PEDOMAN PENATAAN KEANGGOTAAN DEWAN KOPERASI INDONESIA

PEDOMAN PENATAAN KEANGGOTAAN DEWAN KOPERASI INDONESIA

DEWAN KOPERASI INDONESIA (THE INDONESIAN CO-OPERATIVE COUNCIL) GRHA INDUK – KUD LT. II, Jl. Warung Buncit Raya 18-20 Pejaten – Jakarta Selatan 12510  (021) 79195712 (Hunting) Fax. (021) 79195718 1

Pedoman Penataan Keanggotaan DEKOPIN => => =>

DEKOPIN

DEWAN KOPERASI INDONESIA (THE INDONESIAN CO-OPERATIVE COUNCIL) GRHA INDUK – KUD LT. II, Jl. Warung Buncit Raya 18-20 Pejaten – Jakarta Selatan 12510  (021) 79195712 (Hunting) Fax. (021) 79195718

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOPERASI INDONESIA NOMOR : SKEP/212/DEKOPIN-E/XII/1999 Tentang Pedoman Penataan Keanggotaan DEWAN KOPERASI INDONESIA

PIMPINAN PARIPURNA DEWAN KOPERASI INDONESIA Menimbang

: a. bahwa Anggaran Dasar DEKOPIN yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1997 telah dirubah dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1999; b. bahwa dengan perubahan Anggaran Dasar DEKOPIN tersebut, maka ketentuan mengenai keanggotaan koperasi pada DEKOPIN mengalami perubahan pula; c. bahwa sehubungan dengan itu perlu dikeluarkan surat keputusan tentang Pedoman Penataan Keanggotaan DEKOPIN.

Mengingat

: 1. 2. 3.

Memperhatikan

: Keputusan Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) DEKOPIN tanggal 15-17 September 1999.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DEKOPIN Keputusan Rapat Anggota DEKOPIN Nomor : 04/RA/DEKOPIN/IV/1999 tentang Pokok-Pokok Rencana Kerja DEKOPIN Tahun 1999-2004

MEMUTUSKAN Menetapkan

2

: SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PARIPURNA DEKOPIN TENTANG PEDOMAN PENATAAN KEANGGOTAAN DEKOPIN, SEBAGAI BERIKUT : Pedoman Penataan Keanggotaan DEKOPIN => => =>

PEDOMAN PENATAAN KEANGGOTAAN DEWAN KOPERASI INDONESIA I.

PENDAHULUAN. Sebagai organisasi tunggal gerakan koperasi, DEKOPIN merupakan organisasi yang besar dan harus dikelola secara professional dan modern. Salah satu ciri organisasi modern adalah adanya aturan yang baku dan formal serta tertulis yang kemudian ditaati sebagai pegangan bagi seluruh anggota. Aturan yang baku dan formal tersebut antara lain adalh perlu adanya pedoman penataan keanggotaan. Penataan keanggotaan ini sejalan dengan fungsi dan peranan DEKOPIN sebagi lembaga aspiratif yang bertugas memperjuangkan cita-cita dan kepentingan anggota. Oleh karenanya haruslah terdapat pengaturan yang jelas tentang keanggotaan. Dalam hal ini penataan keanggotaan yang akan diterapkan adalah berdasarkan pendekatan stelsek aktif sebagaimana diatur dalam AD-ART DEKOPIN. Pendekatan ini mengarah pada kejelasan status keanggotaan sekaligus ketentuan tentang hak dan kewajiban sebagai anggota.

II.

TUJUAN. Tujuan adanya pedoman penataan keanggotaan DEKOPIN ini adalah : (1) Sebagai pedoman bagi seluruh perangkat organisasi DEKOPIN, baik di tingkat pusat maupun ditingkat Wilayah/Daerah dalam menata keanggotaan koperasi pada DEKOPIN;

3

Pedoman Penataan Keanggotaan DEKOPIN => => =>

(2) Sebagai salah satu sarana bagi perangkat organisasi DEKOPIN, baik ditingkat pusat maupun di tingkat Wilayah/Daerah dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada anggota; (3) Agar Dekopin sebagai wadah tunggal gerakan koperasi dapat semakin kuat dan berakar di tengah-tengah gerakan koperasi anggotanya. III.

DASAR DAN KEBIJAKSANAAN (1) Anggaran Dasar DEKOPIN menjelaskan bahwa anggota DEKOPIN adalah seluruh koperasi di Indonesia, seperti dinyatakan pada Pasal 5 ayat (2) yakni : “Anggota biasa DEKOPIN adalah seluruh koperasi yang berbadan hukum”; (2) Selanjutnya pada ayat (4) disebutkan bahwa : “Pengaturan lebih lanjut tentang tata cara dan persyaratan keanggotaan DEKOPIN ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga”; (3) Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar ini, lebih lanjut pada Pasal 6 ART dirinci mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran keanggotaan tersebut; (4) Pasal 6 ART ini memungkinkan DEKOPIN menggunakan pendekatan stelsel aktif, seperti dijelaskan pada ayat 1 sampai 4 sebagai berikut : 1. Setiap koperasi berbadan hukum adalah anggota biasa DEKOPIN, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Koperasi sekunder yang keanggotaannya meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia atau lebih dari satu daerah tingkat I, mendaftar kepada DEKOPIN; b. Koperasi primer atau sekunder yang keanggotaannya meliputi daerah tingkat I atau lebih dari satu daerah tingkat II mendaftar kepada DEKOPINWIL;

4

Pedoman Penataan Keanggotaan DEKOPIN => => =>

c. Koperasi yang keanggotaannya meliputi satu daerah tingkat II atau kurang, mendaftar kepada DEKOPINDA; 2. Persyaratan pendaftaran tersebut ayat (1) diatur dalam peraturan khusus;1 3. Penerimaan keanggotaan DEKOPIN disyahkan dengan surat keputusan Pimpinan DEKOPIN untuk koperasi tersebut ayat (1) huruf a, Pimpinan DEKOPINWIL atas nama Pimpinan DEKOPIN untuk koperasi tersebut ayat (1) huruf b, dan Pimpinan DEKOPINDA atas nama Pimpinan DEKOPIN untuk koperasi tersebut ayat (1) huruf c; 4. Pimpinan

DEKOPINWIL

dan

Pimpinan

DEKOPINDA

memberikan laporan kepada DEKOPIN mengenai pendaftaran anggota yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c’. (5) Pedoman penataan keanggotaan ini disusun khusus untuk anggota biasa DEKOPIN dan dipergunakan sebagai pedoman bagi seluruh perangkat organisasi, baik di tingkat Pusat, maupun di tingkat Wilayah dan Daerah; (6) Mengingat potensi dan daya dukung organisasi yang dipandang perlu dilakukan

konsolidasi,

Pimpinan

DEKOPIN

menetapkan

kebijaksanaan sebagai berikut : a. Bagi koperasi yang telah terdaftar dan tercatat sebagai anggota DEKOPIN pada semua tingkatan organisasi, dan khususnya yang telah menjadi peserta pada Rapat Anggota DEKOPIN tahun 1999 dan peserta MUSWIL/MUSDA sebelum akhir bulan Desember 1999, maka koperasi yang bersangkutan tidak perlu melakukan pendaftaran

sebagai

anggota

DEKOPIN.

Pimpinan

DEKOPIN/DEKOPINWIL/DEKOPINDA cukup mendaftar ulang 5

Pedoman Penataan Keanggotaan DEKOPIN => => =>

(her-registrasi) dan mencatat dalam Buku Daftar Anggota (Lihat Contoh Lampiran 8). Untuk selanjutnya data koperasi yang bersangkutan dikirimkan kepada DEKOPIN Pusat untuk diberikan Sertifikat Tanda Anggota DEKOPIN; b. Sedangkan bagi koperasi yang akan menjadi anggota DEKOPIN setelah ditetapkannya pedoman ini, maka prosedur pendaftaran dan pengesahannya berlaku secara penuh sesuai dengan isi Pedoman Penataan Keanggotaan ini. IV.

PROSEDUR PENATAAN Prosedur penataan keanggotaan koperasi pada DEKOPIN dilaksanakan secara sistematis dan terarah. Hal ini dimaksudkan agar data dan informasi yang didapatkan berguna bagi manajemen DEKOPIN dalam menetapkan kebijakan tindak lanjut,khususnya yang berkaitan dengan pemberian pelayanan dan fasilitasi.2 4.1.

Proses Pendaftaran (1) Koperasi yang ingin menjadi anggota DEKOPIN melakukan pendaftaran

pada

DEKOPIN/DEKOPIWIL/DEKOPINDA

sesuai ketentuan pasal 6 (1) ART dengan mengisi formulir yang telah disediakan, dengan ketentuan sebagai berikut :3 a. Untuk koperasi sekunder yang keanggotaannya meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia atau lebih dari satu Daerah Tingkat 1 formulir pendaftaran diserahkan pada DEKOPIN Pusat; b. Untuk koperasi primer dan atau koperasi sekunder yang keanggotaannya meliputi Daerah Tingkat I atau lebih dari satu Daerah Tingkat II formulir pendaftaran diserahkan pada DEKOPIN Wilayah; 6

Pedoman Penataan Keanggotaan DEKOPIN => => =>

c. Untuk koperasi yang keanggotaannya meliputi satu Daerah Tingkat II atau kurang formulir pendaftaran diserahkan pada DEKOPIN Daerah; d. Untuk koperasi primer yang keanggotaannya meliputi lebih dari 1 (satu) Propinsi, tanpa mengurangi substansi Pasal 6 ART

ayat

(1),

Pimpinan

DEKOPIN

menetapkan

kebijaksanaan bahwa koperasi yang bersangkutan mendaftar kepada DEKOPIN Wilayah dimana mayoritas anggotanya berdomisili; e. Untuk koperasi sekunder yang keanggotaannya meliputi hanya (1) satu Daerah Tingkat II, Pimpinan DEKOPIN menetapkan

kebijaksanaan

bahwa

koperasi

yang

bersangkutan mendaftar kepada DEKOPIN Daerah. (2) Formulir yang telah terisi sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal sebagai berikut : a. Nama Koperasi; b. Alamat Lengkap; c. Jumlah Anggota; d. Nomor dan tanggal pengesahan sebagai Badan Hukum; e. Pernyataan kesanggupan mentaati AD, ART dan Ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pimpinan DEKOPIN; f. Susunan pengurus Koperasi; (3) Selain formulir pendaftaran diatas, akan lebih baik bila dilampirkan pula Akta Pendirian Koperasi yang berisi Anggaran Dasar Koperasi dan Pengesahan Badan Hukum Koperasi;

7

Pedoman Penataan Keanggotaan DEKOPIN => => =>

(4) Apabila formulir pendaftaran telah diisi dan diserahkan kepada DEKOPIN/DEKOPINWIL/DEKOPINDA, maka koperasi calon anggota menerima Tanda Terima Pendaftaran;4 (5) Selain ketentuan sebagaimana butir (1) diatas, Pimpinan DEKOPINWIL/DEKOPINDA

dapat

melakukan

kegiatan

pendaftaran dengan cara menawarkan/menyebarkan surat himbauan disertai formulir pendaftaran kepada koperasi yang belum menjadi anggota.5 4.2.

Proses Legislasi (1) Jangka waktu proses penerimaan anggota sejak diterimanya surat permintaan menjadi anggota (formulir pendaftaran) dari koperasi sampai diterbitkannya

Surat Keputusan Tanda

Keanggotaan harus diselesaikan dalam waktu maksimal 2 (dua) minggu; (2) Pimpinan DEKOPIN/DEKOPINWIL/DEKOPINDA melakukan verifikasi terhadap koperasi yang akan mendaftar dengan ketentuan : 6 a. Melakukan

pengecekan

tentang

kebenaran

isi

surat

permohonan; b. Jika hasil verifikasi menyatakan bahwa koperasi tersebut memenuhi syarat menjadi anggota maka dilanjutkan pada tahap berikutnya; c. Jika persyaratan tersebut belum terpenuhi, maka Pimpinan DEKOPIN/DEKOPINWIL/DEKOPINDA

memberi

konfirmasi kepada koperasi calon anggota untuk melengkapi persyaratan yang masih kurang; 8

Pedoman Penataan Keanggotaan DEKOPIN => => =>

(3) Pengesahan keanggotaan dibuktikan dengan pemberian surat penerimaan anggota dan nomor registrasi anggota dalam bentuk Surat Keputusan; 7 (4) Surat Keputusan dibuat dengan ketentuan sebagai berikut : a. Untuk pendaftaran yang dilakukan di DEKOPINDA Salinan surat keputusan dibuat dalam rangkap 4 (empat), yakni untuk : - Koperasi bersangkutan (lembar asli); - DEKOPINDA; - DEKOPINWIL; - DEKOPIN Pusat. Catatan : Proses dan penyampaian berkas-berkas tersebut merupakan tugas DEKOPINDA setempat. b. Untuk pendaftaran yang dilakukan di DEKOPINWIL, surat keputusan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yakni untuk : - Koperasi bersangkutan (lembar asli); - DEKOPINWIL; - DEKOPIN Pusat. Catatan : Proses dan penyampaian berkas-berkas tersebut merupakan tugas DEKOPINWIL setempat. c. Untuk pendaftaran yang dilakukan di DEKOPIN Pusat dibuat rangkap 2 (dua) yakni untuk : - Koperasi bersangkutan (lembar asli); - DEKOPIN Pusat.

9

Pedoman Penataan Keanggotaan DEKOPIN => => =>

Catatan : Proses dan penyampaian berkas-berkas tersebut merupakan tugas DEKOPINDA setempat. (5) Pimpinan DEKOPINWIL/DEKOPINDA mengirimkan Salinan surat keputusan kepada DEKOPIN dengan surat pengantar dari Pimpinan atau Sekretaris DEKOPINWIL/DEKOPINDA; (6) Tanda Anggota : a. Tanda Anggota dicetak/disediakan oleh DEKOPIN b. DEKOPINWIL/DEKOPINDA membayar dan mengirim pembiayaan sebesar Rp 4.500,- (Empat Ribu Lima Ratus) per anggota, masing-masing untuk penggantian pencetakan Tanda Anggota sebesar Rp 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) dan biaya pengiriman Rp 1.500,- (Seribu Lima Ratus Rupiah) dilakukan dengan cara transfer ke rekening DEKOPIN atau melalui wesel, dan lain-lain. Catatan : Pimpinan DEKOPINWIL/DEKOPINDA dapat menetapkan

kebijakan

bahwa

biaya-biaya

dimaksud

ditambah biaya administrasi lainnya yang dibebankan pada masing-masing koperasi; c. Dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari setelah diterima biaya pencetakan dan pengiriman, DEKOPIN Pusat mengirim Tanda Anggota kepada DEKOPINWIL/DEKOPINDA yang bersangkutan; d. Selanjutnya

Pimpinan

DEKOPINWIL/DEKOPINDA

mengirim Tanda Anggota tersebut kepada koperasi anggota yang bersangkutan;

10

Pedoman Penataan Keanggotaan DEKOPIN => => =>

(7) Setiap koperasi telah mendapat pengesahan sebagai anggota DEKOPIN, maka keanggotaan koperasi yang bersangkutan harus dicatat dalam Buku Daftar Anggota;9 (8) Buku

Daftar

Anggota

disediakan

oleh

Pimpinan

DEKOPIN/DEKOPINWIL/DEKOPINDA, klasifikasi,dan

penomorannya

menurut

dimana ketentuan

yang

dibakukan oleh Pimpinan Harian DEKOPIN.10 V.

PELAPORAN. (1) Secara

tetap

dan

berkala

DEKOPIN/DEKOPINWIL/DEKOPINDA

Pimpinan

menyusun

laporan

perkembangan dan mutase jumlah anggota DEKOPIN pada masingmasing tingkatan; (2) Untuk keperluan data base, laporan perkembangan dan mutase jumlah anggota DEKOPIN harus memuat hal-hal penting seperti pada formulir pendaftaran;

(3) Laporan perkembangan jumlah anggota dilaksanakan pada setiap tahun sebagai laporan Pimpinan DEKOPINWIL/DEKOPINDA untuk disampaikan pada : a. Rapim DEKOPIN; b. Rakerwil DEKOPINWIL; c. Rakerda DEKOPINDA. (1) Data

jumlah

anggota

pada

masing-masing

DEKOPINWIL/DEKOPINDA secara kumulatif lima tahunan adalah sebagai dasar penentuan jumlah suara yang diwakilkan oleh DEKOPINWIL/DEKOPINDA pada : 11

Pedoman Penataan Keanggotaan DEKOPIN => => =>

a. Rapat Anggota DEKOPIN untuk data pada DEKOPINWIL; b. Musyawarah

Wilayah

DEKOPINWIL

untuk

data

pada

DEKOPINDA. VI.

PENUTUP Pedoman penataan keanggotaan ini disusun dengan maksud sebagai salah satu ikhtiar DEKOPIN dalam memberikan pelayanan optimal bagi gerakan koperasi. Dengan system keanggotaannya yang tertata dengan baik, maka DEKOPIN akan mampu membuat peta potensi dan daya dukung organisasi didalam merespons kecenderungan lingkungan strategisnya. Pada akhirnya, sebaik apapun pedoman ini disusun, amat tergantung pada konsistensi apparat Pimpinan DEKOPINWIL dan DEKOPINDA untuk menerapkannya, disamping respons gerakan koperasi sendiri dalam memanfaatkan keberadaan DEKOPIN secara optimal. Ditetapkan di

: Jakarta

Pada Tanggal

: 30 Desember 1999

PIMPINAN PARIPURNA DEWAN KOPERASI INDONESIA KETUA UMUM

DRS. H.A.M NURDIN HALID

12

Pedoman Penataan Keanggotaan DEKOPIN => => =>

Lampiran 1 : SKEMA PROSES DAN MEKANISME PENDAFTARAN ANGGOTA DEKOPIN

13

Pedoman Penataan Keanggotaan DEKOPIN => => =>