PELAKSANAAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI MEDIASI PADA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA DENPASAR Oleh : Putu Andika Risnanda Putra I Wayan Wiryawan I Made Dedi Priyanto Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana ABSTRAK Didalam pelaksanaan mediasi perselisihan hubungan industrial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar, tidak semua penyelesaian perselisihan melalui mediasi pada tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan sesuai dengan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial Serta Tata Kerja Mediasi yaitu 30 ( tiga puluh ) hari kerja sejak diterimanya pelimpahan penyelesaian perselisihan. Adapun permasalahan yang diteliti yaitu bagaimana kendala dan upaya menanggulangi kendala tersebut didalam pelaksanaan batas waktu penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis empiris. Adapun sumber data primer dalam penelitian yaitu data diperoleh dari hasil wawancara pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar dan data sekunderberasaldaripenelitian kepustakaan yaitu bahan-bahan hukum. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan batas waktu mediasi yaitu seperti tidak dilampirkannya risalah perundingan bipartit, kurang aktifnya para pihak pekerja atau perusahaan, kewenangan terbatas yang diberikan perusahaan pusat, banyaknya kasus perselisihan hubungan industrial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar, keterbatasan jumlah sumber daya manusia, tidak dibawanya dokumen pendukung didalam proses mediasi, tidak terfokusnya tugas mediator hanya untuk menyelesaikan perselisihan melalui mediasi.Upaya pencegahan yang dilakukan yaitu memberikan pengarahan dan menyarankan agar para pihak yang berselisih agar hadir langsung didalam mediasi, memberi kuasa kepada orang yang berkompeten di bidang ketenagakerjaan, menginstruksikan agar dibawa alat-alat penunjang didalam proses mediasi dan upaya penanganan yang dilakukan yaitu memfokuskan mediator didalam penanganan kasus perselisihan hubungan industrial, menambah jumlah mediator dan staf administrasi mediator, dan mensosialisasikan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Ketenagakerjaaan. Kata Kunci : Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mediasi, Batas Waktu, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar
1
ABSTRACT Implementation of the mediation of an industrial dispute at the Department Social and Manpower of Denpasar City , not all of the settlement of the dispute through mediation can be settled in accordance with the deadline specified in accordance with Article 15 Paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration Republic of Indonesia Number 17 Year 2014 On Appointment and Dismissal of Industrial Relations Mediator and work Procedures Mediation is 30 (thirty) business days from the receipt of the transfer of the settlement of disputes. The issues studied are how the constraints and efforts to overcome these obstacles in the implementation deadline for the settlement of industrial disputes through mediation at the Department Social and Manpower of Denpasar City. The method used is the juridical empirical legal research methods. The primary data source in the study of the data obtained from interviews at the Department Social and Manpower of Denpasar City and secondary data derived from the research literature that legal materials. From this research it can be concluded that the obstacles encountered in the implementation deadline of mediation that is like not attached to the minutes of bipartite negotiations, less active of the party workers or companies, limited authority given the central enterprises, the number of cases of industrial disputes at the Department of Social and Manpower of Denpasar City, the limited number of human resources, was not brought supporting documents in the mediation process, not only focused the task of mediator to resolve the dispute through mediation. Prevention efforts made is to provide guidance and suggest that the disputing parties to be present directly in mediation, giving power to people who are competent in the field of employment, instructs brought supporting tools in the mediation process and the way in which to do that is to focus mediator in the handling cases of industrial disputes, increase the number of administrative staff of mediator and mediator, and socialize Regulation Legislation in the field of manpower. Keywords : Industrial Dispute Settlement, Mediation, Deadlines, Department Social and Manpower of Denpasar City I.
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Hubungan industrial (industrial relations) tidak hanya sekadar manajemen organisasi perusahaan, yang menempatkan pekerja sebagai pihak yang selalu dapat diatur. Namun, hubungan industrial meliputi fenomena baik di dalam maupun di luar tempat kerja yang berkaitan dengan penempatan dan pengaturan hubungan kerja.1Pekerja mempunyai kedudukan sebagai tulang punggung perusahaan, untuk itu hak-hak pekerja harus mendapatkan jaminan pemenuhannya. Untuk mendapatkan hakhaknya, pekerja harus mengikatkan dirinya dengan pengusaha. Suatu ikatan antara 1
Lalu Husni, 2004, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.1.
2
pekerja dengan pengusaha yang didasarkan pada kesepakatan itulah yang disebut dengan perjanjian kerja. Perjanjian kerja tersebut adalah perjanjian perburuhan dimana pihak yang satu, si buruh, mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain, si majikan, untuk sesuatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah.2 Dalam suatu perusahaan, antara pekerja dengan pengusaha harus ada hubungan timbal balik yang saling menguntungkan sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian kerja. Tetapi dalam praktek masih sering terjadi kesalahpahaman dan mungkin juga kecurangan antara pekerja dengan pengusaha dalam menjalani hak dan kewajibannya, sehingga muncul perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha. Setiap perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan Bipartit dan jika perundingan mencapai hasil di buatkan persetujuan bersama (PB) dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka dapat dilakukan upaya bipartit, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.3 Data Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar menunjukkan bahwa tidak semua penyelesaian perselisihan melalui mediasi pada Dinas Sosial danTenaga Kerja Kota Denpasar terselesaikan sesuai dengan batasan waktu yang ditentukan sesuai dengan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial Serta Tata Kerja Mediasi (selanjutnya disebut Permenakertrans No. 17 Tahun 2014). Seperti kasus perselisihan hak antara pekerja dan PT. MJL Perselisihan tersebut didaftarkan oleh 8 orang pekerja ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar pada tanggal 4 Pebruari 2016 dan pelimpahan penyelesaian perselisihan dari Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar kepada mediator padatanggal 4 Pebruari 2016. Kesepakatan penyelesaian perselisihan tersebut dituangkan didalam perjanjian bersama yang ditandatangani oleh pihak pekerja dan pihak PT.MJL dan disaksikan oleh mediator pada tanggal 18 April 2016, sehingga penyelesaian perselisihan melalui mediasi pada kasus tersebut melebihi batas waktu yaitu 30 ( tiga puluh ) hari kerja sejak diterimanya pelimpahan penyelesaian perselisihan. 2
Sri Budiani Gultom, 2005, Aspek Hukum Hubungan Industrial, Hecca MitraUtama, Jakarta, h.
3
Adrian Sutendi, 2011, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta h. 108
90
3
1.2. Tujuan Tujuan penelitian jurnal ini adalah untuk mengetahui kendala-kendala didalam pelaksanaan batas waktu penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kendala-kendala didalam pelaksanaan batas waktu penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar. II.
ISI MAKALAH
2.1
Metode Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode
penelitian yuridis empiris. Adapun sumber data primer dalam penelitian yaitu data diperoleh dari hasil wawancara pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar dan data sekunder berasal dari penelitian kepustakaan yaitu bahan-bahan hukum. 2.2
Hasil dan Pembahasan
2.2.1 Kendala-Kendala
didalam
Pelaksanaan
Batas
Waktu
Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi pada Dinas Sosial dan Tenaga Kota Denpasar dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur didalam UU No.2 Tahun 2004 dan Permenakertras No. 17 Tahun 2014. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ida Herlina dan BapakI Nyoman Alit Ningsana Yadnya selaku Mediator Hubungan Industrial di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar disebutkan bahwa Kendala-kendala yang mediator hadapi didalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi antara lain: tidak dilampirkannya risalah perundingan bipartit; kendala dari para pihak pekerja atau perusahaan yang kurang aktif dalam menerima panggilan dari mediator; kewenangan terbatas yang diberikan perusahaan pusat kepada perusahaan cabang dapat menghambat proses mediasi; banyak kasus-kasus perselisihan hubungan industrial yang harus ditangani mediator pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar; Terbatasnya mediator dan staf administrasi mediator; tidak dibawanya dokumen-dokumen pendukung didalam proses mediasi dan tidak terfokusnya tugas mediator hanya untuk menyelesaikan perselisihan melalui mediasi.
4
2.2.2
Upaya – Upaya yang Dilakukan Dinas Sosial dan TenagaKerja Kota
Denpasar untuk Menanggulangi Kendala-Kendala didalam Pelaksanaan Batas Waktu Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi pada Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Denpasar Upaya pencegahan dilakukan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar untuk menanggulangi kendala-kendala didalam pelaksanaan batas waktu mediasi antara lain: memberikan pengarahan agar para pihak yang berselisih agar hadir langsung didalam proses mediasi; menyarankan dimana para pihak yang member kuasa didalam proses penyelesian perselisihan melalui mediasi tersebut agar memberikan kuasa kepada orang lain yang kompeten di bidang ketenagakerjaan; menginstruksikan kepada para pihak agar membawa alat-alat penunjang didalam proses mediasi perselisihan hubungan industrial seperti peraturan perusahaan dan perjanjian kerja. Upaya penanganan yang dilakukan antara lain: memfokuskan mediator didalam penanganan kasus perselisihan hubungan industrial; menambah jumlah mediator dan staf administrasi mediator; mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaaan. III. KESIMPULAN Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan batas waktu mediasi yaitu seperti tidak dilampirkannya risalah perundingan bipartit, kurang aktifnya para pihak pekerja atau perusahaan, kewenangan terbatas yang diberikan perusahaan pusat, banyaknya kasus perselisihan hubungan industrial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar, keterbatasan jumlah mediator dan staf administrasi mediator, tidak dibawanya dokumen pendukung didalam proses mediasi, tidak terfokusnya tugas mediator hanya untuk menyelesaikan perselisihan melalui mediasi.Upaya pencegahan yang dilakukan yaitu memberikan pengarahan dan menyarankan agar para pihak yang berselisih agar hadir langsung didalam mediasi, memberi kuasa kepada orang yang berkompeten di bidang ketenagakerjaan, menginstruksikan agar dibawa alat-alat penunjang didalam proses mediasi dan upaya penanganan yang dilakukan yaitu memfokuskan mediator didalam penanganan kasus perselisihan hubungan industrial, menambah jumlah mediator dan staf administrasi mediator, dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaaan.
5
DAFTAR PUSTAKA A. BUKU Adrian Sutendi, 2011, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta Lalu Husni, 2004, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta Sri Budiani Gultom, 2005, Aspek Hukum Hubungan Industrial, Hecca Mitra Utama, Jakarta B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial Serta Tata Kerja Mediasi
6
