PEDOMAN PENGUPAHAN. Industri Manufaktur MUNAWIR HARIS

PEDOMAN

PENGUPAHAN Industri Manufaktur

MUNAWIR HARIS

Pedoman Pengupahan Industri Manufaktur

: Munawir Haris : Ali Imron Hamid, Ata Khilafia, dan Tim Penyunting Penerbit PPM Tata Letak : Sri Dara Luthfita, S. Nilamirasari Abdinegari, Tammy Maulany, Cicih Kurniasih, Triary Rezeki Sampul Muka : Sri Dara Luthfita, Hari Wahyudi Penulis Penyunting

ISBN: 979-442-402-1 Cetakan Ke-1, 2014 xiv + 462 hlm., 24 cm

Diterbitkan oleh Penerbit PPM Jl. Menteng Raya No. 9 - 19, Jakarta Pusat 10340 Email: [email protected] (redaksi) [email protected] (pemasaran)

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari penulis.

Sanksi pelanggaran Pasal 72 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta: 1.

2.

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masingmasing paling singkat 1 (satu) bulan dan atau denda paling sedikit Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai pada Ayat 1 (satu) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kata Pengantar Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat menjadi barometer perkembangan industri manufaktur dan referensi bagi kabupaten/ kota lainnya di Indonesia dalam beberapa hal, seperti pengupahan dan model perjuangannya. Sejak penetapan UMK/UMP tahun 2012, sistem upah di beberapa perusahaan terkoreksi secara signifikan dengan kenaikan rata-rata di atas 40%. Pimpinan perusahaan bersama penanggung jawab HR di wilayah ini dituntut berpikir keras dalam mengelola penyesuaian upah pekerja. Kondisi ini akan terus berlanjut sampai dalam batas waktu yang tidak dapat diprediksi. Penyesuaian upah di tingkat perusahan yang menggantungkan keputusannya pada hasil rekomendasi pengupahan tingkat provinsi sangat tidak dapat diprediksi, karena kepentingan-kepentingan di luar pertimbangan kesejahteraan pekerja serta kemampuan perusahaan selalu berkontribusi dalam setiap proses penetapan. Pengupahan di industri manufaktur membutuhkan solusi utuh yang memberikan kesejahteraan bagi pekerja dan keuntungan bagi perusahaan. Selama menjadikan UMK/UMP sebagai satusatunya variabel ukuran dalam melakukan penyesuaian upah,

Kata Pengantar

v

maka konflik kepentingan dalam penetapan upah akan terus berulang setiap putusan ditetapkan. Peraturan perundangundangan memberikan stimulus bahwa tren pengelolaan upah ke depan mengacu pada model-model pengupahan modern yang dapat dikelola secara internal berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang dapat diterima secara ilmiah. Stimulus peraturan perundang-undangan ditegaskan oleh Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 92: Ayat (1): Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memerhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Ayat (2) : Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memerhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Ayat (3) : Ketentuan struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: KEP-49/MEN/IV/2004: Pasal 2: Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dalam penetapan upah pekerja/buruh di perusahaan. Pasal 3: Dalam penyusunan struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan melalui: 1. Analisis jabatan 2. Uraian jabatan 3. Evaluasi jabatan Pasal 6 Ayat (1): Evaluasi jabatan berfungsi untuk mengukur dan menilai jabatan yang tertulis dalam uraian jabatan dengan metode tertentu.

vi


Pasal 6 Ayat (2): Faktor-faktor yang diukur dan nilai dalam evaluasi jabatan, antara lain: 1. Tanggung jawab 2. Andil jabatan terhadap perusahaan 3. Risiko jabatan 4. Tingkat kesulitan jabatan Pasal 6 Ayat (3): Hasil evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) digunakan untuk, antara lain: 1. Penetapan upah 2. Penilaian pekerjaan 3. Penetapan kebijakan pengembangan sumber daya manusia perusahaan. Masalahnya adalah Pasal 92 Ayat (1), (2) dan (3) UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Pasal 2, 3, dan 6 Ayat (1), (2) dan (3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP-49/MEN/IV/2004 tidak menyediakan petunjuk teknis yang dapat diterapkan langsung oleh manajemen perusahaan dengan pekerja/serikat pekerja. Karena itu buku Pedoman Pengupahan Industri Manufaktur yang Anda baca ini adalah jawaban dalam menghadapi tantangantantangan: 1. Penyesuaian upah pekerja karena ritual tahunan kenaikan UMP/UMK 2. Interpretasi UU RI No. 13 TAHUN 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 92, dan Kepmen 49/MEN/ IV/2004 dari pendekatan ilmiah dan praktis. 3. Memilih pedoman bersama antara pekerja/serikat pekerja dengan manajemen dalam implementasi UU RI No. 13 TAHUN 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Kepmen 49/MEN/IV/2004 yang telah dilakukan penelitian dengan pendekatan ilmiah.

Kata Pengantar

vii

Buku yang akan menuntun pembacanya dalam mempersiap kan sistem upah mulai dari perencanaan hingga implementasi ini telah dilengkapi data-data yang akan mempermudah manajemen perusahaan bersama pekerja/serikat pekerja seperti: 1. Hasil survei faktor-faktor penting dalam evaluasi jabatan 2. Hasil survei variabel-veriabel upah dalam struktur upah 3. Model evaluasi jabatan yang direkomendasikan Forum Sistematika buku yang disusun berdasarkan pengalaman mengelola anggota Forum HRD Bekasi dalam memahami sistem pengupahan melalui berbagai workshop dan implementasi ini akan membawa nuansa keunikan konsep berpikir bagi pembaca yang telah berpengalaman dan yang sedang memulai implementasi. Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para sahabat yang telah membantu proses penulisan: 1. Mbak Ata, yang dengan kecerdasan dan keuletannya telah menjadi bagian penting dalam mewujudkan mimpi menjadi kenyataan. 2. Bapak Dinarwulan Sutoto yang dengan kemurahan hatinya berbagi pengalaman yang memperkaya referensi. 3. Mas Ali dari Tim Penerbit PPM yang telah mendukung penulisan melalui referensi-referensi dari berbagai sumber. 4. Mbak Lina dan Mas Eko dari Tim PPM yang telah mendampingi mas Ali dengan setia dalam proses penulisan buku. 5. Bapak Ramelan dan Bapak Hari sebagai Tim Ahli Penerbit PPM yang telah membantu menyelaraskan isi buku menjadi standar yang layak berdasarkan tuntutan kualitas Penerbit PPM.

viii


6. Tim inti Forum HRD Bekasi (Kang Dito, Kang Hendra, Bang Herman, Mas Taufan) yang selalu membangkitkan semangat saat-saat penulis buntu dalam pencarian inspirasi untuk menyelesaikan buku ini. 7. Seluruh anggota Forum HRD Bekasi yang penulis tidak dapat sebutkan namanya mulai dari wilayah Jakarta, Bekasi, Cikarang, Karawang, Purwakarta, Subang, dan sekitarnya. Karena dukungan melalui pancaran energi positif Ibu/Bapak, penulis dapat menyelesaikan buku yang dapat menjadi solusi dan referensi bersama dalam pengupahan. Buku ini akan menjadi lebih sempurna saat para pembaca dengan ikhlas memberikan saran-saran konstruktifnya. Karena itu penulis dengan senang hati menerima berbagai bentuk saran yang menyempurnakan. Penyempurnaan secara periodik dari penulis adalah merevisi buku ini karena perubahan kebijakan upah, riset-riset perilaku yang berkaitan dengan upah dan hasil survai tahunan oleh Forum HRD Bekasi. Penulis mengingatkan kepada para pembaca untuk tidak ketinggalan pengetahuan dan informasi setiap awal tahun melalui buku ini yang akan diterbitkan setiap tahun. Semoga bermanfaat dan menjadi obat bagi manajemen perusahaan dengan pekerja/serikat pekerja dalam setiap proses penyusunan skala upah. Kota Jababeka, 22 Maret 2014

Munawir Haris Penulis/Chairman Forum HRD Bekasi

Daftar Isi

BAB I MEMAHAMI INDUSTRI MANUFAKTUR

1

Perkembangan Industri Manufaktur di Indonesia Peranan Industri Manufaktur dalam Pembangunan Ekonomi Peran Pekerja bagi Kemajuan Industri Manufaktur Pengaruh Upah, Motivasi Kerja, dan Keterikatan Pekerja Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Motivasi Kerja Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Komitmen Kerja Faktor-Faktor yang Memengaruhi Komitmen Faktor-Faktor yang Memengaruhi Produktivitas

7 8 15 19 24 26 27 28 29 30

BAB II MEMAHAMI UPAH DAN REMUNERASI 41 Upah Minimum Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Memahami Perbedaan Tingkat Upah

43 45 59

x


Perbandingan Upah, Masa Kerja, dan Pengalaman Kerja Memahami Remunerasi/Kompensasi Jenis insentif Syarat Pemberian Insentif

BAB III MEMBUAT SISTEM BARU PENGUPAHAN Mengidentifikasi Berbagai Keluhan Memahami Pola Sistem Pengupahan Baru Tahapan Menyusun Sistem Pengupahan Menganalisis Sistem Pengupahan yang Ada Menyusun Sistem Pengupahan Baru yang Lebih Kompetitif Rencana Implementasi Menghitung Dampak Biaya

BAB IV LANGKAH MEMBUAT SISTEM PENGUPAHAN Memahami Proses Bisnis Perusahaan Membuat Struktur Organisasi Dasar-Dasar Pengelompokan Memetakan Jabatan (Job Position) Membuat Analisis Jabatan (Job Analysis) Manfaat Analisis Jabatan Perbedaan Analisis Jabatan, Uraian Jabatan, dan Spesifikasi Jabatan Membuat Evaluasi Jabatan (Job Evaluation) Faktor yang Memengaruhi Evaluasi Jabatan Membuat Sistem Job Grading atau Penggolongan Jabatan Manfaat Job Grading Membuat Struktur Upah

60 62 63 65

67 68 70 70 73 75 79 80

81 83 89 91 101 101 103 111 112 113 114 115 116

Daftar Isi

Melakukan Penilaian Kinerja Membentuk Tim Pelaksana Tahapan Sistem Pengupahan Peran Pimpinan Perusahaan Peran Section Head (Kabag), Supervisor, Manajer dalam Tahapan Sistem Pengupahan Peran Pekerja dalam Tahapan Sistem Pengupahan Peran Konsultan dalam Tahapan Pengupahan Membuat Pengumuman Internal di Lingkungan Perusahaan

BAB V MEMBUAT ANALISIS JABATAN Mengapa Analisis Jabatan Diperlukan? Uraian Jabatan Spesifikasi Jabatan Prinsip-Prinsip Analisis Jabatan Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan Selama Persiapan Analisis Jabatan Langkah-Langkah Analisis Jabatan Metode Pengumpulan Data Hambatan dalam Pelaksanaan Analisis Jabatan

BAB VI MEMBUAT EVALUASI JABATAN Mengapa Evaluasi Jabatan Diperlukan? Bagaimana Menentukan Bobot atau Nilai Suatu Jabatan? Output Evaluasi Jabatan Membentuk Tim Evaluator Jabatan Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Saat Melakukan Evaluasi Jabatan Prinsip-Prinsip Evaluasi Jabatan Metode Evaluasi Jabatan Hambatan-Hambatan dalam Evaluasi Jabatan

xi

118 121 122 123 124 125 131

181 133 134 142 145 147 151 153 162

169 171 172 174 176 183 184 185 213

xii


Compensable Factor Berdasarkan Hasil Survei Wilayah Industri Bekasi, Karawang, dan Purwakarta

216

BAB VII MENYUSUN STRUKTUR UPAH PEKERJA

231

Prinsip-Prinsip Job Grading Metode Membuat Job Grading Jenis-Jenis Job Grading Menetapkan Struktur Penggolongan Jabatan (Grading Structure) Framework Management System Membuat Struktur Upah Tujuan Pembuatan Struktur Upah Kriteria Struktur Upah Prinsip Membuat Struktur Upah Unsur-Unsur Struktur Upah Jenis-Jenis Struktur Upah Metode Penyusunan Struktur Upah Langkah-Langkah Menyusun Struktur Upah

BAB VIII SURVEI UPAH SEBAGAI BENCHMARK Tujuan Survei Upah di Pasar Survei Upah Hay Management Consultants Proses Pelaksanaan Survei Upah Jenis Data yang Dikumpulkan Cara Mendapatkan Data untuk Survei Upah Menentukan Jabatan yang Akan Dibandingkan (Job matching) Cara Mengolah Data Survei Menganalisis dan Menyajikan Hasil Survei

233 234 239 243 248 250 255 255 257 257 261 270 288

295 303 306 310 312 313 314 317 322

Daftar Isi

BAB IX MENETAPKAN KEBIJAKAN PENYESUAIAN UPAH Perspektif Penetapan Kebijakan Upah Faktor Umum Kenaikan Upah Faktor Kenaikan Upah Individu Keuntungan dan Kerugian dari Kenaikan Upah yang Bersifat Umum Kenaikan Upah dan Pertimbangan Produktivitas Survei Faktor Penyesuaian Upah

xiii 325 326 328 331 335 336 337

BAB X MENETAPKAN STRATEGI TUNJANGAN DAN FASILITAS PERUSAHAAN 345 Tunjangan Tunai Tunjangan Non-tunai Survei Tunjangan 2014 Forum HRD Bekasi Demografi Kawasan dan Bidang Usaha Demografi Jumlah Pekerja Lampiran Program Fasilitas Pekerja Alternatif Kesejahteraan Strategi dan Kebijakan Pemberian Tunjangan Efektif

346 354 355 355 358 423 426 427 428

BAB XI MENYUSUN SISTEM INSENTIF/ BONUS PEKERJA

431

Prinsip Pemberian Bonus Jenis-Jenis Sistem Bonus Tren Pemberian Bonus Industri Manufaktur

433 436 438

BAB XII KEBIJAKAN UPAH MINIMUM INDONESIA

445

Penangguhan Upah Minimum Memahami Upah Minimum Sektoral

452 453

DAFTAR PUSTAKA

459

PEDOMAN PENGUPAHAN. Industri Manufaktur MUNAWIR HARIS

Recommend Documents