PELAKSANAAN URUSAN KEHUMASAN DAN PROTOKOL DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

PELAKSANAAN URUSAN KEHUMASAN DAN PROTOKOL DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Oleh

Nama : BIMBO ARIESTRIANTO NIM

: D1607008

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh sebutan Ahli Madya bidang Komunikasi Terapan

PROGRAM DIPLOMA III KOMUNIKASI TERAPAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2010

i

PERSETUJUAN Tugas Akhir Berjudul: PELAKSANAAN URUSAN KEHUMASAN DAN PROTOKOL DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA Karya: Nama : BIMBO ARIESTRIANTO NIM

: D 1607008

Konsentrasi: Public Relations

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program D III Komunikasi Terapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 25 Juni 2010 Menyetujui Dosen Pembimbing,

Dra. Hj. Sofiah, M.Si NIP. 19530726 198703 2 001

ii

PENGESAHAN Tugas Akhir ini telah diujikan dan disahkan oleh Panitia Ujian Tugas Akhir Program D III Komunikasi Terapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta Hari

:………………….

Tanggal

:………………….

Panitia Ujian Tugas Akhir :

1. Surisno Satriyo Utomo, M. Si NIP. 19500926 198503 1 001

2. Dra. Hj. Sofiah, M.Si NIP. 19530726 198703 2 001

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta

Dekan,

Drs. H. Supriyadi, SN.SU NIP. 19530128 198103 1 001

iii

MOTTO



To be yourself in a world that’s constantly trying to make you something else is the greatest accomplishement



Things change before you even realize what you had



Vini Vidi Vici: I came, I saw and I’m conquer



We can have more than we’ve got because we can become more than we are



The key to happiness is having a dreams. The key to success is making your dreams come true

iv

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karuniaNya, akhirnya Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini tepat pada waktunya. Tugas Akhir dengan judul ”Pelaksanaan Urusan Kehumasan dan Protokol di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta” ini dibuat sebagai salah satu syarat menyelesaikan program Diploma III di Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik. Penyelesaian Tugas Akhir ini kiranya tidak akan berhasil jika tidak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih setulus-tulusnya kepada : 1. Kedua orang tua Penulis, Bapak Pudji dan Ibu Santi, serta kakak-kakak terkasih, Oki, Didit, dan Jonas, atas doa dan dukungannya yang tidak pernah berhenti, serta kepercayaan yang mereka berikan selama ini, juga masukan dan saran, dan yang terutama limpahan cinta dan kasih saying yang begitu besar kepada Penulis ; 2. Ibu Dra. Hj. Sofiah, M.Si, selaku Pembimbing Tugas Akhir yang juga meluangkan waktunya untuk memeriksa Tugas Akhir ini dan memberikan nasehat-nasehat yang sangat berguna dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini ; 3. Bapak Surisno Satriyoutomo, M.Si, selaku penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji Penulis ;

v

4. Ibu Tanti Hermawati, S. Sos, M.Si, selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan saran, nasehat, dan perhatiannya kepada Penulis sejak Penulis masuk menjadi mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ini ; 5. Seluruh staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret yang telah member bekal ilmu dan pengetahuan yang semoga dapat member manfaat bagi penulis untuk berkarya di kemudian hari ; 6. Bapak Bambang Sari Wahono, SH; Bapak Joko, SH, Bapak Soeradi, SH; Bapak Danang, SE; dan Mas Yudhi, dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Surakarta atas bantuan dan bimbingannya selama Penulis magang. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaanpertanyaan dari Penulis, dan telah menyediakan bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan Tugas Akhir ini; 7. Para staf Administrasi Program Diploma III Komunikasi Terapan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret atas segala bantuannya; 8. Sahabat-sahabat penulis : Prasetyo untuk “tebengannya semester satu dan dua”; Diaz, Sigit, Yogo, Satrio, Widhi, Galih dan Bambu untuk doa dan dukungan serta kesediaannya mendengarkan keluh kesah Penulis selama ini; Ninda untuk persahabatannya; 9. Teman-teman Diploma III angkatan 2007 atas pertemanannya yang selama ini telah terjalin; 10. Chandra, Caca, Choi, Marsya, Panji, Palak, Bedu, Om Lestaryo dan Tante Erna, atas doa dan dukungannya yang tidak pernah berhenti;

vi

11. Para pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu namun telah ikut membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Atas segala kekurangan dalam penulisan ini, Penulis mohon maaf dan mohon diberikan saran serta kritik agar di lain waktu Penulis dapat memperbaikinya. Akhir kata Penulis mengharapkan agar Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu dan pengetahuan, khususnya di bidang keprotokolan.

Surakarta,

Juni 2010

Penulis,

vii

DAFTAR ISI Halaman JUDUL .............................................................................................................

i

PERSETUJUAN ..............................................................................................

ii

PENGESAHAN ...............................................................................................

iii

MOTTO ...........................................................................................................

iv

KATA PENGANTAR .....................................................................................

v

DAFTAR ISI ...................................................................................................

viii

BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang……………………………………………………….

1

B. TujuanPenulisan……………………………………………………...

3

BAB II TINJAUAN PUSATAKA A. Hubungan Masyarakat ...………………………......………………..

6



Definisi Humas………………………………………………….

6



Peranan Humas………………………………………………….

9



Fungsi Humas…………………………………………………...

12

B. Humas Pemerintahan………………………………………………… 14 

Fungsi Humas Pemerintahan …………………………………… 15

C. Keprotokolan…...……………………………………………………

17



Definisi Keprotokolan…………………………………………...

17



Kedudukan Keprotokolan……………………………………….

18



Pedoman Keprotokolan………………………………………….. 19



Fungsi Protokol………………………………………………….. 20

viii



Undang-undang Protokol ……………………………………….. 22



Ruang lingkup undang-undang protokol ………………………… 23

BAB III DESKRIPSI LEMBAGA A. Sejarah dan Dasar Hukum berdirinya….…………………………….. 27 B. Dasar hukum dan kedudukan DPRD kota Surakarta………………….. 27 C. Visi dan Misi DPRD kota Surakarta …………………………….…

28

D. Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat DPRD kota Surakarta …..

29

E. Struktur Organisasi dan Tata kerja Sekreteriat DPRD kota Surakarta… 31 BAB IV PELAKSANAN MAGANG A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan ………………………….………..

39

B. Bidang Pelaksanaan ……………………………………..….………

39

C. Kegiatan Kuliah Kerja Media …………………………….………..

40

D. Kegiatan lain ………………………………………………………..

43

BAB V PENUTUP E. Kesimpulan………………………………………………….…….. .

51

F. Saran……………………………………………………….…….... .

52

Daftar Pustaka …………………………………………………………...…..

x

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ix

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Semakin majunya perkembangan jaman di era globalisasi saat ini, humas sangat

diperlukan

baik

dalam

perusahaan

maupun

lembaga–lembaga

pemerintahan yang berfungsi sebagai pembentuk citra sebuah perusahaan ataupun instansi pemerintahan terkait. Terciptanya citra yang baik akan sangat mendukung keberadaan instansi atau perusahaan tersebut dimata masyarakat. Dalam langkah nyatanya, Program Diploma III Komunikasi Terapan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret Surakarta memberikan Kuliah Kerja Media (KKM) yang memberikan kesempatan kepada mahasiswanya untuk mempraktekkan teori, konsep, dan ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah, sehingga mahasiswa dapat melihat dan merasakan dunia kerja secara langsung. Sebagai

mahasiswa

jurusan

Public

Relations,

Penulis

memilih

melaksanakan tugas KKM pada instansi pemerintahan di kantor sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Surakarta, karena Penulis ingin melihat dan mengetahui secara langsung kegiatan dari humas pemerintahan. Humas adalah fungsi managemen yang berkelanjutan dan terarah lewat organisasi umum maupun secara pribadi, serta berusaha memenangkan, mempertahankan pengertian, simpati, dan dukungan orang–orang yang mereka

1

inginkan. Dengan menilai pendapat umum dari sekitar mereka sendiri untuk kemudian dihubungkan sejauh mungkin dengan karsa dan tingkah lakunya, guna mencapai kerjasama yang lebih produktif, dan lebih efisien untuk memenuhi kepentingan mereka bersama, dengan suatu informasi yang direncanakan dan disebarluaskan. Humas dalam sebuah lembaga pemerintahan sangat dibutuhkan karena merupakan penghubung antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga masyarakat juga dapat ikut berperan dalam pengawasan kinerja pemerintah, dan pemerintah dapat mengetahui apa yang menjadi keinginan masyarakat. Dengan adanya pertisipasi dari kedua belah pihak tersebut, maka roda pemerintahan akan dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga terjadi simbiosis mutualisme antara pemerintah dan masyarakat. Dengan terciptanya hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat, maka masing–masing pihak dapat mengetahui hak dan kewajibannya masing–masing, dan mengetahui dengan baik kegiatan– kegiatan pemerintah serta perkembangan daerah Kota Surakarta. Melihat lingkup tugas para anggota dewan yang cukup luas ini, maka sangat tidak mungkin bagi mereka untuk menangani kegiatan Humas secara langsung. Oleh sebab itu apa yang sedang dilakukan atau apa yang akan dilakukan oleh para anggota dewan tersebut yang berhubungan dengan pihak dalam maupun luar, harus dilakukan oleh bagian Humas. Karena inti dari tugas Humas adalah untuk menciptakan Goodwill antara instansi tersebut dengan masyarakatnya.

2

Humas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dibagi menjadi dua sub bagian yaitu, Sub Bagian Humas dan Dokumentasi dan Sub Bagian Keprotokolan. Masing–masing bagian ini mempunyai tugas dan fungsi yangt berbeda, namun saling melengkapi. Penulis memilih salah satu dari kedua sub bagian tersebut, yaitu Sub Bagian Keprotolan yang dianggap oleh Penulis mempunyai banyak kegiatan dan tugas yang harus dilakukan, baik tugas yang berada di dalam ruangan maupun tugas lapangan. Sehingga penulis dapat mengetahui bagaimana kerja dari para karyawan Humas baik saat di kantor, maupun saat melakukan tugas lapangan. Sub Bagian Keprotokolan ini mempunyai tugas yang berhubungan dengan pelaksanaan acara resmi, semi resmi, maupun acara yang tidak resmi yang diselenggarakan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Surakarta dan selalu bertanggung jawab kepada semua acara yang nantinya akan melibatkan para Anggota Dewan. Semua kegiatan tersebut merupakan bahan publikasi untuk masyarakat sebagai aktifitas pemerintah setempat. Dari sedikit uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis tentang “Pelaksanaan Urusan Kehumasan dan Protokol di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Surakarta”

B. Tujuan 

Tujuan Umum Sebagai syarat kelulusan dan merupakan suatu ketetapan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta sebagai pengaplikasian dari ilmu yang telah diperoleh dan syarat untuk

3

mendapatkan gelar sebagai Ahli Madya serta untuk mendapatkan sebuah pengalaman kerja. 

Tujuan Khusus A. Bagi Instansi 1. Memberikan kesempatan kepada para Mahasiswa untuk dapat menerapkan ilmu yang telah didapat di bangku kuliah. 2. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui tentang cara kerja Humas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta. 3. Mendapatkan masukan-masukan positif dari masyarakat yang dapat meningkatkan kinerja Humas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta. B. Bagi Mahasiswa 1. Mendapatkan tempat untuk mempraktekkan ilmu yang sudah didapat selama masa kuliah. 2. Mendapatkan pengetahuan tentang kinerja Humas Sekretariat, dalam hal ini Sub Bagian Keprotokolan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta. 3.

Mendapatkan pengalaman kerja.

4. Kemampuan untuk membandingkan antara teori yang didapat selama masa kuliah dengan praktek yang berlaku dalam dunia kerja.

4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. HUBUNGAN MASYARAKAT ( HUMAS ) 

DEFINISI HUMAS

Bidang humas atau public relations merupakan suatu bidang yang cakupannya sangat luas yang menyangkut berbagai pihak. Public relations tidak sama dengan sekedar relations, meskipun personal relations mempunyai peranan yang sangat besar dalam kampanye public relations. Public relations bukan hanya sekedar menjual senyum, dengan tujuan memperoleh kemenangan sendiri, atau dengan mendekati pers dengan tujuan untuk memperoleh suatu pemberitaan. Lebih dari itu, public relations mengandalkan strategi, yakni agar perusahaan disukai dan dipercaya oleh pihak – pihak yang berhubungan. Untuk itu, definisi tentang public relations atau humas sangatlah penting walaupun sampai saat ini masing – masing pihak mempunyai pendapat lain tentang public relations, antara lain dapat dilihat dari segi kepribadian dan elemennya, ada yang mendefinisikan dengan dilihat dari segi komunikasi dan publikasi, dari segi kepentingan manajemen, pemasaran, periklanan dan sebagian

6

lagi dilihat dari segi entertainment dan protokoler, sebagian lagi dilihat dari segi krisis. 1 Berikut ini merupakan definisi yang sangat umum diberikan oleh John E. Marston : “Public relations is planned, persuasive communication designed to influence significant public”. Public relations bukanlah ilmu tradisional yang digunakan untuk menghadapi tujuan – tujuan sesaat. Public relations perlu direncanakan dalam suatu pendekatan manajemen kepada target – target publik tertentu. Public relations melakukan komunikasi dengan cara membujuk (persuasive). Oleh karena itu sering disebut sepihak bahwa profesi public relations adalah profesi pembujuk (persuaders).2 Definisi yang lain dikemukakan oleh Cyril W. Plattes berikut ini yang menyebut public relations sebagai tanggung jawab dan fungsi manajemen yang bertugas : 1. Menganalisa interest public dan menetapkan sikap public. 2. Menentukan dan menterjemahkankebijaksanaan perusahaan atau organisasi 3. Merumuskan program aksi untuk menciptakan penerimaan dan goodwill masyarakat terhadap perusahaan atau organisasi tadi. 3 Definisi Plattes ini adalah definisi terbaik, karena sekaligus memberikan gambaran akan fungsi public realtions atau hubungan masyarakat. Menurut pernyataan Asosiasi PR seluruh dunia di Mexico, Agustus 1978, yang dikenal dengan “The statement of Mexico” Public relations adalah : 1

Renald Kasali, Manajemen Public Relatios ( konsep dan aplikasi di Indonesia ), Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2003, hal 6 2 Ibid / hal 6 3 Dja’far Assegaff, Hubungan Masyarakat dalam praktek, cetakan 2, Ghalia Indinesia, Jakarta, 1987, hal 12

7

Seni dan ilmu pengetahuan social untuk menganalisa

kecenderungan,

memprediksi konsekuensinya menasehati para pemimpin organisasi dan melaksanakan programyang terencana mengenai kegiatan – kegiatan melayani, baik kepentingan organisasi maupun kepentingan public atau umum. 4 (Public relations practice is art and social science of analyzing frends, predicting their consequences, counseling organization leaders and implementing planned program of action which will serve the organization’s and the public intrest) Definisi profesi humas menurut Howard Stephenson dalam buku Handbook of Public relations (1971), yaitu sebagai berikut ; “The practice of skilled art or service based on training, a body of knowledge, and alberence to agree on standart of ethics”. (Humas atau public relations yang dapat dinilai sebagai suatu profesi, dalam praktiknya merupakan seni, ketrampilan atau memberikan pelayanan tertentu, berdasarkan kualifikasi pendidikan dan pelatihan, serta memiliki pengetahuan memadai yang harus sesuai dengan standart etika atau profesi). 5 Banyak definisi Public relations yang telah diungkapkan saling berbeda, tetapi pada prinsipnya dan pengertiannya adalah sama. Paling tidak sebagai acuannya dan salah satunya definisi public relations, berasal dari The British Institute of Public Relations yang berbunyi : 1. “Public Relations activity is management of communications between an organization and its publics”. 4

Rosady Ruslan, Manajemen Hubungan Masyarakat dan Komunikasi (konsep dan aplikasi), edisi revisi, cetakan 4, PT Raja Grifindo Persada, Jakarta, 2002, hal 18. 5 Rosady Ruslan, Etika Kehumasan ( konsep dan aplikasi ), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 49

8

2. “Public Relations practice is deliberate, planned and sustain effort to establish and maintain mutual understanding between an organization and its publics”.6 

PERANAN HUMAS

Menurut Doizer and Broom (1995) bahwa peranan Humas dibagi menjadi empat kategori dalam organisasi, yaitu sebagai berikut : 1. Expert prescriber Sebagai praktisi ahli public relations yang berpengalaman dan memiliki kemampuan tinggi dapat membantu mencari solusi dalam penyelesaian masalah hubungan dengan publiknya (public relationship). Hubungan praktisi PR dengan manajemen organisasi seperti hubungan dokter dengan pasiennya, sehingga pihak manajemen bertindak pasif untuk menerima atau mempercayai apa yang telah disarankan atau usulan dari ahli PR (expert prescriber) yang memiliki pengalaman dan ketrampilan tinggi dalam memecahkan serta mengatasi persoalan public relations yang tengah dihadapi oleh organisasi bersangkutan. 2. Communication fasilitator Dalam hal ini, praktisi PR bertindak sebagai komunikator atau mediator untukmembantu pihak manajemen dalam hal untuk mendengarkan apa yang diinginkan dan diharapkan oleh publiknya dari organisasi yang bersangkutan, sekaligus harus mampu menjelaskan keinginan, kebijakan dan harapan organisasi kepada pihak publiknya. Sehingga dengan 6

Rosady Ruslan, SH, MM, Manajemen Humas dan Komunikasi (konsep dan aplikasi), edisi revisi, cetakan 4, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002, hal 17.

9

komunikasi timbale balik tersebut yang dilaksanakan oleh PR yang bersangkutan dapat tercipta saling pengertian, mempercayai, menghargai dan toleransi yang baik dari kedua belah pihak. 3. Problem solving process fasilitator Peranan praktisi PR dalam hal proses pemecahan persoalan public relations ini, merupakan bagian tim manajemen untuk membantu pimpinan organisasi baik sebagai penasihat (adviser) hingga tindakan eksekusi (keputusan) dalam mengatasi persoalan atau krisis yang tengah dihadapi secara rasional dan professional. Biasanya dalam menghadapi sesuatu krisis yang terjadi, maka dibentuk suatu tim posko yang dikoordinir praktisi ahli PR dengan melibatkan berbagai departemen dan keahlian dalam suatu tim khusus untuk membantu organisasi, perusahaan dan produk yang tengah menghadapi atau mengatasi persoalan krisis tertentu. 4. Communication technician Berbeda dengan tiga peranan praktisi PR profesional sebelumnya yang jarang terkait erat dengan fungsi dan manajemen organisasi. Sedangkan dalam peranan communication technician ini sebagai journalist in resident yang hanya menyediakan layanan teknis komunikasi atau dikenal dengan method of communication in organization dan system komunikasi dalam organisasi dari masing – masing bagian atau tingkatan (level), yaitu secara teknis komunikasi, media komunikasi dipergunakan dari tingkat pimpinan dengan bawahan akan berbeda dari bawahan kepada atasan. begitu juga 10

media komunikasi antara satu level, komunikasi antar karyawan satu departemen dengan lainya (employee relations and communication media model). Peranan PR / Humas tersebut diharapkan menjadi “mata” dan “telinga” serta “tangan kanan” bagi top manajemen dari organisasi atau lembaga yang ruang lingkup tugasnya antara lain : a. Membina Hubungan ke dalam (public internal) Public internal adalah public yang menjadi bagian dari unit, badan, perusahaan atau organisasi itu sendiri, dan mampu mengidentifikasi atau mengenali hal – hal yang menimbulkan gambaran negatife dalam masyarakat, sebelum kebijakan itu dijalankan oleh organisasi. b. Membina Hubungan ke luar (public external) Public external adalah public umum (masyarakat). Mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran positif publik terhadap lembaga yang diwakilinya. Jadi peranan Humas bersifat dua arah seperti yang dijelaskan diatas, yaitu berorientasi ke dalam (inward looking) dan luar (outward looking). Beberapa kegiatan dan sasaran PR sebagai pendukung fungsi manajemen perusahaan, organisasi atau lembaga, yaitu : 

Building corporate identity and image o Menciptakan identitas dan citra perusahaan yang positif o Mendukung kegiatan komunikasi timbale balik dua arah dengan berbagai pihak. 11



Facing Crisis o Menangani complain dan menghadapi krisis yang terjadi dengan membentuk manajeman krisis dan PR recovery of image, memperbaiki; lost of image and damage.7

Dari definisi hubungan masyarakat menurut Cyril W. Plattes, maka dapat kita ketahui bahwa humas juga mempunyai fungsi ganda, yakni tidak saja ditujukan kepada masyarakat umum diluar tetapi juga masyarakat atau publik dalam perusahaan atau organisasi itu sendiri. Dapat dikatakan humas memiliki fungsi baik ke luar maupun ke dalam. Usaha public relations ke dalam ini sering disebut “employee relations” atau “internal communication”. Untuk usaha ke luar sering disebut dengan “external communication”. 

FUNGSI HUMAS

Menurut Drs. Novel Ali fungsi public relations atau humas pada umumnya adalah: a) Menjalin hubungan yang harmonis antara lembaga dengan masyarakat baik internal maupun eksternal. b) Menciptakan saling pengertian (mutual understanding) antara lembaga dengan masyarakat, demi terwujudnya

“public understanding”

(pengertian umum). Public confidence (kepercayaan umum), public support (bantuan umum) dan public cooperation (kerjasama umum). c) Membentuk pendapat umum yang favourable (menguntungkan bagi lembaga atau organisasi) 8 7

Rosady Ruslan, Manajemen Humas dan Komunikasi ( konsep dan aplikasi ), edisi revisi, cetakan 4, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 21.

12

Fungsi humas yang lain dikemukakan oleh Bertrand R. Canfield dalam bukunya “public relations, Principle and Problem”. Menyebutkan adanya tiga fungsi Humas yaitu : a) Mengabdi pada kepentingan umum Kegiatan benar – benar dicurahkan kepada kepentingan umum ke dalam dan ke luar. b) Memelihara komunikasi yang baik Seorang Public Relations Officer adalah perantara antara pimpinan dengan publik, Public Relations Officer harus dapat membina komunikasi yang terarah dan efektif. c) Menitik beratkan pada moral dan tingkah laku yang baik Seorang Public Relations Officer harus mampu menjadi teladan dan mempunyai wibawa. 9 Eksistensi Humas pada setiap instansi atau lembaga merupakan suatu keharusan fungsional dalam rangka memperkenalkan kegiatan dan aktifitas kepada masyarakat. Jika dirasakan suatu keterbatasan wewenang Humas, mungkin hal ini disebabkan kedudukan bagian atau unit Humas dalam suatu organisasi. Memperhatikan betapa peranan Humas pada suatu lembaga, instansi, seyogyanya kehadiran Humas bukan merupakan unit struktural yang kaku karena diikat oleh prosedur dan birokrasi yang ada, tetapi pada tempatnya berada

8

Drs. Novel Ali, Materi Pokok Hubungan Masyarakat, Karunia Jakarta Universitas Terbuka, Jakarta, 1985, hal 2, 24 9 Bambang Siswanto, Hubungan Masyarakat Teori dan Praktek, PT. Bumi Aksara, 1992, hal 7

13

langsung di bawah pimpinan atau sekurang – kurangnya ada hubungan langsung pada pimpinan tersebut. Sebaliknya Public Relations Officer pun harus mempunyai kemampuan untuk menguasai segala permasalahan yang dihadapkan kepadanya.

B. HUMAS PEMERINTAHAN Keberadaan departemen kehumasandalam suatu lembaga atau instansi pemerintah merupakan suatu keharusan, baik secara fungsional maupun operasional yang mampu bertindak sebagai public informations, public affair dan public communication dalam upaya menyebarluaskan atau mempublikasikan tentang kegiatan dan program kerja pembangunan pada instansi yang bersangkutan, baik ditujukan kepada publik internal maupun publik eksternal (masyarakat); pada umumnya, maka peranan Humas pemerintahan dapat merupakan bagian dari suatu alat atau saluran instansi pemerintah (the public relations are functional as a tools or channels of government publication activity), yaitu untuk memperlancar proses interaksi positif dan penyebarluasan informasi mengenai publikasi pembangunan nasional atau daerah dan provinsi melalui kerjasama dengan pihak media massa/pers, baik menggunakan saluran media elektronik maupun media cetak lainnya, hingga menggunakan alat komunikasi tradisional lainnya, seperti pementasan wayang atau wayang kulit maupun pementasan musik. Humas pemerintah merupakan merupakan satu kegiatan untuk menanamkan dan memperoleh pengertian, niat baik, kepercayaan dan penghargaan dari, dan, kepada masyarakat luas kepada instansi terkait. 14



FUNGSI HUMAS PEMERINTAHAN

Perbedaan utama antara fungsi dan tugas Humas yang terdapat di instansi pemerintah dengan lembaga non pemerintah (perusahaan komersial swasta), yaitu tidak ada sesuatu yang diperjual belikan, baik berbentuk produk barang maupun jasa pelayanan yang ditawarkan kepada pihak yang membutuhkan secara komersial. Pemerintah lebih menekankan pada public service atau public utilities demi kepentingan palayanan kepentingan umum (masyarakat). Menurut John D. Millet, dalam bukunya, management in public service the quest for effective performance, yang artinya peran Humas/PR dinas instansi atau lembaga kepemerintahan terdapat beberapa hal dalam melaksanakan tugas atau kewajiban utamanya, yaitu sebagai berikut : 1. Mengamati dan mempelajari hasrat, keinginan – keinginan dan aspirasi yang terdapat dalam masyarakat (learning about public desires and aspiration) 2. Kegiatan untuk memberikan nasihat atau sumbangan saran dalam menanggapi untuk apa sebaiknya dapat dilakukan instansi/lembaga pemerintah seperti yang dikehendaki oleh publiknya (advertising the public about what is should desire) 3. Kemampuan untuk mengusahakan terciptanya hubungan memuaskan yang diperoleh dari antara hubungan public dengan para pejabat pemerintah (ensuring satisfactory contact between public and government official)

15

4. Memberikan penerangan dan informasi tentang apa yang telah diupayakan oleh suatu lembaga/instansi pemerintah yang bersangkutan (informing and about what agency is doing)10 Menurut Dimock and Koening, pada umumnya tugas dan kewajiban dari pihak Humas lembaga pemerintahan yaitu : 1. Berupaya memberikan penerangan dan informasi kepada masyarakat tentang pelayanan masyarakat (public service), kebijakan serta tujuan yang akan dicapai oleh pihak pemerintah dalam melaksanakan program kerja pembangunan tersebut. 2. Mampu menanamkan keyakinan dan kepercayaan, serta mengajak masyarakat

dalam

partisipasinya

untuk

melaksanakan

program

pembangunan di berbagai bidang, seperti social, ekonomi, hokum dan politik serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban nasional. 3. Keterbukaan dan kejujuran dalam memberikan pelayanan serta pengabdian dari aparatur pemerintah bersangkutan perlu dijaga atau dipertahankan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya masing – masing secara konsisten serta professional. Selain fungsi – fungsi diatas fungsi pokok Humas yang mendasar adalah sebagai berikut : 1. Mengamankan kebijakan dan program kerja pemerintah yang diwakilinya

10

Rosady Ruslan, Manajemen Hubungan Masyarakat dan Komunikasi ( konsep dan aplikasi ), edisi revisi, cetakan 4, PT. Raja Grifindo Persada, Jakarta, 2002, hal 93

16

2. Memberikan pelayanan, menyebarluaskan pesan – pesan dan informasi mengenai kebijakan, hingga mempu mensosialisasikan program –program pembangunan baik secara nasional maupun daerah kepada masyarakat. 3. Menjadi komunikator dan sekaligus mediator yang proaktif dalam upaya menjebatani

kepentingan

instansi

pemerintah

disatu

pihak,

dan

menampung aspirasi atau opini public (masyarakat), serta memperhatikan keinginan – keinginan masyarakat dilain pihak. 4. Berperan serta secara aktif dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis, demi mengamankan stabilitas dan program pembangunan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 11

C. KEPROTOKOLAN 

DEFINISI KEPROTOKOLAN

Pengertian atau definisi dari keprotokolan sering kali disalah artikan, yaitu dianggap sama sebagai “MC” (master of ceremony). Untuk memahami dan mengetahui pengertian yang sebenarnya dari protokol dapat dilihat dari penjelasan berikut. Istilah protokol berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata PROTOKOLUM, dimana PROTOS yang berarti pertama; dan KOLUM atau KOLLA berarti perekat atau lem. Kita perhatikan batasan pengertian mengenai protokol sebagaimana dirumuskan di dalam Webster’s New Ideal Dictionary, yang berbunyi, “Protocol is a premilinary memorandum of diplomatic negotiation”. (Webster’s New Ideal Dictionary, second edition, Meriem Webster Inc, Springfield, Massachusettss,

11

Ibid/ hal 94

17

USA 1989, hal 416). Yaitu protokol adalah suatu dokumen pendahulu dari perundingan diplomatik. 12 Istilah protokol pada awalnya digunakan pertama kali pada pada waktu itu, bagi lembar pertama suatu gulungan papyrus atau kertas tebal yang diletakkan. Negara Yunani yang pertama menggunakan istilah tersebut. Selanjutnya pengertian protokol dipergunakan untuk seluruh gulungan tersebut yang merupakan tempat dicatatnya semua dokumen penting Negara yang menyangkut nasional maupun internasional. Tahap berikutnya istilah protokol dipakai bagi isi persetujuan – persetujuan itu sendiri dalam arti luas, tidak terbatas perundingan Negara. Tahap berikutnya dipakai pula untuk dokumen – dokumen penting yang merupakan data tambahan dari sebuah persetujuan atau perjanjian utama, selanjutnya mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan jaman. Sekarang ini protokol diartikan sebagai : a. Suatu pedoman yang berisi Tata Cara Internasional. b. Pemberian pelayanan kepada pimpinan, tamu, massa public, peserta rapat dan lain – lain yang terkait di dalam kegiatan resmi. c. Tolak ukur bagi suatu Pemerintah Daerah beserta unit – unit kerjanya.13 

KEDUDUKAN PROTOKOL

Seperti di Negara lain, maka di Negara Kesatuan Republik Indonesia keprotokolan pada dasarnya mempunyai kedudukan dua segi, yaitu :

12

Drs. R. Trijono Januharso, Pedoman Keprotokolan dan Master Of Ceremony, Elfhar dan Dahara Prize, Semarang, hal 3 13 Ibid

18

1. Keprotokolan yang berkisar hubungan dengan luar negeri, disebut juga keprotokolan diplomatik. 2. Keprotokolan yang menyangkut dalam negeri, disebut juga Keprotokolan Resmi. Instansi tertinggi yang merupakan pengelola utama kegiatan keprotokolan di Indonesia adalah Direktorat Jendral Protokol dan Konsuler – Departemen Luar Negeri, jabatan Direktur Jendral Protokol dan Konsuler tersebut berkedudukan sebagai “Protokol Negara”. Seluruh tugas dan fungsi keprotokolan Dalam Negeri dan Luar Negeri berpusat pada instansi tersebut. Dalam pelaksanaannya ia berkedudukan sebagai instansi resmi yang selalu mengadakan koordinasi dengan instansi lain dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Jika kita lihat dari fungsi dan tugasnya maka, tampak bahwa petugas protokol akan sangat berpengaruh atas berhasil atau tidaknya penyelenggaraan suatu acara, untuk itu seorang yang ditugasi dalam keprotokolan akan selalu meletakkan perhatian dan kemampuannya secara maksimal dengan tetap menjunjung tinggi nilai – nilai kebudayaan, norma adat istiadat yang relevan, sehingga fungsi dan tugas keprotokolan dapat dilaksanakan dengan sempurna dan suatu acara tersebut dapat dikatakan berjalan dengan sukses dan sempurna.  PEDOMAN PROTOKOL Pada umumnya petugas protokol hanya dianggap sebagai orang yang berpakaian lengkap dan menyibukkan diri untuk mengatur acara yang sedang berlangsung. Anggapan tersebut memang benar tetapi belum menggambarkan arti 19

sebenarnya tentang protokol. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, protokol mempunyai pedoman sebagai berikut : 1. Memiliki sikap ramah tamah (Courtesy) 2. Perlu ketelitian dalam segala hal (Correct) 3. Tanamkan rasa percaya diri (Self confident) Setiap protokol harus juga memahami akan : 1. Tata Cara 2. Tata Krama 3. Aturan umum, rumus, dalil dan prinsip umum. 

FUNGSI PROTOKOL

Tugas dan fungsi protokol tidak hanya bertanggung jawab atas keberhasilan suatu acara, namun perlu diperhatikan lebih lanjut bahwa seorang protokol juga dituntut untuk menyadari keberadaannya sebagai penyelenggara dan pendukung keberhasilan untuk mencapai sasaran yang dikehendaki seperti tujuan semula. Protokol pada pokoknya mencakup enam fungsi, yaitu : 1. Fungsi Perencanaan Kegiatan ini mencakup memilih dan mengaitkan fakta guna menciptakan dan menformulasikan serangkaian kegiatan ysng diusulkan bersama untuk mencapai tujuan semula. Manfaat dari fungsi perencanaan ini adalah seluruh kegiatan dapat diarahkan pada tujuan tertentu, menurut tata urutan yang tepat sehingga akan dicapai keberhasilan.

20

Fungsi ini juga dapat menghindari terjadinya kerugian antara lain; pemborosan waktu, tenaga dan biaya. Sehingga kita hanya akan menyelenggarakan kegiatan yang penting dan yang diperlukan saja. 2. Fungsi Pengorganisasian Kegiatan yang termasuk fungsi ini adalah pembagian tugas menurut sub bagian masing – masing. Kegiatan ini dianggap penting untuk melimpahkan wewenang dan tanggung jawab kepada orang yang tepat, sehingga dapat terlaksana dengan baik. Manfaat dari fungsi ini adalah: a. Setiap petugas protokol mengetahui tugas apa yang harus dilakukan. b. Hubungan kerja antara petugas dapat ditentukan secara jelas. c. Kegiatan apa, petugas terkoordinasikan, terarah dan menghasilkan kesatuan tindak. d. Para petugas beserta peralatan yang tersedia dapat didayagunakan dan mencapai hasil-guna yang optimal. 3. Fungsi Pergerakan Kegiatan ini dimaksudkan untuk dapat mencapai tujuan yang tepat sesuai dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian sebagaimana telah dilakukan oleh pimpinan. Manfaat dari kegiatan ini sangat penting, karena berprinsip meletakkan perhatian hanya pada orang – orang yang tekait disekeliling. Sebab orang dapat memiliki kepribadian, dapat berpikir, percaya diri, berpengawasan atas pekerjaannya sendiri. 4. Fungsi Pengawasan 21

Kegiatan pengawasan adalah penentuan sesuatu hal yang telah dilaksanakan, menilai dan bila perlu mengambil langkah – langkah perbaikan agar pelaksanaan suatu tugas/pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana semula, setelah fungsi perencanaan, pengorganisasian dan pergerakan berjalan dengan baik, maka fungsi ini akan dirasa kurang berperan, namun dalam pelaksanaannya akan ditemukan kekurangan dalam menjalankan fungsi – fungsi sebelumnya, sehingga diperlukan beberapa perbaikan. 5. Fungsi Pengkoordinasian Kegiatan dalam fungsi ini merupakan upaya petugas dalam penyerasian kualitas,

kuantitas,

waktu,

personil

maupun

pengarahannya

sehingga

menghasilkan tindakan yang serasi dan tepat pada sasaran dan sesuai dengan tujuan. Manfaat dari fungsi ini adalah dapat menghindari pemborosan dalam bentuk apapun. Wewenang dan tanggung jawab yang diberikan juga dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya tumpang tindih (Over Lapping). 6. Fungsi Pengambilan Keputusan Kegiatan pokok dalam fungsi ini adalah, memilih satu tindakan diantara beberapa kemungkinan untuk bertindak (alternative) dalam berbagai keadaan dalam melaksanakan kegiatan tertentu. 

UNDANG – UNDANG PROTOKOL

Undang –undang protokol adalah undang – undang keprotokolan yaitu undang – undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang protokol dan penjabarannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun1990 tentang Ketentuan Keprotokolan 22

Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan. Peraturan Perundang – undangan tersebut peraturan perundang – undangan domain keprotokolan. 

RUANG LINGKUP UNDANG-UNDANG PROTOKOL 1. Penghormatan dan perlakuan terhadap Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam suatu acara, meliputi : a. Hak dalam tata tempat disebut Preseance/Order Of Preseance yaitu tata urutan sesuai dengan jabatannya. b. Hak dalam upacara disebut Rotation atau susunan. Seseorang yang berkedudukan utama, kedatangannya dan sambutan paling akhir dalam suatu acara yang bersifat ceremonial, berlaku sebaliknya (pengarahan paling utama). c. Hak dalam perlakuan disebut Treatment yaitu pemberian perlindungan, keamanan, ketertiban dan fasilitas sebagaimana mestinya, agar dapat melaksanakan tugas jabatannya secara lebih berhasilguna, berdaya guna, namun tidak boleh menimbulkan sikap mewah. 2. Penghormatan dan perlakuan terhadap Lambang–lambang Kehormatan Kedaulatan Negara Republik Indonesia. 3. Pengaturan pemberian penghormatan terhadap seseorang sesuai dengan kedudukannya dengan menggunakan Bendera dan lagu kebangsaan. 4. Pengaturan penyambutan terhadap kunjungan yang bersifat kunjungan kenegaraan (state visit) atau kunjungan resmi (official visit).

23

5. Pengaturan protokol bagi kepala perwakilan Asing di Indonesia diperlakukan berdasarkan asas resiprositas (timbal balik) sesuai dengan kebiasaan Internasional. 6. Pemberian penghormatan terhadap istri/suami dari Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, dan tokoh Masyarakat tertentu serta terhadap mantan Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah. 7. Perlakuan a. Pemberian perlindungan, ketertiban, keamanan dalam menjalankan tugas jabatan b. Pemberian dukungan sarana yang diperlukan secara wajar dan tidak berkelebihan agar dapat melaksanakan tugasnya secara lebih berhasil guna dan berdayaguna. 8. Pengaturan a. Pengaturan Upacara bendera dan upacara bukan upacara bendera dalam acara kenegaraan atau resmi dilaksanakan sesuai ketentuan keprotokolan

yang

meliputi

tata

krama,

tata

upacara,

tata

penghormatan, tata lambang kehormatan NKRI, dan tata pakaian uapacara. 

Pengaturan Kunjungan. 1) Kunjungan tamu Negara dengan prinsip menyatakan rasa hormat untuk memberikan kesan yang mendalam bagi tamu Negara atas kebesaran Bangsa dan Negara Indonesia.

24

2) Kepala perwakilan Negara asing di Negara asing R.I. Diperlakukan berdasarkan asas resiprositas sesuai dengan kebiasaan internasional. 3) Kunjungan pejabat RI ke daerah dilaksanakan dengan asas efektif dan efisien. KELOMPOK PEJABAT NEGARA (Pasal 11 (1) UU No. 43 Th 1999) PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA LEMBAGA NEGARA; KETUA, WAKIL KETUA, KETUA MUDA, DAN HAKIM AGUNG PADA MAHKAMAH AGUNG SERTA KETUA, WAKIL KETUA, DAN HAKIM PADA SEMUA BADAN PERADILAN; MENTERI DAN JABATAN SETINGKAT MENTERI; DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH; GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR; BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN PEJABAT NEGARA LAINNYA YANG DITENTUKAN UNDANGUNDANG. PEJABAT PEMERINTAH (Pasal (5) UU No.8 Th 1987) “PEJABAT

YANG MENDUDUKI JABATAN TERTENTU DALAM

ORGANISASI PEMERINTAH” JENIS JABATAN; Pasal 1 (5-7) No. 43 Th 1999 a. Jabatan Negeri (Jabatan dalam bidang eksekutif, termasuk kesretariatan lembaga Negara dan kepaniteraan. b. Jabatan Karier (Jabstruk dan Jafung) c. Jabatan organik (Jabatan Negeri tupok pada satuan organisais pemerintah)

25

Dilihat dari ruang lingkup protokol diatas, maka termasuk didalamnya adalah tugas Humas Pemerintah, yaitu memberikan penyambutan kepada tamu-tamu daerah dan memberikan pelayanan kepada pejabat pemerintah, dalam hal ini adalah

Anggota

Dewan

Perwakilan

Rakyat

Daerah

dalam

membantu

mempublikasikan kegiatan-kegiatan pemerintah untuk membangun daerah dan untuk memenuhi aspirasi masyarakat.

26

BAB III DESKRIPSI LEMBAGA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

A. Sejarah dan Dasar Hukum Berdirinya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kota Surakarta berlokasi di Jalan Adisucipto No. 143 A Surakarta. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta merupakan pembangunan kedua setelah balaikota Surakarta mengalami kebakaran Pada Era Reformasi Pada Tahun 1998. DPRD Kota Surakarta berdiri semenjak berdirinya pemerintah Kota Surakarta yakni disebutkan dalam Undang- undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Kota Yogyakarta, maka di bentuklah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kota Surakarta. DPRD Kota Surakarta merupakan unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. B.

Dasar Hukum dan Kedudukan DPRD kota Surakarta Kinerja sebuah lembaga legislatif, dapat diukur dan dinilai dengan mendasarkan

kepada pencapaian tujuannya. Sementara keberadaan lembaga le gislatif adalah sebagai lembaga yang diharapkan mampu menjadi kekuatan pengawas dan penyeimbang (check and balance) atas penyelenggaraan pemerintahan dan 25

pembangunan daerah oleh badan eksekutif daerah (pemerintah kota). Tujuan yang dimaksud

adalah

penyelenggaraan

pemerintah

dan

pembangunan

menuju

terwujudnya masyarakat yang sejahtera dalam dimensi luas. Pemilu tahun 2004 menghasilkan anggota Legislatif secara demokratis dan dapat merubah sistem pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik melalui pembuatan beberapa Undang-Undang, dua diantaranya Undang-Undang nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR, DPD Dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi dasar hukum keberadaan, Kedudukan dan Tugas DPRD Kota Surakarta. Dasar hukum kedudukan DPRD Kota Surakarta diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 40 yang secara tegas tertulis “DPRD merupakan Lembaga

Perwakilan

Rakyat

Daerah

dan

Berkedudukan

sebagai

Unsur

penyelenggara Pemerintah Daerah.” Dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 pasal 76 secara eksplisit tertulis, ”DPRD Kabupaten Kota merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. C. Visi dan Misi Visi dan misi DPRD Kota Surakarta tertuang dalam Rencana Kerja DPRD pada tiap Masa Bhakti 5 tahun sekali adalah sebagai berikut: 1. Visi DPRD Kota Surakarta adalah : a. Aspiratif, adalah keberpihakan kepada masyarakat, mengutamakan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Kota Surakarta. 26

b. Responsif, adalah cepat dan tanggap dalam menjawab permasalahanpermasalahan yang terjadi di masyarakat. c. Profesional, adalah dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan keahlian dan kewenangan yang dimiliki. d. Bertanggung Jawab, adalah berani dan konsekuen melaksanakan fungsi yang diemban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. e. Berwawasan Budaya, adalah mendasar pada cipta, rasa, etika, dan estetika 2. MISI DPRD Kota Surakarta adalah : a. Memperjuangkan Keadilan dan Kesejahteraan masyarakat Kota Surakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. b. Meningkatkan kepekaan dan kepedulian dalam menyelesaikan permasalahanpermasalahan yang terjadi di masyarakat kota Surakarta c. Meningkatkan profesionalisme DPRD Kota Surakarta sesuai tugas dan fungsi. d. Membangun Komunikasi dan Kemitraan DPRD dengan pemerintah Kota Surakarta, Masyarakat, akademis, pers dan lembaga lainnya. `

Meningkatkan daya pikir, nilai rasa, perilaku yang bermartabat dan hasil karya

yang berguna untuk Kesejahteraan masyarakat Kota Surakarta. D. Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat DPRD kota Surakarta Perubahan yang sangat mendasar dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 adalah terjadinya perubahan kedudukan Badan Legislatif sebagai mitra kerja yang sejajar dengan Badan Eksekutif. Dengan demikian telah terjadi perubahan yang signifikan dengan peran dan fungsi DPRD, dengan adanya 27

perubahahan tersebut proses kegiatan kesekretariatan Dewan mengharuskan adanya mekanisme yang sangat intens agar senantiasa tercipta kesatuan gerak dan langkah dalam mata rantai kerja yang harmonis. Dengan demikian kegiatan pelayanan yang menjadi tugas pokok dari Sekretariat Dewan dapat dilaksanakan dengan optimal. Sekretariat DPRD Kota Surakarta mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 pasal 5. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa, Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang berkedudukan secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tugas-tugas pokok dari Sekretariat DPRD adalah, antara lain : 1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan 2. Menyelenggarakan administrasi keuangan 3. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 4. Menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD sesui dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana hal tersebut diatas, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi : 1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD 2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD 3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD dan 4. Penyediaan dan pengoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD 28

Dalam upaya meningkatkan kinerja DPRD sebagai unsur perwakilan rakyat daerah dalam menjalankan fungsi penganggaran, fungsi perundangan, fungsi pengawasan dan fungsi keperwakilannya. Sekretariat DPRD dituntut untuk mampu berperan sebagai Fasilitator dan mediator. Untuk itu Sekretariat DPRD harus mampu dan harus profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta mampu memberikan dukungan yang optimal kepada DPRD agar dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dapat melaksanakannya secara efektif dan efisien. E. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD kota Surakarta Sekretariat DPRD terdiri dari 4 sub bagian, dan tiap-tiap Sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. Struktur Organisasi DPRD Surakarta berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 19-A Tahun 2009 tentang Pedoman Uraian Jabatan Struktural Pada Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut : a. Sekretaris DPRD b. Bagian Legislasi, membawahi : 1. Subbagian Rapat dan Risalah 2. Subbagian Penyusunan Peraturan 3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan c. Bagian Keuangan, membawahi: 1. Subbagian Anggaran 2. Subbagian Perbendaharaan 3. Subbagian Akuntansi d. Bagian Humas dan Protokol, membawahi : 29

1. Subbagian Humas dan Dokumentasi 2. Subbagian Protokol e. Bagian Umum, membawahi: 1. Subbagian Tata Usaha 2. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Uraian tugas-tugas jabatan struktural di Sekretariat DPRD Kota Surakarta : 1. Sekretaris DPRD Mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan beberapa uraian sebagai berikut : a. Menyusun rencana strategis dan rencana kerja Sekretariat DPRD. b. Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan. c. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Badan sesuai dengan bidang tugas. d. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturanpeerunddaangan yang berlaku. e. Menerapkan Standar Pelayanan Prima f. Melaksanakan pengelolaan Kesekretariatan, meliputi : Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian.

30

g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja, LAKIP, LKPJ dan EKPPD Sekretariat DPRD. h. Menyusun kebijaksanaan teknis di bidang Legislasi, keuangan, Humas dan Protokol dan Umum. i.

Menyusun rencana, penelaah dan pengkoordinasi perumusan kebijakan Pimpinan DPRD.

j.

Menyelenggarakan

pengawasan

dan

pengendalian

teknis

urusan

kesekretariatan DPRD. 2. Bagian Legislasi Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan pelayanan administrasi dibidang Rapat dan Risalah, Penyusunan peraturan, dan evaluasi dan pelaporan peraturan. 

Subbagian Rapat dan Risalah Mempunyai tugas penyiapan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang Rapat dan Risalah, meliputi: pelaksanaan persipan rapat-rapat dan penyusunan risalah guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.



Subbagian Penyusunan Peraturan Mempunyai tugas melakukan penyiapan konsep pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang penyusunan perundang-undangan, meliputi

:

menyiapkan bahan peraaturan per-undang-undangan, menyusun rancangan keputusan pimpinan DPRS dan keputusan DPRD serta rancangan peraturan

31

daerah inisiatif DPRD dan pengelolaan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum. 

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan konsep rencana kerja dan penyusunan evaluasi dan pelaporan peraturan, meliputi : menyiapkan bahan-bahan raperda yang akan dilakukan pembahasan dan pelaksanaan pengkajian terhadap produk hukum dan pelaporan perda-perda yang sudah ditetapkan.

3. Bagian Keuangan Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan pelayanan administrasi dibidang perencanaan dan anggaran, akuntansi, dan perbendaharaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. 

Subbagian Anggaran Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang perencanaan dan anggaran, meliputi: penyusunan program kerja, penyusunan anggaran dan penyusunan LAKIP.



Subbagian Perbendaharaan Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang Perbendaharaan Meliputi : pembayaran keuangan pegawai, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan kegiatan operasional sekretarit Dewan serta verifikasi atas Pertanggung jawaban keuangan

32



Subbagian Akuntansi Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelaksanaan administrasi di bidang Akuntansi, meliputi : pengendalian keuangan, dan Pembukuan Keuangan

4. Bagian Humas dan Protokol Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang Humas, Dokumentasi dan Protokol, penyerapan aspirasi masyarakat dan perjalanan dinas 

Subbagian Humas dan Dokumentasi Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang Humas dan Dokumentasi, meliputi : pelaksanaan kegiatan Kehumasan, hubungan antar lembaga, penyerapan aspirasi masyrakat, dokumentasi dan Perjalanan Dinas.



Subbagian Protokol Mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang protokol meliputi: menyiapkan pelayanan kegiatan keprotokolan dan, penerimaan tamu dan penyiapan sambutan-sambutan

5. Bagian Umum Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang tata usaha, kepegawaian, RumahTangga, dan perlengkapan di lingkungan Sekretariat DPRD

33



Subbagian Tata Usaha Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang Tata Usaha, meliputi : Organisasi dan Tatalaksana, ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian.



Subbagian RumahTangga dan Perlengkapan Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang Rumah Tangga dan perlengkapan, meliputi : pelaksanaan dan pelayanan Teknis penyelenggaraan rapat, pemeliharaan, perawatan

gedung dan kantor, kesehatan dan olahraga, dan keamanan

lingkungan gedung dan kantor dan analisis kebutuhan dan pengadaan, Inventarisasi, perlengkapan, pemeliharaan dinas.

34

BAB IV PELAKSANAAN KULIAH KERJA MEDIA

A. Tempat pelaksanaan Kegiatan KKM dilaksanakan di kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Surakarta yang beralamatkan di Jalan Adisucipto No. 143 A Surakarta. Kegiatan KKM ini dilaksanakan selama dua bulan, yaitu dari tanggal 8 Februari 2010 sampai 8 April 2010. B. Pelaksanaan Selama mengikuti kegiatan KKM ini, penulis ditempatkan pada bagian Humas dan Protokol dari kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Surakarta. Bagian Humas ini mempunyai dua subbagian, yaitu : sub bagian humas dan dokumentasi dan sub bagian keprotokolan. Disini penulis memilih sub bagian keprotokolan yang dianggap penulis paling berperan dari bagian Humas tersebut. Untuk sub bagian yang lain kegiatannya dapat dikatakan mengikuti kegiatan protokol, seperti dokumentasi. Setiap terdapat suatu kegiatan baik resmi, semi resmi maupun tidak resmi yang melibatkan Pemerintah Daerah dalam hal ini Anggota Dewan maupun aparatur Negara yang lainnya, maka tim keprotokolan akan selalu terlibat dan turut bertanggung jawab atas kelancaran acara. Kegiatan tim keprotokolan ini akan selalu diikuti oleh tim dokumentasi yang nantinya akan 39

bertanggung jawab untuk mempublikasikan kegiatan – kegiatan tersebut. Sebelum melakukan publikasi masing – masing sub bagian akan memilah – milah mana kegiatan yang perlu dipublikasikan dan yang tidak. Sehingga antara kedua sub bagian tersebut mempunyai keterikatan yang sangat dekat dalam melaksanakan tugas yang bernaung langsung di bawah bagian Humas. C. Kegiatan Kuliah Kerja Media  Kegiatan Rutin Apel Penulis diwajibkan untuk mengikuti kegiatan apel pagi yang dilaksanakan setiap hari dimulai pada pukul 07.30 sampai pada pukul 07.45. kecuali pada hari senin dan jumat kegiatan apel tidakdiakan, oleh karena pada hari senin kegiatan apel dilaksanakan di Balai Kota pemerintah Surakarta dan pada hari jumat kegiatan apel diganti dengan kegiatan olah raga pagi atau senam pagi. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh karyawan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  Kegiatan Keprotokolan Selama melakukan kegiatan KKM di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Surakarta, penulis mengikuti beberapa kegiatan keprotokolan, salah satunya mengikuti rapat audiensi masyarakat Lembaga Bantuan Hukum MEGA BINTANG dengan Ketua Dewan dan beberapa perwakilan dari Anggota – anggota komisi di ruang kepanitiaan yang berada di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Surakarta, dalam hal ini tugas tim keprotokolan antara lain adalah 40

mempersiapan ruangan rapat, penataan snack, minuman, dan makanan besar (jika rapat tersebut sampai melewati waktu makan siang), mengatur tempat duduk dan mic yang akan digunakan dalam rapat. Dalam pengaturan tempat ini tim keprotokolan mengikuti pedoman umum mengenai tata tempat yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 yang menetapkan apabila menghadap meja, tempat utama adalah yang menghadap pintu keluar. Dalam hal ini yang menempati tempat tersebut adalah Anggota Dewan, karena mereka sebagai tuan rumah dalam rapat tersebut. Tempat terakhir adalah tempat yang paling dekat dengan pintu keluar dalam hal ini adalah para tamu undangan. Pimpinan DPRD dan Wakil Pimpinan DPRD menempati tempat duduk yang berada di ujung meja karena mereka sebagai pimpinan rapat dan yang menetapkan tata tertib di dalam rapat sehingga rapat tersebut dapat berjalan dengan lancar dan baik. (Lihat Lampiran 1) Penulis juga mengikuti rapat paripurna di gedung paripurna mengenai laporan pertanggung jawaban Walikota kota Surakarta tahun anggaran 2009 yang akan diadakan selama tiga hari. Sehari sebelum pelaksanaan tersebut, tim protokol mengadakan rapat koordinasi untuk membahas persiapan tata tempat, susunan acara, pengaturan tamu undangan yang terdiri dari perwakilan beberapa departemen pemerintah dan pengaturan tempat untuk wartawan. Rapat ini merupakan rapat paripurna yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota

41

Surakarta sehingga tim protokol bertanggung jawab penuh akan kelancaran acara tersebut. Dalam pengaturan tata tempat ini, tim keprotokolan DPRD kota Surakarta menggunakan tata tempat yang telah ditetapkan dalam pasal 4 Peraturan Daerah kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menetapkan Tata Tempat rapat – rapat DPRD sebagai berikut : a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil – wakil Ketua DPRD; b. Walikota dan Wakil Walikota ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD; c. Wakil – wakil DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD; d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan di depan dan menghadap Pimpinan DPRD e. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat. Urutan tersebut berdasarkan kedudukan orang – orang yang mempunyai jabatan yang lebih tinggi. (Lihat Lampiran 2) Penulis mengikuti beberapa acara public hearing yang diadakan di DPRD kota Surakarta, public hearing tersebut mengenai Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Diadakan public hearing tersebut agar masyarakat dapat mengetahui apa yang menjadi rancangan pemerintah daerah kota Surakarta ke depan. Dalam acara ini, penulis diberikan tugas untuk membantu tim keprotokolan dalam 42

menpersiapkan ruangan yang akan digunakan, mengatur kursi – kursi, mengecek microphone yang akan digunakan untuk public hearing tersebut, mempersiapkan snack, menata buku tamu dan daftar hadir para Anggota Dewan dan tamu – tamu undangan. Dalam proses persiapan penataan tempat, kedua kegiatan tersebut memiliki kesamaan. Perbedaannya terletak pada jumlah tamu undangannya. Pada public hearing jumlah tamu undangannya lebih sedikit. (Lihat Lampiran 3) D. Kegiatan Lain  Pengklipingan Mengkliping juga merupakan kegiatan rutin dari bagian Humas yang harus diselesaikan untuk selanjutnya diperiksa dan dimintakan persetujuan dari Kepala Humas. Setelah mendapatkan persetujuan, kliping akan difotokopi untuk dibagikan kepada setiap bagian lain dan juga kepada Dewan Komisi yang memiliki ketersangkutan dari kliping berita tersebut. Kliping – kliping tersebut berisi tentang berita – berita yang mengangkat tentang DPRD kota Surakarta, Anggota Dewan dan tentang kegiatan – kegiatan Komisi DPRD. Semua kliping yangtelah mendapatkan persetujuan akan diarsipkan oleh bagian Humas, sehingga sewaktu – waktu Anggota Komisi Dewan membutuhkan data atau terjadi salah peliputan, maka pihak pemerintah berhak untuk menuntut redaksi yang bersangkutan. Berita – berita ini diambil dari harian Solo Pos, Suara Merdeka, Radar Solo dan Jawa Pos. kegiatan pengklipingan merupakan informasi yang 43

bersifat internal untuk kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Surakarta. Tabel Kliping No

Hari / Tanggal

1.

Selasa, 2 Maret 2010

Kliping  Pelanggar

Perda

Media Pasar

bisa  Solo Pos/ Solo Raya  Solo Pos/ Solo Raya

dipidana  Komisi II minta kedua pihak terbuka dalam revitalitas Pura Mangkubumen 2.

Rabu, 3 Maret 2010

 Dewan Siap Turun Tangan dalam  Jawa Pos/Radar Solo potongan rapelan insentif guru.  Demo Skandal Century, Massa  Suara Merdeka Datangi DPRD

3.

Kamis, 4 Maret 2010

 DPRD minta Lurah Pasar Gede  Solo Pos / Solo Raya tanggung jawab, Pedagang tolak kanopi dibongkar  Wacana

Lima

Hari

Kerja  Jawa Pos/Radar Solo

Terganjal 4.

Senin 8 Maret 2010

 DPRD Solo koordinasi dengan  Solo Pos / Solo Raya Pemprov soal aset pemerintah Provinsi Jateng 44

5.

Selasa, 9 Maret 2010

 Perda

Pasar

dan

Pendidikan  Solo Pos / Solo Raya

tertunda 6.

Rabu, 10 Maret 2010

 Rumah Sakit Gratiskan Biaya  Jawa Pos/Radar Solo Korban KDRT

7.

Kamis,

11

Maret  Realisasi PAD Solo 92%

 Solo Raya

2010 8.

Jumat, 12 Maret 2010  Komisi IV DPRD Solo menilai  Solo Pos/Solo Raya rencana

penerapan

Layanan

Pendidikan Masyarakat Surakarta (LPMS) harus didukung database siswa yang valid 9.

Sabtu, 13 Maret 2010

 Dewan

Soroti

database  Solo Pos/Solo Raya

kependudukan 10.

Rabu, 17 Maret 2010

 Dipertanyakan, selisih Aset Rp 1  Suara Merdeka Triliun  April, kartu LPMS diresmikan

11.

Jumat, 19 Maret 2010  LUIS tolak kedatangan Obama

12.

Sabtu, 20 Maret 2010

 Pimpinan dokumen

DPRD ke

 Solo Pos/Solo Raya  Solo Pos

serahkan  Solo Pos

Dephub

soal

sengketa tanah dengan PT KA

45

 RS nakal diduga tarik biaya  Solo Pos pasien PKMS 13.

Selasa,

23

Maret  DPP PAN instruksikan dukung  Suara Merdeka

2010

Jokowi  PAN

Surakarta

Usung

Umar  Suara Merdeka

Hasyim 14.

Kamis,

25

Maret  Komisi II DPR bahas DIS

 Solo Pos

2010 15.

Jumat, 26 Maret 2010  Jarang ngantor, Paundra di-SP 1

14.

Sabtu, 27 Maret 2010

 Rudy : Abaikan SP bisa diganti  Di-SP,

Paundra

 Solo Pos  Solo Pos

Langsung  Jawa Pos

Ngantor

 Diskusi dan Wawancara Kegiatan lain yang dilakukan penulis adalah mencari referensi, berdiskusi dan melakukan wawancara tentang Sekterariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Surakarta. Untuk melengkapi data yang dibutuhkan, penulis berusaha mencari keterangan dari staf – staf humas.  Hambatan Selama Mengikuti KKM Pada saat melaksanakan KKM di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Surakarta, penulis tidak mengikuti banyak kegiatan karena masih terhitung tahun 46

anggaran baru, sehingga belum begitu banyak kegiatan yang harus dilakukan. Jika tim keprotokolan tidak mempunyai tugas yang harus dilakukan, maka penulis hanya akan membantu mengkliping dan membaca Koran. Waktu selama berada dikantor kurang dapat dimanfaatkan dan penulis akan cepat merasakan lelah dan bosan.  Cara Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kesulitan Untuk mengisi waktu luang yang ada, penulis berusaha untuk memanfaatkannya dengan cara berdiskusi dengan staf bagian Humas mengenai tugas dan tanggung jawab Humas Sekretariat Dewan Pewakilan Rakyat Daerah kota Surakarta, mencari data yang dibutuhkan untuk pembuatan laporan atau juga mencari berita tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Surakarta dengan membaca Koran.  Kemajuan Yang Telah Dicapai Selama melakukan KKM penulis mendapatkan pengalaman tambahan seperti mengetahui persiapan – persiapan rapat - rapat komisi dan rapat paripurna Dewan Pewakilan Rakyat Daerah kota Surakarta. Mengetahui cara peliputan atau pencarian berita yang dilakukan oleh para wartawan dan mengetahui lebih dalam tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Surakarta dari sejarah sampai potensi yang dimiliki. Dari kegiatan KKM yang diikuti oleh penulis, maka sedikit banyak penulis dapat melihat penerapan teori yang didapatkan selama berada di bangku kuliah dengan pengaplikasiannya dalam pelaksanaan praktek kerja.

47

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN 1. Sekretariat DPRD kota Surakarta merupakan instansi pemerintah yang mempunyai tugas

untuk

membantu dan mendukung DPRD secara

administrative dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya 2. Humas Sekreatariat DPRD kota Surakarta mempunyai kegiatan usaha yang terencana dalam upaya untuk memperoleh simpati dan dukungan masyarakat baik internal maupun eksternal

B. SARAN-SARAN 

Untuk meningkatkan kinerja bagian kehumasan Sekretariat Dewan Pewakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta, Pemerintah perlu untuk meningkatkan fasilitas guna mendukung pelaksanaan tugas operasional dan menambah staf humas dan protokol.



Sekretariat DPRD perlu untuk lebih meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas Humas dan instansinya.



Kinerja panitia KKM saat ini sudah cukup baik, tetapi masih mengalami kekurangan dalam pengorganisasiannya, semoga ini menjadi pelajaran untuk adik – adik tingkat agar kelak lebih mempersiapkan, mempelajari dan

mendiskusikan dahulu semuanya secara matang sebelum bertindak, sehingga semua pihak bisa lebih memberikan kontribusinya secara maksimal agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dikurangi haknya.

DAFTAR PUSTAKA

Januharso, Trijono, R, Drs. Pedoman Keprotokolan dan Master Of Ceremony, Effar dan dahara Prize, Semarang Kasali, Renald, Manajemen Public Relations Konsep dan Aplikasi di Indonesia, Pustaka Utama Grafiti : Jakarta, 2003 Ruslan, Rosady, SH, MM. Manajemen Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Konsepsi dan Aplikasi, PT. Grafindo Persada : Jakarta, 2002. Ruslan, Rosady. Etika Kehumasan Konsepsi dan Aplikasi. PT. Raja Grafindo. PT. Raja Grafindosada : Jakarta. Siswanto, Bambang, Drs. Hubungan Masyarakat Teori dan Praktek. PT. Bumi Aksara, 1985. Susanto, Astrid Phil. Komunikasi Dalam Teori dan Praktek, Hubungan Masyarakat dan Periklanan, jilid III, Binacipta, Bandung, 1989. Widjaja, A. W, Drs, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Bumi Aksara, Jakarta, 1993. Keprotokolan Undang-undang No. 8 Tahun 1987. Dan PP No. 62 Tahun 1990.

x