masyarakat, untuk mengetahui kinerja Program Studi dan Perguruan Tinggi.
3
Data yg harus dilaporkan Data Mahasiswa Data Mata Kuliah (Kurikulum) Data Perkuliahan (DKBS, Nilai & Aktivitas Mengajar
Dosen) Nilai Pindahan Aktivitas Kuliah Mahasiswa (IPS,SKSS,IPK,SKTOTAL) Status Mahasiswa (CT/TK/L/MG/ME/MI/DO)
4
Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam pelaporan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI / forlap) adalah: - SAT (Sistem Akademik Terpadu) - Non SAT (berupa template excle untuk program studi yg tidak menggunakan SAT, yaitu: program magister, program profesi, FK, & FKG)
5
Waktu Pelaporan Tahap I : Awal semester – Pelaporan DKBS Tahap II: Akhir Semester – Pelaporan seluruh data yg wajib
dilaporkan
Persiapan Pelaporan di UKM, dgn skema sbb: Ganjil : Mulai 10 September *) Genap : Mulai 10 Februari *) Sinkronisasi & Validasi oleh operator PT : maksimal 3 hari Koreksi data oleh operator prodi : maksimal 7 hari Validasi akhir dan pengiriman laporan oleh operator PT : maksimal 5 hari *) Jika hari libur, proses data dilakukan dihari kerja pertama setelah libur. 6
Alur Sistem pelaporan PDDIKTI di UKM SAT
PROSES PERSIAPAN LAPORAN OLEH UNIV & PRODI
SINKRONISASI & VALIDASI DI FEEDER FRONT-END
Valid
PROSES PENGIRIMAN LAPORAN KE DIKTI FEEDER PDDIKTI
Sinkronisasi dengan forlap
PDDIKTI (FORLAP)
Belum Valid
TEMPLATE NON SAT
KOREKSI PRODI
7
Aplikasi yang digunakan Forlap
(http://forlap.dikti.go.id) Feeder PDDIKTI (http://feederdikti.maranatha.edu) Feeder Front-End (http://fds.maranatha.edu) 8
Kendala yg sering dihadapi Nilai yang belum lengkap Dosen yang tidak ber Nomor DIKTI NIDN-NIDK-NUP Lulusan yang lintas semester Nilai transfer/konversi bagi mahasiswa pindahan DHMD belum lengkap
Perlu diperhatikan bahwa mahasiswa pindahan dari luar ke maranatha atau sebaliknya harus mendapatkan surat rekomendasi kopertis wilayah PTS barunya. 9
Pengajuan Nomor Registrasi Pendidik NIDN
Untuk dosen tetap atau dosen yang bekerja penuh
waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan adminstrasi pangkal/instansi yang lain.
NIDK
Dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja. NUP
Dosen, Instruktur, dan Tutor yang tidak memenuhi syarat diberikan NIDN atau NIDK 10
MASA PEROLEHAN DAN BERLAKUNYA NOMOR REGISTRASI JENIS NOMOR NIDN
USIA PALING TINGGI (Saat Mengajukan) •
58 Tahun
AKHIR USIA MENDAPAT NOMER • •
NIDK
•
• •
NUP
PNS, TNI, POLRI, Peneliti, Perekayasa, Praktisi : 64 Tahun Dosen purna tugas : 65 - 69 tahun Profesor Purna Tugas : 70 - 78 Tahun
Tidak ada batasan
Non-profesor : 65 Tahun Profesor : 70 Tahun
•
Non-profesor : 65 Tahun
•
Dosen purna tugas : 70 tahun Profesor Purna Tugas : 79 Tahun
•
KETERANGAN
Tidak ada batasan
• •
perpanjangan 5 Tahun Perpanjangan 5 Tahun + 2 Tahun + 2 Tahun
Tidak ada batasan 11
Syarat Umum KTP (untuk WNA kartu identitas) Ijazah di semua jenjang pendidikan SK Dosen, Instruktur, Tutor Perjanjian Kerja Sehat Jasmani Sehat Rochani Bebas Narkoba Surat pernyataan dari pimpinan PT Pas Photo 4 x 6 12
Syarat Khusus NIDN Surat keterangan dari pimpinan perguruan tinggi yang menyatakan bahwa dosen tersebut aktif melaksanakan Tridharma perguruan tinggi.
13
Syarat Khusus NIDK Surat ijin dari pimpinan instansi induknya (Menteri, Kepala Lembaga,
Kepala Staf TNI, Kepala Polri, Kepala Daerah, Direktur Utama) atau yang diberikan kewenangan oleh pimpinan tersebut, jika yang bersangkutan masih sebagai pegawai atau karyawan aktif. Surat keterangan mengajar dan jadwal mengajar minimum 1 (satu) semester dalam 1 (satu) tahun sebanyak 4 (empat) SKS, yang disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Dosen asing :
izin kerja di Indonesia; jabatan akademik paling rendah associate professor; dan paling sedikit memiliki 3 (tiga) publikasi internasional dalam jurnal internasional bereputasi.
14
SYARAT PERPANJANGAN NIDK Perjanjian kerja dengan perguruan tinggi; dan Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah
sakit.
15
PERUBAHAN NOMOR REGISTRASI
NIDN
NIDK
NUP
16
SANKSI Dirjen SDID berwenang mencabut NIDN, NIDK, atau NUP apabila: • •
•
•
Tdak lagi memenuhi persyaratan perolehan NIDN, NIDK, atau NUP; Dosen tetap, dosen yang diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja, dosen tidak tetap, tutor, atau instruktur tidak melaksanakan kewajibannya. diusulkan oleh dosen tetap, dosen tetap yang diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja, dosen tidak tetap, tutor, atau instruktur, dan/atau perguruan tinggi asal dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; atau berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian perlu dilakukan pencabutan. 17
WAKTU VALIDASI Selambat-lambatnya diproses dalam waktu 1 (satu) bulan sejak berkas diterima.
18
Tata Cara Pengajuan Registrasi Pendidik Di Kopertis Operator Kopertis memeriksa dokumen yang disampaikan oleh pimpinan PTS. Operator Kopertis menolak usulan registrasi pendidik yang tidak memiliki dokumen yang lengkap. Koordinator Kopertis, melalui operator masingmasing meneruskan usulan registrasi pendidik dari PTS yang telah melengkapi dokumen kepada Kemenristekdikti.
19
Di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Operator di Kemenristekdikti memeriksa kelengkapan dokumen yang diusulkan oleh pimpinan PTN, Kopertis dan pimpinan Kementrian lain/Lembaga. Operator di Kemenristekdikti dapat menolak usulan yang tidak memenuhi persyaratan. Kepala Subdit Kompetensi SDM meneliti usulan registrasi pendidik yang disampaikan oleh operator Kemenristekdikti. Direktur Karir dan Kompetensi SDM atas rekomendasi dari Kasubdit Kompetensi SDM menetapkan NIDN, NIDK, dan NUP kepada dosen, instruktur dan tutor yang telah memenuhi syarat. 20
ALASAN PENOLAKAN USULAN REGISTRASI DOSEN No Berkas Usulan 1. Status Pegawai
Alasan Penolakan Status pegawai dari tenaga (Profesional, PNS, dll) sudah Pensiun (hanya yang masih aktif yang bisa di usulkan memperolah NIDK) Kecuali Pensiun Dosen Tetap ber NIDN 2. Sudah mempunyai Bagi yang sudah mempunyai nomor registrasi jangan No registrasi diusulkan nomor baru, akan tetapi cukup mengusulkan perubahan nomor registrasi 3. Surat Ket. Sehat Surat keterangan sehat 6 bulan terakhir Jasmani, Rohani Surat keterangan sehat Rohani tidak sama dengan surat dan Narkotika keterangan Jasmani Surat keterangan sehat minimal dari RS tipe C 4. Perjanjian kerja NIDK Jangka waktu (lama) perjanjian harus dicantumkan minimal 2 (dua) tahun NIDN Jangka waktu lama perjanjian kerja tidak perlu 21 dicantumkan.
DOSEN PER PRODI Jumlah minimum per prodi 6 orang Rasio dosen eksakta 1 : 30 (pertanian, arsitektur dan
perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi). Rasio dosen non-eksakta 1 : 45 (ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial). Komposisi dosen NIDN harus lebih banyak dari dosen NIDK. Dosen NIDK yang dpt diperhitungkan rasionya 40 %, kecuali prodi spesialis di FK 50 %. 22
Selesai
23
