PEDOMAN PENDAMPINGAN TENAGA KERJA SARJANA TAHUN 2013
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
Terbitan ini dipergunakan di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dan dinas-‐dinas ketenagakerjaan di Indonesia serta lembaga-‐ lembaga yang bergerak dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan kerja.
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Direktorat Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal Tahun 2013 Cetakan ke-‐1
Diluar instansi atau lembaga sebagaimana disebutkan diatas, dapat menggunakan terbitan ini dengan mencantumkan pedoman ini dalam daftar pustaka
TIM PENYUSUN Pengarah
Ir. Erna Noviati, M.Si (Direktur PKK-‐PTKSI)
Penanggung jawab
Nora Kartika S, SE, M.Si
Penyusun
Ir. Yanuarini Astuti Dewi M. Ikrar Dinata, SH
Pengumpul & Pengolah Data
Agung Sayudi, S.Psi Zakiyah, SE Budi Sulistyo
Administrasi
Budi Nurani,SE Sri Utami Rahayu
KATA PENGANTAR Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang baik, pada umumnya mensyaratkan adanya proses pendampingan. Ini menjadi penting karena objek pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat dengan dinamikanya yang beragam. Fungsi pendampingan adalah untuk memfasilitasi, memotivasi masyarakat serta mengawal agar kegiatan pemberdayaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang dikehendaki. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh Kemnakertrans dalam rangka perluasan kesempatan kerja seperti Terapan Teknologi Tepat Guna, Pengembangan Padat Karya dan Tenaga Kerja Mandiri, pelaksanaannya terintegrasi dengan kegiatan pendampingan dalam program “Pendayagunaan Tenaga Kerja Sarjana”. Program ini melibatkan para pemuda sarjana. Para sarjana (TKS) tersebut, selanjutnya ditugaskan memfasilitasi kelompok-‐kelompok usaha penerima manfaat program perluasaan kesempatan kerja. Disamping itu, mereka juga melaksanakan tugas-‐tugas tambahan sebagai pendamping pengantar kerja, pendamping calon Tenaga Kerja Indonesia dan operator bursa kerja on-‐line (BKOL).
Dalam rangka memandu pelaksanaan tugas para TKS di lapangan, Direktorat Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal (PKK-‐PTKSI) telah menyusun Pedoman Pendampingan Tenaga Kerja Sarjana. Pedoman ini disusun dari hasil rangkuman materi-‐ materi kegiatan pembekalan dan pelatihan TKS yang telah dijalankan sejak tahun 2009 hingga 2013. i
Dengan pedoman tersebut, para TKS diharapkan mampu memahami dengan baik maksud, tujuan, prinsip-‐ prinsip serta mekanisme pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat.
Namun, pedoman ini masih bersifat umum sehingga tentunya ada beberapa aspek yang belum terbahas secara lebih lengkap. Oleh karena itu, para TKS diharapkan mampu mengembangkan metode yang digunakan sesuai dengan perkembangan di daerah masing-‐masing. Semoga pedoman ini dapat bermanfaat bagi para TKS dan pelaksana program sehingga tujuan mulia pemberdayaan dan pendampingan masyarakat dalam program pendayagunaan TKS dapat tercapai dengan baik. Jakarta, 01 April 2013 DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA Dr. Dra. REYNA USMAN,MM
NIP. 19601206 198603 2 002
ii
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR..........................................................................
i
DAFTAR ISI......................................................................................
iii
BAB I
PROFIL PROGRAM TKS..............……………..……….
1
BAB II
KEGIATAN TKS.............................………….……….….
5
BAB III PEMBERDAYAAN MASYARAKAT..............……….….
BAB IV PENDAMPINGAN KELOMPOK.....................……….….
10 17
PENDAMPINGAN KELOMPOK USAHA...............….….
25
BAB VI MENGGERAKKAN PARTISIPASI MASYARAKAT.....….
28
BAB V
BAB VII KOMUNIKASI DAN METODE PARTISIPATIF...........….
BAB VIII MEMBANGUN KEMITRAAN.....................................….
BAB IX MONITORING DAN EVALUASI.................................….
BAB X PELAPORAN..............................................................…. SUMBER BACAAN.........................................................................….
iii
40 48 54 59 62
BAB I PROFIL PROGRAM PENDAYAGUNAAN TKS A. Pengertian
Program Pendayagunaan TKS adalah program yang bertujuan memberdayakan para sarjana dalam kegiatan pendampingan masyarakat dibidang perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja.
B. Target Sasaran Kegiatan
1. Peserta Kegiatan
Para sarjana yang mempunyai minat dan motivasi tinggi menjadi pendamping, mampu menggerakkan kelompok masyarakat (penganggur) untuk berwirausaha melalui optimalisasi potensi sumber daya alam yang mereka miliki. 2. Lokasi Penugasan
Lokasi kegiatan pendayagunaan TKS diutamakan di wilayah kabupaten/kota dengan kriteria miskin, banyak penganggur dan termasuk kantong-‐kantong TKI. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam rangka mengantisipasi dampak moratorium penempatan TKI ke luar negeri.
C. Tugas TKS Tugas pokok : Mendampingi kelompok usaha masyarakat dalam kegiatan padat karya, terapan teknologi tepat guna, kegiatan kewirausahaan atau kegiatan produktif lainnya yang dananya bersumber dari APBN maupun APBD.
1
Tugas Tambahan : -‐
Pendamping Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)
Memberikan pelayanan dan pendampingan kepada para pencari kerja yang bermaksud bekerja ke luar negeri. Bentuk pelayanan dapat berupa penyuluhan, konsultasi, pencatatan, pendataan serta serta pelaporan secara berkala sebagai bahan informasi perkembangan layanan terhadap CTKI.
-‐
Pendamping Perantaraan Kerja;
Menjembatani para pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja (perusahaan) sesuai dengan minat, bakat dan kompetensi yang dimiliki pencaker dan kebutuhan kompetensi yang diinginkan oleh pengguna tenaga kerja (perusahaan). Selain itu, TKS juga membantu pengantar kerja dalam kegiatan perantaraan kerja.
-‐
Operator Bursa Kerja On Line (BKOL)
Penyediaan informasi lowongan pekerjaan bagi para pencari kerja secara on line. Penyediaan informasi ini diperoleh melalui kerjasama dengan perusahaan-‐ perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja baru.
Pendamping Kelompok Usaha Masyarakat
Pada program2 TTG, Padat Karya atau usaha2 produktif lainnya dengan dana APBN atau APBD
(TUGAS UTAMA)
Operator BKOL
Program TKS
Pendamping calon TKI
Pendamping
Penggerak Perantaraan kerja
2
D. Kegiatan
1. Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja (PKK)
Kegiatan perluasan kesempatan kerja bertujuan untuk mengupayakan tersedianya kesempatan kerja di sektor informal bagi para pencari kerja melalui pembentukan kelompok usaha kecil atau usaha mandiri dengan memanfaatkan potensi lokal yang tersedia. Kegiatan ini berbentuk :
- Pengembangan Padat Karya
Penyediaan lapangan pekerjaan kepada penganggur yang bersifat sementara (crash for work) berbasis tenaga kerja (tenaga manusia) dalam bentuk kegiatan infrastruktur maupun produktif.
- Terapan Teknologi Tepat Guna Proses kegiatan alih teknologi sederhana untuk mengolah bahan baku menjadi bahan jadi sehingga mampu memberikan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja dan menyerap tenaga kerja. - Tenaga Kerja Mandiri
Pemberdayaan masyarakat penganggur, setengah penganggur dan pencari kerja melalui pelatihan dan bantuan sarana usaha sebagai stimulan kegiatan k ewirausahaan.
2. Penempatan Tenaga Kerja
Fokus kegiatan penempatan tenaga kerja adalah memfasilitasi pelayanan dibidang penempatan tenaga kerja, baik didalam maupun diluar negeri. Kegiatan tersebut dijalankan dengan memperhatikan aspek minat, 3
bakat dan keterampilan para pencari kerja. Mekanisme yang digunakan melalui sistem antar kerja dan pemanfaatan Bursa Kerja. Proses pelayanan antar kerja. - Petugas antar kerja Disnaker memberikan bukti tanda lapor pencari kerja setelah melakukan wawancara dengan pencaker sehingga memperoleh gambaran umum tentang bakat, minat, tingkat pendidikan atau keterampilan yang dimiliki, serta jenis pekerjaan yang diinginkan.
- Petugas mencatat data lowongan kerja di dalam dan luar negeri, serta persyaratan jabatan yang diinginkan oleh pengguna tenaga kerja.
- Petugas menganalisis kesesuaian data lowongan yang tersedia dengan data pencari kerja. Selanjutnya, petugas pengantar kerja menginformasikan lowongan kerja yang tersedia kepada pencaker untuk diseleksi oleh pengguna tenaga kerja. Hasil seleksi disampaikan calon pengguna tenaga kerja kepada Dinas Tenaga Kerja.
- Petugas pengantar kerja memanggil pencari kerja terpilih, kemudian diantarkan ke pihak pengguna tenaga kerja untuk bekerja.
4
BAB II KEGIATAN TKS A. Siapakah pendamping?
Pendamping adalah tenaga kerja sarjana yang berperan sebagai fasilitator, motivator, dan mediator bagi kelompok usaha masyarakat dan pencari kerja. B. Siapa sasaran yang didampingi?
1.
Kelompok usaha masyarakat pemanfaat program perluasan kesempatan kerja, seperti terapan teknologi tepat guna, pengembangan padat karya dan tenaga kerja mandiri;
2. Pencari kerja (pencaker) pada sektor formal, di dalam maupun di luar negeri;
C. Fungsi dan Peran Pendamping - Motivator
Memotivasi masyarakat penganggur untuk melakukan kegiatan usaha produktif, baik disektor formal maupun informal.
- Fasilitator
Memfasilitasi kelompok dampingan terhadap akses yang dibutuhkan untuk mendukung usahanya.
Memfasilitasi pencaker yang ingin memperoleh informasi lowongan pekerjaan.
-‐
Mediator
Mempertemukan kelompok dampingan dan pencaker dengan pihak-‐pihak yang dapat menjadi mitra pendukung usaha mereka, seperti perbankan, lembaga donor, 5
Perusahan Pengerah Tenaga Kerja Swasta (PPTKIS), lembaga pelatihan, dsb. -
Inovator Merumuskan ide-‐ide baru untuk pengembangan usaha kelompok dampingan atau proses pendampingan pencaker.
D. Apa saja aktifitas pendamping ? 1. Pendampingan bagi kelompok usaha Tahap Persiapan - TKS memperkenalkan diri kepada masyarakat. - Mensosialisasikan maksud dan tujuan kegiatan pendampingan. - Mengidentifikasikan potensi SDM dan SDA. - Membantu proses rekrutmen dan seleksi anggota kelompok dampingan. Tahap Perencanaan Usaha Kelompok Dampingan
-
Mengumpulkan dan mengolah data hasil identifikasi Merekomendasikan jenis usaha yang bisa dijalankan Menganalisis kelayakan usaha Merencanakan pola pendampingan kelompok Menginventarisir lembaga mitra Tahap Membimbing Usaha -
Membangun kelembagaan kelompok dampingan Pembinaan usaha kelompok/perorangan Membuka jejaring dengan lembaga mitra Memfasilitasi kebutuhan pengembangan usaha bagi kelompok dampingan - Monitoring dan evaluasi 6
2. Pendampingan Calon Tenaga Kerja Indonesia
- Mempelajari peraturan, sistem dan mekanisme penempatan TKI ke luar negeri.
- Membuat rencana kerja pendampingan.
- Memberikan penyuluhan mengenai peraturan, mekanisme, persyaratan penempatan dan kondisi sosial negara tujuan kepada calon TKI.
- Pendataan TKI dan calon TKI.
- Pelayanan konsultasi bagi calon TKI.
- Memfasilitasi penempatan calon TKI.
- Koordinasi dengan instansi terkait.
- Menyampaikan laporan kegiatan yang dilakukan secara periodik bulanan, triwulan dan paripurna.
3. Pendamping Perantaraan Kerja dan Operator Bursa Kerja Online
- Mempelajari peraturan, sistem dan mekanisme sistem antar kerja dan penempatan tenaga kerja dalam negeri.
- Membantu pengantar kerja melayani pencari kerja.
-
Memberikan pelayanan kepada pencari kerja dengan cara memberikan informasi lowongan kerja yang tersedia sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan.
- Mendata jumlah pencaker dan lowongan kerja yang tersedia, serta data-‐data yang terkait dengan penyediaan data informasi Pasar Kerja (IPK).
- Input data lowongan kerja dan pencari kerja ke dalam website BKOL (Bursa Kerja Online) yang tersedia di bursa kerja setempat. 7
E. Pengetahuan apa yang harus dikuasai pendamping?
1.
Memahami isu-‐isu ketenagakerjaan, mekanisme penempatan tenaga kerja formal dan informal Antar Kerja Lokal, Antar Kerja Antar Daerah, dan Antar Kerja Antar Negara (AKL, AKAD dan AKAN).
2. Memahami kondisi sosial budaya masyarakat di lokasi penugasan seperti struktur masyarakat, mata pencahariaan, norma, adat istiadat, dst.
3. Memahami teknik wawancara dan publik speaking,
4. Memahami manjemen usaha kecil, seperti administrasi keuangan sederhana, perencanaan biaya laba rugi, teknik pemasaran, perencanaan produksi, dst.
5. Memahami konsep pemberdayaan masyarakat (Integrity Community Development).
6. Mampu mengoperasikan komputer dan jaringan internet
7. Memahami teknik evaluasi dan penyusunan laporan.
F. Siapa mitra pendamping?
1.
Pelaksana teknis Disnaker di tingkat Kabupaten/Kota, provinsi dan pusat. 2. Aparat pemerintah dan pemangku kepentingan lain (stakeholder).
3. 4. 5. 6. 7.
Lembaga Pemberdayaan masyarakat. Lembaga Pelatihan dan Perguruan Tinggi. Lembaga Keuangan Mikro dan Perbankan. Lembaga adat dan tokoh masyarakat. Perusahaan daerah, BUMD, BUMN dan swasta. 8
G. Hak dan Kewajiban Pendamping
Hak pendamping
1.
Menerima biaya hidup tiap bulan yang besarnya diatur sesuai dengan dana yang tersedia dan kurun waktu tahun anggaran. (Biaya hidup ini bukan gaji atau upah kerja).
2. Menerima asuransi jaminan kesehatan selama penugasan.
3. Menerima bantuan biaya operasional untuk kelancaran pelaksanaan tugas (besarnya sesuai dengan dana yang tersedia).
Kewajiban Pendamping
1. Mentaati ketentuan yang sudah diatur dalam surat pernyataan/kontrak kerja.
2. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan penuh pengabdian sesuai dengan prinsip-‐prinsip pemberdayaan masyarakat.
3. Menjalin hubungan baik dengan lembaga masyarakat, aparat dan instansi terkait untuk kelancaran tugas.
4. Bersikap kreatif dan inovatif dalam memajukan kelompok yang didampingi.
5. Menjaga nama baik lembaga yang menugaskan, dalam hal ini Disnaker setempat.
6. Mengikuti secara aktif dan penuh tanggung jawab setiap kegiatan dalam rangka pendampingan.
7. Membuat laporan kegiatan, tahapan dan hasil kegiatan dan melaporkannya kepada pihak-‐pihak yang berkepentingan.
8. Merintis kaderisasi pendampingan di lokasi penugasan.
9
BAB III PEMBERDAYAAN MASYARAKAT A. Pengertian
http://cec.vcn.bc.c a
Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-‐nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yang bersifat “people centered, participatory, empowering, & sustainable” (Chambers, 1995).
Adapula yang mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai konsep pembangunan yang memiliki makna pengembangan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-‐kekuatan disegala bidang dan sektor kehidupan (Priyono). Definisi di atas menekankan bahwa pembangunan masyarakat, merupakan suatu "proses" dimana usaha-‐usaha atau potensi-‐potensi yang dimiliki masyarakat diintegrasikan dengan sumber daya yang dimiliki pemerintah, untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan dan mengintegrasikan masyarakat di dalam konteks kehidupan berbangsa serta memberdayakan mereka agar mampu memberikan kontribusi secara penuh untuk mencapai kemajuan pada level nasional.
10
B. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat” Dalam proses pemberdayaan masyarakat, ada beberapa prinsip yang harus dipahami oleh para pendamping, yaitu: - Menciptakan suasana/iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling); - Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering); - Pemberdayaan mengandung pula arti melindungi (protecting). Dalam pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah karena kurang berdaya menghadapi yang kuat; - Pemberdayaan tidak boleh meningkatkan keterbelakangan masyarakat; - Pemberdayaan tidak boleh melahirkan ketergantungan daerah pinggiran terhadap pusat; - Pemberdayaan tidak boleh melahirkan ketergantungan masyarakat terhadap negara/pemerintah juga terhadap pemilik modal. - Pemberdayaan tidak boleh merusak kelestarian lingkungan. C.
Kredo Pengembangan Masyarakat” Dalam mengembangkan masyarakat, ada beberapa prinsip atau kredo yang harus diperhatikan oleh setiap pendamping. Beberapa kredo itu, antara lain : • • • • • • •
Pergi ke Desa Tinggal bersama masyarakat Belajar dari masyarakat, belajar sambil berbuat Merancang bersama, bekerja bersama Mulailah dan bangunlah dari apa yg diketahui masyarakat Berjalan bersama mereka Memberikan pemberdayaan dan cinta kasih 11
http://cec.vcn.bc.c a
“Pergi ke desa”, kredo ini mengandung makna bahwa para pekerja pendamping harus terjun langsung ke masyarakat. Kegiatan pendampingan tidak mungkin hanya dilakukan sekali-‐sekali saja atau melalui perantara, tetapi harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan terkonsep secara matang. Dengan keterlibatan langsung di lapangan, para pendamping diharapkan dapat merasakan kondisi yang dihadapi masyarakat. “Tinggal bersama masyarakat”, mengandung makna bahwa setiap pendamping harus tinggal bersama dengan masyarakat yang didampingi. Dengan demikian, mereka dapat merasakan kehidupan masyarakat, menikmati dan menjiwai dinamika masyarakat dan menjadi satu dengan mereka. “Belajar dari masyarakat, belajar sambil berbuat”, Para pendamping harus mampu belajar dari masyarakat, bukan masyarakat yang belajar dari pendamping. Lupakan sementara waktu berbagai konsep atau teori (forget the 12
theories). Datangilah masyarakat dan belajarlah dari mereka (Come to the people and learn from them), kenali dan resapi nilai-‐nilai kearifan lokal yang berkembang dalam masyarakat. “Merancang bersama, bekerja bersama”, mengandung makna bahwa dalam merancang sebuah program atau kegiatan, setiap pendamping harus melibatkan masyarakat, gagasan-‐gagasan program dan kegiatan berasal dari metode pendekatan masyarakat dampingan (bottom-‐up approach) “Mulailah dan bangunlah dari apa yang diketahui masyarakat”, mengandung makna bahwa sebaiknya rencana dan aksi yang akan dijalankan oleh pendamping berasal dari gagasan masyarakat. Gagasan-‐gagasan tersebut bisa dihimpun, apabila pendamping terjun langsung dalam masyarakat (Participatory Learning Action). Dengan demikian, para pendamping dengan mudah dapat menggali berbagai masalah yang ada dalam masyarakat dan secara bersama-‐ sama berpikir untuk mencari solusi. “Berjalan bersama mereka”, setelah membuat program bersama, pendamping memastikan bahwa pelaksanaan program sejalan dengan perencanaan. Selain itu, melalui pendampingan, para pendamping berusaha membantu mengatasi berbagai kendala yang dihadapi oleh masyarakat (kelompok dampingan). “Memberikan pemberdayaan dan cinta kasih”, mengandung makna bahwa para pendamping bukanlah seorang sinterklas yang membagi bantuan, hadiah, atau program secara cuma-‐cuma tanpa memikirkan dampak dari bantuan tersebut. Tetapi para pendamping memberikan pendampingan dengan penuh ketulusan dengan sepenuh hati dan cinta kasih, mencari jalan keluar atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.
13
www.Barefootguide.org
Menuju Rakyat; Hidup diantara mereka; Mencintai mereka; Belajar dari mereka; Memulai dari mereka berada; Bekerja dengan mereka; Mengembangkan apa yang mereka miliki. Melalui pemimpin-‐pemimpin yang terbaik, Saat tugas telah selesai, Saat pekerjaan telah usai, Semua rakyat menyatakan: "Kita telah menyelesaikannya sendiri" Lao Tsu ; filusuf Cina 14
D. Langkah-‐Langkah Pemberdayaan Langkah-‐langkah pemberdayaan masyarakat meliputi tiga hal, yaitu animasi, fasilitasi dan penghapusan diri.
www.barefootguide.org
Animasi → membangkitkan semangat kelompok dan memperkuat keyakinan mereka agar lebih sabar dan optimis. Fasilitasi → Membantu masyarakat mengatasi masalah melalui pelatihan, penyuluhan, pengumpulan informasi, advokasi, menjembatani kelompok dengan lembaga mitra.
Penghapusan diri → Menarik diri ketika kelompok dampingan telah mandiri sehingga mereka tidak bergantung lagi pada pendamping.
E. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat adalah kemandirian dan keberlanjutan. Pilar-‐pilar kemandirian dan keberlanjutan, meliputi : - Kemandirian dan keberlanjutan komunitas yang telah terbangun;
organisasi-‐organisasi
15
- Kemandirian dan keberlanjutan dana dan program oleh masyarakat; - Kemandirian dan keberlanjutan visi, misi, program, prinsip dan nilai-‐nilai yang dianut dalam pelaksanaan program Community Development.
www.iposnews.com
Sedangkan ciri-‐ciri masyarakat yang mandiri, antara lain : v
Mampu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, merumuskan serta menetapkan prioritasnya;
v
Mampu merumuskan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan;
v
Mampu mengorganisir diri, sebagai salah satu cara penanggulangan secara bersama;
v
Mampu mengembangkan aturan main, nilai, norma yang disusun, disepakati serta dipatuhi bersama;
v
Mampu memperluas kerjasama serta kemitraan yang setara (termasuk dalam kewirausahaan).
16
BAB IV Pendampingan Kelompok Pendampingan adalah interaksi yang intensif antara
pendamping dengan kelompok masyarakat sehingga terjadi proses perubahan kreatif yang diprakarsai oleh para anggota kelompok untuk tujuan peningkatan kualitas hidup dan kemandirian kelompok dampingan. A. Peran Pendamping
Dalam proses pemberdayaan masyarakat, pendamping memiliki 4 peran utama, yakni
para
1. FASILITATIF 2. EDUKATIF Pendamping 3. REPRESENTATIF 4.(fasilitator) TEKNIS
www.barefootguide.org
1. Peran Fasilitatif
Peran fasilitatif pendamping berupa motivasi kelompok, memberikan inspirasi untuk aksi nyata, menjadi penengah konflik dan membentuk konsensus bersama, mendorong anggota untuk berpartisipasi aktif. 17
2. Peran Edukatif
Pendamping dituntut aktif mendidik dan memberikan masukan melalui :
n Peningkatan KESADARAN, mendorong peserta program memandang jauh ke depan dan mampu berubah;
n Penyediaan INFORMASI, memperluas wawasan, inspirasi (gagasan) baru, info sosial ekonomi, teknologi tepat guna, padat karya, kewirausahaan, pembangunan daerah dsb;
n Peran MEMPERTENTANGKAN, membuat manajemen konflik, mendesign kesadaran sehingga para anggota tertantang mengikuti perubahan;
n Peran MELATIH, memberikan pelatihan sesuai dengan kemampuan pendamping.
3. Peran Perwakilan
Mewakili komunitas berinteraksi dengan pihak luar untuk mendapatkan akses ke sumber daya, akses pasar, negoisasi, menjembatani kemitraan. 4. Peran Teknis Peran teknis pendamping meliputi manajemen dan perencanaan usaha, administrasi dan keuangan, menjalin relasi, memberi konsultasi, mengelola dinamika kelompok.
Penumbuhan
Penguatan
Pelepasan
Tahapan Pendampingan
18
B. Keterampilan Dasar Pendamping Untuk menjadi pendamping yang baik, setiap TKS sebaiknya memperhatikan penguasaan keterampilan dasar yang diperlukan, seperti :
Ayahsafa.blogspot.com
• Kemampuan berkomunikasi antar pribadi • Bekerja dengan kelompok dampingan • Memfasilitasi penemuan SDA • Mendidik masyarakat/anggota kelompok • Menulis (tidak mutlak tapi vital) • Memotivasi, membangun antusiasme dan menggerakkan orang • Mengelola konflik • Mewakili dan advokasi kelompok • Presentasi • Bekerja dengan media • Mengorganisir kegiatan • Kewirausahaan (menganalisa usaha)
C. Teknik Memfasilitasi
Sikap dan kecakapan pendamping akan menetukan kelancaran dan suasana pendampingan bagi kelompok. Hal ini bisa dilakukan apabila pendamping memahami teknik-‐teknik fasilitasi, diantaranya :
• Memberi dorongan, memuji, bersahabat, hangat. • Membuka jalan, memberi alternatif solusi permasalahan. 19
• Menetapkan pedoman, menciptakan pegangan dan aturan tata tertib. • Mengikuti keputusan bersama, mendengarkan gagasan. • Mendiagnosis, mengajak kelompok menghadapi masalah dan potensi serta mengkajinya menjadi usaha produktif. • Meredakan ketegangan, mengurangi rasa ketegangan dengan sikap santai dan penuh humor. • Mendengarkan, kemampuan mendengarkan secara diagnostik persoalan, pikiran, praduga anggota dan pengurus serta berempati kepada mereka. D. Prinsip Pendampingan
Pendamping masyarakat merupakan suatu pekerjaan profesional yang diatur oleh prinsip dan etika-‐etika tertentu. Selain itu, seorang pendamping juga harus dapat memahami prinsip-‐prinsip pendampingan, antara lain : 1. Pengembangan bersifat terpadu (integrated development) yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, lingkungan dan personal/spiritual; 2. Menjunjung tinggi hak asasi secara proporsional (Human Right). Melindungi hak masyarakat untuk berpendapat, berserikat dan berkreasi; 3. Berkelanjutan (sustainability), yaitu meminimalisir penggunaan sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui, menjaga kelestarian lingkungan; 4. Pemberdayaan (empowerment), yaitu menyediakan sumberdaya, kesempatan, pengetahuan, keterampilan serta meningkatkan kemampuan binaan untuk menentukan masa depannya ketika berpatisipasi dalam masyarakat; 20
5. Kepemilikan masyarakat (community ownership), yaitu pemberian kewenangan kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya dengan segenap aturan mainnya dengan cara memberikan akses dan kontrol terhadap proses pengambilan keputusan; 6. Kemandirian (self-‐reliance)
Mengutamakan penggalian dan pemanfaatan sumberdaya internal masyarakat, seperti keuangan, teknis, sumber daya alam, dan sumberdaya manusia;
7. Non partisan (independent)
Tidak terikat dengan kepentingan manapun, sehingga bisa lebih mandiri dan kreatif serta terbebas dari tekanan pihak lain;
8. Tujuan Praktis dan strategis (Immediate goals and ultimate visions), yakni mengupayakan tercapainya tujuan jangka pendek tanpa mengabaikan tujuan jangka panjang yang strategis; 9. Pengembangan organik (organic development)
Pemberdayaan masyarakat diibaratkan seperti mengurus tanaman (yang komplek), bukan seperti mesin (yang simple);
10. Berangkat dari yang dibutuhkan masyarakat (the pace of development)
Masyarakat yang mengkontrol dan memimpin proses, sedangkan pendamping hanya melayani dan memfasilitasi. Dalam proses ini diperlukan waktu lebih banyak;
11. Membangun Masyarakat (community building) yang dilakukan dengan cara memperkuat interaksi sosial dalam masyarakat, membangun kebersamaan masyarakat, komunikasi yang efektif satu dengan yang lain, 21
menghasilkan dialog yang alami dan saling memahami serta aksi social; 12. Proses dan keluaran (process and outcome), dalam artian adanya keseimbangan antara proses dan keluaran. Proses harus dalam konteks menghasilkan keluaran yang diharapkan, dan keluaran harus diproses dengan benar. 13. Integritas Proses (the integrity of process)
Untuk mencapai keluaran yang baik, maka diperlukan proses yang baik, yaitu proses yang muncul dari gagasan masyarakat. Proses harus sejalan dengan keluaran yang akan dicapai yaitu keadilan sosial dan kelestarian lingkungan. Proses tersebut harus tulus, tidak manipulatif, tidak berliku-‐liku, juga tidak konfrontasi.
14. Tanpa kekerasan (non violence)
Kekerasan tidak hanya diartikan secara fisik, tapi bisa juga berupa struktur sosial dan pembinaan yang menindas. Pendekatan yang digunakan hendaknya mengutamakan persetujuan, kerjasama, serta menghindari konfrontrasi.
15. Inklusif (Inclusiveness)
Membangun dialog dan meningkatkan saling pengertian, selalu mengevaluasi posisi kita, tidak mengklaim kita yang benar dan bijaksana, selalu mau belajar dari orang lain terutama dari orang yang berfikir beda dari kita, serta selalu berprasangka baik pada orang lain.
16. Konsensus (Concensus)
Penyelesaian masalah tanpa kekerasan. Inkusifitas hanya bisa dicapai melalui konsensus, bukan manufer menang-‐ kalah. Namun Terkadang Konsensus dicapai lebih lama. Terkadang konsensus memang membuat frustrasi, namun akan lebih memuaskan hasilnya. 22
17. Kerjasama (Co-‐operation), yaitu pendekatan tanpa kekerasan dengan menekankan pendekatan kerjasama daripada pendekatan kompetitif. Kerjasama bisa meluas dengan masyarakat yang mengahadapi masalah/isu yang mirip. 18. Partisipasi (participation)
Pemberdayaan masyarakat harus memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam semua tahapan kegiatan. Semakin banyak masyarakat yang terlibat semakin tinggi rasa memiliki masyarakat dan semakin inklusif.
23
BAB V PENDAMPINGAN KELOMPOK USAHA Program pendampingan merupakan suatu sistem pembangunan yang berorientasi pada manusia, dengan mengedepankan azas partisipasi (participatory), musyawarah dan keadilan (equity) sebagai akses untuk mencapai kemajuan dan kemandirian masyarakat. Melalui pendampingan ini masyarakat diharapkan dapat berdayaguna, dalam artian mampu menolong dirinya sendiri dan secara bertahap mampu mengurangi ketergantungannya pada pihak lain. Dua hal penting yang menjadi fokus perhatian dalam implementasi program pendampingan, antara lain :
• Capacity Building yang diwujudkan dengan perubahan cara pandang atau pola pikir masyarakat dampingan. • Technical Building yaitu kecakapan hidup atau life skill berupa kemampuan mengelola potensi alam, baik yang bersifat on farm (diatas tanah) seperti pertanian dan perkebunan maupun off farm (olahan hasil diatas tanah), serta non farm (yang tidak terkait dengan on farm atau of farm). Kabarangka.wordpress.com
24
Secara umum, kendala yang biasanya dihadapi dalam pendampingan wirausaha antara lain : kemampuan sumber daya manusia, akses pemasaran, informasi teknologi, permodalan dan manajemen organisasi yang sangat terbatas. Dalam mengatasi persoalan tersebut, maka diperlukan upaya penguatan terhadap hal-‐hal yang selama ini dianggap sebagai sumber penghambat sehingga usaha kelompok binaan menjadi bankable. Dalam rangka pencapaian hasil yang maksimal dalam program pendampingan, maka seorang pendamping harus dapat mengupayakan beberapa langkah strategis, sebagai berikut: 1. Identifikasi dan Pemetaan Usaha Mikro (analisis kebutuhan) a. Instrumen identifikasi antara lain : – Identitas calon wirausaha/kelompok usaha (nama, usia, jenis kelamin, pendidikan, alamat, jumlah tanggungan) – Identitas usaha (jenis usaha, lokasi usaha, konsumen utama, perkiraan modal dan sumbernya, perkiraan keuntungan, kapasitas produksi, pemasaran dan tenaga kerja.) – Informasi pendukung lainnya (usaha sampingan/pokok, jenis usaha lain yang dipunyai, kesulitan yang dirasakan). b. Hasil akhir proses identifikasi tersebut, antara lain : – Memperoleh informasi tentang kewirausahaan yang potensial untuk dikembangkan. – Memperoleh informasi tentang klasifikasi (skala usaha) usaha mikro. – Mengetahui jumlah dan jenis usaha yang ada. – Memiliki peta permasalahan dan potensi usaha, berdasarkan peta ini dapat diketahui kebutuhan mendasar yang diperlukan UMKM. 25
2. Fasilitasi Kebutuhan Pengembangan a. Tujuan yang ingin dicapai: – Memberikan alternatif pemecahan masalah atau kebutuhan yang diinginkan oleh kelompok dampingan. b. Beberapa bentuk fasilitasi : – Pelatihan kewirausahaan, pendampingan, pelatihan pembukuan dan keuangan mikro, serta pelatihan teknis produksi; – Diskusi/pertemuan berkala. – Pendampingan teknis dan manajemen. – Studi banding; – Pembukaan akses ke sumber permodalan, pasar dan peluang usaha lainnya; 3. Pengembangan Jaringan Pemasaran
Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan omset atau volume penjualan dan meningkatkan efisiensi. Strategi yang digunakan : a. Pengelolaan Cluster (sentra bisnis) Cluster adalah pusat berkumpulnya/terkonsentrasinya para pelaku usaha tertentu pada area geografis tertentu. Pengorganisasian pemasaran produk sentra yang baik akan dapat menngkatkan posisi tawar terhadap calon pembeli, sehingga pelaku usaha mikro tidak menjadi sub ordinate dari pembeli yang secara ekonomi memiliki struktur yang lebih kuat. b. Pengelolaan Lingkage (kerjasama – kemitraan) Linkage adalah kerjasama yang dilakukan antara UMKM, baik kelompok maupun perorangan dengan calon pembeli 26
dengan sistem kontrak atau borongan. Dalam konteks ini pendamping akan mendampingi UMKM yang akan melakukan kerjasama kemitraan sehingga tetap dalam kerangka kerjasama yang saling menguntungkan (win-‐win solution). c. Pengelolaan Mass Market Pengelolaan Mass Market adalah pola pemasaran dengan target seluruh usaha produktif (yang tidak memenuhi syarat linkage atau cluster) baik perorangan maupun kelompok. 4. Pengembangan Akses Permodalan Permodalan menjadi elemen penting bagi terlaksananya kegiatan usaha ekonomi produktif kelompok serta keberlanjutan. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mengembangkan akses permodalan, berupa : ־Kredit usaha perbankan; ־Dana Corporate Social Responsible (CSR) BUMN dan swasta; ־Bantuan sarana usaha pemerintah. 5. Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui perkembangan UMKM serta menjaga kontinuitas program. Secara berkala, setiap 3 (tiga) bulan sekali dilakukan penilaian untuk mengetahui tingkat kemajuan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan. Prinsip monitoring akan mengacu pada Klasifikasi Usaha Mikro.
27
BAB VI MENGGERAKKAN PARTISIPASI MASYARAKAT Konsep partisipasi adalah konsep yang menempatkan masyarakat sasaran pada posisi terdepan dalam proses pembangunan. Gagasan ini pertama kali dikemukakan oleh Paulo Preire (Ahli Pendidikan) dan Robert Chambers (Ahli Pembangunan). Dalam konsep ini, partisipasi masyarakat merupakan sumber informasi yang kuat. Masyarakat lebih percaya pada program/proyek dan masyarakat berhak untuk terlibat dalam pembangunan yang menyangkut dirinya. Prinsip-‐ prinsip dalam konsep partisipasi, meliputi: ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־ ־
Kemauan belajar dari masyarakat Kedudukan orang luar sebagai fasilitator, orang dalam (masyarakat) sebagai pelaku (subyek) Saling belajar dan berbagi pengalaman Santai dan informal Melibatkan semua kelompok masyarakat Menghargai perbedaan Triangulasi ; teknik, sumber informasi, fasilitator. Mengoptimalkan hasil Berorientasi praktis Belajar dari kesalahan Berkelanjutan
A. Metode PRA Dalam Pemberdayaan Masyarakat
Participatory Rural Appraisal (PRA) merupakan metode pendekatan belajar tentang kondisi dan kehidupan perdesaan dari-‐dengan-‐oleh masyarakat desa sendiri. Dalam PRA ini terdapat sekumpulan teknik dan alat yang mendorong masyarakat perdesaan turut serta meningkatkan dan menganalisa pengetahuannya mengenai hidup dan kondisi 28
mereka. Keluaran Kajian Keadaan Perdesaan adalah gambaran tentang:
• Potensi sumber daya alam yang dimiliki masyarakat, termasuk sistem usaha tani; • Potensi sosial masyarakat; • Potensi perekonomian masyarakat; • Potensi lembaga atau kelompok kegiatan yang ada, latar belakangnya, strukturnya, kegiatannya dan lain-‐lain (termasuk lembaga pelayanan, baik pemerintah maupun non-‐pemerintah); • Masalah-‐masalah dalam masyarakat; • Prioritas dan penyebab masalah; • Peluang-‐peluang pengembangan.
B. Tahapan PRA Tahapan dalam proses kajian keadaan pedesaan partisipatif meliputi:
1. Persiapan desa bersama wakil masyarakat (pimpinan, tokoh-‐tokoh dan / atau koordinator setempat), seperti :
• • • •
Menentukan tempat; Menentukan waktu; Mengumumkan kepada masyarakat; Persiapan akomodasi dan konsumsi serta dana yang diperlu;
2. Persiapan dalam tim:
• Menentukan informasi yang akan dikaji; • Menentukan teknik PRA yang ingin dipakai; • Menentukan dan menyediakan bahan pendukung dan media; • Membagi peran dalam Tim; 29
3. Melakukan kajian keadaan, seperti :
• Menjelaskan ulang maksud dan tujuan PRA; • Menyepakati waktu dan kegiatan / teknik yang akan dilakukan; • Membina suasana; • Menjelaskan teknik PRA dalam sub kelompok; • Menjalankan teknik PRA, berupa diskusi umum (pembahasan keadaan), pembuatan gambar (visualisasi), diskusi lebih lanjut (analisa masalah dan potensi); • Presentasi dan diskusi
4. Perumusan hasil PRA
5. Lokakarya (musyawarah masyarakat)
• Mempresentasi semua hasil PRA; • Mendiskusikan kembali dengan masyarakat untuk mempertajam temuan; • Penyusunan hasil akhir analisa kajian potensi, kesempatan dan permasalahan; • kemungkinan pengembangan program oleh masyarakat.
www.fao.org
30
Hasil pengkajian keadaan desa secara partisipatif (PRA) merupakan dasar untuk tahapan proses pemberdayaan masyarakat berikut yaitu pembentukan dan pengembangan kelompok dan penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan oleh masyarakat. Selain sebagai dasar pemberdayaan masyarakat, hasil kajian keadaan perdesaan partisipatif, khususnya masalah-‐masalah dan kebutuhan-‐kebutuhan masyarakat dapat digunakan oleh Dinas serta instansi lain untuk mengembangkan pelayanan serta program yang lebih tanggap kebutuhan masyarakat. Hasil-‐hasil PRA :
1. PETA DESA atau sketsa keadaan sumberdaya umum desa atau peta dengan topik tertentu (peta topikal), sesuai kesepakatan dan tujuannya, misalnya peta jenis tanah, peta peternakan, peta penyebaran penduduk.
2. KALENDER MUSIM, kalender musim menunjukkan perubahan dan perulangan keadaan-‐keadaan seperti cuaca, siklus tanaman, pembagian tenaga kerja, keberadaan hama dan penyakit dan lain-‐lain, dalam satu kurun waktu tertentu (musiman). Hasilnya, yang digambar dalam suatu ‘kalender’ dengan bentuk matriks, merupakan informasi penting sebagai dasar pengembangan rencana program.
3. TRANSEK DESA : Transek (Penelusuran Desa) merupakan teknik untuk memfasilitasi masyarakat dalam pengamatan langsung lingkungan dan keadaan sumber-‐ sumberdaya dengan cara berjalan menelusuri wilayah desa mengikuti suatu lintasan tertentu yang disepakati. Dengan teknik transek, diperoleh gambaran keadaan sumber daya alam masyarakat beserta masalah-‐masalah, 31
perubahan-‐perubahan keadaan dan potensi-‐potensi yang ada.
4. DIAGRAM VENN, bermanfaat untuk melihat hubungan masyarakat dengan berbagai lembaga yang terdapat di desa dan lingkungannya. Diagram venn memfasilitasi diskusi masyarakat untuk mengidentifikasi pihak-‐pihak apa berada di desa, serta menganalisa dan mengkaji perannya, kepentingannya untuk masyarakat dan manfaat untuk masyarakat.
5. SEJARAH DESA, memfasilitasi masyarakat dalam mengenali perubahan dan kecenderungan berbagai keadaan, kejadiaan serta kegiatan masyarakat dari waktu ke waktu. Dari besarnya perubahan hal-‐hal yang diamati dapat diperoleh gambaran adanya kecenderungan umum perubahan yang akan berlanjut di masa depan, sehingga masyarakat dapat memperkirakan serta mengantisipasi arah kecenderungan tersebut.
6. DIAGRAM ALUR ; menggambarkan arus dan hubungan di antara semua pihak dan komoditas yang terlibat dalam suatu sistem. Diagram ini dapat digunakan untuk menganalisa pemasaran ternak, alur hasil pertanian, atau komoditas lain. Pembuatan diagram alur memfasilitasi masyarakat dalam menganalisa dan mengkaji suatu sistem, fungsi masing-‐masing pihak dalam sistem serta bagaimana hubungan antara pihak-‐pihak dalam sistem itu, termasuk ketergantungan.
7. ANALISIS PENGGUNAAN WAKTU, analisis mengenai alokasi penggunaan waktu untuk kegiatan masyarakat setempat sesuai dengan klasifikasi tertentu, misalnya klasifikasi umur. 32
Contoh Peta Desa
33
Contoh Kalender Musim
34
Contoh Transek Desa
35
Contoh Diagram Venn
36
Contoh Sejarah Desa
37
Contoh Diagram Alur
38
Contoh analisa penggunaan waktu
39
BAB VII KOMUNIKASI DAN METODE PARTISIPATIF A. Mengapa komunikasi itu penting? Salah satu kunci keberhasilan pendampingan masyarakat adalah komunikasi. Setiap pendamping wajib menguasainya, karena tanpa komunikasi yang baik bagaimana mungkin pendamping bisa melaksanakan tugas-‐tugas fasilitasi kepada kelompok dampingan, tanpa komunikasi, pendamping tidak dapat menyampaikan pesan ataupun menerima pesan dari anggota kelompok dampingan.
http://hafismuaddab.wordpress.com
Wahyudin Sumpeno (dalam buku fasiltator genius) memaparkan beberapa fungsi komunikasi interpersonal, antara lain :
• Menyampaikan informasi atau pesan yang bermanfaat bagi orang lain; • Memperkuat pembentukan persepsi dan cara pandang seseorang;
40
• Menciptakan penerimaan dan tanggapan positif terhadap masalah dan pengalaman baru; • Merangsang emosional; • Membentuk, merubah dan mempertahankan kesan; • Mempererat hubungan interpersonal untuk saling bekerja sama. • Mendorong partisipasi individu.
B. Etika dalam berkomunikasi Halbert Gulley dalam bukunya Discussion, Conference and Group Process, (sebagaimana dikutip oleh Wahyu Sumpeno dalam buku fasiltator genius), mengemukakan beberapa batasan etika komunikasi, yaitu :
Komunikator bertanggung jawab dan mempertimbangan untuk mempertahankan keputusan dan kebijaksanaan kelompok dan masyarakat, jika tidak mampu, harus dengan tegas menolak mendukungnya pada waktu keputusan itu dicapai.
Komunikator bertanggung jawab untuk memiliki informasi yang baik dan akurat.
Komunikator bertanggung jawab dalam mendorong secara aktif komentar orang lain dan mencari sudut pandang termasuk yang tidak popular.
Komunikator secara terbuka harus menyatakan bias-‐ bias dan harus menjelaskan sumber informasi dari setiap prasangka terhadap sumber tersebut.
"Kebohongan yang disengaja, perekayasa bukti, pemalsuan sumber, sengaja salah mengutip dan pemalsuan fakta adalah praktik-‐praktik tidak jujur yang nyata".
41
Anggota kelompok tidak berupaya untuk memanipulasi pembicaraan dengan cara tidak wajar agar tujuannya sendiri terlayani dan harapan orang lain atau kelompok gagal.
Komunikator menghindari penggunaan taktik dengan sengaja mengaburkan analisis; mengejek bahasa yang sarat emosi, kesalahan, disebabkan asosiasi, generalisasi yang tergesa-‐gesa, mengubah definisi dan terlalu menyederhanakan alternatif pemecahan masalah "kalau tidak ini berarti itu". Selanjutnya John Makaya dan William Brown mendaftarkan sepuluh kondisi sikap dialogis dalam etika komunikasi interpersonal, yaitu :
Keterlibatan manusia dari kebutuhan yang dirasakan untuk berkomunikasi. Suasana keterbukaan, kebebasan dan pertanggungjawaban.
Berurusan dengan isu dan ide nyata yang relevan dengan komunikator.
Apresiasi terhadap perbedaan dan keunikan individual.
Penerimaan terhadap ketidaksetujuan dan konflik dengan keinginan untuk menyelesaikan.
Umpan balik yang efektif dan penggunaan umpan balik.
Saling menghargai dan mempercayai.
Ketulusan hati dan kejujuran dalam sikap terhadap komunikasi.
Sikap positif untuk pemahaman dan belajar.
Kemauan menerima kesalahan dan membiarkan persuasi. 42
C. “Jendela Johari” Peran Fasilitator Awal-‐awal menjadi pendamping memang bukanlah hal yang mudah, dibutuhkan kepekaan yang kuat dalam proses pengenalan dengan kelompok dampingan. Pedoman teknik fasilitasi partisipatif pendampingan masyarakat (BAPPENAS,2007), memperkenalkan cara mudah untuk melihat peran pendamping dalam kegiatan pembelajaran masyarakat, yaitu dengan menggunakan jendela Johari, sebagaimana gambar dibawah ini.
43
Pendamping sebaiknya mendorong peserta menggunakan komunikasi yang positif. Ini
untuk berarti
menggunakan persepsi (termasuk citra diri dan citra pihak lain); sikap; dan pendapat(opini) secara positif. Berikut ini contoh-‐contohnya:
• Jendela pertama (aku tahu, masyarakat tahu) : fasilitator mengajak peserta mendialogkan sesuatu yang sama-‐sama diketahui, tetapi ternyata terdapat perbedaan pandangan dan pendapat terhadap topik tersebut. Fasilitator mendorong sikap positif terhadap perbedaan pendapat. Fasilitator mengajak peserta saling memahami persepsi dan sikap orang lain.
• Jendela kedua (aku tidak tahu, masyarakat tahu) : fasilitator mendorong kepercayaan diri peserta bahwa pengetahuannya penting bagi orang lain (mengubah ‘citra diri’ sebagai petani yang bodoh karena tidak sekolah tinggi). Sebaliknya fasilitator perlu mengubah pandangan penyuluh yang beranggapan bahwa teknologi lokal ketinggalan jaman (mengubah ‘citra terhadap orang lain/petani’ sebagai tidak inovatif).
• Jendela ketiga (aku tahu, masyarakat tidak tahu): fasilitator mendorong peserta menerima pendapatnya sebagai alternatif dari pendapatnya sendiri. Fasilitator mendorong peserta untuk memeriksa apakah pengetahuan baru perlu diterapkan atau tidak (butuh atau tidak).
• Jendela keempat (aku dan masyarakat sama-‐sama tidak tahu): fasilitator mendorong pengembangan gagasan inovasi baru dan mencari sumber pengetahuan/informasi ‘luar’ secara selektif (diperiksa dahulu). 44
D. Metode Partisipatif Dalam rangka menstimulasi anggota kelompok agar dapat berpartisipasi secara optimal dalam proses pelatihan, ada beberapa metode atau teknik yang perlu dikuasai oleh para pendamping, seperti ceramah, curah pendapat (brainstorming), diskusi, latihan, studi kasus dan bermain peran. Penggunaan metode-‐metode ini disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pendamping dan peserta: 1. Ceramah Metode partisipatif ini berupa ceramah, penjelasan atau pemaparan dari pembicara/narasumber. Proses ini biasanya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. 2. Curah Pendapat (Brainstorming) Metode ini digunakan untuk menghasilkan ide atau gagasan serta menemukan daftar jawaban/solusi yang mungkin diambil. Metode curah pendapat memiliki kelebihan yakni dapat menghasilkan partisipasi peserta yang cukup tinggi. 3. Diskusi Diskusi merupakan proses pertukaran ide, pendapat dan pengetahuan yang digunakan untuk menganalisa sebuah situasi dan penekanan pada konsep. Ciri khas diskusi terlihat dari terjadinya proses umpan balik dilakukan secara terbuka. 4. Latihan Latihan merupakan metode partisipatif yang menekankan pada aspek pelaksanaan tugas-‐tugas tertentu untuk menguji atau menerapkan suatu pengetahuan. Metode ini biasanya digunakan setelah pembelajaran. Tujuannya adalah agar para peserta dapat menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh. 45
5. Studi Kasus Merupakan analisa terhadap suatu permasalahan untuk memperoleh solusi dengan cara mendemonstrasikan atau mempraktekkan problem riil dalam kehidupan guna mempersiapkan peserta dalam situasi kehidupan sebenarnya yang serupa. 6. Bermain Peran (Role Play) Bermain peran (role play) merupakan dramatisasi dari kehidupan nyata berdasarkan peran yang dijalankan. Metode ini biasanya digunakan pada sesi yang berhubungan dengan kehidupan nyata untuk menciptakan rasa percaya diri.
E. Keterampilan presentasi efektif Presentasi merupakan salah satu keterampilan yang perlu dikuasai oleh para pendamping, misalnya ketika pendamping hendak menyampaikan suatu pendapat, usulan program atau pada saat pelatihan. Pada dasarnya, modal dasar presentasi yang efektif adalah “kepercayaan diri” yang didukung oleh struktur presentasi, logika argumentasi dan stimulasi audiensi. Struktur presentasi terdiri atas pembukaan, isi dan kesimpulan.
46
Presentasi biasanya terbagi menjadi tiga bagian, sbb: Pembukaan (10%), terdiri atas : -
Perkenalkan diri penyampai presentasi; Memulai dengan pembukaan yang menarik Perkenalkan tujuan sesi Bila diperlukan, berikan ringkasan singkat poin-‐poin utama presentasi yang akan disampaikan.
Isi Presentasi (70 %) -
Pemapar menggunakan logika dalam argumen. Mendiskusikan pro dan kontra dari permasalahan. Pemapar mengatur urutan argumentasi dengan hati-‐hati Pemapar mengatur presentasi menuju suatu klimaks.
Kesimpulan (20 %) - Pemapar menyimpulkan presentasi dan merangkum poin-‐ poin utama serta merujuk kembali - Senyum, redakan ketegangan, berterimakasilah kepada audiens atas perhatian yang mereka berikan. Beberapa tips komunikasi verbal -
Ketahui peserta pelatihan anda Biasakan diri dengan tempat dan peralatan pelatihan Lakukan persiapan dengan baik sesuai waktu yang tersedia Bayangkan point-‐point pembelajaran Percaya pada kekuatan yang dimiliki Mencari kebiasaan positif yand dipraktekan Mencegah melakukan perubahan pada menit-‐menit terakhir Siapkan rencana emergency Blogmatematikaku.wordpress.com
47
BAB VIII MEMBANGUN KEMITRAAN
Setiap pendamping perlu menyadari bahwa kita tidak dapat bekerja sendiri mendampingi masyarakat. Banyak sekali keterbatasan-‐keterbatasan kita hadapi sehingga kita perlu berbagi dengan pihak lain, baik dengan pemerintah, swasta dan elemen masyarakat lainnya.
Berdasarkan cerita-‐cerita pengalaman para TKS di lapangan, umumnya permasalahan yang dihadapi kelompok dampingan, meliputi akses permodalan, izin usaha, packaging, dan pemasaran. Untuk memecahkan hambatan-‐hambatan tersebut, kemitraan menjadi alternatif solusi yang perlu diupayakan. Kemitraan adalah hubungan atau kerjasama aktif yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk memenuhi kebutuhan dalam proses pendampingan. Kemitraan umumnya memiliki sifat dasar, antara lain bersifat jangka panjang, fokus pada pemecahan masalah secara bersama untuk tujuan bersama, berdasarkan nilai-‐ nilai luhur dan saling bergantung. Sedangkan bentuk-‐bentuk kemitraan dapat berupa materi (uang/barang), peningkatan kapasitas, akses dan dukungan kebijakan.
Dukungan kemitraan : • Modal/Sarana usaha => Perbankan (KUR, Kredit lunak), BUMN, Swasta => Dana CSR (Corporate Social Responsibility) dan Kementerian; • Izin Usaha => Dinas Perdagangan, Perindustrian, UMKM, Kesehatan • Packaging & pemasaran => Dinas Perdagangan, Perindustrian, UMKM • Pelatihan => lembaga pemberdayaan masyarakat, organisasi profesional seperti HPMI dll
48
Hal-‐hal yang perlu diperhatikan dalam membangun kemitraan : • • • •
Identifikasi kekuatan dan kebutuhan kelompok dampingan Menentukan mitra strategis Melakukan negosiasi dengan baik Menjaga hubungan yang telah terjalin.
A. Dukungan permodalan / sarana usaha FUNDRAISING Fundraising adalah sistem yang memungkinkan terjadinya serangkaian kegiatan mobilisasi dana dari pihak tertentu untuk suatu hal yang bermanfaat bagi umum. Sebagai contoh misalnya dana Corporate Social Responsibility (CSR). Fundraising terdiri atas beberapa elemen pendukung, antara lain : Aktor : Donor/Donatur, Fundraiser, Beneficiaries Hubungannya : Langsung & tidak langsung Arus Jaringan : Informasi & Kepedulian Pola : Interaksi sosial yang berkelanjutan, terikat oleh seperangkat ‘hukum’ (hak & kewajiban) dan harapan yang relatif stabil.
Untuk mempersiapkan proses kerjasama fundraising dengan baik, para pendamping perlu memahami tahapan-‐tahapan fundraising, meliputi : • Menentukan tujuan kerjasama • Membuat pemetaan jaringan • Susun konteksnya (timing, target donatur, kebiasaan/kegiatan calon donatur, kenali orang-‐ orang di sekitar calon donatur, dll) • Buat pesan yang akan disampaikan
49
Data yang diperlukan
• • • • • • •
Profil lembaga donor Kontak person: Nama direktur, manager CSR, dll. Alamat, telepon, fax, email, HP Minat/ program/ visi misi Lembaga yang pernah disumbang Model dan format proposal Mekanisme Persyaratan, administrasi dan pertanggungjawaban
Penyiapan Dokumen Bagi pelaku UMKM yang ingin bermitra dengan BUMN berikut ini adalah tata cara/persyaratan pinjaman, namun terdapat beberapa perbedaan untuk setiap BUMN, akan tetapi secara umum persyaratan pinjaman adalah sebagai berikut : 1) Mengajukan proposal permohonan pinjaman yang memuat : - Data pribadi sesuai KTP - Data Usaha (bentuk usaha, alamat usaha, mulai mendirikan usaha, jumlah tenaga kerja, dsb) - Data Keuangan meliputi Laporan Keuangan/Catatan Keuangan 3 (tiga) bulan terakhir, - Rencana Penggunaan Dana Pinjaman 50
2) Melampirkan : Fotocopy KTP Suami/Istri/anggota kelompok atau identitas lainnya. Fotocopy Kartu Keluarga. Pas Photo ukuran 3×4 Ijin Usaha/Surat Keterangan Usaha dari pihak yang berwenang. Gambar / Denah Lokasi Usaha. Fotocopy Rekening Bank / Buku Tabungan. Laporan Keuangan Sederhana. Surat Pernyataan tidak sedang mendapatkan pinjaman Kemitraan dari BUMN atau perusahaan lain. FORMAT PROPOSAL (BISNIS PLAN) I. PENDAHULUAN
-
Latar belakang dan motivasi melakukan Usaha - Justifikasi pemilihan obyek usaha - Tujuan usaha yang hendak dicapai II. ANALISA PRODUK
- Jenis dan nama produk, karakteristik produk - Keunggulan produk dibanding dengan produk lainnya dipasaran - Keterkaitan dengan produk lain termasuk perolehan bahan baku III. ANALISA PASAR
- Profil konsumen - Potensi dan segmentasi pasar - Pesaing dan peluang pasar - Media promosi yang akan digunakan - Target atau rencana penjualan satu Tahun - Strategi pemasaran yang akan diterapkan IV. ANALISA PRODUK/OPERASI -
Bahan baku, bahan penolong dan peralatan yang digunakan
51
-
-
- Pasokan bahan baku - Proses produk/operasi Rencana produksi selama 1 Tahun V. ANALISA KEUANGAN
Investasi yang diperlukan (kebutuhan modal disertai perhitungan) - Rencana Harga Pokok Penjualan - Rencana neraca awal dan neraca akhir tahun - Rencana laporan laba/rugi VI. PENUTUP
LAMPIRAN PENDUKUNG
B. Perizinan Perizinan diperlukan untuk memperkuat aspek legalitas usaha kelompok dampingan. Beberapa bentuk perizinan yang biasanya diperlukan untuk mendukung kegiatan usaha kelompok UMKM, antara lain :
1. Surat Keterangan Usaha (SKU) Surat keterangan usaha dikeluarkan oleh lurah atau kepala desa. Proses pengurusannya melampirkan dokumen-‐ dokumen, antara lain: - Surat pengantar RT/RW - Foto copy surat kepemilikan tanah dan bangunan tempat usaha - Foto copy bukti setoran PBB - Foto copy KTP/KK
2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Surat Izin Tempat Usaha dikeluarkan oleh camat. Proses pengurusannya melampirkan dokumen-‐dokumen seperti pengurusan Surat Keterangan Usaha. 52
3. Izin Pangan Rumah Tangga (IPRT) Sertifikat Izin Pangan Rumah Tangga dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan sebagai bukti bahwa produk makanan suatu usaha telah dinyatakan aman bagi kesehatan. Izin ini biasanya diawali oleh survei dan pelatihan pengolahan pangan sehat oleh petugas Dinas Kesehatan.
4. Sertifikasi Halal MUI Sertifikat halal merupakan bukti bahwa sebuah produk makanan dinyatakan halal. Sertifikat ini dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia tingkat Kabupaten/Kota. Proses sertifikasi diawali dengan penyerahan resep bahan pokok makanan yang akan disertifikasi dan pemeriksaan oleh petugas MUI. Selain itu, salah seorang anggota kelompok ditunjuk menjadi pengawas internal dan diminta membuat surat “pernyataan” yang menyatakan bahwa bahan dasar produk makanan terbuat dari bahan yang halal.
53
BAB IX MONITORING DAN EVALUASI A. Pengertian Monitoring dan evaluasi adalah pengamatan dan pengkajian atas kegiatan pendampingan yang telah dijalankan guna mengetahui perkembangan-‐perkembangan yang terjadi dan hasil-‐hasil yang telah dicapai.
http://cec.vcn.bc.ca
Monitoring dan evaluasi (Monev) menjadi bagian penting dalam kegiatan pendampingan TKS. Melalui monev, kita dapat melakukan refleksi, guna memperoleh informasi penting seputar pelaksanaan kegiatan, seperti:
- Realitas pelaksanaan dan perkembangan yang terjadi di lapangan; - Dampak atau manfaat apa saja yang diperoleh kelompok; - Dukungan berbagai pihak atas pelaksanaan kegiatan; - Permasalahan atau hambatan-‐hambatan yang dihadapi; - Perbaikan-‐perbaikan yang perlu diupayakan. Informasi-‐informasi tersebut nantinya berguna sebagai acuan dalam proses penyusunan rencana kegiatan berikutnya. Oleh karena itu, maka Monev harus dilakukan dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab sesuai dengan data dan fakta yang terjadi di lapangan.
54
Untuk mempersiapkan monev yang baik dan efektif, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh setiap TKS. Dibawah ini ada beberapa kriteria monev yang baik sebagaimana dikutip dari Panduan Pengembangan Media Komunikasi berbasis masyarakat (terbitan BAPPENAS), yaitu: 1. Adanya perencanaan awal
Monev TKS dilaksanakan secara terencana dan sistematis sejak perencanaan hingga pelaporan, termasuk penjabaran maksud dan tujuan, pelaksana, obyek monev serta mekanisme yang akan dijalankan.
2. Merupakan bagian dari perencanaan program kerja
Monev TKS merupakan bagian dari kerangka program pendayagunaan TKS. Dengan demikian, pelaksanaan monev secara substantif harus mengacu pada rencana program pendayagunaan TKS.
3. Adanya indikator capaian tujuan yang terumuskan dengan jelas dan operasional baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Selain itu, teknis pelaksanaan monev juga disesuaikan dengan indikator-‐indikator capaian kinerja program pendayagunaan TKS;
4. Merupakan forum pembelajaran bersama (sharing learning) Poin ini mengandung makna bahwa kegiatan monev yang kita jalankan merupakan suatu upaya pembelajaran bersama bagi setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan TKS. Monev tidak diartikan sebagai upaya untuk mencari-‐cari kesalahan atau kelemahan melainkan sebagai suatu upaya bersama, guna meningkatkan hal-‐hal positif yang telah dikerjakan dan merumuskan solusi guna memperbaiki kekurangan dan mengatasi hambatan-‐hambatan yang dihadapi.
55
5. Menjunjung tinggi prinsip-‐prinsip pemberdayaan masyarakat, seperti partispatif, terbuka, setara, jujur, berjiwa besar, dan terpadu atau sistematis.
6. Menggunakan cara yang menarik melalui refleksi bersama, curah pendapat dan belajar dari pengalaman.
B. Tata Cara Monev Teknik yang umumnya digunakan dalam kegiatan monev TKS berupa kunjungan lapangan, pengamatan dan wawancara dengan kelompok dampingan (responden). Dalam proses wawancara, para pendamping bisa menggunakan alat bantu kuesioner. Pertanyaan-‐ pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner tersebut disesuaikan dengan informasi yang ingin didalami oleh TKS/pendamping. Beberapa contoh pertanyaan-‐ pertanyaan yang bisa diajukan pendamping kepada kelompok dampingan, misalnya : - Kepengurusan dan susunan organisasi kelompok binaan (sudah terbentuk/belum); - Ada tidaknya aturan dalam kelompok binaan (AD/ART); - Keaktifan pengurus dalam bekerjasama dengan anggota kelompok; - Perkembangan usaha kelompok; - Perkembangan aset kelompok dan penyerapan tenaga kerja; - Kemampuan kelompok membangun jejaring kerjasama; - Siapa saja yang menjadi mitra kelompok dampingan; - Manfaat/dampak pendampingan TKS bagi kelompok dampingan; - Kendala usaha yang dihadapi oleh kelompok; 56
- Upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi permasalahan usaha; - Hal-‐hal apa saja yang perlu dilakukan untuk pengembangan usaha kelompok. - Kritik, saran untuk pengembangan program. Hal-‐hal positif apa saja yang perlu dikembangkan. C. Laporan Monev Hasil akhir dari kegiatan monev adalah pelaporan. Laporan hasil pelaksanaan monev sedapat mungkin berisi hal-‐hal sebagai berikut :
1. Pendahuluan
Bab pendahuluan berisikan hal-‐hal yang terkait dengan latar belakang, maksud dan tujuan dilaksanakannya monev serta hal-‐hal lain yang dianggap penting seperti rencana pelaksanaan, karakteristik responden, dan pelaksana monev.
2. Proses Pelaksanaan Monev
Bab berisi tentang penjelasan pelaksanan monev, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan monev di lapangan, termasuk siapa saja responden yang diwawancarai.
3. Hasil Evaluasi
Bab ini berisikan hasil pengolahan data dan penilaian terhadap capaian kinerja sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Dari proses pengolahan data dan penilaian tersebut, kita bisa mendapatkan gambaran mengenai hasil pendampingan yang kita jalankan.
4. Kesimpulan dan Rekomendasi
Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil evaluasi sebelumya. Pada bab ini diuraikan pula rekomendasi atau hal-‐hal 57
penting yang perlu ditindaklanjuti guna perbaikan dalam pelaksanaan program selanjutnya.
5. Lampiran-‐lampiran Lampiran berisi data-‐data pendukung pelaksanaan monev yang perlu disampaikan seperti lampiran isian kuesioner, tabulasi, foto-‐foto kegiatan monev serta data-‐data lainnya.
58
BAB X PELAPORAN Pelaporan kegiatan pendampingan disusun dan disampaikan secara teratur kepada pembina Disnaker. Laporan dibedakan menjadi dua, yakni laporan rutin bulanan dan laporan paripurna. Laporan rutin berisi informasi mengenai pendampingan yang dliaksanakan TKS setiap bulan, yakni uraian kegiatan, maksud dan tujuan, mitra kerja, masalah/kendala, serta solusi yang diupayakan. Sedangkan laporan paripurna merupakan laporan akhir keseluruhan kegiatan pendampingan yang telah dilaksanakan oleh TKS/Pendamping. Secara umum, format laporan paripurna, meliputi : Ruang lingkup laporan paripurna, meliputi : I. Pendahuluan - Latar Belakang - Maksud dan Tujuan II. Pelaksanaan Kegiatan
Memaparkan seluruh rangkaian kegiatan pendampingan TKS mulai dari proses identifikasi kelompok, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan hingga evaluasi kegiatan. III. Permasalahan dan upaya penanganan masalah IV. Rekomendasi/Usulan V. Penutup VI. Lampiran-‐lampiran
Lampiran berisi dokumen, data dan foto-‐foto yang menggambarkan proses pelaksanaan kegiatan pendampingan. 59
LAPORAN RUTIN TENAGA KERJA SARJANA (TKS) BULAN : ……………………………………… 1. Identitas Pendamping : a. Nama : b. Bidang Tugas : c. Lokasi Tugas : Kab/kota. …………………………… Prop........... …………………………… 2. Laporan Aktivitas/Kegiatan Pendamping :
No
Uraian Kegiatan
Mitra Kerja
Masalah/Hambatan
Solusi yg diupayakan
Keterangan
60
3. Laporan Pendampingan Kelompok Usaha Masyarakat : Nama Lokasi No Kelompok & Jml Kegiatan Anggota (Desa/Kec)
Jenis Usaha
Produk yg dihasilkan
Jml Tenaga Kerja yang Diserap
Perkembangan Usaha
Ket
4. Laporan Pendampingan di Bidang Penempatan No
Jml Pencaker yg dilayani
Jml Pemberi Kerja yg dilayani
Jenis Pelayanan
Keterangan
5. Permasalahan yang dihadapi : 6. Upaya Penanganan Masalah : 7. Saran-‐saran :
61
Sumber Bacaan : 1. VSO Indonesia, Barefootguide organisations and social, 2009.
to
working
with
2. VSO Barefootguide2, Learning Practices in organisastions and social cahange, 2011
3. BAPPENAS-‐UNDP, Pedoman Teknik Fasilitasi Partisipatif Pendampingan Masyarakat, Jakarta 2007.
4. Wahyuni Sumpeno, Fasilitator Genius, Kiat Efektif mendampingi Masyarakat, Jakarta
5. Mulyadi Kurdi dan Soejanto, Bahan Ajar Pembekalan Petugas Teknis Program Tenaga Kerja Sarjana Tahun 2010, Makassar, Sul-‐Sel 2010.
6. Rimun Wibowo, Bahan Ajar Pembekalan petugas Teknis Program Tenaga Kerja Sarjana tahun 2010, Batam, Kepri 2010.
7. Budi Maryono, Bahan Ajar Temu Konsultasi Pelaksana Program Pendayagunaan TKS Tahun 2012, Bogor, Jawa Barat, 2010.
8. Armie Robie dkk, Bahan Ajar Temu Lapang Peserta Program Pendayagunaan TKS Tahun 2012. Bandung 2012.
62