BAB V PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan tentang pelaksanaan program proteksi dan keselamatan sumber radioaktif yang berada di Batakan base PT. Halliburton Indonesia Balikpapan-Kalimantan Timur dapat diambil analisis bahwa seluruh kegiatan manajemen, teknis, maupun produksi diatur dalam peraturan internal HMS dan peraturan regional yang ada di Indonesia seperti Peraturan Pemerintah dan diawasi langsung oleh Peraturan kepala BAPETEN. Dalam skala internasional terdapat referensi masukan dari IAEA maupun rekomendasi dari ICRP. Peraturan HMS dalam pelaksanaan proteksi dan keselamatan sumber radioaktif telah dikomunikasikan pada semua tenaga kerja secara menyeluruh yang meliputi persyaratan manajemen, persyaratan proteksi radiasi, maupun persyaratan teknik baik secara lisan maupun tulisan. Hal ini merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja dalam pemanfaatan sumber radioaktif. Berikut ini analisis penerapan penggunaan Peraturan Kepala BAPETEN dan Peraturan Pemerintah di PT. Halliburton Indonesia Batakan Balikpapan-Kalimantan Timur : A. Organisasi Proteksi dan Keselamatan Radiasi PT. Halliburton Indonesia Batakan Balikpapan-Kalimantan Timur telah memiliki LRSO atau PKSR sebagai bagian dari organisasi dalam menangani proteksi radiasi. LRSO atau PKSR ini ditunjuk oleh Presiden Direktur selaku 69
70
pemegang izin dengan melibatkan HSE yang nantinya akan ditunjuk lagi personil penanggung jawab untuk keselamatan radiasi, petugas proteksi radiasi, dan petugas keamanan lain yang berkaitan dengan keamanan sumber radioaktif. Penunjukan personil tersebut disusun berdasarkan Peraturan Kepala BAPETEN No. 5 Tahun 2009 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Zat Radioaktif untuk Well Logging yang menyatakan bahwa “Pemegang izin wajib melaksanakan persyaratan manajemen yang meliputi penanggung jawab keselamatan radiasi, pelatihan proteksi dan keselamatan radiasi, dan personil yang terkait dengan penggunaan peralatan well logging”. Secara terperinci telah dijelaskan mengenai tugas dan wewenang masingmasing petugas personil keselamatan sumber radioaktif sesuai Gambar 2. Hal ini juga tercantum dalam HMS perusahaan dan telah sesuai dengan Peraturan Kepala BAPETEN No. 6 Tahun 2009 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Zat Radioaktif dan Pesawat Sinar-X untuk Peralatan Gauging terkait tanggung jawab personil termasuk Pemegang Izin. Dalam Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif, mengenai deskripsi personil mengenai tanggung jawab dan kewenangan juga telah dijelaskan secara terperinci di dalam dokumen PT. Halliburton Indonesia Balikpapan-Kalimantan Timur Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2007 tentang Penunjukan Personil Mengenai Penetapan Kualifikasi dan Pelatihan yang Memadai, PT. Halliburton Indonesia Balikpapan-Kalimantan Timur telah menerapkan dengan menunjuk personil proteksi dan keamanan sumber radioaktif yang memiliki
71
kualifikasi keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat dari pelatihan yang dilakukan baik dari internal maupun eksternal PT. Halliburton Indonesia. B. Fasilitas dan Perlengkapan Proteksi Radiasi Sebelum fasilitas dan perlengkapan proteksi radiasi dibangun, PT Halliburton
Indonesia
Balikpapan-Kalimantan
Timur
telah
melakukan
persyaratan izin dalam penggunaan peralatan well logging yang berisi tentang identitas, data lokasi penggunaan zat radioaktif, mutu zat radioaktif, dan dokumen lain yang disyaratkan dalam Peraturan Kepala BAPETEN No. 5 Tahun 2009 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Zat Radioaktif untuk Well Logging. Berdasarkan hasil data sekunder PT. Halliburton Indonesia BalikpapanKalimantan Timur, Di Batakan Base sumber radioaktif pada saat tidak digunakan
disimpan
di
dalam
tempat
penyimpanan
yang
telah
memiliki/memenuhi persyaratan keamanan yang terdapat pada Peraturan Kepala BAPETEN No. 7 Tahun 2009 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Peralatan Radiografi Industri, telah terperinci mengenai data bangunan fasilitas baik lokasi, ukuran, bahan bunker atau ruangan, pintu, dan pagarnya. Berdasarkan Peraturan Kepala BAPETEN No. 7 Tahun 2009 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Peralatan Radiografi Industri, menyatakan untuk fasilitas tertutup seperti yang ada di PT. Halliburton minimal harus dilengkapi dengan peralatan sistem interlock, peralatan pemantau radiasi dengan alarm, tombol atau sistem penghentian paparan jika terjadi paparan darurat, dan tanda radiasi dan tanda peringatan. Hal ini telah sesuai dengan
72
keadaan yang ada di lapangan, dari hasil observasi pada fasilitas
di PT.
Halliburton Indonesia telah memasang alat proteksi radiasi seperti : CCTV Camera System, Card Reader/Keypad, alarm, sirine, strobe lamp, dan sensor gerak. Peralatan kemanan lainnya yaitu terdapat : Screen monitor, digital video recording, telepon, HT, kunci gembok, overpack box dan senter besar. PT. Halliburton Indonesia Balikpapan juga melengkapi pekerjanya dengan peralatan pemantau / peralatan proteksi perorangan yang disediakan oleh pihak pemegang izin perusahan, peralatan minimal yang disyaratkan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif telah dipatuhi pihak PT. Halliburton Indonesia Balikpapan dengan menyediakan peralatan seperti : Dosimeter, surveymeter, source handling tools, gloves, googles, safety shoes, safety helmet, dan peralatan pendukung lainnya. Persyaratan fasilitas untuk keamanan sumber radioaktif secara terperinci disampaikan oleh BAPETEN dalam Lampiran 1, Lampiran 2, dan Lampiran 3 telah dilaksanakan oleh PT. Halliburton Indonesia Terdapat papan infromasi mengenai Radioactive Materials & Personal Protective Equipment dengan keterangan alat-alat seperti di atas, namun hanya tersimpan di dalam Office dan tidak dipasang pada tempat yang semestinya. C. Prosedur Operasional Keselamatan Sumber Radioaktif Prosedur operasional keselamatan sumber radioaktif telah tercantum dalam peraturan HMS, dan telah dijelaskan juga beberapa prosedur operasional seperti prosedur operasional selama penggunaan baik rutin maupun non-rutin, prosedur
73
operasional selama pengangkutan baik pada saat transit maupun dalam pemilihan tempat istirahat, prosedur operasional dalam impor dan ekspor, dan prosedur rencana penanggulangan keadaan darurat. Peraturan HMS ini mencakup persyaratan teknik sesuai dengan Peraturan Kepala BAPETEN No. 6 Tahun 2009 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Zat Radioaktif dan Pesawat Sinar-X untuk Peralatan Gauging yang telah diaplikasikan di perusahaan. D. Rencana Tanggap Darurat Rencana tanggap darurat di PT. Halliburton Indonesia ini telah sesuai dengan persyaratan dalam peraturan kepala BAPETEN No. 7 Tahun 2009 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Peralatan Radiografi Industri. Dalam peraturan tersebut berisi prosedur rencana penanggulangan keadaan darurat minimal meliputi kejadian dan kecelakaan radiasi yang dapat diprediksikan dan tindakan untuk mengatasinya, orang yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan kedaruratan, tanggung jawab tiap personil dalam prosedur
kedaruratan,
alat
dan
perlengkapan
utnuk
melaksanakan
penanggulangan kedaruratan, pelatihan dan penyegaran secara periodik, sistem perekaman dan pelaporan, dan prosedur penanggulangan keadaan darurat atas kejadian. Berdasarkan prosedur rencana penanggulangan keadaan darurat di atas, PT. Halliburton Indonesia Balikpapan telah menyusun rencana tanggap darurat yang tercantum dalam dokumen HMS di perusahaan, uraian rencana penanggulangan keadaan darurat mengacu pada Perka BAPETEN No. 1 Tahun 2010 tentang
74
Kesiapsiagaan dan Kedaruratan Nuklir, salah satu isi dari rencana tanggap darurat PT. Halliburton Indonesia yaitu mengambil tindakan kedaruratan bila terdapat kejadian atau aktivitas yang berdampak pada keamanan sumber radioaktif, koordinasi dengan pihak terkait seperti internal dan eksternal perusahaan, dan pasca terjadi kejadian atau tindakan yang mengancam sumber radioaktif. Dari hasil tersebut, PT. Halliburton Indonesia melaksanakan peraturan kepala BAPETEN No. 9 Tahun 2009 terkait Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat. Rencana tanggap darurat yang dilakukan PT. Halliburton Indonesia, salah satu rencananya yaitu dengan pelatihan, secara terperinci pelatihan di dokumentasikan dalam dokumen program proteksi dan keamanan sumber radioaktif serta tercantum dalam HMS, namun dalam pelaksanaannya pelatihan yang dilakukan terhadap tanggap darurat di perusahaan hanya secara umum saja dan tidak khusus dalam menanggapi masalah tanggap darurat sumber radioaktif.
