PELAKSANAAN (EKSEKUSI) GROSSE AKTA HIPOTIK MENURUT KETENTUAN HUKUM DAN PRAKTEKNYA

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI

ILUNA TIRZA PALAR

PELAKSANAAN (EKSEKUSI) GROSSE AKTA HIPOTIK MENURUT KETENTUAN HUKUM DAN PRAKTEKNYA

- u r a v E U s S a i b a n o o a -"

S U B A B A » A—

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS A1RLANGGA

1986

SKRIPSI

PELAKSANAAN (EKSEKUSI) GROSSE ...

ILUNA TIRZA PALAR



SKRIPSI

OLEH

ILUNA TIRZA PALAR 037710395

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

SKRIPSI


ILUNA TIRZA PALAR



•jtU f

SKRIPSI

I & /8 & fk L h

*

OLEH ILUNA TIRZA PALAR

M I L I a PBRPUSTAKAAN •OZ3VERSTTAS A1RLANCCA" S U R A B A Y A

DOSEN PEMBIMBING DAN PENGIWTI MOERDIATI SOEBAGYO, SH, MS

DOSEN PENfftOT------— 1— ^________ DR JR. SOETOJO PRAWIROHAt-flDJOJO, SH

DOSEN PENGUJI MARTHALENA POHAN, SH

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

1986

SKRIPSI


ILUNA TIRZA PALAR


KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan doa p u ji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Eea atas berkat dan karunia Nya, saya dapat menyelesaikan

s k r ip s i i n i . Skripsi i n i meru

pakan salah qa'tu syarat yang harue dipenuhi pat

menyelesaikan

akhirnya

eebelura da

studi d i'F aku ltas Hukum Universitas

Airlangga Surabaya, Pembuatan

6 k rip si i n i

sesual dengan

kemampuan

yang ada pada saya dan b a ca a n /lite ra tu r yang

terbatas.

Kiranya dapat dimengerti andaikata s k rip s i i n i raasih j a uh dari

sempurna, maka dari itu

apabila ada k r i t i k san

saran untuk kelengkapan s k r ip s i i n i akan saya terima de ngan rasa senang h a t i . Pada kesempatan i n i , tiada kata-kata baik yang

dapat saya

p i l i h s ela in

yang le b ih

ucapan terima kasih

yang tulus dan sebesar-besarnya kepada : 1. Ibu Moerdiati Soebagyo SH, MS sebagai perabimbing yang disamping kesibukannya telah rela mengorbankan waktu, tenaga serta ipikirannya bantuan dan pengarahan

untuk memberikan

bimbingan,

sehingga saya dapat

menyele

saikan penulisan s k r ip s i i n i . 2 . Bapak Dr R* Soetojo Prawirohamidjojo, SH

serta

Ibu

Marthalena Pohan, SH selaku tim penguji s k r ip s i saya. 3 . Ayah, ibu, adik serta nenek tercin ta yang berikan

SKRIPSI

dorongan

dan

telah mera-

bantuan baik m ateriel


maupun

ILUNA TIRZA PALAR


s p ir it u a l demi*keberhasilan study saya, Saudara Dwi Tjahjanto yang telah membantu dengan penuh kesabaran, pengertian dan memberikan ngobarkan

semangat saya

untuk

dorongan dan me-

mulai,

mempersiapkan

sampai selesainya s k rip s i i n i , 5, Semua guru besar, para dosen dan kum Univereitas Airlangga

asisten Fakultas Hu

Surabaya yang

telah merabe-

k a li say& dengan nasihat dan ilmu, khususnya ilmu

pe-

ngetahuan tentang hukum, 6, Segenap Tri C ivitas Academica Fakultas Hukum U niversitas Airlangga Surabaya pada saat

yang telah

memberikan bantuan

penulisan s k rip s i i n i , baik secara langsung

maupun secara tidak langsung, 7 , Kawan-kawan yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam penyelesaian s k rip s i i n i , Akhir kata,

dengan segala

kekurangan-kekurangan

yang ada mudah-mudahan s k r ip s i i n i

dapat bermanfaat bag!

siapapun juga dan semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas j a sa-jasa mereka dengan balasan yang b e r lip a t ganda,

Malang, 21 Nopember 1986

Iluna Tirza Palar 037710395

SKRIPSI


ILUNA TIRZA PALAR


ABSTRAK

Banyak masalah hukum yang timbul pada dewasa ini, dan yang menarik perhatian para ahli hukum antara lain persoalan tentang "GROSSE AKTA HIPOTIK" yang banyak diperbincangkan oleh para praktisi hukum dalam mass media dan juga banyak diperbincangkan oleh masyarakat pada dewasa ini. Sehubungan dengan timbulnya beberapa kasus yang berkaitan dengan grosse dari suatu akta notaris yang di buat di Indonesia, yang pada bagian kepalanya memakai perkataan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA" di dalam teori dan praktek di pengadilan negeri yang ternyata berbeda.

SKRIPSI


ILUNA TIRZA PALAR


DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR .........................................................................

i

DAFTAR ISI ..................................................................................

iii

BAB

I . PENDAHULUAN ......................................................... 1 . Permasalahan .......................................... .. 2 . Penjelasan Judul

BAB

1

.............

'3

3. Alasan Pemilihan J u d u l ............... . ..........

7

4* Tujuan Penulisan ........................................

7

5. Methodologi Pembahasan ..................... ..

7

6 . Pertanggungjawaban Sistematika ...........

8

. I I . TINJAUAN UMUM MENGENAI HIPOTIK ................. 1. Maksud Kaliraat Demi Keadilan Berda sarkan Ke Tuhanan Vang Maha Esa ......... 2. A rti T it e l Eksekutorial Bagi Kredi

BAB

11

-

tur . * ................................................ ..............

14

3 . Pengertian Grosse Akta Hipotik . . . . . .

18

4- Fungsi Grosse Akta Hipotik ...................

22

I I I . FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT PELAKSANA AN HIPOTIK 1. E fe k tiv ita s Ketentuan Peraturan Hipo t i k Bagi Kreditur ....................... ..

24

2. Kekurangan-kekurangan atau Penyimpang an-penyimpangan Yang

SKRIPSI

Terjadi


Dalam

ILUNA TIRZA PALAR


Praktek ........................................................... BAB

27

IV. PELAKSANAAN (EKSEKUSI) GROSSE AKTA HIPO TIK DALAM PRAKTEK ............................................ 1. Penetapan Eksekusi Grosse Akta Hipotik Oleh Pengadilan Negeri ...........................

31

2.. Pelaksanaan Lelang Oleh Kantor Lelang Negara ..................................... ..................... BAB

38

V. PENUinJP ................................................................. 1. Ifesimpulan ....................................................

if5

2. S a r a n ...............................................................

^6

DAFTAR BACAAN DAFTAR LAMPIRAN

SKRIPSI


ILUNA TIRZA PALAR


BAB I

PENDAHULUAN 1, Permasalahan Yang menjadi pokok permasalahan d i dalam sk rip si i n i adalah sebagai berikut : Bahwa menurut ketentuan dalam pasal 224 HIR, s e benarnya pihak k reditur bisa langsung mengeksekusl tanpa perantaraan putusan hakim* Tetapi dalam prakteknya peng adilan ikut grosse

campur tangan dalam

akta h ip o t ik . Padahal

pelaksanaan (eksekusi)

grosse akta h ip o tik

itu

s e n d iri kekuatannya saraa dengan putusan hakim yang tidak dapat dibanding, kasasi maupun

verzet oleh pihak k etiga ,

yang tidak memakan waktu dan mengeluarkan biaya yang sangat besar. Dan menurut ketentuan

h ip o tik , pemegang h ip otik

mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya terha dap barang-barang jaminan, manakala piutangnya sudah da pat d ita g ih

dan ternyata debitur

wanprestasi, kreditur

mempunyai wewenang untuk melakukan eksekusi secara langQung terhadap

barang-barang yang menjadi

obyek jaminan

tanpa perantaraan hakim. Wewenang yang demikian tersebut timbul karena a danya 2 kemungkinan, yaitu : 1 . karena grosse akta h ip o tik mempunyai kekuatan ekêkut o r i a l , ja d i dapat dilakukan eksekusi secara langsung 1 SKRIPSI


ILUNA TIRZA PALAR


2

sung terhadap barang-barang jaminan, dengan jalan ba rang-barang itu d iju a l d i muka umum dan hesilnya d i perhitungkan untuk pelunasan hutangnya; 2 . karena d i dalam untuk menjual

grosse akta h ip o tik ada

ja n ji-ja n ji

atas kekuasaan sendiri* Berarti k red i

tur dapat menjual barang-barang jaminan it u umum atas dasar parate eksekusi. Jan ji atas kekuasaan sen d iri yang demikian

d i muka

untuk menjual tercantum dalam

akta h ip o tik dan jika didaftarkan dalam r e g is t e r umum mempunyai s i f a t hak kebendaan. Tfcrnyata dalam praktek, eksekusi secara langsung oleh pihak kreditur terhadap barang-barang jaminan tidak pernah t e r j a d i . Jika debitur wanprestasi dan telah beberapa k a li diperingatkan kreditur

tidak melakukan

minta campur

tetap tidak eksekusi

mengindahkan, maka s e n d ir i,

tangan Panitia Urusan Piutang

melainkan Negara bagi

bank pemerintah. Sedangkan untuk bank swasta atau perse orangan, eksekusinya dengan perantaraan pengadilan nege r i , meskipun grosse akta h ip o tik mempunyai sek u toria l dan j a n j i - j a n j i untuk s e n d iri merupakan d ia ta s timbul

kekuatan ek

menjual atas kekuasaan

parate eksekusi. pari mana

beberapa

permasalahan

tersebut

yang akan

diba -

has dalam s k rip s i i n i , yaitu : 1. Mengapa kewenangan kreditur untuk kusi secara belum pernah

SKRIPSI

langsung dalam

melaksanakan ekse

hal debitur

ditegakkan dalam

wanprestasi

batas waktu


yang d i -

ILUNA TIRZA PALAR


3

mungkinkan oleh Undang-undang tanpa ta campur

atau sebelum min-

tangan panitia urusan piutang

negara ' atau

pengadilan negeri ? 2* F aktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan h ip otik ? 3 # Bagaimanakah pelaksanaan. (eksekusi) grosse akta hipo t ik dalam praktek ?

2* Penjelasan Judul Dalam kaitannya dengan judul s k r lp s i i n i , sebelum nya akan saya kemukakan

pengertian dari pada

grosee itu

s e n d ir i. Grosse adalah salinan kutipan dari pada k a li mat

atau (secara pengecualian)

akta ote n tik dengan

raemuat d i atasnya

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA

ESA” dan d i bagian bawahnya KAN SEBAGAI

tercantura kata-kata "DIBERI-

GROSSE PERTAMA", yang diatur

ayat 2 Peraturan Jabatan N otaris, dibuat

dalara pasal /+1 untuk dapat me-

lakukan ekeekusi tanpa' berperkara l a g i . Sedangkan Matias Gelar

Imam Radjo Mulano,SH meng

artikan grosse sebagai berikut : Grosse adalah salinan dari suatu akta oten tik yang diperbuat dalam bentuk yang dapat dilaksanakan, grosse dari suatu akta yang raemuat pada ba gian kepalanya "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETU HANAN YANG MAHA ESA", 1) ^ Matias Gelar Imam Radjo Mulano, Pembahasan Hukum, Perusahaan Daerah Sumatera Utara PERCETAKAN dan TOKO BUKU, Medan, 1969, 123*

SKRIPSI


ILUNA TIRZA PALAR


k

' Untuk mengetahui ie b ih mendalam mengenai maealah f grosse akta h ip o tik dan kegunaannya serta aldlbat hukumnya dalarn perkembangan

hukum d i negara kita eekarang i -

n i, marilah k ita melihat sejenak perundang-undangan yang maeih berlaku sampai saat i n i , atas dasar pasal I I Aturan Peralihan Undang-undang Dasar

Republik Indonesia ta -

hun 1945* *

Ketentuan-ketentuan grosse dan akta

yang

raengatur

persoalan

ote n tik dalam praktek d i pengadilan n e-

r i dapat k ita ketahui antara la in : - Di dalam Reglemen Jaba.tan Notaris yang

dapat kita t e -

mukan dalam p asal-p asal 1, 38, 40 , 41, 42 dan 43* - Di dalam Reglemen Indonesia yang diperbarui pasal 224*

- Di dalam Reglemen daerah seberang pasal 258# Sebagaimana k ita ketahui dalam

Reglemen Jabatan

Notaris pasal 1 berbunyi antara l a in sebagai berikut : Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta oten tik mengenai semua perbuat,an, p erjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh ' suatu peraturan umum atau d ik ehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta o te n tik , menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan salinan dan kutipannya, semuanya i n i sebegitu jauh pembuaton akta-akta itu tidak juga ditugaskan a tau dikecualikan kepada pejabat umum lainnya* Dari ketentuan pasal tersebut

diatas dapat

d i-

simpulkan bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta ote n tik yang mengenai

semua p e r-

buatan, persetujuan dan ketetapan yang diperintahkan p er-

SKRIPSI


ILUNA TIRZA PALAR


5

aturan umum atau kehendak oleh yang

berkepentingan juga

dapat memberikan grosse, salinan atau (secara pengecua l i a n ) j kutipan dari akta ote n tik .tersebut* Dan juga menurut ketentuan pasal 38 ayat 1 Peraturan Jabatan N otaris, berbiinyi antara la in : Hanya Notaris d i hadapan

siapa

dibuat

akta,

penggantinya sementara dan pemegang yang sah da-.: r i minuta-rainuta yang berhak untuk memberikan g rosse, salinan dan kutipan. Jadi Notaris mempunyai hak untuk membuat dan mem berikan grosse suatu akta n o ta ris dari orang

atau pihak yang

atas dasar permintaan

berkepentingan. Dan n ota ris

tidak boleh memberikan grosse, salinan atau kutipan, ju ga tidak boleh memperlihatkan i s i akta-akta k ecu ali ke pada orang-orang atau pihak-pihak yang langsung berke

-

pentingan, a h li warisnya atau yang mendapatkan hak dari padanya. Jadi mengandung suatu batasan terhadap n ota ris dalam hal memberikan g rosse. Menurut RBG yang

ketentuan

pasal 224 RIB dan

pada bagian kepalanya

pasal 258

memakai perkataan "DEMI

KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA" disamakan s e p e r t i a rre s t atau putusan hakim yang mempunyai kekuatan p a s t i , Juga terdapat

dalam Undang-undang Darurat t a -

hun 1951 pasal 5 ayat

dan

Undang-undang Nomor 14 t a -

hun 1970 pasal 4 ayat 1 . Apabila k ita kaitkan dengan pa s a l 224 RIB dan pasal 258 RBG mempunyai

SKRIPSI

kekuatan ekse -


ILUNA TIRZA PALAR


6

k u t o r ia l. Perihal grosse di dalam HIR dapat kita baca pada pasal ,22if yang berbunyi entara la in sebagai berikut : Surat grosse dari pada akta h ip o tik dan surat hutang yang diperbuat dihadapan n ota ris di Indo nesia dan yang kepalanya memakai perkataan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA'* berkekuatan sama dengan putusan hakim, Jika su rat yang demikian itu tidak d it e p a ti dengan j a lan damai, maka perih al menjalankannya dilakukan dengan perintah dan pimpinan ketua pengadilan n eg eri, yang dalam pegangannya orang yang berhutang i t u diam atau tin ggal atau merailih kedudukannya, yaitu secara yang dinyatakan pada p asalpasal diatas i n i , bahwa pak6a badan itu hanya boleh dilakukan jika sudah d iijin k a n dengan pu tusan hakim, Jika hal melakukan putusan hakim i tu harus dijalankan sama se k a li atau sebahagiannya d ilu ar daerah hukum pengadilan n eg eri, yang ketuanya menyuruh melakukan i t u , maka diturutlah peraturan pada pasal 195 ayat 2 dan yang b e r i kutnya, Jika k ita

perhatikan

dengan seksama

pasal 22/*.

HIR i n i ternyata grosse dari akta h ip o tik dan surat hu tang

yang dibuat

memakai

d i hadapan n o ta ris

pada bagian kepalanya

d i Indonesia yang

perkataan "DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA" mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim yang inkracht van g e w ijs de (mempunyai akibat hukum yang sama s e p e rti putusan ha kim yang sudah mempunyai kekuatan yang t e t a p ), Selain dari pada i t u , grosse akta h ip otik dan su rat hutang

tersebut ‘ d ia ta s, meskipun

telah dibuat di

hadapan n o ta r is d i Indonesia dan telah diberikan se'bagai grosse pertama dengan memakai

SKRIPSI

t i t e l eksekutorial d i ba-


ILUNA TIRZA PALAR


gian atasnya, tidak dapat disamakan

sebagai putusan ha

kim, eehingga tidak mempunyai kekuatan ek sek u torial.

3* Alasan Pemillhan Judul Banyak masalah hukum yang timbul pada dewasa i n i , dan

yang menarik per.hatian

persoalan

para a h li hukum

antara la in

tentang "GKOSSE AKTA HIPOTIK" yang

perbincangkan oleh para

p r a k tis i hukum

banyak di*-

dalam mass media

dan juga banyak diperbincangkan oleh masyarakat

pada de

wasa i n i . Sehubungan

dengan timbulnya beberapa

berkaitan dengan grosse dari buat

di Indonesia,

yang pada

kasus yang

suatu akta n o ta ris yang d i bagian kepalanya

memakai

perkataan "DEMI KEADINAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA" di dalam t e o r i dan praktek d i pengadilan negeri yang ternyata berbeda*

4 . Tu.iuan Penuli san Penulisan i n i

bertujuan untuk

memenuhi sebagian

dari eyarat-syor-''v- untuk menyelesaikan

studi d i Fakultas

Hukum dan merupo'-sr. t.« ^ s akhir untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dari

Fakultap Hukum Universitas Airlangga Su

rabaya. Selain it u juga untuk memberikan sumbangan p i k i r an dan pengetahuan

bag! mahasiswa pada khususnya dan ma

syarakat pada umumnya.

SKRIPSI


ILUNA TIRZA PALAR


8

5* Methodologi Pembahasan Dalam

penentuan a la t

menyusun e k r ip s i i n i ,

yang akan digunakan untuk

saya menggunakan raethode

sebagai

berikut : 1# Methode pengumpulan data : a . Library research : yaitu mengumpulnan uraum yang berupa

data dari sumber-sumber

acuan

bu kti-bu kti karangan ilm iah, ke-

tentuan-ketentuan hukum serta dari tu lis a n -tu lis a n d i koran-koran dan di majalah-majalah hukum. b» Field research : yaitu

pengumpulan

data d i

mencari berkas-berkas

lapangan dengan

cara

perkara d i pengadilan nege

r i , kantor n o t a r is , kantor ag ra ria , bank sehubungan dengan pelaksanaan (eksekusi) grosse akta, h ipo t i k menurut ketentuan hukum dalam

prakteknya, dan

juga dengan melakukan wawancara guna

mendapatkan

infotraasi yang lengkap dan te r p e r in c i mengenai pe laksanaan eksekusi grosse akta h ip o tik dalam praktek. 2. Methode komparatif : Di dalam membahas pokok permasalahan i n i ,

saya meng

gunakan methode d i s k r i p t i f a n a l i s i s , yaitu dengan mengedepankan data-data atau fakta-fakta yang diperoleh d a ri perpustakaan umum maupun dari lapangan, kemudian d i analisa

SKRIPSI

d a n 'd ic a r i jalan

peraecahannya, yaitu pe-


ILUNA TIRZA PALAR


9

nyeleeaian menurut hukum

dan akhirnya

dapat d ita r ik

kesimpulannya.

6* Pertanp;gunft.1awaban sistematika Skripsi i n i

secara

keseluruhan

t e r d i r i dari 5

(lima) bab yang d i dalamnya t e r d i r i dari beberapa sub bab sebagai berikut : Bab

I : Di dalam

bab

in i

dikemukakan

permasalahan,

penjelasan ju du l, alasan pemilihan juan

penulisan, methode

judul, tu -

pembahasan

dan p er-

tanggung jawaban sistematika d i dalam permasalahan diungkapkan problem-problem yang

timbul

dalam praktek tentang eksekusi grosse akta h i p o tik . Di dalam penjelasan dan alasan pemilih an judul d ijelask an pengertian apa yang mendorong penulis untuk memilih judul tereebu t. Didalam tujuan penulisan

d ijelaskan

apa makeud

dan tujuan 'penulisan s k r ip s i tersebu t. Methode pembahasan

menjelaskan dengan cara

bagaimana

penulis mendapatkan data-data yang relevan de ngan judul sk rip s i

i n i . Kemudian

dilanjutkan

dengan pertanggungjawaban sistematika

yang a -

khirnya menjelaskan bab per bab secara

global

dan singkat sekaligus juga menerangkan tahapan dan sueunan pembahasan. Bab

SKRIPSI

II : Bab i n i mengetengahkan tinjauan uraura


mengenai

ILUNA TIRZA PALAR


10

h ip o tik yang memuat kaliraat Yang Maha

apa yang dimaksud

Demi Keadilan Berdasarkan Esaf a r t i

Ke Tuhanan

t i t e l eksekutorial

k re d itu r, pengertian

grosse akta

dengan

bagi

h ip o tik dan

fungsi grosse akta h ip o tik . i

Bab I I I : Bab i n i mengetengahkan

fa k to r -fa k to r apa saja

yang menghambat pelaksanaan muat

d i dalamnya

apa

h ip o tik . Yang me-

e fe k tiv ita s

peraturan h ip o tik bagi k reditur an-kekurangan

atau

ketentuan

dan kekurang-

penyimpangan-penyirapangan

yang t e r ja d i dalam prakteknya. Bab

IV : Bab i n i menerangkan bagaimana pelaksanaan (eksekusi) grosse

akta

h ip o tik

dalam praktek.

Termasuk d i dalamnya penetapan eksekuei grosse akta h ip o tik oleh pengadilan negeri dan pelak sanaan lela n g oleh kantor lela n g negara, Bab

V : Bab i n i raerupakan bab terakhir dan disebut se bagai penutup, yang dari

bab-bab yang

le b ih la n ju t tentang

isin ya berupa

kesimpulan

terdahulu dan saran-saran pelaksanaan grosse

h ip o tik , bagaimana sebaiknya yang

akta

terbaik da

lam pembangunan hukum k i t a .

SKRIPSI


ILUNA TIRZA PALAR


BAB XI

■ TINJAUAN UMUM MENGENAI HIPOTIK (

1# Maksud

kalircat Demi Keadilan Berdasarkan Ke

Tuhanan

Yang Maha Esa Grosse akta h ip o tik s ela lu d ib e ri judul atau kepala akta yang

berbunyi :"Demi Keadilan Berdasarkan

Tuhanan Yang Maha Esa", Judul demikian d i kalangan

Ke para

sarjana hukum disebutkan sebagai t i t e l eksekusi atau t i t e l e k s e k u to ria l. Rumusan tentang judul tersebut menurut sejarahnya mengalami beberapa perubahan

berdasarkan b e-

berapa periode tertentu ; 1. Atas naraa Seri Baginda Radja 2. Atas nama Keadilan 3 . Atas nama Undang-undang 4. Atas naraa Negara Republik Indonesia 5. Demi Keadilan Berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa Rumusan s e p e rti yang tersebut dalam

nomer 5 i n i

raorupakan rumusan terakhir yang sampai saat i n i dipergunakan.

Rumusan "Demi

Keadilan

Berdasarkan Ke

Yang Maha Esa" tersebut eesuai dengan

Tuhanan

ketentuan Undang-

undang Nomor 14 tahun 1970 pasal 4 ayat 1 yang berbunyi: "peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ke Tuhan an Yang Maha Esa". Dalam menguraikan maksud kalimat dalam tanda pet ik tersebut d i a ta s, maka perlu dibedakan

te rle b ih da-

11 SKRIPSI


ILUNA TIRZA PALAR


hulu a r t ! keadilan dalam beberapa pendapat, sehingga dapatlah dimengerti a r t i dan maksud dari kalimat tersebu t. Keadilan dalam Rancah perbincangan ilmu pengetahuan hukum i n i leb ih condong caraan fi l s a 'f a t hukum

dimasukkan ke dalam perabi-

yang t e r le ta k d i dalam etika

bahkan s e rin g k a li menampakkan d i r i dalam Hal i n i berpegang pada pengertian yang

dan

kebaikan moral, dikemukakan oleh

Ulpianus. Ke Tuhanan berasal dari kata Tuhan, ialah Allah, .pencipta segala yang ada dan semua mahluk, Yang Maha E6a b e r a r ti Yang Maha Tunggal, tiada

sekutu, Esa dalam

zat

Nya, esa dalam s i f a t Nya, esa dalam perbuatan Nya, a r t i nya bahwa zat Tuhan tidak t e r d i r i dari

z a t-z a t yang ba-*

nyak l a lu menjadi satu, bahwa s i f a t Tuhan adalah

sesem-

purna-sempurnanya, bahwa perbuatan Tuhan tiada'.dapat d i samai oleh siapapun. Jadi Ke Tuhanan Yang Maha Esa, pencip ta alam semesta beserta isinya* Keyakinan ad^nya Tuhan Yang Maha Esa it u

bukan-

lah suatu dogma atau kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya melalui akal pikiran, melainkan suatu kepercayaan

yang

berakar pada

yang dapat d i u j i atau

pengetahuan yang

dibuktikan melalui

benar

kaidah-kaidah

logika * Sebagai s i l a pertama dari

Pancasila, Ke Tuhanan

Yang Maha Esa menjadi sumber pokok n i l a i - n i l a i kehidupan bangsa Indonesia, menjiwai dan

SKRIPSI

mendasari serta


membim-

ILUNA TIRZA PALAR


13

bing perwujudan kemanusiaan yang a d i l dan beradab, penggalang

persatuan Indonesia

yang berdaulat

penuh, yang

b e r s if a t kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijakeanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan guna

mewujudkan

keadilan s o e ia l bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi maksud kalimat Demi Keadilan Berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa tersebut menunjukkan keadilan yang khas bangsa

Indonesia yang

bersumber pada

n ila i-n ila i

kehidupan bangsa* Bismar Siregar dalara Bunga Rarapai Duta Legal Se minar tanggal 19 s /d 23 A p ril 1982 d i Jakarta mengatakan sebagai berikut : Jadi sudah je l a s dan tidak boleh l a g i ada yang mempersoalkan, bahwa peradilan dan keadilan yang ditegakkan d i negara kita adalah keadilan berda sarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa (pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970). Hadirnya i rah-irah itu dalam perbankan secara formal sudah 18 tahun (Undang-undang Nomor 19 tahun 1964). Semenjak adanya Undang-undang itu se tia p perjanjian yang dibuat bank dengan pihak-pihak dihadap an n o ta r is yang dimaksud agar kekuatannya sama dengan putusa-n hakim haruslah berdasar ira h -ira h te rs e b u t. Berdasarkan itu la h , suatu p erjanjian yang akan dilaksanakan secara formal melalui hakim harus mengindahkan hukum acara yang berlaku (HIR) dan bilamana eksekusi r i e l dilaksanakan langsung oleh bank, yang dimungkinkan AKAD itu s e n d iri t i dak bertentangan dengan azas keadilan berdasar kan Ke Tuhanan Yang Maha Esa. 2)

^ Bismar Siregar, Hukum dan Perbankan, Infobank majalah keuangan dan perbankan, Jakarta, 1982, h , 139-140*

SKRIPSI


ILUNA TIRZA PALAR


Ik

2 # A rtl t i t e l teksekutorial bagi kreditur Notaris sebagai

petugas negara yang

ditugaskan

untuk merabuat akta ote n tik tentang h ip o tik baik

menurut

peraturan umum maupun oleh yang berkepentingan

dilarang

menolak untuk memberikan bantuannya. Sehingga dengan demikian t e r ja d i pula pemberian grosse

terhadap akta-akta

yang tidak s e p e r ti yang dikehendaki oleh pasal 22if HIR. Sehingga la lu

tirabul pertanyaan : Apakah

semua

grosse

akta n o ta ris mempunyai kekuatan ekseku torial ? Menurut para a h li

hukum, bahwa untuk

melakukan

suatu eksekusi terhadap pihak lawan tidak s e la lu

d ip e r -

lukan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan past i , akan te ta p i boleh juga digunakan akta o te n tik , dimana ditetapkan adanya suatu tuntutan yang dapat digunakan untuk melakukan eksekusi. Penetapan suatu hak dalara akta ote n tik yang dibuat oleh atau dihadapan seorang

pejabat

umum yang berwenang dan menurut bentuk yang telah d ite tapkan oleh peraturan 'perundang-undangan

metnberikan cu-

kup jaminan kepercayaan untuk dipersamakan

kekuatan ek-

sekutorialnya dengan putusan hakim walaupun tanpa putus an pengadilan. Akta n o ta ris spraak) yang segera

yang tidak memuat

suatu hak (aan-

dapat dilaksanakan terhadap

rang sama helnya dengan suatu putusan hakim yang

se se o tidak

mengandung kenyataan yang demikian, juga tidak dapat d i laksanakan, Akan teta p i tidak ada alasan untuk

SKRIPSI


raengada-

ILUNA TIRZA PALAR


kan

pembatasan, . bahwa hanya akta

n ota ris yang

memuat

perikatan tentang pelunasan suatu hutang piutang yang da pat digunakan untuk eksekusi. Suatu grosse akta h ip o tik dari n o ta ris baru mem punyai t i t e l ekseku torial jika sudah didaftarkan d i Kantor Seksi Pendaftaran Tanah (Kantor Sub Direktorat Agrar i a ) . Dalara hal i n i setelah akta h ip o tik

s e le s a i dibuat

oleh PPAT,. maka akta tersebut beserta s e r t i f i k a t tas tanah yang menjadi jaminan dan surat in yang diperlukan disampaikan kepada daftaran untuk

hak a -

keterangan l a

kepala seksi pen

tanah (Kantor Sub Direktorat Agraria) setempat

didaftarkan dalam

raerupakan pemenuhan dari azas penting, dan

buku tanah, dimana i n i

adalah

azas p u b lis it a s yang merupakan

juga merupakan a la t bukti

yang ‘ kuut

dalam h ip o tik agar pihak ketiga dapat mengetahui,

bahwa

mengenai benda tidak bergerak telah dibebani h ip o tik se cara sah. Dengan adanya-penda f taran h ip o tik tersebu t, maka kepala

seksi pendaftaran tanah

menerbitkan

se rtifik a t

h ip o tik , yang kemudian diberikan kepada kreditur sebagai pemegang h ip o tik dengan d is e r t a i salinan akta yang dibu at oleh PPAT yang dijah itk an menjadi satu dengan

se rti

fik a t h ip o tik tersebu t. Adapun akta PPAT tersebut dibuat rangkap empat. Lembar pertama

SKRIPSI

diberikan kepada

kantor ag ra ria , lembar


ILUNA TIRZA PALAR


16

kedua diberikan kepada k re d itu r, sedangkan lembar ketiga dan keempat disimpan d i kantor n o t a r is . Bagi kreditur yang

telah memperoleh

se rtifik a t

h ip o tik dapat digunakan sebagai bukti hak, dimana

gros*-'

senya mempunyai kekuatan ek sek u toria l, yang kekuatannya sama s e p e rti putusan pengadilan yang telah mempunyai ke kuatan hukum tetap (pasal ZZk HIR) sehingga menjamin ampuhnya lembaga jaminan h ip o tik , yaitu dapat

dipertahan-

kan terhadap siapapun. Pasal i+i+O Rv jo pasal ZZI+ HIR mempersamakan akta h ip o tik yang telah

mempunyai kekuatan

eksekutorial de

ngan putusan hakim. Jadi dengan demikian sepanjang suatu putusan hakim dapat dieksekusi untuk tujuan la in

selain

untuk menagih hutang uang, maka grosse akta h ip o tik juga dapat dipergunakan

untuk itu * Pasal

kkO Rv juga

tidak

mengadakan pembatasan tentang jumlah uang yang terhutang harus t e r l i h a t dalam

akta i t u , akan te ta p i

sudah cukup

apabila akta tersebut,memberi petunjuk bagaimanakah cara yang mengikat bagi kreditur agar dapat ditetapkan jumlah dari apa yang terhutang pada debitur berdasarkan akta i tu . Sebagaimana misalnya pada pemberian h ip o tik , d i mana diayaratkan bahwa

debitur sepanjang

mengenai

besarnya

jumlah yang terhutang harus menerima pembukuan dari pemb e ri k red it bagi penetapan jumlah yang terhutang i t u , Di dalam praktek peradilan selama i n i hanya t e r hadap kedua

SKRIPSI

je n is grosse yang tersebut

d i dalam


pasal

ILUNA TIRZA PALAR


224 HIR saja pengadilan negeri memberikan kekuatan eksekutorialnya. Walaupun

secara t e o r i t i s d i dalam

pasal 38> 40

dan 41 Peraturan Jabatan Notaris tidak terdapat ketentu an yang membatasi akta-akta yang bagaimana saja yang da pat dibuatkan atau dikeluarkan grossenya

namun d i dalam

prakteknya pihak k red itu r biasanya minta dibuatkan gros se dari akta pengakuan hutang

dan akta

p erja n jian kre

dit* Adapun perbedaan antara kedua akta tersebut adalah bahwa pengakuan hutang menyangkut perorangan

karena

hutang yang

disebutkan dalam akta pengakuan

hutang i t u

sudah diakui

kebenarannya, maka tidak perlu

dibuktikan

l a g i kebenarannya* Dan karenanya untuk

mempercepat pro

ses, maka pengakuan hutang it u d ib e r i r i e l e eksekusi. Sedangkan kalau merupakan

p erjanjian

reemi, miealnya

yang

kedudukan sebagai

p erjanjian k r e d it , juga

menyangkut

dengan bank. Karena

lembaga-lembaga

p erjanjian k red it

juga merupakan p erja n jian hutang maka grosse akta i n i ju ga dapat langsung dimintakan eksekusinya. Setelah perraohonan untuk diterbitkannya atau d i buatkannya grosse itu

dikabulkan, belum tentu

kreditur

langsung mengajukan permohonan eksekusinya ke pengadilan n e g e r i. Karena ada kreditur yang minta dibuatkan itu hanya untuk berjaga-jaga l a i . Maka dengan

SKRIPSI

apabila pihak

grosse

debitur l a -

adanyagrosse tersebu t, kreditur dapat


ILUNA TIRZA PALAR


secara

langsung

mengajukan

18

eksekusinya ke pengadilan

n e geri, Tetapi apabila ternyata telah t e r ja d i perdamaian antara kreditur

dengan d eb itu r, maka

eksekusi akan

t e r ja d i . Para hakim d i Indonesia condong kepada pendapat yang menyatakan bahwa grosse akta hanya dapat dibuat a tas akta h ip o tik dan akta pengakuan hutang. Pendapat i n i b e r t i t i k tolak pada ketentuan pasal

Rv dan pasal

22/f HIR. Dalam praktek peradilan ternyata hanya pemegang grosse aktaspertama dari akta yang

dimaksud oleh pasal

22J+ HIR yang mempunyai kedudukan istiraewa, karena dapat langsung mengajukan

permohonan

eksekusi kepada

Pengadilan N egeri. Sedangkan bagi pemegang

Ketua

grosse p e r-

tama dari akta-akta d ilu ar pasal 22/* HIR tersebut tidak mempunyai kedudukan yang istimewa sehingga tidak dapat secara langsung mengajukan

permohonan eksekusi. Ia ha

rus mengajukan gugatan perdata yang sesuai dengan hukum acara perdata.

3 . Pengertian ftrosse Akta H ipotik Untuk mendapatkan garabaran atau pengertian ten tang

permasalahan-perraasalahan

suatu grosse

haruelah k ita ketahui te rle b ih dulu apa

h ip o tik ,

a r t i grosse i -

tu, Untuk membahas a r t i grosse h ip o tik , kita tidak bisa melepaskan

SKRIPSI

perhatian

k ita dari

akta

o te n tik . Karena


ILUNA TIRZA PALAR


timbulnya grosse akta n o ta r is .

adalah dari

suatu akta

19

oten tik

Karena i t u sudah sepantasnya

atau

k ita raeli -

hat te rle b ih dulu tentang akta ote n tik itu s e n d ir i. Ketentuan

yang mengatur tentang akta ote n tik a -

dalah pasal

1868 BW yang bunyinya adalah

kut ; "Suatu

akta oten tik ia la h suatu akta yang, didalam

bentuk yang ditentukan atau dihadapan

sebagai b e r i -

oleh Undang-undang, dibuat

oleh

pegawai-pegawai umum yang berltuasa untuk

itu di tempat dimana akta d ib u a t". Menurut ketentuan

pasal if1 ayat 1 Peraturan Ja-

batan N otaris, orang-orang yang berhak untuk meminta d i buatkan grosse akta adalah : a . pihak-pihak yang berkepentingan langsung; b. para a h li waris dari orang-orang yang membuat perjan jia n ; c . orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka. Biasanya dalam yaitu pihak kreditur suatu grosse

suatu p erjanjian ada dan pihak

akta hanya

dua. pihak

debitu r, teta p i . karena

bermanfaat bagi kreditur s a ja ,

maka biasanya yang meminta grosse adalah pihak k red itu r, a h li waris dari kreditur dan orang yang mendapatkan

hak

dari k red itu r. Dalam praktek, kreditur baru meminta grosse apab ila kreditur melihat bahwa k ira -k ira debitur

menunjuk-

kan g e ja la -g e ja la wanprestasi. Untuk meminta suatu g ro s se akta seorang kreditur tidak perlu meminta persetujuan

SKRIPSI


ILUNA TIRZA PALAR


20

debitur te r le b ih dulu. Dalam pasal ifl ayat 2 Peraturan Jabatan 1 Notaris terdapat

ketentuan-ketentuan

mengenai bentuk* daripada

grosse tersebu t, yaitu : Grosse adalah salinan atau {secara pengecualian) kutipan, dengan raemuat d i atasnya (d ia ta s judul akta) kata-kata :"Demi Keadilan Berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa" dengan menyebutkan nama dari orang, yang atas permintaannya, grosse itu diberikan dan tanggal pemberiannya, Sedangkan menurut

Matias Gelar Imara Radjo Mula-

no, SH, adalah sebagai berikut : "Grosse adalah salinan suatu akta o te n tik , yang diperbuat dalam bentuk, yang dapat dilaksanakan, grosse dari suatu akta oten tik yang dirauat pada bagian kepalanya "Demi Keadilan Berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa". 3) Juga pendapat dari Bapak Notaris Mudofir

Hadi,

c*

SH, yang menyatakan sebagai berikut : "Salinan akta oten tik dalam hal i n i akta n otari6 yang d ib e r i judul ekseku torial atau t i t e l

ekse-

k u a i". ^ Menurut pasal 38 ayat 1 Peraturan r i s adalah

sebagai

berikut :

Hanya

Jabatan Nota

N otaris, dihadap-

an siapa dibuat suatu akta, penggantinya sementara

^

dan

Matias Gelar Imam Radjo Mulano, l o c . c i t .

^ Mudofir Hadi, Pengertian
SKRIPSI


ILUNA TIRZA PALAR


peraegang yang sah dari

21

minuta-minuta yang berhak

untuk

memberikan dari padanya grosse (salinan pertama), s a li n an dan kutipan* Akan teta p i se tia p n o ta ris berhak untuk memberi kan salinan dan kutipan dari semua akta, yang dilekatkan pada sesuatu akta lainnya, yang disimpan d i kantornya. Juga para n o ta ris dapat membuat salinan tipan dari semua akta dan surat-surat it u diperlihatkan

dan ku

yang untuk maksud

kepadanya yang mana setelah d ie e e u a i-

kan dengan salinan atau kutipan i t u , dikembalikan. Sehubungan dengan bunyi pasal 38 ayat 1 Peraturan Jabatan Notaris tersebut d ia ta s , n o ta ris wajib

untuk

memberikan grosse, salinan atau kutipan terseb u t. Apabila n o ta ris menolak tanpa alasan yang

mendasar, maka no

ta r is tersebut melanggar ketentuan pasal 7 Peraturan Ja batan Notaris yang berbunyi sebagai berikut : "D iluar a lasan yang mendasar, n o ta ris tidak boleh

menolak peker-

jaan, jika diminta untuk melakukannya1' ♦ Sebagai alaean yang mempunyai dasar

untuk meno

lak dapat dikemukakan beberapa contoh, antara la in : a . dalam hal

n o ta ris berhalangan disebabkan

karena sa-

k it; b. apabila para penghadap tidak dikenal oleh n o ta ris dan juga tidak dapat diperkenalkan kepadanya^ c . apabila

SKRIPSI

para pihak

tidak dapat menerangkan


kemauan

ILUNA TIRZA PALAR


22

mereka dengan je l a s kepada n o ta r is ; d. apabila para penghadap menghendaki

sesuatu yang b er-

tentangan dengan Undang-undang; e , apabila yang

karenanya n o ta ris

bertentangan dengan

akan melakukan

perbuatan

pasal 20 dan 21

Peraturan

Jabatan N otaris. Kewajiban

dari pada

n o ta ris

untuk

memberikan

grosse atau salinan hanya ada dinyatakan dalam pasal 854 Rv, diraana dikatakan bahwa para n ota ris atau

para perne-

gong minuta atau a k t a w a j i b êngan membayar biaya untuk memberikan salinan baik kepada orang-orang yang langsung berkepentingan, para a h li waris atau n c t s r i s P-anclakTiVs, untuk Eemberikanny4>

--

penerima hak raere-

rsV* ja dapat dihukum .

~

perabayaran ganti ru g i, apabila ada ada alasan yang . men~ dasar,

4» Fungal. Grosse Akta H ip o tik Fungei grosse akta h ip o tik

adalah sebagai

a la t

untuk mengek$ekusi suatu barang jaminan dengan jalan melelangnya. Tetapi kegunaan grosse akta h ip o tik yang u tama adalah

sebagai

a la t untuk mengeksekusi suatu barang

jaminan yang kekuatannya . disamakan s e p e rti vonis hakim, tanpa raelalui persidangan. Menurut ketentuan Undang-undang, h ip o tik mengandung hak untuk penuntutan pemenuhan piutangnya terhadap

SKRIPSI


ILUNA TIRZA PALAR


23

barang jaminan, manakala piutang sudah dapat d itagih dan debitur

ternyata wanprestasi,

maka kreditur

kewenangan untuk melakukan eksekusi secara

mempunyai

langsung de

ngan cara lela n g terhadap barang-barang yang menjadi j a minan tanpa perantaraan hakim, Wewenang yang demikian itu timbul karena

adanya

2 kemungkinan yaitu : 1 . Karena grosse akta Hipotik/Credietverband mempunyai kekuatan ek sek u toria l. Jadi dapat dilakukan eksekusi secara langsung terhadap bendanya dengan jal'an benda jaminan itu d i j u a l dimuka umum dan hasilnya diperhitungkan untuk pelunasan piutangnya. 2 . Karena adanya j a n j i untuk menjual atas kekuasaan s e n d ir i, Berarti d i s i n i kreditur dapat menjiial benda jaminan itu dimuka umum atas dasar parate eksekusi. J an ji untuk menjual a tas kekuasaan sen d iri demikian yang tercantum dalam akta. Jika didaftarkan dalam r e g is t e r umum mempunyai s i f a t hak kebendaan. 3) Ternyata

d i dalam

praktek tidak

demikian, dan

untuk penjelasan tentang hal i n i akan saya uraikan dalam bab selanjutnya.

^ Sri Soedewi Masjchun Sofwan, Himnunan Karva Tentang Hukum Jaminan. L iberty, Yogyakarta, 1982, h. 42.

SKRIPSI


ILUNA TIRZA PALAR


BAB III

FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT PELAKSANAAN HIPOTIK 1. E fe k tjv ita s Ketentuan Peraturan Hipotik Bag! Kreditur Seperti yang d ijan jik an dalam p erja n jian raeminjam uang, maka raengarabil

pemegang h ip o tik (k red itu r)

pelunasan dari

penjualan benda

pinjam berhak

h ipotik* Ini

4

te r ja d i jika

debitur tidak raemenuhi

p r e s t a s i ) . Dalara dapat

hal i n i dikatakan

kewajibannya (wan piutang tad i

d itagih (o p e isb a a r). Pelunasan itu

sudah

dilakukan de-*

ngan cara menjual benda h ip o tik tersebut dimuka umum dan apa yang terhutang d it a r ik dari h a s il penjualan i t u . Untuk melaksanakan d ib e r i

haknya i n i pemegang

t i t e l ek sek u toria l. Menurut

h ip o tik

pasal 7 ayat 2

PMA

Nomor 15 tahun 1961 : " S e r t i f i k a t hypotheek dan credietverband, yang d is e r t a i salinan akta yang dimaksudkan dalam a yat 1 pasal i n i raerapunyai fungsi sebagai grosse akta hypotheek dan credietverband serta mempu nyai kokuaton ekeekutorial sebagai yang dimaksud kan dalam pasal 224 Reglemen Indonesia yang d i perbarui (Staatsblad 1941 Nomor 44) dan pasal 258 Rechtsreglement Buitengewesten (Staatsblad 1927 Noraor 227) serta pasal 18 dan 19 Peraturan tentang Credietverband (Staatsblad 1908 Noraor 5 4 2 )." Meftgenai materi yang diatur pada pasal 7 ayat PMA Nomor

15 tahun

1961 ada

pendapat

Pengadilan Tinggi Bandung dan Komisariat

2

bersama

antara

Daerah

Ikatan

Notaris Indonesia Jawa Barat, yang diedarkan

kepada s e -

luruh Ketua Pengadilan Negeri Jawa Barat. 24 SKRIPSI


ILUNA TIRZA PALAR


25

Pendapat bersama yang diedarkan Pengadilan Tingg i Bandung dengan surat tanggal 3 Januari 1980 Nomor 6 / 1980/Um/P.T.B. i t u isin ya adalah sebagai berikut : 1. PMA Nomor 15 tahun 1961 tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk mengabulkan perrnohonan eksekusi .yang tidak memenuhi syaratsyarat pasal 224 HIR karena sejak semula peraturan itu secara formal tidak sah, yakni berhubung Menteri Agraria dalam mengeluarkan peraturan itu telah melampaui batas wejvenangnya karena telah mengikat in s ta n s i la in yaitu Pengadilan. 2 . Oleh karena it u setia p permohonan eksekusi berdasarkan pa.sal 224 HIR yang hanya d ile n g kapi dengan s e r t i f i k a t h ip o tik d is e r t a i sa linan akta h ip o tik tanpa adanya grosse akta h ip o t ik , haruslah d it o la k . 7) Dalam hal i n i

sobetulnya yang berhak

kan grosse akta h ip o tik bukanlah

mengeluar

Kantor Agraria, tetapi

PPAT yang membuat akta hipotiknya. Jadi sebetulnya peraturan-peraturan kusi grosse akta h ip o tik i n i kura-ng

e f e k t i f . Seharusnya

dengan adanya t i t e l ekseku torial tersebut pat langsung

melakukan eksekusi

tentang ek-

k reditur

da

dengan menjual sen d iri

barang jaminan tersebut dimUka umum tanpa bantuan penga d ila n . Hasil penjualan barang jaminan

tersebut dipergu-

nakan untuk melunasi hutang-hutangnya dan sisanya dikembalikan kepada d eb itu r. Dalam hal i n i ada beberapa faktor yang bst kreditur untuk melaksanalcan

menghara-

sen d iri eksekusi grosse

^ Mariam Darus Badrulzaman, Bab-bab Tentang: Hi p o tik , Alumni, Bandung, 1980, h. 128.

SKRIPSI


ILUNA TIRZA PALAR


26

akta h ip o tik tersebu t, Sebelum mfclaksanakan sen d iri eksekusi grosse ak ta h ip o tik , ada beberapa tindakan pendahuluan yang harus dilakukan yaitu : 1. mengadakan s it a eksekutoir (e x e c u to r ia l besla g) untuk menguasai benda-benda jaminan yang akan d ile la n g . Hal i n i hariya bisa dilakukan oleh, Pengadilan Negeri mela l u i juru s i t a ; 2 , debitur harus d ib e r i aanmaning (teguran) maximum d i lakukan sebanyak 3 k a li dengan tenggang waktu 8 h a r i. Akan te ta p i aanmaning sen d iri tentu dilakukan

yang dilakukan

tidak 6emudah

oleh pengadilan

kemungkinan debitur

oleh kreditur

s e p e r ti aanmaning n egeri, mengingat

yang adanya

tidak mau menemui . k reditur atau

jika aanmaning d i t u l i e pada

warkat pos dikirim mela

l u i pos t e r c a t a t , debitur tidak mau mengambilnya*. 3# kreditur

harus minta

suatu

SKPT (Surat

Pendaftaran Tanah) tentang status tikkan kepada

Keterangan

tanah yang d ih ip o -

kantor agraria di mana tanah

tersebut

t e r d a fta r . Tetapi dalam prakteknya meminta SKPT ter sebut tidaklah sedemikian mudahnya

jika dilakukan o -

leh kreditur s e n d ir i; if* jika akan diadakan lcla n g oleh kreditur sen d iri mela l u i kantor lela n g , maka kreditur te r ik a t pada keten tuan hukum s e p e rti

yang tersebut di dalam

pasal 200

ayat 1, 5, ? , 8 dan 11 HIR.

SKRIPSI


ILUNA TIRZA PALAR


5. jika

kreditur mengajukan

kepada

27

s e n d iri permohonan . lelan g

kantor lela n g negara

langsung tanpa

melalui

pengadilan n egeri, maka biasanya tanggapan kantor l e lang akan la in dari pada kalau kita mengajukannya me l a l u i pengadilan n egeri; 6 . dalam

pelaksanaan lela n g biasanya

pengadilan negeri

menunjuk seorang wakil untuk menentukan

berapa harga

minimum dari barang yang aka^n d ile la n g dan berapa ke~ naikan

harga (verhoging)

tersebut pada s e tia p

k a li

penawaran; 7« jika lela n g dilakukan s e n d iri oleh k red itu r, maka d i dalam prakteknya, s i pembeli akan mengalami kesulitan pada jawatan agraria diwaktu akan

membalik nama s e r

t i f i k a t tanah terseb u t.

2 . Kekuran/tan-ftQkurangan Atau Penylmpangan-Penyimpangan i

Yang Ter.jadi Dalam Pra~ktek 1 Bapak A* Th. Palar, SH, seorang pengacara d i Mai lang memberikan keterangan mengenai masalah-masalah penyimpangan yang t e r ja d i dalam praktek atas'dikeluarkan nya blanko akta h ip o tik oleh peraerintah rat

Keputusan Menteri

Dalam Negeri

berdasarkan su-

Nomor 104/Dja/197?

telah dikeluarkan blanko akta h ip o tik rangkap empat yang kesemuanya memakai t i t e l ek sek u torial, atau la in telah dikeluarkan empat buah

dengan kata

grosse sek a lig u s. Pa-

dahal seharusnya hanya ada satu lembar grosse akta h ip o -

SKRIPSI


ILUNA TIRZA PALAR


tik yang dikeluarkan oleh PPAT. ^ Jadi dalam nyimpangan mengenai

masalah i n i telah

t e r ja d i suatu pe-

siapa sebetulnya yang

berhak untuk

mengeluarkan grosse akta h ip o tik tersebu t, Sebetulnya kantor in s ta n s i agraria

tidak berhak

untuk mengeluarkan grosse akta h ip o tik , karena bukan i n stan si agraria yang membuat akta hipotiknya. Yang berhak mengeluarkan grosse akta h ip o tik adalah PPAT karena d ia lah yang membuat akta hipotiknya. Jadi grosse-akta h ip o t ik yang dikeluarkan

oleh in s ta n s i agraria

s e r t i f i k a t h ip o tik dengan d is e r t a i dan d ija h i t menjadl satu oleh tanah yang mempunyai fungsi

yang berupa

salinan akta h ip o tik

kepala kantor pendaftaran sebagai grosse akta h ip o tik

se p e rti termaksud oleh pasal 7 ayat 1 dan 2 PMA Nomor 15 tahun 1961 serta mempunyai kekuatan ekseku torial sebagai yang dimaksud dalam pasal 22if HIR i n i diragukan keabsahannya karena merupakan penyimpangan dferi t e o r i . « Akta tersebut diragukan keabsahannya karena ha nya in s ta n s i pemerintah yang mengaturnya, padahal mengatur materi i n i diperlukan untuk terciptanya Undang-undang turan yang dibuat oleh

untuk

Undang-undang. Sedangkan diperlukan suatu pera -

pemerintah dan DPR, bukan

dari pihak pemerintah s a ja , s e p e rti apa

hanya

yang disebutkan

Q\ ' Wawancara dengan Bapak A, Th. Palar

SKRIPSI


ILUNA TIRZA PALAR


29

oleh Mariam Darus Badrulzaraan dalam bukunya Bab-bab ten tang h ip o tik menyebutkan : uBahwa materi yang terdapat dalam pasal 7 ayat 2 PMA Nomor 15 tahun 1961, sedemikian pentingnya menyangkut kepentingan rakyat banyak maka tidak dapat diatur oleh Pemerintah, Yang wenang menga* turnya adalah Pemerintah bersama-sama dengan De~ wan Perwakilan Rakyat dalam membentuk Undang-un dang. 9) Mengenai t i t e l ekseku torial yang terdapat diatas akta h ip o tik , sampai saat i n i masih tercantum kata-kata: MAtas nama Negara Republik Indonesia". Akan te ta p i t i t e l . eksekutorial

yang resmi

yang berdasarkan

dipergunakan

sekarang

pasal 4 ayat 1 Undang-undang

tahun 1970 yaitu ^'Demi Keadilan Yang Maha Esa". Sedangkan

adalah Nomor 14

Berdasarkan Ke Tuhanan

t i t e l eksekutorial

yang lama

tersebut d ic o r e t dan dibawahnya d ik e tik t i t e l

eksekuto

r i a l yang baru. Adapun yang mencoret dan mengganti bunyi t i t e l ekseku torial tersebut adalah PPAT yang membuatnya. i Bapak A. Th. Palar, SH, seorang pengacara■d i Ma lang mengatakan banwa blanko akta h ip o tik yang d ik elu a r« \ kan oleh peirjerintah berdasar Nomor 104/Dja/1977 telah di keluarkan blanko

akta h ip o tik

sebanyak

rangkap.empat,

yang semuanya i n i memakai t i t e l eksekutorial atau dengan perkataan la in sekaligus telah dikeluarkan

erapat

buah

grosse akta h ip o tik , yang seharusnya hanya ada satu lem-

o)

Mariam Darus Badrulzaman, Bab-bab Tentang Hi p o t ik , Alurani, Bandung, 1980, h. 128-129.

SKRIPSI


ILUNA TIRZA PALAR


30

bar grosse akta h ip o tik

yang

dibuat oleh PPAT* Adapun

keempat lembar grosse akta h ip o tik tersebu t, lembar p e rtaraa diambil oleh kantor. agraria, lembar ; kedua 'untuk kreditur dan dua lembar sisanya disimpan d i kantor n ota r i s yang membuat akta hipotiknya. Bahwa blanko akta h ip o tik yang

dikeluarkan oleh

pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Ne g e r i Nomor 10/+/Dja/1977 yang rangkap empat i t u

ternyata

mengandung banyak kelemahan, antara lain : 1. blanko akta h ip o tik yang dikeluarkan oleh

pemerintah

seolah-olah hanya untuk aflopend h ip o tik , padahal da lam kenyataannya dalam praktek biasanya

yang dipakai

doorlopend h ip o tik , maka

h ip o tik yang

dari itu akta

dikeluarkan oleh pemerintah

banyak yang d i c o r e t . Ja

d i kekurangan blanko akta h ip o tik yang dikeluarkan o leh pemerintah adalah tidak bisa

dipakai untuk door

lopend h ip o t ik ; 2 . d i dalam blanko

akta h ip o tik yang

dikeluarkan

pemerintah s e o la h -o la h ' pemilik jaminan dalah d eb itu r. Padahal

oleh

senantiasa a -

bisa t e r ja d i pemilik

jaminan

adalah pihak k etiga , 3 . pada blanko akta h ip o tik , p erjanjian pemberian k red it dapat dijadikan satu akta dengan pferjanjian pembeban-

10)

SKRIPSI

. , . Wawancara dengan Bapak A. Th. Palar


ILUNA TIRZA PALAR


an hipotiknya, Menurut kebiasaan dalam

31

praktek, per

jan jian pemberian k red it eelalu diadakan terpisah de ngan p erjanjian pembebanannya, Sebab p erjanjian pern berian k red it adalah o b l i g a t o i r , yang pada

p erja n jian pokok yang urauranya dibuat dibawah

b e r e ifa t tangan

maupun n o t a r i e l akta, Sedangkan p erjanjian pembebanan hipotiknya adalah p erjanjian

tambahan yang

b e r e ifa t

a c c e s s o ir yang harus dibuat di hadapan PPAT* ( Lihat Lampiran No, 1 )

SKRIPSI


ILUNA TIRZA PALAR


BAB IV

PELAKSANAAN (EKSEKUSI) GROSSE AKTA HIPOTIK DALAM PRAKTEK 1. Penetapan Eksekusi Grosse Akta Hipotik Oleh Pengadil an Negeri Di dalam praktek, apabila pemegang

h ip o tik ada

lah bank-bank swasta atau perseorangan, maka agar supaya hak h ip o tik i t u

dapat dilaksanakan

oleh kantor

lela n g

negara, maka te rle b ih dahulu akan dimintakan suatu pene tapan eksekusi dari ketua pengadilan n eg eri. Di bawah i n i akan kita tin jau tatacara yang b i a sa berlaku d i pengadilan negeri bagi permohonan Penetap an Eksekusi

Groese

Akta Hipotik,

antara la in

sebagai

berikut : 1* Pemohon, yang

dalam hal i n i adalah bank

perseorangan, akan datang

swasta atau

ke pengadilan negeri untuk

mengajukan permohonan penetapan

eksekusi grosse akta

h ip o tik dengan membawa s e r t i f i k a t h ip otik yang meru pakan ayarat mutlak untuk mengajukan permohonan pene tapan eksekusi

grosse akta

h ip o tik , biasanya

d ita -

ngani sen d iri oleh ketua pengadilan n egeri. 2« Setelah ketua pengadilan

negeri menerima

tersebu t, kemudian mengarnbil a. ketua pengadilan

negeri

permohonan

sikap sebagai berikut : memanggil debitur

menghadap dengan melakukan teguran

untuk

terhadap d e b i-

32

SKRIPSI


ILUNA TIRZA PALAR


33

tur agar melunasi hutangnya. b. melakukan perdamaian antara kreditur

dengan d e b i

tur te r le b ih dahulu. Jadi ketua pengadilan negeri tidak langsung raengelu arkan penetapan eksekusi, akan te ta p i

mengadakan te~

guran te rle b ih dahulu terhadap d eb itu r, agar

debitur

membayar hutang-hutangnya dengan mengadakan perdam%ian antara k reditur dengan d ebitu r. Teguran yang d i l a kukan oleh ketua pengadilan negeri sebanyak-banyaknya dilakukan' tiga k a li yang ditujukan kepada debitur dengan tenggang waktu seminggu s e k a li. 3 . Biasanya hakim masih memberikan waktu untuk yang k e tiga kalinya kepada

debitur dengan tenggang

waktu 8

hari setelah teguran i n i dikeluarkan. 4. Apabila jangka waktu yang telah ditetapkan habis dan

debitur belum membayar

it u sudah

hutang-hutangnya,

maka ketua pengadilan negeri akan mengeluarkan

surat

perintah untuk pelaksanaan s ita eksekusi terhadap barang-barang jaminan. Perintah untuk ta eksekusi ditujukan kepada panitera geri yang apabila dalam hal i n i

melaksanakan s i pengadilan ne

berhalangan, maka ia

d ig an ti oleh juru s ita pengadilan negeri

yang kemu -

dian disampaikan kepada d eb itu r. ( Lihat Lampiran No, 3 ) 5. Tujuan surat s it a jaminan yang dikeluarkan oleh Ketua

SKRIPSI


ILUNA TIRZA PALAR


3k

Pengadilan Negeri adalah untuk melindungi rang yang menjadi jaminan agar

baraifg-ba-

tidak d a p a t'd ip erju a l

belikan atau digelapkan dengan jalan dipindah tangankan kepada

orang l a i n . Baik

bergerak, maupun

mengenai

barang-barang yang

barang-barang tidak bergerak,

sekalipun barang-barang i n i berada dalam tangan pihak k e tig a . Juru s ita dalam hal melakukan segala tindakan s e la lu dibantu oleh dua orang saksi yang sudah dewasa dan berakal sehat

dengan diketahui oleh

kepala deea

atau lufah aetempat. 6 . Setelah juru 6ita menguasai seluruh barang-barang de b it u r , maka selanjutnya juru s ita harus membuat b e r i ta acara yang isin ya harus diberitahukan kepada debi tur. 7. Jika jangka waktunya telah lewat dan ternyata debitur masih

tetap belum

dapat melunasi

maka ketua pengadilan negeri

hutang-hutangnya,

mengeluarkan

eksekusi terhadap barang jaminan yang

penetapan

d is i t a ekseku

s i. ( Lihat Lampiran No. k ) 8 . Setelah surat penetapan eksekusi diberikan kepada de b it u r , maka untuk selanjutnya juru s ita

akan melaku

kan h a l-h a l sebagai berikut : a , menanyakan kepada Kantor Agraria Daerah Tinskat II setempat dengan

meminta surat keterangan

pendaf-

taran tanah;

SKRIPSI


ILUNA TIRZA PALAR


35

b . menghubungi

Kepala

mengadakan tanah,

Kantor

lelan g dengan

s e rtifik a t

Lelang

Negara

menyerahkan

h ip otik dan surat

untuk

se rtifik a t keterangan

pendaftaran tanah dari kantor agraria setempat; c . mengadakan pengumuman le la n g . Pengumuraan lelang i ni diumumkan

d i koran-koran

yang cukup

terkenal

d i kota dimana tempat barang jaminan yang akan d i lela n g i t u , serta raenempelkan pengumuman d i penga dilan negeri serta d i kantor lela n g negara. Pengu muman i n i dilakukan 14 hari sebelum pelelangan, ( Lihat Lampiran No. 5 ) 9 . Pelaksanaan lelan g dilakukan

dimuka juru

Kantor Lelang Daerah Tingkat I dan

lela n g di

di Daerah Tingkat

II* Demikianlah tata pengadilan negeri

cara yang biasanya

berlaku di

untuk pengeluaran penetapan

eksekusi

grosse akta h ip o t ik . Melihat prosedur yang demikian i n i , wajarlah kalau

timbul

pertanyaan : "Apakah

sebenarnya

fungsi dari pada t i t e l ekseku torial yang terdapat d i da lam sebuah grosse akta h ip o tik yang menurut pasal 7 ayat 2 PMA Nomor

15 tahun 1961,

yang dljadikan satu

dengan

ketahui dengan adanya

tite l

s e r t i f i k a t h ip o t ik ? " . Seperti telah kita

ekseku torial yang terdapat di dalam sebenarnya ia

SKRIPSI

s e r t i f i k a t h ip o t ik ,

telah mempunyai kekuatan

yang p a sti


dan

ILUNA TIRZA PALAR


dapat segera dilaksanakan oleh kreditur apabila

36

debitur

wanprestasi. Tetapi di dalam prakteknya, kreditur nah melakukan eksekusi minta bantuan

secara

tidak per-

langsung, te ta p i

pengadilan, Begitu pula

harus

apabila kreditur

minta bantuan kepada kantor lelan g negara

dalam h al pe

laksanaan lela n g , harus ada surat penetapan eksekusi da r i Ketua Pengadilan Negeri, Kaleu begitu apa artinya t i t e l ekseku torial yang terdapat d i dalam s e r t i f i k a t h ip o t ik i t u ,

apalagi masih dibuka

kemungkinan

mengadakan

perdamaian dan pemberian tenggang waktu . bagi.

pelunanan

hutang tersebu t. adanya t i t e l ekseku torial pada sebuah s e r t i f i k a t h ip o tik yang rse'suz*-:__ ku si)

secara

langsung bagi

k red itu r, masih

juga kite,

jumpai adanya ja n ji yang memungkinkan pemegang ■s e r t i f i kat h ip o tik melakukan suatu parate eksekusi* Jan ji i n i adalah suatu j a n j i untuk kekuasaan sen d iri yang

tercantum di dalam

menjual atas akta h ip o tik

menurut ketentuan pasal 1178 ayat 2 BW yang bunyinya ' a dalah sebagai berikut : Segala j a n j i dengan mana s i b erpiutang dikuasokan memiliki h ip o tik ,

benda yang diberikan

adalah b a ta l. Namun

dalam

diperkenankan

kepada s i -

berpiutang h ip o tik pertama untuk, pada waktu

diberikan -

nya h ip o tik dengan tegas minta diperjan jikan bahwa uang pokok tidak

d ilu nasi

semestinya

atau jik a

SKRIPSI


jika bunga

ILUNA TIRZA PALAR


37

yang terhutang tidak dibayar secara mutlak akan dikuasakan menjual p e r s i l yang diperikatkan d i muka

umum untuk

mengambil pelunasan uang pokok, maupun bunga serta biaya dari pendapatan penjualan tersebut harus dilakukan menu rut cara sebagaimana di atur d i dalam pasal 1211 BW. Meskipun ketentuan Undang-undang

telah menentu-

kan hal tersebut dengan tegas, te ta p i mengenai j a n j i un tuk menjual atas kekuasaan sen d iri tidak terdapat adanya keseragaman d i dalam pencantuman padfe akta h ip o t ik , Jan j i untuk

menjual itu s eia lu

dicantumkan d i dalam

akta

h ip o tik meskipun bukan merupakan syarat mutlak. Di dalam praktek, pelaksanaan j a n j i untuk menju a l atas kekuasaan

s e n d iri i n i tidak dapat

dilaksanakan

kalau tanpa bantuan in s ta n s i peraerintah. Misalnya : pengadilan n eg eri, panitia urusan piutang negara dan kantor lela n g negara* Jadi tidak dapat d ila k sa nakan secara langsung oleh k red itu r. Di dalam praktek, pelaksanaan

(eksekusi) grosse

akta h ip o tik sering d i v e rz e t, teta p i

menurut Yurispru-

densi Mahkemah Agung tanggal 22 Desember 1972 No. 107-K/ Sip/71 grosse akta h ip o tik tidak dapat di v e r z e t . Dengan alasan pertimbangan sebagai berikut : 1 . Akta yang dibuat eesuai

dengan ketentuan

RBG adalah akta yang mempunyai kekuotsn beslag s ep erti

pasal 238 ekseku torial

vonis hakim yang mempunyai

kekuatan

pasti*

SKRIPSI


ILUNA TIRZA PALAR


2. Tidak ada kekuatan pelaksanaannya,

hukum apapun

karena it u

38

yang dapat

menunda

pengadilan tin g g i

berwenang menunda atau membatasi

tidak

pelaksanaannya, ke-

cu a li mereka sen d iri yang mengadakan

perdamaian. Se-

bab eatu-satunya jalan yang dapat menunda kekuatan eksekutorial beslag grosse akta h ip o tik hanyalah jika t e r ja d i perdamaian antara pihak-pihak s e p e r ti

dimak-

sud oleh ketentuan pasal 224 ayat 2 HIR dan pasal 258 ayat 2 RBG. Kenyataan dalam praktek, verzet terha'dap akta h ip o tik itu

tetap diterima juga

dilan Negeri. Biasanya verzet

grosse

oleh Ketua Penga

it u datangnya

dari pihak

ke tiga yang merasa dirinya dirugikan, Padahal verzet i tu tidak menyebabkan batalnya eksekusi. Tetapi hanya da pat menangguhkan

sementara waktu. Sebab

kan d i s e l i d i k i apakah perlawanan dari

setelah itu a -

pihak ke tiga itu

benar adanya, Apabila pihak ketiga yang -mengajukan verzet dapat membuktikan bahwa ia adalah nya, maka

s ita terhadap

harus dibatalkan oleh juru kan permohonan agar pihak ketiga tersebut

itu

pemilik yang sebenar

barang-barang yang d is i t a

itu

s i t a . Oleh karena itu d ia ju -

s ita tersebut

diangkat. Perlawanan

pada umumnya didasarkan

pada hak

railik (eigendom), bahwa barang-barang yang d is it a t e r s e but adalah benar-benar m ilik pihak k e tig a . Sebaliknya, apabila pihak ketiga yang mengajukan

SKRIPSI


ILUNA TIRZA PALAR


39

perlawanan it u tidak dapat raerabuktikan bahwa barang t e r sebut adalah miliknya, maka penyitaan yang

dilakukan o -

leh juru s ita akan dilanjutkan sampai pada pelelangan.

2. Pelaksanaan Lelang Oleh Kantor Lelang Negara Apabila

seorang

debitur

tidak dapat

membayar

kembali hutang-hutangnya beserta bunga sebagaimana telah

d ip erja n jik a n , maka sudah

barang tentu

berkepentingan untuk memperoleh kembali

yang

kreditur

piutangnya t e r

sebut. Dalam

hal i n i

jalan yang

kreditur adalah melaksanakan

dapat ditempuh

haknya atas

oleh

barang-barang

yang oleh debitur telah diikatkan untuk jaminan

hutang-

nya apabila hutang tersebut dijamin dengan h ip o tik

atas

sesuatu hak. Apabila kantor lela n g negara menerima permohonan lela n g atas

barang-barang tidak

bergerak yang

dijamin

dengan h ip o tik , maka te rle b ih dahulu akan d il i h a t siap akah yang menjadi

kreditur

d i dalam

p erja n jian

hutang

terseb u t. Dalam hal i n i ada 3 kemungkinan, antara la in :j 1. Krediturnya adalah bank pemerintah; 2 . Krediturnya adalah bank swasta; 3 . Krediturnya adalah perseorangan, a d . l , Apabila krediturnya adalah bank pemerintah,

maka

mengingat lcetentuan Undang-undang Nomor Z*9 Prp ta t hun I960 d i mana ditentukan bahwa penyelesaian p i -

SKRIPSI


ILUNA TIRZA PALAR


utang negara yang sudah macet harus dilakukan oleh panitia urusan piutang negara, maka perraohonan l e lang harus dilakukan

oleh panitia urusan

piutang

negara. Dalam hal i n i apabila

panitia urusan piu

tang negara telah menunjukkan

s e r t i f i k a t h ip o tik ,

maka lelan g dapat dilakukan tanpa

penetapan ekse

kusi dari pengadilan n eg eri. ad .Z dan 3* Apabila perraohonan lelan g diajukan oleh bank t

swasta

atau

perseorangan, meskipun raereka

menunjukkan s e r t i f i k a t h ip o tik yang

sudah

mempunyai t i

t e l ek sek u torial, te ta p i kantor lelan g

masih juga

meminta penetapan eksekusi dari pengadilan n e g e ri. Kalau tanpa penetapan eksekusi dari pengadilan ne g e r i, kantor lelan g

negara tidak akan

penjualan lela n g atas tikkan

barang-barang yang

tersebu t. Keadaan

tidak pada

mengadakan

semacam it u

tempatnya, karena dengan

d ih ip o -

sebetulnya adanya t i t e l

ekseku torial pada s e r t i f i k a t h ip o tik tersebu t, da pat segera dieksekusi tanpa penetapan dari

penga

dilan n egeri, Akan teta p i dalam praktek menunjukkan bahwa ' fcidak pernah. t e r ja d i

eksekusi grosse

penetapan eksekusi dari eksekusi grosse in sta n si yaitu

akta h ip o tik

ketua pengadilan

akta h ip o tik harus

dan kreditur perseorangan, atau panitia

SKRIPSI

negeri* Bahwa

dilakukan oleh

pengadilan negeri bagi

tanpa

dua

bank-bank swasta urusan piutang


ILUNA TIRZA PALAR


kl

negara bagi bank-bank pemerintah. Tata cara pelelangan

untuk barang-barang

tidak

bergerak : 1. Syarat yang harus dipenuhi untuk mengadakan a . Bila

lelan g

yang dalam

dilakukan atas hal i n i

adalah

permintaan bank

swasta

lela n g : kreditur melalui

pengadilan n egeri, maka ia harus menyerahkan : - penetapan lelan g oleh Ketua Pengadilan Negeri; ~ perintah untuk meriyita; - b erita acara penyitaan; - vonis hakim; - surat pemberi'tahuan le la n g ; - s e r t i f i k a t h ip o tik ; - s e r t i f i k a t tanah yang akan d ile la n g ; b. Bila lela n g

dilakukan

atas

per'mintaan

yang dalam hal i n i adalah bank pemerintah panitia urusan piutang

kreditur melalui

negara, maka ia harus

me

nyerahkan : - surat paksa dari panitia urusan

piutang negara;

- surat keputusan untuk lelan g dari Ketua

Panitia

Urusan Piutang Negara; - surat perintah penyitaan; - s e r t i f i k a t tanah yang akan d ile la n g ; - s e r t i f i k a t h ip o tik . c . Bila lela n g

dilakukan atas

permintaan kreditur

perseorangan, maka ia harus menyerahkan :

SKRIPSI


ILUNA TIRZA PALAR


4*

- s e r t i f i k a t tanah; - s e r t i f i k a t h ip o tik ; - penetapan eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri. 2 . Kalau pelaksanaan lela n g dilaksanakan secara t e r t u l i s maka s i penjual harus menyediakan formulir (dibuat setelah

konsultasi leb ih

penawaran

dulu dengan V'endu-

m eester). Kalau pelaksanaan lela n g dilaksanakan seca ra l is a n , maka Vendumeester yang akan menerangkannya, ( Lihat Lampiran No. 6 ) . 3. Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Panitia Urusan P i utang Negara dapat menjual sen d iri dengan mengajukan permintaan lela n g

kepada

kantor

le la n g negara

dan

mengisi buku r e g is t e r le la n g . 4* Selambat-lambatnya tiga h a ri sebelum pelelangan dimul a i , harus dimintakan surat keterangan tus tanah yang

akan d ile la n g

kepada

mengenai s ta kantor agraria

Daerah Tingkat I I . Hal i n i diperlukan untuk raencocokkan keadaen tanah yang

sesungguhnya dengan

apa yang

tersebut dalam s e r t i f i k a t tanah. Jika tanah

tersebut

belum inempunyai

s e rtifik a t,

maka

bukti perailikan tanah .tersebut dan dari Lurah setempat

diperlukan

tanda

surat

keterangan

mengenai le ta k tanah

yang ber -

sangkutan dengan dikuatkan oleh Camat, 5 . Pengadilan Negeri atau panitia urusan piutang

negara

atau kreditur bersama-sama kantor lela n g negara meng adakan pengumuman

SKRIPSI

mengenai pengadaan le la n g . Pengu -


ILUNA TIRZA PALAR


rauman

diadakan

sebanyak-banyaknya

dua

k a li

tenggang waktu 15 h a r i. Pengumuman pertama haruskan melalui

surat

dalam

tidak d i -

kabar, sedangkan pengumuman

yang ke dua diharuskan melalui surat kabar. 6. Pada waktu yang telah ditentukan dalam pengumuman l e lang oleh kantor lela n g negara, dengan d ih a d iri

oleh

Ketua Panitia Urusan Piutang Negara atau kuasanya, a tau Ketua Pengadilan Negeri

atau kuasanya, penjualan

lela n g dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Vendu Reglement. 7* Mengenai biaya

le la n g , dapat kita

jumpai dalam Stb.

1% 9 No. 390. Di dalam ketentuan i n i dinyatakan bahwa bea lela n g untuk barang-barang tidak bergerak

adalah

6& dari harga barang dengan pembagian, l\i% ditanggung oleh pembeli

dan l-J-% ditanggung

oleh penjual (d e b i

tu r).T e ta p i dalam kenyataannya ada yang menarik lebih tin g g i dari ketentuan tersebu t. Disamping bea tersebut sebetulnya masih

harus d it a r ik

lela n g

biaya-biaya

la in s e p e rti uang ik la n , MPO dan lain seba*gainya, t e tapi jumlah itu semua tidak sama. 8 . Hasil lela n g kotor langsung diterima oleh

bendahara-

wan kantor lela n g negara. Hasil tersebut

setelah d i -

kurangi biaya le la n g , MPO, ongkos iklan dan l a i n - l a i n diserahkan kepada pengadilan rusan piutang negara

untuk

negeri atau diteruskan

panitia ukepada

yang

berhak.

SKRIPSI


ILUNA TIRZA PALAR


44

9. Kepada pembeli' barang-barang tidak bergerak

yang d i -

lelang itu diserahkan risa la h lela n g beserta s e r t i f i kat tanah. Dengan r isa la h lela n g dan s e r t i f i k a t tanah tersebu t, pembeli hak atas

tanah

dapat mengurus tersebut

s e n d iri

ke Kantor

Tingkat XI, dan tidak perlu

peralihan

Agraria

l a g i diadakan

Daerah

ju a l b e l i

dimuka Pejabat Pembuat Akta Tanah. Kalau dapat karai ringkas, tidak hutang piutang

dengan jaminan

eksekusinya. Dan^ permintaan

semua persoalan

h ip o tik itu sampai lela n g atas

barang

pada tidak

bergerak yang dibebani h ip o tik itu biasanya datang d a ri: a , Pengadilan Negeri; b . Panitia Urusan Piutang Negara, Hal i n i

tergantung pada

pihak-pihak

yang b e r-

sangkutan. Apabila pihak kreditur adalah bank pemerintah maka

penyelesaiannya akan

dilakukan melalui panitia u-^

rusan piutang negara, Sedangkan b ila krediturnya bank swasta atau perseorangan,

adalah

maka penyelesaiannya me

l a l u i pengadilan n egeri, Sehingga permintaan

lela n g da-

tangnya dari pengadilan n egeri. Tetapi ada kalanya juga bank pemerintah lela n g melalui

pengadilan n eg eri. Apabila

i n i ada s ita tindih antara panitia urusan

memohon

d i dalam hal piutang nega

ra, pengadilan negeri dan inspeksi pajak, maka

pelaksa

naan lela n g ditangguhkan sampai persoalan tersebut s e l e s a i.

SKRIPSI

'


ILUNA TIRZA PALAR


BAB V

PENUTUP ■1, Kesimpulan Dari, uraian telah disebutkan

dalara bab-bab sebeluranya

perih al yang pokok akta

tersebu*t d i atas s e p e r ti

apa

yang

maupun dalam

yaitu "Pelaksanaan (eksekusi) grosse

h ip o tik menurut

ketentuan hukum dan

prakteknya",

maka dapatlah d it a r ik kesimpulan s e p e r ti apa yang t e r s e but d i bawah i n i : 1. Bahwa lembaga jaminan telah lama dikenal, oleh karena i t u harus mengandung c i r i - c i r i in tern asion al mengenai p r in s ip -p r in s ip sebagaimana yang telah perundang-undangan

modern

dikenal dalam.

dan mengandung

c iri-ciri

yang menjamin kuatnya lembaga jaminan i t u . Di. samping it u juga dikenal lembaga jaminan yang sifatn ya sed erhana, mudah, murah dan e f i s i e n . 2 . Mengenai aegi

materielnya, pada h ip o tik

ma'sih tetap

berlaku ketentuan dari Kitab Undang-undang Hukum Per data Indonesia 190. Adapun

dan Stb 1908 No. 542 Jo

mengenai segi

Stb 193? No.

formilnya, h ip o tik

harus

dilakukan menurut ketentuan Undang-undang Pokok Agra r ia beserta peraturan pelaksanaannya. 3 . Bahwa Undang-undang Pokok Agraria tidak mengatur ten tang s i f a t hak

kebendaan. Yang dikenal

undang Pokok Agraria

hanyalah hak atas

oleh Undangtanah, yaitu

45 SKRIPSI


ILUNA TIRZA PALAR


46

Hak M ilik, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha kare na Undang-undang Pokok Agraria mendasarkan dari pada Hukum Adat. Sedangkan Hukum Adat tidak mengenai

per-

bedaan antara hak kebendaan dan hak perorangan. 4 . Fungei grosse

akta h ip o tik yaitu untuk

mengeksekusi

secara langsung barang yang menjadi obyek jaminan.

2 . Saran Adapun saran yang dikemukakan adalah sebagai ber ikut : l..P era tu ra n Menteri Nomor 15 tahun 1961 dan Surat putusan Direktorat Jendral

Agraria

ke -

Nomor 67/DDA/68

perlu dihapuskan, karena melampaui batas . kewenangannya mengatur materi perundang-undangan nya adalah Dewan

hak

Perwakilari

yang s e b e tu l-

dari pemerintah bersama-sama Rakyat, Jadi

bukan

dengan

Menteri

yang

kembali akta h ip o tik

yang

mengatur materi perundang-undangan. 2. Agar pemerintah

meninjau

dikeluarkan rangkap empat

dan semuanya b e r t i t e l *ek-

s e k u to ria l, berdasarkan Surat

Keputusan

Menteri Da

lam Negeri tanggal 6 Agustus 1977 Nomor 104/Dja/1977 seharusnya hanya ada satu lembar

saja yang

b ertite l

ek sek u torial. 3 . Agar dalam tifik a t

pembuatan akta h ip o tik dan juga.pada s e r

h ip o tik d ib e ri kata-kata "Demi Keadilan Ber-

dasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa" sebagai

SKRIPSI


yang

d i-

ILUNA TIRZA PALAR


47

maksud

dalam pasal

224 HIR dan pasal

258 RBG, agar

dapat dianggap sebagai t i t e l ekseku torial yang resmi. 4. Agar

pemerintah dengan tegas melarang in sta n si Agra

ria mengeluarkan grosse akta rupakan wewenangnya. Karena

h ip o tik yang bukan :,jneitu

merupakah

dari Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebab

wewenang

ia adalah pe

jabat yang membuat ,akta hipotiknya. 5 . Hendaknya

kewenangan dari kreditur untuk

melaksana-

kan

eksekusi grosse akta h ip o tik secara langsung da

lam

h al debitur

wanprestasi benar-benar

ditegakkan

sesuai dengan t i t e l ek sek u torial i t u sendiri* 6 . Dalam permohonan Negeri diperlukan

f i a t eksekusi pada Ketua Pengadilan prosedur

yang

cepat, jika

dalam

eksekusi terdapat campur tangan pengadilan. 7. Agar

pengadilan negeri jangan

apabila

menunda t e r la lu

t e r ja d i verzet oleh pihak ketiga atau

s ita terhadap grosse

lama ter -

akta h ip o tik sebab akan merugi-

kan pihak kreditur dan d eb itu r. 8 . Perlunya

dipikirkan masalah tugas panitia urusan p i

utang negara berwenang nanya

dialihkan kepada pengadilan negeri yang

mengadili perkara perdata, demi

Undang-undang Pokok

terla k s a -

Kekuasaan Kehakiman

dan

tite l

yang

kepastian hukum* 9* Sebagai pengakuan terhadap tercantum d i dalam dalam

SKRIPSI

s e rtifik a t

ekseku torial

h ip o tik ,

seyogyanya

pelaksanaan penjualan lelan g tidak diharuskan


ILUNA TIRZA PALAR


la g i adanya penetapan eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri maupun

keputusan dari

Ketua panitia

Urusan

Piutang Negara.

SKRIPSI


ILUNA TIRZA PALAR


DAFTAR BACAAN

Matias Gelar Imam Radjo Mulono, Psmbahasan Hukum. Perusahaan Daerah Sumatera Utara Percetakan dan Toko Buku, Medan, 19&9« Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Himpunan Karya Tentang Hu kum Jaminan, L iberty, Cetakan* I , Yogyakarta, 1982. Sri Soedevri. Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, L ib erty , Yogyakarta, 1977. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan,

Hak Jaminan Atas

Tanah.

L ib erty , Cetakan. IV, Yogyakarta, 1977* Mariam Darus Badrulzaman, Bab-bab Tentang

Hypotheek. A-

lumni, Bandung, 1980. Soetojo Prawirohamidjojo, R* dibantu Marthalena Pohan, Hukum Perikatan. PT Bina Ilmu, Surabaya, 1979. Kohar, A, Notaris Berkomunikasi. Alumni, Bandung, 1984* Nasution, S. dan M. Thomas, Buku Penuntun Membuat.Disert a s i . t h e s is . S k rlp si. Report, Paper. Cetakan. I l l , Bandung, 1977#

Jemmars

Departemen Dalam Negeri Direktorat Jemderal Agraria, Bu ku Tuntunan Bagi Pe.jabat Pembuat Akta Tanah. Yayasan Hudaya Bina Sejahtera, Cetakan. IV, Jakar ta, 1982. Boedi Harsono, Undang-undang Pokok Agraria. J i l i d I I , Jernbatan, Jakarta, 1971*

Bagian I ,

Subekti. R dan R. T jit r o s u d ib io , Kitab Undang-undang Hu kum Perdata. Pradnya

Peramite, Cetakan. IX, Ja

karta, 1978.

SKRIPSI


ILUNA TIRZA PALAR


Subekti. P dan P. T jitrosu d ibio^ Kitab Undang-undang Hu kum Dagang dan Undang-undang K ep a llita n . Pradnya Pararaita, Cetakan. VII, Jakarta, 1977. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acar a Perdata Indonesia. Li b erty , Yogyakarta, 1979# Hasbullah Bakry, K.H. Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia. Djambatan, Jakarta, 1981, Tobing, G.H.S.L, Peraturan Jabatan N otaris. Erlangga, Ja karta, 1980. Siregar, Bismar Hukum dan Perbankan. Infobank, Keuangan dan Perbankan, Jakarta, 1982.

Majalah

Ikatan Notaris Indonesia Komisariat Jawa Timur, Media N o ta ria t. Prisma, Edisi Perkenalan, 1 J u li 1986. Mudofir Hadi, Pengertian dan Kegunaan dari Grosse Akta. Suara Indonesia, Malang, 1903#

SKRIPSI


ILUNA TIRZA PALAR


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 ; Akta Hipotik Lampiran 2

Surat Perintah Peneguran dari Pengadilan Ne g e ri

Lampiran 3 : Surat Perintah Penyitaan dari Pengadilan Ne g eri Lampiran 4 : Surat Penetapan Eksekusi dari Pengadilan Ne geri Lampiran 5 : Pengumuman Lelang Barang Sitaan ‘ M. * Lampiran 6 : Surat Penawaran

SKRIPSI


ILUNA TIRZA PALAR


» DEMI KEADILAN BERDASARKAN KfiTUHANAN YANG MAHA ESA "

Akta

SKRIPSI

Hipotik


ILUNA TIRZA PALAR


L -l

» DEMI KEADILAN B2RDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

595962

jMPjW

Mi*™ A KTA

HIPO TIK

No. Piula hart ini, hari .......................... tanggal .............................*....

19......

itaumg mengliadap kepada kaini ......................................................................... Carnat, Kepala Wilayah Kccamatan ................................................................. 1* Oleh Menteri DaJam Neger? dengan surat-keputusannya berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Menteri

1)

tanggal ............................................. 19........ Nom or..... ..................................... Agraria No. 10/1961 bertindak r

r^b.'iyai

ditunjuk penjabat pembuat akta tanah yang Pemerintah No.

10 tahun

1961

dimaksudkan dalam pasal

tcnUmg Pendafturan Tanah

19 Peraturan untuk Wilayah

dcngun dlluulirl oleh saksi*s»ksi yang kami kcnal/diperkenalkan kepada kanii 1* dan akan disebutkan dibagian akhir akta ini : 1............................................................................................. ............................

a >

.................................................................................[.................................................. a) .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3 >

.............................................................................................

3) 2)

dktibMt MBOfr iiw m hiE »iih irrtn> Pilmk B « i Uh»mh

M.

Sel.mjutnya discbut yang menerinu W(iotik. Pihak Kedua;

j ,

Para perr>;h!ap menerangkau/ouhwa :

yang berhutang dengan ini nvintaku bei>?r^benar telah berliuiang dengan syah kepada yang ber-pintang, karena jênerima uang pinjaman dengan tunai sejumlah Rp......................... f / .................................. ..............................

............................................................................. .......... ................ ). untuk penerimaan uang wrina akta iat berlaku pula sebagai tanda penerimaan-nya;

S

untuk hutang t^Sebut yang berhutang harus membayar bunga...... ( ........... ............... ..............) sebulannya, bunga mana harus dibayar tiap-tiap akhir bulan d^n untuk pertam.i kalinya pada akhir bulan

..................................; *

hwKmg tersebut harus dibayar kembali sclambut-lambatnya pada

SKRIPSI


tanggal

ILUNA TIRZA PALAR


Imi>>»

Ihip
yang bcrpiuiang d i ........................... den pan moncrima surat-tanda pcnerim.j :ui uang yang sclayaknya; Imiang tersebut beserin btmganya se-waktu-waktu dapat ditagih dan VUrus dihayar sekclika dan sekaligu.v bila yang berluitang nulalaikan kcvvajj/annyu sebagai yang berluitang, hila yang berhutang dinyutakjn pailit ataJi karena apapun hikmg kekuasaan atas hartan>a. bila harta yang berhiiVing disita oleh I'irang lain, bil:J yang berluitang meninggal dunia, pula iflla keadaan kekayaannya (imbangan

nuindur sedemikian,

vang

hingga yang bcrhutang yniunurut per*

ber-piulang lak akan dapal membayar /futangnya lagi;

gima tnenainhah jaminan dan tauggungau atas pembayyfan kembali uang pnkok. uang lump d:;n segala biaya-biuyu yang dipec/lkan seperti terteia dalam akla ini. yang b.Thutnng dengan ini membcrikanrHJPOTJK................. kepyd;ryanu berpiutanu hingea sejumlah Kp.......... /.............. (...... ............... ......................) alas: scbidang tanah hak ......................... No............................... terlctak di Propinsi Kahupalc* keeamatan D cs a diuraikan dalam surat-ukur

tgl.

No.

luas tanah

(

tvrukuran

( ................................... )niek‘j ^ ►

panjang kurang-lebih • lebar kurtiriB-leblh

persil nomor Dal tar ............ ko^/i nomor dan berbatasan di sebehh : Utara Timur Sclataiii Barai

V.

( ..............................................) m e le r;J 1

............. blok ................................J >

»

J) ■J) 3)

Selanjutnya i/nghadap tersebut pada sub II, dalam jabatannya terivhut meiieJini.i K^)otik tersebut ata? nama yang bcrpiutang. Para peuffhadap mencrangkan pula, bahwa oleh kedua pihak telah dij;.ii-' jikan dtfn diseiujui Vvtentuan-kcientuan sebagai berikut : Jjkj^)embayaran uang pokok atau unng-bunga dan angsuran-angsuran inenuu.t ketentyfin-ketentuan tidak dipenuhi sebagaimana mestinya, pemegang grosse dari a lta V n i diberi kckuasaan (ya:ig tMak bolch dieabut' kembali untuk menjual di I t a l i a n umum tanah yang telah di-ikatkan (di-hipotikkan) dalam akta ini. dan Jlclah

terjual, diberikan

kekuasaan untuk menyerahkan apa yang terjual iiu

uraiî lami uytw SKRIPSI


pmdmp****

ILUNA TIRZA PALAR


L-1

m*dun ongkos-ongkos untuk yang bertindak mcwakili yang berpiutangdan onj ongkos jurusita; Tanah yang dihipotikkan ilu dengan tidak mendapat izin ‘Ij^pemegang grosse yang syi'.h dari akta ini, tidak boleh disewakan lebih laora dari sc-tahun yang berulang dan yang berhutang tidak boleh mcnerima uan^tTwa yang dibayar Ichilt dahulu; Ponjualan tanah yjjng terikat dalam akta ini a><(s kwnauqn sendiri swbagai dimaksudkan dalam pasal 1210 dari Kitab Undanj^Jndang Pcrdata, tidak mem* bebaskan hipotik ini;. Solmna hutang tersebut bescrta uangj*fnganya bcluin dibayar lunas, yang berhutang harus mcmasukkan pertang^rtrgan kebakaran atas segala bangunanbangunan yang berdiri di atas tanah y^ng di-hipotikkan itu pada suatu pcrseroan pcrtanggungan kebakaran yang diuifijuk oleh yang berpiutang, surat polis-asuransinya harus torsimpan pada peprcgang grosse dari akta ini dan yang

berhutang

diwujibkun membayar uang^remi sepatutnya dan pada waktunya; Jika terdapat kermjfan karena kebakaran di atas tanah yang terikat ini dan yang tehih atau akaj/flipertanggungkan itu, maka uang pengganti kemgian asuransi menjadikan pemûntian jaminan hinggu banyaknya piutang pada waktu itu ditambah d e r a il uang bunga yang harus dibayarnya, dan dalam keadaan sedem ikianJw, pemegang yang sah dari Sertipikat hak atas tanah berta'nggung jawab dalam jd ja la tindakan terhadap perseroan tersebut; [cdua pihak dalam perkara mengenai hak-hak tersebut di atas memilih tern*

Setelah memeriksa surat-surat, yang di mana perlu telah dibubuhi mcterai secukupnya dan borpendapat semuanya itu memenuhi syarat-syarat maka kanii menyuruh buatkan akta ini dan memberikannya sebagai bukli, bahwa............... ....................... ,.......................... tersebut mendapat H IPO TIK ................... hingga scbesar Up.................................’( .t....................................................................... ) atas tanah hak ............................. yang diuraikan di atjs. Bersuina ini diterangkan, bahwa uang meterai yang diperlukan untuk akta ini, sejumlah Rp......................... ( ...................................................................... ) telah dibayar tunas menurut surat-kuasa-untuk-menyctor-uang-meterai teri.mggal ............................... No....................

surat mana dijahitkan pada asli akta ini :

Demikian akta ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut di atas, di bawah No.......................... dihadapan

...... .....................................................................^

...............................................................................................................................................4)

............................................................................................................. 4) ....... 4) sebagai saksi-saksi dun seteluh isi akta ini dijelaskan dan disetujuinya, maka akta ini dibubuhi tanda-tangan oieh para pcnghadap, saksi-saksi, kami, penjabat pembuat akta tanah untuk wilayah .................................................................................. s)

s) SKRIPSI


ILUNA TIRZA PALAR


Pcnjabal

Pembuiit A k ta Tanah.

. ■ <........................................ )

Para Saksi :

Kiv{^:nân__;

)).

Yang tidak perlu dicorct.

2).

Diisi nama, unuir, kewargancgamn, pekcrjaan, lempat tingga!, jika ia bersuami discbiUkan juga ketorangan diuta,-. mengenai suaminya.

3). 4). 5).

Hanyu diisi bila tiinahrya bclum diuraikan dalam suatu surat-ukur. Diisi nama. umur, ke'-^rgancgarann, pekorjaan, tcmpat tinggal para saksi. Diisi tvjlayah kerja Poj t’ t Pcmlniut Akta Tanah.

Catalan : Akta-JIipotik masih tunduk pada ketctUuan-kcteuUian dalam Kil;\b Undung* Undang Hukum Perdata Burat dan Oversdirijving ordonantio stbl. No,27/I8!>4. Dan untuk mcmberi kekuaum cksokusi maka ’’Kcpala" akta ini dieantumkan:

SKRIPSI ATAS NAM A N EG A RPELAKSANAAN A REPU BL1K (EKSEKUSI) INDO NESIA.GROSSE ...

ILUNA TIRZA PALAR


L- 2

FZ3TGADILAN NEGERI TX. I .MALANG JLN.' DR.ClPTO.No.l MALANG SURAT PERINTAH PENEGORAN No. .•/P n g /1 9 .. » DEMI KEADILAN

•«

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA " Kami Ketua Pengadilan Negeri Tk*I« d i Haling; Telah membaca permohonan d ari: ................................ yang dalam hal i n i diw akili oleh: .................................................... Sebagai pemohon; ......................... *.......... Nama Bertempat tin ggal di Pekerjaan: . . . . . . . ...........• Melav/an: N am a

: ........................... ..................

Bertempat tin ggal di . . . . . ............... Pekerjaan : .... ....................................... Permohonan tersebut b e r i s i antara la i n : bahwa penv.lion bfit'ke hendak melaksanakan hak h ip o tik , sebagaimana termaksud d-Mlara s o r t i pikat tanda bukti hak h ip otik : a. bc* Menimbang, bahv/a ncbelum Pengadilan Negeri melet/j^.k-jn eksekutorial sebagaimana yang domohon oleh pemohon t e r s o ’v j t ,

o it a m/jka

Pengadilan Negeri memandang perlu untuk menegur: ...................... ............ tersebut, agar supaya in momenuhi secara sukarela beban 'Ksbitur de ngan jaminan h ip otik tersebut: Mengingat, pasal 196 Jo 224 HIR MENETAPKAN Memerintahkan kepada ju rusita/Juru s i t a penganti ^ n g a d ila n

SKRIPSI


ILUNA TIRZA PALAR


Negeri Tk.I. d i Malang, bernama : ••••••...........•••••••............ .. Untuk memanggili ..............................................

i

pada hari •

............. ..

tanggal ............................. 1 9 - . . , supaya ia datang untuk menghadap keTua Pengadilan Negeri Malang, guna d itegor atau diperingatkan un tuk melakeanakan beban debitur dengan jaminan h ip o tik , berdasarkan 6ertipokat h ip otik N o . . N o . . . . N o .:........... dalam tenggang waktu 8 (delapan) >ari setelah i a d itegor atau dips ringatkan. Ditetapkan di Malang, tanggal, ............. 19.♦ Ketua Pengadilan Negeri T k . I . . . .....................

SKRIPSI


ILUNA TIRZA PALAR


PENGADILAN NEGERI TK.I

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN SITA EKSEKUSI TERHADAP BEBAN HIPOTIK No. ../P en ,E ks.P d t/H ip /19*. " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA » Kami Ketua Pengadilan Negeri Tk.I d i ................... *••• Merabaca surat permohonan tertanggal9 ............... ««•••••••••••• dalam hal i n i d iw akili oleh, ..................................• ......... sebagai -pemohon: M 3 L A WA N ' N a m a ; . .............^ . Azamat : .............................................. Peker jaan: ................................... « • • sebagai termohon: Permohonan mana berisikan antara la i n , bahwa pemohon berkehendak melaksanakan hak h ip otik sebagai- termaksud didalam s e r t i p i kat h ip otik dan tanda bukti h ip otik sebagai berikut: a, ............................................. .. b» c- .................................................. .. Karena termohon sampai dengan batas waktu yang telah disepa knti atau dinerjanjikannya didalam akta hipotiknya termohon fcelah1 ^Tai molunaoi hutang-hutangnya*

Menimbang, ....................... . . . Menimbang, oleh karena itu permohonan pelaksanaan eksekusih:Vpotik tersebut diatas adalah cukup beralasan dan berdasarkan hu kum, maka oleh karenanya dapat dikabulkan, Mengingat,akan pasal 19? HIR. MENETAPKAN

SKRIPSI


ILUNA TIRZA PALAR


L-3

Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri dan jik a ia borhalangan digantx oleh panitera penganti/Jurusita Pengadilan na ma .............................................................. . dengan dibantu oleh dua orang saksi yang telah-dev/asa dan dapat dipercaya untuk melakukan

s it a

eksekusi terhadap barang-barang m ilik termohon ...................................... berupa: a*

m m

....................................................

b« ci Ditetapkan di ................. ... tanggal, ................... .................. 19 oleh kami ........................... Ketua Pengadilan Negeri . . . .

Ketua Pengadilan Negeri » .............

Biaya materei fy 25»“

SKRIPSI

............. ..


ILUNA TIRZA PALAR


PENGADILAN NEGERI TK.I

PENETAPAN EKSEKUSI No. * ./P en .S k s,P d t/H ip /1 9 .. " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUilANAN YANG MAHA E SA "

Kami, Ketua Pengadilan Negeri Tk.I ............... Membaca: 1. Surat permohonan tanggal ................... ............19..>yang d i ajukan o l e h .......................................................... . yang dalam hal i n i diw akili oleh •••••*............................ ...................... sebagai •pemohon* M E L A V/ A N N am a

:

Bertempat tin ggal : ......................... .................... Pekerjaan : ........ ...................... ............................... Sebagai terraohon: yang isin ya mohon dilanjutkan pelelangan eksekusi reg g i s t e r No, . ,/P e n ,S k s .P d t/H ip /T g l/1 9 .. dengan . ".al&san sebagai berikut: - Bahwa......................................telah mengajukan permohonan eksekusi grosse akta h ip otik dengan permohonan f i a t eksekusi Tanggal ....................... . . 1 9 . . sesuai dengan ke tentuan pasal 224 HIR, masing-masing te rca ta t dalam s e rtip ik a t h ip otik yang tesebut dibawah i n i : a ................... ; . ........................ b. c. Permohonan mana tercatat dibawah N o , / P e n . P d t , eks tanggal, ••••.•.•••19** - Bahwa akan tetapi pelaksanaan lelang eksekusi

atas

tanah jaminan tersebut terhalang karena adanya i n s t ru k sl dari Pengadilan Tinggi ............... ...d en gan a la s -

SKRIPSI


ILUNA TIRZA PALAR


L -4

an bahwa scluruh harta kokayaan debitur bernaraa . . . . ......................... . . . . . ..........i t u berada dalam status penyi taan umura berdasarkan keputusan pengadilan N egeri..* . . . ...............yang menyatakan saudara .............................. . . tersebut berada dalam keadaan ................... ... - Bahwa setelah kami mengajukan permohonan kepada Mahkama Agung R .I, agar diperkenankan raelanjutkan p e le langan eksekusi atas harta kekayaan debitur ............... tersebut dengan alasan bahwa pemegang h ip otik dapat melaksanakan haknya dengan melelang tanah-tanah yang dihipotikkan i t u seolah-olah tidak ada k a p a ilita n , 2. Surat penetapan kami janggal, . . . . . . . #19«.» No, ../P e n Kks.Pdt/Hip/19.♦, tentang penyitaan eksekusi terhadapbarang-barang yang telah dihipotlkksn oleh termohon ke pada petnohsn; 3 . Berita acara penyitaan eksekusi tanggal, • . . « • . . . . 1 9 . . No. . . / .........../ 1 9 . . Pengadilan N e g e r i .............. tentang penyitaan eksekusi terhadap: a ................................. ............. b. c. Menimbang: 1, Bahwa pemohon sampai dengan batas v/aktu yang ditentu kan belum juga melunasi hutang-hutangnya pada pemo hon: 2. B erisi alasan-alasan........................... 3. idem dan seterusnya, Mengingat: berdasarkan p;inal 1178 KUHPerdata j o 224 dan 200 HIS. ■ H EHET A P KA N Memerintahkan kepada : ....................... .......................... Juru sita pada Pengadilan Negeri ....................... » dengan porantaraan kantor lelang negara •••**..».«• untuk me laksanakan penjualan dimuka umum secara lela n g atas ba rang-barang m ilik termohon berupa :

SKRIPSI


ILUNA TIRZA PALAR


L-/f

a. b* c* Dan h a sil pelelangan tersebut sebanyak ................................ ( , ...............*.....................................................•) ditambah ongkos ongkos yang timbul akibat permohonan i n i segera setelah pelelangan i t u se le s a i melalui Juru Sita Pengadilan Ne g e ri . ................... . tersebut dlserahkan kepada pemohon untuk memenuhi beban debitur untuk melunasi hutang t e r mohon pada pemohon dengan segala kuwaji&annya yang t e r sebut dalam akta hipotik#

DItetapkan d i •••*•••••• pada tan ggal: ••*««**•*•*19*• Ketua Pengadilan Negeri .............

SKRIPSI


ILUNA TIRZA PALAR


P2NGADILAN NEGE3I TK.I

PENGUMUMAN LELA N G BARANG SITA AW

No; « ../B ,A ,P d t,G /1 9 ../P N ........... Pada hari i n i , ......... ta n g g a l,*••••,..19*# J a m ,,,, d i , , . ................... . saya . ..................................Panitera Pengadilan Ne g e r i . ................................. , .................... .. atas perintah PengadilanNegeri tersebut dalam surat penetapannya tanggal, ................... *19*• No: , ,/P t$ .P d t,G /1 9 . ,/PN............... dalam perkara a n ta r a :............ . . . . ................. ........................................... bertempat tin ggal d i .......................... p e k e r ja a n ............... ................... , .............. sebagai penggugat lav/an ........... bertempat tin ggal di .......................................... p e k e r ja a n ............... . . . . . sebagai t e r g u g a t ,.barang-barang bergerak y a itu : 1 ............................. *................................ .. ...................................................................................... Barang-barangnya telah d is it a sebagairaana diuraikan dalam b e rita acara penyitaan yang dilakukan panitera-penganti Pengadilan Negeri . « * * * . * . . « • * tanggal,* • • • « .,.,1 9 .* N o . . . . / B *A. Pdt, G/19. . /PN Ponjualan dilakukan dengan tunai. Barang-barang boleh d ilih a t satu Jam; sebelum pelelangan; Yang minta lela n g : ................................................ ................................................ T ersita : ........................... *..................................................... « « . . . ............ ..

19 Panitera,

SKRIPSI


ILUNA TIRZA PALAR


L- 6 KANTOR LELANG 11EGA RA SURABAYA J L . Indrapura«No,5

SURABAYA

LELANG TANGGAL HA RI JAM T EHP A T felfRAT

P B N A V / A R A N 1

Yang bortanda tangan dibaivah i n i , saya Na ma

:

A 1 a m a t

* «• •»• ••• •« •• »»• ••• •

.........*.

•

Dengan i n i saya mengetahui dan menyet.ujui tentang barang / obat-obatan yang telah saya tawarkan dan bersedia meraenuhi kuv/a jiban saya, setelah ditunjuk sebagai penav/ar yang sah, untuk diba wah i n i : No :

JENIS BARANG YANG DITAWAR

Dengan

huruf

X) Jumlah pokok pembelian tersebut belum tern asik bea le la n g uang miskin dan ongkos-ongkos lainnya yang bersangkutan, syarat- syarat/ kev/ajiban - khv/ajiban

1, Yang dapat mengajukan .penawaran/lelang pembelian adalah pedagang besar Farmasi (PBF) yang telah memiliki i z i n tetap . 2. Apabila cipenawar mema'sukkari surat penav/arannya, maka 1? telah dianggap melihat dan menyetujui keadaan barang/obat-obatan yang akan d ile la n g , sesuclah lolan g s e le s a i ia tidak dapat mengajukan claim sesuatunya juga terhadap barang-barang tersebu t. Ti/.ip ponaw/iran pada s.'sat rnoinasukkan surat ponawar;:nnya, diharus_ kan mcmbayar dengan tunai/uang tunai sobesar f t ........... sebagai uang tanggungan dan harus disetorkan kepada p a n itia pen jualan lela n g barang tersebut diatas, pembayaran dengan merapergunakan cheque tidak diizinkan. Bila sipenawar dinyatakan tidak dapat, uang tanggungan tersebut diatas akan dikombalikan penuh kepada yang berhak segera sesudah le la n g s e l e s a i . Tanpa uang tanggungan i n i penawar dianggap tidak syah sercentara uang tanggungan i t u berada dalam simpanan panitia tersebut d i a ta s, t e r ja d i tindakan moneter berupa apapun juga, maka resik o dan akibabnya tetap dipikul oleh penawar yang yang menyetorkan

SKRIPSI


ILUNA TIRZA PALAR


L- .6

uang tanggungan i t u . 3. Setiap penawar diharuskan hadir pada waktu pembukaan surat-surat penawaran, jik a penav/ar tidak hadir, maka surat penawarannya di anggap b a ta l/tid a k disyahkan, dan uang tanggungan yang telah di s e to r tersebut diatas, jatuh menjadi m ilik pemerintah. 4. Pembayaran uang pembelian harus dengan uang tunai (kontan) d i waktu lelang i t u , pembayaran dengan cheque tidak diterim a. Surat penawaran harus d i t u l i s dengan angka dan huruf yang je l a s (tdra ng) . 5* Penawaran/pembelian yang telah ditunjuk dengan syah/mensng harus memenihi atau melaksanakan syarat-syarat/ketentuan-ketenuuan se bagai berikut: a. Sebelum diedarkan, obat-obatan tersebut harus dxberi tan d a/stompel khusus dari Kantor Wilayah departemen kesehatan Propensi ............... *................ . . . . b, Obat-obatan tersebut oleh P3F yang bersangkutan hanya bolehd iju a l kepada rumah sakit dan/kepada A potik-apotik te rte n tu yang ditunjuk oleh PBF tersebut dan harus dilaporkan pelaksa naannya kepada kantor wilayah Departemen kesehatan propensi.. c . Rumah sakit atau Apotik yang raembeli obat-obatan tersebut juga PBF yang bersangkutan harus memberikan laporan tia p akh i r bulan kepada Kantor V/ilayah Departemen kesehatan Propensi .................................................. mengenai jumlah persediaan, panjuaian serta s is a akhir bulan dari obat-obatan tersebu t.

Surabaya, ,

.............•..*•19

Tanda tangan penav/ar/Nama terang

(

SKRIPSI


)

ILUNA TIRZA PALAR

PELAKSANAAN (EKSEKUSI) GROSSE AKTA HIPOTIK MENURUT KETENTUAN HUKUM DAN PRAKTEKNYA

Recommend Documents