PEDOMAN TEKNIS PERLUASAN AREAL KEBUN HIJAUAN MAKANAN TERNAK

PEDOMAN TEKNIS

PERLUASAN AREAL KEBUN HIJAUAN MAKANAN TERNAK

DIREKTORAT PERLUASAN AREAL DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR

DEPARTEMEN PERTANIAN 2009

KATA PENGANTAR Perluasan areal kebun Hijauan Makanan Ternak (HMT) merupakan salah satu tugas dan fungsi Direktorat Perluasan Areal khususnya di bidang peternakan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan HMT pada kawasan peternakan/ sentra produksi ternak. Dalam pelaksanaan perluasan areal kebun HMT akan melibatkan berbagai instansi terkait baik ditingkat pusat maupun daerah, serta partisipasi masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut demi kelancaran pelaksanaan perlu dibuat Pedoman Teknis Perluasan Areal Kebun HMT. Muatan pedoman teknis ini bersifat umum karena berlaku secara Nasional sehingga Dinas Peternakan/ yang membidangi peternakan Propinsi perlu menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan dan Dinas Peternakan/ yang membidangi peternakan Kabupaten/ Kota perlu menerbitkan Petunjuk Teknis yang menjabarkan secara lebih rinci pedoman teknis ini sesuai dengan kondisi spesifik daerah masing-masing. Kami menyadari bahwa pedoman ini masih belum sempurna, namun kami berharap pedoman ini dapat bermanfaat dalam melaksanakan perluasan areal kebun HMT tahun 2009 di daerah. Jakarta, Januari 2009 Direktur Perluasan Areal,

Dr. Ir. Agus Sofyan,MS NIP. 080.063.222 i Pedoman Teknis Perluasan Areal Kebun HMT TA.2009

i

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

I.

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tujuan C. Keluaran

1 1 2 3

II.

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN A. Pengertian B. Ruang Lingkup Kegiatan

4 4 5

III.

KETENTUAN DALAM PERLUASAN AREAL KEBUN HMT A. Norma B. Standar Teknis C. Kriteria D. Prosedur E. Pembiayaan

7 7 7 9 10 10

IV.

PELAKSANAAN KEGIATAN A. Survey dan Investigasi B. Desain C. Konstruksi D. Sarana Produksi E. Jadwal Pelaksanaan

15 15 17 18 20 20

Pedoman Teknis Perluasan Areal Kebun HMT TA.2009

ii

V

TATA LAKSANA KEBUN HMT A. Pengontrolan Tanaman B. Waktu dan Teknik Pemotongan C. Daya Tampung Lahan

21 22 23 23

VI.

INDIKATOR KINERJA A. Indikator Kinerja B. Bobot Kinerja Fisik

25 25 26

VII.

PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN A. Kewenangan dan Tanggung Jawab di Tingkat Pusat B. Kewenangan dan Tanggung Jawab di Tingkat Propinsi C. Kewenangan dan Tanggung Jawab di Tingkat Kabupaten D. Pelaporan

27 27 27 28 28

Lampiran

Pedoman Teknis Perluasan Areal Kebun HMT TA.2009

iii

I. A.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Dalam manajemen budidaya ternak, pakan merupakan kebutuhan tertinggi yaitu 60-70 % dari seluruh biaya produksi. Mengingat tingginya komponen biaya tersebut maka perlu adanya perhatian dalam penyediaan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Tidak terkecuali bagi ternak ruminansia dimana pakan yang diperlukan berupa Hijauan Makanan Ternak (HMT). Kebutuhan pokok konsumsi HMT untuk setiap harinya ± 10% dari berat badan ternak. Dalam ransum ternak ruminansia, rumput lebih banyak digunakan karena selain lebih murah juga lebih mudah diperoleh. Disamping itu rumput mempunyai produksi yang lebih tinggi dan lebih tahan terhadap tekanan defoliasi (pemotongan dan renggutan). Salah satu upaya dalam meningkatkan produksi dan produktivitas ternak, ketersediaan dan kontinyuitas HMT sangat diperlukan, untuk itu perlu diwujudkan adanya lahan yang digunakan sebagai kebun HMT. Berkenaan dengan hal tersebut, maka berdasarkan Peraturan Presiden No. 10 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Pertanian No. 299/Kpts/05.140/7/2005 telah ditetapkan bahwa Direktorat Jenderal

Pedoman Teknis Perluasan Areal Kebun HMT TA. 2009

1

Pengelolaan Lahan dan Air sebagai institusi yang menangani pengelolaan sumber daya lahan dan air. Direktorat Perluasan Areal sebagai salah satu unit kerja pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan perluasan areal di bidang pertanian, salah satunya adalah perluasan areal di bidang peternakan. Perluasan areal di bidang peternakan diantaranya dilakukan melalui perluasan areal kebun HMT dengan maksud untuk menambah luas areal kebun hijauan makanan ternak agar mencukupi kebutuhan pakan ternak yang berkualitas. B.

Tujuan Tujuan dari penyusunan pedoman ini adalah untuk memberikan arahan kepada petugas peternakan propinsi, kabupaten/kota serta masyarakat peternak dalam melaksanakan kegiatan perluasan areal kebun hijauan makanan ternak yang meliputi penetapan calon peternak peserta dan calon lokasi, pembuatan desain sederhana, pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB), pelaksanaan konstruksi serta penyediaan sarana produksi.


2

C.

Keluaran Keluaran dari kegiatan perluasan areal kebun hijauan makanan ternak adalah terwujudnya penambahan luas areal kebun hijauan makanan ternak pada kawasan peternakan.


3

II. A.

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pengertian 1. Perluasan areal kebun Hijauan Makanan Ternak (HMT) adalah pembuatan kebun hijauan makanan ternak dalam rangka memperluas

areal

kebun

hijauan

makanan

ternak

guna

meningkatkan produksi hijauan makanan ternak yang berkualitas. 2. Kebun HMT adalah lahan tempat ditanamnya rumput unggul dan atau legum sebagai sumber pakan ternak yang berkualitas. 3. Survey investigasi adalah kegiatan penilaian kelayakan terhadap calon lokasi dan calon peternak baik secara teknis, ekonomis dan sosial untuk mendapatkan calon lokasi dan calon peternak yang layak dalam kegiatan perluasan areal kebun hijauan makanan ternak. 4. Desain perluasan areal kebun HMT adalah kegiatan pengukuran dan pembuatan peta rancangan teknis pada lokasi yang dinyatakan layak dari hasil survey investigasi. Dalam pembuatan desain perlu dibuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan perluasan areal kebun HMT. 5. Desain sederhana adalah kegiatan pengukuran dan pembuatan denah secara sederhana pada lokasi yang dinyatakan layak dari hasil survey investigasi. Pedoman Teknis Perluasan Areal Kebun HMT TA. 2009

4

B.

Ruang Lingkup Kegiatan Ruang lingkup kegiatan perluasan areal kebun HMT meliputi : 1. Survey, Investigasi dan Desain (SID) Kegiatan SID ini dilakukan secara swakelola oleh Petugas Dinas Peternakan/ yang membidangi Peternakan kabupaten/ kota sedangkan penetapannya oleh Kepala Dinas Pertanian/ Peternakan kabupaten/ kota. 2. Konstruksi Perluasan Areal Kebun HMT Kegiatan konstruksi perluasan areal kebun HMT meliputi kegiatan sebagai berikut : a. Pembersihan Lahan b. Pengolahan tanah c. Pemupukan d. Penanaman 3. Pengadaan Sarana Produksi Sarana produksi dari kegiatan ini meliputi pupuk, bibit/ benih rumput unggul dan atau legum serta chopper. 4. Pekerjaan lain yang diperlukan


5

Kegiatan ini dapat dilakukan setelah kegiatan utama terpenuhi. Kegiatan lain yang diperlukan adalah kegiatan yang mendukung adanya kebun HMT sesuai kebutuhan diantaranya adalah membuat pagar hidup, pembuatan papan nama dan lain-lain.


6

III.

KETENTUAN DALAM PERLUASAN AREAL KEBUN HMT

Kegiatan perluasan kebun HMT diarahkan pada lahan yang letaknya tidak jauh dari kawasan peternakan/ sentra produksi ternak. Lahan yang digunakan untuk kebun HMT ditetapkan oleh Bupati/ Walikota/ Dinas Peternakan/ yang membidangi peternakan. Adapun norma, kriteria, standar teknis dan prosedur perluasan areal kebun HMT adalah sebagai berikut : A.

Norma Perluasan areal kebun HMT merupakan upaya penambahan luas areal kebun hijauan makanan ternak guna meningkatkan produksi hijauan makanan ternak yang berkualitas.

B.

Standar Teknis 1. Kesuburan Tanah Memiliki kesuburan tanah dengan pH antara 6,5 – 7,0. Tanah tanah dengan pH dibawah 6,5 dinyatakan sebagai tanah asam, sedangkan tanah dengan pH diatas 7,0 dinyatakan sebagai tanah alkalis. Untuk menaikkan pH tanah yang asam dapat ditambahkan dengan kapur. Sedangkan untuk menurunkan pH tanah yang alkalis


7

dapat digunakan pupuk yang bereaksi dengan asam misalnya yang mengandung sulfur seperti pupuk ZA dan lain-lain. 2. Mempunyai kemiringan tanah < 300 Semakin tinggi derajat kemiringan tanah penggunaan pupuk semakin tidak efisien, sehingga untuk mempertahankan kelestarian kesuburan tanah memerlukan upaya khusus. 3. Tersedia sumber air Suplai air diperlukan untuk pertumbuhan tanaman terutama bagi daerah-daerah yang mengalami kemarau panjang. Sumber air dapat berasal dari sumber air alami atau sumber air buatan. 4. Luas hamparan kebun HMT Luas satu hamparan kebun HMT diupayakan ≥ 1 ha dan dalam satu kawasan minimal terdapat kebun HMT seluas 5 ha. Luas lahan yang akan digunakan sebagai kebun HMT perlu diperkirakan skala ekonomi sesuai dengan target pemeliharaan ternak dari tahun ke tahun.


8

5. Aksesibilitas Jarak kebun HMT yang akan dibuat dengan kawasan peternakan / sentra produksi ternak mudah dijangkau. C.

Kriteria 1. Kriteria Calon Lokasi a. Lahan yang digunakan untuk kebun HMT adalah lahan bebas banjir

dan

ditetapkan

oleh

Bupati/Walikota/Dinas

Peternakan/yang membidangi peternakan. b. Status tanah dan batas kepemilikannya jelas, tidak dalam sengketa dan tidak tumpang tindih dengan proyek/ kegiatan lainnya. c. Terbentuk kelompok peternak yang bersedia memelihara dan mengembangkan kebun HMT. d. Lokasi mudah dijangkau dan terdapat jalan yang mudah diakses, serta tersedia petugas yang membina. 2. Kriteria Peternak Calon Pengguna Diutamakan kepada kelompok peternak yang telah memiliki ternak ruminansia baik secara swadaya maupun berasal dari bantuan pemerintah.


9

D.

Prosedur Prosedur pelaksanaan perluasan areal kebun HMT adalah : 1. Survey, Investigasi dan Desain 2. Pembersihan Lahan 3. Pengolahan Tanah 4. Pengadaan Saprodi 5. Pemupukan 6. Penanaman 7. Pekerjaan lain yang diperlukan Perluasan areal kebun HMT dimungkinkan membeli 1 (satu) unit chopper apabila melaksanakan kegiatan minimal 20 ha yang dikelola oleh 1 (satu) kelompok.

E.

Pembiayaan 1. Sumber Pembiayaan Pembiayaan untuk pelaksanaan perluasan areal kebun HMT dapat berasal dari dana APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten/ Kota serta partisipasi petani/ masyarakat. Sumber pembiayaan kegiatan perluasan areal kebun HMT adalah sebagai berikut :


10

No.

Kegiatan

Sumber Pembiayaan

1.

Survey, investigasi dan desain

2.

Konstruksi

APBN, APBD

3.

Bantuan sarana produksi

APBN, APBD

APBD

Konstruksi dan bantuan sarana produksi yang dibiayai melalui APBN dituangkan dalam MAK : Belanja Lembaga Sosial lainnya. Pembiayaan kegiatan perluasan areal kebun HMT berasal dari APBN yang terdiri dari konstruksi dan sarana produksi dengan komponen masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut : a. Konstruksi meliputi pembersihan lahan, pengolahan tanah, pemupukan dan penanaman. b. Sarana produksi meliputi pupuk, bibit/benih rumput unggul dan atau legum serta chopper. Apabila tenaga kerja peternak untuk pembersihan lahan dan pengolahan tanah terbatas maka dimungkinkan untuk menyewa alat mekanik seperti traktor dan lain-lain. Jumlah dana yang tersedia adalah dana maksimal sehingga apabila dana untuk konstruksi dan saprodi masih ada kelebihan maka dapat digunakan untuk menambah volume kegiatan atau untuk keperluan lainnya yang dapat mendukung padang penggembalaan, tetapi


11

apabila dana kurang maka dapat diupayakan dari APBD dan atau swadaya kelompok peternak. Pemeliharaan lanjutan berupa : pemeliharaan tanaman serta pemeliharaan sarana prasarana yang menunjang kelangsungan kebun hijauan makanan ternak menjadi tanggungjawab masyarakat kelompok peternak yang bersangkutan. 2. Mekanisme Pencairan Dana Pencairan dan pemanfaatan dana untuk kegiatan konstruksi, bantuan sarana produksi dan sarana pendukung mengacu pada buku Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air. Mekanisme pencairan dana Bantuan Sosial tersebut dilakukan melalui transfer uang kepada kelompok sasaran. Secara ringkas mekanisme tersebut dituangkan ke dalam skema sebagai berikut:


12

KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)

4 (SPP)

PPPP (Pejabat Penguji & Perintah Pembayaran)

3 (RUKK)

5 (SPM)

Bendahara

KPPN

PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)

2 (RUKK)

6 (SP2D dan Transfer Dana Bansos)

KORLAP (Koordinator Lapangan/Tim Teknis)

Keterangan Skema :

Ketua Kelompok Sasaran Bantuan Sosial

Keterangan Skema : a. Ketua Kelompok Sasaran Bantuan Sosial mengajukan Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK) kepada Pejabat Pembuat Komitmen melalui Koordinator Lapangan/Tim Teknis. b. RUKK oleh Koordinator Lapangan/Tim Teknis dilakukan penelitian/penelaahan lebih lanjut sebelum diteruskan ke PPK. c. Oleh PPK, konsep RUKK dipelajari dan ditelaah menyangkut kebenaran dan keabsahannya.


13

d. RUKK selanjutnya diajukan ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagai dasar penerbitan SPP. e. SPP yang diterbitkan oleh KPA selanjutnya diajukan ke pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (P4) sebagai dasar penerbitan SPM. f.

Oleh Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran, SPM diajukan ke KPPN guna penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

g. SP2D tersebut sebagai dasar transfer dana kepada Ketua Kelompok Sasaran Bantuan Sosial. Hasil dari kegiatan ini menjadi milik masyarakat dan tidak perlu dikembalikan ke pemerintah. Oleh karena itu agar diatur dan dituangkan dalam Petunjuk Pelaksanaan oleh propinsi dan Petunjuk Teknis oleh kabupaten.


14

IV.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam melaksanakan kegiatan perluasan areal kebun hijauan makanan ternak maka perlu diketahui komponen kegiatan. Komponen dari kegiatan ini adalah survey, investigasi dan desain, konstruksi dan pengadaan sarana produksi. Tahap-tahap yang dilaksanakan dalam pembuatan kebun hijauan makanan ternak adalah sebagai berikut : A.

Survey dan Investigasi Tujuan

dilaksanakannya

survei

dan

investigasi

adalah

untuk

mendapatkan peternak calon pengguna dan calon lokasi (CP-CL) yang layak, untuk dibuat desain tata letak perluasan areal kebun HMT. Dalam pelaksanaan survey dan investigasi hal – hal yang perlu dilakukan adalah: 1. Membuat Daftar Pertanyaan Daftar pertanyaan untuk peternak yang meliputi nama peternak, jumlah dan jenis ternak serta luas lahan yang dimiliki, sumber pakan ternak yang didapat saat ini serta pembuatan tabel – tabel untuk tabulasi dan pengolahan data. 2. Pengumpulan data Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder.


15

a. Data primer diperoleh di lapangan dengan cara wawancara, pengamatan atau pengukuran langsung. Data primer meliputi keadaan sifat tanah, kesediaan peternak, daftar nama peternak, jenis ternak, jumlah dan struktur ternak, luas dan jenis vegetasi di masing-masing kawasan, serta pembuatan peta lokasi. Hal hal yang dilakukan dalam wawancara meliputi antara lain kesediaan peternak untuk melaksanakan kegiatan perluasan areal kebun HMT, luas lahan, kondisi sosial peternak, kondisi infrastruktur lokasi. Dari data yang dikumpulkan diketahui keadaan potensi areal calon perluasan areal kebun HMT. b. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait dan data sekunder yang dikumpulkan digunakan untuk menunjang data - data primer guna memberikan gambaran yang lebih lengkap terhadap calon lokasi. Data sekunder yang dimaksudkan dapat berupa pola usaha peternak, penyediaan sapronak, serta luas lahan. 3. Tabulasi Data Serta Pengolahan Data Kegiatan tabulasi dan pengolahan data dimaksudkan untuk mempermudah analisis data primer yang telah dikumpulkan untuk mempermudah pengambilan keputusan. 4. Pembahasan


16

Sebelum

lokasi

dinyatakan

layak,

maka

perlu

dilakukan

pembahasan dengan instansi terkait, hasil pembahasan berupa kesepakatan calon lokasi yang ditanda tangani oleh bupati/ walikota atau kepala dinas peternakan/ yang membidangi peternakan di kabupaten. 5. Pembuatan laporan Pembuatan laporan dilakukan oleh petugas pelaksana kegiatan berdasarkan hasil kegiatan survey dan investigasi di lapangan. B.

Desain Pembuatan desain perluasan areal kebun HMT dilaksanakan atas dasar hasil pengukuran, pembuatan denah dan layout pada lokasi yang dinyatakan sesuai dari hasil survey dan investigasi. Desain yang dihasilkan bisa berupa desain sederhana namun jelas sehingga mudah diterjemahkan untuk pelaksanaan konstruksi. Tahapan kegiatan desain, diantaranya dapat dilakukan sebagai berikut : 1. Pengukuran Pengukuran dilaksanakan dengan memakai alat ukur. Tujuan dari pengukuran ini adalah untuk mendapatkan minimal luas lokasi, keliling lokasi atau “Row meting”dan lain-lain sesuai keperluan. 2. Pembuatan Denah


17

Berdasarkan hasil pengukuran dilakukan pembuatan denah yang meliputi luas, keliling, dan lain-lain sesuai keperluan. 3. Pembuatan Rancangan Pembuatan rancangan tata letak (lay out) dilaksanakan berdasarkan denah dan dilaksanakan sesuai dengan keadaan lokasi. 4. Pembuatan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Biaya pembuatan kebun HMT memperhitungkan keadaan vegetasi yang harus dibersihkan, pengolahan tanah dan sarana lainnya yang diperlukan. C.

Konstruksi Kegiatan konstruksi dilaksanakan melalui tahap sebagai berikut : 1. Pembersihan Lahan dan Pengolahan Tanah Pengolahan tanah bertujuan mempersiapkan media tumbuh yang optimum bagi suatu tanaman. Tanah yang diolah secara baik menyangkut pengertian : a. membersihkan tanah dari tumbuhan-tumbuhan pengganggu (weed) b. menjamin perkembangan sistem perakaran c. memperhatikan kelestarian kesuburan tanah dan persediaan air. 2. Pemupukan


18

Pemberian pupuk kandang maupun kompos akan sangat bermanfaat bagi kondisi fisik tanah tersebut, karena akan memperbaiki struktur tanah. Disamping itu dapat pula diberikan pupuk anorganik seperti KCl, Sp-36 dan urea, disesuaikan dengan jenis tanah setempat. 3. Penanaman Penanaman dapat dimulai setelah hujan pertama, hal yang perlu diperhatikan terlebih dahulu ialah jenis hijauan yang akan ditanam. Jenis rumput yang dapat digunakan antara lain rumput raja (King grass), rumput gajah (Pennisetum purpureum), Panicum maxcimum, Andropogon gayamus, Setaria Sp dan lain-lain. Untuk memperoleh produksi hijauan maksimal maka penanaman rumput perlu dikombinasi

dengan

menanam

legum

(kacang-kacangan).

Sedangkan legum yang dapat digunakan adalah legum pohon. Legum pohon dapat memanfaatkan lamtoro, turi, gamal, kaliandra, waru atau jenis lain yang cocok dan ada di lokasi setempat. Penanaman dapat dilakukan dengan stek. Penanaman leguminosa menggunakan benih, dapat dilakukan secara langsung disebar (broadcast) pada lahan, atau dibibitkan terlebih dahulu pada polybag untuk leguminosa pohon. Sistem penanaman HMT disesuaikan dengan kondisi kemiringan tanah dan kebiasaan masyarakat setempat.


19

D.

Sarana Produksi Sarana produksi dari kegiatan ini meliputi pupuk, bibit/ benih rumput unggul dan atau legum serta chopper.

E.

Jadwal Pelaksanaan Diharapkan kegiatan perluasan areal kebun HMT dilaksanakan sesuai jadwal palang, terlampir.


20

V.

TATA LAKSANA KEBUN HMT

Kebun HMT merupakan lahan yang ditanami rumput unggul dan atau legume sebagai sumber pakan ternak yang berkualitas. Tujuan utama dalam pembuatan kebun HMT adalah untuk menyediakan hijauan makanan ternak yang berkualitas dan diharapkan dapat menjamin ketersediaan pakan secara kontinyu sepanjang tahun. Untuk memenuhi tujuan di atas maka perlu memperhatikan Tata Laksana Kebun HMT, karena dalam pembuatan kebun HMT tidak hanya menanam dan memotong HMT tetapi harus melaksanakan pengontrolan tanaman untuk mengetahui ada tidaknya gangguan pertumbuhan tanaman, memperhatikan waktu pemotongan, teknik pemotongan, serta memperhatikan populasi dan struktur ternak yang terlibat dalam pemanfaatan kebun HMT yang dibangun untuk mengetahui daya tampung lahan. Tujuan tata laksana kebun HMT adalah : 1. Untuk mempertahankan produksi hijauan yang bermutu dalam jangka waktu lama. 2. Untuk mempergunakan seefisien mungkin hijauan makanan ternak yang dihasilkan. 3. Untuk memperoleh produksi ternak semaksimal mungkin.

Tata Laksana Kebun HMT meliputi : Pedoman Teknis Perluasan Areal Kebun HMT TA. 2009

21

A.

Pengontrolan Tanaman Untuk melihat ada atau tidaknya gangguan pertumbuhan pada hijauan makanan ternak perlu memperhatikan hal-hal berikut ini : Ciri-ciri hijauan makanan ternak yang sehat : 1. Batang lebih gemuk dan mengkilat, jika dipijat mudah keluar cairan. 2. Daun jika diraba lebih halus dan merunduk/ melengkung terkadang mudah rebah. 3. Warna daun dan batang hijau cerah sampai hijau gelap. 4. Lambat masak atau waktu sampai berbunga lebih lama. 5. Porsi daun lebih banyak dari pada batang, minimal 50%. Ciri-ciri tanaman makanan ternak yang tidak sehat : 1. Penampakan lebih kurus. 2. Daun tegak, keras, kasar, pendek dan sempit. 3. Warna daun kekuning-kuningan, terkadang terdapat warna ungu atau coklat ditepi daun. 4. Batang diameternya lebih kecil dan keras serta jika dipijit tidak mudah mengeluarkan cairan. 5. Batang sangat mudah membentuk jaringan gabus dibagian dalam. 6. Cepat pembentukan bunga atau cepat tua. 7. Porsi batang lebih banyak dibandingkan daunnya


22

Apabila terdapat tanaman yang tidak sehat/ mati maka perlu dilakukan penggantian dengan tanaman yang baru (disulam). B.

Waktu dan Teknik Pemotongan Dalam pelaksanaan panen diusahakan tepat waktu dan menghitung kebutuhan hijauan yang akan dipanen. Pemanenan pertama dilakukan 60 - 70 hari setelah tanam, dan pemanenan selanjutnya dilakukan setiap 50 - 55 hari untuk rumput gajah dan rumput raja. Pemotongan dilakukan sekitar ± 15 - 20 cm diatas permukaan tanah. Selain itu, sebaiknya pemanenan tidak dilakukan saat hujan, karena dapat menyebabkan kebusukan hijauan pakan saat disimpan.

C.

Daya Tampung Lahan Perhitungan mengenai daya tampung suatu lahan terhadap jumlah ternak yang dipelihara adalah berdasarkan pada produksi hijauan makanan ternak yang tersedia. Dalam perhitungan ini digunakan norma Satuan Ternak (ST) yaitu ukuran yang digunakan untuk menghubungkan berat badan ternak dengan jumlah makanan ternak yang dikonsumsi. Berikut ini disampaikan standar/ norma satuan ternak dari berbagai jenis ternak. Standar/ Norma Satuan Ternak


23

No.

Jenis Ternak

1.

Sapi

2.

Kerbau

3.

Domba/ kambing

Kelompok Umur Dewasa Muda Anak Dewasa Muda Anak Dewasa Muda Anak

Umur (th) >2 1–2 <1 >2 1–2 <1 >2 1–2 <1

Satuan Ternak 1,00 0,50 0,25 1,00 0,50 0,25 1,00 0,50 0,25

Norma/ standar kebutuhan hijauan makanan ternak berdasarkan Satuan Ternak adalah sebagai berikut : a. Ternak dewasa (1 ST) memerlukan pakan hijauan sebanyak 35 kg/ekor/hari. b. Ternak muda (0,50 ST) memerlukan pakan hijauan sebanyak 15 – 17,5 kg/ekor/hari. c. Anak ternak (0,25 ST) memerlukan pakan hijauan sebanyak 7,5 – 9 kg/ekor/hari.


24

VI.

A.

INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja Beberapa indikator kinerja makro yang digunakan sebagai ukuran untuk penilaian kinerja kegiatan perluasan areal kebun HMT adalah sebagai berikut : 1. Indikator Keluaran (Out Put) Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terwujudnya pertambahan luas areal kebun hijauan makanan ternak. 2. Indikator Keberhasilan (Out Come) Tersedianya hijauan makanan ternak berkualitas pada kawasan peternakan. 3. Indikator Manfaat (Benefit) Tercukupinya kebutuhan hijauan makanan ternak berkualitas dari kebun hijauan makanan ternak yang telah dibangun. 4. Indikator Dampak (Impact) Meningkatnya

produksi

dan

produktivitas

ternak

sehingga

pendapatan peternak meningkat.


25

B.

Bobot Kinerja Fisik Bobot kinerja fisik dari masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut : No. 1.

Kegiatan Persiapan

Bobot Kinerja Fisik (%) 20

a. SK-SK Tim

2

b. Penetapan CPCL

3

c. Pembuatan desain

4

d. RUKK

4

e. Perjanjian Kerjasama dan

4

Pembukaan Rekening 2.

f. Transfer dana

3

Pelaksanaan

80

a. Pembersihan lahan b. Pengolahan tanah c. Pengadaan sapronak (pupuk, bibit rumput/ legume dan chopper) d. Pemupukan e. Penanaman f. Penyulaman TOTAL


100

26

VII.

PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Dalam Pelaksanaan perluasan areal kebun hijauan makanan ternak dilakukan kegiatan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan oleh Tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten/ Kota sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : A.

Kewenangan dan Tanggung Jawab di Tingkat Pusat 1. Menyusun pedoman teknis perluasan areal kebun hijauan makanan ternak. 2. Melaksanakan bimbingan, monitoring dan evaluasi kegiatan perluasan areal kebun hijauan makanan ternak. 3. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

B.

Kewenangan dan Tanggung Jawab di Tingkat Propinsi 1. Menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari pedoman teknis pusat yang disesuaikan dengan kondisi setempat. 2. Melakukan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi. 3. Menyusun laporan rekapitulasi pelaksanaan kegiatan perluasan areal kebun hijauan makanan ternak dan disampaikan ke pusat.


27

4. Melaksanakan bimbingan terhadap pemanfaatan dan pengelolaan kebun HMT yang telah dibangun. C.

Kewenangan dan Tanggung Jawab di Tingkat Kabupaten 1. Menyusun petunjuk teknis sebagai penjabaran dari petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh propinsi yang disesuaikan dengan kondisi setempat. 2. Melakukan bimbingan teknis kepada para petugas lapangan dan kelompok peternak peserta pelaksana kegiatan. 3. Memfasilitasi kelompok peternak dalam melaksanakan perluasan areal kebun hijauan makanan ternak. 4. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan perluasan areal kebun hijauan makanan ternak dan disampaikan ke propinsi dengan tembusan ke pusat. 5. Melaksanakan bimbingan kepada kelompok peternak dalam pemanfaatan dan pengelolaan kebun HMT.

D.

Pelaporan 1. Laporan kegiatan perluasan areal kebun hijauan makanan ternak dilakukan sejak mulai dilaksanakan persiapan sampai dengan selesainya kegiatan perluasan areal kebun hijauan makanan ternak. Adapun format laporan pelaksanaan kegiatan menggunakan form PLA 01, 02, 03 dan 04.


28

2. Alur pelaporan Kepala Dinas yang membidangi peternakan Kabupaten/ Kota/ Satker Pembinaan dan Pengembangan Peternakan di Kabupaten yang mendapat alokasi kegiatan perluasan areal kebun hijauan makanan ternak mengirimkan laporan tersebut ke propinsi dengan tembusan ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air , dengan alamat Ditjen PLA cq. Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Jaksel,

via

Fax

:

021

–

7816086

atau

E-mail

:

[email protected]. Kepala Dinas yang membidangi peternakan Kabupaten/ Satker Pembinaan dan Pengembangan Peternakan Propinsi mengirimkan laporan tersebut ke pusat bersama laporan dari kabupaten/ kota. 3. Frekuensi pelaporan Laporan kegiatan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. Laporan bulanan berupa laporan pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan (sesuai form laporan PLA 01,02,03 dan 04). b. Laporan akhir tahun. Laporan seluruh pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan yang dilengkapi dengan foto - foto dokumentasi pada kondisi awal pekerjaan, sedang dalam pelaksanan 50 % dan setelah pekerjaan selesai 100%.


29

Contoh : RUKK Perluasan Areal Kebun Hijauan Makanan Ternak (HMT) seluas 20 ha No

Jenis Kegiatan

Kebutuhan

1. Konstruksi a. Pemasangan patok pembatas b. Pembabatan semak/pohon c. Pembersihan d. Pengolahan tanah e. Penanaman bibit HMT f. Pemupukan g. Penyulaman 2. Pengadaan Saprodi a. Bibit rumput gajah/raja b. Bibit gamal c. Pupuk Urea d. Pupuk SP36 e. Chopper

20 HOK 300 HOK 150 HOK 550 HOK 228 HOK 100 HOK 50 HOK

Harga Satuan (Rp)

Jumlah (Rp)

25.000 500.000 25.000 7.500.000 25.000 3.750.000 25.000 13.750.000 25.000 5.700.000 25.000 2.500.000 25.000 1.250.000

300.000 stek 135 40.500.000 1.800 batang 750 1.350.000 2.000 kg 1.300 2.600.000 2.000 kg 1.300 2.600.000 1 unit 12.000.000 12.000.000

Jumlah

94.000.000

Keterangan : 1. Pengadaan chopper dimungkinkan untuk luas lahan minimal 20 ha yang dikelola oleh 1 (satu) kelompok peternak. 2. Luas kebun HMT 20 ha dapat terdiri dari beberapa hamparan dengan luas diupayakan minimal 1 (satu) hektar. 3. Apabila dalam 1 (satu) kelompok tidak mendapat alokasi kegiatan seluas 20 ha maka dana pengadaan chopper dapat dimanfaatkan untuk menambah volume kegiatan, membuat pagar hidup atau untuk sarana lain yang diperlukan.


30

JADWAL PALANG KEGIATAN PERLUASAN AREAL KEBUN HIJAUAN MAKANAN TERNAK TAHUN 2009

No. A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. B.

Komponen Kegiatan

DIREKTORAT : PERLUASAN AREAL SUBDIT : KAWASAN PETERNAKAN SEKSI : BIMBINGAN DAN PEMBUKAAN LAHAN

Bulan Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke Minggu ke I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Persiapan Penerimaan DIPA Penerimaan POK Penerimaan Pedum Teknis SK. Penetapan KPA, PPK, Bendahara Pembentukan Tim Teknis Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Juknis Identifikasi CPCL Pembuatan Desain Sederhana SK Penetapan CPCL Pembuatan Rekening Kelompok Penyusunan RUKK

Pelaksanaan 1. Transfer dana 2. Konstruksi dan pengadaan saprodi a. Pembersihan lahan b. Pengolahan tanah c. Pengadaan pupuk d. Pemupukan e. Pengadaan bibit rumput/ legume f. Pengadaan Chopper g. Penanaman

C.

Monitoring dan Evaluasi

D.

Pelaporan


32

Form PLA.01

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR T.A. …………………………. Dinas Kabupaten Provinsi Subsektor Program Bulan

No.

Aspek

A.

Pengelolaan Air 1. JITUT 2. JIDES 3. TAM 4. dst ……

B.

Pengelolaan Lahan 1. JUT 2. Optimasi Lahan 3. Reklamasi Lahan 4. dst ……..

C.

Perluasan Areal 1. Peral Sawah 2. Peral Lahan Kering 3. Peral Hortikultura 4. Peral Perkebunan 5. Peral HMT

: …………………………….. : …………………………….. : …………………………….. : …………………………….. : …………………………….. : …………………………….. Pagu DIPA Keuangan Fisik (Rp) (Ha/Km/Unit)

Realisasi Terhadap Pagu DIPA Anggaran Fisik (Rp) (%) (%)

Nama Kelompok

Lokasi Kegiatan Desa/ Kecamatan

Koordinat

Keterangan

JUMLAH Catatan : 1. Laporan dikirim ke Dinas Propinsi terkait tembusan ke Ditjen PLA Pusat, paling lambat tanggal 5 setiap bulan 2. Laporan ke Pusat ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan via Fax : 021-7816086 atau E-mail : [email protected]

………………………., …………………………...…………. 2009 Penanggung jawab kegiatan Kabupaten


33

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR TA …………… Dinas Propinsi Subsektor Program Bulan No. 1

: …………………………….. : …………………………….. : …………………………….. : …………………………….. : ……………………………..

Dinas Kabupaten/Kota*) Dinas…………………….*) Kab/Kota …………………

Form PLA.02

Aspek/Kegiatan

Pagu DIPA Anggaran Fisik (Rp) (Ha/Km/Unit)

Realisasi Terhadap Pagu DIPA Anggaran Fisik (Rp) (%) (%)

Keterangan

Pengelolaan Air 1. JITUT 2. JIDES 3. TAM 4. dst …… Pengelolaan Lahan 1. JUT 2. Optimasi Lahan 3. Reklamasi Lahan 4. dst …….. Perluasan Areal 1. Peral Sawah 2. Peral Perkebunan 3. dst…

2

Dinas…………………….*) Kab/Kota …………………

JUMLAH

1. 2. 3. 4.

JITUT Optimasi Lahan Perluasan Areal dst………

Ctt: 1. Laporan dikirim ke Ditjen PLA Pusat, paling lambat tanggal 10 setiap bulan 2. Laporan ke Pusat ke Bag Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jaksel. Fax : 021 7816086 atau E-mail : [email protected] 3. Realisasi adalah realisasi kumulatif s/d bulan ini (bulan laporan) 4. Kolom (13) dapat diisi serapan tenaga kerja, dll *) Diisi nama Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan PLA. ………………………., ……………………...………………. Penanggung jawab kegiatan Propinsi


34

Form PLA.03 LAPORAN MANFAAT KEGIATAN PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR TA. 2006/2007/2008*) Dinas Kabupaten Provinsi Subsektor Tahun

No.

: : : : :

……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. ………………………………..

Kegiatan

Target Fisik DIPA

Realisasi Fisik

Manfaat

2

3

4

5

1 A.

Aspek Pengelolaan Air 1 JITUT 2 JIDES 3 TAM 4 dst

B.

Aspek Pengelolaan Lahan 1 JUT 2 Pengembangan Jalan Produksi 3 Optimasi Lahan 4 dst

C.

Aspek Perluasan Areal 1 Cetak Sawah 2 Perluasan Areal Hortikultura 3 Perluasan Areal Perkebunan 4 dst

Catatan : 1. Laporan dikirim ke Dinas Propinsi terkait tembusan ke Ditjen PLA pada akhir Tahun Anggaran 2. Laporan ke Ditjen PLA cq. ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jaksel, via Fax : 021-7816086 atau E-mail : [email protected] 3. Manfaat harus terukur, contoh : a. Kegiatan JITUT/JIDES seluas 500 Ha, menaikan IP 50 % dengan produktivitas 5 ton/Ha, sehingga manfaat kegiatan berupa peningkatan produksi sebanyak 500 X 0,5 X 5 Ton = 1.250 ton b. Rehab JUT/JAPROD Manfaat mengurangi ongkos angkut Rp. 25; / Kg atau Rp. 25.000; / Ton pada areal dengan tingkat produksi 1.000 ton sehingga manfaat kegiatan dapat mengurangi ongkos angkut Rp. 25.000 X 1.000 = Rp. 25.000.000; c. Cetak Sawah Seluas 200 Ha Menyebabkan perluasan areal tanam seluas 200 Ha dengan produktivitas 2,5 ton/Ha dan IP 150 %, sehingga manfaat kegiatan cetak sawah berupa peningkatan produksi sebesar 200 X 2,5 ton X 1,5 = 750 ton 4. *) Coret yang tidak perlu ………………. ………………….…. 2009 Penanggungjawab Kegiatan Kabupaten


35

Form PLA.04 REKAPITULASI LAPORAN MANFAAT KEGIATAN PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR TA. 2006 / 2007 / 2008*)

No. 1

Dinas

: ………………………………..

Provinsi

: ………………………………..

Subsektor

: ………………………………..

Kegiatan

Target Fisik

Realisasi Fisik

Manfaat

2

3

4

7

A. Aspek Pengelolaan Air 1 JITUT 2 JIDES 3 TAM 4 dst B. Aspek Pengelolaan Lahan 1 JUT 2 Pengembangan Jalan Produksi 3 Optimasi Lahan 4 dst C. Aspek Perluasan Areal 1 Cetak Sawah 2 Perluasan Areal Hortikultura 3 Perluasan Areal Perkebunan 4 dst

Catatan : 1. Laporan dikirim ke Ditjen PLA pada akhir Tahun Anggaran 2. Laporan ke Ditjen PLA cq. Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jaksel, via Fax : 021-7816086 atau E-mail : [email protected] 3 Manfaat harus terukur, contoh : a. Kegiatan JITUT/JIDES seluas 500 Ha, menaikan IP 50 % dengan produktivitas 5 ton/Ha, sehingga manfaat kegiatan berupa peningkatan produksi sebanyak 500 X 0,5 X 5 Ton = 1.250 ton b. Rehab JUT/JAPROD Manfaat mengurangi ongkos angkut Rp. 25; / Kg atau Rp. 25.000; / Ton pada areal dengan tingkat produksi 1.000 ton sehingga manfaat kegiatan dapat mengurangi ongkos angkut Rp. 25.000 X 1.000 = Rp. 25.000.000; c. Cetak Sawah Seluas 200 Ha Menyebabkan perluasan areal tanam seluas 200 Ha dengan produktivitas 2,5 ton/Ha dan IP 150 %, sehingga manfaat kegiatan cetak sawah berupa peningkatan produksi sebesar 200 X 2,5 ton X 1,5 = 750 ton 4. *) Coret yang tidak perlu ………………. ………………….…………. 2009 Penanggungjawab Kegiatan Propinsi


36

Contoh Jenis Rumput dan Legum

Rumput Gajah

Rumput Raja


37

Rumput Setaria

Gamal


38

Kaliandra

Lamtoro


39

PEDOMAN TEKNIS PERLUASAN AREAL KEBUN HIJAUAN MAKANAN TERNAK

Recommend Documents