PELANGGARAN KEWAJIBAN PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH DI INDONESIA (STUDI ATAS PENGAWASAN DPR DAN STATUS KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG)
TESIS Diajukan Kepada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum
Nama NIM
Oleh : Freidelino P.R.A. De Sousa : 322012001
Program Pascasarjana Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga 2013
PELANGGARAN KEWAJIBAN PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH DI INDONESIA (STUDI ATAS PENGAWASAN DPR DAN STATUS KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG)
TESIS
Oleh: Nama NIM
: Freidelino P.R.A. De Sousa : 322012001
Telah Disetujui Untuk Diuji: Tanggal
Dr. Tri Budiyono, S.H., M.Hum. Pembimbing
Umbu Rauta, S.H., M.H. Pembimbing
Daftar Isi Cover Depan..........................................................................................i Lembar Persetujuan..............................................................................ii Lembar Pengesahan.............................................................................iii Daftar Isi..............................................................................................iv Abstrak ………………………………………………………………v Kata Pengantar.....................................................................................vi Motto...................................................................................................vii BAB I Pendahuluan......................................................................................1 A. B. C. D. E.
Latar Belakang........................................................................1 Rumusan Masalah...................................................................20 Tujuan Penelitian....................................................................21 Manfaat Penelitian..................................................................21 Metode Penelitian...................................................................22
BAB II Konsep Tentang Peraturan Pemerintah, Fungsi Pengawasan DPR Dan Status Keberlakuan Undang-Undang.....................................28 A. Peraturan Pemerintah..........................................................29 1. Latar Belakang Penetapan Peraturan Pemerintah.............35 2. Tujuan Penetapan Peraturan Pemerintah..........................40 a. Menjalankan Undang-Undang ...................................44 b. Memenuhi Tuntutan Stufenbautheorie.......................54 3. Lingkup Pengaturan Dalam Peraturan Pemerintah..........58 a. Syarat-Syarat Pembentukan Peraturan Pemerintah....59 b. Substansi Peraturan Pemerintah.................................64 c. Batasan Waktu Penetapan Peraturan Pemerintah.......69
B. Pengawasan DPR..................................................................74 1. Mekanisme Pengawasan DPR Secara Umum..................75 2. Asas Kesetaraan................................................................79 3. Fungsi Pengawasan...........................................................83 4. Urgensi Pengawasan Undang-Undang.............................88 C. Status Keberlakuan Undang-Undang.................................92 1. Daya Laku Undang-Undang Linier Dengan Daya Ikat....92 2. Daya Ikat Jangka Waktu tertentu.....................................93 3. Daya Ikat Retroaktif.........................................................93 BAB III Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang Oleh DPR Dan Status Keberlakuan Undang-Undang Terhadap Pelanggaran Penetapan Peraturan Pemerintah.....................................................................97 A. Pelanggaran Penetapan Peraturan Pemerintah Dan Varian Delegated Legislation............................................................98 1. Pelanggaran Penetapan Peraturan Pemerintah.................98 2. Varian Delegated Legislation.........................................107 B. Pengawasan DPR Dan Status Keberlakuan Undang-Undang Terhadap Pelanggaran Penetapan Peraturan Pemerintah..........................................................................112 1. Pengawasan DPR..........................................................112 a. Hak Interpelasi..........................................................120 b. Hak Angket DPR......................................................122 c. Hak Menyatakan Pendapat.......................................126 d. Hak Bertanya Anggota DPR.....................................130 e. Hak Menyatakan Usul Dan Pendapat.......................131 2. Status Keberlakuan Undang-Undang.........................135 a. Keberlakuan Norma Hukum.....................................136 b. Aturan Peralihan Dan Batasan Waktu......................139
1) Aturan Peralihan.................................................139 2) Batasan Waktu....................................................143 BAB IV Penutup..........................................................................................147 A. Kesimpulan........................................................................147 B. Saran..................................................................................149 Daftar Pustaka..............................................................................151
ABSTRAK
Secara teoritis Presiden dalam kapasitasnya sebagai pemegang kekuasaan Eksekutif memiliki fungsi utama dalam pemerintahan yaitu menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Menjalankan Undang-Undang dalam konsep hukum tata negara Indonesia dikenal dalam bentuk penetapan Peraturan Perundang-undangan atau tanpa penetapan peraturan perundang-undangan yakni dengan mengeluarkan kebijakan dalam program-program pemerintah secara langsung. Hal yang tidak dapat dipisahkan dari konsep menjalankan Undang-Undang dengan menetapkan peraturan perundang-undangan adalah perihal delegated legislation atau pendelegasian pembentukan peraturan. Dalam kaitannya dengan tindakan menjalankan UndangUndang oleh Presiden, pasal 5 ayat (2) UUD 1945 memerintahkan untuk ditetapkannya
Peraturan
Pemerintah
sebagai
salah
satu
wujud
melaksanakan Undang-Undang. Dalam menetapkan Peraturan Pemerintah, Presiden dihadapkan pada pembatasan waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh Legislator, hampir sebagian besar Undang-Undang yang mengharuskan dibentuknya Peraturan Pemerintah selalu diikuti dengan batasan waktu penetapannya. Untuk itu, Pelanggaran terhadap batasan waktu penetapan Peraturan Pemerintah yang acapkali dilakukan Presiden menjadi suatu isu hukum tata negara yang menarik, mengingat Presiden dapat dikatakan melanggar kewajiban konstitusionalnya.
Oleh karena itu, isu hukum tersebut akan dikaji dari dua perspektif, yaitu Pengawasan oleh DPR dan Status Keberlakuan Norma delegated legislation dalam Undang-Undang. Pertama, sebagai lembaga perwakilan, salah satu tugas utama dari DPR adalah melakukan pengawasan, baik terhadap pelaksanaan Undang-Undang maupun kebijakan Pemerintah. Sehingga, penetapan Peraturan Pemerintah yang tidak sesuai dengan hukum dapat menjadi obyek pengawasan oleh DPR. Kedua, asas keberlakuan Undang-Undang mengajarkan bahwa, suatu Undang-Undang pada umumnya akan berlaku dan mengikat pada saat dinyatakan berlaku. Namun, pada satu sisi terdapat kaidah-kaidah tertentu yang tidak dapat berlaku secara efektif pada saat yang bersamaan, oleh karena membutuhkan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Berbicara mengenai hal tersebut, kesigapan Presiden sangat diperlukan mengingat Peraturan Pemerintah merupakan produk hukum yang dibuat oleh Presiden. Jika waktu yang diperlukan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah telah diatur oleh Undang-Undang, maka Presiden berkewajiban untuk memenuhi tuntutan hukum tersebut. Untuk itu, jika Peraturan Pemerintah tidak ditetapkan berdasarkan waktu yang telah diatur, maka kaidah-kaidah yang memerlukan pengaturan lebih lanjut (dependent provisions) justru akan melanggar asas keberlakuan Undang-Undang.
Kata Pengantar Permasalahan atau problematika dalam kehidupan setiap individu sudah menjadi suatu notoir feit yang tidak dapat dibantah. Bahkan sebuah adagium mengatakan bahwa, “dalam kehidupan setiap individu selalu ada masalah, jika tidak ada masalah dalam hidup, maka harus dipastikan apakah individu itu hidup atau tidak”. Adagium tersebut jelas menunjukan bahwa, kehidupan setiap orang tidak akan pernah jauh dari masalah. Namun, yang terpenting adalah bagaimana setiap orang menyikapi dan mengatur dirinya agar permasalahan yang dihadapi dapat dilalui dengan baik. Penulisan tesis ini pun tidak luput dari berbagai masalah. Permasalahan utama yang dihadapi adalah minimnya literatur tentang permasalahan delegated legislation khususnya penetapan Peraturan Pemerintah. Akan tetapi, melalui berbagai diskusi dan brain storming dengan berbagai pihak terutama dengan pembimbing, kekurangan tersebut dapat dilewati. Oleh karena itu, melalui kesempatan yang baik ini, perkenankan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pembimbing tesis ini, Dr. Tri Budiyono, SH., M.Hum dan Umbu Rauta, SH., M.H. Masukan dan ide-ide serta arahan yang luar biasa dari kedua pembimbing tersebut sangat membantu Penulis dalam penulisan tesis ini. Terima kasih pula saya ucapkan kepada Pak Kustadi, SH., M.Hum, selaku pihak yang sangat membantu saya dalam menemukan ide untuk menulis tesis ini. Terima kasih juga untuk Titon Slamet Kurnia, SH., M.H. yang bersedia berdiskusi dan bertukar pikiran saya, dan terima kasih banyak untuk sumbangan buku-buku yang sangat luar biasa.
Selain itu, ucapan terima kasih saya ucapkan kepada kedua orang tua saya, Drs. Natalino N. G. De Sousa dan Jaquelina A. Alves yang sangat setia memberikan dukungan moril maupun materiil. Kepada saudara-saudari saya terkasih, Nito, Thalia, Babey, Tata, Kiki, dan Alm. Mircio. Tuhan memberkati kalian semua. Ucapan terima kasih secara khusus kuucapkan pula kepada kekasih tercinta, Rosemary Juliend Parhusip atas kesetiaan dan pengertian serta bantuan kepada saya untuk menyelesaikan tesis ini. Terima kasih pula bagi saudara-saudara yang lain, Ado, Lilo, Nino, dan Jimly yang selalu mencairkan suasana dan bantuannya. Akhir kata, saya ucapkan selamat membaca dan menikmati tulisan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam tulisan ini, semoga usul dan saran dari para pembaca dapat menjadi referensi untuk masa yang akan datang.
Salatiga, Desember 2013
Freidelino P.R.A. De Sousa
MOTTO
“JIKA ANDA TIDAK DAPAT MENJELASKAN SUATU HAL KEPADA SEORANG ANAK KECIL, MAKA SEJATINYA ANDA SENDIRI TIDAK MEMAHAMI HAL TERSEBUT”
(ALBERT EINSTEIN)
