PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN BUDIDAYA KELINCI. Hari Gini Masih K O R U P SI apa kata DUNIAAAAAAA DIREKTORAT BUDIDAYA TERNAK

KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Hari Gini Masih K O R U P SI apa kata DUNIAAAAAAA

WBK

KEMENTERIAN PERTANIAN

Informasi lebih lanjut hubungi DIREKTORAT BUDIDAYA TERNAK Kantor Pusat Kementerian Pertanian Gedung C Lantai 9 Wing A Jl. Harsono RM No. 3 Ps. Minggu - Jakarta Selatan Telp./Fax. : 021 - 7815782 Website : http;//www.ditjennak.go.id e-mail : [email protected]

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN BUDIDAYA KELINCI DIREKTORAT BUDIDAYA TERNAK 2013

KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN BUDIDAYA KELINCI

DIREKTORAT BUDIDAYA TERNAK 2013

Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Budidaya Kelinci Tahun 2013

i

KATA PENGANTAR

Pembangunan sub sektor peternakan sebagai bagian dari upaya-upaya operasionalisasi keberpihakan Pemerintah kepada masyarakat peternak diwujudkan dengan penerapan Program Pengembangan Aneka Ternak dan Monogastrik dalam rangka promosi substitusi daging melalui fasilitasi sarana produksi ternak bagi kelompok. Pada dasarnya penerapan pola ini adalah untuk memberdayakan petani peternak. Pengembangan Budidaya Kelinci merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan usaha peternakan kelinci yang memiliki nilai potensial sebagai penghasil daging yang sehat dan aman. Program ini disamping dapat meningkatkan produksi dan populasi kelinci, juga diharapkan dapat mengatasi kerawanan gizi pada masyarakat dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak kelinci. Pedoman Pelaksanaan ini merupakan acuan kegiatan guna mendukung kelancaran operasionalisasi di daerah. Hal ini penting dicermati agar tujuan dan sasaran pengembangan kelinci dapat tercapai. Oleh karena itu diperlukan optimalisasi peran pendamping dari daerah termasuk kompetensi dan dedikasi para pendamping agar masyarakat dilokasi kegiatan dapat menerima manfaat dari adanya fasilitasi pemerintah. Jakarta, 14 Januari 2013 Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Ir. Syukur Iwantoro MS, MBA NIP. 19590530 198403 1 001


ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR.................................................................................. ii DAFTAR ISI............................................................................................... iii DAFTAR TABEL....................................................................................... iv DAFTAR LAMPIRAN................................................................................ v I. PENDAHULUAN............................................................................. 1 A. Latar Belakang.......................................................................... 1 B. Tujuan dan Sasaran ................................................................. 2 C. Ruang Lingkup.......................................................................... 2 D. Dasar Pelaksanaan Kegiatan................................................... 2 E. Jadwal Pelaksanaan................................................................. 3 F. Pengertian................................................................................ 3 II. ORGANISASI PELAKSANA.......................................................... 5 A. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan........... 5 B. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi ................. 5 C. Dinas Peternakan dan Kesehatan Kab./Kota........................... 6 D. Kelompok.................................................................................. 7 III. PELAKSANAAN............................................................................. 8 A. Sosialisasi ................................................................................ 8 B Seleksi...................................................................................... 8 1. Kriteria Lokasi....................................................................... 8 2. Kriteria Kelompok................................................................. 9 3. Seleksi, Verifikasi dan Penetapan Kelompok....................... 9 C. Pengembangan Budidaya Babi Ramah Lingkungan................ 10 IV.

PENGADAAN SARANA PRODUKSI............................................. 12 A. Sarana Produksi Pengembangan Kelinci................................. 12 B. Proses Pengadaan................................................................... 13 C. Serah Terima/Distribusi Sapronak............................................ 15

V. PEMBINAAN................................................................................... 16 VI. INDIKATOR KEBERHASILAN....................................................... 17 VII. MONITORING DAN EVALUASI..................................................... 19 A. Monitoring dan Evaluasi........................................................... 19 B. Pelaporan................................................................................. 20 VIII. PENUTUP....................................................................................... 21 IX. LAMPIRAN..................................................................................... 22


iii

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1 Jadwal pelaksanaan kegiatan...............................................

3

Tabel 2 Proporsi penggunaan dana Pengembangan Budidaya Kelinci................................................................................... 12


iv

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1

Surat Perjanjian Kerjasama..........................................

22

Lampiran 2

Berita Acara Penitipan Barang......................................

27

Lampiran 3

Berita Acara Serah Terima Barang................................ 28

Lampiran 4

Laporan Perkembangan Kegiatan................................ 29


v

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Pembangunan peternakan merupakan bagian dari suatu totalitas kinerja agribisnis, khususnya sub sistem usaha tani ternak dengan keluaran berupa produksi primer ternak. Subsistem ini akan menjadi suatu kesatuan kinerja yang tidak terpisahkan dari subsistem agribisnis hulu (kegiatan ekonomi input, produksi peternakan, informasi, dan teknologi) dan subsistem agribisnis hilir (perdagangan, pengolahan, dan jasa agribisnis). Usaha agribisnis berbasis peternakan pada dasarnya secara operasional memerlukan keterkaitan lintas sub sektor maupun dengan sektor lainnya sehingga diperoleh sinergi yang proporsional antara pelaku agribisnis peternakan baik pada segmen hulu, budidaya dan hilir. Dalam

rangka

peternakan,

mendukung

komoditi

kelinci

program

pengembangan

khususnya

dalam

hal

agribisnis diversifikasi

pemenuhan protein hewani mempunyai peran penting sebagai alternatif sumber penyediaan daging disamping juga sebagai hewan kesayangan. Usaha budidaya ternak kelinci dapat meningkatkan pendapatan peternak karena kelinci merupakan ternak yang tumbuh dan ber reproduksi cepat (bersifat prolific) serta dapat meningkatkan nilai tambah dengan adanya pengolahan hasil, sehingga pada sisi lain dapat menyerap tenaga kerja yang membantu dan membina pengembangan wilayah di pedesaan. Dengan maraknya wabah Flu Burung terhadap ternak unggas, salah satu alternatif pengganti unggas adalah melalui pengembangan ternak kelinci di pedesaan guna peningkatan gizi masyarakat, peningkatan pendapatan serta sumber pakan dapat memanfaatkan limbah tanaman hortikultura (wortel, labu, ketimun, kentang, kangkung dll) serta kotoran


1

dan urinenya dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kandang untuk lahan tanaman sayur-sayuran. Selanjutnya, dalam upaya memfasilitasi pelaksanaan pengembangan budidaya non unggas (aneka ternak) khususnya pengembangan usaha budidaya kelinci, Direktorat Budidaya Ternak pada tahun 2013 perlu melaksanakan kegiatan Pengembangan Budidaya Kelinci. B. Tujuan 1.

Tujuan pemberdayaan kelompok peternak kelinci antara lain untuk : a. Meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas serta pendapatan peternak secara berkelanjutan; b. Meningkatkan kemandirian dan kerjasama kelompok.

2. Sasaran kegiatan, antara lain : a. Meningkatnya populasi dan produksi ternak kelinci; b. Meningkatnya kemampuan kelompok peternak secara manajerial dan teknis dalam mengembangkan usaha kelompoknya; c. Meningkatnya kemandirian dan kerjasama kelompok. C.

Ruang Lingkup Ruang lingkup Petunjuk pelaksanaan pengembangan budidaya kelinci ini meliputi : Organisasi Pelaksana, Pelaksanaan kegiatan, Pengadaan sarana produksi, Pembinaan, Indikator keberhasilan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

D.

Dasar Pelaksanaan a. Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2011 – 2014. b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian Tahun 2013.


2

E.

Jadwal Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Budidaya Kelinci Tahun 2013, sebagai berikut: NO

Tabel -1: Jadwal pelaksanaan kegiatan

KEGIATAN

1

Persiapan

2

Koordinasi dan Sosialisai

3

Pelaksanaan CP/CL

4

Penetapan Kelompok Terpilih

5

Pengadaan Barang

6

Monitoring dan Pembinaan

7

Pelaporan

J

F

M

A

BULAN M J J A

S

O

N

D

F. Pengertian Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan: a. Pakan :

Adalah campuran dari beberapa bahan pakan, baik yang sudah maupun yang masih akan dilengkapi, yang disusun secara khusus untuk dapat dipergunakan sesuai dengan jenis dan umur ternak.

b. Kelompok Usaha :

Adalah kumpulan beberapa orang yang mempunyai usaha sejenis untuk mencapai tujuan yang sama.

c.

Pemberdayaan :

Adalah suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang


3

kurang memiliki akses kepada sumberdaya pembangunan, didorong untuk menjadi mandiri melalui usaha-usaha yang dilakukan sendiri dengan potensi dan kemampuan sendiri dan difasilitasi pihak luar untuk menciptakan kondisi yang kondusif. d. Pendampingan :

Adalah salah satu bentuk fasilitasi Pemerintah atau pihak lain kepada masyarakat dalam menjalankan usaha budidaya yang lebih baik (better farming) untuk meningkatkan taraf kehidupannya (better living).


4

BAB II ORGANISASI PELAKSANA Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan pemberdayaan kelompok dengan komoditi yang dikembangkan ternak kelinci, dibentuk Tim Pelaksana baik di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian maupun di masing-masing Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan tugas dan peran masing-masing sebagai berikut: A.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tugas dan Peran sebagai berikut: 1.

Menyusun Pedoman Pelaksanaan pengembangan budidaya kelinci;

2. Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. 3. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta membantu menyelesaikan permasalahan yang tidak mampu diselesaikan oleh Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi 4.

Melaporkan kinerja pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

B.

Dinas Membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Tugas dan peran sebagai berikut: 1. Pedoman Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Budidaya Kelinci selanjutnya dapat dijabarkan kedalam petunjuk peleksanaan untuk mengakomodir aspek-aspek di daerah. 2. Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan Kabupaten/Kota dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;


5

3. Melaksanakan verifikasi kelompok sasaran; 4. Menetapkan kelompok pelaksana kegiatan melalui SK Kepala Dinas; 5. Menetapkan kriteria/persyaratan teknis ; 6. Membentuk tim pembina kegiatan, tim pegadaan dan tim penerima barang 7. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta membantu menyelesaikan permasalahan yang tidak mampu diselesaikan oleh Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota; 8. Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. C.

Dinas Membidangi Peternakan Kabupaten/Kota Tugas dan peran sebagai berikut : 1. Memberikan rekomendasi terhadap usulan kelompok ternak calon pelaksana kegiatan pengembangan kelinci ; 2. Melakukan seleksi kelompok sasaran (CP/CL) ; 3. Mengusulkan

calon

kelompok

ternak

pelaksana

kegiatan

pengembangan kelinci kepada Dinas Provinsi 4.

Melakukan pembinaan dan bimbingan kepada kelompok agar dapat menjalankan usaha agribisnis peternakan kelinci dengan mengacu pada Good Farming Practices (GFP).

5.

Melakukan monitoring dan evaluasi serta membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul di lapangan;

6.

Melaporkan perkembangan kegiatan kepada Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan cq. Direktur Budidaya Ternak


6

D. Kelompok Tugas dan peran sebagai berikut: 1. Mengajukan proposal permohonan kegiatan pengembangan kelinci kepada Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi melalui Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota; 2. Melaksanakan kegiatan pengembagan kelinci sesuai dengan pedoman 3.

Mengelola dan memanfaatkan sarana produksi untuk pengembangan kelinci;

4. Melaksanakan usaha budidaya ternak kelinci dengan mengacu pada good farming practices (GFP); 5.

Meningkatkan kapasitas usaha dan kelembagaan kelompok melalui peningkatan populasi ternak kelinci;

6. Menerima

saran/rekomendasi

teknis,

kewirausahaan

dan

manajemen usaha dari petugas pendamping, Penyuluh Pertanian, Tim Teknis Dinas yang membidangi fungsi Peternakan Kabupaten Kota, BPTP, Perguruan Tinggi dan pihak yang berkompeten lainnya 7. Melakukan pencatatan perkembangan usaha budidaya kelinci 8. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan budidaya kelinci secara berkala kepada Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota.


7

BAB III PELAKSANAAN Pelaksanaan kegiatan Pengembangan kelinci sebagai berikut :

A. Sosialisasi Sosialisasi kegiatan pengembangan budidaya kelinci dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan populasi, produksi dan produktifitas ternak kelinci sehingga meningkatkan minat dan motivasi kelompok dalam pengembangan usaha termasuk sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan dan aturan yang berlaku. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan oleh Tim pembina di tingkat Pusat dan Provinsi serta Tim Teknis Kabupaten/Kota. B. Seleksi Kelompok Tani Ternak yang mengajukan proposal dan mendapat rekomendasi dari kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota dan memenuhi persyaratan lokasi dan kelompok dapat diproses untuk mengikuti seleksi. 1. Kriteria Lokasi a. Kondisi agroekosistem, sesuai untuk pengembangan ternak kelinci; b. Merupakan lokasi yang diarahkan untuk pengembangan sentra produksi ternak kelinci; c. Mempunyai potensi untuk dikembangkan, dilihat dari aspek teknis, sosial dan ekonomi masyarakat setempat ;


8

2. Kriteria Kelompok a. Kelompok telah terdaftar dan merupakan binaan dari Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten/Kota; b. Kelompok telah mengembangkan usaha budidaya ternak kelinci atau kelompok baru yang memiliki sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) untuk pengembangan usaha budidaya ternak kelinci. Khusus untuk kelompok baru harus sudah menyiapkan kandang; c. Mempunyai lahan/sarana untuk pengembangan usaha budidaya ternak kelinci; d. Mempunyai struktur organisasi yang jelas (Identitas kelompok, pengurus dan anggota); e. Pengurus kelompok bukan berasal dari kerabat dekat terutama Ketua kelompok dan bendahara; f. Pengurus dan anggota kelompok profesinya adalah petani peternak; g. Mempunyai kelengkapan administrasi kelompok; h. Bersedia mengikuti aturan dan bimbingan yang ditetapkan oleh Tim Teknis/Dinas yang membidangi fungsi peternakan Kabupaten/Kota; i. Membuat proposal usaha pengembangan budidaya kelinci dan direkomendasi oleh Kepala Dinas Peternakan/Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota. 3. Seleksi, Verifikasi dan Penetapan Kelompok a. Berdasarkan proposal yang masuk dari kelompok ke Kabupaten/ Kota

selanjutnya dilakukan seleksi melalui CP/CL oleh tim

teknis Kabupaten/Kota. Hasil seleksi CP/CL direkomendasikan oleh kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota ke Provinsi sebagai usulan


9

calon kelompok pelaksana kegiatan pengembangan kelinci. b. Berdasarkan usulan dari Kabupaten/Kota selanjutnya dinas provinsi melakukan penilaian dan dilakukan verifikasi . c. Hasil verifikasi lapangan oleh tim propinsi selanjutnya diusulkan kepada Kepala Dinas Provinsi untuk ditetapkan sebagai kelompok pelaksana kegiatan; d. Penetapan kelompok dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi sebagai kelompok pelaksana kegiatan pengembangan kelinci tahun 2013. C.

Pengembangan Budidaya kelinci Pengembangan budidaya kelinci yang dilaksanakan oleh kelompokkelompok peternak diarahkan untuk menjadi unit usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan peternak, disamping menumbuhkan dan memperkuat sentra-sentra kelinci. Sejalan dengan tujuan kegiatan pengembangan budidaya kelinci dilakukan dalam bentuk usaha budidaya yang produktif seperti pembesaran untuk menghasilkan produksi daging. Disamping itu kelompok juga harus mulai mempersiapkan sumber input khususnya ternak yaitu dengan melakukan pengembangbiakan kelinci yang berkualitas seperti kelinci Flamish Giant, New Zealand, Rex, Sati, Dutch dll. Untuk

mengembangkan

usaha

budidaya

produktif

baik

untuk

menghasilkan daging fasilitasi yang di berikan dapat berupa pengadaan ternak bibit atau pengadaan anakan lepas sapih untuk pembesaran, pakan ternak, vaksin dan obat-obatan, bahan dan peralatan biosekuriti. Usaha pengembangbiakan dalam rangka meningkatkan populasi ternak milik kelompok dan menjadikan kelompok mandiri dari ketergantungan kepada pihak lain dalam pengadaan ternak disamping itu kegiatan ini


10

nantinya akan menghasilkan replacement stock ternak kelinci unggul berkualitas. Untuk itu fasilitasi ternak harus benar-benar ternak kelinci unggul dalam bentuk bibit atau anakan lepas sapih disamping pakan ternak, vaksin dan obat-obatan, bahan dan peralatan biosekuriti. Rincian alokasi penggunaan dana dapat dilihat pada tabel 2.


11

BAB IV PENGADAAN SARANA PRODUKSI

Pada tahun 2013 Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mengalokasikan kegiatan melalui

APBN untuk pengembangan budidaya

kelinci . Anggaran Tersebut dialokasikan melalui dana dekonsentrasi di dinas yang melaksanakan fungsi peternakan ditingkat Provinsi. A. Sarana Produksi Pengembangan Kelinci Dalam rangka memperkuat pengembangan usaha budidaya kelinci dilakukan melalui penguatan sarana usaha yang meliputi pengadaan ternak kelinci, bantuan sarana perbaikan kandang, peralatan kandang, pengadaan pakan, vaksin dan obat-obatan, bahan dan peralatan biosekuriti Tabel – 2: Proporsi penggunaan dana pengembangan budidaya ternak kelinci

No.

Komponen Kegiatan

Proporsi (%)

1

2

3

1

Pengadaan Ternak

55

2

Pengadaan Peralatan Kandang

15

3

Pengadaan Pakan Konsentrat

20

4

Pengadaan Vaksin dan obat-obatan

5

Pengadaan Biosekuriti

Bahan

dan

Peralatan


10

12

B.

Proses Pengadaan Proses pengadaan sarana produksi tersebut dilakukan melalui proses lelang yang mengacu kepada Peraturan Presiden no. 70 tahun 2012. Tahapan proses pengadaan meliputi : 1. Persiapan

Agar proses kegiatan berjalan dengan lancar,efektif dan efisien pengadaan

harus

direncanakan

dengan

matang.

Rencana

pengadaan sarana produksi ini dituangkan dalam kerangka acuan kegiatan (KAK) yang di susun oleh tim teknis. Di dalam KAK di jelaskan tentang tujuan kegiatan, sasaran kegiatan, waktu pelaksanaan, sfesifikasi teknis Barang, besarnya total perkiraan biaya pekerjaan. 2. Pembentukan Tim Pengadaan

Mengacu kepada Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 bahwa pengadaan barang dilaksanakan oleh tim yang di bentuk oleh pimpinan unit organisasi (KPA). Dalam proses pengadaan barang yang harus dibentuk meliputi : tim pengadaan dan tim penerima hasil pekerjaan/barang. a. Tim pengadaan.

Pembentukkan tim pengadaan barang terdiri dari 3-5 orang yang memenuhi persyaratan yaitu sudah memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa.

Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi: 1) Menyusun rencana pemilihan penyedia barang; 2) Menetapkan Dokumen pengadaan; 3) Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran; 4) Mengumumkan

pelaksanaan

pengadaan

barang

di

website Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah/


13

Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; 5) Menilai kualifikasi penyedia barang melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; 6) Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk. b. Tim Penerima Hasil Pekerjaan

Pembentukkan tim disesuaikan dengan kebutuhan dan volume pekerjaan dengan diutamakan petugas yang menangani penata usaha barang disamping unsur teknis.

Tugas tim penerima barang 1) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak; 2) Menerima hasil pengadaan barang setelah melalui pemeriksaan/pengujian; 3) Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

3. Proses Pengadaan

Proses pangadaan barang dilakukan melalui sistem pengadaan secara elektronik (LPSE)/e-procurement.

Tahapan pengadaan barang berdasarkan sistem LPSE sebagai berikut: a. Penyusunan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) b. Pengumuman lelang c. Pemasukkan dokumen penawaran d.

Evaluasi dan penilaian dokumen

e. Penetapan dan pengumuman pemenang

Dalam proses pengadaan, khsususnya untuk pengadaan pakan konsentrat yang relatif mudah berubah kualitasnya jika disimpan


14

terlalu lama, maka perlu direncanakan dengan baik jadwal waktu pengadaannya disesuaikan dengan kebutuhan agar tetap diperoleh kualitas pakan konsentrat yang tetap terjaga kualitasnya. C.

Serah Terima/Distribusi Sapronak Pemberdayaan terhadap kelompok peternak terpilih dilakukan melalui fasilitasi dalam bentuk natura (sarana produksi peternakan) yang diserahkan kepada kelompok untuk selanjutnya dikembangkan. Sarana produksi sebelum diserahkan kepada kelompok harus sudah diterima oleh tim penerima sesuai dengan spesifikasi yang dibuktikan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Penyerahan barang dalam rangka pengembangan ternak kelinci dilakukan oleh PPK atas nama pemerintah kepada kelompok peternak terpilih sebagai pelaksana kegiatan yang dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama (SPK). Di dalam SPK di jelaskan tentang : para pihak yang melakukan perjanjian, waktu dan tempat, dasar pelaksanaan, lingkup pekerjaan, pelaksanaan kegiatan, jumlah dan jenis barang, pengembangan usaha, sanksi, perselisihan, force major, dan lain-lain. Setelah penyerahan barang/sarana produksi peternakan, dalam waktu sesegera mungkin atau selambat-lambatnya 6 (enam) bukan sejak BAST harus dilakukan penghibahan dari Dinas Provinsi kepada kelompok penerima bantuan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.


15

BAB V PEMBINAAN Pembinaan bertujuan untuk meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas ternak kelinci. Pembinaan teknis meliputi pengembangan budidaya ternak kelinci yang dapat dilakukan dalam bentuk usaha pembesaran, pengembangbiakan, atau kombinasi diantaranya, dan dapat dikembangkan sebagai usaha khusus maupun terintegrasi dengan usaha subsektor/ sektor lain. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan dapat dilakukan kerjasama dengan peternak maju, baik dalam hal pengadaan, tatalaksana, maupun pemasaran. Pembinaan usaha oleh pemerintah difokuskan kepada pengembangan usaha budidaya ternak kelinci. Jenis-jenis usaha yang dikembangkan oleh kelompok peternak budidaya ternak kelinci searah dengan program pengembangan sentra usaha peternakan yang telah ditetapkan. Pengembangan usaha budidaya ternak kelinci di daerah akan berhasil secara optimal apabila pemerintah daerah, swasta dan masyarakat memberikan dukungan sepenuhnya. Pemerintah daerah harus mampu membuka peluang usaha bagi masyarakat peternakan melalui peraturan dan kebijakan daerah, penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti jalan, saluran irigasi, pasar, listrik, serta alokasi dana yang memadai bagi kegiatan pendampingan kelompok. Kegiatan pendampingan harus dilakukan secara berkelanjutan. Disamping itu pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam pembinaan lanjutan bagi kelompok peternak sasaran dalam bentuk supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.


16

BAB VI INDIKATOR KEBERHASILAN Evaluasi keberhasilan terhadap implementasi kegiatan perlu dilakukan sebagai umpan balik penyempurnaan kegiatan dan akuntabilitas publik. Penilaian kegiatan ini dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain : 1. Aspek teknis a. Optimalisasi

pemanfaatan

sumberdaya

alam

sekitar

lokasi

kelompok, seperti: bibit ternak, limbah tanaman untuk pakan ternak, bahan pakan lokal; b. Rekayasa teknologi produksi yang diaplikasikan secara efektif dan efisien seperti: IB, obat-obatan, alat dan mesin dsb; c.

Perkembangan jumlah populasi dan kepemilikan ternak;

d. Peningkatan produksi dan produktivitas ternak melalui peningkatan populasi dan berkurangnya resiko kematian terhadap populasi ternak di kelompok tersebut. 2. Aspek Kelembagaan a. Perkembangan jumlah anggota atau kelompok yang menerima manfaat; b. Perkembangan partisipasi kelompok/anggota dalam pengambilan keputusan; c. Mengakomodasi aspirasi anggota kelompok serta masyarakat sekitarnya; d. Meningkatnya kerjasama dengan stakeholder, seperti dalam pengadaan pakan dan lain-lain; e.

Tidak ada lagi pendampingan secara rutin dari pemeritah (kelompok mandiri);

f.

Mengukuhkan dan memperkuat sistem dan usaha kelompok.


17

3. Aspek Usaha a.

Perkembangan permodalan kelompok, baik interal (dari usaha yang dilakukan oleh kelompok itu sendiri);

b. Kemampuan kelompok untuk mengakses sumber pembiayaan modal usaha maupun dari sumber eksternal (perbankan, investasi masyarakat dan kemitraan, dll); c. Meningkatnya kapasitas usaha dan peran masyarakat di sekitar kelompok dalam mengembangkan usaha, memanfaatkan peluang usaha, seperti usaha jasa, usaha pupuk kandang, usaha simpan pinjam, dsb; d.

Meningkatnya keterlibatan kelompok/anggota dalam menanggulangi resiko usaha;

e. Kelompok

mampu

melakukan

analisa,

merencanakan

dan

memonitor sendiri kegiatan-kegiatan yang dilakukannya; f.

Perkembangan peningkatan pendapatan anggota kelompok;

g. Perkembangan usaha dan peningkatan skala usaha kepemilikan ternak; h. Perkembangan usaha agribisnis masyarakat di sekitar kelompok tersebut.


18

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN A.

Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan budidaya kelinci melalui penguatan sarana usaha, dimaksudkan untuk mengetahui secara akurat realisasi fisik dan keuangan, serta perkembangan usaha dan kelembagaannya, serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan penguatan sarana usaha, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kelompok. Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan, dengan tujuan

untuk

mengidentifikasi dan memberikan solusi pemecahan permasalahan yang dihadapi pada masing-masing jenjang (pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kelompok) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara terkoordinasi oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi dan Kabupaten/ Kota untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan. Sasaran pembinaan, monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berjenjang tersebut meliputi : 1. Kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja 2. Permasalahan/potensi masalah yang dihadapi di tingkat kelompok, kabupaten/kota dan provinsi. 3. Memberikan solusi dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan budidaya kelinci Hasil monitoring dan evaluasi diformulasikan dalam bentuk laporan, merupakan data dan informasi untuk bahan koreksi pelaksanaan kegiatan,


19

dan untuk perbaikan sistem pelaksanaan fasilitasi dan pemberdayaan kelompok di masa yang akan datang. B. Pelaporan Pelaporan sangat diperlukan untuk mengetahui kemajuan pengembangan kinerja usaha kelompok di lapangan. Untuk itu perlu ditetapkan mekanisme sistem pelaporan sebagai berikut : 1. Kelompok wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan setiap bulan kepada Dinas yang membidangi fungsi peternakan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi; 2. Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi seluruh laporan perkembangan yang diterima dari kelompok pelaksana kegiatan untuk disampaikan ke Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi setiap bulan dengan ditembuskan ke Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan cq. Direktur Budidaya Ternak; 3. Dinas yang membidangi fungsi peternakan Propinsi melakukan rekapitulasi seluruh laporan perkembangan yang diterima dari Kabupaten/Kota dan selanjutnya setiap triwulan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan cq. Direktur Budidaya Ternak.


20

BAB VIII PENUTUP Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Budidaya ternak kelinci disusun untuk dipedomani oleh pelaksana baik ditingkat pusat maupun daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan di lapangan. Petunjuk pelaksana ini dapat di jabarkan lebih lanjut dalam bentuk petunjuk teknis oleh dinas provinsi. Diharapkan dengan adanya Pedoman pelaksanaan ini, semua pelaksana kegiatan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kelompok pelaksana serta stakeholder terkait dapat melaksanakan seluruh tahapan kegiatan secara baik dan benar menuju tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku.

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN


21

Lampiran - 1 SURAT PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR : .................................... ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS........ PROVINSI/KAB/KOTA DENGAN KELOMPOK TANI TERNAK ............................ DESA ....................., KECAMATAN ..................., KABUPATEN .................. PROVINSI ....................................................................... TENTANG PENGEMBANGAN BUDIDAYA KELINCI TAHUN 2013 Pada hari ini ............... tanggal ................. bulan ..................... tahun dua ribu tiga belas bertempat di Kantor Dinas....Prov/Kab/Kota, Jalan ..........No. Prov...Kab/Kota...... kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. ......................

: Pejabat Pembuat Komitmen Dinas ......Prov/Kab/ kota berdasarkan Keputusan No.................yang berkedudukan di Jalan ........... yang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. ………………

: Ketua Kelompok Tani Ternak…..dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Ternak……. yang berkedudukan di Desa/Kel………………… Kecamatan……………Kabupaten/ Kota… Provinsi… …..….yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.


22

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan Pengembangan Budidaya Kelinci Tahun 2013 kepada Kelompok, dengan ketentuan sebagai berikut : Pasal 1 DASAR PELAKSANAAN 1. Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2013 Nomor: 018-06.1.238776 tanggal 5 Desember 2012 3. Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Budidaya Kelinci tahun 2013 4. Keputusan

Kepala

Dinas….Prov/Kab/Kota

Nomor…….tanggal…….

2012 tentang Penetapan Nama Kelompok dan lokasi Penerima Dana Pengembangan Budidaya Kelinci Tahun 2013. Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan sarana produksi Pengembangan Budidaya Kelinci Tahun 2013 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.


23

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN 1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dengan mengerahkan segala kemampuan, pengetahuan dan pengalamannya; 2. PIHAK PERTAMA berwenang mengadakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA; 3. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pengembangan budidaya Kelinci kepada PIHAK PERTAMA, setiap bulan; 4. Dalam

melaksanakan

kegiatannya

PIHAK

KEDUA

berkewajiban

mengembangkan usahanya sesuai petunjuk pelaksanaan dan peraturan yang berlaku. Pasal 4 SANKSI Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kegiatan dan pemanfaatan sarana produksi Pengembangan Budidaya Kelinci sebagaimana dimaksud dengan Pasal 2, maka PIHAK PERTAMA

berhak

mengalihkan sarana

produksi yang diterima PIHAK KEDUA yang mengakibatkan Surat Perjanjian Kerjasama batal. Pasal 5 PERSELISIHAN 1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat; 2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya Kepada

Pengadilan

Negeri

setempat,

sesuai

dengan

peraturan

perundangan yang berlaku;


24

3. Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum adalah mengikat kedua belah pihak. Pasal 6 FORCE MAJEURE 1. Jika timbul keadaan memaksa (force majeure) yaitu hal-hal yang diluar kekuasaan

PIHAK

KEDUA

sehingga

mengakibatkan

tertundanya

pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada kepada PIHAK PERTAMA dengan tembusan kepada Dinas……Kab/Kota……Provinsi…….dalam waktu 4 X 24 jam; 2. Keadaan memaksa (force majeure) yang dimaksud pasal 8 ayat (1) adalah : a. Bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA; b. Peperangan; c. Perubahan kebijakan moneter berdasarkan Peraturan Pemerintah. Pasal 7 LAIN-LAIN 1. Bea materai yang timbul akibat pembuatan surat perjanjian kerjasama ini menjadi beban PIHAK KEDUA; 2. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerjasama ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama; 3. Perubahan atas surat perjanjian kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu telah mendapatkan persetujuan kedua belah pihak. Pasal 8 PENUTUP Surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa adanya paksaan dari manapun


25

dan dibuat rangkap 2 (dua) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Ketua Kelompok

Pejabat Pembuat Komitmen Dinas.......Prop/Kab/Kota......

......................................... ..........................................

NIP...................................


26

Lampiran -2 BERITA ACARA PENITIPAN BARANG Pada hari ini ………..tanggal ………..bulan ……… tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat ………………….. telah dilakukan penitipan barang ………………….. antara : 1. N a m a Jabatan Alamat

: : :

………………(Pimpinan Perusahaan Penyedia Barang) ........................ ………………………………………………………

Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 2. N a m a : ………………………. Jabatan : Ketua Kelompok…………………. Alamat : …………………………………………………… Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan sarana produksi .........................................(rincian terlampir) sesuai dengan SPK No. …………. tanggal ………………………….. kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA sarana produksi dimaksud dengan baik. Demikian berita acara penitipan barang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK PERTAMA

………………………………(nama) Jabatan………………………….

PIHAK KEDUA

………………………………(nama) .......................................(ketua klp)


27

Lampiran -3 BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : ……………………………………….. Pekerjaan : Pengadaan Sarana Produksi.................................... Pada hari ini ………..tanggal ………..bulan ……… tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat ………………….. telah dilakukan serah terima ………………….. antara : 1. N a m a Jabatan Alamat

: : :

…………………… (Pimpinan Perusahaan penyedia barang) ............................. ………………………………………………………

Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 2. N a m a : …………….....….....… (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) Jabatan : ………………… Alamat : …………………………………………………… Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan sarana produksi .........................................(rincian terlampir) sesuai dengan SPK No. …………. tanggal ………………………….. kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA sarana produksi dimaksud dengan baik. Demikian berita acara serah terima pekerjaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

………………………………(nama) ........................................(jabatan)

………………………………(nama) NIP.................................................


28


29

1

10

Permasalahan

11

Keterangan

…………………………………………………., tgl………………………………

Diversifikasi Usaha Pupuk Organik Produk Olahan 8 9

Email : [email protected]

Akhir 7

……………………………………………………………………………………

Perkembangan Ternak (ekor) Lahir Mati Jual 4 5 6

………………………………………………………………..

Awal 3

Ketua Kelompok

Nama Anggota Kelompok 2

: : : I / II / III / IV

2013

LAPORAN KEGIATAN PENGEMBANGAN BUDIDAYA KELINCI

Pembina Teknis Kelompok

No.

Nama Kelompok Kab/Kota, Provinsi Laporan Triwulan

Lampiran 4

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN BUDIDAYA KELINCI. Hari Gini Masih K O R U P SI apa kata DUNIAAAAAAA DIREKTORAT BUDIDAYA TERNAK

Recommend Documents