PEDOMAN PELAPORAN KEUANGAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI DAN PENGELOLAAN HUTAN (DOLAPKEU – PHP2H) Pelatihan APHI 18 MEI 2011 Dwi Martani & Taufik Hidayat Staf Pengajar Departemen Akuntansi FEUI Tim Penyusun DOLAPKEU
1
Agenda
Latar Belakang Tujuan dan Lingkup Penerapan Acuan Pedoman Struktur Pedoman Karakteristik IUPHHK, HTI dan Pengelolaan Hutan: Gambaran Umum Kegiatan IUPHHK/HTI dan Pengelolaan Hutan, Risiko Terkait Industri, Perlakuan Akuntansi Khusus
Diskusi
Latar Belakang Perubahan Regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 • Penatausahaan keuangan • Pengakuan aset oleh pemegang izin usaha
Pencabutan PSAK 32 Perkembangan Bisnis Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan menuju pada penggunaan IFRS
Perubahan Regulasi Ketentuan dalam PP 6 tahun 2007 Tanaman yang dihasilkan pada HTI merupakan aset pemegang izin usaha, dan dapat dijadikan agunan sepanjang izin usahanya masih berlaku. (ps 40) Saat hapusnya ijin, barang tidak bergerak menjadi milik negara, sedangkan tanaman yang telah ditanam dalam areal kerja menjadi aset pemegang izin. (ps 82)
PSAK 32 Ketentuan HTI Apabila tidak tersedia pohon siap tebang, maka biaya yang berhubungan dengan usaha penanaman dikapitalisasi sebagai " HTI dalam pengembangan “ sampai umur siap tebang dan diamortisasi selama jangka waktu masa konsesi, dan amortisasi dimulai sejak penebangan dilakukan serta dibukukan sebagai biaya produksi. Amortisasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus atau metode Unit of Production. Apabila tersedia pohon siap tebang, maka biaya tersebut dibukukan sebagai biaya produksi.
Pencabutan PSAK 32 Dalam rangka adopsi IFRS IFRS tidak mengenal standar akuntansi industri Perbedaan intepretasi tentang biaya penanaman dan pemeliharaan pada saat tersedia pohon siap tebang. Inkonsistensi PSAK 32 dengan Kerangka Dasar dan PSAK lain Perubahan regulasi PSAK industri lain yang telah dicabut: Jalan Tol Telekomunikasi Perbankan
Perkembangan Bisnis Hutan alam menjadi semakin berkurang Hutan industri berkembang Untuk mengembangkan hutan industri diperlukan investasi membutuhkan pendanaan tanaman sebagai agunan
Perkembangan Standar Akuntansi Banyak perubahan dalam standar akuntansi yang terjadi dan cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan (hingga tahun 2007)
Akuntansi pajak penghasilan Imbalan pasca kerja Kewajiban estimasi Aset Tetap Sewa Dll
Harmonisasi PSAK dengan IAS dimulai 1994 Adopsi penuh IFRS 2012
ROADMAP
Tahap adopsi (2008-2010) • Adopsi seluruh IFRS ke PSAK • Persiapan infrastruktur yang diperlukan • Evaluasi dan kelola dampak adopsi terhadap PSAK yang berlaku
Tahap persiapan akhir (2011)
Tahap implementasi (2012)
• Penyelesaian persiapan infrastruktur yang diperlukan
• Penerapan PSAK berbasis IFRS secara bertahap
• Penerapan secara bertahap beberapa PSAK berbasis IFRS
• Evaluasi dampak penerapan PSAK secara komprehensif
9
PSAK Disahkan 2007 - 2008
1. PSAK 16 (revisi 2007) 2. PSAK 13 (revisi 2007) 3. PSAK 30 (revisi 2007) 4. PSAK 14 (revisi 2008)
: : : :
Aset Tetap Properti Investasi Sewa Persediaan
10
PSAK Disahkan 23 Desember 2009 1. PSAK 1 (revisi 2009) 2. PSAK 2 (revisi 2009) 3. PSAK 4 (revisi 2009) 4. 5. 6. 7.
PSAK 5 (revisi 2009) PSAK 12 (revisi 2009) PSAK 15 (revisi 2009) PSAK 25 (revisi 2009)
8. PSAK 48 (revisi 2009) 9. PSAK 57 (revisi 2009) 10.PSAK 58 (revisi 2009)
: Penyajian Laporan Keuangan : Laporan Arus Kas : Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri : Segmen Operasi : Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama : Investasi Pada Entitas Asosiasi : Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan : Penurunan Nilai Aset : Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi : Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan 11
Interpretasi Disahkan 23 Desember 2009 1. ISAK 7 (revisi 2009): Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus 2. ISAK 9 : Perubahan atas Liabilitas Purna Operasi, Liabilitas Restorasi, dan Liabilitas Serupa 3. ISAK 10 : Program Loyalitas Pelanggan 4. ISAK 11 : Distribusi Aset Nonkas Kepada Pemilik 5. ISAK 12 : Pengendalian Bersama Entitas: Kontribusi Nonmoneter oleh Venturer
12
PPSAK Disahkan Sepanjang 2009 (Berlaku efektif 2010) 1. PPSAK 1 : Pencabutan PSAK 32 Akuntansi Kehutanan, PSAK 35 Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi, dan PSAK 37 Akuntansi Penyelenggaraan Jalan Tol 2. PPSAK 2 : Pencabutan PSAK 41: Akuntansi Waran dan PSAK 43: Akuntansi Anjak Piutang 3. PPSAK 3 : Pencabutan PSAK 54: Akuntansi Restrukturisasi Utang Piutang bermasalah 4. PPSAK 4 : Pencabutan PSAK 31 (revisi 2000): Akuntansi Perbankan, PSAK 42: Akuntansi Perusahaan Efek, dan PSAK 49: Akuntansi Reksa Dana 5. PPSAK 5 : Pencabutan ISAK 06: Interpretasi atas Paragraf 12 dan 16 PSAK No. 55 (1999) tentang Instrumen Derivatif Melekat pada Kontrak dalam Mata Uang Asing 6. PPSAK 8 : Pencabutan PSAK 27: Akuntansi Perkoperasian
13
PPSAK Per Januari 2011 Menunggu Masukan Publik 7. PPSAK 6 : Pencabutan PSAK 21: Akuntansi Ekuitas, ISAK 1: Interpretasi atas Paragraf 23 PSAK No. 21 tentang Penentuan Harga Pasar Dividen Saham; ISAK 2 Interpretasi atas Penyajian Piutang pada Pemesan Saham dan ISAK 3 Interpretasi tentang Perlakuan Akuntansi atas Pemberian Sumbangan atau Bantuan. 8. PPSAK 7 : Pencabutan PSAK 44: Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat 9. PPSAK 9 : Pencabutan PSAK 47: Akuntansi Tanah 10.PPSAK 10: Pencabutan PSAK 51: Akuntansi kuasi reorganisasi 11.PPSAK 11: Pencabutan PSAK 39: Kerja Sama Operasi
14
PSAK & ISAK Disahkan 2010 PSAK Disahkan 19 Februari 2010 PSAK 19 (2010) : Aset tidak berwujud PSAK 23 (2010) : Pendapatan PSAK 7 (2010) : Pengungkapan Pihak‐Pihak yang Berelasi PSAK 22 (2010) : Kombinasi Bisnis (disahkan 3 Maret 2010) PSAK 10 (2010) : Transaksi Mata Uang Asing (23 Maret 2010) ISAK 13 (2010) : Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri ISAK 14 (2010) : Biaya Situs Web
15
PSAK Disahkan 2010
PSAK 24 (2010) PSAK 18 (2010) PSAK 3 PSAK 60 PSAK 50 (R 2010) PSAK 8 (R 2010) PSAK 34 (R 2010) PSAK 46 (R 2010) PSAK 61
: : : : : : : : :
Imbalan Kerja Program Manfaat Purnakarya Laporan Keuangan Interim Instrumen Keuangan: Pengungkapan Instrumen Keuangan: Penyajian Peristiwa Setelah Tanggal Neraca Akuntansi Kontrak Konstruksi Akuntansi Pajak Penghasilan Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah PSAK 53 (R 2010) : Pembayaran Berbasis Saham 16
ISAK Disahkan 2010 ISAK 15 ISAK 17 ISAK 18 ISAK 20
: Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya. : Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai : Bantuan Pemerintah – Tidak Ada Relasi Spesifik dengan Aktivitas Operasi : Pajak penghasilan ‐ Perubahan Dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Saham
17
ED PSAK & ISAK Menunggu Masukan Publik 1. ED PSAK 63
: Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi
2. ED PSAK 45
: Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba
3. ED ISAK 16
: Perjanjian Konsesi Jasa
4. ED ISAK 19
: Penerapan Pendekatan Penyajian Kembali dalam PSAK 63: Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi
5. ED ISAK 21
: Perjanjian Konstruksi Real Estat
ED PSAK & ISAK – AKAN PUBLIC HEARING 1. ED PSAK 28 (R 2010) : Akuntansi Asuransi Kerugian 2. ED PSAK 36 (R 2010) : Akuntansi Asuransi Jiwa 3. ED PSAK 56 (R 2010) : Laba Per Saham 4. ED PSAK 62 (R 2010) : Kontrak Asuransi IAS 41 (Agriculture) ? : 2011
Tujuan Menciptakan keseragaman penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan. Menerapkan standar dan praktik akuntansi yang relevan. Mencerminkan laporan keuangan yang lebih informatif dan transparan. Memberikan gambaran perkembangan dan kondisi keuangan yang oleh Pemerintah (regulator) digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Memanfaatkan hutan secara tertib, menaati semua ketentuan dan kewajiban sesuai dengan ketentuan dan perundanganundangan yang berlaku. Mendukung usaha Pemerintah di dalam pengenaan pajak, pemungutan Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan secara tertib.
Lingkup Penerapan Pemegang IUPHHK Hutan Alam Pemegang IUPHHK Hutan Tanaman Industri Pengelolaan Hutan oleh BUMN ( PERUM PERHUTANI )
Acuan Penyusunan Peraturan perundang-undangan. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, PSAK, dan ISAK. International Accounting Standard (IAS), Statement of Financial Accounting Standard (SFAS). Praktek-praktek akuntansi yang berlaku umum. Dalam hal terdapat perbedaan antara peraturan perundang-undangan dan PSAK dalam penyusunan laporan keuangan, maka acuan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait.
Dasar Penyusunan Format pedoman mengikuti format pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan pada emiten / P3LKE Bapepam Referensi : Regulasi Pemerintah Standar Akuntansi Keuangan, IAS/IFRS
Struktur Pedoman 1. Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Pengelolaan Hutan (DOLAPKEU-PHP2H) 2. Tebel kegiatan dan Pengakuan Beban: 1. Tabel 1.A : Kegiatan & Perlakuan Akuntansi IUPHHK HA; 2. Tabel 1.B : Kegiatan dan Perlakuan Akuntansi IUPHHKHT (HT Dalam Pengembangan); 3. Tabel 1.C : Kegiatan dan Perlakuan Akuntansi IUPHHKHT (HT Siap Panen);
3. Contoh Format Laporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Pengelolaan Hutan.
Karakteristik Usaha Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurang fungsi pokoknya. Karakteristik khusus aktivitas pengelolaan dan transformasi biologis atas tanaman untuk menghasilkan produk yang akan dikonsumsi atau diproses lebih lanjut. Pemanfaatan hutan kayu dalam hutan alam dan hutan tanaman industri pada hutan produksi dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem.
Izin Pemerintah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi (IUPHHK-HA); Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi (IUPHHK– RE); Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (IUPHHK– HTI); dan Pengelolaan Hutan oleh BUMN (PERUM PERHUTANI)
Risiko Industri Kondisi Nasional
Peraturan perundangan Masalah perizinan Kegagalan panen karena kondisi alam Pemogokan karyawan Kerusuhan dan penjarahan Perambahan dan pembalakan liar
Kondisi internasional dan regional Fluktuasi harga dan valas, kuota, iklim global, dll
Perikatan Perubahan Teknologi Risiko Leverage
Perlakuan Akuntansi Khusus Hutan Alam Kegiatan pemanenan atau penebangan dilakukan terlebih dahulu kemudian dilanjutkan penanaman dan pemeliharaan. Hutan Tanaman Kegiatan dimulai penanaman dan pemeliharaan dilanjutkan pemanenan hasil hutan Pendapatan diakui saat tanaman telah menghasilkan. Biaya yang dikeluarkan dikapitalisasi menjadi aset perusahaan.
Hutan Alam Biaya dibebankan sebagai biaya produksi. Biaya yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dikapitalisasi sebagai aset atau beban tangguhan. Biaya yang dikapitalisasi dibebankan sebesar beban depresiasi/amortisasi sesuai masa manfaat. Metode disesuaikan dengan manfaat dari aset tersebut dengan jangka waktu paling lama masa konsesi. Penanaman tanah kosong di areal hutan alam menggunakan sistem silvikultur tertentu, tanamannya menjadi aset perusahaan selama masa konsesi. Lihat Tabel 1.A
Hutan Tanaman Biaya untuk pengelolaan hutan diakumulasikan dalam Hutan Tanaman dalam Pengembangan (HTDP). Akumulasi dilakukan setiap blok atau areal, sehingga harus tersedia catatan detail untuk tiap blok atau area. Jika dalam satu blok sudah terdapat tanaman maka hasil penjualan dicatat sebagai pengurang HTDP. Jika terdapat tanaman siap tebang, dipindahkan ke Hutan Tanaman Siap Panen (HTSP). HTSP didepresiasikan dengan metode unit (kayu) atau garis lurus (non kayu). Lihat Tabel 1.B dan 1.C
Ketentuan Peralihan Sebelumnya Perusahaan mengikuti ketentuan PSAK 32 melakukan pembebanan biaya pada HTI daur kedua dan selanjutnya. Bagi yang telah membebankan sebagai biaya dan tidak dapat mengidentifikasi biaya HT maka tidak perlu melakukan penyesuaian saldo laba pada periode sebelumnya. Penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan atas perubahan akuntansi HT minimal selama jangka waktu satu daur tanaman. Jika tidak memungkinkan disajikan laporan keuangan komparatif harus dijelaskan alasannya.
DISKUSI
