PEDOMAN SOAL UJIAN DINAS TINGKAT I DAN TINGKAT II PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 PANCASILA Secara historis Pancasila dirumuskan dengan tujuan untuk dipakai sebagai Dasar Negara Indonesia Merdekan. Pancasila yang akan dijadikan dasar negara tersebut. Dalam proses perumusannya digali dan/atau berasal dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia, kemudian dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup bangsa dan rumusan terakhir sebagai Pandangan Hidup Negara atau Dasar Negara.
masyarakat agar mampu mewujudkan nilai dasar agama dan kebudayaan serta kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dikuasainya dengan rasa tanggung jawab kemanusiaan. Tujuan pembelajaran umum pendidikan pancasila yaitu masyarakat pada akhirnya memiliki pengetahuan dan memahami sebagai landasan karena Pancasila sebagai karya besar bangsa Indonesia yang setingkat dengan ideologi besar dunia lainnya, Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraaan sehingga memperluas cakrawala pemikirannya, menumbuhkan sikap demokratis dalam mengaktualisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Di dalam Pembukaan UUD 1945 tercantum kalimat : “.....maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pelaksanaan Pancasila secara nyata dalam sikap dan perilaku seseorang dapat dibedakan : Secara Subyektif yaitu pelaksanaan Pancasila dalam pribadi perseorangan, baik sebagai warga negara (masyarakat), para penguasa negara maupun pemimpin rakyat. Pancasila sebagai dasar filsafat negara mengandung nilai intrinsik yaitu Nilai kebenaran, nilai kebaikan dan nilai keindahan. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa Pancasila itu diyakini dan harus merupakan pedoman dan jalan hidup bagi bangsa dan negara. Secara Obyektif yaitu pelaksanaan Pancasila dalam lapangan kehidupan bernegara dan penyelenggaraan negara yang meliputi seluruh sifat dan keadaan negara
Pandangan hidup lain itu berkembang menjadi sikap yang sangat mengutamakan kepentingan golongan atau daerah di atas kepentingan nasional. Peristiwa G 30 S/PKI Lubang Buaya pada tahun 1965, misalnya merupakan salah satu bukti pemberontakan yang ingin menyelewengkan Pancasila dan mengganti dengan ideologi lain yaitu Paham Komunis. Penyebab utama terjadinya penyelewengan ialah karen Pancasila merupakan Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia belum dihayati dan diamalkan dalam kehidupan bernegara.
Sistem sebagai satu keseluruhan yang terdiri dari aneka bagian yang bersama-sama membentuk satu kesatuan yang utuh. Sebagai sistem filsafat, Pancasila yang terdiri dari lima sila itu merupakan satu keseluruhan yang terdiri dari bagian sila-silanya yang bersama-sama membentuk satau kesatuan yang utuh. Konteks Ontologi membahas tentang “ada sebagai yang ada”, yang adanya tidak dapat tidak dan hakiki. Konteks epistemologis yang membahas metode keilmuan yang digunakan dalam proses pembentukan Pancasila. Konteks aksiologis yang membahas tentang manfaat dari nilai Pancasila sebagai sistem filsafat secara keseluruhan bulat utuh mengandung nilai manfaat yaitu untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang beraneka ragam suku bangsa ini, mengandung menfaat sebagai acuan moral bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, mengandung manfaat untuk dijadikan cita-cita bersama sebagai ideologi bangsa dan negara. Konteks antropologis yang membahas tentang kajian “manusia” itu sendiri.
Hakikatnya Pendidikan adalah upaya sadar dari suatu masyarakat dan pemerintah suatu negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan generasi penerusnya, selaku warga masyarakat, bangsa dan negara, secara berguna (berkaitan dengan kemampuan spiritual) dan bermakna (berkaitan dengan kemampuan kognitif dan psikomotorik) serta mampu mengantisipasi hari depan mereka yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara dan hubungan internasionalnya. Pendidikan Tinggi tidak dapat mengabaikan realita kehidupan yang mengglobal yang digambarkan sebagai perubahan kehidupan yang penuh dengan paradoksal dan ketakterdugaan. Untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air, bersendikan kebudayaan bangsa perlu pengembangan wawasan dan ketahanan pada setiap warga negara. Pengembangan wawasan nusantara dan ketahanan nasional kepada para mahasiswa calon ilmuwan warganegara Republik Indonesia yang mengkaji dan akan menguasai IPTEKS menjadi tujuan utama pendidikan Pancasila. Hal ini disebabkan oleh keyakinan dan sikap hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, disamping derajat penguasaan IPTEKS yang dipelajarinya.
Gerakan reformasi tahun 1998 bertujuan untuk memperbaiki kehidupan sosial politik yang dianggap telah menyimpang dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalm Pncasila. Namun dalam perkembangannya, perubahanperubahan yang terjadi selama era reformasi sudah memasuki substansi yang sangat mendasar sifatnya da lahirlan amandemen UUD 1945 yang telah dilakukan oleh MPR perlu dicermati agar hak-hak rakyat tidak sekedar menjadi alat bagi kepentingan elite politik. Ada 4 hal persolan yang perlu dicermati agar tidak mengalami perubahan yaitu : 1. Pembukaan UUD 1945; 2. Negara Kesatuan rapublik Indonesia; 3. Kedaulatan ada di tngan rakyat, dan; 4. Pasal 29 UUD 1945.
Pendidikan Pancasila sebagai salah satu komponen Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) memegang peranan penting dalam membentuk kepribadian masyarakat. Dengan harapan masyarakat tidak sekedar berkembang daya intelektualitasnya namun juga sikap dan perilakunya. Visi kelompok MPK adalah menjadi sumber nilai dan pedoman bagi penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan masyarakat mengembangkan kepribadian. Misi Kelompok MPK adalah membantu 1
Pedoman Materi Ujian Dinas Tahun 2013 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Perubahan itu merupakan sebuah implikasi dari gerakan reformasi yang menginginkan adanya sistem kehidupan sosial politik yang lebih baik.
Sebagai Ideologi, Pancasila bersifat khas sebagai refleksi perilaku bangsa dan tercermin dalam setiap segi kehidupannya. Sebagai Pandangan Hidup, artinya Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-niali luhur bangsa yang diyakini kebenarannya dan dijadikan pegangan dalam kehidupannya baik bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Paradigma diartikan sebagai asumsi dasar atau asumsi teoritis dengan sifat dinamis dan umum sehingga merupakan sumber nilai, hukum dan metodelogi guna membangun kerangka berfikir dan penerapannya dengan harapan setiap ilmu pengetahuan memiliki sifat, ciri dan karakter yang khas berbeda dengan ilmu pengetahuan lainnya. Dalam kaitannya dengan pembangunan yang arah tujuanya meningkatkan harkat dan martabat manusia harus meliputi aspek jiwa seperti akal, rasa dan kehendak; raga (jasmani); pribadi; sosial; dan aspek ketuhanan yang terkristalisasi dalam nilai Pancasila.
UNDANG UNDANG DASAR 1945 UUD 1945 adalah konstitusi negara Republik Indonesia. UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku Konstitusi RIS, sampai tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945. Pada kurun waktu tahun 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen), yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebelum dilakukan Perubahan (naskah asli), UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 65 ayat (16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih), 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan. Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki 20 bab, 73 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan. Undang Undang Dasar bukanlah satu-satunya hukum dasar, hanya sebagian dari hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Menurut Penjelasan UUD 1945 “aturanaturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara, meskipun tidak tertulis. Aturan ini sering disebut ‘konvensi”. Pasal-pasal UUD 1945 tersebut mengandung semangat dan perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, dan pasal-pasalnya merupakan rangkaian kesatuan bulat dan terpadu. Pokok – pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan adalah ; I : Negara Persatuan, II : Keadilan Sosial, III : Kedaulatan rakyat dan IV : Ketuhanan YME dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Secara garis besar sistem pemerintahan negara yang dianut UUD 1945 yang telah diamademen : 1. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 2. Sistem Konstitusional 3. Negara Indonesia adalah negara hukum 4. Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 5. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi 6. Menteri negara ialah pembantu presiden 7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas 8. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD. Kewenangan MPR adalah menetapkan dan mengubah UUD, melantik Presiden dan Wapres. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Presiden memegang masa jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya satu kali masa jabatan. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dan untuk itu DPR diberi hak-hal interpelasi, angket, menyatakan pendapat, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan imunitas. DPR memegang kekuasaan membentuk UU dan setiap RUU dibahas oleh Presiden dan DPR secara bersama untuk kemudian distujui secara bersama dan selanjutnya
Sehari setelah Proklamasi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia / PPKI (Dokoritzuu Zyumbi Inkai) dibentuk tanggal 9 Agustus 1945, menetapkan UUD bagi Republik Indonesia. Dengan ditetapkannya UUD 1945 sebagai UUD, maka Pancasila yang terdapat dalam pembukaan secara resmi sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pada Sidang PPKI I, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, Hatta mengusulkan mengubah tujuh kata tersebut menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Pengubahan kalimat ini telah dikonsultasikan sebelumnya oleh Hatta dengan 4 orang tokoh Islam, yaitu Kasman Singodimejo, Ki Bagus Hadikusumo, dan Teuku M. Hasan. Mereka menyetujui perubahan kalimat tersebut demi persatuan dan kesatuan bangsa. Burung Garuda melambangkan kekuatan. Warna emas pada burung Garuda melambangkan kejayaan. Perisai di tengah melambangkan pertahanan bangsa Indonesia. Simbol-simbol di dalam perisai masing-masing melambangkan sila-sila dalam Pancasila. Pita yang dicengkeram oleh burung garuda bertuliskan semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang berarti "berbeda beda, tetapi tetap satu jua". Semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" berasal dari Kitab Negarakertagama yang dikarang oleh Empu Prapanca pada zaman kekuasaan kerajaan Majapahit. "Bhinneka tunggal Ika, tanhana dharma mangrwa. " Sedangkan istilah Pancasila dimuat dalam Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular yang berisikan sejarah kerajaan bersaudara Singhasari dan Majapahit. Istilah Pancasila ini muncul sebagai Pancasila Karma, yang isinya berupa lima larangan sebagai berikut: Melakukan tindak kekerasan, Mencuri, Berjiwa dengki, Berbohong, Mabuk (oleh miras). Walaupun Pancasila secara formal menjadi dasar negara setelah Proklamasi tetapi nilai-nilai Pancasila telah ada sejak zaman dahulu. Beberapa bukti tulisan, semboyan, legenda dll dalam nilai kehidupan yang mencerminkan sila I : mahabarata, tajus salatina, sanghyang kamahayanikan, serat menak, agama ageming aji dll. Sila II : Aja dumeh, Bharata yudha, Ramayana, Malin Kundang, batu pegat, bontu sinaga, danau Toba, Cindhe laras dll. Sila III : Sadhumuk batuk sayari bumi, crah agawe bubrah, nini lan mintuna, rukun agawe santosa, dll. Sila IV : Putri Dayang Merindhu, Loro Jongrang. Kisah Negeri Suli dll. Sila V : Raja Erlangga, Ratu Adil, Jaka Tarub, Tiga Piatu, Tomang patawine to kai langi mai. Pancasila memenuhi syarat sebagai sistem filsafat. Sebagai sistem filsafat Pancasila terdiri dari bagian silasilanya yang bersama-sama membentuk satu kesatuan yang utuh. Tiap-tiap bagian merupakan tata rakit yang teratur, sesuai dan selaras dengan keseluruhan Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai dan gagasan dasar yang dapat dilihat dalam sikap, perilaku, dan kepribadian Bangsa Indonesia.
2
Pedoman Materi Ujian Dinas Tahun 2013 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
disahkan oleh Presiden. RUU yang tidak mendapat persetujuan tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu. RUU yang telah disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden, 30 hari terhitung sejak RUU itu disetujui sah menjadi UU. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu setiap provinsi sama jumlahnya dan tidak boleh lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pangangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran parpol dan perselisihan hasil pemilu. MK beranggotakan 9 anggota hakim konstitusi yang memiliki integritas, pribadi tidak tercela, adil, negarawan dan menguasai konstitusi. KPU dibentuk dalam rangka pelaksanaan pemilu luas, bersih, jujur, adil.
makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah NKRI yang merdeka, berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat tertib dan damai. Periode reformasi GBHN dituangkan lebih lanjut dalam Propenas. Propenas 2000 – 2004 ditetapkan malalui UU Nomor 25 Tahun 2000 merupakan penjabaran dari Tap MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN Tahun 19992004. Propenas sebagai penjabaran GBHN merupakan rencana pembangunan lima tahunan. Propenas harus menjadi acuan bagi lembaga tinggi negara departemen, dalam menyusun rencana strategis serta bagi pemerintah daerah dalam menyusun Propeda. Propenas disusun berdasarkan landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional UUD 1945 serta landasan operasional GBHN 1999-2004. Sistematikan Propenas disusun ke dalam bab yang berisi ; pendahuluan, prioritas pembangunan nasional, pembangunan hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sosbud, daerah, SDA dan LH, Hankam serta penutup. Lima permasalahan pokok yang dihadapi bangsa Indonesia (Propenas 2000-2004) adalah : 1. Merebaknya konflik sosial dan muculnya disintegrasi bangsa 2. Lemahnya penegakkan hukum dan HAM 3. Lambatnya pemulihan ekonomi 4. Rendahnya kesra, meningkatnya penyakit sosial dan lemahnya ketahanan budaya nasional 5. Kurang berkembangnya kapasitas pembangunan daerah dan masyarakat. Propenas dalam pelaksanaannya akan dirinci dalam Repeta yang memuat APBN yang terukur kinerjanya yang ditetapkan setiap tahun bersama DPR. Visi SBY Boediono 2009-2014 adalah TERWUJUDNYA INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL, DAN MAKMUR [Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 17/2007]. Misi SBY Boediono 2009-2014: MEWUJUDKAN INDONESIA YANG LEBIH SEJAHTERA, AMAN DAN DAMAI DAN MELETAKKAN FONDASI YANG LEBIH KUAT BAGI INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS. Usaha-usaha Perwujudan visi Indonesia 2014 akan dijabarkan dalam misi pemerintah tahun 2009-2010 sebagai berikut. 1. Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera 2. Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi 3. Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang Pasangan Capres-Cawapres SBY-Boediono telah merancang 5 Strategi Pokok sebagai berikut: 1. Melanjutkan Pembangunan Ekonomi Indonesia untuk mencapai Kesejahteraan bagi seluruh Rakyat Indonesia. 2. Melanjutkan upaya menciptakan Good Government dan Good Corporate Governance. 3. Demokratisasi Pembangunan dengan memberikan ruang yang cukup untuk partisipasi dan kreativitas segenap komponen Bangsa. 4. Melanjutkan penegakan hukum tanpa pandang bulu dan memberantas korupsi. 5. Belajar dari pengalaman yang lalu dan dari negaranegara lain, maka Pembangunan Masyarakat Indonesia adalah pembangunan yang inklusif bagi segenap komponen bangsa. . KEPEGAWAIAN Dalam UU RI Nomor 43 Tahun 1999 disebutkan bahwa Pegawai Negeri adalah setiap warga negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat
GBHN / PROPENAS / Platform Politik GBHN ditetapkan oleh MPR tahun 1999 berbeda dengan GBHN 1998, 1993 dan periode tahun-tahun sebelumnya. GBHN 1999 tentang GBHN tahun 1999-2004 mengamanatkan dalam pelaksanaannya dituangkan dalam Program Pembangunan Nasonal Lima Tahun (Propenas). Oleh karena itu naskah Rencana Pembangunan Lima ke depan, sejak tahun 1999 bukan merupakan lampiran yang tak terpisahkan dari TAP MPR. Naskah tersebut dituangkan lebih lanjut dalam undang – undang. Dalam GBHN 1998, sebagaiman kerangka GBHN periode tahun sebelumnya ditetapkan sistematika yang cukup lengkap sebagai pedoman pembangunan lima tahun ke depan. Sistematika tersebut adalah : Bab I Pendahuluan : pengantar, pengertian, maksud tujuan, landasan dan ruang lingkup Bab II Pembangunan Nasional : makna & hakikat, tujuan, azas, modal dasar, Wanus, Tannas, kaidah Bab III Pembangunan Jangka panjang Kedua : umum, tujuan, sasaran, titik berat, sasaran bidang, arah Bab IV Pembanguan Lima Tahun Ke Tujuh : umum, tujuan sasaran, prioritas, sasaran bidang, kebijks Bab V Pelaksanaan : Pembg Nasional, Pelita ke VII Bab VI Penutup. Dalam GBHN 1998, pengertian GBHN adalah haluan negara dalam garis besar tentang pembangunan nasional dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat yang ditetapkan oleh MPR setiap lima tahun. Sementara itu, maksud ditetapkannya adalah untuk memberikan arah bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaannya, dengan tujuan mewujudkan kondisi yang diinginkan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang sehingga secara bertahap cita-cita bangsa Indonesia seperti termaktub dalam UUD 1945 dapat tercapai, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. GBHN disusun dengan Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi seganpa bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan
3
Pedoman Materi Ujian Dinas Tahun 2013 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji. Pejabat berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri terdiri dari : - Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari PNS Pusat dan PNS Daerah. - Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan - Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
negara. Menunaikan ibadah haji, maka dapat mengajukan cuti karena alasan penting selam 2 bulan, bahkan mengikuti Suami tugas ke luar negeri selama 2 tahun dapat mengajukan cuti di luar tanggunan negara. PNS dapat diberikan Satyalancana Karya Satya sebagai tanda kehormatan yang dianugerahkan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai penghargaan atas jasa-jasanya terhadap Negara; Satyalancana Karya Satya dibedakan dalam 3 macam yaitu: a. Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun berwarna perunggu; b. Satyalancana Karya Satya Dua Puluh Tahun berwarna perak; c. Satyalancana Karya Satya Tiga Puluh Tahun berwarna emas.
Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. (bersifat netral dari pengaruh semua golongan dan partai serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat).
KORPRI Korpri didirikan pada tanggal 29 Nopember 1971 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971, yang merupakan wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia. Organisasi Korpri memiliki struktur kepengurusan di tingkat pusat maupun di tingkat Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, atau Pemerintah Daerah dan saat ini kegiatan Korpri umumnya berkiprah dalam hal kesejahteraan anggotanya, termasuk mendirikan sejumlah badan/lembaga profit maupun nonprofit.
Pegawai Negeri diangkat untuk mengisi formasi yang lowong. Formasi sebagai jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satu organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu, ditetapkan setiap tahun disusun melalui mekanisme analisis jabatan. Pekerjaan akan dianalisis dengan analisis beban kerja dan analisis kebutuhan pegawai sehingga akan terlihat berapa jumlah kekurangan dan kelebihan pegawai. Kepada yang diangkat CPNS akan diberikan golongan ruang sesuai dengan ijazah dan formasi yang tersedia. Misalnya, Ijazah SD : I/a, SLTP : II/c, SLTA : II/a, S1 : III/a.
Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia, dalam Anggaran Dasar Korpri disebutkan bahwa untuk pemberdayaan organisasi Korpri diarahkan pada terbangunnya organisasi yang demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab dengan lebih mengutamakan pada perlindungan dan kesejahteraan anggota serta mewakili anggota di forum nasional maupun internasional.
CPNS yang telah melaksanakan tugas minimal 1 tahun dan maksimal 2 tahun dapat diangkat menjadi PNS setelah memenuhi syarat. Syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS : mempunyai DP3 minimla baik, sehat jasmani dan rohani, lulus prajab. Setelah diangkat PNS akan diiberi pangkat dan ditempatkan dalam jabatan, baik struktural maupun fungsional. Pangkat sebagai kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian, diberikan melalui mekanisme KP reguler dan KP Pilihan. KP Reguler adalah KP yang diberikan PNS yang tidak menduduki jabatan struktural/fungsional. KP Pilihan diberikan jika PNS tersebut antara lain menduduki jabatan struktural/fungsional, tugas belajar, berprestasi luar biasa dll. Selain pada itu dalam hal PNS purna dapat diberikan KP pengabdian atau KP anumerta. KP reguler dapat diberikan PNS sampai dengan batas tertentu sesuai ijazah yang dimiliki, misalnya SD maka sampai II/a, SMP : II/c, SLTA : III/b, S1 : III/d dll.
Keanggotaan KORPRI terdiri dari Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan. Anggota Biasa mempunyai hak : a. Memilih dan dipilih dalam kepengurusan; b. Mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi; c. Mendapat perlindungan dan pembelaan atas perlakuan yang tidak adil; d. Mendapat bantuan hukum dalam menghadapi perkara hukum; e. Mendapat perlindungan dan pembelaan dalam tugas kedinasan; f. Memperoleh gaji yang layak; dan g. Mendapat perlakuan yang adil dan jaminan tidak ada intervensi politik terhadap jabatan profesional karir pada jabatan struktural. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan mempunyai hak : a. Mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi; b. Mendapat perlindungan dan pembelaan atas perlakuan yang tidak adil; dan c. Mendapat perlindungan dan pembelaan dalam tugas organisasi. Korpri mempunyai visi Terwujudnya Korpri sebagai organisasi yang kuat, netral mandiri, profesional dan terdepan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,
Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan hak seseorang PNS dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu secara mandiri. Sementara itu jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. Tingkatan Jabatan struktural ditetapkan dalam eselon I, II, III dan IV. Dalam eselon ditetapkan pangkat terendah dan tertinggi, misalnya eselon IV a, mulai dari Penata – Penata Tk. I, eselon III.a, mulai dari pembina – pembina Tk. I. Eselon I.a mulai pembina utama madya – pembina utama. PNS berhak mengajukan cuti, baik tahunan, besar, sakit, bersalin, karena alasan penting, dan cuti di luar tanggungan
4
Pedoman Materi Ujian Dinas Tahun 2013 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
mensejahterakan anggota, masyarakat, dan melindungi kepentingan para anggota agar lebih profesional didalam membangun Pemerintahan yang baik. Sedangkan Misinya adalah : 1. Mewujudkan organisasi Korpri sebagai alat pemersatu bangsa dan negara; 2. Memperkuat kedudukan, wibawa, dan martabat organisasi Korpri 3. Meningkatkan peran serta Korpri dalam mensukseskan pembangunan nasional; 4. Meningkatkan perlindungan hukum dan pengayoman kepada anggota; 5. Meningkatkan ketaqwaan dan profesionalitas anggota; 6. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya; 7. Menegakkan peraturan perundang-undangan Pegawai RI; 8. Mewujudkan rasa kesetiakawanan dan solidaritas sesama anggota Korpri; 9. Mewujudkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik.
e. Berpartisipasi dalam peningkatan mutu pelayanan dasar masyarakat, yaitu pelayanan umum, pendidikan, dan kesehatan. f. Perlu adanya pengaturan pembinaan kepegawaian yang lebih tegas dalam menjamin jenjang karier PNS dengan lebih memfungsikan baperjakat. Reformasi yang salah satunya menyuarakan demokrasi dan pembaharuan diberbagai aspek kehidupan, termasuk reformasi birokrasi yang semula menganut sistem sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah. Perubahan penyelenggaraan pemerintahan ini diikuti berubahnya sistem administrasi birokrasi ke sistem administrasi publik. Dalam pada itu, reformasi birokrasi juga menuntut terwujudnya Good Goverment dan Clean Goverment. Kondisi ini telah mendorong pemerintah merubah peran dan fungsinya yang semula sebagai aktor pembangunan menjadi fasilitator pembangunan. Artinya transparansi dan keberpihakan pada masyarakat menjadi bagian penting yang harus dapat diwujudkan oleh setiap aparatur negara tidak terkecuali pegawai negeri. Implementasinya pegawai negeri harus dapat menempatkan diri sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang netral. Tidak berpihak pada kelompok kepentingan yang berdiri disemua golongan serta senantiasa mengutamakan pada kepentingan yang lebih luas, yaitu masyarakat, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Mewujudkan tercapainya tuntutan reformasi birokrasi tersebut, KORPRI pada tanggal 30 November menyelenggarakan Munas ke 4 yang hasiln ya antara lain memutuskan dengan Keputusan Munas IV KORPRI No 05/Munas IV/2004, AD/ART KORPRI yang lama dirubah, dan Prasetya KORPRI menjadi Panca Prasetya KORPRI. Lebih lanjut Keputusan Munas IV KORPRI No : 06/Munas IV/2004 tentang Program Umum KORPRI, secara jelas menegaskan bahwa KORPRI adalah organisasi independen yang netral, dalam arti tidak dapat ditarik kesana kemari oleh kekuatan politik manapun. Mengingat pegawai negeri dan KORPRI adalah ibarat mata uang, maka netralitas anggota KORPRI juga identik dengan netralitas pegawai negeri.
KORPRI berfungsi sebagai : 1. Perekat persatuan dan kesatuan bangsa; 2. Pelopor peningkatan kesejahteraan dan profesionalitas anggota; 3. Pelindung dan pengayom anggota; 4. Penyalur kepentingan anggota; 5. Pendorong peningkatan taraf hidup sosial ekonomi masyarakat dan lingkungannya; 6. Pelopor pelayanan publik dalam mensukseskan program-program pembangunan; 7. Mitra aktif dalam perumusan kebijakan instansi yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 8. Pencetus ide, serta pejuang keadilan dan kemakmuran bangsa. Arah kebijakan dan sasaran Program Umum KORPRI adalah: 1. Melaksanakan penguatan dan konsolidasi organisasi dengan sasaran terwujudnya organisasi yang kuat, handal, dan netral. 2. Peningkatan usaha dan pengembangan potensi bisnis dengan sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. 3. Peningkatan kepedulian terhadap masalah sosial dan perlindungan hukum bagi anggota dengan sasaran untuk ikut serta membantu mengatasi permasalahan sosial yang dihadapi serta memberikan bantuan hukum terhadap anggota. 4. Pembinaan profesionalisme, moral, jasmani, dan semangat korps dengan sasaran adanya peningkatan kompetensi, ahlak, kesehatan, dan jiwa korsa anggota.
Netralitas pegawai negeri/anggota KORPRI adalah cermin perilaku dan sikap adil pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada seluruh anggota masyarakat. Dengan netralitas yang benar-benar tidak diskriminatif, dalam arti memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada semua anggota masyarakat, tanpa membedakan/memandang golongan/kelompok, agama, suku, ras, etnik adat istiadat, budaya dan semata-mata hanya mendasarkan pada kepentingan yang lebih luas yiaut masyarakat, bangsa dan negara, menjadi daya dukung bagi terciptanya kerukunan dan stabilitas keamanan, serta kokoh tegaknya NKRI. Sisi lain dengan netralitasnya pegawai negeri dalam berpolitik, membuat suasana kerja menjadi tenang dan pegawai negeri dalam bekerja dapat lebih berkonsentrasi. Ini dikarenakan secara moral dalam bekerja tidak terpengaruh adanya perubahan politik baik pada Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden/Wakil Presiden maupun Pemilu Kepala Daerah. Dengan kata lain apapun apapun hasil Pemilu, tetap tenang bekerja karena siapapun Presiden atau Kepala Daerahnya, tugas pegawai negeri tidak menjalankan kebijakan partai pemenang, melainkan tetap menjalankan kebijakan pemerintah yang sah berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Disinilah perlunya memperkuat jiwa korsa dan netralitas, sehingga sejarah masa lalu pegawai negeri yang terkotak-kotak dan organisasi
Hukum dan pengabdian KORPRI kepada Masyarakat a. Pendirian Lembaga Bantuan Hukum KORPRI pada tiap jenjang kepengurusan KORPRI guna memudahkan pemberian bantuan dan perlindungan hukum bagi para anggota. b. Mendorong tumbuhnya kesadaran hukum dalam kehidupan demokrasi para anggota, sehingga secara sadar dapat mewujudkannya dalam kehidupan seharihari. c. Meningkatkan peran anggota serta mendorong tumbuhnya masyarakat sadar hukum terutama masyarakat dalam lingkungannya yang terdekat sesuai dengan jenjang organisasinya. d. Inventarisasi, registrasi, dan sertifikasi aset KORPRI dalam rangka perlindungan dan kepastian hukum kepemilikan aset KORPRI.
5
Pedoman Materi Ujian Dinas Tahun 2013 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
KORPRI yang hanya dijadikan sebagai alat atau cara memenangkan pemilu tidak terulang kembali. Kita semua tentunya berkeinginan KORPRI dapat menjadi wadah organisasi independen yang solid bagi berhimpunnya pegawai negeri, serta berdayaguna optimal dalam membina dan meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan anggotanya yaitu pegawai negeri sipil.
Ada beberapa gaya kepemimpinan yang seharusnya bisa diterapkan, antara lain: 1. Otokratis. Kepemimpinan seperti ini menggunakan metode pendekatan kekuasaan dalam mencapai keputusan dan pengembangan strukturnya. Jadi kekuasaanlah yang sangat dominan diterapkan. 2. Demokrasi. Gaya ini ditandai adanya suatu struktur yang pengembangannya menggunakan pendekatan pengambilan keputusan yang kooperatif. Di bawah kepemimpinan demokratis cenderung bermoral tinggi dapat bekerjasama, mengutamakan mutu kerja dan dapat mengarahkan diri sendiri. 3. Gaya kepemimpinan kendali bebas. Pemimpin memberikan kekuasan penuh terhadap bawahan, struktur organisasi bersifat longgar dan pemimpin bersifat pasif.
Sejalan dengan reformasi birokrasi, maka penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, sistem kepegawaian dan remunerasi pegawai negeri, perlu terus dilakukakan bahkan diintensifkan. Setiap pegawai negeri/anggota KORPRI sebagai penyelenggara pemerintahan dituntut untuk profesional, peka terhadap perkembangan dan permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Untuk mewujudkan harapan tersebut, setiap anggota KORPRI harus memahami dan dapat melaksanakan makna yang terkandung dalam filosofi KORPRI sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Sebagai abdi negara hendaknya setiap pegawai negeri/anggota KORPRI menyadari bahwa jabatan/pekerjaan adalah amanah yang harus ditunaikan. Untuk itu setiap pegawai negeri/anggota KORPRI agar : 1) senantiasa tunduk pada sumpah jabatan dan sapta prasetya yang telah diucapkan, serta tidak melalaikan tugas dan kewajiban; 2) tidak melakukan berbagai perbuatan tercela, seperti terlibat dalam perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme serta pelanggaran hukum lainnya; 3) meningkatkan profesionalitas, dengan memperluas wawasan serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya terkait dengan kompetensi bidang tugasnya.
Ada beberapa kriteria yang bisa menjadikan pemimpin itu sukses: 1. Pemimpin itu dicintai oleh bawahannya. Organisasi yang dipimpinnya akan berjalan baik jika kepemimpinannya dinakhodai oleh seorang pemimpin yang dicintai bawahannya. Hal ini menggambarkan dengan jelas bahwa seorang pemimpin disamping harus memiliki kemampuan untuk melakukan tugastugas kepemimpinannya juga harus memiliki kemampuan untuk mengelola hati. Karena disadari benar bahwa pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang disertai dengan hati yang bersih. 2. Pemimpin mampu menampung aspirasi bawahannya. Pemimpin yang baik juga dapat menerima kritik dari bawahannya, dalam arti jika pemimpin itu melakukan sesuatu yang baik maka bawahannya akan mendukungnya. 3. Pemimpin yang selalu bermusyawarah. Seorang pemimpin selain harus siap menerima dan mendapat kritikan, pemimpin yang sukses juga selalu bermusyawarah. Hal itu dilakukan dengan orang-orang tertentu untuk membahas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan publik atau yang menyangkut kepentingan umum dari perusahaan tersebut. 4. Pemimpin harus tegas. Tegas dalam hal ini bukan berarti bersifat otoriter melainkan tegas dan bermusyawarah serta dicintai.
Kemudian sebagai abdi masyarakat hendaknya senantiasa : 1) mengutamakan kepentingan masyarakat banyak (bangasa dan negara) di atas kepentingan pribadi, kelompok atau golongan; 2) peka, tanggap dan peduli terhadap berbagai permasalahan yang terjadi dan berkembang di tengan masyarakat; 3) transparan, ramah, cepat dan adil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa adanya diskriminasi status ekonomi dan sosial, terlebih lagi terhadap hal-hal yang bernuansa SARA. KEPEMIMPINAN Pemimpin adalah orang yang mendapat amanah serta memiliki sifat, sikap dan gaya yang baik untuk mengurus atau mengatur orang lain. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Sedangkan kekuasan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mau melakukan apa yang diinginkan pihak lainnya. Pemimpin yang berhasil hendaknya memiliki beberapa kriteria yang tergantung pada sudut pandang atau pendekatan yang digunakan, apakah itu kepribadiannya, keterampilan, bakat, sifat-sifatnya atau kewenangan yang dimiliki yang mana nantinya sangat berpengaruh terhadap teori maupun gaya kepemimpinan yang akan diterapkan. Teori kepemimpinan yang menjadi dasar mengapa seseorang diangkat menjadi pemimpin antara lain; a. karena sifatnya yang identik dengan karakteristik khas seperti fisik, mental dan kepribadian yang dikaitkan dengan atribut pribadi dari para pemimpin tersebut yang dianugerahi beberapa ciri yang tidak dimiliki orang lain. b. karena kepribadian perilaku c. karena situasi.
Beberapa teori telah dikemukakan para ahli majemen mengenai timbulnya seorang pemimpin. Di antara berbagai teori mengenai lahirnya paling pemimpin ada tiga di antaranya yang paling menonjol yaitu : 1. Teori Genetie Inti dari teori ini tersimpul dalam mengadakan "leaders are born and not made". bahwa penganut teori ini mengatakan bahwa seorang pemimpin akan karena ia telah dilahirkan dengan bakat pemimpin.Dalam keadaan bagaimana pun seorang ditempatkan pada suatu waktu ia akn menjadi pemimpin karena ia dilahirkan untuk itu. Artinya takdir telah menetapkan ia menjadi pemimpin. 2. Teori Sosial Jika teori genetis mengatakan bahwa "leaders are born and not made", make penganut-penganut sosial mengatakan sebaliknya yaitu : "Leaders are made and not born". Penganut-penganut teori ini berpendapat bahwa setiap orang akan dapat menjadi pemimpin apabila diberi pendidikan dan kesempatan untuk itu. 3. Teori Ekologis Teori ini merupakan penyempurnaan dari kedua teori genetis dan teori sosial. Penganut teori ini berpendapat bahwa seseorang hanya dapat menjadi pemimpin yang
6
Pedoman Materi Ujian Dinas Tahun 2013 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
baik apabila pada waktu lahirnya telah memiliki bakatbakat kepemimpinan, bakat mana kemudian dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pangalaman-pengalaman yang memungkinkannya untuk mengembangkan lebih lanjut bakat-bakat yang memang telah dimilikinya itu. Teori ini menggabungkan segi-segi positif dari kedua teori genetis dan teori sosial dan dapat dikatakan teori yang paling baik dari teoriteori kepemimpinan.
d) Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya tuk mengembangkan inisyatif daya kreasi. e) Sering menganggap dirinya maha tau. Harus diakui bahwa dalam keadaan tertentu pemimpin seperti ini sangat diperlukan. Akan tetapi ditinjau dari segi sifar-sifar negatifnya pemimpin faternalistis kurang menunjukkan elemen kontinuitas terhadap organisasi yang dipimpinnya. 4. Tipe kepemimpinan karismatis Sampai saat ini para ahli manajemen belum berhasil menamukan sebab-sebab mengapa seorang pemimin memiliki karisma. Yang diketahui ialah tipe pemimpin seperti ini mampunyai daya tarik yang amat besar, dan karenanya mempunyai pengikut yang sangat besar. Kebanyakan para pengikut menjelaskan mengapa mereka menjadi pengikut pemimpin seperti ini, pengetahuan tentang faktor penyebab Karena kurangnya seorang pemimpin yang karismatis, maka sering hanya dikatakan bahwa pemimpin yang demikian diberkahi dengan kekuatan gaib (supernatural powers), perlu dikemukakan bahwa kekayaan, umur, kesehatan profil pendidikan dan sebagainya. Tidak dapat digunakan sebagai kriteria tipe pemimpin karismatis.
Pada umumnya pemimpin dalam setiap organisasi dapat diklasifikasikan menjadi lima type utama yaitu : 1. Tipe kepemimpinan Otokratis; Tipe pemimpin ini menganggap bahwa pemimpin merupakan suatu hak. Ciri-ciri pemimpin tipe ini adalah sebagai berikut : a. Menganggap bahwa organisasi adalah milik pribadi b. Mengidentikkan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. c. Menganggap bahwa bawahan adalah sebagai alat semata-mata d. Tidak mau menerima kritik, saran dan pendapat dari orang lain karena dia a. menganggap dialah yang paling benar. e. Selalu bergantung pada kekuasaan formal f. Dalam menggerakkan bawahan sering mempergunakan pendekatan (Approach) yang mengandung unsur paksaan dan ancaman. Dari sifat-sifat yang dimiliki oleh tipe mimpinan otokratis tersebut di atas dapat diketahui bahwa tipe ini tidak menghargai hak-hak dari manusia, karena tipe ini tidak dapat dipakai dalam organisasi modern.
5. Tipe Kepemimpinan Demokratis Dari semua tipe kepemimpinan yang ada, tipe kepemimpinan demokratis dianggap adalah tipe kepemimpinan yang terbaik. Hal ini disebabkan karena tipe kepemimpinan ini selalu mendahulukan kepentingan kelompok dibandingkan dengan kepentingan individu. Beberapa ciri dari tipe kepemimpinan demokratis adalah : 1. Dalam proses menggerakkan bawahan selalu bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia itu adalah mahluk yang termulia di dunia. 2. Selalu berusaha menselaraskan kepentingan dan tujuan pribadi dengan kepentingan organisasi. 3. Senang menerima saran, pendapat dan bahkan dari kritik bawahannya. 4. Mentolerir bawahan yang membuat kesalahan dan berikan pendidikan kepada bawahan agar jangan berbuat kesalahan dengan tidak mengurangi daya kreativitas, inisyatif dan prakarsa dari bawahan. 5. Lebih menitik beratkan kerjasama dalam mencapai tujuan. 6. Selalu berusaha untuk menjadikan bawahannya lebih sukses daripadanya. 7. Berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin. 8. Dan sebagainya. Dari sifat-sifat yang harus dimiliki oleh pemimpin tipe demokratis, jelaslah bahwa tidak mudah untuk menjadi pemimpin demokratis. Syarat-syarat pemimpin yang baik Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa seorang yang tergolong sebagai pemirnpin adalah seorang yang pada waktu lahirnya yang berhasil memang telah diberkahi dengan bakat-bakat kepemimpinan dan karirnya mengembangkan bakat genetisnya melalui pendidikan pengalaman kerja. Pengambangan kemampuan itu adalah suatu proses yang berlangsung terus menerus dengan maksud agar yang bersangkutan semakin memiliki lebih banyak Walaupun belum ada kesatuan pendapat antara para ahli mengenai syarat-syarat ideal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, akan tetapi beberapa diantaranya yang terpenting adalah sebagai berikut : a) Pendidikan umum yang luas. b) Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang genoralist yang baik juga.
2. Tipe kepemimpinan militeristis Perlu diparhatikan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan seorang pemimpin tipe militeristis tidak sama dengan pemimpin-pemimpin dalam organisasi militer. Artinya tidak semua pemimpin dalam militer adalah bertipe militeristis. Seorang pemimpin yang bertipe militeristis mempunyai sifat-sifat sebagai berikut : a. Dalam menggerakkan bawahan untuk yang telah ditetapkan, perintah mencapai a. tujuan digunakan sebagai alat utama. b. Dalam menggerakkan bawahan sangat suka menggunakan pangkat dan c. jabatannya. d. Sonang kepada formalitas yang berlebihan e. Menuntut disiplin yang tinggi dan kepatuhan mutlak dari bawahan f. Tidak mau menerima kritik dari bawahan g. Menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan. Dari sifat-sifat yang dimiliki oleh tipe pemimpin militeristis jelaslah bahwa ripe pemimpin seperti ini bukan merupakan pemimpin yang ideal. 3. Tipe pemimpin fathernalistis Tipe kepemimpinan fathornalistis, mempunyai ciri tertentu yaitu bersifat fathernal atau kebapakan. ke Pemimpin seperti ini menggunakan pengaruh yang sifat kebapaan dalam menggerakkan bawahan mencapai tujuan. Kadangkadang pendekatan yang dilakukan sifat terlalu sentimentil. Sifat-sifat umum dari tipe pemimpin paternalistis dapat dikemukakan sebagai berikut: a) Menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa. b) Bersikap terlalu melindungi bawahan c) Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan. Karena itu jarang dan pelimpahan wewenang.
7
Pedoman Materi Ujian Dinas Tahun 2013 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o)
Kemampuan berkembang secara mental Ingin tahu Kemampuan analistis Memiliki daya ingat yang kuat Mempunyai kapasitas integratif Keterampilan berkomunikasi Keterampilan mendidik Personalitas dan objektivitas Pragmatismo Mempunyai naluri untuk prioritas Sederhana Berani Tegas dan sebagainya
4. Loyalitas Kelompok seringkali lebih loyal kepada leader daripada manajer. Loyalitas ini terwujud karena leader lebih mengambil tanggung jawab area tertentu misalnya: a) memberikan dirinya menjadi tumpuan kesalahan; b) merayakan keberhasilan kelompok, meskipun hanya keberhasilan kecil; c) memberikan penghargaan pada orang lain pada saat yang tepat. “Leader harus mencari cara untuk mengenali kesuksesan dalam kelompok, menggunakan kartu atau grafik, dengan sedikit presentasi dan ide-ide yang menyenangkan” leader adalah pengamat dan sensitif, mereka tahu kelompoknya dan mengembangkankepercayaan bersama didalamnya. 5. Leader diikuti, Manajer Mengatur Seorang leader adalah seorang yang secara alami dikuti oleh orang lain atas pilihan mereka sendiri, sementara seorang manajer harus dipatuhi, seorang manajer hanya bisa mendapatkan jabatanya melalui waktu dan loyalitas yang sudah diberikan pada organisasi, bukan hasil dari kualitas leadershipnya. Seorang leader bisa jadi tidak memiliki skil organisasi, tetapi pandangannya telah menggabungkan orang-orang dibelakangnya. 6. Manajemen mengatahui bagaiman cara kerja Manajemen biasanya terdiri dari orang-orang yang berpengalaman di bidangnya dan sudah mengabdi pada organisasi, seorang manajer mengetahui bagaimana setiap lapisan sistem dalam organisasinya bekerja dan menguasai bidangnya dengan baik. Seorang leader bisa saja pendatang baru yang memiliki ide-ide segar dan kuat, tetapi bisa saja tidak memiliki pengalaman.
1. Leadership adalah bagian manajemen Leadership hanyalah salah satu dari sekian banyak aset yang dimiliki pemimpin untuk mencapai kesuksesan. Tujuan utama seorang pemimpin adalah untuk memaksimalkan hasil kerja organisasi melalui implementasi adminstrasi. Untuk mencapai ini, pemimpin harus menguasai fungsi-fungsi : a) Pengorganisasian; b) perencanaan; c) pendelegasian; d) pengarahan; e) pengontrolan Leadership hanya salah satu komponen penting dari fungsi memberikan arah (pengarahan). Seorang pemimpin tidak bisa hanya seorang leader, dia haruslah juga membutuhkan otoritas formal untuk menjadi efektif “untuk melakukan tindakan yang berkualitas, pemimpin harus terlibat dan bertindak sebagaimana sebuah model keteladanan (role model). Keterlibatan ini tidak bisa didelegasikan” Dalam beberapa kondisi, pemimpin (formal leader) bahkan tidak dibutuhkan. Misalnya untuk memotivasi dari dalam sebuah kelompok. Untuk maksud ini tidak membutuhkan seorang pemimpin (formal leader), tetapi lebih dibutuhkan dominasi beberapa leader informal. Ini adalah fakta bahwa seorang leader tidak selalu memrlukan pengakuan formal, bahwa leadership adalah aset dan tidak esential.
ADMINISTRASI PERKANTORAN Administrasi perkantoran dari pengertian / arti kata, administrasi adalah kegiatan pengolahan keterangan atau informasi secara berencana, sistematis, dan teratur agar segala apa yang terjadi dan berlangsung dapat diketahui (arti sempit). Secara luas administrasi adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dengan rasionalitas yang tinggi untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Kantor diartikan sebagai tempat diselenggarakannnya kegiatan untuk menangani informasi atau keterangan. Proses menangani informasi sejak dari menerima, mengumpulkan, mengolah, menyimpan sampai menyalurkan. Jadi pengertian administrasi perkantoran adalah usaha penyelenggaraan perkantoran yang membantu para pemimpin organisasi dalam merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengawasai informasi dalam pencapaian tujuan organisasi. Administrasi perkantoran terdiri atas empat kelompok kegiatan : 1. Catat mencatat a.Mesin komunikasi b. Komputer c. Mesin ketik dlll 2. Pekerjaan Tata Usaha a.Penanganan surat b. Korespodensi c. Penggandaan d. Penataan arsip e. Penerimaan tamu f. Pelayanan telepon g. Laporan 3. Non Tata Usaha a.Tata ruang b. Perlengkapan pengorganisasian c. Komunikasi d. Keuangan e. Kepegawaian
2. Perbedaan sudut pandang Manager berfikir bertingkat, sementara leader berfikir secara radikal. “Manajer melakukan sesuatu dengan benar, sementara leader melakukan hal benar” Ini berati bahwa manajer melakukakn tugasnya dengan mengikuti peraturan dan kebijaksanaan atasan, sementara leader mengikuti intuisi mereka, yang mana bisa menciptakan keutuhan organisasi. Seorang leader lebih emosional dari pada manajer. “Manusia diatur oleh emosinya daripada intelegensi” Peribahasa ini menunjukkan mengapa anggota kelompok lebih mengikuti si Leader. “Leader berani tampak beda. Mereka mempertanyakan asumsi-asumsi. Mereka mencari kebenran dan membuat keputusan berdasarkan fakta, bukan pragduga. Mereka lebih menyukai inovasi” 3. Bawahan bisa sebagai leader Seringkali dalam sebuah kelompok kecil, bukan si manajer yang muncul sebagai leader. Dalam banyak kegiatan, malahan bawahan yang memiliki bakat khusus yang memimpin kelompok tersebut menuju arah tertentu. “Seorang leader harus memiliki visi, strategis, tujuan dan nilai-nilai yang menjadi tuntunan untuk bertindak dan berperilaku daripada berusaha mengontrol orang lain” Ketika leader alamiah muncul dalam sebuah kelompok yang terdapat seorang manajer, konflik bisa muncul bila keduanya memiliki pandangan yang berbeda. Ketika seorang manajer melihat bahwa anggota kelompok lebih mengikuti si leader, dia bisa merasa kewenangannya diabaikan
Pelaksanaan pekerjaan kantor dapat diorganisasi dengan berpedoman pada tiga azas yaitu sentralisasi, desentralisasi, dan gabungan. Pengorganisasi perkantoran adalah suatu proses dinamis. Pengorganisasi berhubungan dengan berbagai macam fungsi suatu organisasi, termasuk pelaksanaan yang melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, dalam pengorganisasian kantor, maka seseorang pimpinan kantor dalam kegiatannya akan selalu menghadapi masalah, masalah tersebut adalah sebagai berikut :
8
Pedoman Materi Ujian Dinas Tahun 2013 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
a. bagaimana pembagian kegiatan kantor harus diatur; b. kegiatan apa saja yang harus dilakukan; c. bagaimana hubungan antar pelaksana dalam suatu kantor harus diatur, sehingga ada kesamaan pengertian; d. bagaiman menciptakan lingkungan kerja yang dapat menciptakan gairah kerja para pelaksana; e. apa bentuk organisasi perkantoran yang akan ditetapkan.
ditetapkan sebelumnya. Musanef (1992) berpendapat administrasi dalam arti luas dapat dilihat dari tiga sudut yaitu administrasi dalam arti proses, dalam arti fungsional dan dalam arti institusi. Administrasi dalam arti proses yaitu segenap/keseluruhan kegiatan penyelenggaraan yang berkesinambungan untuk mencapai tujuan usaha kerjasama yang meliputi : - Proses perumusan/penentuan kebijaksanaan (policy formulation dan pengambilan keputusan (decision making). - Proses kepemimpinan dalam arti memimpin, menyelenggarakan atau melaksanakan kegiatan operasional untuk semua macam bidang kegiatan yang harus dilakukan guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi dalam arti fungsional adalah segala kegiatan usaha yang dijalankan dalam proses administrasi dan manajemen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara fungsional. Dari pendekatan fungsional, proses administrasi meliputi fungsi-fungsi : - Perencanaan (planning) - Pengorganisasian (organizing) - Penggerakan (directing) - Pengawasan (controlling) - Pemeriksanaan dan penilaian terhadap hasil-hasil (auditing and evaluating of results) Sedangkan administrasi dalam arti institusi adalah orangorang baik secara perorangan maupun secara bersamasama yang menjalankan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Komarudin, menyatakan bahwa organisasi teradministrasi dapat ditunjukkan dari ciri-ciri : a. Organisasi yang mendukung tindakan kolektif yang berkesinambungan. b. Organisasi itu merupakan bagian-bagian dari suatu sistem yang lebih luas. c. Organisasi ini memiliki tujuan atau tujuan-tujuan spesifik. d. Organisasi itu tergantung kepada antara pertukaran dengan sistem yang lebih luas.
Tujuan umum tata ruang kantor : a. Terwujudnya arus pekerjaan secara lancar b. Ruang yang luas tetapi digunakan dengan baik c. Kesehatan dan rasa puas pegawai terpelihara d. Memudahkan pengawasan e. Kesan yang baik bagi para tamu f. Susunan tempat kerja dengan fleksibilitas Prosedur perkantoran atau sistem perkantoran adalah urutan langkah – langkah (atau pelaksanaan pekerjaan) dimana pekerjaan tersebut dan siapa yang melakukan. Prosedur perkantoran penting karena akan berdampak a. pekerjaan akan lancar b. Pengawasan lebih mudah c. Penghematan biaya d. Kordinasi lebih baik e. Membantu pelatihan pegawai baru Beberapa pekerjaan kantor yang menonjol adalah penanganan surat, korespodensi dan penataan berkas. Penanganan surat meliputi pencatatan surat masuk maupun surat keluar sampai dengan pengiriman dan penyimpanannya. Korespodensi adalah kegiatan surat menyurat yang dimulai dari menyusun konsep surat sampai dengan surat itu siap untuk dikirim. Korespodensi meliputi menerima, pendiktean, pelatihan, pengetikan, pengoreksian, sampai dengan penandatanganan. Dalam penataan berkas proses penyimpanan harus dilakukan secara aman dan disimpan secara sistematis. Sifat yang harus dimiliki oleh seorang juru arsip agar melaksanakan tugas secara efisien dan efektif adalah : ketelitian, kerapian dan menguasai bidangnya. Persyaratan Kesehatan Kerja Di Perkantoran 1. Air Bersih 2. Limbah 3. Pencahayaan 4. Vektor penyakit 5. Ruang dan bangunan
Administrasi tidak terlepas dari manajemen, karena ada yang berpendapat bahwa inti dari administrasi adalah manajemen. Ada beberapa ilmuwan yang berpendapat berbeda-beda dari fungsi manajemen yang pada dasarnya kalau diuraikan adalah sama, dimana yang satu lebih sampel dan yang lainnya lebih terinci. Beberapa pendapat mengenai fungsi manajemen seperti, POAC, POMC, POSDCORB, POSLC.
Menurut William Leffingwell & Edwin Robinson, Manajemen Perkantoran dapat didefinisikan sebagai perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta penggerakkan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan lebih dahulu. Dengan demikian, pada pokoknya Manajemen Perkantoran merupakan rangkaian aktivitas merencanakan, mengorganisasi (mengatur dan menyusun), mengarahkan (memberikan arah dan petunjuk), mengawasi dan mengendalikan (melakukan kontrol) sampai menyelenggarakan secara tertib sesuai tujuan mengenai sesuatu hal atau kegiatan. Hal atau sasaran yang terkena oleh rangkaian kegiatan itu pada umumnya ialah pekerjaan perkantoran (office work). Yang termasuk pekerjaan perkantoran diantaranya: a. mengetik (typing) b. menghitung (calculating) c. memeriksa (checking) d. menyimpan warkat/arsip (filing) e. menelepon (telephoning) f. menggandakan (duplicating) g. mengirim surat (mailing) h. dan kegiatan lain.
Motivasi diartikan sebagai keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok, dimana Abraham Maslow mengemukakan bahwa kebutuhan pokok manusia dibagi ke dalam 5 tingkatan yang berbentuk piramid, orang memulai dorongan dari tingkatan terbawah. Ke 5 tingkatan motif kebutuhan tersebut adalah : - Kebutuhan fisiologis (rasa lapar, rasa haus dan sebagainya); - Kebutuhan rasa aman (merasa aman dan terlindung, jauh dari bahaya); - Kebutuhan akan rasa cinta dan rasa memiliki (berafiliasi dengan orang lain, diterima, memiliki); - Kebutuhan akan penghargaan (berprestasi, berkompetensi, dan mendapatkan dukungan serta pengakuan); dan
TEORI MANAJEMEN Administrasi dalam arti sempit berarti tata usaha, sedangkan dalam arti luas adalah suatu proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah
9
Pedoman Materi Ujian Dinas Tahun 2013 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Kebutuhan aktualisasi diri (kebutuhan kognitif, mengetahui, memahami, dan menjelajahil; kebutuhan estetik : keserasian, keteraturan, dan keindahan; kebutuhan aktualisasi diri : mendapatkan kepuasan diri dan menyadari potensinya. Sedangkan Vroom berpendapat bahwa tinggi rendahnya motivasi seseorang ditentukan oleh tiga komponen : - Ekspektasi (harapan) keberhasilan pada suatu tugas; - Instrumetalis, yaitu penilaian tentang apa yang akan terjadi jika berhasil dalam melakukan suatu tugas (keberhasilan tugas untuk mendapatkan outcome tertentu); dan - Valensi, yaitu respon terhadap outcome seperti perasaan positif, netral atau negatif. -
Penghapusan adalah kegiatan untuk menghapuskan barang milik/kekayaan negara dari daftar inventaris sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku. Beberapa pertimbangan tujuan Penghapusan adalah barang dalam keadaan rusak berat sehingga tidak dapat diperbaiki atau dipergunakan lagi, hilang karena dicuri/dirampok/diselewengkan dan musnah akibat bencana alam. Inventarisasi ialah kegiatan untuk mencatat dan menyusun daftar inventarisasi barang-barang milik/kekayaa negara yang terdapat dalam lingkungan kekuasaan Departemen/Lembaga Non Departemen secara teratur dan tertib menurut ketentuan don tato cara yang berlaku. Inventarisasi dilaksanakan dalam upaya menuju penyempurnaan pengurusan, pengawasan keuangan dan kekayaan negara secara efektif serta dalam rangka meningkatkan efektifitas perencanaan penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan pemeliharaan, penyaluran serta penghapusan perlengkapan. Tujuan Inventarisasi adalah tertib administrasi barang, penghematan keuangan negara, laporan inventarisasi barang-barang milik/kekayaan negara, bahan untuk menghitung kekayaan negara dan mempermudah pengawasan barang-barang.
Teori Vroom ini disimpulkan bahwa motivasi tinggi jika usaha menghasilkan sesuatu yang melebihi harapan dan sebaliknya motivasi rendah jika usahanya menghasilkan kurang dari yang diharapkan. Dari kedua pendapat tersebut, menurut Herzberg lain lagi dimana ada dua jenis yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari ketidakpuasan. Dua faktor tersebut adalah faktor higiene (faktor ekstrinsik) dan faktor motivator (faktor intrinsik). Faktor higiene memotivasi seseorang untuk keluar dari ketidakpuasan, termasuk didalamnya adalah hubungan antar manusia, imbalan, kondisi lingkungan. Sedangkan faktor motivator memotivasi seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan, yang termasuk didalamnya adalah achievement, pengakuan, kemajuan tingkat kehidupan dan sebagainya.
Manajemen puncak adalah merumuskan misi, tujuan dan sasaran organisasi, keputusan-keputusan strategis lainnya, rencana strategis, mengevaluasi pelaksanaan keputusan strategis atau mengevaluasi implementasi strategis. Manajemen strategis pada dasarnya bergerak dari awal sampai akhir, samapi menikmati hasil dari keputusannya, mencocokkan pakaha hasil itu sesuai dengan yang dikehendaki, yaitu apakah hasil itu cukup memberi kepuasan kepada konsumen. Dngan kata lain, berhasilkah organisasi memberi pelayanan yang berkualitas kepada kelompok masyarakat yagn termasuk dalam wilayah pelayanannya.
Tujuan pengawasan dan pengendalian pengelaan materiil adalah untuk menjamin agar semua pelaksanan kegiatan pengelolaan materiil berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan dan kebijaksanaa yang ditetapkan serta mengambil langkah-langkah perbaikan bilamana terjadi penyimpangan. Pengawasan dan pegendalian (WASDAL) dilakukan dengan dua cara yaitu Pengawasan Administratif dan Pengawasan Fisik : 1. Pengawasan administratif dapat dibedakan pengawasan preventis dan represif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pekerjaan dimulai (pre-audit). Misalnya mengawasi mengenai persiapan, rencanan kebutuhan, rencana anggaran, rencana pembelian, rencanan penghapusan/pelelangan dan yang berhubungan dengan itu. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan sesudah pekerjaan dilaksanakan (postaudit). Misalnya memeriksa surat-surat pertanggungjawaban (kuitansi-kuitansi dan fakturfaktur pembelian), surat kontrak, pembukuan, laporan dan yang sehubungan dengan itu. 2. Pengwasan Fisik adalah pengawasan yang dilaksanakn mengenai pemeriksaan langsung terhadap barang-barcing (invebtarisasi), baik yang baru diadakan maupun yang ada diruangan.
Manajemen strategis harus dipandang untuk mendorong kemauan belajar dan bertindak, tidak semata-mata sebagai suatu sistem formal untuk melakukan pengendalian. Dalam menyusun rencana, yang harus diutamakan adalah uraian argumentasi yang disusul dengan angka-angka untuk mendukungnya. Manajemen strategis sifatnya terbuka terutama dalam menerima informasi baru, terbuka dalam menerima koreksi, termasuk koreksi dari konsumen. Hal ini akan memberikan angin segar bagi organisasi dan menghidupkan iklim organisasi yang selalu menantang. Manajemen adalah suatu proses mengkombinasikan dan mendayagunakan semua sumber-sumber secara produktif untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Untuk itu, manajemen melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, perencanaan dan pembinaan pekerja, pelaksanaan dan pengawasan dalam hubungan ini, manajemen berperan melakukan fungsi-fungsi berikut ini : a. merumuskan atau mengkoordinasikan perumusan visi dan misi organisasi serta menguraikannya menjadi tugas pokok unit-unit organisasi, hingga tugas pokok dan uraian jabatan setiap individu; b. menyusun struktur organisasi dengan tugas pokok, fungsi-fungsi dan sasaran masing-masing unit organisasi; c. menyusun sistem dan mekanisme kerja yang jelas baik di masing-masing unit organisasi maupun antar unit organisasi;
Pemeliharaan (maintenance) adalah suatu kegiatan untuk mempertahankan kondisi barang sehingga terdapat kesiapan operasional yang maksimal, artinya barang selalu dipergunakan dengan baik secara berdayaguna dan berhasilguna. Pemeliharaan ditujukan terhadap barang yang sedang dipakai operasional) dan juga terhadap barang-barang persediaan atau barang yang disimpan dalam gudang (ruang penyimpanan). Pemeliharaan bertujuan untuk mempertahankan daya pakai dan daya hasil maksimal dan menambah unsur pemakaiaan dari barang yang ada pada instansi/organisasi
10
Pedoman Materi Ujian Dinas Tahun 2013 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
d. merencanakan dan mengadakan saran dan peralatan kerja, termasuk gedung dan peralatan kantor dan atau tempat kerja serta alat-alat kerja lainnya; e. merencanakan dan mengadakan karyawan atau pekerja untuk mengisi semua jabatan yang ada, masing-masing dengan kualifikasi yang sesuai dengan persyaratan jabatan; f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di masingmasing unti organisasi; g. mengawasi pelaksanaan tugas di semua unit organisasi.
Pemakaian huruf kamital atau huruf besar dapat dipakai, beberapa contoh sebagai berikut : a. Dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat, contoh : Kita harus bekerja keras. b. Dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung : “Kapan kita pulang?” c. Dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci termasuk kata ganti Tuhan, Allah, Yang Maha Kuasa, Allah Maka Pengasih. d. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan dan keagamaan yang diikuti orang; contoh : Sultan Hasanudin, Haji Agus Salim.
Kinerja perusahaan dan kinerja setiap orang juga sangat tergantung kemampuan manajerial para manajemen atau pimpinan, baik dengan membangun sistem kerja dan hubungan industrial yang aman dan harmonis, maupun dengan mengembangkan kompetensi pekerja, demikian juga dengan menumbuhkan motivasi dan memobilisasi seluruh karyawan untuk bekerja secara optimal.
Singkatan ialah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih, sedangkan Akronim ialah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Singkatan dapat berupa : singkatan nama orang, nama gelar sapaan, jabatan yang diikuti dengan tanda tifik (.); contoh : M.B.A., M.Sc., S.E. Singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi serta nama dokumen resmi yang teridiri dari huruf awal ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti tanda titik; contoh : DPR, ABRI. Kesusastraan dapat diartikan semua tulisan atau karangan yang mengandung nilai-nilai kebaikan yang ditulis dalam bahasa yang indah, memiliki ciri-ciri bahasa yang terpelihara, isinya yang baik dan indah dan cara menyajikannya menarik. Sedangkan fungsi sangat banyak bagi kehidupan manusia dan secara garis besar fungsinya terbagi menjadi 5 golongan sebagai berikut : 1. Fungsi rekreatif, yaitu memberikan rasa senang, gembira serta menghibur para penikmat atau pembacanya. 2. Fungsi didaktif, yaitu mengarahkan dan mendidik para penikmat/pembacanya karena nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang terkandung didalamnya. 3. Fungsi estetis, yaitu memberikan keindahan bagi para penikmat/pembacanya. 4. Fungsi moralitas, yaitu mengandung nilai moral yang tinggi sehingga penikmat/ pembacanya dapat mengetahui moral yang baik dan tidak baik bagi dirinya. 5. Fungsi religiusitas, mengandung ajaran agama yang dapat dijadikan teladan bagi para penikmat/pembacanya.
Dukungan manajemen a. mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan dan potensi pekerja b. medorong pekerja untuk terus meningkatkan kemampuan c. membuka kesempatan yang luas bagi pekerja untuk meningkatkan kemampuan d. membantu pekerja dalam kesulitan melaksanakan tugas e. membangun motivasi kerja, disiplin kerja dan etaos kerja - menciptakan variasi penugasan - membuka tantangan baru - memberikan penghargaan dan insentif - membangun komunikasi dua arah BAHASA INDONESIA Jika ditinjau dari segi bentuknya, kalimat dapat berupa kalimat tunggal majemuk kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang proposisinya satu dan karena itu predikatnya pun satu. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas lebih dari satu proposisi sehingga mempunyai paling tidak dua predikat yang tidak dapat dijadikan suatu kesatuan. Terdapat Kalimat Majemuk Setara dan Kalimat Majemuk Bertingkat. Jika hubungan antara klausa yang satu dengan yang lain dalam satu kalimat menyatakan hubungan koordinatif, maka disebut kalimat majemuk setara. Sedangkan jika hubungan yang satu merupakan induk dan yang lainnya merupakan keterangan tambahan, maka kalimat macam itu dinamakan kalimat majemuk bertingkat. Contoh Kalimat Majemuk Setara : Dia pergi dan istrinya mulai menangis. Contoh Kalimat Majemuk Bertingkat : Saya bersedia meskipun dia menolak membicarakannya.
Berdasarkan bentuknya, sastra terbagi atas empat bagian sebagai berikut : 1. Prosa, yaitu bentuk sastra yang dilukiskan dalam bahasa yang bebas dan panjang dengan aturan atau kaidah seperti puisi. 2. Puisi, yaitu bentuk sastra yang dilukiskan dalam bahasa singkat, padat, serta indah. 3. Prosa liris, yaitu sastra berbentuk puisi namun ditulis dalam bahasa yang bebas. 4. Drama, yaitu sastra yang dilukiskan dalam bahasa bebas dan panjang serta dilukiskan dengan menggunakan dialog atau monolog.
Pemenggalan pada kata dasar dapat dilakukan, sebagai contoh sebagai berikut : b. Jika ditengah kata ada vokal yang berurutan, pemenggalan dilakukan diantara kedua huruf vokal itu, misalnya : ma-in, sa-at. c. Huruf diftong ai, au dan oi tidak pernah diceraikan sehingga pemenggalan kata dilakukan diantara kedua huruf itu, misalnya : au-la bukan a-u-l-a d. Jika ditengah kata ada huruf konsonan termasuk gabungan huruf konsonan, diantara dua buah huruf vokal. Pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan; misal : ba-pak, ba-rang. e. Jika ditengah kata ada dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalan dilakukan diantara kedua huruf konsonan itu dan gabungan huruf konsonan tidak pernah diceraikan; misal : man-di, som-bong.
Majas (figurative language) adalah bahasa kias, bahasa yang dipergunakan untuk menciptakan efek tertentu. Majas merupaka bentuk retoris, yang penggunaanya anatara lain ditujukan untuk menimbulkan kesan imajinatif bagi penyimak atau pembacanya dan secara garis besar majas terbagi kedalam majas perbandingan, majas sindiran,
11
Pedoman Materi Ujian Dinas Tahun 2013 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
majas penegasan dan majas pertentangan. MAJAS PERBANDINGAN meliputi 1) Asosiasi (simile) perbandingan dua hal yang pada hakikatnya berbeda, tetapi sengaja dianggap sama, majs ini ditandai oleh penggunaan kata “bagai, bagaikan, seumpama, seperti”; 2) Metafora majas perbandingan yang diungkapkan secara singkat dan padat; 3) Personifikasi membandingkan bendabenda tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat seperti manusia; 4) Alegori perbandingan yang bertauatan satu dengan yang lain dalam satu kesatuan utuh; 5) Parabel berupa cerita. Isinya berupa pedoman hidup, ajaran agama atau petuah-petuah; 6) Simbolik melukiskan sesuatu dengan mempergunakan benda-benda lain sebagai simbol atau lambang; 7) Tropen mempergunakan kata-kata yang sejajar; 8) Metonomia memaknai ciri atau nama hal yang ditautkan dengan nama orang, barang atau hal lainnya sebagai penggantinya; 9) Litotes ditujukan mengurangi atau mengecilkan kenyataan sebenarnya. Tujuannya antara lain merendahkan diri; 10) Sinekdokhe menyebutkan nama bagian sebagai pengganti nama keseluruhan atau sebaliknya; 11) Eufimisme menggantikan satu pengertian dengan kata lain yang hampir sama dengan maksud lebih sopan atau lebih bermakna hormat; 12) Hiperbola mengandung pernyataan yang berlebih-lebihan dengan maksud memperhebat, meningkatkan kesan dan daya pengaruh; 13) Alusio menunjuk secara tidak langsung pada suatu tokoh atau peristiwa yang sudah diketahui bersama; 14) Antonomasia menggunakan kata-kata tertentu sebagai pengganti nama panggilan seseorang; 15) Parafrasis menjelaskan suatu kata atau ungkapan dengan serangkaian kata lainnya yang mengandung arti yang sama dengan kata yang digantikan itu. MAJAS SINDIRAN: 1) Ironi meyatakan makna bertentangan dengan maksud menyindir atau memperolok-olok; 2) Sinisme menyatakan sindiran secara langsung; 3) Sarkasme sindiran yang terkasar. MAJAS PENEGASAN 1) Pleonasme menggunakan kata-kata secara berlebihan dengan maksud menegasakan arti suatu kata; 2) Repetisi perulangan katakata sebagai penegasan; 3) Paralelisme perulangan sebagaimana halnya repetisi, hanya disusun dalam baris yang berbeda; 4) Aletarsi memanfaatkan kata-kata yang bunyi awalnya sama; 5) Antanaklasis mengandung ulangan kata yang sama dengan makna yang berbeda; 6) Kiasmus berisi perulangan dan sekaligus mengandung inversi; 7) Tautologi penegasan dengan mengulang beberapa kali suatu kata dalam kalimat atau menggunakan beberapa kata yang bersinonim berturut-turut dalam sebuah kalimat. 8) Klimaks menyatakan beberapa hal berturut-turut yang makin lama makin menghebat; 9) Antiklimaks menyatakan beberapa hal berturut-turut yang makin lama makin menurun; 10) Elipsis didalamnya terdapat penghilangan kata atau bagian kalimat; 11) Inversi dinyatakan oleh pengubahan susunan kalimat; 12) Retoris kalimat tanya yang jawabannya sudah diketahui penanya; 13) Koreksio dipakai untuk melakukan ralat terhadap kesalahan ucapan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja; 14) Asidenton menyatakan beberapa, keadaan atau benda secara berturut-turut tanpa menggunakan kata penghubung; 15) Polisedenton menggunakan kata penghubung dalam sebuah kalimat; 16) Interupsi penegasan yang menggunakan sisipan (kata atau frase) di tengah-tengah kalimat pokok denga maksud menjelaskan sesuatu dalam kalimat; 17) Eksklamaso menggunakan kata-kata seru sebagai penegas; 18)Enumerasio melukiskan satu per satu peristiwa untuk memperjelas suatu keadaan secara keseluruhan; 19) Praterito digunakan pengarang untuk menyembunyikan atau merahasiakan sesuatu. MAJAS PERTENTANGAN adalah majas yang melukiskan sesuatu dengan mempertentangkan sesuatu
dengan yang lainnya yang meliputi 1)Paradoks mengandung pertentangan nyata dengan fakta-fakta yang ada; 2) Antitesis mempergunakan paduan kata yang berlawanan artinya; 3) Anakroisme menceritakan peristiwa yang tidak sesuai dengan sejarah; 4) Oksimoron antar bagiannya menyatakan sesuatu yang bertentangan.. Prosa adalah karya sastra yang disusun dalam bentuk cerita secara bebas, yang tidak terikat oleh rima dan irama. Menurut bentuknya, prosa terdiri atas beberapa macam, yakni antara lain novel, cerpen dan dongeng. 1. Novel, berasal dari bahasa italia novella yang berarti “barang baru yang kecil. Novel adalah karya imajinatif yang mengisahkan sisi utuh atas problematika kehidupan seseorang atau beberapa tokoh 2. Cerpen adalah karangan pendek yang berbentuk prosa. Dalam cerpen dikisahkan sepengggal kehidupan tokoh, yang penuh pertikaian, peristiwa yang mengharukan atau menyenangkan dan mengandung kesan yang tidak mudah dilupakan. 3. Dongeng sama dengan novel dan cerpen hanya saja tema dongeng umunya tentang sesuatu yang tidak masuk akal atau tidak mungkin terjadi. Misalnya, orang yang dapat menjelma berganti rupa, binatang yang dapat berkata-kata seperti manusia, dan orang yang dapat hilang dan dapat terbang. Struktur novel dan cerpen dibntuk oleh unsur-unsur tema, alur, latar, penokohan, sudut pandang, amanat dan gaya bahasa. 1. Tema salah satu unsur instrinsik novel/cerpen yang merupakan inti atau pokok yang menjadi dasar pengembangan cerita. 2. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Jalan cerita terbagi : a) pengenalan situasi exposition; b) pengungkapan peristiwa complication; c) menuju pada adanya konflik rising action; d) puncak konflik turning point; e) penyelesaian ending 3. Latar meliputi tempat, waktu dan budaya dan bisa bersifat faktual ataupun imajiner. Fungsi latar adalah memperkuat atau mempertegas keyakinan pembaca terhadap jalannya suatu cerita. 4 Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. a) Teknik analitik karakter tokoh diceritakan secara langsung oleh pengarang; b) Teknik dramatik karakter tokoh dikemukakan melalui : *penggambaran fisik dan perilaku tokoh; *penggambaran lingkungan kehidupan tokoh; *penggambaran tata kebahasaan tokoh; *pengungkapan jalan pikiran tokoh; *penggambaran oleh tokoh lain 5. Sudut Pandang adalah posisi pengarang dalam membawakan cerita. Ada dua macam : a) berperan langsung sebagai orang pertama; b) hanya sebagai orang ketiga yang berperan sebagai pengamat. 6. Amanat merupakan ajaran moral atau pesan dikatis yang hendak disampaikan pengarang kepada pembaca melalui karyanya itu. 7. Gaya Bahasa berfungsi menciptakan suatu nada atau suasana persuasif serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh SEJARAH INDONESIA Masa Kejayaan Nasional 1. Kerajaan Kutai dan Tarumanegara
12
Pedoman Materi Ujian Dinas Tahun 2013 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
2.
3.
4.
5.
6.
7.
a. Pada abad V berdiri kerajaan-kerajaan di Indonesia seperti Kutai (Kalimantan Timur) dan Taruma negara (Jawa Barat). b. Agama dan Kebudayaan Hindu berpengaruh besar dengan disesuaikan kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Kerajaan Sriwijaya a. Pada abad VII sampai abad XIV muncul kerajaan Sriwijaya (Palembang),kerajaan maritime yang menjadi pusat perniagaan dan kebudayaan di Asia Tenggara, dengan letaknya yang strategis pada jalan laut antara India dan China. b. Banyak musyafir Cina belajar agama Budha dan bahasa Sansekerta di Sriwijaya, yang merupakan penjelmaan negara kesatuan yang pertama. Kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah Di Jawa Tengah terdapat Kerajaan Kalingga (abad VII), Sanjaya (abad VIII), Syailendra (abad VIII), dengan kesohoran Candi Borobudur (candi budha abad IX) dan candi Prambanan (candi hindu abad X) Kerajaan-kerajaan di Jawa Timur a. Di Jawa Timur terdapat kerajaan Isana (abad IX), Darmawangsa (abad X), Airlangga (abad XI), Kediri (abad XII) dan Singasari (abad XIII). b. Kerajaan Singasari mempunyai hubungan dengan Kamboja dan China, dimana terdapat sengketa antara raja Kertanegara dengan Kaisar Cina Kubilai (1292). Ekspedisi peperangan Cina ke Jawa tidak menjumpai Kertanegara yang tewas dalam peperangan melawan Kediri (1292), berhubung permainan politik Jayakatwang dari Kediri dengan Raden Wijaya (menantu Kertanegara) yang menggabung dengan Kediri, Raden Wijaya kemudian mendirikan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit a. Kerajaan Majapahit (1293-1520) mencapai kemegahan dibawah pimpinan Raja HayamWuruk dengan Mahapatih Gajah Mada yang dibantu Laksamana Nala mengadakan hubungan dengan burma, Kamboja dan lain-lain, kekuasaanya dari Malaya sampai Irian Barat. b. Pada zaman itu Empu Prapanca menulis, Negara Kertagama (1365) yang terkenaldengan “Mitreka Satila” yang menghendaki persahabatan yang sederajat dalam politik hubungna antar bangsa. Empu Tantular mengarang buku “Sutasoma” dimana tertulis tentang “Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrua” yang artinya “Walaupun berbeda, satu jua adanya. Sebab tidak ada agama yang mempunyai tujuan berbeda. Agama Islam a. Setelah Majapahit runtuh (abad XVI), berkembanglah agama Islam dan kerajaankerajaan Islam seperti Demak, Pajang, Mataram, Banten dan Cirebon. b. Di luar Jawa juga terdapat beberapa kerajaan Islam misalnya di Kalimantan Brunei, Sambas dan Banjar, di Sulawesi, Goa, di Makasar dan Boal di Maluku, Ternate, Tidore, Bajang dan Palalo. Penjajahan Bangsa Barat a. Orang-orang Eropa berdatangan ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah (lada,pala dan cenkeh) b. Portugis masuk Indonesia tahun 1512 (di Abreu dan Serrae) dan mencapai pulau Ambon dan Ternate (1522 Portugis dipimpin Antoniode Brito mendirikan Benteng di Ternate, yaitu titik permulaan bercokolnya imprealisme Barat di Indonesia)
c.
Kemudian menyusul bangsa Spanyol (decano dari armada Magel haens, 1521 yang tempat keluar Indonesia dengan perjanjian Sarayosa 1529) d. Dengan jatuhnya Malaka dari Portugis ketangan Belanda maka lenyaplah imperialisme Portugis dari Indonesia. 8. VOC Pada abad XVI berdatanganorang-orang Belanda di Indonesia yang menyingkirkan saingannya Portugis, yang kemudian mendirikan perkumpulan dagang bernama Verenige ost Indische Compagnie (VOC) yang lebih dikenal dengan Kompeni. Bangsa Indonesia mengalami penjajahan yang cukup lama + 5 abad yang dilakukan Belanda. Portugis masuk ke Indonesia pertama kali di Maluku dengan tujuan untuk meminta hak monopoli perdagangan rempah-rempah di Ternate dengan cara membantu dukungan militer Ternate yang waktu itu berselisih dengan Tidore. Sedangkan Belanda masuk ke Indonesia yang pertama kali juga bertujuan dagang yang dilakukan oleh Cornelis de Houtmen (1959) yang pertama kali tiba di Banten dengan mendirikan VOC. Selain Portugal dan Belanda, Inggris pun datang ke Indonesia dengan maksud yang sama tiba di Indonesia abat 18 akan tetapi kalah persaingan dengan VOC; sehingga perlahan-lahan Inggris tersingkir dari kawasan perdagangan di Indonesia. Tujuan bangsa Eropa tersebut datang ke Indonesia adalah : 1. Menguasai perdanganan rempah-rempah langsung dari sumbernya dengan harga yang mereka tentukan. 2. Menguasai wilayah strategis baik untuk perdagangan maupun untuk basis militer dengan cara memaksa penguasa setempat untuk menandatangani perjanjian yang mengesahkan penguasaan atas suatu wilayah strategis. 3. Mengeruk sebanyak mungkin kekayaan alam suatu wilayah. 4. Turut campur dalam urusan politik suatu wilayah dengan semena-mena ikut serta menentukan orang yang dianggap layak menjadi penguasa dan penguasa yang menentang akan disingkirkan, dengan cara tersebut mereka dapat mempertahankan atau bahkan memperbesar pengaruhnya di suatu wilayah. Kebijakan pemerintah Kolonial pada masa pemerintahan Deandels (1808-1811) yang waktu itu sebagai Gubernur Jenderal bertujuan untuk mempertahankan Pulau Jawa dari Serangan Inggris. Adapun langkah-langkah yang ditempuh Deandels adalah : - Memperkuat pasukan yang anggotanya teridiri atas orang-orang Indonesia; - Mendirikan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya; - Membangun pangkalan angkatan laut di Merak dan Ujung Kulon; - Mendirikan benteng-benteng pertahanan; dan - Membuat jalan raya dari Anyer (Jawa Barat) sampai Panarukan (Jawa Timur). Pengaruh Kolonial di Jawa dan Luar Jawa terdapat perbedaan sebagai berikut : a. Pengaruhnya di bidang sosial di Pulau Jawa hubungan masyarakat adalah abdi, mereka (kolonial) memanfaatkan perangkat-perangkat yang ada dan para penguasa untuk dijadikan perantara mengeksploitasi rakyat. Sedangkan di luar Pulau Jawa pengaruh penggunaan bahasa menjadi lebih meluas dan perekrutan kuli dari Pulau Jawa dengan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggar. b. Pengaruhnya di bidang ekonomi di Pulau Jawa memonopoli perdagangan dengan melarang perahu-
13
Pedoman Materi Ujian Dinas Tahun 2013 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
perahu jawa ke Maluku dan barang-barang yang menguntungkan dilarang diperjual-belikan. Sedangkan di luar Pulau Jawa kolonial disamping memonopoli rempah-rempah juga menguasai tambang mineral seperti misal emas, intan, besi dan timah. c. Pengaruhnya di bidang politik di Pulau Jawa Belanda menggunakan siasat adu domba dengan tujuan memudahkan untuk menguasai wilayah jawa, sehingga menurut Perjanjian Giyanti Jawa dibagi menjadi dua. Sedangkan di luar Pulau Jawa Belanda ingin menguasai Aceh tapi terhalang munculnya Traktat London (27 Maret 1824) yang isinya Belanda akan menarik diri dari jajahanya di Asia, Inggris akan menarik diri dari Indonesia dan dengan siasat liciknya tersebut Traktat London diubah menjadi Traktat Sumatra (2 November 1871) sehingga akibatnya Belanda menyatakan perang kepada Aceh. Indonesia dalam mencapai kemerdekaan dilakukan perjuangan yang memakan banyak korban jiwa para pahlawan, perjuangan dalam mengusir para penjajah dimasa masih terdapatnya kerajaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Beberapa pahlawan dimasa itu sebagai contoh di Sumatera Patimura, Cut Nya Dien, Imam Bonjol, Teuku Umar dan di Jawa Pangeran Diponegoro, Dewi Sartika dan sebagainya. Setelah Indonesia merdeka tentunya tidak dapat hidup sendiri, Indonesia membutuhkan negara-negara lain terutama negara tetangga di kawasan Asia Tenggara guna membangun persahabatan, Indonesia tergabung didalam ASEAN. Salah satu tujuan beridirinya ASEAN adalah untuk dapat tercapainya perdamaian diantara negara di Asia Tenggara, para tokoh pendiri ASEAN yaitu Wakil Perdana Menteri Malaysia (Tun Abdul Razak), MENLU Filipina (Nar Ciso Ramos), MENLU RI (Adam Malik) dab MENLU Singapura (Sinatambi Rajaratnam).
berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain: politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles) politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Dalam konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, antara lain: kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang partai politik. Pemilihan Umum (Pemilu) adalah suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatanjabatan yang disini beraneka-ragam, mulai dari Presiden, wakil rakyat di pelbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata 'pemilihan' lebih sering digunakan.Sistem pemilu digunakan adalah asas luber dan jurdil Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih. Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rezim pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004. Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu. Di tengah masyarakat, istilah "pemilu" lebih sering merujuk kepada pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali Sepanjang sejarah Republik Indonesia, telah terjadi 9 kali pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, dan 2004 (pemilu anggota DPD pertama) Pada 7 Juli 2008, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan daftar partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2009. 18 di antara 34 partai politik nasional yang diumumkan adalah partai politik baru yang pertama kalinya mengikuti pemilu. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2009 diselenggarakan secara serentak untuk memilih 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Latar belakang konfrontasi indonesia dengan Malaysia pada masa Demokrasi Terpimpin terjadi sekitar Tahun 1963-1964 yang bermula dari pembentukan federasi Malaysia, gagasan pembentukan federasi tersebut dilontarkan oleh Perdana Menteri Malaya Tengku Abdul Rachman pada tanggal 27 Mei 1961 dan memproklamasikan federasi pada tanggal 16 September 1963. Indonesia segera memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia sejak tanggal 17 September 1963. Pada puncak konfrontasi, pemerintah RI mengumandangkan Dwikora pada tanggal 3 Mei 1964. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 berisi : pembubaran Badan Konstituante, tidak berlakunya lagi UUDS 1950 dan kembali ke UUD 1945 serta pembentukan MPRS dan DPAS. Pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi peristiwa Rengasdengklok dimana para pemuda mengamankan Bung Karno dan Bung Hatta agar tidak terpengaruh oleh Jepang, kedua tokoh nasional tersebut dibawa ke Rengasdengklok yang merupakan sebuah daerah disekitar Karawang-Bekasi. Di Indonesia banyak terdapat peninggalan sejarah yang perlu dilestarikan keberadaannya, peninggalanpeninggalan tersebut berupa seni budaya, prasasti maupun candi dan masih banyak lagi bentuk-bentuk peninggalan lainnya. Candi yang berada di Jawa Tengah misalnya Candi Prambanan, Candi Borobudur, dan Candi Kalasan. Candi-candi tersebut merupakan peninggalan yang berkaitan dengan persebaran agama di Indonesia khususnya di Jawa. PERKEMBANGAN POLITIK DALAM NEGERI adalah proses pembentukan dan Politik pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain
14
Pedoman Materi Ujian Dinas Tahun 2013 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
(DPR), 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2009-2014. Pemilihan umum ini dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 9 April 2009. Pemilihan Umum Anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak, dengan peserta pemilu adalah perseorangan. Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 kursi, dengan daerah pemilihan adalah provinsi.
provinsi baru dan setiap tiga bulan lahir lebih lima kabupaten baru. Benar-benar gairah yang membawa sengsara! PERKEMBANGAN POLITIK LUAR NEGERI 1. TSUNAMI JEPANG Setelah gempa dahsyat dan tsunami menghantam Jepang, ada kekahwatiran akan kebocoran radiasi dari pembangkit listrik tenaga nuklir, Fukushima. Gambar udara yang diambil pada 16 Maret 2011 ini, jelas menunjukkan terjadinya kerusakan pada tiga dari enam reaktor nuklir dan mulai terlihatnya asap pada reaktor ke-empat. Empat reaktor pusat pada pembangkit listrik Fukushima Daiichi yang mengalami kerusakan paling parah akibat tsunami. Meskipun semua reaktor menutup secara otomatis pasca gempa, masalah muncul pada sistem pendingin yang menjaga batang tangkai bahan bakar pendingin. Hilangnya daya cegah kekuatan nuklir dari pompa air menuju sistem pendinginan, mengakibatkan batang bahan bakar terlalu panas, sehingga menyebabkan serangkaian masalah utama. Kebocoran radiasi dari pembangkit tersebut, belum jelas sumbernya yang tepat. Namun reaktor 2 dan 3 yang paling mungkin dipastikan. Sejumlah gambaran yang menunjukkan tingkat kerusakan. (Digital Globe) Beberapa upaya terus dilakukan untuk mendinginkan reaktor guna mengurangi resiko kebocoran lebih lanjut. Reaktor 1: Menunjukkan terjadinya ledakan pada 12 Maret, yang menghancurkan dinding atap. Reaktor 2: Ledakan pada 15 Maret, mengakibatkan sejumlah kerusakan internal, yang diperkirakan sebagai penyebab pemicu radiasi pada hari itu. Reaktor 3: Ledakan pada 14 Maret, mengakibatkan kerusakan atap. Kerusakan itu dikhawatirkan telah sebagai pemicu radiasi pada 16 Maret—meski laporan kemudian mengatakan, belum jelas apa penyebab beberapa ledakan tersebut. Reaktor 4: Di bawah perbaikan pada saat gempa. Setidaknya dua kebakaran dilaporkan terjadi. Reaktor 5 dan 6: Di bawah perbaikan akibat gempa. Dikhawatirkan terlalu panas dan dapat memicu ledakan.
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau seringkali disebut Pilkada, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah: Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten Walikota dan Wakil Walikota untuk kota Sebelumnya, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dasar hukum penyelenggaraan Pilkada adalah UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) belum dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum (Pemilu). Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) menjadi bagian dari rezim pemilu sejak 2007. Pilkada pertama di Indonesia adalah Pilkada Kabupaten Kutai Kartanegara pada 1 Juni 2005. Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota. Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam, Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Aceh (Panwaslih Aceh). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peserta Pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-undang ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. GAIRAH untuk memekarkan daerah sudah harus dihentikan. Banyak yang dimekarkan ternyata kemudian menjadi daerah otonom yang membawa sengsara. Gairah memekarkan daerah adalah gairah kepentingan elite lokal yang tidak didukung kemampuan memiliki pendapatan asli daerah. Rakyat setempat malah hidup lebih miskin jika dibandingkan dengan masa sebelum dimekarkan menjadi daerah otonom. Pemekaran daerah adalah akibat samping obat bernama reformasi. Itu salah satu ekses buruk reformasi. Sebagai gambaran, pada 17 Agustus 1945, ketika kemerdekaan diproklamasikan hanya ada delapan provinsi. Pada 1969-1975, Indonesia menjadi 26 provinsi. Pada 1975-1999, sepanjang 24 tahun, hanya bertambah satu provinsi, yaitu dengan bergabungnya Timor Timur yang kemudian dikenal sebagai provinsi ke-27. Namun pada 1999-2007, atau sejak reformasi, hanya dalam tempo delapan tahun, sebanyak 173 kabupaten dan tujuh provinsi yang telah dimekarkan. Itu berarti hampir tiap tahun ada
3. KOREA UTARA Korea Utara termasuk dalam negara satupartai di bawah front penyatuan yang dipimpin oleh Partai Buruh Korea. Pemerintahan negara mengikuti ideologi Juche, yang digagas oleh Kim Il-sung, mantan pemimpin negara ini. Juche menjadi ideologi resmi negara ketika negara ini mengadopsi konstitusi baru pada 1972, kendati Kim Il-sung telah menggunakannya untuk membentuk kebijakan sejak sekurang-kurangnya awal tahun 1955 Sementara resminya sebagai republik sosialis, Korea Utara dipandang oleh sebagian besar negara sebagai negara kediktatoran totaliter stalinis. Setelah kematian Kim Jong-il pada Desember 2011, diperkirakan pemimpin Korea Utara berikutnya adalah Kim Jong-un, anak termuda Kim Jong-il. Pemimpin Korea Utara tersebut meninggal dunia karena stroke. Korut pun memberlakukan keadaan siaga. "Pemimpin kami Comrade Kim Jong-il meninggal pada 17 Desember pukul 08.30," ujar TV pemerintah Central TV seperti dilansir New York Times, Senin. Jim Jong-il meninggal dunia pada usia 69 tahun dilaporkan terserang stroke pada tahun 2008. Presenter di TV Korut itu mengumumkan Kim Jong-il meninggal karena kondisi fisik dan kelelahan karena kerja. Korut pun memberlakukan keadaan siaga. Presiden Korsel Lee Myung Bak mewanti-wanti bawahannya, para pejabat
15
Pedoman Materi Ujian Dinas Tahun 2013 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
pemerintah, untuk memberlakukan keadaan darura, dan melarang mereka bepergian ke luar negeri dan mengajukan cuti. Korsel mengatakan militernya siaga atas meninggalnya Kim Jong-il dan Dewan Kemanan Nasional akan mengadakan rapat darurat, ujar kantor berita Yonhap.
pembentukan komunitas ASEAN yang terintegerasi, memperkuat kemitraan dalam forum-forum regional dan global," ujar Hun Sen. Tahun depan, KTT ASEAN akan diselenggarakan di Phnom Phen, Kamboja. Sesi pertama KTT adalah pada 6 hingga 7 April 2012. 7. PBB Hingga tahun 2007 sudah ada 192 negara anggota PBB. Sekretaris Jenderal PBB saat ini adalah Ban Ki-moon asal Korea Selatan yang menjabat sejak 1 Januari 2007. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah organisasi internasional. Tujuannya adalah memfasilitasi kerjasama dalam hukum internasional, keamanan internasional, pembangunan ekonomi, kemajuan sosial, hak asasi manusia, dan pencapaian perdamaian dunia. PBB didirikan pada tahun 1945 setelah Perang Dunia II untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa, untuk menghentikan perang antara negara, dan untuk menyediakan platform untuk dialog. Saat ini ada 192 negara anggota (termasuk hampir setiap negara berdaulat di dunia). Organisasi ini memiliki enam organ utama: 1. Majelis Umum (majelis musyawarah utama) 2. Dewan Keamanan (untuk memutuskan resolusi tertentu untuk perdamaian dan keamanan), 3. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (untuk membantu dalam mempromosikan kerjasama ekonomi dan sosial internasional dan pembangunan) 4. Sekretariat (untuk studi menyediakan, informasi, dan fasilitas yang diperlukan oleh PBB) 5. Mahkamah Keadilan Internasional (organ peradilan primer) 6. Dewan Perwalian PBB (yang saat ini aktif) Sistem PBB lainnya yang menonjol lembaga termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), World Food Programme (WFP) dan Dana PBB untuk Anak-anak (UNICEF). yang paling terlihat tokoh masyarakat PBB adalah SekretarisJenderal, saat ini Ban Ki-moon dari Korea Selatan, yang mencapai pos pada tahun 2007. Organisasi ini didanai dari sumbangan dinilai dan sukarela dari negara-negara anggotanya, dan memiliki enam bahasa resmi: Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol.
5. THAILAND Thaksin pada 2006 dikudeta secara militer dan hidup dalam pengasingan. Pada 17 Mei 2011, Partai Pheu Thai yang memelihara hubungan dekat dengan Thaksin, menominasikan Yingluck sebagai kandidat PM untuk Pemilu 2011. Pada 5 Agustus 2011 parlemen Thailand resmi mengukuhkan dia sebagai PM. Yingluck merupakan PM perempuan pertama di negeri gajah putih tersebut. Majalah Time edisi Agustus lalu, memasukkan Yingluck dalam deretan 12 perempuan berpengaruh di dunia, setara dengan Kanselir Jerman Angela Markel dan PM Australia Julia Gillard. juga masuk 100 orang berpengaruh di dunia versi majalah Forbes belum lama ini. Dia duduk di urutan 59, sedangkan Sri Mulyani, eks Menkeu RI, nomor 65. Banyak yang menyoroti karier politiknya karena dia merupakan adik Thaksin. Tapi banyak juga yang mengometari kecantikannya. Soal pendidikan, Yingluck mengantongi gelar sarjana administrasi negara dari Universitas Chiang Mai dan master dari Universitas Kentucky, AS. tantangan terbesarnya untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya, utamanya kepada rakyat miskin. Dia berjanji meningkatkan upah minimum, memberikan layanan wifi gratis dan memberikan tablet komputer bagi tiap anak sekolah. Program ini dijanjikan tanpa merusak perekonomian. Para pengamat mengatakan sebagian janjinya tidak realistis. Dia juga harus menghadapi pengunjuk rasa kaos merah yang membantunya berkuasa. Sebagian dari mereka menuntut penyelidikan menyeluruh operasi berdarah tahun lalu terhadap unjuk rasa Bangkok yang menewaskan sejumlah orang. "Saya hanya meniru dalam berpikir logis, tapi saya akan membuat keputusan saya sendiri," ujarnya dalam sebuah wawancara.. 5.
8. EROPA
ASEAN
Uni Eropa (UE, bahasa Inggris: European Union atau EU) adalah sebuah organisasi antarpemerintahan dan supra-nasional, yang terdiri dari negara-negara Eropa, yang sejak 1 Januari 2007 telah memiliki 27 negara anggota. Persatuan ini didirikan atas nama tersebut di bawah Perjanjian Uni Eropa (yang lebih dikenal dengan Perjanjian Maastricht) pada 1992. Namun, banyak aspek dari EU timbul sebelum tanggal tersebut melalui organisasi sebelumnya, kembali ke tahun 1950-an. Organisasi internasional ini bekerja melalui gabungan sistem supranasional dan antarpemerintahan. Di beberapa bidang, keputusankeputusan ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat di antara negara-negara anggota, dan di bidang-bidang lainnya lembaga-lembaga organ yang bersifat supranasional menjalankan tanggung jawabnya tanpa perlu persetujuan anggota-anggotanya. Lembaga organ penting di dalam UE adalah Komisi Eropa, Dewan Uni Eropa, Dewan Eropa, Mahkamah Eropa, dan Bank Sentral Eropa. Terdapat pula Parlemen Eropa yang anggota-anggotanya dipilih langsung oleh warga negara anggota.
Rangkaian kegiatan KTT ASEAN, KTT ASEAN+3 dan East Asia Summit telah menghasilkan sejumlah kesepakatan penting yang menjadi acuan pengembangan kawasan di masa mendatang. Di antaranya adalah kesepakatan untuk bersama-sama menjaga stabilitas politik dan keamanan kawasan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Demikian disampaikan Presiden SBY dalam pidatonya menutup KTT ASEAN, KTT ASEAN+3 dan East Asia Summit. Upacara penutupan berlangsung pada pukul 16.30 Wita, Sabtu (19/11/2009), di Bali Internasional Convention Center, Nusa Dua, Bali. Pengelolaan potensi konflik di antara negara-negara ASEAN, disepakati diselesaikan dengan mengedepankan pendekatan damai dan membangun rasa saling percaya. Pada waktu bersamaan terus mengembangkan konektivitas antar negara-negara anggota untuk memacu hubungan antar masyarakat dan perdagangan antar pengusaha kecil-menengah. Di dalam kesempatan sore ini, Presiden SBY sekaligus menyerahkan tongkat keketuan ASEAN kepada Kamboja yang dipilih sebagai Ketua ASEAN periode 2012. Di dalam pidato sambutannya, PM Hun Sen menyatakan komitmennya untuk melanjutkan upaya intensif melaksaan tahapan upaya mewujudkan komunitas ASEAN. Kami akan melanjutkan
.
16
Pedoman Materi Ujian Dinas Tahun 2013 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
.
(SOTK) STRUKTUR ORGANISASI INSTANSI, UNIT TERKECIL SAUDARA BERTUGAS, TUPOKSI UNIT TERKECIL SAUDARA BERTUGAS, URAIAN TUGAS SAUDARA DI UNIT TERKECIL SAUDARA BERTUGAS PILIHAN MATERI KARYA TULIS UJIAN DINAS TINGKAT II KARYA TULIS SUDAH DIKUMPULKAN KEPADA PANITIA PROVINSI
---------------- Selamat Belajar, Semoga Sukses ----------------
17
Pedoman Materi Ujian Dinas Tahun 2013 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
18 Jawa Tengah
Pedoman Materi Ujian Dinas Tahun 2013 Pemerintah Provinsi