PEDOMAN PENANGANAN GRATIFIKASI PT. INHUTANI I (PERSERO)

PT. INHUTANI I PERSERO

PEDOMAN PENANGANAN GRATIFIKASI PT. INHUTANI I (PERSERO)

PENDAHULUAN

Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada 30 jenis tindak pidana korupsi antara lain berupa suap-menyuap dan gratifikasi. Yang dimaksud Gratifikasi “ Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang,

barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, yang dilakukan karena berhubungan dengan jabatan atau tugasnya. Gratifikasi tersebut dapat diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Suap dapat diartikan sebagai Menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.” Perbuatan penerimaan gratifikasi oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dianggap sebagai perbuatan suap apabila pemberian tersebut dilakukan karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Struktural pada BUMN dan BUMD, masuk dalam katagori penyelengara Negara. Pemberian/menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan oleh individu/pekerja/Insan Perusahaan merupakan salah satu kejadian yang sering dihadapi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

1 SPI- PEDOMAN GRATIFIKASI 2013


Beberapa bentuk konflik kepentingan yang dapat timbul dari pemberian gratifikasi ini antara lain adalah: 1. Penerimaan gratifikasi dapat membawa vested interest dan kewajiban timbal balik atas sebuah pemberian sehingga independensi penyelenggara negara dapat terganggu; 2. Penerimaan gratifikasi dapat mempengaruhi objektivitas dan penilaian profesional; 3. Penerimaan gratifikasi dapat digunakan sedemikian rupa untuk mengaburkan terjadinya tindak pidana korupsi; Gratifikasi atau pemberian dapat dianggap sekedar tanda terima kasih, tetapi pemberian tersebut patut diwaspadai sebagai pemberian yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena terkait dengan jabatan yang dipangku oleh penerima serta kemungkinan adanya kepentingan-kepentingan dari pemberi, dan pada saatnya pejabat penerima akan berbuat sesuatu untuk kepentingan pemberi sebagai balas jasa. Penerimaan gratifikasi atau pemberian suatu fasilitas tertentu yang tidak wajar,oleh setiap individu/pekerja/Insan Perusahaan dan/atau anggota keluarga inti-nya akan menjadi kebiasaan yang akan mempengaruhi kinerja individu/pekerja yang bersangkutan dan kepentingan Perusahaan. PT. Inhutani I (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berupaya untuk menghindari kejadian gratifikasi dan suap di lingkungan kerja Perusahaan dengan menyusun dan menetapkan Pedoman Larangan Suap Dan Gratifikasi Di Lingkungan Kerja PT. Inhutani I (Persero) sebagai acuan bagi setiap Insan Perusahaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya. A. TUJUAN Tujuan penyusunan Pedoman Penanganan Gratifikasi PT. Inhutani I (Persero) antara lain adalah : 1. Memberikan arah dan acuan bagi Insan Perusahaan PT. Inhutani I (Persero) tentang gratifikasi. 2. Memberikan pengertian tentang pentingnya masalah gratifikasi bagi insan Perusahaan PT. Inhutani I (Persero) untuk menghindari adaya peluang tuduhan tindak pidana suap baik kepada dirinya atau keluarganya. 3. Menciptakan organisasi dan lingkungan kerja Perusahaan yang kondusif, sehat, dan harmonis sesuai prinsip keterbukaan dan akuntanbilitas.



B. RUANG LINGKUP Ruang lingkup pedoman ini adalah hal-hal yang terkait tentang gratifikasi, antara lain meliputi : 1. Gratifikasi yang masuk kategori suap 2. Hal-hal yang tidak termasuk kategori Gratifikasi

C. PENGERTIAN 1. Atasan Langsung adalah pimpinan mulai tingkatan terkecil dalam pengambilan keputusan dari Insan Perusahaan yang di PT. Inhutani I (Persero) berkedudukan minimal mulai setingkat manajer; 2. Code of Conduct adalah pedoman Tata Perilaku dan Etika Bisnis PT. Inhutani I sesuai SK Direksi Nomor 089/IV/Inhutani/2012 tanggal 10 April 2012; 3. Good Corporate Governance (GCG) adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika perusahaan; 4. Hadiah/cinderamata adalah setiap pemberian dan/atau penerimaan dan/atau permintaan dalam bentuk uang dan/atau setara uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya yang tidak dinikmati bersama-sama dengan pemberi; 5. Hiburan adalah segala sesuatu baik yang berbentuk, tempat, benda dan perilaku yang menurut pemikiran logika yang wajar bersifat menghibur dan menyenangkan hati, yang dinikmati bersama-sama dengan pemberi, termasuk tapi tidak terbatas pada musik, film, opera, drama, permainan, olah raga dan wisata; 6. Insan Perusahaan adalah Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pekerja yang bekerja di PT Inhutani I termasuk anggota keluarga intinya; 7. Gratifikasi adalah Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, yang dilakukan karena berhubungan dengan jabatan atau tugasnya. 8. Keluarga Inti adalah suami atau istri dan anak-anak dari Insan Perusahaan; 9. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah komisi/lembaga Negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan wewenang dengan independensi dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;



10. Pejabat pengelola gratifikasi sesuai dengan otoritasnya adalah Insan Perusahaan yang kepadanya ditunjuk dan diberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab oleh Direksi PT. Inhutani I (Persero) untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan pengelolaan gratifikasi demi kepentingan Perusahaan. 11. Pemberi adalah Insan Perusahaan dan/atau Pihak Ketiga yang memberikan Gratifikasi; 12. Peminta adalah Insan Perusahaan/ atau Pihak Ketiga yang melakukan permintaan Gratifikasi; 13. Penerima adalah Insan Perusahaan dan/atau Pihak Ketiga yang menerima Gratifikasi; 14. Pihak Ketiga adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum yang memiliki atau tidak memiliki hubungan bisnis dengan Perusahaan atau merupakan pesaing PT Inhutani I termasuk tapi tidak terbatas pada vendor, supplier, dealer, agen, bank counterpart maupun mitra kerja Pihak Ketiga; 15. Pimpinan Tertinggi Setempat adalah pimpinan wilayah dari Insan Perusahaan yang di PT. Inhutani I (Persero) berkedudukan minimal setingkat Manajer. 16. Sekretaris Perusahaan adalah Insan Perusahaan yang kepadanya diberikan tugas , wewenang dan tanggung jawab oleh Direksi PT. Inhutani I (Persero) untuk memimpin dan melaksanakan tugas kesekretariatan Perusahaan dan berkedudukan satu tingkat dibawah Direksi. 17. Suap adalah Menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.

D. DASAR – DASAR PELAKSANAAN 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, 3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : PER01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dan perubahannya Nomor : PER09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 4. Keputusan Direksi PT. Inhutani I Nomor 089/IV/Inhutani/2012 tanggal 10 April 2012 tentang Pedoman Tata Perilaku dan Etika Bisnis PT. Inhutani I (Persero)



II. GRATIFIKASI A. PRINSIP DASAR 1. Penolakan Gratifikasi Setiap Insan Perusahaan dan/atau anggota keluarga inti wajib mencegah dan menolak secara santun atas pemberian/permintaan gratifikasi dalam bentuk apapun. 2. Pemberian Gratifikasi Setiap Insan Perusahaan dan/atau anggota keluarga inti-nya dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga yang bertujuan untuk mempengaruhi dan meminta pihak ketiga dimaksud melakukan dan atau tidak melakukan sesuatu hal berkaitan dengan kedudukan dan jabatannya atau untuk mendapatkan sesuatu hak yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yg berlaku atau dilarang dalam pedoman ini. 3. Penerimaan Gratifikasi Setiap Insan Perusahaan oleh karena jabatannya dan/atau anggota keluarga inti-nya dilarang menerima gratifikasi dari pihak ketiga dalam bentuk apapun yang bertujuan untuk mempengaruhi dan meminta individu/pekerja perusahaan dan/atau seluruh anggota keluarga inti untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu hal berkaitan dengan kedudukan dan jabatannya atau untuk mendapatkan sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundangundangan yang berlaku atau dilarang dalam pedoman ini.



4. Pemberian Atas Permintaan Pihak Ketiga Setiap Insan Perusahaan dan/atau anggota keluarga intinya dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga, yang dilakukan atas permintaan pihak ketiga tersebut. B. KATEGORI GRATIFIKASI 1. Gratifikasi yang masuk kategori suap Gratifikasi oleh Insan Perusahaan dianggap sebagai perbuatan suap apabila pemberian dalam bentuk apapun dilakukan karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya 2. Hal-hal yang tidak termasuk kategori Gratifikasi Pemberian dalam bentuk apapun kepada Insan Perusahaan dianggap tidak termasuk gratifikasi apabila diberikan atas dasar perjanjian yang sah atau yang bersangkutan meraih prestasi tertentu.

C. BATASAN PEMBERIAN, PENERIMAAN PERMINTAAN PIHAK KETIGA

DAN

PEMBERIAN

ATAS

1. Batasan Pemberian Hadiah/Cinderamata dan/atau Hiburan Insan Perusahaan dilarang memberi Hadiah/Cinderamata dan/atau Hiburan dalam bentuk apapun kepada Pihak Ketiga kecuali jika memenuhi batasan sebagai berikut : a. Pemberian Hadiah/Cinderamata dan/atau Hiburan kepada Pihak Ketiga tersebut sudah direncanakan, dianggarkan dan pelaksanaannya sudah disetujui oleh pejabat sesuai dengan otoritasnya. b. Pemberian Hadiah/Cinderamata dan/atau Hiburan kepada Pihak Ketiga tersebut untuk menunjang kepentingan Perusahaan yang dimaksudkan untuk membina hubungan baik dalam batas-batas kewajaran, kesetaraan, saling menghormati seperti jamuan makan dan tidak bertujuan untuk menyuap Pihak Ketiga supaya bersedia memberi sesuatu kepada Perusahaan yang secara hukum bukan hak Perusahaan. 6 SPI- PEDOMAN GRATIFIKASI 2013


c.

Pemberian Hadiah/Cinderamata dan/atau Hiburan kepada Pihak Ketiga tersebut tidak dalam bentuk uang tunai dan atau tidak setara uang (termasuk tapi tidak terbatas pada voucher, cek dan giro) kecuali : 1) 2)

3)

4)

dalam rangka pemberian dana sponsorship, atau sebagai bentuk apresiasi atas sumbangan pemikiran dan keahlian yang diberikan Pihak Ketiga kepada Perusahaan seperti Honorarium sepanjang diberikan atas dasar undangan resmi Perusahaan dan besarannya sesuai ketentuan yang diatur perusahaan atau untuk kepentingan umum di sekitar lokasi usaha seperti peringatan hari raya kemerdekaan, hari raya keagamaan, kegiatan olah raga dan kegiatan umum lainnya yang dilengkapi dengan dokumen/bukti pendukung yang sah. atau sumbangan dalam rangka acara pernikahan, kelahiran, kematian atau musibah/bencana yang nilainya pemberiannya tidak melebihi Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)

d.

Pemberian Hadiah/Cinderamata dalam bentuk barang kepada Pihak Ketiga wajib mencantumkan/bertuliskan logo Perusahaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari barang dimaksud tersebut bersifat permanen tidak dapat digilangkan/dihapus dimaksudkan untuk menunjang kepentingan promosi Perusahaan.

e.

Pemberian Hadiah/Cinderamata dan/atau Hiburan kepada Pihak Ketiga tidak dalam bentuk yang melanggar kesusilaan dan hukum.

f.

Pemberian Hadiah/Cinderamata dan/atau Hiburan kepada Pihak Ketiga tidak dilakukan secara terus menerus terhadap satu pihak.

Apabila Insan Perusahaan atas jabatannya memberi Hadiah/Cinderamata dan/atau Hiburan dalam bentuk apapun kepada Pihak Ketiga wajib : a.

b.

Melaporkan kepada atasan langsung atau kepada pejabat sesuai dengan otoritasnya sebelum melaksanakan pemberian hadiah/cinderamata dan atau hadiah sesuai rencana yang sudah ditetapkan. Atasan langsung segera memeriksa nilai dan maksud pemberian tersebut segera memutuskan persetujuan atau tidak setuju atas rencana pemberian tersebut dan dituangkan dalam surat/memo persetujuan/ijin prinsip atau meneruskan kepada Pimpinan tertinggi setempat atau pejabat sesuai dengan otoritasnya untuk mendapat persetujuan.



c.

Atasan langsung atau Pimpinan tertinggi setempat atau pejabat sesuai dengan otoritasnya wajib menjaga informasi tersebut dan melaporkan secara periodik kepada pejabat/otoritas yang ditunjuk dalam pengelolaan gratifikasi.

2. Batasan Penerimaan Hadiah/Cinderamata dan/atau Hiburan Insan Perusahaan dilarang menerima Hadiah/Cinderamata dan atau Hiburan dalam bentuk apapun dari Pihak Ketiga kecuali jika memenuhi batasan sebagai berikut : a.

Pemberian Hiburan kepada Insan Perusahaan dan/atau anggota keluarga intinya tersebut masih dalam batas kewajaran dengan ketentuan : 1) 2)

3) 4) 5) b.

tidak dilakukan secara terus menerus oleh Pihak Ketiga (Pemberi) yang sama bila penolakan atas pemberian tersebut dikawatirkan dapat mempengaruhi hubungan bisnis yang telah berjalan baik antara Perusahaan dengan Pihak Ketiga. tidak mengganggu waktu kerja Insan Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan pembicaraan mengenai informasi internal dan/atau bersifat rahasia yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. diikuti sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Insan Perusahaan.

Pemberian Hadiah/Cinderamata dalam bentuk barang tersebut kepada Insan Perusahaan dan/atau anggota keluarga intinya mencantumkan logo/nama perusahaan Pihak Ketiga atau Pemberi dengan batasanbatasan : 1)

2) 3)

Hadiah/Cinderamata dalam bentuk barang yang mencantumkan logo/nama perusahaan Pihak Ketiga atau Pemberi tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan/program promosi perusahaan Pihak Ketiga atau Pemberi dan merupakan bendabenda yang lazim sebagai bentuk promosi perusahaan Nilai hadiah/cinderamata tersebut tidak melebihi nilai Rp. 1.000.000,(Satu juta rupiah) Hadiah/Cinderamata dan atau Hiburan tersebut tidak dalam bentuk yang melanggar kesusilaan dan hukum



c.

Pemberian Hadiah/Cinderamata dalam bentuk barang/uang/setara uang kepada Insan Perusahaan dan/atau anggota keluarga intinya sebagai bentuk sumbangan dalam rangka acara pernikahan, kelahiran, kematian atau musibah/bencana yang nilainya pemberiannya tidak melebihi Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan tidak bertujuan untuk mempengaruhi Insan Perusahaan untuk melakukan dan atau tidak melakukan sesuatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya.

d.

Pemberian Hiburan kepada Insan Perusahaan dan atau anggota keluarga inti-nya semata-mata dimaksudkan untuk membina hubungan baik dalam batas-batas kewajaran, kesetaraan, saling menghormati seperti jamuan makan dan tidak bertujuan untuk mempengaruhi Insan Perusahaan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya.

e.

Pemberian Hadiah/Cinderamata dalam bentuk barang/uang/setara uang kepada Insan Perusahaan sebagai bentuk apresiasi atas sumbangan pemikiran dan keahlian yang diberikan yang bersangkutan kepada Pihak Ketiga/Pemberi seperti Honorarium Rapat, Seminar, Lokakarya dan lainnya sepanjang diberikan atas dasar undangan resmi Pihak Ketiga dan besarannya sesuai ketentuan yang ditetapkan.

f.

Apabila Insan Perusahaan tidak dapat menghindar untuk menerima pemberian dari Pihak Ketiga dan/atau pada situasi dimana pemberian tersebut sudah ada di suatu tempat yang dititipkan kepada atau melalui perantara tanpa sepengetahuan Insan Perusahaan yang bersangkutan, maka yang bersangkutan wajib mengembalikannya. Apabila hal ini tidak dapat dilakukan, maka yang bersangkutan harus segera melaporkan kepada Atasan Langsung secara tertulis sesuai mekanisme yang diatur dalam pedoman ini.

g.

Pimpinan Tertinggi setempat atau Atasan Langsung wajib menjaga informasi mengenai gratifikasi tersebut secara terbatas dan/atau menyimpan hadiah/cinderamata yang diperoleh dari gratifikasi yang telah dilaporkan kepadanya sampai dengan adanya keputusan peruntukan hadiah/cinderamata tersebut dan secara periodik melaporkan kepada pejabat/otoritas yang ditunjuk dalam pengelolaan gratifikasi.



3. Batasan Pemberian Hadiah/Cinderamata dan/atau Hiburan Yang Berdasarkan Permintaan Pihak Ketiga a.

Setiap Insan Perusahaan apabila diminta untuk memberi hadiah/ cinderamata dan/atau hiburan wajib menolak secara sopan dan santun dengan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan aturan terkait Gratifikasi yang berlaku di Perusahaan.

b.

Dalam hal permintaan tersebut mengarah kepada unsur pemaksaan dan/atau pemerasan yang dapat mempengaruhi proses operasional dan bisnis Perusahaan, maka Insan Perusahaan wajib melaporkan hal tersebut secara tertulis kepada Atasan Langsung

c.

Atasan Langsung yang bersangkutan segera mengkoordinasikan permasalahan tersebut kepada Pimpinan Tertinggi dan/atau pejabat/otoritas yang ditunjuk dalam pengelolaan gratifikasi untuk mendapatkan keputusan tindakan yang akan diambil menindak-lanjuti permintaan tersebut.

D. MEKANISME PELAPORAN 1. Apabila terdapat penerimaan Hadiah/Cinderamata dan atau Hiburan di luar batasan yang sudah diatur Perusahaan, maka Insan Perusahaan wajib melaporkan hal tersebut kepada Atasan Langsung selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan disertai tanda bukti serah terima Hadiah/Cinderamata. 2. Atasan langsung yang mendapat laporan dari Insan Perusahaan tentang Gratifikasi wajib segera melaporkan kepada Pimpinan Tertinggi setempat dan/atau kepada pejabat/otoritas yang ditunjuk dalam pengelolaan gratifikasi disertai tanda bukti serah terima Hadiah/Cinderamata. 3. Pimpinan Tertinggi setempat dan/atau kepada pejabat/otoritas yang ditunjuk dalam pengelolaan gratifikasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan melaporkan hal tersebut kepada Sekretaris Perusahaan untuk selanjutnya dibuat rekapitulasi penerimaan Hadiah/Cinderamata serta melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan tersebut.


PT. INHUTANI I PERSERO 4. Untuk penerimaan yang merupakan barang yang tidak cepat kadaluwarsa (misal: uang, emas, dan lainnya) wajib disimpan di Bagian Keuangan di lingkungan kerja Insan Perusahaan yang bersangkutan, sampai dengan ditentukannya status kepemilikan atas penerimaan tersebut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan menyampaikan bukti tanda penyimpanan kepada Sekretaris Perusahaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal penerimaan sebagaimana dimaksud.



III. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GRATIFIKASI

A. IMPLEMENTASI Untuk memastikan bahwa Pedoman ini diketahui dan dipahami oleh seluruh Insan Perusahaan dan Pihak Ketiga maka kepada seluruh Insan Perusahaan diwajibkan untuk melakukan : 1. Mencantumkan larangan pemberian/penerimaan hadiah/ cinderamata dan/ atau hiburan pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang dan jasa, proses penjualan dan pemasaran hasil produk dan proses pekerjaan lainnya dilingkungan kerja PT. Inhutani I (Persero). 2. Fungsi Humas, hukum dan perundangan dan fungsi SDM secara terus menerus memberikan informasi kepada Insan Perusahaan, Pihak Ketiga dan pihak lainnya tentang diberlakukannya Pedoman ini di lingkungan kerja PT. Inhutani I (Persero) 3. Sekretaris Perusahaan segera membangun sistem Pedoman dan organisasi/otoritas pengelola gratifikasi ini untuk mendapat persetujuan Direksi dan diimplementasikan sampai unit kerja di daerah.

B. SANKSI ATAS PELANGGARAN Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pedoman Gratifikasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan.

Ditetapkan di : Pada Tanggal :

Jakarta 16 Oktober 2013

Didik Arjo Gunawan Direktur Utama 12 SPI- PEDOMAN GRATIFIKASI 2013

PEDOMAN PENANGANAN GRATIFIKASI PT. INHUTANI I (PERSERO)

Recommend Documents