PELAKSANAAN PILKADA LANGSUNG KABUPATEN PASURUAN DITINJAU DARI ASPEK POLITIK HUKUM
SKRIPSI
OLEH UJANG MANSUR NIM 104811471922
UNIVERSITAS NEGERI MALANG FAKULTAS ILMU SOSIAL JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN PRODI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN MEI 2011
PELAKSANAAN PILKADA LANGSUNG KABUPATEN PASURUAN DITINJAU DARI ASPEK POLITIK HUKUM
SKRIPSI Diajukan kepada Universitas Negeri Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana
Oleh Ujang Mansur NIM 104811471922
UNIVERSITAS NEGERI MALANG FAKULTAS ILMU SOSIAL JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN PRODI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN MEI 2011
ABSTRAK Mansur, Ujang. 2011. Pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan Ditinjau dari Aspek Politik Hukum. Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan FIS Universitas Negeri Malang. Pembimbing : (I) Dr. Moch. Yudhi Batubara, S.H, M.H, (II) Sutoyo, S.H, M.Hum.
Kata Kunci : Pilkada Langsung, Politik Hukum, Pelaksanaan. Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan warna baru dalam tatanan politik dan sistem politik di Indonesia, terutama berkaitan dengan seluruh proses politik di daerah. Salah satu yang mewarnai perubahan dalam menegakkan demokrasi tersebut ialah Pilkada Langsung. Pilkada Langsung adalah suatu proses pemilihan untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Pada dasarnya Pilkada langsung itu sendiri tidak bisa dipisahkan dari aspek Politik Hukum. Politik hukum diartikan sebagai kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Nilai-nilai yang hendak dicapai dalam hal ini ialah nilai-nilai demokratis yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat. Penelitian berjudul Pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan ditinjau dari Aspek Politik Hukum, bertujuan untuk, (1) mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan, (2) mengetahui tahapan pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan, (3) mengetahui pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan, (4) mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan,(5) mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan, (6) mengetahui pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan ditinjau dari aspek politik hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskritif, yakni dengan melakukan pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Ketua KPUD Kabupaten Pasuruan, Anggota KPUD Kabupaten Pasuruan dan Masyarakat Kabupaten Pasuruan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan, (1) pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan terdiri atas, KPUD Kabupaten Pasuruan, Panitia Pengawas Pilkada Kabupaten Pasuruan, PPK,PPS dan KPPS, pasangan calon, pemilih, aparat keamanan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, (2) tahapan pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan terdiri atas, tahap persiapan dan tahap pelaksanaan, (3) pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan mengacu pada tahapan yang telah di rencanakan sebelumnya sesuai dengan Keputusan KPUD Kabupaten Pasuruan No. 01 Tahun 2007 tentang
i
Tahapan dan Program Pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan, (4) Kendala-kendala dalam pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan terdiri atas, Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) KPUD Kabupaten Pasuruan dalam pembuatan regulasi/aturan dalam pembuatan Undang-Undang, terbatasnya dana Pilkada Langsung, rendahnya pemahaman masyarakat tentang Pilkada, adanya budaya politik masyarakat yang bersifat apatisme dan memilih golput, (5) upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan ialah mengangkat ahli hukum untuk membuat aturan-aturan Pilkada di Kabupaten Pasuruan, menambah dana Pilkada Langsung dari APBD dan sumbangan donatur, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan pemahaman secara mendalam kepada masyarakat yang memiliki sifat apatisme dan memilih golput, KPUD Kabupaten Pasuruan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Pasuruan, dinas kependudukan, PPK dan PPS setempat, (6) ditinjau dari aspek politik hukum pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan yang merupakan bentuk dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 belum sepenuhnya menciptakan nilai-nilai demokratis yang semestinya. Hal ini disebabkan oleh rendahnya partisipasi politik masyarakat yang hanya mencapai 704.968 atau 70,5% dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang berjumlah 1.076.747 jiwa, serta kurangnya kepatuhan hukum dari masyarakat Kabupaten Pasuruan.
ii
ABSTRACT Mansur, Ujang. 2011. Implementation of direct elections Pasuruan district in terms of political aspects of law. Essay, Majoring in Law and Citizenship, Faculty of Social Sciences, States University of Malang. Counselor: (1) Dr. Moch. Yudhi Batubara, S.H., M.H, (2) Sutoyo S.H., M.Hum. Keywords: Direct Election, Political Law, Implementation. Amendments to the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 provides a new color in the political order and political system in Indonesia, especially relating to the whole political process in the region. One of the color change in upholding democracy is direct elections. Direct Election is an election process to select the Regional Head and Deputy Head of the Region directly in Indonesia by local residents who qualify. Basically, the direct election itself can not be separated from political aspects of Law. Political law is defined as the basic policy of the state administration in the field of law which will, is and has been in force, derived from the values prevailing in society to achieve the aspired state. The values to be achieved in this case is the democratic values that can create public welfare. The study entitled Implementation of Direct Election of the Pasuruan reviewed Political Aspects of Law, aims to, (1) know the parties involved in the Direct Election of Pasuruan District, (2) know the stage of Direct Election of Pasuruan District, (3) know the implementation of Direct Election Pasuruan, (4) understand the constraints faced in implementation of the Direct Election of Pasuruan District, (5) know the efforts made to overcome the constraints faced in implementation of the Direct Election of Pasuruan District, (6) know the implementation of Direct Election of the Pasuruan reviewed aspects of political law. The approach used in this study is a qualitative approach that is descriptive, ie, by conducting observations, interview and documentation. Informants in this study is the Chairman of the Election Commission Pasuruan, Pasuruan District Election Commission Members and Community Pasuruan regency. The results of this study can be concluded, (1) the parties involved in the Direct Election of the Pasuruan composed, Election Commission Pasuruan, Pasuruan District Election Supervisory Committee, PPK, PPS and polling station officials, voters, candidates, security forces and non-governmental organizations, (2) Direct Election stages consist of Pasuruan, the preparation phase and implementation phase, (3) the implementation of Direct Election of Pasuruan District refers to the stage that has been laid previously in accordance with the Election Commission Decree No. Pasuruan regency. 01 Year 2007 on stage and Programme Implementation of Direct Election of Pasuruan District, (4) The constraints in the implementation of Direct Election of the Pasuruan composed,
Lack of Human Resources (HR) in the manufacture of Pasuruan District Election Commission regulations / rules in the manufacture of the Act, the limited Direct Election of funds, lack of public understanding about the elections, the political culture of the people who are apathy and vote golput, (5) attempts to address the constraints faced in implementation of the Direct Election of Pasuruan District is raising legal experts to make the rules in the District Election Pasuruan, add funds Direct Election of the Pasuruan regency budget, increase socialization to the community, providing in-depth understanding to the people who have the nature of apathy and vote golput, Election Commission in coordination with the government Pasuruan Pasuruan, official residence, the KDP and local PPS, (6) viewed from the political aspects of the implementation of election law Pasuruan Direct which is a form of implementation of Law No. 32 of 2004, Law No. 22 of 2007, Government Regulation No. 06 of 2005 has not been fully created democratic values should be. This is caused by the low political participation of society which only reached 704,968 or 70.5% of the total voters list (DPT), which amounted to 1,076,747 inhabitants, and the lack of compliance with the laws of society Pasuruan regency.
KATA PENGANTAR
Puji syukur diucapkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi berjudul
“Pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan Ditinjau dari Aspek Politik Hukum” dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Skripsi ini telah melalui beberapa diskusi dan mendapatkan masukan serta koreksi dari para dosen maupun pihak yang terlibat di dalamnya, dengan harapan dapat mencapai tujuan dan sasaran. Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada: 1. Bapak Prof. Dr. Hariyono, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. 2. Bapak I Ketut Diara Astawa, S.H., M.Si selaku Ketua Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. 3. Ibu Siti Awaliyah, S.Pd., M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. 4. Bapak Dr. Moch. Yudhi Batubara, S.H., M.H selaku pembimbing I atas kesabarannya dalam membimbing skripsi ini.Bapak Sutoyo, S.H., M.Hum
iii
selaku pembimbing II yang tak henti-hentinya memberikan dorongan terhadap penulis, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. 5. Kedua Orang Tua yang telah banyak memberikan dorongan, doa dan kesabaran yang tidak terkira sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 6. Keluarga Besar Bapak Soewasono di Tumpang, terimakasih atas bantuanya dan kemurahan hati yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi. 7. Teman-teman Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan 2004. 8. Pihak-pihak lain yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu per satu dan telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan dapat menambah wawasan bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing menuju jalan-Nya dan melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya bagi semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.
Malang, 15 Maret 2011
Ujang Mansur
iv
DAFTAR ISI
Halaman
ABSTRAK………………………………………………………………………i KATA PENGANTAR………………………………………………………….iii DAFTAR ISI…………………………………………………………………….v DAFTAR TABEL………………………………………………………………viii DAFTAR GAMBAR…………………………………………………………...ix DAFTAR LAMPIRAN………………………………………………………...x BAB I
PENDAHULUAN A. B. C. D. E.
BAB II
Latar Belakang……………………………………………………1 Rumusan Masalah………………………………………………...9 Tujuan…………………………………………………………….9 Kegunaan Penelitian……………………………………………...10 Definisi Istilah……………………………………………………11
KAJIAN PUSTAKA A. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung 1. Latar Belakang……………………………………………….12 2. Pengertian Pilkada Langsung………………………………...15 3. Tujuan Pilkada Langsung…………………………………….17 4. Ruang Lingkup Pilkada Langsung…………………………...22 5. Dasar Hukum Pilkada Langsung……………………………..25 6. Asas-Asas Pilkada Langsung………………………………...27 7. Kelebihan dan Kelemahan Pilkada Langsung……………….30 B. Politik Hukum 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pengertian Politik……………………………………………32 Pengertian Hukum…………………………………………...32 Pengertian Politik Hukum…………………………………...33 Ruang Lingkup Politik Hukum……………………………...34 Politik Hukum Nasional……………………………………..36 Aspek Politik Hukum………………………………………..39
v
BAB III METODE PENELITIAN 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pendekatan dan Jenis Penelitian……………………………………41 Kehadiran Peneliti………………………………………………….42 Lokasi Penelitian…………………………………………………...43 Data dan Sumber Data……………………………………………. .43 Pengecekan Keabsahan Data……………………………………… 45 Tahap-Tahap Penelitian…………………………………………….47
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN A. Paparan Data 1. Gambaran Umum Daerah Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan……………………………………………55 2. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan…………………………………………....57 3. Tahapan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan …………….. 70 4. Pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan ………… 72 5. Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan ……………………….85 6. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan ……………………….87 7. Pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan Ditinjau dari Aspek Politik Hukum …………………………...89 B. Temuan Penelitian 1. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan …………………………………………...95 2. Tahapan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan ……………...98 3. Pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan …...……100 4. Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan …………..………….104 5. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan …………..………….105 6. Pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan Ditinjau dari Aspek Politik Hukum ………………...………...107
BAB V PEMBAHASAN A. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan 1. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Pasuruan ………………………..………………..110
vi
2. Panitia Pengawas Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan ………………………………………….111 3. PPK, PPS dan KPPS ………………………………………….112 4. Pasangan Calon ……………………………………………….113 5. Pemilih ………………………………………………………..114 6. Aparat Keamanan ………………………………...…………..115 7. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ……………...……….115 B. Tahapan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan 1. Tahap Persiapan …………………………………………...…116 2. Tahap Pelaksanaan …………………………...………………116 C. Pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan …………….118 D. Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan ………………………….122 E. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan ………………………….124 F. Pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan Ditinjau dari Aspek Politik Hukum ……………………………....126
BAB VI PENUTUP A. Kesimpulan ……………………………………………………….134 B. Saran ……………………………………………………………...137
DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………….139
vii
DAFTAR TABEL
Tabel
Halaman
4.1 Pembagian Daerah Pemilihan dalam Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan ……………………………………56 4.2 Data Pasangan Calon Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan …………….65 4.3 Jumlah Pemilih dan Tempat Pemungutan Suara …………………………...68 4.4 Jadwal dan Materi Sosialisasi Menjelang Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan ………………………………………………………..74 4.5 Jumlah Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik yang Mendaftarkan Pasangan Calon dalam Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan ……………………………………77 4.6 Jadwal dan Materi Kampanye Pasangan Calon dalam Pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan ……………………...80 4.7 Hasil Perolehan Suara dalam Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan ……………………………………………………….83
viii
DAFTAR GAMBAR
Gambar
Halaman
4.1 Struktur Organisasi KPUD Kabupaten Pasuruan ………………………....57 4.2 Grafik Hasil Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan ……………………..84 4.3 Kemacetan Lalu Lintas Akibat Kampanye Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan …………………………………...94 4.4 Keterlibatan Anak-Anak dalam Kampanye Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan …………………………………………………….…94
ix
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran
Halaman
1. Pedoman Wawancara ……………………………………………………...141 2. Daftar Jumlah Pemilih Tetap dan Jumlah TPS … ………………………...142 3. Keputusan KPUD Kabupaten Pasuruan Nomor 01 Tahun 2007 ………….152 4. Surat Pengantar dari Bakesbang dan Linmas Kabupaten Pasuruan ….…....162 5. Surat Keterangan Penelitian dari KPUD Kabupaten Pasuruan …….……...163 6. Gambar Pasangan Calon Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan ………...164 7. Gambar TPS dalam Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan ……………...165 8. Peta Administratif Kabupaten Pasuruan …………………………………..166 9. Format Konsultasi Dosen Pembimbing I ………………………………….167 10. Format Konsultasi Dosen Pembimbing II …………………………………168 11. Pernyataan Keaslian Tulisan ..……………………………………………..169 12. Riwayat Hidup …………………………………………………………….170
x
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Sejak tumbangnya pemerintahan Orde Baru tahun 1998 dan bergulirnya era reformasi di negeri ini, telah banyak membawa perubahan yang berarti bagi kehidupan bangsa Indonesia. Keinginan untuk menciptakan kehidupan yang lebih demokratis merupakan agenda utama sekaligus sebagai tuntutan digulirkannya reformasi. Tentunya kehidupan yang demokratis dimaksudkan sebagai pelaksanaan asas kedaulatan rakyat yakni pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara. Sebagaimana tertuang dalam bagian Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea 4 yang berbunyi: ….maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah hal mutlak untuk dilaksanakan sebagai wujud negara yang menganut paham demokrasi. Di Indonesia hal ini harus berasaskan pada nilai-nilai budaya bangsa yakni Pancasila, yang merupakan dasar hukum negara. Ketentuan mengenai asas kedaulatan rakyat juga lebih ditegaskan lagi dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yakni pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar”. Ini merupakan bentuk ketegasan bahwasanya kedaulatan rakyat
1
tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tetapi dijalankan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karenanya, sebagai bentuk pelaksanaan asas yang berkedaulatan rakyat maka setiap calon pemimpin baik di tingkat pusat maupun daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan warna baru dalam tatanan politik dan sistem politik di Indonesia, terutama berkaitan dengan seluruh proses politik di daerah. Walaupun dianggap sesuatu yang baru, akan tetapi perubahan dari masa ke masa diusahakan untuk menuju suatu negara demokrasi yang penuh dengan tantangan dan rintangan yang terjadi (Elvi Juliansyah, 2007:1). Salah satu yang mewarnai perubahan dalam menegakkan demokrasi tersebut ialah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Meskipun hal ini merupakan sesuatu yang dianggap tabu pada masa Orde Lama dan Orde Baru, namun akhirnya diakui oleh dunia internasional sebagai suatu negara yang telah menjalankan proses demokrasi dengan baik. Pasca keberhasilan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 tersebut, wacana dan kehendak untuk memperbaiki system Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung di Indonesia makin menguat. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pilkada Langsung secara legal formal telah dibuat. Adanya proses Pilkada Langsung merupakan titik terang dalam penyelenggaraan praktek kehidupan yang sifatnya lebih pro-rakyat. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2
yang di dalamnya mengatur masalah pemerintahan daerah termasuk masalah Pilkada Langsung. Sebagai bentuk perbandingan di masa lalu Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maka sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa “Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan”. Artinya, sebagaimana pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) juga akan dipilih secara langsung oleh rakyat dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan Pilkada Langsung dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam pelaksanaannya Pilkada Langsung juga tidak terlepas dari UndangUndang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Hal ini disebabkan bahwa setiap pasangan calon yang akan maju dalam Pilkada Langsung harus di usung oleh partai politik tunggal atau gabungan partai politik yang ada. Partai politik yang mendapat kursi kurang dari 15% di DPRD tidak dapat mengajukan calon secara mandiri tetapi harus berkoalisi dengan partai politik lainnya. Selain itu juga, partai politik yang mendapat kursi di atas 15% dan berhak mengajukan calon secara mandiri tetapi berkoalisi dengan partai politik lain dengan tujuan untuk memperkuat basis dukungan terhadap calon kepala daerah yang diajukannya.
3
Dalam perspektif desentralisasi dan demokrasi prosedural, sistem Pilkada Langsung merupakan sebuah inovasi yang bermakna dalam proses konsolidasi demokrasi lokal. Setidaknya, sistem Pilkada Langsung memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan sistem rekrutmen politik yang ditawarkan oleh model sentralistik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Pilkada Langsung secara berkala merupakan suatu kebutuhan mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan rakyat sebagai inti dalam kehidupan bernegara. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan pemilihan Kepala Daerah, dimaksudkan untuk menentukan Asas Legalitas, Asas Legitimasi dan Asas Kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyatlah yang akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang bervisi pada pembangunan di daerah. Pemerintahan berdasarkan asas kerakyatan juga mengandung arti kontrol rakyat terhadap penyelenggara pemerintahan. Untuk itu, penalaran politik atau lebih tepatnya kesadaran pemilih dalam proses Pilkada Langsung secara rasional sangat diperlukan. Tidak hanya Pilkada Langsung secara prosedural yang menjadi penakar keberhasilan demokratisasi di daerah, tapi adanya akses dan atau jaminan aspirasi dan kepentingan rakyat atas hak-hak pembangunan yang dapat dijamin oleh Pilkada Langsung yang demokratis. Demikian halnya dengan proses Pilkada Langsung semestinya memiliki visi kedepan yang mengarah kepada upaya membangun tatanan politik yang menjamin tegaknya hak-hak politik rakyat. Terbukanya ruang-ruang demokrasi di tingkatan lokal memungkinkan peran masyarakat sipil dalam mengaktualisasikan peran
4
politik dan hak atas pembangunan. Hal sama diharapkan adanya akses yang luas terhadap pola perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi maupun pelaporan pembangunan di daerah. Dalam pelaksanaan dan pengawasannya, Pilkada Langsung perlu didukung oleh suatu aliansi sipil yang profesional. Bekerja bersama-sama baik dengan penyelenggara Pilkada maupun perorangan untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan proses Pilkada Langsung. Aliansi sipil ini secara simultan dengan lembaga penyelenggara Pilkada Langsung yang mandiri, nonpartisan, tidak memihak, transparan dan profesional, berdasarkan asas-asas pemilihan umum demokratis, menjamin hak-hak politik sipil dengan melibatkan partisipasi rakyat seluas-luasnya, sehingga hasilnya dipercaya masyarakat. Penyelenggara Pilkada yang dimaksud tersebut ialah Komisi Pemilihan Umum di tingkat daerah, hal ini didasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pasal 1 ayat 4 yang berbunyi “Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota”. Dengan adanya peraturan tersebut di atas keberadaan Pilkada lansgung memberikan harapan besar kepada masyarakat akan terciptanya demokrasi yang lebih luas di daerah. Pada saat Pilkada Langsung menyisakan sejumlah harapan, namun pada saat yang bersamaan Pilkada Langsung juga memiliki peluang untuk jatuh dalam perangkap elektoralisme. Oleh karena itu, salah satu faktor kunci yang
5
menentukan keberhasilan memperoleh manfaat dari sistem Pilkada Langsung adalah kemampuan untuk menghindari jebakan demokrasi elektoral. Hal ini penting karena kurang lebih empat tahun belakangan ini, konsep demokrasi elektoral sebagai konsep yang menekankan pada pertarungan kompetitif dalam memperoleh suara rakyat-merupakan konsep yang sangat populer. Prinsip-prinsip demokrasi elektoral tidak hanya diyakini dalam dunia akademik, melainkan sudah menjadi rujukan utama dalam praktek politik dan pemerintahan di Indonesia. Setidaknya hal itu terlihat jelas dalam kerangka paradigmatik yang menjiwai politik regulasi nasional maupun tindakan-tindakan politik yang dilakukan oleh rezim pasca Soeharto, mulai dari rezim Habibie sampai dengan Megawati. Seperti pada umumnya penganut pendekatan elektoral, para akademisi dan praktisi politik dewasa ini merumuskan demokrasi sebagai pengaturan kelembagaan untuk mencapai keputusan-keputusan politik di dalam nama individu-individu, melalui perjuangan memperebutkan suara rakyat pemilih, memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan. Sehingga dalam merumuskan makna demokrasi, mereka selalu merujuk pada tiga hal yang paling elementer; partisipasi, kompetisi dan liberalisasi. Secara prosedural, ketiga hal pokok itu, dilembagakan dalam pemilihan umum dan lembaga perwakilan. Penekanan yang berlebihan pada elektoralisme menimbulkan beberapa konsekuensi, yakni : pertama, demokrasi seolah-olah sudah selesai untuk dibicarakan ketika sistem pemilihan yang menjamin partisipasi dan kompetisi politik secara formal sudah terbangun. Banyak kalangan sudah berpuas diri ketika sistem pemilihan langsung Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota berhasil terumuskan dalam agenda policy reform. Padahal, sistem pemilihan langsung itu
6
tidak akan berarti apa-apa bagi demokrasi jika sistem itu justru menjadi “topeng” atau bahkan dibajak oleh kekuatan-kekuatan anti demokrasi. Kedua, konsepkonsep demokrasi elektoral beresiko menimbulkan apa yang disebut Tery Karl dengan kekeliruan elektoralisme. Kekeliruan elektoralisme ini terjadi ketika konsep itu mengistimewakan pemilu di atas dimensi-dimensi lain, dan mengabaikan kemungkinan yang bisa ditimbulkan pemilu multipartai dalam menyisihkan hak sebagian masyarakat tertentu untuk bersaing memperebutkan kekuasaan atau meningkatkan dan membela kepentingannya, atau menciptakan arena-arena pembuatan kebijakan penting yang berada di luar kendali para pejabat terpilih.
Ketiga, optimisme yang menggebu dari konsep demokrasi elektoral dalam menciptakan kepastian-kepastian membuat konsep ini mengabaikan faktor-faktor di luar dimensi pemilihan umum dan partai politik, seperti budaya politik dan legitimasi demokrasi. Pada tahun 2008 Kabupaten Pasuruan menyelenggarakan Pilkada Langsung guna menciptakan proses demokratisasi lokal yang lebih baik sekaligus sebagai bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
7
Sebagai bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada, pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan tentu tidak terlepas dari aspek politik hukum sebagai pilar utama pembuatan kebijakan untuk dilaksanakan di lapangan nantinya. Dalam hal ini ada tiga komponen yang perlu diperhatikan yakni, struktur, substansi dan kultur hukum. Komponen struktur berupa kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung teraktualisasinya hukum. Komponen substansi merupakan nilai, norma, ketentuan atau aturan-aturan hukum yang dibuat dan digunakan untuk mengatur perilaku orang (orang perseorang dan badan hukum) dalam interaksinya dengan orang lain dan lingkungannya. Sedangkan komponen kultur menyangkut dengan nilai-nilai, sikap, pola perilaku dan faktor-faktor nonteknis yang merupakan pengikat sistem hukum tersebut. Hal inilah yang menarik bagi peneliti yakni mengenai bagaimana pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan dikaitkan dengan komponen hukum tersebut di atas, sebagai bentuk dari tinjauan aspek politik hukum. Oleh karenanya penelitian ini mengkaji tentang “ PELAKSANAAN PILKADA LANGSUNG KABUPATEN PASURUAN DITINJAU DARI ASPEK POLITIK HUKUM.”
8
B. Rumusan Masalah Dari latar belakang tersebut diatas penulis memberikan rumusan masalah, yaitu: 1. Siapa saja pihak yang terlibat dalam Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan? 2. Bagaimana tahapan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan? 3. Bagaimana pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan? 4. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan? 5. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan? 6. Bagaimana pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan jika ditinjau dari aspek politik hukum?
C. Tujuan Adapun tujuan dari penelitian ini ialah: 1. Mengetahui pihak yang terlibat dalam Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan. 2. Mengetahui tahapan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan. 3. Mengetahui pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan. 4. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan. 5. Mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan. 6. Mengetahui pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan ditinjau dari aspek politik hukum.
9
D. Kegunaan Penelitian Dengan membahas dan mengkaji secara mendalam, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:
1. Bagi Peneliti a. Dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman terkait dengan kegiatan penelitian dilapangan. b. Dapat mengetahui dan memahami secara mendalam mengenai manfaat, tata cara serta praktek pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung di Kabupaten Pasuruan. c. Mempraktekan teori penelitian selama perkuliahan di jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. d. Dengan pengalaman melaksanakan penelitian diharapkan dapat menjadi bahan dalam melaksanakan penelitian lebih lanjut.
2. Bagi Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan (HKN) a. Sebagai wacana dan dapat menambah sumber bacaan serta kajian terutama yang berkaitan dengan Pilkada Langsung. b. Sebagai bahan acuan bagi peneliti berikutnya yang berkaitan dengan “Pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan Ditinjau dari Aspek Politik Hukum”.
3. Bagi Pemerintah Kabupaten Pasuruan a. Dapat membantu pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam upaya menentukan kebijakan dan pembuatan Peraturan Daerah (Perda) yang berhubungan dengan Pilkada Kabupaten Pasuruan
10
b. Menambah pengetahuan tentang peranan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Pilkada Langsung.
4. Bagi Masyarakat a. Sebagai wacana atau pengetahuan agar masyarakat lebih mengetahui peran mereka dalam pelaksanaan Pilkada Langsung di daerahnya sendiri. b. Memberikan gambaran bagi masyarakat mengenai bagaimana pelaksanaan Pilkada Langsung dalam meningkatkan demokratisasi ditingkat lokal.
E. Definisi Istilah Definisi istilah memberikan kata panduan atau pengertian konsep dan indikator dari penelitian. Hal ini menjadikan penulis dan pembaca memahami lebih mendalam terkait dengan isi penulisan dari penelitian ini. Adapun definisi istilah yang dikaji dalam penelitian ini adalah :
1. Pelaksanaan adalah implementasi dari segala hal yang telah direncanakan. 2. Pilkada Langsung atau sekarang disebut dengan Pemilukada Langsung adalah suatu proses pemilihan untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat.
3. Politik adalah suatu upaya untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan baik oleh individu maupun kelompok.
4. Hukum adalah serangkaian peraturan yang dibuat oleh penguasa atau lembaga yang berwenang untuk dilaksanakan oleh warganya, sifatnya mengikat dan dapat dipaksakan serta apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi.
5. Politik Hukum adalah kebijakan-kebijakan yang digunakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.
11
BAB II KAJIAN PUSTAKA
A. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung Berikut ini akan dikaji mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kajian Pilkada Langsung, antara lain:
1.
Latar Belakang Jika dilihat dalam perkembangan enam tahun lalu, yakni sejak bulan Juni
2005, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baik Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati maupun Walikota/Wakil Walikota, dipilih secara langsung oleh rakyat. Tentunya keadaan ini menandai babak baru dalam sejarah politik di Indonesia. Pemilihan secara langsung akan dilaksanakan di 33 Provinsi, 349 Kabupaten dan 91 Kota di seluruh Indonesia. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sistem Pilkada Langsung merupakan koreksi atas Pilkada terdahulu yang menggunakan sistem perwakilan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Moerti : 2007). Hasil survei International Fourdatum for election (2005) terhadap 2.020 responden di 33 Provinsi menyatakan 92% Pilkada Langsung akan mampu
12
meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat (Sumber: Direktur Jenderal Otonomi Daerah). Kepala Daerah adalah jabatan politik dan jabatan publik yang bertugas memimpin birokasi untuk menggerakkan roda pemerintahan. Fungsi pemerintahan terbagi menjadi perlindungan, pelayanan publik, dan pembangunan. Kepala Daerah menjalankan fungsi pengambilan kebijakan atas ketiga fungsi pemerintahan tersebut. Dalam konteks struktur kekuasaan, Kepala Daerah adalah kepala eksekutif di daerah. Terminologi Jabatan Publik artinya Kepala Daerah menjalankan fungsi pengambilan kebijakan yang terkait langsung dengan kepentingan rakyat atau publik, berdampak kepada rakyat dan dirasakan oleh rakyat. Oleh karena itu, Kepala Daerah harus dipilih oleh rakyat dan wajib mempertanggungjawabkan kepercayaan yang telah diberikan kepada rakyatnya. Sedangkan, Jabatan Politik artinya mekanisme rekruitmen Kepala Daerah dilakukan dengan mekanisme politik yaitu melalui pemilihan yang melibatkan elemen-elemen politik yaitu rakyat dan Partai Politik. Pilkada Langsung merupakan rekruitmen politik yaitu dengan menyeleksi rakyat terhadap tokoh-tokoh lokal yang mencalonkan sebagai Kepala Daerah. Dalam kehidupan politik di daerah, Pilkada Langsung merupakan salah satu kegiatan yang nilainya sejajar dengan pemilihan legislatif terbukti Kepala Daerah dan DPRD setara dan menjadi mitra. Aktor utama Pilkada Langsung adalah rakyat, Partai Politik, pasangan calon Kepala Daerah dan Komisi Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (KPUD) sebagai penyelenggara.
13
Keputusan politik untuk memilih sistem Pilkada Langsung bukan datang dengan tiba-tiba. Banyak faktor yang mendorong munculnya sistem Pilkada Langsung tersebut. Adapun faktor-faktor tersebut, diantaranya:
a. Sistem Pemilihan Perwakilan (lewat DPRD) diwarnai Banyak Kasus Sebagai sebuah sistem, Pilkada selama ini yang melalui DPRD terdapat 3 kelompok kasus. Pertama, proses pemilihan dan pelantikan, dugaan kasus politik uang dan intervensi pengurus Partai Politik di level lokal maupun pusat. Kedua, laporan pertanggungjawaban (LPJ). Kasus suap untuk meloloskan LPJ tahunan sering menggunakan politik uang. Ketiga, proses pemecatan. Kasus pemecatan atau pemberhentian akibat kepentingan DPRD tidak di akomodasi.
b. Rakyat Dapat Berperan Langsung Pilkada Langsung sering disebut sebagai kemenangan demokrasi rakyat atas demokrasi perwakilan. Dalam sistem demokrasi, rakyat adalah pemilik kedaulatan sejati sehingga menjadi wajar, apabila kepercayaan yang diberikan kepada wakil rakyat tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, maka kepercayaan tersebut dikembalikan kepada pemiliknya sendiri. Dengan demikian memanipulasi dan intervensi berlebihan gaya politisi lokal (Anggota DPRD) dapat dihindarkan. Negara berkewajiban memfasilitasi rakyat untuk mewujudkan kedaulatan tersebut.
c. Peluang Terjadinya Politik Uang akan Semakin Tipis Politik uang merupakan fenomena yang tak terhindari dalam Pilkada dengan sistem perwakilan. Mekanismenya, calon Kepala Daerah memberi uang kepada Anggota DPRD untuk memilihnya, karena jumlah Anggota DPRD sedikit (20-100 orang) maka kontrol terhadap penerima uang menjadi sangat mudah.
14
Berbeda dengan Pilkada Langsung, yang memilih adalah rakyat secara langsung sehingga politik uang tidak akan efektif karena calon yang memberi uang tidak mudah melakukan kontrol.
d. Peluang Campur Tangan Partai Politik Berkurang Seringkali terjadi calon Kepala Daerah merupakan calon rekayasa yang terkesan dipaksakan sehingga terkadang calon tersebut tidak populer. Adanya campur tangan atau intervensi partai politik tingkat lokal maupun pusat sering terjadi menyingkirkan calon yang memiliki basis massa dan dikenal masyarakat.
e. Hasil akan Lebih Obyektif Pada dasarnya siapapun yang terpilih dalam Pilkada Langsung itulah kehendak mayoritas rakyat. Hasil obyektif ini tidak selalu identik dengan terpilihnya Kepala Daerah yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik dan dibutuhkan daerah. Namun hal itu harus diterima sebagai bagian dari proses pembelajaran demokrasi.
2. Pengertian Pilkada Langsung Menurut Elvi Juliansyah (2007:10) ada berbagai pengertian tentang Pilkada Langsung, diantaranya: a. Pilkada Langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, bahkan kepala desa selama ini telah dilakukan secara langsung. b. Pilkada Langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UndangUndang Dasar 1945. Seperti telah diamanatkan Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, Gubernur, Bupati dan Wali Kota, masingmasing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. c. Pilkada Langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi bagi rakyat (civic education). Ia menjadi media pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai nuraninya.
15
d. Pilkada Langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal. Sutoro Eko (2007) menyatakan bahwa “Pilkada secara langsung, seperti halnya pemilihan umum, merupakan arena masyarakat politik, tempat bagi masyarakat untuk mengorganisir kekuasaan dan meraih kontrol atas Negara”. Secara umum Pilkada Langsung adalah suatu pemilihan untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota. Dengan demikian Pilkada Langsung dijadikan sebagai sarana untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah secara demokratis sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pemantauan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan peran serta masyarakat.
3. Tujuan Pilkada Langsung Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merupakan pengejewantahan demokrasi nyata di daerah, menjadi basis tersendiri dalam mengubah paradigma pada masa lalu. Yakni pemilihan didominasi oleh pihak pemerintah pusat yang sangat menentukan demi stabilitas politik nasional,
16
sehingga masyarakat di daerah tidak bisa menentukan pemimpinnya di daerah dengan acuan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Setelah reformasi digulirkan sistem politik di Indonesia mengalami perubahan, yang telah membawa pengaruh pada perubahan politik nasional, sehingga membawa pengaruh yang berarti pada perubahan pada tingkat pemerintahan lokal. Banyak daerah yang sebelumnya menuntut otonomi daerah sebagai daerah otonom yang diupayakan tidak hanya diberikan kewenangan yang berkaitan dengan kedaulatan secara ekonomi semata. Tetapi harus diwujudkan dalam kedaulatan politik daerah otonom, agar mereka dapat mengelola berbagai sumber daya di daerah. Menurut Elvi Juliansyah (2007:50) mengatakan bahwa : Tujuan Pilkada Langsung adalah bagaimana suatu daerah yang diberikan otonom secara ekonomi juga diberikan otonom secara politik, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dan karena sejarah sudah membuktikan otonom secara ekonomi tidak serta merta masyarakat lokal dalam memberikan kontribusi bagi kelangsungan perubahan sosial (social change) akan memberikan dampak lebih baik, karena pada masa yang lalu Kepala Daerah yang duduk di pemerintahan tidak pernah peduli dengan rakyat di daerahnya. Hasil pembangunan dalam setiap tahap tergambar pada kualitas hidup masyarakat yang kian sejahtera, maju dan semakin bersatu karena keadilan yang dinikmati para warga dan kelompok masyarakat. Seiring dengan tingkat kemajuan masyarakat, kualitas lingkungan alam atau wilayah dan lingkungan budaya pun makin meningkat sehingga dapat menunjang pembangunan manusia, yaitu rakyat bersama pemerintahnya. Jika tujuan Pilkada Langsung tercapai melalui proses pemilihan Kepala Daerah secara demokratis dan adil, maka menjadi rahmat bagi masyarakat. Namun, jika tujuan Pilkada Langsung gagal dicapai atau prosesnya menimbulkan masalah,
17
maka Pilkada Langsung justru akan menjadi bencana, baik bagi masyarakat bersama pemerintah, maupun bagi penegakan demokrasi dan keadilan atau bagi perwujudan demokrasi yang berkeadilan. Oleh karena itu, Pilkada Langsung dilaksanakan agar lebih menciptakan kehidupan di daerah yang berasaskan kedaulatan rakyat, menstabilkan kondisi di daerah dan meningkatkan kesejahteraan bagi keberadaan masyarakat itu sendiri. Hal ini disebabkan bahwasanya rakyat di daerah bukan merupakan objek dari pelaksanaan pembangunan, tetapi juga merupakan subjek pembangunan. Karena itu partisipasi masyarakat sebagai subjek pembangunan lebih didominasi oleh masyarakat, sedangkan pemerintah memberikan bimbingan dan arahan, serta keputusan politik yang diarahkan pada keberpihakan pada rakyat. Hal ini tentu dapat membawa pada keberhasilan pelaksanaan Pilkada Langsung sebagaimana tujuan yang telah dicita-citakan. Indikator keberhasilan pelaksanaan Pilkada Langsung meliputi tiga hal.
pertama, keberhasilan Pilkada Langsung seharusnya memberi ruang kebebasan bagi warga negara dalam mengekspresikan hak-hak dasar. Kedua, Pilkada berlangsung melalui kompetisi yang fair. Ketiga, Pilkada Langsung seharusnya menciptakan kepemimpinan politik yang berkualitas dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Dalam mewujudkan Pilkada Langsung yang berkualitas, ketiga indikator tersebut di atas, seharusnya teraktualisasi dalam setiap tahap penyelenggaraan Pilkada, mulai dari tahap pendaftaran pemilih, sampai pada pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Untuk mencapai demokrasi yang lebih substantif berdasarkan indikator di atas, maka cara melihat keberhasilan Pilkada
18
Langsung harus diletakkan pada pencapaian dari sisi proses dan hasil. Dalam dimensi proses, Pilkada Langsung seharusnya dibaca sebagai sarana untuk memperdalam dan memperluas proses konsolidasi demokrasi di Indonesia secara kualitatif. Pada dimensi hasil, Pilkada Langsung seharusnya ditempatkan sebagai instrumen untuk mendapatkan kepemimpinan politik yang lebih akuntabel dan responsif dalam mengantarkan pelayanan publik dan kesejahteraan bersama yang lebih baik bagi warga-masyarakat di daerah. Ada beberapa parameter keberhasilan Pilkada Langsung secara kualitatif dari sisi proses, diantaranya:
a. Partisipasi Politik Salah satu isu krusial dalam Pilkada Langsung adalah persoalan partisipasi politik. Partisipasi warga negara dalam Pilkada memiliki kontribusi bagi pengembangan kualitas demokrasi apabila para partisipan memiliki kesadaran kritis dalam menggunakan hak-haknya. Ada beberapa poin penting dalam isu partisipasi politik ini: pertama, kemungkinan tingkat partisipasi politik yang rendah dalam Pilkada Langsung. Indikasi ini setidaknya bisa bersandar pada data hasil pemilu legislatif pada bulan April 2004 dan Pilpres putaran pertama dan kedua. Apa yang terjadi dalam pemilu legislatif dan Pilpres bisa saja akan berulang kembali dalam Pilkada Langsung. Dalam tiga putaran pemilu itu, terlihat dengan jelas bagaimana tingkat partisipasi pemilih di Indonesia secara kuantitatif dan kualitatif. Kedua, kemungkinan kembalinya pola-pola partisipasi semu dalam Pilkada Langsung; melalui instrumen mobilisasi massa pemilih dan buying votters. Keduanya bisa saling menguatkan, munculnya pemilih “siluman” sangat dekat
19
dengan penggunaan uang dalam memperoleh dukungan. Ketiga, kemungkinan munculnya diskriminasi terhadap pemilih berdasarkan etnisitas. Pentingnya faktor komposisi demografik berbasiskan etnisitas dalam perhitungan politik masingmasing kandidat yang bersaing dalam Pilkada Langsung mengakibatkan ada upaya yang sistematik untuk memilah-milahkan masyarakat berdasarkan sentimen etnisitas, seperti dalam kategori pribumi dan pendatang. Dalam konteks semacam ini akan muncul tindakan-tindakan diskriminatif terhadap kelompok-kelompok pemilih yang dianggap tidak menguntungkan posisi politik dari beberapa kandidat. Ketiga poin krusial dalam partisipasi ini memerlukan langkah-langkah yang serius dari penyelenggara Pilkada Langsung untuk memikirkan kembali aspek pendidikan politik bagi warga agar bisa menggunakan hak pilihnya secara berkualitas. pemilih memiliki kesadaran kritis dan bisa menentukan pilihan secara otonom. Salah satu kesadaran kritis yang perlu dimiliki oleh warga negara adalah bahwa Pilkada adalah persoalan penentuan orang yang akan menentukan nasibnya. Selain itu, perlu ada penataan kembali manajemen pendaftaran pemilih sehingga menghindari munculnya warga yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya serta mendesain early warning system dalam mencegah secara dini mobilisasi pemilih sehingga dapat menghindari aturan-aturan yang diskriminatif.
b.
Kompetisi Politik Problematika yang sedang dan mungkin muncul dalam Pilkada langsung
yakni kompetisi politik yang terjadi Pilkada Langsung. Biasanya kompetisi dalam Pilkada Langsung tidak berjalan dengan berkualitas ketika lembaga penyelenggara pemilu tidak kompeten dan kredibel. Hal ini jelas memiliki dampak selama proses Pilkada Langsung berlangsung. Kompetisi dalam Pilkada Langsung biasanya
20
muncul bila karena adanya perbedaan dalam anggaran kampanye maupun calon program kerja dari calon Kepala Daerah apabila nantinya ia terpilih. Hal ini menyebabkan kompetisi politik harus diatur sedemikian rupa agar pesta demokrasi yang awalnya bertujuan untuk menentukan calon pemimpin berujung pada ketidaksemrawutan.
c. Civil Liberties (Kebebasan Sipil) Dalam dimensi kebebasan sipil ada dua hal yang bisa menjadi problem krusial: pertama, munculnya ketakutan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya karena penggunaan cara-cara kekerasan; premanisme, intimidasi secara fisik dan teror. Kedua, munculnya ketakutan dari pemilih untuk menggunakan hak pilihnya karena menguatnya penggunaan wacana anti pluralisme yakni orang takut memilih pilihan yang berbeda.
d.
Kepemimpinan yang Akuntabel Proses demokrasi di tingkat lokal tidak berhenti sampai dengan terpilihnya
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, melainkan harus lebih luas dan dalam termasuk menyangkut kepimpinan politik pemerintahan yang terpilih melalui Pilkada bisa berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat banyak. Pilkada Langsung bisa dianggap gagal apabila kepemimpinan politik pemerintahan yang terbangun justru merepresentasikan kepentingan segelintir elite politik (oligarkis) yang berkuasa. Oleh karena itu, Pilkada Langsung yang memungkinkan warga memilih pemimpin mereka secara langsung-harus diikuti oleh perluasan
voice, akses dan kontrol masyarakat untuk terlibat secara partisipatoris dalam proses-proses kebijakan.
21
4. Ruang Lingkup Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung Berbeda dengan penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden yang memposisikan Komisi Pemilihan Umum (bersifat nasional, tetap, dan mandiri) sebagai pemegang mandat tunggal penyelenggaraan, sedangkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 membagi kewenangan penyelenggaraan Pilkada Langsung kepada tiga institusi, yakni Komisi Pemilihan Kepala Daerah (KPUD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Pemerintah Daerah. Secara fungsional kedudukan ketiga institusi tersebut berbeda menurut tugas dan kewenangannya.
a. DPRD Merupakan Pemegang Otoritas Politik Maksudnya adalah bahwa DPRD merupakan representasi rakyat yang memiliki kedaulatan dan memberikan mandat penyelenggaraan Pilkada Langsung, diwujudkan dengan pemberitahuan mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah kepada Kepala Daerah dan KPUD. Karena mekanisme itu bersifat politis, prosedur tersebut berimplikasi pada kekuatan hukum penyelenggaraan namun tidak berimplikasi pada pertanggungjawaban secara hukum. Dalam pasal 66 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 disebutkan bahwa tugas dan wewenang DPRD mencakup : 1) Memberitahukan kepada Kepala Daerah mengenai akan berakhirnya masa jabatan. 2) Mengusulkan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakhir masa jabatannya dan mengusulkan pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 3) Melakukan pengawasan pada semua tahapan pelaksanaan pemilihan. 4) Membentuk Panitia Pengawas. 5) Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan Pilkada.
22
6) Menyelenggarakan rapat paripurna untuk mendengarkan penyampaian visi, misi dan program dari pasangan calon Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah.
b. KPUD Sebagai Pelaksana Tekhnis Sebagai pemegang mandat penyelenggaraan, KPUD secara teknis bertugas melaksanakan tahapan kegiatan Pilkada Langsung. KPUD juga membuat regulasi/ aturan mengambil keputusan dan membuat kebijakan yang harus sesuai dengan koridor hukum dan perundangan. Tugas dan wewenang KPUD menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 mencakup: 1) Merencanakan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 2) Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan tahapan yang di atur dalam peraturan perundang-perundangan. 3) Mengordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dearah. 4) Menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 5) Meneliti persyaratan Parpol atau gabungan parpol yang mengusulkan calon. 6) Meneliti persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 7) Menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi peresyaratan. 8) Menerima pendaftaran dan pengumuman tim kampanye. 9) Mengumumkan laporan dana kampanye. 10) Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 11) Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 12) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang di ataur oleh peraturan perundangan undangan. 13) Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan hasil audit. Adapun kewajiban KPUD menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, mencakup : a) Memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara.
23
b) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. c) Menyampaikan laporan kepada DPRD untuk setiap tahapan pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat. d) Memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris milik KPUD berdasarkan peraturan perundang-undangan. e) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD. f) Melaksanakan semua tahapan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara tepat waktu.
c. Pemerintah Daerah Menjalankan Fungsi Fasilitasi Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan fasilitas proses Pilkada Langsung, meliputi anggaran, personalia dan kebijakan sebagai eksekutif penunjang pelaksanaan tahapan Pilkada Langsung. Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah tidak di atur secara spesifik. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 pasal 144 ayat 2 dikatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas dan dukungan kepada KPUD untuk kelancaran pelaksaan pemilihan. Tugas dan wewenang tersebut mencakup beberapa aspek : 1) Anggaran Pemerintah Daerah menerima rancangan anggaran dari KPUD dan memproses sesuai dengan mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. 2) Personalia Pemerintah Daerah dan memfasilitasi kebutuhan personalia untuk tenaga kebutuhan sekretaris dan staf sekretariat KPUD, PPK dan PPS.
24
3) Kebijakan Pemerintah Daerah mengambil kebijakan/keputusan dalam rangka pelaksanaan tahapan Pilkada, seperti penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye, penetapan hari libur untuk pemungutan suara, penyedia informasi dan data tentang untuk bahan kampanye 4) Penunjang kegiatan Pilkada Pemerintah Daerah melakukan tugas-tugas sebagai penunjang pelaksanaan tahapan kegiatan Pilkada, seperti pemutakhiran dan validasi daftar pemilih oleh dinas kependudukan dan catatan sipil, pemroresan visi, misi dan program kerja calon. Kontruksi penyelenggaraan Pilkada Langsung tersebut memperlihatkan semangat otonomi daerah. KPUD merupakan penyelenggara Pilkada Langsung dengan posisi tertinggi diwilayah kerjanya dan tidak bertanggung jawab secara hukum kepada DPRD dan Pemerintah Daerah.
5. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung Dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ada beberapa acuan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 18 ayat (4) yang berbunyi “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala
pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Dari pasal 18 ayat 4 tersebut dapat diungkapkan, bahwa kepala daerah provinsi sebagai kepala pemerintah daerah tersebut Gubernur, dan kepala daerah di daerah kabupaten sebagai kepala pemerinatah daerah disebut Bupati, serta kepala
25
daerah di daerah kota sebagai kepala daerah disebut Walikota dilakukan pemilihan secara demokratis. Pengertian demokratis dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dengan pertimbangan pemilihan secara demokratis terhadap Kepala Daerah. Disamping pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 ada beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan Pilkada yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang pemilihan Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Ketiga dasar hukum tersebut menjadi acuan sekaligus pedoman bagi KPUD untuk membuat berbagai produk hukum berupa peraturan KPUD yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Ada beberapa kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, antara lain : a. Pemilihan pada pasal 56 sampai dengan pasal 67. b. Penetapan Pemilih pada pasal 68 sampai dengan pasal 74. c. Kampanye pada pasal 75 sampai dengan pasal 85. d. Pemungutan Suara pada pasal 86 sampai dengan pasal 106. e. Penetapan Calon Terpilih dan Pelantikan pada pasal 107 sampai dengan pasal 111. f. Ketentuan Pidana Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada pasal 115 sampai dengan 119.
26
6. Asas-asas Pilkada Langsung Adapun asas-asas dalam Pilkada Langsung, diantaranya sebagai berikut
a. Langsung Dalam hal ini rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai sarana untuk mewujudkan demokratis nyata di daerah dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat dapat dicapai apabila pemilihan secara langsung ditempat pemungutan suara secara langsung tanpa adanya intervensi dari berbagai pihak yang dapat memberikan tekanan kepada orang tersebut. Ini artinya independensi individu dihargai dalam mewujudkan kedaulatan rakyat, karena tahu bahwa kedaulatan individu tidak harus bersinggungan dengan kedaulatan individu yang lainnya. Pilkada Langsung bukan merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam kedaulatan rakyat, tetapi merupakan sarana untuk memberikan kebebasan individu sebagai warga negara yang memiliki hak politik. Karena hak politik termasuk dalam hak asasi manusia dalam menentukan sikap untuk memilih dan dipilih. Jabatan politik di daerah adalah jabatan seseorang untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di dalam menjalankan pemerintahan di daerah, sehingga dapat mewujudkan kemandirian masyarakat secara ekonomi, sosial, dan budaya
b. Umum Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu berumur 17 tahun atau telah/pernah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan umum. Pemilihan yang bersifat umum berarti menjamin
27
kesempatan yang berlaku secara menyeluruh bagi semua warga negara di daerah tersebut yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi (pengecualian) berdasarkan acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial. Kedaulatan individu merupakan garansi dalam era demokratisasi menuju perubahan masyarakat daerah yang lebih baik dari sebelumnya, karena itu siapa saja yang sudah memenuhi kriteria untuk memilih dan dapat di pilih dalam era keterbukaan. Demokratis bukan berarti kita berbuat sekehendak yang diinginkan oleh setiap individu sesuai dengan keinginannya, Demokratis adalah sarana mendudukkan rakyat lokal secara kolektif dengan tidak menganiaya kepentingan individu yang lainnya atau kelompok masyarakat lainnya.
c. Bebas Setiap warga negara berhak memilih dengan bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanan sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya. Kepentingan yang lain berkaitan dengan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yakni adanya sikap dan cara pandang seseorang untuk melakukan pemilihan sesuai dengan pengetahuan, keinginan, dan apapun keputusannya untuk memilih seseorang tanpa penekanan, apalagi dipaksa untuk memilih seseorang yang harus dipilih. Kebebasan itu sesuai dengan keinginan individu untuk menentukan sikap yang berkaitan dengan program yang ditawarkan oleh calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
d. Rahasia Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan
28
suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan. Asas rahasia ini berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara secara sukar mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun. Setiap pemberi suara di tempat pemungutan suara diberikan kebebasan penuh dengan memilih sesuai dengan keinginannya dari hati nuraninya
e.
Jujur Dalam penyelenggaraan Pilkada, Penyelenggara/Pelaksana, Pemerintah dan
Partai Politik, Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pengawas dan Pemantau Pilkada, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap pemilih dan lebih-lebih lagi penyelenggara Pilkada Langsung di semua tingkatan, harus memiliki sikap jujur sebagai bentuk pertanggungjawaban politik kepada diri sendiri dan masyarakat luas. Serta pertanggungjawaban diri pribadi kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga semua stakeholder dapat mewujudkan sikap ini dalam penyelenggaraan Pilkada Langsung demi terciptanya kredibilitas yang tinggi.
f. Adil Dalam penyelenggaraan pilkada, setiap pemilih, partai politik, dan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Adil merupakan sikap yang sangat penting harus menjadi sandaran dalam penyelenggaraan Pilkada Langsung terutama kepada para penyelenggara itu sendiri, baik itu di tingkat KPUD, PPK, PPS, dan KPPS untuk memberikan rasa adil kepada setiap pasangan
29
calon Kepala Daerah dan kepada setiap pemberi suara di tingkat TPS dan para para saksi pasangan calon yang berada di PPS, PPK dan KPUD. Para penyelenggara dan pelaksana tidak harus membedakan setiap calon Kepala Daerah, karena para calon Kepala Daerah mempunyai peluang yang sama untuk menjadi Kepala Daerah.
7. Kelebihan Dan Kelemahan Pilkada Langsung Berikut ini adalah kelebihan dan kelemahan Pilkada Langsung antaralain:
a. Kelebihan Pilkada Langsung Menurut Hari Moerti (2007) Kelebihan dari Pilkada Langsung diantaranya: 1) Kepala Daerah terpilih akan Memiliki Legitimasi yang Sangat Kuat Legitimasi merupakan hal yang sangat diperlukan oleh suatu pemerintahan. Apabila terjadi krisis legitimasi maka kepemimpinan atau Kepala Daerah akan mengalami ketidakstabilan politik dan ekonomi di daerah. 2) Kepala Daerah Terpilih Tidak Perlu Terikat Pada Konsesi Partai Politik secara Berlebihan Kepala Daerah yang terpilih berada diatas segala kepentingan dan dapat menjembatani berbagai kepentingan tersebut. Apabila Kepala Daerah terpilih tidak dapat mengatasi kepentingan-kepentingan partai politik maka kebijakannya cenderung kompromi atas kepentingan partai politik tersebut dan bersebrangan dengan kepentingan rakyat. 3) Sistem Pilkada Langsung Lebih Akuntabel Rakyat dapat menentukan pilihannya berdasarkan kepentingan dan penilaian atas calon Kepala Daerah, apabila Kepala Daerah yang terpilih tidak
30
dapat memenuhi harapan rakyat maka dalam pemilihan berikutnya tidak perlu dipilih kembali.
b. Kelemahan Pilkada Langsung Menurut Hari Moerti (2007) Kelemahan Pilkada Langsung, diantaranya: 1) Dana yang Dibutuhkan Besar Pembiayaan Pilkada Langsung baik untuk kegiatan operasional, logistik maupun keamanan dibutuhkan anggaran yang sangat besar. Harga demokrasi memang tidak murah tetapi tidak harus mahal. Besarnya dana untuk Pilkada Langsung memberatkan pemerintah daerah. 2) Membuka Ruang Konflik Elit dan Massa Potensi Konflik akan semakin besar dalam masyarakat yang bersifat paternalistik dan primordial, yaitu dengan memobilisasi pendukungnya. 3) Aktivitas Rakyat Terganggu Aktivitas rutin rakyat mudah terganggu oleh pelaksanaan Pilkada Langsung misalnya pengerahan massa ketika kampanye maupun isu-isu dan manuver yang dilakukan oleh calon Kepala Daerah.
B. Politik Hukum 1. Pengertian Politik Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.
31
Politik juga dapat diartikan sebagai seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Pada dasarnya dimensi politik memiliki dua segi yaitu segi pengertian tentang tindakan dan perilaku politik serta segi kehendak untuk melakukan tindakan dan kegiatan politik. Dua segi atau aspek dari dimensi politik ini senantiasa berhadapan dengan masalah moral. Manusia mengerti dan memahami tentang kejadian-kejadian yang berlangsung di sekitarnya dan mengerti pula akibat yang ditimbulkan oleh tindakan-tindakannya. Suatu akibat yang buruk dapat dihindari apabila ia memiliki kesadaran moral bahwa ia bertanggungjawab terhadap orang lain. Tetapi kesadaran saja tidak cukup. Ia harus memiliki kehendak yang kuat untuk mengaktualisasikan kesadaran moralnya.
2. Pengertian Hukum Menurut Utrecht (1966:2) mengatakan bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu. Selain itu hukum diartikan sebagai rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang sebagai anggota suatu masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib diantara anggota-anggota masyarakat itu (Wiryono Prodjodikoro dalam Suko Wiyono, 1993:22). Jelasnya setiap hukum berupa ketentuan-ketentuan (aturan-aturan, kaidah atau norma-norma) yang berlaku antar manusia dalam masyarakat yang mempunyai sifat memaksa, baik paksaan dari masyarakat maupun dari dalam diri
32
manusia itu sendiri, dengan tujuan agar hubungan antar manusia dalam masyarakat dapat berjalan tertib dan damai. Dalam masyarakat yang sudah modern terutama yang telah berbentuk negara (masyarakat menegara). Hukum dan masyarakat selalu dihubungkan dengan kekuasaan. Hukum tanpa kekuasaan adalah tidak mungkin, hukum tanpa kekuasaan tidak akan ada artinya. Hukum dapat berbentuk aturanaturan yang tertulis misalnya, Undang-Undang, atau aturan-aturan yang tidak tertulis misalnya hukum adat.
3. Pengertian Politik Hukum Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda rechtpolitics, yang merupakan bentukan dari dua kata recht dan politiek. Menurut Sunaryati Hartono (1991:1) mengatakan bahwa: Politik hukum sebagai sebuah alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan tujuan suatu bangsa. Sedangkan menurut Soehino (2010) mengatakan bahwa politik hukum merupakan proses pembentukan ius constituendum dari ius constitum dalam rangka menghadapi perubahan kehidupan bermasyarakat. Secara umum politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicitacitakan. Kata kebijakan disini berkaitan dengan adanya strategi yang sistematis, terperinci dan mendasar. Dalam merumuskan dan menetapkan hukum yang telah dan akan dilakukan, politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada
33
penyelenggara negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Dan kesemuanya itu diarahkan dalam rangka mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Pada dasarnya politik hukum suatu negara berbeda dengan politik hukum negara yang lain. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang kesejarahan, pandangan dunia, sosio-kultural, dan political wiil dari masing-masing pemerintah. Dengan kata lain, politik hukum bersifat lokal dan partikular (hanya berlaku dari dan untuk negara tertentu saja), bukan universal (berlaku seluruh dunia). Namun, ini bukan berarti bahwa politik hukum suatu negara mengabaikan realitas politik hukum internasional.
4. Ruang Lingkup Politik Hukum Politik hukum menganut prinsip double movement, yaitu selain sebagai kerangka pikir merumuskan kebijakan dalam bidang hukum oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang. Adapun ruang lingkup atau wilayah politik hukum menurut Imam Syaukani & Ahmad Thohari (2006:51) adalah sebagai berikut : a. Proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum. b. Proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi tersebut ke dalam bentuk sebuah rancangan peraturan perundang-undangan oleh penyelenggara negara yang berwenang. c. Penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum. d. Peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum. e. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum, baik yang akan, sedang, dan telah ditetapkan. f. Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara. Ruang lingkup pertama merupakan tahap awal dari kajian politik hukum. Pada tahap ini akan diketahui apakah nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang
34
dalam masyarakat telah terakomodasi oleh penyelenggara negara yang merumuskan politik hukum atau bahkan sebaliknya. Kajian terhadap bidang ini penting dilakukan karena secara substansial, hukum tidak pernah lepas dari struktur rohaniah masyarakat yang bersangkutan, atau masyarakat yang mendukung hukum tersebut. Itu artinya, apabila hukum itu dibangun di atas landasan yang tidak sesuai dengan struktur rohaniah masyarakat, bisa dipastikan resistensi masyarakat terhadap hukum itu sangat kuat. Apabila itu dikaitkan dengan teori keberlakuan hukum, maka hukum yang baik harus memenuhi syarat sosiologis, filosofis dan yuridis. Oleh karenanya, hukum tidak boleh diterima begitu saja secara apa adanya tanpa mempertimbangkan latar belakang yang bersifat non-hukum yang kemudian sangat determinan dalam mempengaruhi bentuk dan isi suatu produk hukum tertentu. Bagian ini menjadi wilayah bagian kedua, ketiga dan kelima. Adapun wilayah kajian keempat merupakan konsekuensi logis dari wilayah kajian politik hukum kedua dan ketiga. Pada wilayah kajian keempat kita akan mengetahui pada tataran peraturan perundang-undangan yang mana suatu kebijakan hukum sebuah negara dapat ditemukan.
5. Politik Hukum Nasional (Indonesia) Politik hukum nasional (Indonesia) di dasarkan pada landasan ideologi dan konstitusional, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini dapat diartikan sebagai kebijakan dasar penyelenggara negara Republik Indonesia dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku, dengan bersumber dari nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat untuk mencapai tujuan negara Republik Indonesia.
35
Dari hal tersebut ada lima agenda yang ditekankan dalam politik hukum di Indonesia, yaitu : a. Masalah kebijakan dasar dan letak. b. Penyelenggara negara pembentuk kebijakan dasar. c. Materi hukum yang meliputi hukum yang akan, sedang dan telah berlaku. d. Proses pembentukan hukum. e. Tujuan politik hukum di Indonesia. Bila merujuk pada kalimat terakhir dari pengertian politik hukum nasional di atas, jelas bahwa politik hukum nasional dibentuk dalam rangka mewujudkan tujuan dan cita-cita ideal Negara Republik Indonesia. Tujuan itu meliputi dua aspek yang saling berkaitan, yaitu : 1) Sebagai suatu alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang dikehendaki. 2) Sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang lebih besar. Mengenai keduanya tersebut dapat lebih rinci dalam penjelasan di bawah ini : a) Sistem Hukum Nasional Sistem hukum nasional terbentuk dari dua istilah, sistem dan hukum nasional. Sistem diadaptasi dari bahasa Yunani systema yang berarti suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian atau hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen secara teratur. Adapun hukum nasional adalah hukum atau peraturan perundang-undangan yang
36
didasarkan kepada kreativitas atau aktivitas yang didasarkan atas cita rasa dan rekayasa bangsa sendiri. Menurut Syaukani dan Thohari (2006:65) mengatakan bahwa “Sistem hukum nasional adalah sebuah sistem hukum (meliputi materiil dan formil) yang dibangun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berlaku diseluruh wilayah Indonesia”. Untuk itu dalam rangka membangun sistem hukum nasional itu pemerintah menetapkan kebijakan untuk memanfaatkan tiga sistem hukum yang eksis (living law) di Indonesia, yaitu sistem hukum adat, Islam dan Barat (Belanda) sebagai bahan bakunya. b) Hukum Demokratis dan Responsif Dalam melakukan tatanan hukum nasional perlu mengarah kepada penciptaan penyelenggaraan negara dan relasi antara warga negara, pemerintah dan dunia internasional secara baik. Dengan kata lain politik hukum nasional bertujuan menciptakan sebuah sistem hukum nasional yang rasional, transparan, demokratis, otonom, dan responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekpektasi masyarakat, bukan sebuah sistem hukum yang bersifat menindas, ortodoks, dan reduksionistik. c) Cita-cita Bangsa Indonesia Idealitas sistem hukum nasional itu pada dasarnya adalah dalam rangka membantu terwujudnya keadilan sosial dan kemakmuran masyarakat atau sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
37
(1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. (2) Memajukan kesejahteraan umum. (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa. (4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Perincian yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu terdapat pada pasal-pasal yang terdapat dalam konstitusi Negara Republik Indonesia. Selain itu juga terdapat pada peraturan perundang-undangan lain yang ada di bawahnya. Selain itu juga menurut Latief dan Ali (2010:27) mengatakan bahwa politik hukum nasional meliputi : (a) Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten. (b) Pembangunan hukum yang intinya adalah pembaruan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan dianggap usang, dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. (c) Penegasan fungsi lembaga penegak hukum atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya. (d) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi elite pengambil keputusan.
6. Aspek Politik Hukum Nasional Pada dasarnya politik hukum nasional sebagai pedoman dasar bagi segala bentuk dan proses perumusan, pembentukan dan pengembangan hukum di tanah air. Oleh karenanya, politik hukum harus dirumuskan pada sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat mendasar, bukan pada sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat teknis.
a. Letak Rumusan Politik Hukum Nasional
38
Berkaitan dengan posisi tertinggi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam tata urutan peraturan perundang-undangan sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari fungsinya sebagai konstitusi negara. Tentang pengertian konstitusi ini, Hans Kelsen dalam Imam Syaukani (2005:86) mengatakan bahwa :
The constitution in the formal sense is a certain solemn document, a set of legal norms that may be changed only under the observation of special prescriptions, the purpose of which it is to render the change of these norms more difficult. The constitution in material sense consists of those rules which regulate the creation of the general legal norms, in particular the creation of statutes. Hal tersebut memberikan pengertian bahwa konstitusi terdiri dari normanorma hukum secara umum atau sebagaimana dijelaskan pasal 3 ayat 1 TAP MPR Nomor III/ MPR/ 2000 bahwa Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan Negara. Yakni sebagai tempat atau rujukan utama bagi proses perumusan dan penetapan peraturan perundang-undangan yang lain. Posisi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar itulah yang memberikan bahwa setiap materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan materi-materi yang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pasal 4 ayat 2). Hal ini terkait dengan salah satu fungsi konstitusi dalam suatu negara sebagai a politic legal document, yakni dokumen politik dan hukum suatu negara yang berfungsi sebagai alat untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum suatu negara .
b. Penyelenggara Negara dan Mekanisme Perumusan Politik Hukum Nasional
39
Setelah perubahan ketiga Undang-Undang dasar 1945, MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, tetapi hanya merupakan sidang gabungan yang mempertemukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Produk yang bergabung dalam MPR, yang dituangkan dalam penetapan atau perubahan Undang-Undang Dasar tersebut merupakan politik hukum. Artinya, segala bentuk perubahan dan penetapan yang dilakukan oleh MPR terhadap Undang-Undang Dasar tersebut sebagai politik hukum, karena merupakan salah satu kebijaksanaan dasar dari penyelenggaraan negara dan dimaksudkan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Dengan demikian, pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945 yang merupakan produk dari MPR adalah cetak biru untuk merealisasikan tujuan-tujuan negara. Perumusan politik hukum oleh MPR dilakukan melalui beberapa tahapan.
40
BAB III METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian Tujuan penelitian adalah untuk meneliti pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung di Kabupaten Pasuruan. Oleh karena itu, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskritif. Menurut pendapat Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2006:3) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati. Sedangkan menurut Kirk dan Muler dalam Moleong (2006:3) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang fundamental tergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya. Pada hakikatnya penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tulisan mereka tentang dunia sekitarnya. Mengacu pada metode kualitatif tersebut, strategi penelitian ini seperti observasi partisipasi, wawancara secara mendalam, kerja lapangan yang memungkinkan peneliti memperoleh informasi dari tangan perantara mengenai masalah yang akan dikaji. Penelitian kualitatif dilihat dari sisi definisinya merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Sehingga
41
penelitian kualitatif bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
B. Kehadiran Peneliti Dalam peneltian ini kehadiran peneliti sangat penting dan menentukan terhadap berhasil tidaknya penelitian yang dilaksanakan. Oleh karenanya, peneliti bertindak sebagai instrumen pengumpul data. Peneliti hadir dilapangan berhubungan langsung dengan subjek penelitian untuk mengadakan penggalian sumber data. Pengumpulan data dilakukan peneliti dilapangan dengan mengadakan pengamatan langsung maupun wawancara.
Moleong (2006:168) menyatakan bahwa kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit, ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpul data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. Selain itu juga peran peneliti harus dapat berpartisipasi yakni ikut terlibat dalam objek yang menajdi sasaran penelitian. Oleh karenanya untuk tidak menimbulkan persepsi negatif dalam memasuki lokasi penelitian, peneliti memberikan identitas kepada KPUD maupun pada informan. Hal ini dimaksudkan agar peneliti memperoleh kepercayaan dari informan sehingga dapat memperoleh data yang akurat secara utuh dan mendalam. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang terlibat secara langsung mulai dari awal sampai akhir penelitian sehingga diharapkan oleh peneliti akan lebih valid.
42
C. Lokasi Penelitian Dalam penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pasuruan, peneliti memfokuskan pada Lembaga Penyelenggara Pemililihan Kepala Daerah di Kabupaten Pasuruan yaitu di kantor KPUD yang beralamatkan di Jalan Raya Kejayan Nomor 70 Kota Pasuruan. Alasan pemilihan penelitian di tempat tersebut karena di Kabupaten Pasuruan akan melaksanakan pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Selain itu juga, penelitian yang difokuskan pada kantor KPUD Kabupaten Pasuruan dikarenakan KPUD sebagai lembaga penyelenggara dan penanggungjawab terhadap proses pelaksanaan Pilkada Langsung di Kabupaten Pasuruan.
D. Data Dan Sumber Data Menurut Arikunto (2002:96) yang dimaksud dengan data ialah hasil pencatatan penelitian baik yang berupa fakta maupun angka. Dengan demikian tidak semua yang dinamakan informasi ataupun keterangan dapat disebut data. Data dalam hal ini hanya sebagai bagian dari informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2005:15) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data dalam penelitian ini ialah Lembaga Penyelenggara Pilkada di Kabupaten Pasuruan yaitu kantor KPUD Kabupaten Pasuruan serta masyarakat Kabupaten Pasuruan sebagai sumber data tambahan. Dalam penelitian ini, jenis data yang dimanfaatkan ialah sebagai berikut:
43
1. Data Primer Menurut Sarwono (2006:129) data primer ialah data yang berasal dari sumber data atau pertama. Dalam hal ini tidak tersedia dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah biasanya disebut responden yakni orang yang dijadikan objek penelitian atau orang yang dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi atau data. Selain itu juga Sugito (2009:132) mengatakan bahwa data primer merupakan data yang utama dan ditentukan berdasarkan tujuan dan hipotesis percobaan yang kemudian dijadikan bentuk data yang absah. Dalam pencarian data primer ada tiga dimensi penting yang perlu diketahui, yaitu kerahasiaan, struktur dan metode koleksi. Kerahasiaan mencakup mengenai apakah tujuan penelitian. Untuk diketahui oleh responden atau tidak. Merahasiakan tujuan penelitian dilakukan dengan tujuan agar para responden tidak memberikan jawaban-jawaban yang berisikan dari apa yang kita harapkan. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan ketua KPUD Kabupaten Pasuruan, Anggota KPUD Kabupaten Pasuruan dan masyarakat Kabupaten Pasuruan.
2. Data Sekunder Data sekunder ialah data yang didapatkan dari berbagai dokumen yang terkait dengan penelitian yang dilaksanakan. Adapun data sekunder dalam hal ini ialah menyangkut berbagai bentuk peraturan hukum atau perundang-undangan yang tekait dengan pelaksanaan Pilkada Langsung di Kabupaten Pasuruan. Tidak hanya itu dokumen-dokumen lain misalnya seperti profil Kabupaten Pasuruan serta
44
keanggotaan dalam lembaga KPUD Kabupaten Pasuruan menjadi bagian dari data sekunder dalam penelitian ini.
E. Pengecekan Keabsahan Data Menurut Moleong (2006:320) mengatakan bahwa yang dimaksud keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi: 1. Mendemonstrasikan nilai yang benar. 2. Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan. 3. Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya. Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) menurut versi ‘positivisme’ dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigma sendiri. Teknik pengecekan keabsahan dalam hal ini meliputi:
a. Perpanjangan Keikutsertaan Dalam penelitian kualitatif peneliti adalah instrumen. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian. Dalam hal ini peneliti tinggal dilapangan sampai pada pengumpulan data tercapai. Yakni selama kurang lebih dua bulan peneliti melaksanakan penelitian di lapangan yakni di kantor KPUD Kabupaten Pasuruan. Hal ini dilakukan agar peneliti mempelajari banyak hal terutama terkait dengan pelaksanaan Pilkada Langsung di Kabupaten Pasuruan.
45
b. Ketekunan/Keajegan Pengamatan Keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitannya dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat diperhitungkan. Ketekunan pengamatan dalam hal ini bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsurunsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Oleh karenanya dalam hal ini peneliti mengadakan dengan teliti dan rinci serta berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Pasuruan.
c.
Triangulasi Menurut Moleong (2006:330) mengatakan bahwa triangulasi adalah teknik
pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton, 1987:331). Hal ini dapat dicapai dengan jalan, yaitu: (1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, (3) Membandingkan apa yang dikatakan orangorang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, (4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi,
46
orang berada, orang pemerintahan, (5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen-dokumen yang memiliki nilai keterkaitan.
d. Analisis Kasus Negatif Teknik ini dilakukan dengan jalan mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan pembanding. Dalam hal ini membandingkan antara peraturan yang telah dibuat dengan pelaksanaan yang terjadi dilapangan.
F. Tahap-Tahap Penelitian Usaha mempelajari penelitian kualitatif tidak terlepas dari usaha mengenal tahap-tahap penelitian. Tahap-tahap penelitian kualitatif dengan salah satu ciri pokoknya peneliti menjadi alat penelitian. Tahap penelitian dalam hal ini terdiri dari tiga tahap yaitu tahap pra lapangan, tahap memasuki lapangan dan tahap analisis data.
1. Tahap Pra Lapangan Dalam hal ini ada enam tahapan yang dilakukan, diantaranya sebagai berikut:
a. Menyusun Rancangan Penelitian Rancangan penelitian dimaksudkan untuk memberikan keterarahan dalam menyusun langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam proses penelitian. Rancangan penelitian dibuat dengan tujuan agar pelaksanaan penelitian dapat dijalankan dengan baik, benar dan lancar. Manfaat dari rancangan penelitian itu sendiri adalah sebagai berikut:
47
1) Memberi pegangan yang lebih jelas kepada peneliti dalam melakukan penelitian. 2) Menentukan batas-batas penelitian yang bertalian dengan tujuan penelitian. 3) Memberi gambaran yang jelas tentang apa yang harus dilakukan dan memberi gambaran tentang macam-macam kesulitan yang akan dihadapi pada saat melakukan penelitian.
b. Memilih Lapangan Penelitian Bogdan (1972:11) mengatakan bahwa pemilihan lapangan penelitian itu dibimbing baik oleh teori substantif maupun oleh teori formal. Pemilihan lapangan penelitian diarahkan oleh teori substantif yang dirumuskan dalam bentuk hipotesa kerja walaupun masih tentatif sifatnya.setiap situasi merupakan laboratorium di dalam lapangan penelitian kualitatif. Adapun lapangan penelitian dalam hal ini ialah di kantor KPUD yang beralamatkan di Jalan Raya Kejayan Nomor 70 Kota Pasuruan. Alasan pemilihan penelitian di tempat tersebut karena di Kabupaten Pasuruan akan melaksanakan pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Selain itu juga penelitian yang difokuskan pada kantor KPUD Kabupaten Pasuruan dikarenakan KPUD sebagai lembaga penyelenggara dan penanggungjawab terhadap proses pelaksanaan Pilkada Langsung di Kabupaten Pasuruan.
d. Mengurus Surat Perizinan Pertama-tama yang perlu diketahui oleh seorang peneliti ialah siapa saja yang berwenang memberikan izin bagi pelaksanaan penelitian. Yang berwenang memberikan izin untuk mengadakan penelitian ialah kepala pemerintahan setempat dimana penelitian itu akan diselenggarakan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini
48
peneliti mengajukan surat penelitian yang prosesnya meminta persetujuan kepada Ketua Jurusan yakni Ketua Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan, kemudian setelah mendapat persetujuan dari jurusan diajukan kepada pihak Fakultas yakni kepada Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, selanjutnya dimintakan surat pengantar untuk dijadikan pengantar kepada lembaga yang dijadikan objek penelitian yakni kantor KPUD Kabupaten Pasuruan yang beralamatkan di Jalan Raya Kejayan Nomor 70 Kota Pasuruan.
e. Menjajaki dan Menilai Lapangan Penjajakan dan penilaian lapangan akan terlaksana dengan baik apabila peneliti sudah membaca terlebih dahulu dari kepustakaan atau mengetahui melalui orang dalam tentang situasi dan kondisi daerah tempat penelitian dilakukan. Maksud dan tujuan penjajakan lapangan adalah berusaha mengenal segala unsur lingkungan sosial, fisik, dan keadaan alam. Setelah itu peneliti mempersiapkan diri menyiapkan perlengkapan mengenai hal-hal apa saja yang diperlukan dalam proses penelitian.
f. Memilih dan Memanfaatkan Informan Informan adalah orang dalam latar penelitian. Selain itu juga informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Ia berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun sifatnya informal. Kegunaan informan bagi peneliti ialah membantu agar secepatnya dan tetap seteliti mungkin dapat membenamkan diri dalam konteks setempat terutama bagi peneliti yang belum mengalami latihan etnografi (Lincoln dan Guba, 1985:258).
49
Menurut Kasiram (2008:243) mengatakan bahwa upaya untuk menemukan informan yang baik ialah dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dilakukan melalui keterangan orang yang berwenang, yakni melalui wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti. Informan dalam penelitian ini ialah Ketua Umum KPUD Kabupaten Pasuruan dan orang-orang yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan Pilkada Langsung di Kabupaten Pasuruan.
g. Menyiapkan Perlengkapan Penelitian Dalam hal ini peneliti menyiapkan berbagai perlengkapan tidak hanya perlengkapan secara fisik tetapi segala macam perlengkapan penelitian yang diperlukan. Sebelum penelitian dilakukan peneliti memerlukan izin mengadakan penelitian, kontak dengan daerah yang menjadi latar penelitian melalui surat atau melalui orang yang dikenal sebagai penghubung ataupun secara resmi dengan surat melalui jalur instansi pemerintahan. Hal lain yang dipersiapkan ialah pengaturan perjalanan dan kotak kesehatan serta alat-alat tulis sebagai bahan untuk pencatatan dilapangan.
2. Tahap Pekerjaan Lapangan Uraian tentang tahap pekerjaan lapangan dibagi atas tiga bagian, yaitu:
a. Memahami Latar Penelitian dan Persiapan Diri Untuk memasuki pekerjaan lapangan, dalam hal ini perlu memahami latar penelitian terlebih dahulu. Disamping itu peneliti mempersiapkan diri, baik secara fisik maupun secara mental disamping ia harus mengingat persoalan etika sebagaimana yang telah diuraikan di muka.
50
b. Penampilan Dalam hal ini penampilan yang dimaksud ialah dari peneliti itu sendiri. Peneliti menyesuaikan penampilan dengan kebiasaan, adat, serta kultur penelitian. Penampilan fisik seperti cara berpakaian diberi perhatian secara khusus.
c. Pengenalan Hubungan Peneliti di Lapangan Dalam hal ini peneliti melakukan hubungan secara akrab dengan orang/informan yang dijadikan subjek penelitian. Sehingga dapat terjalin komunikasi yang baik antara peneliti dengan subjek penelitian. Selain itu juga peneliti bersikap netral ditengah anggota masyarakat atau orang-orang yang berada dilingkup penelitian.
d.
Jumlah Waktu Studi Faktor waktu dalam penelitian cukup menentukan, dalam hal ini peneliti
membatasi waktu kurang lebih 2 bulan. Selama itu peneliti memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk mendapatkan data-data yang akurat sebagai dasar keabsahan peneliti.
3. Memasuki Lapangan Tahap memasuki lapangan meliputi berbagai hal yang menyangkut didalamnya yakni:
a.
Keakraban Hubungan Peneliti dalam hal ini keakraban pergaulan dengan subjek penelitian perlu
dipelihara selama bahkan sampai sesudah tahap pengumpulan data. Hal ini dimaksudkan agar dalam proses penelitian terjalin sosialisasi yang baik antara peneliti dengan informan.
51
b. Mempelajari Bahasa Mempelajari bahasa adalah suatu hal yang penting dilakukan oleh seorang peneliti. Sebab jika ia sudah mengerti aspek kebahasaan dari informan maka akan memudahkan peneliti dalam memaknai dan memahami proses penelitian yang dilaksanakan.
c.
Peranan Peneliti Sewaktu berada dilapangan penelitian, peneliti terjun kedalamnya dan ikut
berperanserta didalamnya. Hal ini tentu bergantung pada faktor tempat penelitian dan peneliti itu sendiri. Dari segi tempat penelitian peran serta peneliti berada dari satu tempat ketempat yang lainnya. Oleh karenanya suatu peneliti harus bersikap aktif didalamnya.
d. Mengumpulkan Data Proses mengumpulkan data merupakan hal sangat penting karena data merupakan inti dari kebsahan suatu penelitian. Dalam hal ini data yang dikumpulkan ialah data yang terkait dengan pelaksanaan Pilkada Langsung di Kabupaten Pasuruan. 4. Tahap Analisis Data
Dalam tahap analisis data dibagi menjadi dua bagian, yaitu: a. Analisis Data
Analisis data dilakukan secara langsung dilapangan bersama-sama dengan pengumpulan data. Ada empat tahap analisis data, yaitu:
52
1) Analisis domain Analisis ini dilakukan terhadap data yang diperoleh dari pengamatan berperanserta/wawancara atau pengamatan deskritif yang terdapat dalam catatan lapangan. 2) Analisis Taksonomi Setelah selesai analisis domain, dilakukan pengamatan dan wawancara terfokus berdasarkan fokus yang sebelumnya telah dipilih oleh peneliti. Oleh hasil pengamatan terpilih dimanfaatkan untuk memperdalam data yang telah ditemukan melalui pengajuan sejumlah pertanyaan kontras. Data hasil wawancara terpilih dimuat dalam catatan lapangan. 3) Analisis Komponen Ada delapan langkah yang diajukan dalam analisis komponen, diantaranya: (a) Memilih domain yang akan dianalisis. (b) Mengidentifikasi seluruh kontras yang telah ditemukan. (c) Menyiapkan lembar paradigma. (d) Mengidentifikasi dimensi kontras yang memiliki dua nilai. (e) Menggabungkan dimensi kontras yang memiliki keterkaitan erat menjadi satu. (f) Menyiapkan pertanyaan kontras untuk ciri yang tidak ada. (g) Mengadakan pengamatan terpilih untuk melengkapi data. (h) Menyiapkan paradigma lengkap.
53
4) Analisis Tema Analisis tema merupakan seperangkat prosedur untuk memahami secara holistik pemandangan yang sedang diteliti. Sebab setiap kebudayaan terintegrasi dalam beberapa jenis pola yang lebih luas.
b.
Intepretasi Data Intepretasi data merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang
lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh di lapangan.
54
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN
A. Paparan Data Berikut ini data-data yang akan dipaparkan terkait dengan penelitian, datadata tersebut antara lain:
1. Gambaran Umum Daerah Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan Salah satu Kabupaten di Jawa Timur, Pasuruan, mempunyai posisi strategis pusat pembangunan Surabaya-Malang-Jember dan hinterland gerbang kertosusila. Selain itu juga merupakan bagian dari Satuan Wilayah Pembangunan MalangPasuruan (Wilayah Pembangunan 13). Cakupan wilayah tersebut, dibagi menjadi enam. Secara administratif terbagi menjadi 24 Kecamatan, 341 Desa dan 24 Kelurahan. Pada tahun 2008 KPUD Kabupaten Pasuruan melaksanakan Pilkada Langsung untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan. oleh karena itu, terkait dengan pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan, terdapat pembagian daerah pemilihan. Pembagian daerah tersebut di bagi kedalam lima daerah pemilihan yang di dalamnya terdapat sub bagian daerah pemilihan, yang terbagi di 24 Kecamatan. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan proses pendistribusian logistik dalam Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan. Berikut ini adalah tabel pembagian daerah-daerahnya, yaitu:
55
Tabel. 4.1 Pembagian Daerah Pemilihan dalam Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan No.
Daerah Pemilihan
Sub Daerah Pemilihan
1. Kecamatan Kejayan 2. Kecamatan Lumbang 3. Kecamatan Pasrepan 1. Daerah Pasuruan 1 4. Kecamatan Puspo 5. Kecamatan Tosari 6. Kecamatan Tutur 1. Kecamatan Pandaan 2. Kecamatan Purwodadi 2. Daerah Pasuruan 2 3. Kecamatan Purwosari 4. Kecamatan Sukorejo 1. Kecamatan Beji 3. Daerah Pasuruan 3 2. Kecamatan Gempol 3. Kecamatan Prigen 1. Kecamatan Bangil 2. Kecamatan Kraton 4. Daerah Pasuruan 4 3. Kecamatan Rembang 4. Kecamatan Wonorejo 5. KecamatanPohjentrek 1. Kecamatan Grati 2. Kecamatan Lekok 3. Kecamatan Nguling 5. Daerah Pasuruan 5 4. Kecamatan Winongan 5. Kecamatan Gondang wetan 6. Kecamatan Rejoso Sumber: KPUD Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Pembagian tersebut diatas adalah wilayah yang terbagi kedalam daerah pemilihan di Kabupaten Pasuruan. Menurut Ketua KPUD Kabupaten Pasuruan, Bapak Moch Sodiq menyatakan bahwa: Pembagian daerah tersebut dilakukan untuk mempermudah proses penyaluran logistik dalam pelaksanaan Pilkada Langsung yang akan diselenggarakan nantinya, pembagian tersebut terbagi atas lima daerah rayon yang terdiri dari 24 Kecamatan di Kabupaten Pasuruan. (Wawancara 12 Mei 2008)
56
2. Pihak-pihak yang Terlibat Dalam Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan, terdiri atas:
a. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Pasuruan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Pasuruan adalah lembaga penyelenggara dalam pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan tahun 2008. Berikut struktur organisasi KPUD Kabupaten Pasuruan:
Ketua KPUD Kab. Pasuruan
Sekretariat KPUD. Kab Pasuruan
Anggota 1
Kasubag Tekhnis
Anggota 2
Anggota 3
Kasubag Umum
Kasubag Hukum
Anggota 4
Kasubag Program
Gambar 4.1. Bagan Strukutur Organisasi KPUD Kabupaten Pasuruan Menurut sumber KPUD Kabupaten Pasuruan, bahwa KPUD Kabupaten Pasuruan sebagai penyelenggara Pilkada Langsung Mempunyai tugas pokok, antara lain:
57
1) Merencanakan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Pasuruan. 2) Melaksanakan Pilkada Kabupaten Pasuruan. 3) Menetapkan hasil Pilkada Kabupaten Pasuruan. 4) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya. 5) Mengkoordinasi kegiatan panitia pelaksanaan Pilkada dalam wilayah kerjanya. 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinisi. Selain dari KPUD Kabupaten Pasuruan itu sendiri, terdapat kesekretariatan yang membantu KPUD Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan tugasnya. Setiap sub bagian keskeretariatan ini mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya. Adapun tugas dan fungsi dari masing-masing bidang dalam kesekretariatan KPUD Kabupaten Pasuruan antara lain: a) Sekretariat KPUD Kabupaten Pasuruan Sekretariat KPUD Kabupaten Pasuruan berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil. Dipimpin oleh seorang sekretaris yang bertugas untuk melaksanakan segala kebijakan yang telah ditetapkan oleh KPUD kabupaten Pasuruan yang berhubungan dengan fungsi-fungsi kesekretariatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris KPUD Kabupaten Pasuruan menyelenggarakan fungsi: (1) Pengusungan program dan anggaran Pilkada Kabupaten Pasuruan.
58
(2) Pemberian pelayanan teknis pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Pasuruan. (3) Pemberian pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan. (4) Perumusan dan penyusunan bantuan serta penyelesaian masalah sengketa hukum. (5) Pemberian dan pelayanan informasi Pilkada, partisipasi masyarakat, dan penyelenggaraan hubungan masyarakat bagi keperluan Pilkada Kabupaten Pasuruan. (6) Pengelolaan data Pilkada Kab. Pasuruan. (7) Pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pilkada. (8) Pelaksanaan kerjasama antar lembaga. (9) Penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPUD Kabupaten Pasuruan. b) Sub Bagian Tekhnis Penyelenggara Sub bagian teknis penyelenggara bertugas menyiapkan pelaksanaan teknis penyelenggaraan Pilkada, proses administrasi dan verifikasi penggantian waktu. c) Sub Bagian Umum Sub bagian umum bertugas melakukan penyusunan anggaran bersama dengan sub bagian program, perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, pengadaan dan distribusi logistik, kepegawaian serta dokumentasi.
59
d) Sub Bagian Hukum Sub bagian hukum bertugas melaksanakan intervensi, pengkajian, penyuluhan, bantuan kerjasama antar lembaga dan penyelesaian sengketa hukum, pengawasan pelaksanaan rencana dan program serta melaksanakan pelayanan informasi, sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan Pilkada Langsung dan peningkatan partsipasi masyarakat. e) Sub Bagian Program Sub bagian program bertugas menyiapkan penyusunan rencana, program, anggaran bersama dengan sub bagian umum, pengumpulan dan pengolahan data kegiatan. Selain itu juga, KPUD Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilakukan dengan segala persiapan dan penataan organisasi termasuk pembagian peran dan fungsi yang merata di antara kelima anggotanya. Hal tersebut untuk tetap menjaga objektivitas, independensi dan kredibilitas sebagai sebuah komisi. Kebijakan dan keputusan yang diambil adalah keputusan kolektif sebagai hasil keputusan pleno. Tidak ada dominasi tunggal ataupun dominasi peran ketua seperti lazimnya kantor/bagian/dinas dalam pemerintahan daerah, karena dalam KPU itu adalah kepemimpinan kolektif atau kolektif kolegial. Sebagai bentuk upaya tersebut adalah pembagian divisi dalam organisasi KPU Kabupaten Pasuruan yang terdiri dari : (a) Divisi 1 Bidang: Hukum, Anggaran dan Logistik Pilkada, oleh: Moch Sodiq.
60
(b) Divisi 2 Bidang: Pendataan, Pendaftaran Pemilih dan Kerjasama antar Lembaga, oleh: Muslim Mustadjab. (c) Divisi 3 Bidang: Sosialisasi, Personalia dan Teknis Pilkada, oleh: Wiwik Winarningsih (d) Divisi 4 Bidang: Pencalonan, Kampanye dan Litbang Pilkada, oleh: Zainal Abidin. (e) Divisi 5 Bidang: Teknologi Informasi, Pemungutan, Penghitungan Suara dan Penetapan, oleh: Hari Moerti. Terkait dengan hal ini Ketua KPUD Kabupaten Pasuruan, Bapak Moch. Sodiq menyatakan bahwa: Dengan terbentuknya 5 divisi tersebut di atas, maka masing-masing anggota KPU Kabupaten Pasuruan telah mempersiapkan segala sesuatu terkait pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan yang Insya Allah akan dilaksanakan pada Ahad, 18 Mei 2008. Selain itu kelima anggota KPU Kabupaten Pasuruan juga membagi peran publik, rapat konsultasi dan rapat koordinasi maupun aktivitas lain yang merupakan komitmen bersama, sehingga dalam kurun waktu 3 bulanan ada periodisasi peran. (Wawancara 12 Mei 2008)
b.
Panitia Pengawas Pilkada Kabupaten Pasuruan Pengawas Pemilihan Kepala Daerah adalah panitia yang melakukan
pengawasan pada setiap tahapan kegiatan penyelenggaraan Pilkada. Sebagaimana umumnya Panwas Pilkada Kabupaten Pasuruan melakukan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Pasuruan. Hal ini dimaksudkan untuk
61
menjaga ketertiban dan keamanan Pilkada Langsung yang dilaksanakan di Kabupaten Pasuruan. Adapun tugas Panwas Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan terdiri atas: 1) Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pilkada Langsung. 2) Menerima laporan penyelenggaraan peraturan perundang-undangan. 3) Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pilkada Langsung. 4) Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang. c. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 1) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Panitia Pemilihan Kecamatan adalah pelaksana pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan dan berkedudukan di ibu kota kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil. Adapun tugas PPK Kabupaten Pasuruan terdiri atas: a) Mengadakan koordinasi dengan pihak yang di pandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas. b) Memberikan laporan hasil kegiatan perhitungan suara sementara secara berkala dengan manual atau elektronik.
62
c) Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pilkada Langsung sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Pasuruan. 2) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Panitia Pemungutan Suara merupakan pelaksana pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat desa/kelurahan dan berkedudukan di desa/kelurahan. Adapun tugas PPS Kabupaten Pasuruan terdiri atas: a) Melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap. b) Membentuk KPPS. c) Mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih. d) Mengumumkan daftar pemilih. e) Mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya. f) Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara. Terkait dengan hal ini Bapak Moeljani selaku anggota KPUD Kabupaten Pasuruan menyatakan bahwa: Dalam Pilkada 2008 ini ada beberapa perubahan dalam lingkup PPS jika dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya, antara lain: di PPS tidak ada sekretaris PPS, kalau dulu sekdes/sekkel otomatis menjadi sekretaris PPS kemudian setiap desa/kelurahan ada 1 orang petugas pemutakhiran data pemilih, Pemilu sebelumnya tidak ada. Kemudian tidak ada rekapitulasi penghitungan suara di PPS, sehingga hasil penghitungan oleh KPPS di masing-masing TPS akan direkap oleh PPK, jadi hasil penghitungan di TPS hanya mampir sebentar di PPS kemudian diteruskan ke PPK, PPS dilarang membuka kotak suara yang bersegel. (Wawancara 14 Mei 2008)
63
3) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) KPPS merupakan pelaksana pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara dan berkedudukan di Tempat Pemungutan Suara. Adapun tugas KPPS terdiri atas: a) Melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara di TPS. b) Menerima surat suara dan alat perlengkapan yang diperlukan untuk pemungutan suara dan perhitungan suara. c) Mengatur penyampaian surat pemberitahuan/panggilan memberikan suara kepada pemilih tetap. d) Mengatur para pemilih memasuki TPS. e) Membuat berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara untuk disampaikan kepada PPS.
d. Pasangan Calon Menurut sumber KPUD Kabupaten Pasuruan, dalam Pilkada Langsung yang diselenggarakan di Kabupaten Pasuruan tanggal 18 Mei 2008, ada tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Mereka diusulkan baik oleh gabungan partai politik maupun usulan dari partai politik tunggal. Adapun ketiga pasangan calon tersebut yaitu: 1) Pasangan H. Jusbakir Aljufri, SH, MM dan H. Joko Cahyono SE, SH, MH. (pasangan ini diusulkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa) 2) Pasangan Dr. H. Dade Angga, S.IP, M.Si dan Drs. H. Eddy Paripurna. ( pasangan ini diusulkan oleh PNIM, PBSD, PBB, PNBK, PKPI, PPNUI, PKS, PDIP, PDS, PSI dan PPD)
64
3) Pasangan H. Muzamil Syafii, SH, M.Si dan H. Akhmad Zubaidi, SE. MM. (Pasangan ini diusulkan oleh Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan). Mengenai keberadaan tiga pasangan calon ini, sekretaris KPUD Kabupaten Pasuruan, Bapak Zubad menyatakan bahwa: Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ini sudah akuntabel dan diyakini bisa mengemban amanat rakyat apabila kelak mereka terpilih menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peridode 2008-2013. Tidak hanya itu Kepala Daerah yang terpilih kelak juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan. (Wawancara 5 Mei 2008)
Tabel 4.2 Data Pasangan Calon Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan Pasangan Calon Pasangan Nomor urut 1
Calon Bupati 1. H. JUSBAKIR ALDJUFRI, SH. MM 2. Tempat&Tgl Lahir : Pasuruan, 27 November 1944 3. Alamat tempat tinggal: Jl. Darmoyudo Utama No.11-A Kota Pasuruan
4. Jenis Kelamin: LakiLaki 5. Agama: Islam
Pasangan Nomor urut 2 Pasangan Nomor urut 3
Calon Bupati
Calon Bupati
1. Dr. H. DADE 1. H. MUZAMMIL ANGGA, S.IP, M.Si SYAFI'I, SH. M.Si 2. Tempat&Tgl Lahir: 2. Tempat&Tgl Lahir: Bandung, 1 Januari Pasuruan, 3 Juni 1955 1952 3. Alamat tempat tinggal: 3. Alamat tempat tinggal: Griya Pandaan Indah Lingkungan Krajan B8 RT07/RW24 RT02/RW01 Kel. Pandaan, Gondangwetan, Kec. Kab.Pasuruan Gondangwetan, Kab. Pasuruan 4. Jenis Kelamin: Laki4. Jenis Kelamin: LakiLaki Laki 5. Agama: Islam 5. Agama: Islam
65
6. Status Perkawinan: a. Kawin b. Nama Istri: Hj. Amin Muftiyah, SH. MH c. Jumlah anak: 4 (empat) orang
6. Status Perkawinan: a. Kawin b. Nama Istri: Hj. Dra. Elvira Sahara, M.Si c. Jumlah anak: 3 (tiga) orang
6. Status Perkawinan: a. Kawin b. Nama Istri: Hj. Zainab Zaky c. Jumlah anak: 4 (empat) orang
7. Pekerjaan: Pensiunan PNS
7. Pekerjaan: Purnawirawan
7. Pekerjaan: Wakil Bupati Pasuruan
8. Riwayat Pendidikan: 8. Riwayat Pendidikan: a. Sekolah Rakyat a. SD Negeri Cipaku Nahdlotul Ulama’ Kabupaten Bandung (SR-NU) Pasuruan, b. SMP Negeri I 1959. Majalaya Kabupaten b. Pondok Pesantren Bandung Darul Ulum Jombang, c. SMA Negeri I Pimpinan KH. Cicalengka Musta’in Romly, Kabupaten Bandung 1961. d. Universitas Terbuka c. Madrasah Tsanawiyah Malang (S1) Darul Ulum, e. PPS Universitas Jombang, 1963. Brawijaya Malang d. Madrasah Aliyah (S2) Darul Ulum, Jombang, 1965. e. Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum, Jombang, 1968. f. Fakultas Hukum Negeri Jember, (UNEJ), 1981.
Calon Wakil Bupati 1. H. JOKO CAHYONO, SE. SH. MH 2. Tempat&Tanggal Lahir: Pasuruan, 17 Juli 1968 3. Alamat tempat tinggal: Jl. Pesanggrahan I/12 Prigen, Kab. Pasuruan
8. Riwayat Pendidikan: a. MI/SD NU Bangilan Pasuruan, tahun 1967 b. SMP Negeri I Pasuruan, tahun 1970. c. SMEA PGRI Pasuruan, tahun 1973. d. S1 Fakultas Hukum UNMER Malang, tahun 1986. e. S2 PPS MAP Universitas Merdeka Malang, tahun 2002.
Calon Wakil Bupati
Calon Wakil Bupati
1. Drs. H. EDDY PARIPURNA 2. Tempat&Tgl Lahir: Pasuruan, 21 April 1962 3. Alamat tempat tinggal: Perum Kebon Waris Permai I/C 21 Pandaan, Kab. Pasuruan
1. H. AKHMAD ZUBAIDI, SE. MM 2. Tempat&Tgl Lahir: Malang, 17 Maret 1963 3. Alamat tempat tinggal: a. Rumah Dinas: Jl. Veteran 9-B Pasuruan. b. Rumah Pribadi: Perum Keboncandi
66
4. Jenis Kelamin: LakiLaki 5. Agama: Islam 6. Status Perkawinan: a. Kawin b. Nama Istri: Hj. Sri Aning, SH. c. Jumlah anak: 4 (empat) orang
4. Jenis Kelamin: LakiLaki 5. Agama: Islam 6. Status Perkawinan: a. Kawin b. Nama Istri: Hj. Yuli Hidayati, SH c. Jumlah anak: 3 (tiga) orang
7. Pekerjaan: Wiraswasta/Anggota DPRD 8. Riwayat Pendidikan: a. SD Negeri I Pecalukan III, 1981. b. SMP Negeri I Pandaan, 1984. c. SMA Negeri I Pandaan, 1987. d. Fak. Akuntasi Universitas Widyagama Malang, 1993.
7. Pekerjaan: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan 8. Riwayat Pendidikan: a. SDN Bangilan Pasuruan. b. SMP Negeri I Pasuruan. c. SMA Negeri I Pasuruan. d. Universitas Negeri Jember.
Permai Blok EF-2 RT.02/RW.15 Karang Sentul, Gondangwetan. 4. Jenis Kelamin: LakiLaki 5. Agama: Islam 6. Status Perkawinan: a. Kawin b. Nama Istri: Hj. Mukhsinah c. Jumlah anak: 3 (tiga) orang 7. Pekerjaan: Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan 8. Riwayat Pendidikan: a. SD Negeri Sladi No. 81 Kejayan Pasuruan, tahun 1975-1976 b. SMPN I Pasuruan (Lulus) , tahun 19791980 c. SMAN 2 Pasuruan, tahun 1982-1983 f. Fak. Teknik Sipil , Institut Teknologi Nasional Malang, tahun 1983-1985 g. Fak. Ekonomi UNMER Pasuruan (S1), tahun 1985-1989 h. Pasca Sarjana Fak. Ekonomi (MSDM) UNMER Malang (S2), tahun 2000-2002
Sumber : KPUD Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 e. Pemilih Pemilih dalam hal ini adalah masyarakat Kabupaten Pasuruan yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap yang telah memiliki syarat untuk melakukan
67
pencoblosan dalam Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan. Menurut sumber KPUD Kabupaten Pasuruan jumlah pemilih dan jumlah tempat pemungutan suara dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Pasuruan berjumlah 1.076.747 jiwa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang terbagi di 24 kecamatan. Berikut adalah daftar pemilih di 24 Kecamatan, antara lain:
Tabel 4.3 Jumlah Pemilih dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Nama Kecamatan Jumlah Pemilih Puwodadi 47684 Tutur 39933 Puspo 19806 Tosari 13930 Lumbang 25371 Pasrepan 36852 Kejayan 45301 Wonorejo 40099 Purwosari 54867 Prigen 60007 Sukorejo 58072 Pandaan 71825 Gempol 83468 Beji 53869 Bangil 58668 Rembang 42369 Kraton 60430 Pohjentrek 20416 Gondang Wetan 37231 Rejoso 31098 Winongan 29890 Grati 54110 Lekok 48366 Nguling 43085 Jumlah 1.076.747 Sumber : KPUD Kabupaten Pasuruan.Tahun 2008
68
Jumlah TPS 85 74 37 71 48 70 90 76 95 108 103 130 145 95 112 79 112 37 76 60 58 97 85 79 2.022
f. Aparat Keamanan Aparat keamanan dalam pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan terdiri dari TNI dan Polri yang ada dalam wilayah Kabupaten Pasuruan. Kedua institusi ini bekerjasama untuk menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan agar berjalan dengan lancar. Jumlah aparat keamanan gabungan TNI dan Polri dalam Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan adalah 2.095 personel yang tersebar di beberapa wilayah pemilihan. Terkait dengan masalah pengamanan, Kasubag Hukum KPUD Kabupaten Pasuruan, Bapak Hartono menyatakan bahwa: Masalah keamanan dalam Pilkada kali ini kami telah meminta kepada jajaran personel Kepolisian dan TNI untuk saling berkoordinasi dan bekerjasama agar pelaksanaan Pilkada kali ini berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan-hambatan yang berarti yang dapat mencoreng citra Kabupaten Pasuruan. (Wawancara 18 Mei 2008)
g. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan tentu sangat dibutuhkan. Hal ini disebabkan bahwa keberadaan LSM dapat membantu kinerja KPUD Kabupaten Pasuruan dalam mensosialisasikan dan memantau pelaksanaan Pilkada Langsung yang berjalan. Berikut ini adalah LSM yang ditunjuk oleh KPUD Kabupaten Pasuruan untuk menjalankan tugas sebagaimana mestinya. LSM tersebut antara lain : 1) Aliansi Masyarakat Pasuruan (78 orang) 2) Komite Independen pemantau Pemilu (30 orang)
69
3) SEPATA CENTER (41 orang) 4) BMR-RI (2 orang) 5) PASDEWA (1 orang) Menurut Ketua KPUD Kabupaten Pasuruan, Bapak Moch Sodiq menyatakan bahwa: Keberadaan LSM ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang maksimal dalam membantu KPUD Kabupaten Pasuruan untuk menjalankan sosialisasi dan pemantauan dalam proses penyelenggaraan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan tahun 2008. (Wawancara 15 Mei 2008)
3. Tahapan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan Menurut sumber KPUD Kabupaten Pasuruan bahwa dalam pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan ada beberapa tahapan yang telah ditetapkan. Adapun tahapan dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Pasuruan terdiri atas:
a. Tahap Persiapan Tahap persiapan Pilkada Kabupaten Pasuruan dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu: 1) Pemberitahuan DPRD Kabupaten Pasuruan kepada KPUD Kabupaten Pasuruan mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. 2) Perencanaan penyelenggaraan yang dilaksanakan selama 21 hari meliputi penetapan tata cara, jadwal tahapan Pilkada, pembentukan badan penyelenggara, pemberitahuan pendaftaran pemantau. 3) Penerangan sosialisasi yakni sebagai upaya untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang arti Pilkada itu sendiri.
70
b. Tahap Pelaksanaan Menurut sumber KPUD Kabupaten Pasuruan bahwa pelaksanaan Pilkada Langsung di Kabupaten Pasuruan dibagi menjadi beberapa tahapan, antara lain: 1) Pendaftaran Pemilih Proses pendaftaran pemilih dalam Pilkada Kabupaten Pasuruan dilakukan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Pasuruan dengan, memperbaharui daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir, yakni pada tahun 2004. 2) Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan adalah waktu yang disediakan bagi Partai Politik atau gabungan Partai Politik untuk mencalonkan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati yang diusungnya, kemudian ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Pasuruan apabila memenuhi persyaratan yang ada. 3) Kampanye Kampanye adalah sebuah tindakan yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha kampanye bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok. Kampanye biasa juga dilakukan guna mempengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian. 4) Masa Tenang Masa tenang adalah waktu yang diperlukan oleh semua lapisan masyarakat untuk memahami calon pemimpin yang akan dipilihnya.
71
Tentunya dalam masa tenang ini harus terhindar dari berbagai bentuk pelanggaran yang ada. 5) Pemungutan Suara Pemungutan suara adalah proses nyata penyaluran aspirasi warga masyarakat untuk menentukan pemimpinnya kelak. 6) Penetapan Calon Terpilih Tahap terakhir dari pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan adalah penetapan calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih. Adanya tahapan tersebut tentu didukung oleh pernyataan ketua KPUD Kabupaten Pasuruan, Bapak Moch. Sodiq menyatakan bahwa: Melalui pencanangan tahapan pemilihan Kepala Daerah ini, masyarakat diharapkan tahu dan berpartisipasi dalam pelaksanaannya, karena tujuannya adalah untuk melahirkan Kepala Daerah yang legitimate. (Wawancara 15 Mei 2008)
4. Pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan Menurut sumber KPUD Kabupaten Pasuruan bahwa dalam pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan ialah mengikuti tahapan-tahapan yang telah disusun sebelumnnya. Bentuk pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan dibagi menjadi dua bagian, diantaranya:
a. Tahap Persiapan Berkenaan dengan hal persiapan terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan pedoman penyusunan jadwal penyelenggaraan Pilkada. Pertama, kebutuhan waktu sekurang-kurangnya tiga bulan dari hari dan tanggal penetapan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
72
Daerah sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara di TPS. Kedua, tingkat kesulitan geografis dan ketersediaan percetakan yang tidak sama di daerah. Ketiga, alokasi waktu yang menjadi hak masyarakat atau pasangan calon tidak dapat diubah oleh pemerintah maupun KPUD. Perubahan waktu hanya dapat dilakukan pada tahapan yang menjadi kewajiban KPUD dengan konsekuensi harus dilakukan langkah-langkah percepatan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ketua KPUD Kabupaten Pasuruan, Bapak Moch. Sodiq yang menyatakan bahwa: Untuk mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan tahun 2008 ini, pihak KPUD Kabupaten Pasuruan telah mempersiapkan dengan baik terutama menyangkut sosialisasi dilapangan dengan dinas-dinas terkait. (Wawancara 15 Mei 2008) Tahap persiapan Pilkada Kabupaten Pasuruan yang dibagi menjadi tiga tahapan dan memerlukan waktu sekitar lima bulan yakni sejak tanggal 5 Juli 2007 sampai dengan 5 November 2007. Adapun ketiga tahapan itu secara kronologis, yaitu: 1) Pemberitahuan DPRD Kabupaten Pasuruan kepada KPUD Kabupaten Pasuruan Mengenai Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah Pemberitahuan ini dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2008 di Pendopo KPU Kabupaten Pasuruan yang beralamat di Jalan Raya Kejayan No. 70 Pasuruan. Dalam pertemuan tersebut dihasilkan mengenai persiapan tekhnis yang harus ditempuh dalam melaksanakan Pilkada Langsung agar pelaksanaannya nanti berjalan dengan maksimal.
73
2) Perencanaan Penyelenggaraan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan Perencanaan penyelenggaraan dilaksanakan selama 21 hari yakni pada tanggal 18 September 2007 sampai dengan 9 Oktober 2007 yang meliputi penetapan tata cara, jadwal tahapan Pilkada , pembentukan badan penyelenggara, pemberitahuan pendaftaran pemantau. 3) Penerangan Sosialisasi Yakni sebagai upaya untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang arti Pilkada itu sendiri. Proses sosialisasi ini dilaksanakan mulai tanggal 31 Oktober 2007 sampai dengan 17 November 2007. Sosialisasi ini dilakukan melalui koordinasi antara KPU Kabupaten Pasuruan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Polres Kabupaten Pasuruan. Acara tersebut dilaksanakan di 7 kecamatan se-Kabupaten Pasuruan. Adapun jadwal dan materi sosialisasi tersebut termuat dalam tabel dibawah ini:
Tabel 4.4 Jadwal dan Materi Sosialisasi Menjelang Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan
No.
Waktu dan Tempat
Materi Sosialisasi
Pemateri
1.
a. Rabu, 31 Oktober 2007 jam 09.00 di Kecamatan Lekok. b. Senin, 5 November 2007, jam 09.00 di Kecamatan Bangil. c.Selasa, 6 November 2007, jam 09.00 di Kecamatan Pandaan.
Kesiapan KPU Kabupaten Pasuruan dalam menyongsong Pilkada tahun 2008 oleh KPU Kabupaten Pasuruan.
KPUD Kabupaten Pasuruan
2.
a. Rabu, 7 November 2007, jam 09.00 di Kecamatan Kejayan. b. Kamis, 8 November 2007,
Pemutakhiran data DRT P4B oleh Pemerintah Kabupaten
Pemerintah Kabupaten Pasuruan
74
jam 09.00 di Kecamatan Purwosari. a. Senin, 12 November 2007, jam 09.00 di Kecamatan Grati. b. Senin, 19 November 2007, jam 09.00 di Kecamatan Gondangwetan.
Pasuruan. Kesiapan pengamanan dalam menyongsong Pilkada tahun 2008 oleh Polres Pasuruan.
Polres Kabupaten Pasuruan
Sumber: KPUD Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 b. Tahap Pelaksanaan 1) Pendaftaran Pemilih Proses pendaftaran pemilih dalam Pilkada Kabupaten Pasuruan dilakukan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Pasuruan dengan meng-
update daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir, yakni pada tahun 2004. Daftar pemilih tersebut dimutakhirkan dan divalidasi, ditambah dengan daftar pemilih tambahan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Kemudian data tersebut diserahkan kepada KPUD Kabupaten Pasuruan. Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4) dari Bupati Pasuruan kepada Ketua KPU Kabupaten Pasuruan dilaksanakan pada tanggal 28 November 2007 di Pendopo Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Jalan Alun-Alun Pasuruan. Menurut Sekretaris KPUD Kabupaten Pasuruan, Bapak Zubad menyatakan bahwa: Acara tersebut dihadiri oleh semua anggota KPU Kabupaten Pasuruan, Bupati Pasuruan, Wakil Bupati Pasuruan, Kapolres Pasuruan, Dandim 0819 Pasuruan, Kajari Kabupaten Pasuruan, Ketua
75
dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Pimpinan Partai politik se-Kabupaten Pasuruan, seluruh Muspika dan seluruh anggota PPK seKabupaten Pasuruan. Jumlah pemilih hasil DP4 ini adalah berjumlah 1.076.747 orang. Dalam acara tersebut, Bupati Pasuruan secara resmi menyerahkan CD DP4 kepada Ketua KPU Kabupaten Pasuruan yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara. (Wawancara 15 Mei 2008) 2) Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan adalah waktu yang disediakan bagi Partai Politik atau gabungan Partai Politik untuk mencalonkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusungnya, kemudian ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Pasuruan apabila memenuhi persyaratan yang ada. Masa pendaftaran ini dibuka sejak 6-13 Februari 2008, jam 08.30-15.00 WIB yang bertempat di KPUD Kabupaten Pasuruan. Adapun jumlah pendaftar tersebut adalah: a) Pasangan H. Jusbakir Aljufri, S.H., M.M dan H. Joko Cahyono S.E., S.H., M.H. b) Pasangan Dr. H. Dade Angga, S.IP, M.Si dan Drs. H. Eddy Paripurna. c) Pasangan H. Muzamil Syafii, S.H., M.Si dan H. Akhmad Zubaidi, S.E., M.M. d) Calon perseorangan atas nama Ichdar Supi’i. Proses seleksi terhadap calon yang mendaftar dilakukan mulai tanggal 14 Februari sampai dengan 9 Maret 2008 yang diakukan melalui dua tahapan yaitu:
76
(1) Tahap Pertama Tahap pertama dilakukan sehari setelah masa pendaftaran ditutup yakni dengan melakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas yang diterima oleh KPUD Kabupaten Pasuruan dari tiap-tiap calon dan perhitungan perolehan kursi dari partai politik yang mengajukan tiap-tiap calon yang terdaftar. Dalam hal ini KPUD Kabupaten Pasuruan menghitung perolehan kursi dari tiap-tiap calon yang mengajukannya. Adapun persyaratannya adalah 15% perolehan suara pemilihan umum tahun 2004 atau 15% perolehan kursi DPRD Kabupaten Pasuruan hasil pemilihan umum tahun 2004. Berikut adalah jumlah perolehan kursi dari partai politik yang mendaftarkan tiap-tiap pasangan calon, yaitu:
Tabel 4.5 Jumlah Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik yang Mendaftarkan Pasangan Calon dalam Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan No.
Nama Calon
1.
Pasangan H. Jusbakir Aljufri, SH, MM dan H. Joko Cahyono SE, SH, MH.
2.
Pasangan Dr. H. Dade Angga, S.IP, M.Si dan Drs. H. Eddy Paripurna.
3.
Pasangan H. Muzamil Syafii, SH, M.Si dan H. Akhmad Zubaidi, SE. MM.
4.
Ichdar Supi’i
Nama Partai Politik Partai Kebangkitan Bangsa
Jumlah suara dan kursi a. 439.229 suara atau 52,85% b. 25 kursi
PNIM, PBSD, PBB, PNBK, PKPI, PPNUI, PKS, PDIP, PDS, PSI dan PPD Partai Golkar dan PPP
a. 138.293 suara atau 16,63% b. 6 kursi
Perseorangan
Tidak ada
Sumber: KPUD Kabupaten Pasuruan Tahun 2008
77
a. 154.516 suara atau 18,59% b. 11 kursi
Pada seleksi tahap pertama ini tiga pasangan calon yang diusung oleh Partai Politik atau koalisi Partai Politik lolos untuk mengikuti seleksi tahap kedua. Hal ini dikarenakan, ketiga pasangan calon tersebut telah memenuhi persyaratan yang ada yakni partai politik yang mengusungnya mendapatkan perolehan suara di atas 15% suara dalam Pemilihan Umum atau di atas 6 kursi di DPRD. Sedangkan calon perseorangan atas nama Ichdar Supi’I tidak lolos seleksi karena tidak memenuhi persyaratan yang ada yakni harus didukung oleh Partai Politik atau koalisi Partai Politik. (2) Tahap Kedua Tahap kedua yaitu pemeriksaan kesehatan masing-masing pasangan calon yang lolos seleksi tahap pertama. Pemeriksaan kesehatan teresebut dilakukan pada tanggal 15-18 Februari 2008 yang dilakukan oleh Tim Medis dari RSUD DR Sutomo Surabaya. (3) Tahap Ketiga Tahap ketiga ialah penetapan pasangan calon yang lolos untuk maju dalam Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan. Penetapan pasangan calon ini dilakukan oleh KPUD Kabupaten Pasuruan pada tanggal 10 Maret 2008 di Pendopo Kabupaten Pasuruan. Adapun ketiga pasangan calon Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan tersebut ialah: (a) Pasangan H. Jusbakir Aljufri, S.H., M.M dan H. Joko Cahyono S.E., S.H., M.H. (b) Pasangan Dr. H. Dade Angga, S.IP, M.Si dan Drs. H. Eddy Paripurna.
78
(c) Pasangan H. Muzamil Syafii, S.H., M.Si dan H. Akhmad Zubaidi, S.E, M.M. Ketiga pasangan calon ini telah diumumkan di papan pengumuman KPU Kabupaten Pasuruan pada 16 Maret 2008 sesuai dengan tahapan yang telah dibuat oleh KPU Kabupaten Pasuruan. Menurut Zainal Abidin selaku anggota KPUD Kabupaten Pasuruan, menyatakan bahwa: Penetapan ini diambil setelah melakukan rapat pleno atas pertimbangan dari apa yang telah kami lakukan selama ini, baik melalui penelitian kami sendiri maupun dengan gelar berkas yang kita lakukan bersama pihak-pihak terkait. (Wawancara 13 Mei 2008) 3) Kampanye Menurut sumber KPUD Kabupaten Pasuruan, kampanye adalah sebuah tindakan yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha kampanye bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok. Kampanye biasa juga dilakukan guna mempengaruhi, penghambatan, pembelokan pecapaian. Begitu pula dengan Pilkada di Kabupaten Pasuruan setiap calon yang telah ditetapkan wajib mengkampanyekan dirinya masing-masing kepada masyarakat guna menggalang dukungan. Dalam pelaksanaan kampanye tersebut tentu ada peraturan tata tertib di dalamnya, berikut ini adalah tata tertib kampanye Pilkada Langsung Kabupaten menurut Keputusan KPUD Kaupaten Pasuruan Nomor 06 Tahun 2007 tentang Kampanye, diantaranya: a) Kampanye harus dilakukan dengan cara sopan dan santun.
79
b) Pasangan calon, tim kampanye dan juru kampanye dilarang melakukan kegiatan kampanye sebelum tanggal dimulai masa kampanye. c) Pada saat kampanye dilarang mempersoalkan Dasar Negara pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. d) Pasangan Calon dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Bupati dan partai politik. e) Pada saat kampanye dilarang melanggar aturan lalu lintas. f) Pada saat kampanye dilarang menggunakan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan partai politik. g) Dilarang merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain. h) Dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. i) Pasangan calon dilarang memberikan uang atau materi lainnya untuk memperngaruhi pemilih. j) Pada saat kampanye dilarang melibatkan hakim, pejabat BUMN, pejabat Struktural, Kepala Desa dan PNS. Berikut ini jadwal dam materi kampanye pasangan calon dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Pasuruan, antara lain:
Tabel. 4.6 Jadwal dan Materi Kampanye Pasangan Calon dalam Pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan No.
Nama Pasangan calon
1.
Pasangan H. Jusbakir Aljufri, S.H., M.M dan H. Joko Cahyono S.E., S.H., M.H.
2.
Pasangan Dr. H. Dade a. Minggu, 4 Mei 2008: Angga, S.IP, M.Si dan Kecamatan Grati, Drs. H. Eddy Paripurna. Nguling dan Wonorejo. b.Rabu, 7 Mei 2008:
Waktu dan Tempat
Materi Kampanye
a.Jum'at, 2 Mei 2008: Depan Pegadaian Desa Martopuro Purwosari dan di lapangan Mlaten Gempol. b.Senin, 5 Mei 2008: Kecamatan Grati. c.Minggu 11 Mei 2008: Kecamatan wonorejo.
Upaya meningkatkan masyarakat Kabupaten Pasuruan sebagai masyarakat religius yang memiliki moralitas tinggi sebagai awal ketercapaian kesejahteraan rakyat. Penciptaan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan melalui
80
Kecamatan Bangil, Tutur dan Prigen. c.Sabtu, 10 Mei 2008: Kecamatan Gondang Wetan da Gempol.
pemenuhan kebutuhan dasar seperti: harga sembako yang terjangkau, jaminan kesehatan bagi warga miskin dan pendidikan murah.
a.Sabtu, 3 Mei 2008: Pasar warung dowo dan pasar purwosari. b.Selasa, 6 Mei 2008: Kecamatan Nguling dan Pondok pesantren Darunnah Kejayan. c.Jum’at 9 Mei 2008: Pasar baru Bangil, Beji dan Pandaan. Sumber: KPUD Kabupaten Pausruan Tahun 2008
Penggalian potensi Sumber daya Alam Kabupaten Pasuruan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dalam menyongsong era globalisasi.
3.
Pasangan H. Muzamil Syafii, S.H., M.Si dan H. Akhmad Zubaidi, S.E., M.M.
4) Masa Tenang Masa tenang adalah waktu yang diperlukan oleh semua lapisan masyarakat untuk memahami calon pemimpin yang akan dipilihnya. Tentunya dalam masa tenang ini harus terhindar dari berbagai bentuk pelanggaran yang ada. Dalam pelaksanaan dilapangan, masa tenang yang berlaku dalam Pilkada Kabupaten Pasuruan adalah tiga hari menjelang Pilkada yakni sejak tanggal 14 Mei 2008 sampai 17 Mei 2008. 5) Pemungutan Suara Pemungutan suara adalah proses nyata penyaluran aspirasi warga masyarakat untuk menentukan pemimpinnya kelak. Terkait dengan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Pasuruan bahwa hari pemungutan suara dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2008. Pemungutan suara dalam Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan dimulai sekitar pukul 07.00 WIB
81
sampai pukul 13.00 WIB. Proses pemungutan suara Pilkada Kabupaten Pasuruan dilaksanakan secara serentak. Para petugas disetiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) bahkan telah melakukan persiapan satu jam sebelum warga datang untuk menggunakan hak pilihnya. Setelah selesai proses pemungutan suara maka barulah dilakukan proses perhitungan suara. 6) Penetapan Pasangan Terpilih Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2008 di tingkat kabupaten dengan rincian perolehan suara sah untuk pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pasuruan berdasarkan nomor urut pasangan calon masing-masing; nomor urut 1: H. Jusbakir Aldjufri, SH, MM dan H. Joko Cahyono, SE, SH, MH) memperoleh suara 238.578 atau 33,84 %. Nomor urut 2: Dr H. Dade Angga, S.IP, M.Si dan Drs. H. Eddy Paripurna, memperoleh suara 239.361 atau 33,95 %. Nomor urut 3: H. Muzammil Syafi'i, SH, M.Si dan H. Akhmad Zubaidi, SE, MM memperoleh suara 227.029 atau 32,20 %. KPU Kabupaten Pasuruan telah melakukan penetapan pasangan calon terpilih dalam Pilkada Kabupaten Pasuruan tahun 2008 yang tertuang dalam surat keputusan nomor: 278/416/424.105/2008. Dalam keputusan tersebut menyebutkan bahwa menetapkan pasangan calon terpilih adalah nomor urut 2, Dr. H. Dade Angga, S.IP, M.Si dan Drs. H. Eddy Paripurna. Penetapan ini berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
82
Kabupaten Pasuruan tahun 2008 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tanggal 23 Mei 2008. Berikut ini adalah hasil perolehan suara dalam Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan yang tersebar di 24 Kecamatan, Perolehan suaranya adalah sebagai berikut:
Tabel 4.7 Hasil Perolehan Suara dalam Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Nama Kecamatan Pasangan 1 Pasangan II Purwodadi 9997 10139 Tutur 7692 7952 Puspo 3437 4409 Tosari 2441 3235 Lembang 4738 7405 Pasrepan 4306 11134 Kejayan 13435 8249 Wonorejo 11125 8191 Purwosari 12045 10331 Prigen 18154 10965 Sukorejo 16764 7282 Pandaan 21495 10360 Gempol 17738 12897 Beji 11484 9706 Bangil 8476 15576 Rembang 8110 9876 Kraton 14478 14512 Pohjentrek 4744 12154 Gondang Wetan 4961 8875 Rejoso 6023 8321 Wonorejo 4066 9167 Grati 10515 15409 Lekok 12312 10526 Nguling 10042 12690 Jumlah 238.578 239.361 Persentase 33,84 %. 33,95 % Sumber : KPUD Kabupaten Pasuruan Tahun 2008
83
Pasangan III 9555 11546 6246 6058 6600 8286 9875 6441 12321 10586 12827 13407 17659 11816 10091 8054 10415 3454 9913 6836 7094 10549 10398 7002 227.029 32,20 %
Gambar 4.2. Hasil Pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan
84
Ju m la h S u a r a ( d a la m r ib u a n )
Wilayah
i i ng an an jo ari en jo an ol eji gil ng on i r p B an ba r at ek on so jo r at kok ing e y ad tu spo s ar e s g ntr Wet Rejo nore G Le Ngul B em K od Tu Pu To emba asrep Keja onor rwo Pri ukor anda Gem e j w h r S P L P R W Pu Wo Pu Po
0
5
10
15
20
25
Tabulasi Hasil Pilkada Kabupaten Pasuruan
Pasangan III
Pasangan II
Pasangan 1
Secara umum pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan berjalan dengan lancar, mulai dari tahap persiapan sampai pada tahap penetapan pasangan calon. Pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan yang digelar tahun 2008, telah menghabiskan dana 8,9 Miliar rupiah.
4. Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan Dalam suatu pelaksanaan tentu terdapat kendala-kendala yang perlu dihadapi. Begitu pula dengan pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan tentu terdapat kendala yang menghambat berjalannya pelaksanaan Pilkada Langsung. Menurut sumber KPUD kabupaten Pasuruan ada beberapa kendala yang dihadapi mulai dari tahap persiapan sampai pada tahap pelaksanaan.Berikut ini kendala-kendalanya, antara lain:
a. Kendala-kendala yang Dihadapi Pada Tahap Persiapan Adapun kendala-kendala yang dihadapi pada tahap persiapan ini, adalah: 1) Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) KPUD Kabupaten Pasuruan dalam pembuatan regulasi/aturan Pilkada untuk menjalankan UndangUndang. hal ini dikarenakan dalam KPUD Kabupaten Pasuruan hanya terdapat tiga orang yang berlatar belakang pendidikan hukum, selain itu juga sering bergantinya peraturan-peraturan tentang Pilkada itu sendiri dalam waktu yang berdekatan. 2) Rendahnya pemahaman masyarakat pemilih tentang Pilkada itu sendiri. Hal ini dikarenakan keberadaan Pilkada itu sendiri baru pertama kali
85
diselenggarakan di kabupaten Pasuruan, sehingga masyarakat belum paham sepenuhnya. 3) Adanya budaya politik masyarakat yang bersifat apatisme dan memilih golput.
b. Kendala-kendala yang Dihadapi Pada Tahap Pelaksanaan 1) Kesulitan pendataan dan pendaftaran pemilih. Hal ini disebabkan oleh luasnya wilayah di Kabupaten Pasuruan serta banyaknya masyarakat yang tidak memiliki kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. 2) Terbatasnya dana dalam Pilkada Kabupaten Pasuruan. berdasarkan sumber KPUD Kabupaten Pasuruan bahwa dana yang dibutuhkan sekitar sembilan Miliar rupiah. Sementara dana yang tersedia untuk pelaksanaan Pilkada sekitar 8,7 miliar rupiah. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris KPUD Kabupaten Pasuruan dalam rapat pleno pada tanggal 10 April 2008 yang dilaksanakan di Pendopo KPUD Kabupaten Pasuruan. Adanya kendala-kendala tersebut diatas tentu didukung pula oleh pernyataan seorang Kasubag Tekhnis KPUD Kabupaten Pasuruan yakni Bapak Moeljani yang menyatakan bahwa: Selama pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan ini ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi, baik dalam pembuatan regulasi, dana, pemahaman masyarakat yang masih awam tentang Pilkada, maupun kesulitan pendataan pemilih. Namun kendala-kendala tersebut pada akhirnya dapat diatasi dengan baik. (Wawancara 21 Mei 2008)
86
5. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Kendala-Kendala yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan Menurut sumber KPUD Kabupaten Pasuruan adanya kendala-kendala yang dihadapi tersebut, secara umum telah diatasi dengan baik yakni dengan melakukan kordinasi antar lembaga maupun pihak-pihak terkait dengan Pilkada Langsung di Kabupaten Pasuruan ini. Sehinggga kendala tersebut tidak menimbulkan masalah yang berarti. Adapun upaya dari kendala-kendala tersebut adalah:
a. Upaya Mengatasi Kendala-Kendala yang Dihadapi Pada Tahap Persiapan Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala pada tahap persiapan adalah: 1) KPUD Kabupaten Pasuruan mengadakan rapat di Pendopo Kabupaten Pasuruan pada tanggal 10 Agustus 2007. Dalam rapat tersebut disepakati dengan mengangkat ahli hukum untuk membantu kinerja KPUD Kabupaten Pasuruan dalam pembuatan regulasi/aturan tentang Pilkada Langsung yang akan diselenggarakan di Kabupaten Pasuruan. Adapun proses seleksi terhadap pengangkatan ahli hukum tersebut adalah: (a) Mengumumkan pendaftaran calon tenaga ahli hukum melalui papan pengumuman resmi selama tiga hari berturut-turut yakni pada tanggal 11-13 Agustus 2007. (b) Menerima pendaftaran dalam waktu lima hari kerja terhitung sejak pengumuman terakhir yakni pada tanggal 14-18 Agustus 2007.
87
(c) Melakukan penelitian administrasi calon tenaga ahli hukum dalam waktu lima hari kerja yakni pada tanggal 19-23 Agustus 2007. (d) Mengumumkan hasil penelitian administrasi pada tanggal 26-28 Agustus 2007. (e) Melakukan wawancara dengan calon tenaga ahli hukum pada tanggal 29-31 Agustus 2007. (f) Memberitahukan kelulusan kepada yang bersangkutan secara tertulis pada tanggal 2 September 2007. Setelah selesai melakukan proses seleksi tersebut pada tanggal 3 September 2007 Sekretaris KPUD Kabupaten Pasuruan menetapkan dua orang ahli hukum untuk membantu kinerja KPUD Kabupaten Pasuruan dalam pembuatan aturan penyelenggaraan Pilkada Langsung. 2) Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat yakni melalui koordinasi baik dari KPUD Kabupaten Pasuruan, Linmas maupun LSM yang telah ditunjuk untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan Pilkada Langsung di Kabupaten Pasuruan.dalam hal ini dilakukan dengan memasang spanduk di jalan-jalan yang mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam mensukseskan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan. 3) Memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat Kabupaten Pasuruan yang memiliki sifat apatisme dan golput. Hal ini dilakukan oleh pihak KPUD Kabupaten Pasuruan dengan pihak terkait seperti, Linmas untuk mengadakan penyuluhan di tiap-tiap Kecamatan.
88
b. Upaya Mengatasi Kendala-kendala yang Dihadapi pada Tahap Pelaksanaan 1) KPUD Kabupaten Pasuruan melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Pasuruan, Dinas Kependudukan, PPK dan PPS, agar pendataan dapat sesuai dengan jumlah pemilih yang ada. 2) KPUD Kabupaten Pasuruan melakukan pertemuan dengan pemerintah Kabupaten Pasuruan pada tanggal 12 April 2008 di Pendopo Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk membahas masalah keterbatasan dana. Dalam pertemuan tersebut dihasilkan kesepakatan untuk menambahkan dana dari APBD Kabupaten Pasuruan sebesar 300 juta rupiah.
6. Pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan Ditinjau dari Aspek Politik Hukum Pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan tahun 2008 telah berakhir. Oleh karena itu, jika ditinjau dari aspek politik hukum terdapat dua hal yang dapat dianalisis, antara lain:
a. Partisipasi Politik Masyarakat Pada dasarnya partisipasi politik menjadi jaminan bagi fungsi kontrol yang baik bagi kekuasaan lokal. Inilah pentingnya pendidikan politik melalui partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan keterlibatan rakyat secara perseorangan untuk mengerti, menyadari, mengkaji, melobi dan memprotes suatu kebijakan yang ditelurkan oleh pemerintah dengan tujuan mempengaruhi kebijakan agar aspiratif terhadap kepentingan mereka. Partisipasi masyarakat
89
dapat dipahami sebagai keterlibatan rakyat dalam pengertian politik secara sempit yaitu hubungan negara dan masyarakat dalam bingkai governance. Sedangkan dalam pengertian secara luas dapat dikatakan semua bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses berhimpun untuk mempengaruhi ataupun melakukan perubahan terhadap keputusan yang diambil. Dalam pelaksanaan Pilkada Langsung yang sudah mencapai hasilnya, bahwa tingkat partisipasi di Kabupaten Pasuruan masyarakat yang menyalurkan aspirasinya hanya mencapai 704.968 atau 70.5% dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berjumlah 1.076.747 jiwa. Ini sesuai dengan pernyataan Ketua KPUD Kabupaten Pasuruan, Bapak Moch Sodiq yang menyatakan bahwa: Tidak semua masyarakat yang mempunyai hak pilih menggunakan hak pilihnya, namun Pilkada berhasil memilih pasangan yang memperoleh suara terbanyak yang kemudian dilantik menjadi Kepala Daerah yang definitif. (Wawancara 20 Mei 2008) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Pasuruan disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut; pertama, masyarakat secara sadar dan mandiri untuk tidak menggunakan hak pilihnya dengan pertimbangan yang didasari sikap apatis, yakni mereka meyakini bahwa para calon yang bertarung tidak memiliki kapasitas untuk mewujudkan harapan mereka. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Heru warga Kecamatan Lekok yang mengatakan bahwa: Saya tidak mau milih mas, percuma saya juga memilih orang calonnya juga tidak sesuai dengan harapan saya, semuanya kalau sudah terpilih belum tentu memikirkan nasib rakyat, jadi buat apa saya milih. Wong hidup saya juga tidak akan berubah toh, ya lebih baik saya golput saja. (Wawancara 18 Mei 2008)
90
Dari pernyataan Heru tersebut tentunya dapat dipahami bahwa mencoblos dan tidak mencoblos memiliki makna yang sama, yakni tidak memberi pengaruh yang cukup signifikan dalam kehidupan mereka. Kedua, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilkada, diakibatkan persoalan teknis dalam Pilkada. Dalam hal ini, penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak valid memicu tingginya jumlah warga yang tidak terdaftar di DPT sehingga menggugurkan hak mereka sebagai pemilih. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Tuti warga Kecamatan Pohjentrek yang mengatakan bahwa: Saya ora ikut milih, gak punya undangan untuk milih mas. Jadi bagaimana mau menyalurkan hak saya, wong ndak punya surat undangan untuk datang ke TPS. Ya sudah saya lebih baik dirumah saja.tapi kalau ada surat undangannya pasti saya milih dong mas. (Wawancara 18 Mei 2008) Namun, lain halnya dengan pernyataan informan yang tidak mau disebutkan namanya yang mengatakan bahwa: Saya sudah milih dua kali mas hari ini, lha wong nama saya terdaftar di dua TPS kok. Jadi daripada dibuang percuma lebih baik saya gunakan saja, ya setidaknya bisa nambah suara buat pasangan calon yang saya dukung dong mas. Satu suara juga mempengaruhi lho mas. (Wawancara 18 Mei 2008) Dari pernyataan dua warga tersebut dapat di yakini bahwa persoalan DPT selama pelaksanaan Pilkada Kabupaten Pasuruan tetap menjadi masalah krusial yang harus dicarikan solusinya agar tidak terulang di masa yang akan datang. Sebab serangkaian Pilkada sudah berlangsung, masalah DPT yang tidak akurat tetap menyisakan persoalan rendahnya partisipasi pemilih.
91
Ketiga, partisipasi juga dipengaruhi oleh kepentingan individual pemilih. Dalam hal ini, banyak pemilih yang lebih mendahulukan dan memprioritaskan kebutuhan individualnya. pergi ke sawah, masuk kerja bagi buruh pabrik atau tidak mudik bagi yang merantau daripada pergi ke TPS untuk mencoblos. Terkait dengan hal ini Munir seorang warga Wonorejo mengatakan bahwa: Wah mas daripada ikut nyoblos mending saya panen saja di sawah, wong gak ikut nyoblos juga percuma toh. Kehidupan saya tetap ndak ada berubah-berubahnya. Mereka jadi pemimpin paling ya buat mereka sendiri. Kalau sudah jadi pemimpin mereka lupa sama masyarakat kecil seperti saya ini. (Wawancara 18 Mei 2008) Dari pernyataan bapak Munir tersebut jelas bahwa keberadaan Pilkada Langsung tidak dirasa penting baginya. Tantangan mendesak adalah menjadikan Pilkada sebagai bentuk artikulasi politik rakyat yang rasional dan kritis. Inilah esensi dari partipasi politik rakyat. Selama proses Pilkada masih didominasi oleh elit-elit partai politik yang bermental korupsi, maka rakyat akan merasakan Pilkada sebagai euphoria semata. Selain itu, Pilkada akan menjadi euphoria ketika praktek manipulasi, money politics dan kekerasan politik masih berlangsung. Oleh karena itu rakyat hendaknya diberikan kemerdekaan untuk menentukan pilihannya. Rakyat harus mampu menentukan hak-hak politiknya secara sadar dan bertanggung jawab. Sebagai proses yang baru dan meniscayakan kehidupan demokratis yang lebih beradab, maka Pilkada harus mampu dipahami sebagai suatu proses yang penuh dengan dinamika. Selain itu, kesiapan teknis yang selama ini menjadi domain pemerintah dan KPUD pada persoalan pendataan pemilih harus segera ditingkatkan supaya hak warga memilih tidak hilang secara percuma.
92
b. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan Pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada merupakan bentuk penyelewengan dari aturan-aturan yang berlaku. Begitu pula dengan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Pasuruan, dengan bersumber dari Panwaslu Kabupaten Pasuruan, terdapat beberapa jenis pelanggaran, diantaranya: 1) Terdapat daftar pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hal ini merupakan bentuk pelanggaran dalam Pilkada Kabupaten Pasuruan karena dengan daftar pemilih ganda warga dapat menyalurkan aspirasi lebih dari satu suara. Ketika peneliti menemui salah satu warga Grati yakni Misnan yang memiliki daftar pemilih ganda mengatakan bahwa: Saya tidak tahu mas, saya kok tiba-tiba tercatat di TPS 26 dan 27, ya ini bukan kesalahan saya lho mas. Saya hanya mendapat 2 undangan ya saya terima saja. Ya daripada saya tidak pergunakan, kan sayang mas kalau dibuang. Lebih baik saya pakai saja duaduanya agar dukungan saya bisa menang. (Wawancara 18 mei 2008) Dari pernyataan tersebut jelas terbukti bahwa dengan adanya daftar pemilih ganda adalah bentuk pelanggaran dalam pilkda di Kabupaten Pasuruan. 2) Adanya konvoi dan arak-arakan yang melanggar lalu lintas. Pada dasarnya kampanye merupakan proses mengenalkan pasangan calon kepada masyarakat agar masyarakat tahu dan paham tentang calon pemimpinnya. Namun bukan berarti arak-arakan harus melanggar lalu lintas seperti kemacetan di sepanjang jalan raya.
93
Gambar 4.3. Kemacetan jalan akibat kampanye dalam Pilkada Kabupaten Pasuruan 3) Terlibatnya anak-anak dibawah umur dalam pelaksanaan kampanye tiap pasangan calon. Tentunya ini menjadi acuan bagi para orangtua untuk tidak mengijinkan anaknya pada proses kampanye. Ini terbukti ketika peneliti mengamati proses jalannya kampanye di Kabupaten Pasuruan bahwa banyak anak-anak yang terlibat didalamnya. Ketika peneliti menemui seorang informan yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa: Iya mas anak-anak soalnya ingin ikut, lagipula buat hiburan saja kan tidak masalah. Wong ini sudah biasa kok, ya pokoknya buat hiburan saja mas. Ini juga tidak mau bersekolah juga habis disuruh juga gak mau, karena ingin ikut kampanye. Ya saya bolehin saja ini kan jarang-jarang. (Wawancara 13 mei 2008)
Gambar 4.4. Keterlibatan anak-anak dalam Kampanye Pilkada Kabupaten Pasuruan
94
4) Pada tahap pemungutan suara petugas PPS yang ikut ke bilik suara ketika pemilih melakukan pencoblosan. Ini tentunya jelas melanggar asas Pilkada itu sendiri, yakni asas bebas dan rahasia. 5) Tidak didistribusikannya surat undangan kepada warga yang namanya tercatat dalam DPT. 6) Kampanye hitam (black campaign) untuk melakukan pembunuhan karakter
(assasination character) pasangan calon lain. Hal ini dialami oleh Puji salah seorang warga Kecamatan Wonorejo mendapatkan selebaran yang menyudutkan salah satu pasangan calon. 7) Adanya pemilih yang belum berusia genap 17 tahun tapi sudah dapat memilih. Hal ini diakui oleh seorang informan yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa: Saya baru 16 tahun mas, saya milih karena dapat undangan saja untuk datang ke TPS dan melakukan pencoblosan, habisnya saya juga ingin ikut partisipasi mas, saya juga gak tau kalau peraturannya harus 17 tahun dulu. Ya sudah terlanjur kan mas.” (Wawancara pada 18 Mei 2008)
B. Temuan Penelitian Berikut ini adalah temuan penelitian yang terbagi dalam beberapa bagian sesuai dengan paparan data di atas, antara lain:
1.
Pihak-pihak yang Terlibat dalam Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada Langsung
Kabupaten Pasuruan terdiri atas :
95
a. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Pasuruan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Pasuruan adalah lembaga penyelenggara dalam pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan tahun 2008. Tentunya keberadaan KPUD Kabupaten Pasuruan sangatlah penting karena kinerja KPUD Pasuruan akan berpengaruh pada lancar atau tidaknya pelaksanaan Pilkada Langsung yang dijalankan.
b. Panitia Pengawas Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan Pengawas Pemilihan Kepala Daerah adalah panitia yang melakukan pengawasan pada setiap tahapan kegiatan penyelenggaraan Pilkada. Sebagaimana umumnya Panwas Pilkada Kabupaten Pasuruan melakukan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Pasuruan.
c. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 1) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Panitia Pemilihan Kecamatan adalah pelaksana pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan dan berkedudukan di ibu kota kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan. 2) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Panitia Pemungutan Suara merupakan pelaksana pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat desa/kelurahan dan berkedudukan di desa/kelurahan.
96
3) Komisi Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) KPPS merupakan pelaksana pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara dan berkedudukan di Tempat Pemungutan Suara.
d. Pasangan Calon Menurut sumber KPUD Kabupaten Pasuruan bahwa dalam pelaksanaan Pilkada Langsung di Kabupaten Pasuruan, ada tiga pasangan calon yang mengikutinya. Pasangan calon tersebut, diantaranya: 1) Pasangan Dr. H Dade Angga, S.IP, M.Si dan Drs. H. Eddy Paripurna. 2) Pasangan H. Jusbakir Aljufri, SH, MM dan H. Joko Cahyono SE, SH, MH. 3) Pasangan H. Muzamil Syafii, SH, M.Si dan H. Akhmad Zubaidi, SE. MM.
e. Pemilih Pemilih dalam hal ini ialah masyarakat Kabupaten Pasuruan. Menurut Daftar Pemilih Tetap (DPT) bahwa daftar pemilih dalam pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan adalah 1.076.747 jiwa yang terbagi dalam 24 Kecamatan di Kabupaten Pasuruan.
f. Aparat Keamanan Aparat keamanan dalam pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan terdiri dari TNI dan Polri yang ada dalam wilayah Kabupaten Pasuruan. Kedua institusi ini bekerjasama untuk menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan agar berjalan dengan lancar.
97
g. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan tentu sangat dibutuhkan. Hal ini disebabkanbahwa keberadaan LSM dapat membantu kinerja KPUD Kabupaten Pasuruan dalam mensosialisasikan dan memantau pelaksanaan Pilkada Langsung yang berjalan.
2. Tahapan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan Adapun tahapan dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Pasuruan terdiri atas :
a. Tahap Persiapan Tahap persiapan Pilkada Kabupaten Pasuruan yang dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu: 1) Pemberitahuan DPRD Kabupaten Pasuruan kepada KPUD Kabupaten Pasuruan mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. 2) Perencanaan penyelenggaraan yang dilaksanakan selama 21 hari meliputi penetapan tata cara, jadwal tahapan Pilkada, pembentukan badan penyelenggara, pemberitahuan pendaftaran pemantau. 3) Penerangan sosialisasi yakni sebagai upaya untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang arti Pilkada itu sendiri.
b. Tahap Pelaksanaan Menurut sumber KPUD Kabupaten Pasuruan bahwa pelaksanaan Pilkada Langsung di Kabupaten Pasuruan dibagi menjadi beberapa tahapan, antara lain:
98
1) Pendaftaran Pemilih Proses pendaftaran pemilih dalam Pilkada Kabupaten Pasuruan dilakukan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Pasuruan dengan, memperbaharui daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir, yakni pada tahun 2004. 2) Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan adalah waktu yang disediakan bagi Partai Politik atau gabungan Partai Politik untuk mencalonkan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati yang diusungnya, kemudian ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Pasuruan apabila memenuhi persyaratan yang ada. 3) Kampanye Kampanye adalah sebuah tindakan yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha kampanye bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok. Kampanye biasa juga dilakukan guna mempengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian. 4) Masa Tenang Masa tenang adalah waktu yang diperlukan oleh semua lapisan masyarakat untuk memahami calon pemimpin yang akan dipilihnya. Tentunya dalam masa tenang ini harus terhindar dari berbagai bentuk pelanggaran yang ada.
99
5) Pemungutan Suara Pemungutan suara adalah proses nyata penyaluran aspirasi warga masyarakat untuk menentukan pemimpinnya kelak. 6) Penetapan Calon Terpilih Tahap terakhir dari pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan adalah penetapan calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih.
3. Pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan Mengacu pada tahapan yang ada, tentunya pelaksanaan Pilkada Langsung dapat dijalankan. Berikut ini bentuk pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan, diantaranya :
a. Tahap Persiapan Tahap persiapan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan dibagi menjadi tiga tahapan dan memerlukan waktu sekitar lima bulan yakni sejak tanggal 5 Februari 2008 sampai dengan 5 Juni 2008. Adapun ketiga tahapan itu secara kronologis, yaitu : 1) Pemberitahuan DPRD Kabupaten Pasuruan kepada KPUD Kabupaten Pasuruan mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Pemberitahuan ini dilaksanakan di Pendopo KPU Kabupaten Pasuruan yang beralamat di Jalan Raya Kejayan No 70 Pasuruan, pada pukul 19.00 WIB. 2) Perencanaan penyelenggaraan yang dilaksanakan selama 21 hari meliputi penetapan tata cara, jadwal tahapan Pilkada, pembentukan badan penyelenggara, pemberitahuan pendaftaran pemantau.
100
3) Penerangan sosialisasi yakni sebagai upaya untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang arti Pilkada itu sendiri. Sosialisasi ini dilakukan melalui koordinasi antara KPU Kabupaten Pasuruan, organisasi pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat diwilayah Kabupaten Pasuruan. KPU Kabupaten Pasuruan mengadakan sosialisasi tentang Pilkada tahun 2008. Acara tersebut dilaksanakan di 7 Kecamatan se-Kabupaten Pasuruan.
b. Tahap Pelaksanaan Menurut sumber KPUD Kabupaten Pasuruan bahwa pelaksanaan Pilkada Langsung di Kabupaten Pasuruan dibagi menjadi beberapa tahapan, antara lain: 1) Pendaftaran Pemilih Proses pendaftaran pemilih dalam Pilkada Kabupaten Pasuruan dilakukan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Pasuruan dengan, memperbarui daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir, yakni pada tahun 2004. Daftar pemilih tersebut dimutakhirkan dan divalidasi, ditambah dengan daftar pemilih tambahan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara (DPS). Kemudian data tersebut diserahkan kepada KPUD Kabupaten Pasuruan. Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4) dari Bupati Pasuruan kepada Ketua KPU Kabupaten Pasuruan telah dilaksanakan pada tanggal 28 November 2007 di Pendopo Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Jalan Alun-Alun Pasuruan.
101
2) Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan adalah waktu yang disediakan bagi Partai Politik atau gabungan Partai Politik untuk mencalonkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusungnya, kemudian ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Pasuruan apabila memenuhi persyaratan yang ada. 2) Kampanye Kampanye adalah sebuah tindakan yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha kampanye bisa dilakukan oleh peorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok. Kampanye biasa juga dilakukan guna mempengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian. Begitu pula dengan Pilkada di Kabupaten Pasuruan setiap calon yang telah ditetapkan wajib mengkampanyekan dirinya masing-masing kepada masyarakat guna menggalang dukungan. 3) Masa Tenang Masa tenang adalah waktu yang diperlukan oleh semua lapisan masyarakat untuk memahami calon pemimpin yang akan dipilihnya. Tentunya dalam masa tenang ini harus terhindar dari berbagai bentuk pelanggaran yang ada. Dalam pelaksanaannya di lapangan masa tenang yang berlaku dalam Pilkada Kabupaten Pasuruan adalah tiga hari menjelang Pilkada yakni sejak tanggal 14 Mei 2008 sampai 17 Mei 2008.
102
4) Pemungutan Suara Pemungutan suara adalah proses nyata penyaluran aspirasi warga masyarakat untuk menentukan pemimpinnya kelak. Terkait dengan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Pasuruan bahwa hari pemungutan suara dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2008. Pemungutan suara dalam Pilkada Kabupaten Pasuruan dimulai sekitar pukul 07.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB. Proses pemungutan suara Pilkada Kabupaten Pasuruan dilaksanakan secara serentak. Para petugas disetiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) bahkan telah melakukan persiapan satu jam sebelum warga datang untuk menggunakan hak pilihnya. Pemungutan suara dalam Pilkada Kabupaten Pasuruan diikuti oleh 1.076.747 jiwa yang tersebar di 2.022 TPS tiap Kecamatan. Tentunya ini bukan suatu jumlah yang sedikit bagi para calon pasangan untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya di wilayah Kabupaten Pasuruan. 5) Penetapan Calon Terpilih Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2008 di Tingkat Kabupaten dengan rincian perolehan suara sah untuk pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pasuruan berdasarkan nomor urut pasangan calon masing-masing; Nomor urut 1: H. Jusbakir Aldjufri, SH, MM dan H. Joko Cahyono, SE, SH, MH memperoleh suara 238.578 atau
103
33,84%. Nomor urut 2: Dr H. Dade Angga, S.IP, M.Si dan Drs. H. Eddy Paripurna , memperoleh suara 239.361 atau 33,95%. Nomor urut 3: H. Muzammil Syafi'i, SH, M.Si dan H. Akhmad Zubaidi, SE, MM memperoleh suara 227.029 atau 32,20%. Dari hasil tersebut KPUD Kabupaten Pasuruan telah menetapkan pasangan calon Dr. H. Dade Angga, S.IP, M.Si dan Drs. H. Eddy Paripurna sebagai calon pasangan terpilih dalam Pilkada Kabupaten Pasuruan tahun 2008.
4. Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Pasuruan Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pilkada Langsung kabupaten Pasuruan adalah:
a. Kendala-kendala yang Dihadapi Pada Tahap Persiapan Kendala-kendala yang dihadapi pada tahap persiapan ini, adalah: 1) Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) KPUD Kabupaten Pasuruan dalam pembuatan regulasi/aturan Pilkada untuk menjalankan UndangUndang. hal ini dikarenakan dalam KPUD Kabupaten Pasuruan hanya terdapat tiga orang yang berlatar belakang pendidikan hukum, selain itu juga sering bergantinya peraturan-peraturan tentang Pilkada itu sendiri dalam waktu yang berdekatan. 2) Rendahnya pemahaman masyarakat pemilih tentang Pilkada itu sendiri. Hal ini dikarenakan keberadaan Pilkada itu sendiri baru pertama kali diselenggarakan di kabupaten Pasuruan, sehingga masyarakat belum paham sepenuhnya.
104
3) Adanya budaya politik masyarakat yang bersifat apatisme dan memilih golput.
b. Kendala-kendala yang Dihadapi Pada Tahap Pelaksanaan 1) Kesulitan pendataan dan pendaftaran pemilih. Hal ini disebabkan oleh luasnya wilayah di Kabupaten Pasuruan serta banyaknya masyarakat yang tidak memiliki kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. 2) Terbatasnya dana dalam Pilkada Kabupaten Pasuruan. berdasarkan sumber KPUD Kabupaten Pasuruan bahwa dana yang dibutuhkan sekitar sembilan Miliar rupiah. Sementara dana yang tersedia untuk pelaksanaan Pilkada sekitar 8,7 miliar rupiah. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris KPUD Kabupaten Pasuruan dalam rapat pleno pada tanggal 10 April 2008 yang dilaksanakan di Pendopo KPUD Kabupaten Pasuruan.
5. Upaya untuk Mengatasi Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan Adapun upaya yang dilakukan dari kendala-kendala tersebut di atas, antara lain:
a. Upaya Mengatasi Kendala-Kendala yang Dihadapi Pada Tahap Persiapan Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala pada tahap persiapan adalah: 1) KPUD Kabupaten Pasuruan mengadakan rapat di Pendopo Kabupaten Pasuruan pada tanggal 10 Agustus 2007. Dalam rapat tersebut disepakati dengan mengangkat ahli hukum untuk membantu kinerja KPUD Kabupaten Pasuruan dalam pembuatan regulasi/aturan tentang Pilkada Langsung yang
105
akan diselenggarakan di Kabupaten Pasuruan. Adapun proses seleksi terhadap pengangkatan ahli hukum tersebut adalah: a) Mengumumkan pendaftaran calon tenaga ahli hukum melalui papan pengumuman resmi selama tiga hari berturut-turut yakni pada tanggal 11-13 Agustus 2007. b) Menerima pendaftaran dalam waktu lima hari kerja terhitung sejak pengumuman terakhir yakni pada tanggal 14-18 Agustus 2007. c) Melakukan penelitian administrasi calon tenaga ahli hukum dalam waktu lima hari kerja yakni pada tanggal 19-23 Agustus 2007. d) Mengumumkan hasil penelitian administrasi pada tanggal 26-28 Agustus 2007. e) Melakukan wawancara dengan calon tenaga ahli pada tanggal 29-31 Agustus 2007. f) Memberitahukan kelulusan kepada yang bersangkutan secara tertulis pada tanggal 2 September 2007. Pada tanggal 3 September 2007 Sekretaris KPUD Kabupaten Pasuruan menetapkan dua orang ahli hukum untuk membantu kinerja KPUD Kabupaten Pasuruan dalam pembuatan aturan penyelenggaraan Pilkada Langsung. 2)
Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat yakni melalui koordinasi baik dari KPUD Kabupaten Pasuruan, Linmas maupun LSM yang telah ditunjuk untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan Pilkada Langsung di Kabupaten Pasuruan. Dalam hal ini dilakukan dengan memasang spanduk di jalan-jalan yang mengajak
106
masyarakat untuk ikut serta dalam mensukseskan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan. 3) Memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat Kabupaten Pasuruan yang memiliki sifat apatisme dan golput. Hal ini dilakukan oleh pihak KPUD Kabupaten Pasuruan dengan pihak Bakesbang dan Linmas untuk mengadakan penyuluhan di tiap-tiap Kecamatan.
b. Upaya Mengatasi Kendala-kendala yang Dihadapi pada Tahap Pelaksanaan 1) KPUD Kabupaten Pasuruan melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Pasuruan, Dinas Kependudukan, PPK dan PPS, agar pendataan dapat sesuai dengan jumlah pemilih yang ada. 2) KPUD Kabupaten Pasuruan melakukan pertemuan dengan pemerintah Kabupaten Pasuruan pada tanggal 12 April 2008 di Pendopo Pemerintah Kabupaten Pasurua untuk membahas masalah keterbatasan dana. Dalam pertemuan tersebut dihasilkan kesepakattan untuk menambahkan dana dari APBD Kabupaten Pasuruan sebesar 300 juta rupiah.
6. Pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan Ditinjau dari Aspek Politik Hukum Pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan tahun 2008 telah berakhir. Oleh karena itu, jika ditinjau dari aspek politik hukum terdapat dua hal yang dapat dianalisis, antara lain:
a. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam pelaksanaan Pilkada Langsung yang sudah mencapai hasilnya, bahwa tingkat partisipasi di Kabupaten Pasuruan masyarakat yang menyalurkan
107
aspirasinya hanya mencapai 704.968 atau 70.5% dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berjumlah 1.076.747 jiwa. Dari hasil ini dapat terlihat bahwa tidak semua masyarakat ikut berpartisipasi dalam pemungutan suara, hal ini disebabkan oleh: 1) Masyarakat secara sadar dan mandiri untuk tidak menggunakan hak pilihnya. 2) Persoalan tekhnis dalam Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan. 3) Kepentingan individual pemilih.
b. Bentuk-Bentuk Pelanggaran dalam Pilkada Kabupaten Pasuruan Pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada merupakan bentuk penyelewengan dari aturan-aturan yang berlaku. Begitu pula dengan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Pasuruan, dengan bersumber dari Panwaslu Kabupaten Pasuruan, terdapat beberapa jenis pelanggaran, diantaranya: 1) Terdapat daftar pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). 2) Adanya konvoi dan arak-arakan yang melanggar lalu lintas. 3) Terlibatnya anak-anak di bawah umur dalam pelaksanaan kampanye tiap pasangan calon. 4) Pada tahap pemungutan suara petugas PPS yang ikut ke bilik suara ketika pemilih melakukan pencoblosan. 5) Tidak didistribusikannya surat undangan kepada warga yang namanya tercatat dalam DPT. 6) Kampanye hitam (black campaign) untuk melakukan pembunuhan karakter
(assasination character) pasangan calon lain. Hal ini dialami oleh Puji,
108
salah seorang warga Kecamatan Wonorejo mendapatkan selebaran yang menyudutkan salah satu pasangan calon. 7) Adanya pemilih yang belum berusia genap 17 tahun tapi sudah dapat memilih.
109
BAB V PEMBAHASAN
A. Pihak-Pihak yang Terlibat Dalam Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan Dalam pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan ini, ada beberapa pihak yang terlibat secara langsung didalamnya, antara lain:
1. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Pasuruan Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum yang kemudian dituangkan dalam Keputusan KPUD Kabupaten Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pasuruan Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah Komisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diwilayah Kabupaten Pasuruan. Dari peraturan tersebut jelas bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Pasuruan adalah lembaga penyelenggara dalam pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan tahun 2008. Sebagai penyelenggara tentunya KPUD Kabupaten Pasuruan terbagi kedalam beberapa struktur organisasi mulai dari ketua, sekretaris dan anggota-anggota yang terdapat
110
didalamnya. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung kelancaran serta menjunjung tinggi aturan yang telah dibuat agar menjadi KPU yang independen, objektif, profesional dan berintegritas dalam rangka Pilkada Langsung tahun 2008. Selain itu juga, dapat menciptakan sistem kerja yang baik yakni sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing anggota. Melalui bidang yang satu dengan yang lain bisa saling menciptakan koordinasi yang baik sehingga dapat menjadikan sistem kerja yang ada di KPUD Kabupaten Pasuruan berjalan dengan semestinya. Hal ini terlihat dari kinerja KPUD kabupaten Pasuruan itu sendiri yang telah mampu menyelenggarakan Pilkada Langsung berjalan dengan lancar. Dalam hal tugas KPUD Kabupaten Pasuruan telah menjalankan tugas dengan baik, mulai dari tahap persiapan sampai pada tahap akhir pelaksanaan Pilkadaa Langsung, KPUD Kabupaten Pasuruan secara umum telah menjalankan tugas sesuai dengan amanat Undang-Undang yang berlaku.
2. Panitia Pengawas Pilkada Kabupaten Pasuruan Pengawas Pemilihan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Panwas Pilkada adalah Panitia yang melakukan pengawasan pada setiap tahapan kegiatan penyelenggaraan Pilkada. Sebagimana umumnya panwas pilkada Kabupaten Pasuruan melakukan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan Pilkda di Kabupaten Pasuruan. Pada pelaksanaannya Panwas Pilkada Kabupaten Pasuruan telah menajalankan tugasnya dengan baik, sehingga pengawasan terhadap pelaksanaan
111
Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan dapat menjalankan sistem demokrasi yang semestinya.
3. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum yang kemudian dituangkan dalam Keputusan KPUD Kabupaten Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pasuruan Pasal 1 ayat 5 yang menyatakan bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah di tingkat kecamatan atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut kecamatan. Dari isi aturan tersebut jelas bahwa PPK adalah lembaga yang dibentuk oleh KPUD Kabupaten Pasuruan untuk bertanggung jawab atas kinerja Pilkada Langsung di masing-masing Kecamatan, sekaligus membantu kinerja KPUD Kabupaten Pasuruan dalam menyelenggarakan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan itu sendiri.
b. Panitia Pemungutan Suara (PPS) Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum yang kemudian dituangkan dalam Keputusan KPUD Kabupaten Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pasuruan Pasal 1 ayat 5 yang menyatakan
112
bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan, yang selanjutnya disebut desa/kelurahan. Keberadaan PPS tentu memberikan kemudahan bagi KPUD Kabupaten Pasuruan mengenai pelaksanaan ditingkat bawah yakni tingkat Desa. Dalam pelaksanaannya PPS bertanggung jawab pada PPK. c. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum yang kemudian dituangkan dalam Keputusan KPUD Kabupaten Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pasuruan Pasal 1 ayat 7 menyatakan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah pelaksana pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara dan berkedudukan di Tempat Pemungutan Suara.
4. Pasangan Calon Menurut sumber KPUD Kabupaten Pasuruan bahwa dalam pelaksanaan Pilkada Langsung di Kabupaten Pasuruan, ada tiga pasangan calon yang mengikuti. pasangan calon tersebut, diantaranya: a. Pasangan Dr. H. Dade Angga, S.IP, M.Si dan Drs. H. Eddy Paripurna. (Pasangan ini diusulkan oleh Parati Kebangkitan Bangsa) b. Pasangan H. Jusbakir Aljufri, SH, MM dan H. Joko Cahyono SE, SH, MH. (Pasangan ini diusulkan oleh PNIM, PBSD, PBB, PNBK, PKPI, PPNUI, PKS, PDIP, PDS, PSI, dan PPD)
113
c. Pasangan H. Muzamil Syafii, SH, M.Si dan H. Akhmad Zubaidi, SE. MM. (Pasangan ini diusulkan oleh parati Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan) Ketiga pasangan calon tersebut di atas tentunya dianggap sebagai calon sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 59 yang menyatakan bahwa
“Peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.” Melihat dari substansi isi pasal tersebut jelas ketiganya memang bisa lolos untuk maju menjadi pasangan calon dalam Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan karena kesemuanya diusulkan dari partai politik tunggal maupun gabungan partai politik.
5. Pemilih Pemilih dalam hal ini ialah masyarakat Kabupaten Pasuruan. Menurut daftar pemilih Tetap (DPT) bahwa daftar pemilih dalam pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan adalah 1.076.747 jiwa yang terbagi dalam 24 kecamatan di Kabupaten Pasuruan. Keberadaan pemilih dalam suatu pelaksanaan Pilkada Langsung addalah penting, tanpa adanya pemilih Pilkada tidak aka berjalan. Syarat dan ketentuan mengenai keberadaan pemilih dalam suatu Pilkada Langsung sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 68 yang menyatakan bahwa
“Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sudah berumur 17( tujuh belas) tahun atau/sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.”
114
6.
Aparat Keamanan Aparat keamanan dalam pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten
Pasuruan terdiri dari TNI dan Polri yang ada dalam wilayah Kabupaten Pasuruan. Kedua institusi ini bekerjasama untuk menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan agar berjalan dengan lancar. Keberadaan aparat keamanan ini tentunya sangat penting mengingat Pilkada Langsung adalah sebuah hajatan besar sekaligus ajang persaingan yang rawan akan kerusuhan sehingga pengamanan yang ada harus benar-benar dipersiapkan. Dalam pelaksanaannya aparat keamanan telah menjalankan tugasnya dengan baik, sehinggga pelaksanaan Pilkada langsung Kabupaten Pasuruan dapat berjalan dengan tertib dan lancar tanpa ada kerusuhan yang dapat menjadikan Pilkada Langsung gagal digelar.
7. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peran lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan tentu sangat dibutuhkan. Hal ini disebabkan bahwa keberadaan LSM dapat membantu kinerja KPUD Kabupaten Pasuruan dalam mensosialisasikan dan memantau pelaksanaan Pilkada Langsung yang berjalan. Dengan adanya LSM tersebut di atas tentunya kinerja dari KPUD maupun Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pasuruan dapat terbantu, sekaligus dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan Pilkada Langsung yang sedang berjalan. Dengan adanya LSM tersebut di atas tentunya kinerja KPUD maupun Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pasuruan dapat
115
terbantu, sekaligus dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan Pilkada Langsung yang sedang berjalan.
B. Tahapan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2007, menyatakan bahwa Penyelenggaraan Pilkada Langsung meliputi beberapa tahapan, diantaranya:
1. Tahap Persiapan Tahap persiapan Pilkada Kabupaten Pasuruan yang dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu: a. Pemberitahuan DPRD Kabupaten Pasuruan kepada KPUD Kabupaten Pasuruan mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. b. Perencanaan penyelenggaraan yang dilaksanakan selama 21 hari meliputi penetapan tata cara, jadwal tahapan Pilkada, pembentukan badan penyelenggara, pemberitahuan pendaftaran pemantau. c. Penerangan sosialisasi yakni sebagai upaya untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang arti Pilkada itu sendiri. Dalam tahap persiapan ini, KPUD kabupaten Pasuruan telah menjalankan dengan semestinya sesuai dengan amanat yang ada dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.
2. Tahap Pelaksanaan Pelaksanaan Pilkada Langsung di Kabupaten Pasuruan dibagi menjadi beberapa tahapan, antara lain:
116
a. Pendaftaran Pemilih Proses pendaftaran pemilih dalam Pilkada Kabupaten Pasuruan dilakukan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Pasuruan dengan, memperbaharui daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir, yakni pada tahun 2004.
b. Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan adalah waktu yang disediakan bagi Partai Politik atau gabungan Partai Politik untuk mencalonkan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati yang diusungnya, kemudian ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Pasuruan apabila memenuhi persyaratan yang ada.
c. Kampanye Kampanye adalah sebuah tindakan yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha kampanye bisa dilakukan oleh peorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok. Kampanye biasa juga dilakukan guna mempengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian.
d.
Masa Tenang Masa tenang adalah waktu yang diperlukan oleh semua lapisan masyarakat
untuk memahami calon pemimpin yang akan dipilihnya. Tentunya dalam masa tenang ini harus terhindar dari berbagai bentuk pelanggaran yang ada.
117
e.
Pemungutan Suara Pemungutan suara adalah proses nyata penyaluran aspirasi warga
masyarakat untuk menentukan pemimpinnya kelak.
f. Penetapan Calon Terpilih Tahap terakhir dari pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan adalah penetapan calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih.
C. Pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan Mengacu pada tahapan sebelumnya, sekaligus menjalankan Keputusan KPUD Kabupaten Pasuruan Nomor 01 Tahun 2007 tentang tahapan dan program pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan, bahwa pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan dibagi menjadi beberapa tahap, antara lain:
1. Tahap Persiapan Tahap persiapan merupakan tahap awal yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pasuruan untuk menyelenggarakan pelaksanaan Pilkada Langsung di Kabupaten Pasuruan. Tahap persiapan meliputi pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan. Selanjutnya dilakukan perencanaan penyelenggaraan yang berupa penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan, pembentukan PPK, PPS dan KPPS serta pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan. Kegiatan ini sepenuhnya dilakukan oleh KPUD. Melalui Keputusan KPU Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggara Pemilu Bupati dan
118
Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2008, masa pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati adalah 6-13 Februari 2008. Berkenaan dengan hal persiapan Pilkada, Ramlan Subekti dalam Hari Moerti (2008) terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan pedoman penyusunan jadwal penyelenggaraan Pilkada. Pertama, kebutuhan waktu sekurang-kurangnya tiga bulan dari hari dan tanggal penetapan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara di TPS. Kedua, tingkat kesulitan geografis dan ketersediaan percetakan yang tidak sama di daerah. Ketiga, alokasi waktu yang menjadi hak masyarakat atau pasangan calon tidak dapat diubah oleh pemerintah maupun KPUD. Perubahan waktu hanya dapat dilakukan pada tahapan yang menjadi kewajiban KPUD dengan konsekuensi harus dilakukan langkah-langkah percepatan.
2. Tahap Pelaksanaan Dalam tahap pelaksanaan terbagi menjadi beberapa tahap, antara lain:
a. Pendaftaran Pemilih Proses pendaftaran pemilih dalam Pilkada Kabupaten Pasuruan dilakukan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Pasuruan dengan memperbaharui daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir, yakni pada tahun 2004. Daftar pemilih tersebut dimutakhirkan dan divalidasi, ditambah dengan daftar pemilih tambahan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara (DPS). Kemudian data tersebut diserahkan kepada KPUD Kabupaten Pasuruan.
119
Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4) dari Bupati Pasuruan kepada Ketua KPU Kabupaten Pasuruan telah dilaksanakan pada tanggal 28 November 2007 di Pendopo Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Jalan Alun-alun, Pasuruan. Jumlah pemilih hasil DP4 ini adalah berjumlah 1.076.747 orang. Dalam acara tersebut, Bupati Pasuruan secara resmi menyerahkan CD DP4 kepada Ketua KPU Kabupaten Pasuruan yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara.
b. Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan adalah waktu yang disediakan bagi Partai Politik atau gabungan Partai Politik untuk mencalonkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusungnya, kemudian ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Pasuruan apabila memenuhi persyaratan yang ada. Masa pendaftaran ini akan dibuka sejak 6-13 Februari 2008, jam 08.30-15.00 WIB yang bertempat di KPUD Kabupaten Pasuruan.
c. Kampanye Kampanye adalah sebuah tindakan yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha kampanye bisa dilakukan oleh peorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok. Kampanye biasa juga dilakukan guna mempengaruhi, penghambatan, pembelokan pecapaian. Begitu pula dengan Pilkada di Kabupaten Pasuruan setiap calon yang telah ditetapkan wajib mengkampanyekan dirinya masing-masing kepada masyarkat guna menggalang dukungan.
120
d. Masa Tenang Masa tenang adalah waktu yang diperlukan oleh semua lapisan masyarakat untuk memahami calon pemimpin yang akan dipilihnya. Tentunya dalam masa tenang ini harus terhindar dari berbagai bentuk pelanggaran yang ada. Dalam pelaksanaannya dilapangan masa tenang yang berlaku dalam Pilkada Kabupaten Pasuruan adalah tiga hari menjelang Pilkada yakni sejak tanggal 14 Mei 2008 sampai 17 Mei 2008.
e. Pemungutan Suara Pemungutan suara adalah proses nyata penyaluran aspirasi warga masyarakat untuk menentukan pemimpinnya kelak. Terkait dengan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Pasuruan bahwa hari pemungutan suara dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2008. Tentunya ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa pemungutan suara pemilihan pasangan calon paling lambat 30 hari sebelum masa jabatan Kepala Daerah berakhir. Pemungutan suara dalam Pilkada Kabupaten Pasuruan dimulai sekitar pukul 07.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB. Proses pemungutan suara Pilkada Kabupaten Pasuruan dilaksanakan secara serentak. Para petugas disetiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) bahkan telah melakukan persiapan satu jam sebelum warga datang untuk menggunakan hak pilihnya. Pemungutan suara dalam Pilkada Kabupaten Pasuruan diikuti oleh 1.076.747 jiwa yang tersebar di 2.022 TPS tiap Kecamatan. Tentunya ini bukan
121
suatu jumlah yang sedikit bagi para calon pasangan untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya di wilayah Kabupaten Pasuruan.
f. Penetapan Calon Terpilih Tahap selanjutnya dari pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan adalah penetapan calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih. Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2008 di Tingkat Kabupaten dengan rincian perolehan suara sah untuk pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pasuruan berdasarkan nomor urut pasangan calon masing-masing; nomor urut 1: H. Jusbakir Aldjufri, SH, MM dan H. Joko Cahyono, SE, SH, MH memperoleh suara 238.578 atau 33,84 %. Nomor urut 2: Dr. H. Dade Angga, S.IP, M.Si dan Drs. H. Eddy Paripurna, memperoleh suara 239.361 atau 33,95 %. Nomor urut 3: H. Muzammil Syafi'i, SH, M.Si dan H. Akhmad Zubaidi, SE, MM memperoleh suara 227.029 atau 32,20 %. Dari hal tersebut jelas bahwa pasangan nomor urut 2 yakni Dr. H. Dade Angga, S.IP, M.Si dan Drs. H. Eddy Paripurna adalah pasangan terpilih dalam PIlkada Langsung Kabupaten Pasuruan.
D. Kendala-Kendala yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Pasuruan Dalam suatu pelaksanaan tentu terdapat kendala-kendala yang perlu dihadapi. Begitu pula dengan pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan tentu terdapat kendala yang menghambat berjalannya pelaksanaan Pilkada langsung. Berikut ini kendala-kendalanya, antara lain:
122
1. Kendala-kendala yang Dihadapi Pada Tahap Persiapan Kendala-kendala yang dihadapi pada tahap persiapan ini, adalah: a. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) KPUD Kabupaten Pasuruan dalam pembuatan regulasi/aturan Pilkada untuk menjalankan Undang-Undang. hal ini dikarenakan dalam KPUD Kabupaten Pasuruan hanya terdapat tiga orang yang berlatar belakang pendidikan hukum, selain itu juga sering bergantinya peraturan-peraturan tentang Pilkada itu sendiri dalam waktu yang berdekatan. b. Rendahnya pemahaman masyarakat pemilih tentang Pilkada itu sendiri. Hal ini dikarenakan keberadaan Pilkada itu sendiri baru pertama kali diselenggarakan di kabupaten Pasuruan, sehingga masyarakat belum paham sepenuhnya. c. Adanya budaya politik masyarakat yang bersifat apatisme dan memilih golput.
2. Kendala-kendala yang Dihadapi Pada Tahap Pelaksanaan Kendala-kendala yang dihadapi pada tahap pelaksanaan ini, adalah: 3) Kesulitan pendataan dan pendaftaran pemilih. Hal ini disebabkan oleh luasnya wilayah di Kabupaten Pasuruan serta banyaknya masyarakat yang tidak memiliki kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. 4) Terbatasnya dana dalam Pilkada Kabupaten Pasuruan. berdasarkan sumber KPUD Kabupaten Pasuruan bahwa dana yang dibutuhkan sekitar sembilan Miliar rupiah. Sementara dana yang tersedia untuk pelaksanaan Pilkada sekitar 8,7 miliar rupiah. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris KPUD Kabupaten Pasuruan dalam rapat pleno pada tanggal 10 April 2008 yang dilaksanakan di Pendopo KPUD Kabupaten Pasuruan.
123
Dari kendala-kendala tersebut jika tidak diatasi dengan baik tentunya akan berakibat serius bagi jalannya Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan. tetapi jika diatasi dengan baik, maka adanya kendala tersebut tidak menjadi penghalang bagi kelancaran Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan.
E. Upaya untuk Mengatasi Kendala-Kendala yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut diatas, antara lain:
1. Upaya Mengatasi Kendala-kendala Pada Tahap Persiapan Upaya untuk mengatasi kendala-kendala pada tahap persiapan adalah: a. KPUD Kabupaten Pasuruan mengadakan rapat di Pendopo Kabupaten Pasuruan pada tanggal 10 Agustus 2007. Dalam rapat tersebut disepakati dengan mengangkat ahli hukum untuk membantu kinerja KPUD Kabupaten Pasuruan dalam pembuatan regulasi/aturan tentang Pilkada Langsung yang akan diselenggarakan di Kabupaten Pasuruan. Adapun proses seleksi terhadap pengangkatan ahli hukum tersebut adalah: 1) Mengumumkan pendaftaran calon tenaga ahli hukum melalui papan pengumuman resmi selama tiga hari berturut-turut yakni pada tanggal 11-13 Agustus 2007. 2) Menerima pendaftaran dalam waktu lima hari kerja terhitung sejak pengumuman terakhir yakni pada tanggal 14-18 Agustus 2007.
124
3) Melakukan penelitian administrasi calon tenaga ahli hukum dalam waktu lima hari kerja yakni pada tanggal 19-23 Agustus 2007. 4) Mengumumkan hasil penelitian administrasi pada tanggal 26-28 Agustus 2007. 5) Melakukan wawancara dengan calon tenaga ahli hukum pada tanggal 29-31 Agustus 2007. 6) Memberitahukan kelulusan kepada yang bersangkutan secara tertulis pada tanggal 2 September 2007. Pada tanggal 3 September 2007 Sekretaris KPUD Kabupaten Pasuruan menetapkan dua orang ahli hukum untuk membantu kinerja KPUD Kabupaten Pasuruan dalam pembuatan aturan penyelenggaraan Pilkada Langsung. b. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat yakni melalui koordinasi baik dari KPUD Kabupaten Pasuruan, Linmas maupun LSM yang telah ditunjuk untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan Pilkada Langsung di Kabupaten Pasuruan.dalam hal ini dilakukan dengan memasang spanduk di jalan-jalan yang mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam mensukseskan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan. c. Memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat Kabupaten Pasuruan yang memiliki sifat apatisme dan golput. Hal ini dilakukan oleh pihak KPUD Kabupaten Pasuruan dengan pihak Bakesbang dan Linmas untuk mengadakan penyuluhan di tiap-tiap Kecamatan.
125
2. Upaya Mengatasi Kendala-kendala yang Dihadapi pada Tahap Pelaksanaan Upaya untuk mengatasi kendala-kendala pada tahap pelaksanaan adalah: a. KPUD Kabupaten Pasuruan melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Pasuruan, Dinas Kependudukan, PPK dan PPS, agar pendataan dapat sesuai dengan jumlah pemilih yang ada. b. KPUD Kabupaten Pasuruan melakukan pertemuan dengan pemerintah Kabupaten Pasuruan pada tanggal 12 April 2008 di Pendopo Pemerintah Kabupaten Pasurua untuk membahas masalah keterbatasan dana. Dalam pertemuan tersebut dihasilkan kesepakatan untuk menambahkan dana dari APBD Kabupaten Pasuruan sebesar 300 juta rupiah. Dengan demikian kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan dapat diatasi dengan baik, terlebih dari bentuk kerjasama dan koordinasi dari masing-masing pihak untuk bekerja secara bersama-sama mengatasi kendala yang ada. Sehingga kendala tersebut tidak dapat menjadi masalah yang berarti yang dapat menjadikan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan gagal digelar.
F. Pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan Ditinjau dari Aspek Politik Hukum Pada dasarnya pelaksanaan Pilkada Langsung adalah sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin lokal yang dihasilkan dalam Pilkada Langsung, maka komitmen pemimpin lokal dalam mewujudkan
126
tujuan otonomi daerah, antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan. Sebagaimana tertuang dalam bagian Konsideran Undang-Undang Nomor 32 Tahun tentang Pemerintahan Daerah 2004 poin (1) yang menyatakan bahwa:
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan Pilkada Langsung pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dari politik hukum itu sendiri. Hal ini disebabkan bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang erat, proses Pilkada Langsung yang berjalan adalah bentuk pelaksanaan dari aturan-aturan yang ada sebagai hasil dari proses politik hukum. Politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Pada dasarnya aturan-aturan yang berlaku dalam suatu penyelenggaraan Pilkada Langsung akan menjadi dasar hukum sebagai acuan dalam setiap tahapan pelaksanaannya. Aturan-aturan tersebut digali dari nilai-nilai masyarakat yang ada. Produk hukum yang telah ada menjadi dasar acuan dalam kegiatan Pilkada Langsung. Dalam hal ini ada tiga komponen yang perlu diperhatikan yakni, struktur, substansi dan kultur hukum. Komponen struktur berupa kelembagaan
127
yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung teraktualisasinya hukum. Komponen substansi merupakan nilai, norma, ketentuan atau aturan-aturan hukum yang dibuat dan digunakan untuk mengatur perilaku orang (orang perseorang dan badan hukum) dalam interaksinya dengan orang lain dan lingkungannya. Sedangkan komponen kultur menyangkut dengan nilai-nilai, sikap, pola perilaku dan faktor-faktor nonteknis yang merupakan pengikat sistem hukum tersebut. Implementasi dari dasar hukum itu menjadi titik dasar kajian politik hukum mengenai tercapai atau tidaknya tujuan yang hendak dicapai dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya dalam hal mengenai penegak hukum dan masyarakat yang menjalaninya. Terkait dengan pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan, KPUD menyusun beberapa aturan (regulasi) tentang tata cara pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah. Aturan dimaksud terdiri dari Keputusan KPUD, Peraturan KPUD maupun Surat Keputusan Ketua KPUD. Tentunya kesemuanya itu menjadi dasar hukum yang kuat untuk dilaksanakan dalam Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan. Pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan telah selesai. Calon pasangan terpilih pun telah ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Pasuruan. Bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan Pilkada Langsung ini merupakan pengalaman yang pertama kalinya dilaksanakan. Walaupun baru pertama kali, pelaksanaan Pilkada Langsung tersebut secara umum berjalan dengan lancar. Hal ini terlihat dari berbagai tahapan yang telah dilalui oleh KPUD Kabupaten Pasuruan. ini
128
terbukti dengan terlaksananya tahapan-tahapan Pilkada tanpa ada hambatan yang dapat membuat Pilkada gagal dilaksanakan. Namun demikian, bukan berarti pelaksanaan Pilkada Kabupaten Pasuruan berjalan dengan maksimal. Berdasarkan temuan penelitian pada pembahasan sebelumnya. Ada dua persoalan yang dibahas pada pembahasan ini yakni rendahnya partisipasi politik masyarakat dan adanya pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Pasuruan. dari kedua hal inilah peneliti menghubungkan bagaimana peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan dapat dijalankan oleh KPUD dan masyarakat. Dalam hal ini yang menjadi kajian peneliti ialah partisipasi politik masyarakat Kabupaten Pasuruan dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama Pelaksanaan Pilkada Langsung ini berjalan. Oleh karena itu terkait dengan tinjauan aspek politik hukum, maka pembahasan disini menekankan pada bagaimana hukum yang telah dibuat itu diterapkan dalam Pilkada Kabupaten Pasuruan. Terkait dengan partisipasi pemilih tentunya tidak bisa dilepaskan dari peraturan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 68 yang berbunyi “Warga
Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur (17 tahun) atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.” Berdasarkan hasil temuan dilapangan bahwa partisipasi pemilih dalam Pilkada Kabupaten Pasuruan belum semuanya menggunakan hak pilih.
129
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 68 tersebut diatas. Hal ini terbukti bahwa masyarakat yang ikut dalam pemilihan sebesar 704.968 atau 70.5% dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berjumlah 1.076.747 jiwa. Tentunya jika dibandingkan dengan partisipasi pada pemilihan Legislatif dan pemilihan Presiden pada tahun 2004 yang mencapai 80% di wilayah Kabupaten pasuruan, tingkat partisipasi tersebut ini masih tergolong rendah, rendahnya partisipasi politik rakyat sebagai bentuk kurangnya apresiasi pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya rendahnya partisipasi pemilih disebabkan oleh beberpa faktor, diantaranya: 1) Masyarakat secara sadar dan mandiri untuk tidak menggunakan hak pilihnya dengan pertimbangan yang didasari sikap apatis, yakni mereka meyakini bahwa para calon yang bertarung tidak memiliki kapasitas untuk mewujudkan harapan mereka. 2) Persoalan teknis dalam Pilkada Langsung. Dalam hal ini, penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak valid memicu tingginya jumlah warga yang tidak terdaftar di DPT sehingga menggugurkan hak mereka sebagai pemilih. 3) Kepentingan individual pemilih. Dalam hal ini, banyak pemilih yang lebih mendahulukan dan memprioritaskan kebutuhan individualnya. Dari faktor-faktor tersebut diatas dapat dipahami bahwa kesadaran masyarakat Kabupaten Pasuruan akan pentingnya partisipasi politik sebagai bentuk pelakssanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 68, belum
130
dapat dilaksanakan dengan baik. Tentunya ini bukan hanya dari faktor masyarakat itu sendiri tetapi semua elemen yang terlibat dalam Pilkada Kabupaten Pasuruan, terutama KPU Kabupaten Pasuruan untuk lebih maksimal dalam mensosialisasikan arti pentingnya Pilkada Langsung sebagai cerminan dari nilai-nilai demokrasi. Permasalahan kedua ialah mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan diselenggarakan. Terkait dengan hal ini, sebagaimana hasil temuan peneliti, bahwa bentuk-bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan terdiri dari: a) Terdapat daftar pemilih Ganda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hal ini merupakan bentuk pelanggaran dalam Pilkada Kabupaten Pasuruan karena dengan daftar pemilih ganda warga dapat menyalurkan aspirasi lebih dari satu suara. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 72 ayat 1 yang berbunyi ”seorang penilih hanya didaftar 1(satu) kali dalam daftar pemilih.” b) Adanya konvoi dan arak-arakan yang melanggar lalu lintas. c) Pada tahap pemungutan suara petugas PPS yang ikut ke bilik suara ketika pemilih melakukan pencoblosan. Ini tentunnya jelas melanggar asas pilkada itu sendiri, yakni asas bebas dan rahasia. d) Tidak didistribusikannya surat undangan kepada warga yang namanya tercatat dalam DPT. e) Kampanye hitam (black campaign) untuk melakukan pembunuhan karakter
(assasination character) pasangan calon lain. Hal ini di alami
131
oleh Puji salah seoarng warga Kecamatan Wonorejo mendapatkan selebaran yang menyudutkan salah satu pasangan calon. f) Adanya pemilih yang belum berusia genap 17 tahun tapi sudah dapat memilih. Dari semua pelanggaran tersebut menunjukan bahwa peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum tidak berjalan dengan maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: (1) Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat Kabupaten Pasuruan untuk menjalankan aturan-aturan yang berlaku. (2) Kurang maksimalnya sosialisasi dan penegakan hukum yang dijalankan oleh pihak KPUD Kabupaten Pasuruan mengenai pentingnya mematuhi aturan yang menjadi dasar hukum selama proses Pilkada Langsung berjalan. Kedua faktor inilah yang menjadikan adanya bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi selama proses Pilkada Langsung di Pasuruan. Oleh karena itu, Pilkada Langsung di Kabupaten Pasuruan jika ditinjau dari implementasi aturan yang berlaku, belum dapat berjalan sepenuhnya. Nilai-nilai demokratis sebagaimana tertuang dalam bagian konsideran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mencita-citakan prinsip demokrasi, belum dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Pasuruan seluruhnya. Hal ini tentunya harus dijadikan pembelajaran baik bagi KPUD Kabupaten Pasuruan maupun masyarakat mengenai bagaimana peraturan tersebut dapat berjalan dengan baik kedepannya. Sebab, cita-cita dan tujuan nasional tidak akan
132
tercapai apabila hukum yang berlaku tidak dijalankan secara baik dan konsekuen. Namun demikian pelaksanaan Pilkada Langsung yang di gelar di Kabupaten Pasuruan berjalan dengan baik dan lancar.
133
BAB VI PENUTUP
A. Kesimpulan Dari pembahasan permasalahan tersebut diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya: 1. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan terdiri atas: a. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Pasuruan. b. Panitia Pengawas Pilkada Kabupaten Pasuruan. c. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara d.an Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. d. Pemilih. e. Pasangan Calon. f. Aparat Keamanan. g. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 2. Tahapan dalam Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Pasuruan terdiri atas tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. 3. Pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan mengacu pada tahapan yang telah di rencanakan sebelumnya, sesuai dengan Keputusan KPUD Kabupaten Pasuruan No. 01 Tahun 2007 tentang Tahapan dan Program Pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan. Secara umum pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan berjalan dengan lancar serta telah berhasil menetapkan pasangan Dr. H. Dade Angga, S.IP, M.Si dan Drs. H.
134
Eddy Paripurna sebagai pasangan terpilih dalam Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan. 4. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan, terdiri atas:
a. Kendala-kendala yang Dihadapi Pada Tahap Persiapan Kendala-kendala yang dihadapi pada tahap persiapan ini, adalah: 1) Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) KPUD Kabupaten Pasuruan dalam pembuatan regulasi/aturan Pilkada untuk menjalankan UndangUndang. 2) Rendahnya pemahaman masyarakat pemilih tentang Pilkada itu sendiri. 3) Adanya budaya politik masyarakat yang bersifat apatisme dan memilih golput.
b. Kendala-kendala yang Dihadapi Pada Tahap Pelaksanaan 1) Kesulitan pendataan dan pendaftaran pemilih. Hal ini disebabkan oleh luasnya wilayah di Kabupaten Pasuruan serta banyaknya masyarakat yang tidak memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. 2) Terbatasnya dana dalam Pilkada Kabupaten Pasuruan. 5. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan terdiri atas:
a. Upaya Mengatasi Kendala-kendala yang Dihadapi pada Tahap Persiapan 1) KPUD Kabupaten Pasuruan mengadakan rapat di Pendopo Kabupaten Pasuruan pada tanggal 10 Agustus 2007. Dalam rapat tersebut disepakati dengan mengangkat ahli hukum untuk membantu kinerja KPUD Kabupaten
135
Pasuruan dalam pembuatan regulasi/aturan tentang Pilkada Langsung yang akan diselenggarakan di Kabupaten Pasuruan. proses seleksi terhadap calon tenaga ahli tersebut dialkukan mulai tanggal 11 Agustus sampai dengan 2 September 2007. Setelah melakukan proses seleksi kemudian pada tanggal 3 September 2007 Sekretaris KPUD Kabupaten Pasuruan menetapkan dua orang ahli hukum untuk membantu kinerja KPUD Kabupaten Pasuruan dalam pembuatan aturan penyelenggaraan Pilkada Langsung. 2) Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat yakni melalui koordinasi KPUD Kabupaten Pasuruan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Linmas untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan Pilkada Langsung di Kabupaten Pasuruan.dalam hal ini dilakukan dengan memasang spanduk di tempat-tempat tertentu. 3) Memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat Kabupaten Pasuruan yang memiliki sifat apatisme dan golput. Hal ini dilakukan oleh pihak KPUD Kabupaten Pasuruan dengan pihak terkait seperti Linmas untuk mengadakan penyuluhan di tiap-tiap Kecamatan.
b. Upaya Mengatasi Kendala-kendala yang Dihadapi pada Tahap Pelaksanaan 1) KPUD Kabupaten Pasuruan melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Pasuruan, Dinas Kependudukan, PPK dan PPS, agar pendataan dapat sesuai dengan jumlah pemilih yang ada. 2) KPUD Kabupaten Pasuruan melakukan pertemuan dengan pemerintah Kabupaten Pasuruan pada tanggal 12 April 2008 di Pendopo Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk membahas masalah keterbatasan dana. Dalam
136
pertemuan tersebut dihasilkan kesepakatan untuk menambahkan dana dari APBD Kabupaten Pasuruan sebesar 300 juta rupiah. 6. Ditinjau dari aspek politik bahwa pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan yang merupakan bentuk dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 dan PP Nomor 06 Tahun 2005 belum sepenuhnya menciptakan nilai-nilai demokratis dan kepatuhan hukum. Ini terlihat dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan yang hanya mencapai 70,5% dari jumlah daftar pemilih tetap, serta adanya bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang terjadi selama Pilkada berlangsung. Namun demikian, proses Pilkada Kabupaten Pasuruan secara umum berjalan dengan lancar tanpa adanya hal-hal yang dapat menjadikan Pilkada gagal digelar.
B. Saran Adapun saran dari hasil penelitian ini ditujukan kepada: 1. KPU Kabupaten Pasuruan Hendaknya KPUD Kabupaten Pasuruan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat yakni dengan terjun langsung ke tiap-tiap daerah di Kabupaten pasuruan secara intensif untuk melakukan sosialisasi mengenai pentingnya Pelaksanaan Pilkada Langsung. Selain itu juga, KPUD Kabupaten Pasuruan harus melibatkan banyak pihak seperti Lembaga Swadaya Masyarakat dan media massa (media cetak dan elektronik) dalam proses sosialisasi. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat lebih memiliki kesadaran politik dalam Pilkada Langsung di masa yang akan datang.
137
2. Masyarakat Kabupaten Pasuruan Hendaknya masyarakat Kabupaten Pasuruan lebih berpartisipasi aktif dalam proses Pilkada Langsung pada masa yang akan datang. Hal ini dapat dilakukan dengan ikut serta secara langsung dalam proses pemilihan terhadap pasangan calon yang akan memimpin daerahnya, sekaligus sebagai wujud mensukseskan proses demokrasi di Kabupaten Pasuruan pada khususnya. 3. Pendidik/ Guru PPKN Hendaknya Pendidik/ Guru PPKN memberikan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya partisipasi politik sebagai wujud peran serta dalam proses demokrasi di negeri ini. Hal ini dapat dilakukan dengan penjelasan yang mendalam dari materi yang berkaitan dengan bidang politik. Selain itu juga dapat dilakukan dengan mendemonstrasikan langsung proses penyelenggaraan pemilihan pemimpin di sekolah. Hal ini dimaksudkan agar ketika menginjak usia dewasa (17 tahun), siswa tersebut sudah memiliki pemahaman tentang pentingnya partisipasi politik itu sendiri.
138
DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik. Jakarta : Rineka Cipta. Bogdan, Robert C. & Sari Knop Biken. 1982. Qualitative Researh For Education : An. Intridution To Theory and Method. Boston : Allyn and Bacon. Eko, Sutoro. 2007. Pilkada Secara Langsung : Proses dan Implikasi, (online), (http : Pilkada Langsung. ac.id/Proses Pilkada, diakses mei 2008). Hartono, Sunaryati. 1991. Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional. Bandung : Alumni. Juliansyah, Elvi. 2007. Pilkada :Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Bandung : Mandar Maju. Kasiram, Mohamad.2008. Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif. Malang : UIN Malang. Latief, Abdul & Hasbi Ali. 2010. Politik Hukum. Jakarta : Sinar Grafika. Moleong, Lexy. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya. Moerti, Hari. 2007. Pokok-Pokok Pilkada Langsung, (online), (http://kpudpasuruan.go.id /pilbup, diakses mei 2008). Pasuruan. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Nomor 01 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati pasuruan tahun 2008. Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan. Pasuruan. Keputusan Komisi pemilihan Umum kabupaten Pasuruan Nomor 06 tahun 2007 tentang Kampanye dalam Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupatti tahun 2008. Sekretariat KPU Kabupaten Pasuruan. Patton, Micahel Quinn. 1987. How To use Qualitative Methods In Evaluation. California : Sage.
139
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara RI Nomor 4721, tahun 2007. Sekretariat Negara. Jakarta. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Lembaran Negara RI Nomor 2, tahun 2008. Sekretariat Negara. Jakarta. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Lembaran Negara RI No 22, tahun 2005. Sekretariat Negara. Jakarta. Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten. Lembaran Negara RI Nomor 6, tahun 2008. Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Jakarta. Sarwono, Jonathan Perbedaan Dasar antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif, (online). (http://js. Unikom, ac.id/kualitatif/ beda,html, diakses 2008). Soehino. 2010. Politik Hukum Indonesia. Yogyakarta : BPFE. Sugito, Yogi. 2009. Metodologi Penelitian. Malang : UB Press. Syaukani, Imam. 2005. Dasar-Dasar Politik Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Utrecht. 1966. Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Jakarta : Balai Buku Ichtiar.
Undang-Undang Dasar 1945 dan GBHN. Jakarta : Multi Media. Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Bandung : Citra Umbara. Universitas Negeri Malang.2010. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Malang : Universitas Negeri Malang. Wiyono, Suko.1994. Pengantar Ilmu Hukum. Malang : Universitas Negeri Malang.
140
LAMPIRAN-LAMPIRAN
141
PEDOMAN WAWANCARA
1. Kapan Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Pasuruan diselenggarakan? 2. Apa yang menjadi latar belakang diselenggarakannya Pilkada langsung Kabupaten Pasuruan? 3. Dasar hukum apa yang dipergunakan dalam pelaksanaan Pilkada Langsung kabupaten Pasuruan? 4. Siapa saja yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan? 5. Bagaimana Tahap-tahap Pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan? 6. Siapa saja yang menjadi calon dalam Pilkada Langsung kabupaten Pasuruan? 7. Berapa jumlah pemilih dalam pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan? 8. Apakah saudara ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan?Alasannya? 9. Bagaimana hasil perolehan suara dalam pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan? 10. Adakah pelanggaran yang terjadi selama proses PIlkada Langsung diselenggarakan? 11. Apa yang menjadi faktor terjadinya pelanggaran dalam Pilkada Langsung kabupaten Pasuruan? 12. Bagaimana cara mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi agar pelanggaran tersebut tidak terulang pada tahap Pilkada Langsung berikutnya? 13. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pilkada Langsung Kabupaten Pasuruan dan bagaimana upayanya?
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN NOMOR : 01 TAHUN 2007
TENTANG
TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASURUAN TAHUN 2008
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN
Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai ketentuan Pasal 117 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengesahan
Nomor
6
Tahun
Pengangkatan
2005
dan
tentang
Pemilihan,
Pemberhentian
Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2008, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2004
Nomor
125,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan
153
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721; 3. Peraturan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor
Nomor 32
Tahun
2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2004
Nomor
125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan,
Pengangkatan
dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor
22,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4480); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan
Atas
Peraturan
Pemerintah
Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan,
Pengangkatan
dan
Pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2005
tentang
Pemilihan,
Pengesahan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2007
Nomor
57
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719) ; 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007
tentang
Pedoman
Penyusunan
Tahapan,
Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Memperhatikan
:
1. Keputusan
Rapat
Pleno
Komisi
Pemilihan
Kabupaten Pasuruan tanggal 10 Oktober 2007.
MEMUTUSKAN :
154
Umum
Menetapkan
:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASURUAN TAHUN 2008. BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk
memilih Bupati dan Wkil Bupati ecara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; 2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004; 4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan ; 5. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 6. Gabungan Partai Politik adalah dua Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; 7. Pasangan Calon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan per- Undang - undangan; 8. Tim Kampanye adalah Tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama – sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye;
155
9. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pasuruan, untuk menyelenggarakan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan ; 10. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pasuruan untuk menyelenggarakan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan di tingkat desa/kelurahan ; 11. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara ; 12. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan ; 13. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; 14. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan, selanjutnya disebut Panwaslu adalah panitia pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ; BAB II ASAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Pasal 2 Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati berpedoman pada asas : 1. Mandiri; 2. Jujur; 3. Adil; 4. Kepastian hukum; 5. Tertib penyelenggaraan; 6. Kepentingan umum; 7. Keterbukaan; 8. Proporsional; 9. Akuntabilitas; 10.Efisiensi;dan 11.Efektifitas.
156
BAB III TAHAPAN PEMILIHAN
Pasal 3
Kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati meliputi:
1. Masa Persiapan; 2. Tahap Pelaksanaan; dan, 3. Penyelesaian. Bagian Pertama Persiapan Pemilihan
Pasal 4
Kegiatan Masa Persiapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 angka 1, meliputi:
1. Penyusunan program dan anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.
2. Keputusan KPU Kabupaten yang mempedomani Peraturan KPU yang meliputi :
a. Non Tahapan : 1) Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan 2) Tata Kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS 3) Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan 4) Audit Dana Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan b. Tahapan Pelaksanaan Keputusan (Pengaturan) meliputi pembuatan Surat Keputusan KPU Kabupaten Pasuruan yang terdiri dari : 1) Pemutakhiran data pemilih dan tata cara penetapan pemilih 2) Tata cara pendaftaran dan penetapan pasangan calon 3) Tata cara kampanye Pemilu 4) Tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 5) Tata cara pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dan KPU Kabupaten c.
Tahapan Pelaksanaan Keputusan (Penetapan) meliputi :
157
1)
Format rekapitulasi jumlah dan daftar pemilih di TPS, PPS, PPK dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.
2)
Format jumlah petugas pemutakhiran data pemilih, TPS, PPS, dan PPK dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati .
3)
Format kartu pemilih, jenis formulir untuk pemutakhiran data dan daftar pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih.
4)
Penunjukkan rumah sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani.
5) Format pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. 6) Format akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye. 7) Jadwal, bentuk, tempat dan waktu kampanye. 8) Tanggal dan hari pemungutan suara. 9)
Format bahan, bentuk, dan ukuran surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.
10) Format rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten dan PPK. 11) Format pengumuman pasangan calon terpilih. 3. Pembentukan/pengangkatan dan pelantikan PPK, PPS, dan KPPS. 4. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan Umum. 5. Sosialisasi informasi/p[endidikan pemilih kepada masyarakat. 6. Pemberitahuan DPRD kepada Bupati mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati. 7. Pemberitahuan DPRD kepada KPU Kabupaten mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati. 8. Rapat koordinasi KPU Kabupaten dengan PPK. 9. Rapat koordinasi PPK dan PPS
Bagian Kedua Pelaksanaan Pemilihan
Pasal 5
Kegiatan Tahapan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2, meliputi :
1. Pemutakhiran Data Pemilih dan Tata cara Penetapan Daftar Pemilih a. Penerimaan daftar penduduk potensial pemilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dari pemerintah daerah;
158
b. Penyampaian/penyerahan DPS oleh KPU Kabupaten ke PPS melalui PPK; c. Pengumuman/publikasi DPS oleh PPS; d. Penyusunan DPS hasil perbaikan oleh PPS; e. Pengumuman Daftar Pemilih Hasil perbaikan oleh PPS; f.
Penyusunan DPT berdasarkan DPS dan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan oleh PPS;
g. Penetapan dan Pengumuman DPT oleh PPS; h. Penyampaian DPS, daftar pemilih hasil perbaikan, dan DPT kepada KPU Kabupaten melalui PPK oleh PPS secara elektronik (soft copy) dengan tembusan ke KPU Propinsi dan KPU; i.
Penetapan jumlah DPT dan TPS tingkat kabupaten;
j.
Penyampaian DPT untuk PPS, KPPS, dan Pengawas Pemilu, dan Saksi Peserta Pemilu;
k.
Penyampaian kartu pemilih oleh PPS.
2. Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan calon
a.
Penjaringan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Parpol/Gabungan Parpol;
b. Pengumuman dan pengambilan formulir pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati; c.
Pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Parpol/Gabungan Parpol
d. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati oleh pasangan calon kepada KPU Kabupaten; e. Penelitian administratif syarat pengajuan pasangan calon, dan syarat calon; f. Penyampaian/pemberitahuan hasil penelitian; g. Perbaikan kelengkapan syarat paangan calon; h. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon; i. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan; l.
Penetapan, penentuan nomor urut, dan pengumuman pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
3. Pencetakan dan Pendistribusian (Putaran Pertama)
a. Proses administrasi pengadaan logistik pemilu; b. Distribusi surat suara, alat, dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS, formulir berita acara, daftar pasangan calon dan surat suara ke PPK;
159
c.
Penerimaan surat suara, alat dan kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara, formulir berita acara,dan daftar pasangan calon di PPS dan TPS;
4. Kampanye
a.
Pertemuan antar peserta pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati tentang pelaksanaan kampanye;
b.
Pemberitahuan Tim kampanye;
c.
Kampanye (putaran pertama)
d.
Masa tenang
5. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara
a. Persiapan : 1) Pengecekan persiapan pemungutan suara di lapangan; 2) Pembentukan KPPS dan sosialisasi 3) Penyampaian DPT untuk TPS, Panwaslu, dan Saksi pasangan calon; 4) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS 5) Penyiapan TPS.
b. Pelaksanaan :
1) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, penyusunan sertifikat hasil penghitungan suara oleh PPK, dan KPU Kabupaten. a) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS; b) Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS; c) Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS; d) Penyampaian kotak suara yang masih terkunci dan disegel yang berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara ke PPK oleh PPS;
160
e)
Penyusunan dan penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan kepada KPU kabupaten oleh PPK
f)
Penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten oleh KPU kabupaten;
g)
Penetapan pasangan calon terpilih KWK berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara;
h)
Penyusunan dan penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten kepada KPU propinsi;
i). Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Bagian Ketiga Penyelesaian
Pasal 6
Kegiatan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi : 1) Penyampaian gugatan dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terhadap KPU Kabupaten mengenai hasil penghitungan suara kepada Mahkamah Agung 2) Penyelesaian sengketa hukum pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati di Mahkamah Agung 3) Penyampaian hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati kepada DPRD, , Bupati dan Menteri Dalam Negeri; 4) Penyampaian laporan KPU Kabupaten kepada KPU dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati; 5) Pelaporan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati; 6) Laporan Pertanggungjawaban anggaran pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati kepada DPRD dan Bupati; 7) Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya; 8) Melakukan pemeliharaan arsip dan dokumen pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati serta mengelola barang inventaris;
Pasal 7
Tahapan, program, dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
161
BAB IV PENUTUP
Pasal 8
Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
Pasal 9
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
: PASURUAN
pada tanggal
:10 Oktober 2007
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN KETUA,
H. MOCH. SODIQ, SH, M.Hum
162
163
164
1. Pasangan Nomor Urut 1 H. Jusbakir Aljufri, SH, MM dan H. Joko Cahyono SE, SH, MH
2. Pasangan Nomor Urut 2 Dr. H Dade Angga, S.IP, M.Si dan Drs. H. Eddy Paripurna
3. Pasangan Nomor Urut 3 H. Muzamil Syafii, SH, M.Si dan H. Akhmad Zubaidi, SE. MM
165
Gambar TPS 03 Grati
Gambar TPS 6 Wonorejo
166
167
168
169
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
: Ujang Mansur
NIM
: 104811471922
Jurusan/Program studi : Hukum dan Kewarganegaraan/ PPKN Fakultas/Program
: FIS/ S1
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Malang, 15 Maret 2011 Yang membuat pernyataan,
Ujang Mansur
170
RIWAYAT HIDUP
Ujang Mansur dilahirkan di Bekasi, Jawa Barat tanggal 03 april 1987, anak keempat dari 4 bersaudara, pasangan Bapak H. Sulaeman dan Ibu. Hj. Rosih. Pendidikan dasar dan menengah telah ditempuh di Bekasi. Tamat SD tahun 1998, SMP tahun 2001, SMA tahun 2004. Pendidikan berikutnya ia tempuh di Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang sejak tahun 2004, melalui jalur PMDK . Sejak menempuh kuliah di Universitas Negeri malang, ia telah mendapatkan beasiswa Pengembangan Prestasi Akademik (PPA), Bank Indonesia dan Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM) pada tahun 2005, 2006 dan 2007. Selain itu juga, selama kuliah ia aktif dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) tahun 2006-2007 dengan menjabat seksi penalaran.
171
