PEDOMAN PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS BP3K

PEDOMAN PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS BP3K

PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN 2015

ii

KATA PENGANTAR Puji syukur ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya akhirnya Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Balai Penyuluhan Kecamatan Tahun 2016 dapat diselesaikan. Pedoman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kelembagaan

dan

penyelenggaraan

penyuluhan

di

Balai

Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) guna mendukung percepatan pencapaian produksi pangan strategis nasional dan juga dalam rangka mewujudkan BP3K sebagai Pos Simpul Koordinasi dan Sinkronisasi Program serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pertanian dan sebagai Pusat Data dan Informasi Pembangunan Pertanian di Kecamatan yang difasilitasi melalui Dana Dekonsentrasi TA. 2016. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran dalam penyusunan pedoman ini. Masukan, kritik dan saran yang membangun sangat berguna untuk penyempurnaan pedoman ini.

Jakarta, Desember 2015 Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian

Ir. Fathan A. Rasyid, M.Ag NIP. 19580516 198203 1 016

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ...............................................

i

DAFTAR ISI ........................................................

ii

BAB I.

PENDAHULUAN ......................................... A. Latar Belakang ................................... B. Tujuan ............................................ C. Sasaran ............................................ D. Ruang Lingkup..................................... E. Dasar Hukum ..................................... F. Pengertian .........................................

1 1 2 3 3 3 4

BAB II. PENINGKATAN KAPASITAS BP3K .................... A. Administrasi dan Pengolahan Database ...... B. Temu Teknis Penyuluhan ........................ C. Rembug Tani, Kursus Tani, dan Hari Lapang Petani (FFD) ...................................... D. Latihan, Kunjungan, dan Monev ............... E. Penumbuhan dan Penilaian Kelas Kemampuan Kelompoktani .....................

7 8 11

BAB III. PENGORGANISASIAN .................................. A. Persyaratan Calon Lokasi Fasilitasi BP3K .... B. Mekanisme Penetapan Calon Lokasi Fasilitasi BP3K ...................................

21 21

BAB IV. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN ........ A. Monitoring ........................................ B. Evaluasi ............................................ C. Pelaporan .........................................

23 23 23 23

ii

12 16 19

21

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K) Pasal 8 ayat (2) huruf d dan Pasal 15, dan Peraturan

Presiden

Nomor

154

Tahun

2014

tentang

Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Provinsi, Kabupaten/ Kota

dan

Kecamatan,

mengamanatkan

bahwa

Balai

Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) merupakan

salah

satu

kelembagaan

penyuluhan

yang

memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan pertanian di lapangan. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Pertanian menetapkan kebijakan bahwa BP3K dijadikan Pos Simpul Koordinasi dan Sinkronisasi Program serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pertanian sekaligus sebagai Pusat Data dan Informasi Pertanian di Kecamatan untuk mendukung Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Mekanisme dan Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Lingkup Pertanian Dalam Mendukung Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional. Secara empiris jumlah bangunan BP3K sampai dengan tahun 2015 sebanyak 5.350 unit, yang 4.166 unit diantaranya berada dalam kondisi baik dan sisanya dalam kondisi pinjam, sewa dan rusak. Selain itu, sebagian besar BP3K belum mendapat

dukungan

pembiayaan

yang

optimal

Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas BP3K

dari

1

pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembinaan, Pembiayaan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Penyuluhan. Menyikapi kondisi tersebut,

Badan

Penyuluhan

dan

Pengembangan

SDM

Pertanian (Badan PPSDMP) Kementerian Pertanian, masih memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas BP3K sebagai kelembagaan

penyuluhan

pemerintah

terdepan

di

kecamatan sehingga mampu berfungsi sebagai Pos Simpul Koordinasi (Posko) dan Sinkronisasi Program dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pertanian, serta sebagai Pusat Data dan Informasi Pertanian di kecamatan. Agar pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas BP3K dapat berjalan optimal pada tahun 2016 tersedia dukungan kegiatan berupa (1) Administrasi Kegiatan di BP3K; (2) Pengolahan Database melalui SMIPP; (3) Temu Teknis Penyuluhan di Kecamatan; (4) Rembug Tani Tingkat BP3K; (5) Kursus Tani; (6) Hari Lapang Petani (Farmers Field Day); (7) Latihan dan Kunjungan; (8) Monitoring dan Evaluasi; dan (9) Penumbuhan dan Penilaian Kelas Kemampuan Kelompoktani. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga terwujud persamaan persepsi dalam upaya peningkatan kapasitas

BP3K,

Peningkatan

perlu

Kapasitas

disusun

Pedoman

Balai

Penyuluhan

Pelaksanaan Pertanian,

Perikanan, dan Kehutanan (BP3K).

B. Tujuan Pedoman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan di BP3K

2


dalam mendukung percepatan pencapaian produksi pangan strategis nasional dalam rangka mewujudkan BP3K sebagai Pos Simpul Koordinasi dan Sinkronisasi Program serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pertanian sekaligus sebagai Pusat Data dan Informasi Pertanian di Kecamatan.

C. Sasaran Sasaran Pedoman Pelaksanaan ini, yaitu: 1.

Pimpinan BP3K;

2.

Kepala Badan/Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten/Kota;

3.

Kepala

Sekretariat

Badan

Koordinasi

Penyuluhan

Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi; dan 4.

Instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya.

D. Ruang Lingkup Ruang lingkup pedoman pelaksanaan ini meliputi: (1) Peningkatan

Kapasitas BP3K; (2) Pengorganisasian; (3)

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

E.

Dasar Hukum 1.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan

Pertanian,

Perikanan

dan

Kehutanan

(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);


3

2.

Peraturan

Pemerintah

Pembiayaan,

Nomor

43

Pembinaan

Tahun

dan

2009,

Pengawasan

Penyelenggaraan Penyuluhan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5018); 3.

Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 Kelembagaan Penyuluhan

Pertanian

Perikanan

dan

Kehutanan

(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 311); 4.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengeloaan Balai Penyuluhan;

5.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 Tahun 2013 tentang

Pedoman

Pembinaan

Kelompoktani

dan

Gabungan Kelompoktani; 6.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131 Tahun 2014 tentang Mekanisme dan Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan

Lingkup

Pertanian

dalam

Mendukung

Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1903).

F. Pengertian Didalam Pedoman Pelaksanaan ini yang dimaksud dengan: 1.

Balai Penyuluhan Pertanan, Perikanan, dan Kehutanan/ Balai

Penyuluhan

Kecamatan

(BP3K)

adalah

kelembagaan penyuluhan di kecamatan. 2.

Fasilitasi adalah peran penyuluh di dalam memberikan kemudahan

bagipetani

atau

kelompoktani

dalam

penyusunan RDK/RDKK dan pelaksanaan Rembug Tani

4


sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 3.

Penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

4.

Percontohan/demplot

adalah

metode

penyuluhan

pertanian melalui demonstrasi penerapan teknologi spesifik lokasi yang direkomendasikan oleh lembaga penelitian pertanian untuk mendorong adopsi di tingkat petani. 5.

Pelaku utama adalah petani, pekebun, peternak, petani di sekitar hutan beserta keluarga intinya.

6.

Pelaku usaha adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau koorporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian.

7.

Rembug tani adalah suatu kegiatan pertemuan yang dilkukan

oleh

petani

untuk

menyepakati

rencana

kegiatan usahatani sebagai penjabaran dari rencana kegiatan

percepatan

strategis

nasional

peningkatan

dan

kegiatan

produksi

pangan

penyuluhan

yang

memberikan daya ungkit tinggi. 8.

Kursus Tani adalah suatu proses belajar mengajar bagi para petani, yang diselenggarakan secara sistematis, teratur dan

dalam

jangka

waktu tertentu untuk


5

meningkatkan kemampuan petani dalam menerapkan inovasi teknologi (padi, jagung dan kedelai) sesuai dengan rekomendasi; 9.

Hari Lapang Petani (Farmers Field Day) adalah adalah satu metode pemberdayaan petani melalui pertemuan antara para petani, peneliti dan penyuluh untuk saling tukar menukar informasi tentang teknologi pertanian yang diterapkan dan umpan balik dari petani. Kegiatan ini dapat dilaksanakan pada saat panen dan atau setiap tahapan proses budidaya untuk menyampaikan pesan terkait dengan teknologi yang diterapkan.

10. Metode penyuluhan adalah teknik penyampaian materi penyuluhan oleh para penyuluh kepada para petani anggota poktan/gapoktan beserta keluarganya baik secara langsung maupun tidak langsung agar mereka tahu, mau dan mampu menerapkan teknologi.

6


BAB II PENINGKATAN KAPASITAS BP3K Dalam rangka mendukung tercapainya percepatan produksi pangan strategis nasional, diperlukan peningkatan kapasitas BP3K, yang dimotori dengan peningkatan kapasitas pimpinan BP3K, jajaran penyuluh di BP3K serta dukungan prasana, sarana dan pembiayaan yang memadai. Dengan demikian BP3K mampu mewujudkan perannya sebagai Pos Simpul Koordinasi dan Sinkronisasi Program serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pertanian sekaligus sebagai Pusat Data dan Informasi Pertanian di Kecamatan. Untuk mencapai kapasitas BP3K tersebut, diperlukan pengembangan kapasitas BP3K secara bertahap dalam jangka panjang, sehingga BP3K memiliki kemampuan sebagai berikut: 1.

Menyediakan data dan informasi pertanian yang terkini sesuai

dengan

kebutuhan

perencanan

pembangunan

pertanian di wilayah kerja BP3K; 2.

Menetapkan sasaran areal dan produksi pangan strategis nasional yang terinci per WKPP sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh kabupaten/kota sekaligus sebagai indikator kinerja penyuluh;

3.

Memfasilitasi poktan dalam penyusunan RDK/RDKK sesuai dengan sasaran yang sudah ditetapkan dalam butir 1 dan kesepakatan poktan;

4.

Mempercepat penerapan teknologi spesifik lokasi;

5.

Mewujudkan BP3K sebagai organisasi pembelajar melalui aktivasi sistem kerja LAKUSUSI;


7

6.

Mengembangkan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan BP3K dalam membangun kerjasama kemitraan agribisnis dari hulu sampai hilir; dan

7.

Memonitor, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan di wilayah kerja BP3K.

Untuk mewujudkan kapasitas BP3K tersebut, pada tahun 2016 tersedia dukungan kegiatan yang dikelompokkan berdasarkan aspek perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pelaksanaan, yang diharapkan mampu mempercepat peningkatan kapasitas BP3K dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan pertanian dengan di kecamatan dalam sebagai berikut:

A. Administrasi dan Pengolahan Database 1. Administrasi Administrasi

Kegiatan

di

BP3K

digunakan

untuk

mengintegrasikan segala sumber daya penyelenggaraan penyuluhan lenggaraan

pertanian

dan

kegiatan-kegiatan

memfasilitasi

penye-

dalam

meng-

rangka

operasionalkan kegiatan yang telah direncanakan. Tujuan Menyediakan bahan dan alat tulis kantor, penggandaan, surat menyurat, konsumsi rapat-rapat serta penyusunan dan pengiriman laporan ke kabupaten/kota. Sasaran Camat, Penyuluh Pertanian Lapangan, POPT, Mantri Tani, Poktan dan Gapoktan. Pelaksanaan: 1 (satu) tahun.

8


Waktu Pelaksanaan Bulan April-Desember 2016. Metode Pelaksanaan a.

Pengadaan bahan dan ATK pelaksana penyuluhan pertanian tingkat Kecamatan;

b. Perjalanan Dinas dalam rangka dalam Perencanaan, Koordinasi dan Konsultasi ke Kabupaten/Kota. Output Tersedianya bahan dan alat tulis kantor, penggandaan, surat menyurat, konsumsi rapat-rapat serta penyusunan dan pengiriman laporan ke Kabupaten/Kota. Penyelenggara Balai Penyuluhan Kecamatan yang difasilitasi. Laporan a.

Laporan hasil kegiatan administrasi dikecamatan;

b. Laporan

hasil

Perencanaan,

perjalanan

dinas

dalam

rangka

Koordinasi

dan

Konsultasi

ke

Kabupaten/Kota dan Provinsi disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan dana di Kecamatan. 2. Pengolahan Database Kegiatan Pengolahan Database Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dilaksanakan melalui pemutakhiran data dan informasi penyuluhan pertanian (data dan informasi tentang

kelembagaan

penyuluhan

pertanian,

ketenagaan penyuluhan pertanian, kelembagaan petani, dan

kelembagaan

ekonomi

petani

dan

materi

penyuluhan) melalui SMIPP yang meliputi SIMLUHTAN dan Cyber Extension. Pemuktakhiran data dan informasi dilakukan oleh petugas admin yang telah dilatih. Untuk


9

mendukung pelaksanaan kegiatan pengolahan database tersebut disiapkan perangkat komputer. Tujuan Menyediakan data dan informasi penyuluhan pertanian yang akurat dan mutakhir. Sasaran BP3K. Pelaksanaan: 1 (satu) Paket. Waktu Pelaksanaan Bulan April - Desember 2016. Metode Pelaksanaan a.

Kompulasi, verifikasi dan input data kelembagaan penyuluhan, ketenagaan penyuluhan, kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani tingkat Kecamatan;

b. Penyediaan materi penyuluhan spesifik lokalita; c.

Pemutakhiran data dilakukan setiap bulan;

d. Penyusunan profil database penyuluhan pertanian tingkat kecamatan; e.

Pembayaran honorarium admin dilakukan setiap triwulan dalam 1 (satu) tahun.

Output a.

Tersedianya

data

kelembagaan

penyuluhan,

ketenagaan penyuluhan, kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani tingkat kecamatan yang akurat dan mutakhir; b. Tersedianya materi penyuluhan spesifik lokalita. Penyelenggara BP3K.

10


Laporan Laporan

hasil

pengolahan

database

penyuluhan

pertanian di kecamatan. Laporan dikirimkan kepada kepala BP4K/kelembagaan yang membidangi penyuluhan pertanian di kabupaten/kota.

B. Temu Teknis Penyuluhan Temu

Teknis

Penyuluhan

Pertanian

di

kecamatan

dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Temu Teknis Kabupaten/Kota mensinergikan

untuk kegiatan

menyamakan penyuluhan

persepsi pertanian

dan untuk

mendukung program pembangunan pertanian dengan di kecamatan. Tujuan BP3K mampu merencanakan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian di kecamatan. Sasaran Camat, Petugas POPT, Mantri Tani, Pengurus Poktan/P3A, Pengurus

Gapoktan/GP3A,

Pengurus

KEP,

Penyuluh

Pertanian Lapangan, Mantri Statistik, Babinsa, dan atau petugas terkait lainnya. Pelaksanaan Volume1 (satu) kali. Waktu Pada Maret - April 2016 atau sesuai dengan kebutuhan. Metode Pertemuan dan diskusi.


11

Output Rencana kegiatan percepatan peningkatan produksi pangan strategis

nasional

dan

kegiatan

penyuluhan

yang

memberikan daya ungkit tinggi. Penanggung Jawab/Pelaksana Pimpinan BP3K dibantu oleh Penyuluh Urusan Programa atau penyuluh lain yang merangkap sebagai Penyuluh Urusan Programa. Laporan Laporan hasil pelaksanaan. Laporan disampaikan ke BP4K/ kelembagaan yang membidangi penyuluhan di kabupaten.

C. Rembug Tani, Kursus Tani, dan Hari Lapang Petani (FFD) 1. Rembug Tani Rembug Tani di tingkat BP3K sebagai tindak lanjut dari Temu Teknis Tingkat Kecamatan, dilaksanakan oleh Penyuluh Pertanian Urusan Programa (Programmer) untuk

mendampingi

poktan

dan

gapoktan

dalam

melaksanakan musyawarah petani. Tujuan a.

BP3K melalui Penyuluh Pertanian masing-masing WKPP

mampu

memfasilitasi

poktan

dalam

melaksanakan rembug tani untuk menyepakati rencana kegiatan usahatani sebagai penjabaran dari rencana kegiatan percepatan peningkatan produksi pangan strategis nasional dan kegiatan penyuluhan yang memberikan daya ungkit tinggi; b. Menyampaikan informasi tentang rencana kegiatan penyuluhan sesuai dengan programa penyuluhan

12


dan

rencana

pengembangan

usahatani

tingkat

kecamatan. Sasaran Penyuluh Pertanian Urusan Programa dan Penyuluh Pertanian masing-masing WKPP. Pelaksanaan Volume 1 (satu) paket. Waktu Paling lambat April 2016. Metode Fasilitasi pertemuan dan musyawarah poktan dan gapoktan. Penanggung Jawab/Pelaksana Pimpinan BP3K dibantu oleh Penyuluh Pertanian Urusan Programa (Programmer) atau atau penyuluh lain yang merangkap sebagai Penyuluh Urusan Programa. Output a.

Rencana kegiatan usahatani sebagai penjabaran dari rencana kegiatan percepatan peningkatan produksi pangan strategis nasional dan kegiatan penyuluhan yang memberikan daya ungkit tinggi;

b. Terinformasikannya rencana kegiatan penyuluhan sesuai dengan programa penyuluhan dan rencana pengembangan usahatani tingkat kecamatan. Laporan Laporan hasil pelaksanaan Rembug Tani (dalam bentuk rekapitulasi) disampaikan kepada Pimpinan BP3K untuk diteruskan kepada Kepala BP4K/kelembagaan yang membidangi penyuluhan di kabupaten/kota.


13

2. Kursus Tani Kursus Tani di Kecamatan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan petani dalam menerapkan teknologi (padi, jagung, dan kedelai) sesuai dengan rekomendasi. Tujuan Meningkatkan kemampuan petani dalam menerapkan teknologi (padi, jagung, dan kedelai) sesuai dengan rekomendasi. Sasaran Poktan dan Gapoktan. Pelaksanaan: 6 (enam) kali. Waktu Pelaksanaan Bulan April-Desember 2016 sesuai dengan jadwal dan materi

yang

telah

disepakati

oleh kelompoktani/

gapoktan. Metode Pelaksanaan a.

Melakukan pembelajaran mencakup materi teknis;

b. Pengembangan

jejaring

dan

kemitraan

dalam

agribisnis; c.

Metode lain secara spesifik yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan di lapangan.

Output Meningkatnya kemampuan petani dalam menerapkan teknologi (padi, jagung, dan kedelai) sesuai dengan rekomendasi. Penyelenggara BP3K yang difasilitasi.

14


Laporan Laporan hasil kegiatan kursus tani di Kecamatan dan dikirimkan kepada kepala BP4K/kelembagaan yang membidangi penyuluhan pertanian di kabupaten/kota. 3. Hari Lapang Petani/Farmers Field Day (FFD) Kegiatan Farmer’s Field Day (Hari Temu Lapangan Petani) sebagai salah satu metode pemberdayaan petani melalui pertemuan antara para petani, peneliti dan penyuluh untuk saling tukar menukar informasi tentang teknologi pertanian yang diterapkan dan umpan balik dari petani. Kegiatan ini dapat dilaksanakan pada saat panen dan atau setiap tahapan proses budidaya untuk menyampaikan pesan terkait dengan teknologi yang diterapkan. Tujuan Menyampaikan informasi tentang teknologi pertanian terapan serta umpan balik dari petani. Sasaran Petani, peneliti dan Penyuluh Pertanian (PNS, THL-TB Penyuluh Pertanian, dan Penyuluh Pertanian Swadaya). Pelaksanaan: 1 (satu) Kegiatan. Waktu Pelaksanaan Bulan April - Desember 2016. Metode Pelaksanaan Pertemuan

dan

Pameran,

demonstrasi

hasil,

dan

demonstrasi cara.


15

Output Terinformasikannya teknologi pertanian terapan serta umpan balik dari petani. Penyelenggara BP3K yang difasilitasi. Laporan Laporan

hasil

pelaksanaan

Farmer’s

Field

Day

dikirimkan kepada Kepala BP4K/kelembagaan yang membidangi penyuluhan pertanian di kabupaten/kota.

D. Latihan, Kunjungan, dan Monev 1. Latihan dan Kunjungan Percontohan Teknologi Spesifik Lokasi dilaksanakan di kecamatan di lahan BP3K atau di lahan petani yang merupakan wilayah kerja BP3K, sebagai wahana untuk pendampingan

penerapan

teknologi

spesifik

lokasi

berdasarkan RDKK terutama komoditas pangan strategis nasional, yang selanjutnya digunakan sebagai objek pembelajaran bagi poktan, gapoktan dan masyarakat sekitar. Kegiatan Latihan bagi penyuluh pertanian di BP3K secara rutin 2 (dua) minggu sekali, sedangkan kunjungan dilaksanakan oleh Penyuluh Pertanian secara rutin kepada poktan dan gapoktan di wilayah binaannya (Permentan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani yang telah ditindaklanjuti dengan Pedoman Pelaksanaan Sistem Kerja LAKUSUSI Tahun 2014).Hasil kunjungan penyuluh pertanian ke kelompoktani dan gapoktan

16


dibahas dan dicarikan pemecahannya dalam kegiatan latihan penyuluh di BP3K. Tujuan Meningkatkan

kapasitas

dan

kompetensi

penyuluh

pertanian melalui pelatihan di BP3Kdan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap petani melalui kunjungan penyuluh pertanian ke poktan dan gapoktan. Sasaran Penyuluh

Pertanian

Lapangan,

THL-TB

Penyuluh

Pertanian, Penyuluh Pertanian Swadaya, Poktan dan Gapoktan. Pelaksanaan: 1

(satu)

paket.

Jumlah

Latihan

dan

Kunjungan

disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Waktu Pelaksanaan Bulan April - Desember 2016. Metode Pelaksanaan Pelatihan di BP3K dan kunjungan ke poktan dan gapoktan. Output a.

Meningkatnya kapasitas dan kompetensi penyuluh pertanian;

b. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan sikap petani. Penyelenggara BP3K yang difasilitasi.


17

Laporan Laporan hasil pelaksanaan latihan dan kunjungan dan dikirimkan kepada Kepala BP4K/kelembagaan yang membidangi penyuluhan pertanian di kabupaten/kota. 2. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan sebelum kegiatan dilaksanakan, sedang dan setelah berakhir dari suatu kegiatan sehingga suatu kegiatan dapat dipantau pelaksanaan dan hasilnya serta mejadi rekomendasi pada kegiatan berikutnya. Tujuan Mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan dapat mengawal serta mendampinginya lebih optimal untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran Penyuluh

Pertanian

Lapangan,

THL-TB

Penyuluh

Pertanian, Penyuluh Pertanian Swadaya. Pelaksanaan: 1 (satu) paket. Waktu Pelaksanaan Bulan April - Desember 2016. Metode Pelaksanaan Kunjungan, analisis materi atau sesuai kebutuhan. Output a.

Meningkatnya kualitas kegiatan untuk mecapai tujuan yang telah ditetapkan;

b. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan sikap petani.

18


Penyelenggara BP3K yang difasilitasi. Laporan Laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi dikirimkan kepada Kepala BP4K/kelembagaan yang membidangi penyuluhan pertanian di kabupaten/kota, serta diteruskan ke Bakorluh.

E.

Penumbuhan

dan

Penilaian

Kelas

Kemampuan

Kelompoktani Kegiatan

penyuluhan

pendekatan

kelompok

pertanian dimaksudkan

dilakukan untuk

melalui

mendorong

terbentuknya kelembagaan petani yang mampu membangun sinergi antar petani dan antar poktan dalam rangka mencapai efisiensi. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kemampuan poktan dilakukan pembinaan dan pendampingan oleh Penyuluh Pertanian dengan melaksanakan penilaian klasifikasi kemampuan poktan secara berkelanjutan. Tujuan Meningkatkan kelas kemampuan kelompoktani. Sasaran Kelompoktani. Pelaksanaan: 1 (satu) Paket kegiatan. Waktu Pelaksanaan Bulan April - Desember 2016.


19

Metode Pelaksanaan Pertemuan secara rinci terdapat pada petunjuk pelaksanaan tersendiri. Output Jumlah kelompoktani yang meningkat kelas kemampuannya. Laporan Laporan hasil peningkatan kelas dan kemampuan kelompoktani diseluruh Balai Penyuluhan Kecamatan se-Indonesia. Laporan dan dikirimkan kepada kepala BP4K/kelembagaan yang membidangi penyuluhan pertanian di kabupaten/kota.

20


BAB III PENGORGANISASIAN

A. Persyaratan Calon Lokasi Fasilitasi BP3K Persyaratan Calon Lokasi Fasilitasi BP3K yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1.

Luas wilayah binaan sawah produktif BP3K minimal 1.000 Ha;

2.

Wilayah tersebut mampu meningkatkan produktivitas antara 0,25 – 0,5 ton per Ha dari tahun sebelumnya;

3.

Mensinergikan dengan kegiatan dari dinas teknis lingkup pertanian;

4.

BP3K yang memiliki luas lahan binaan kurang dari 1.000 Ha, agar menetapkan BP3K berdasarkan luas wilayah tertinggi ke rendah.

B. Mekanisme Penetapan Calon Lokasi Fasilitasi BP3K 1.

Pengusulan Calon Lokasi Fasilitasi BP3K dilakukan oleh Kepala/Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan Kecamatan;

2.

Kepala BP4K/Pimpinan Kelembagaan yang membidangi penyuluhan di kabupaten/kota selaku penanggungjawab teknis

penyuluhan

tingkat

kecamatan

melakukan

verifikasi dan validasi BP3K yang akan difasilitasi sesuai persyaratan (poin A); 3.

Selanjutnya Kepala BP4K/Pimpinan Kelembagaan yang membidangi penyuluhan di kabupaten/kota segera


21

melakukan penetapan dan mengkoordinasikan kegiatan Fasilitasi BP3K dimaksud dengan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi.

22


BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN A. Monitoring Kegiatan

monitoring

peningkatan

kapasitas

BP3K

dilaksanakan secara periodik mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan. Kegiatan monitoring ini dilaksanakan oleh Kepala BP4K/Pimpinan Kelembagaan yang menangani penyuluhan di kabupaten/kota.

B. Evaluasi Evaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas BP3K dilakukan untuk mengukur seberapa besar pelaksanaan kegiatan ini dapat mencapai tujuannya.

C. Pelaporan 1.

Pelaksana

kegiatan

khususnya

kegiatan

yang

dialokasikan di BP3K wajib menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan; 2.

Pelaksana

kegiatan

menyampaikan

laporan

secara

berjenjang ke BP4K diteruskan ke Bakorluh dan Pusat Penyuluhan Pertanian.


23

24


PEDOMAN PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS BP3K

Recommend Documents