Pedoman ini terdiri dari buku utama dengan lampiran yang merupakan satu kesatuan, meliputi:

KATA PENGANTAR Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan upaya pendistribusian urusan kepada daerah dan demokratisasi dalam mengembangkan wilayahnya, termasuk dalam pengembangan kawasan yang akan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi atau kawasan andalan guna mewujudkan pemanfaatan ruang yang produktif, semakin seimbang antar wilayah dan mendukung persatuan dan kesatuan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum telah menyusun suatu pedoman rencana pengembangan kawasan andalan dalam mewujudkan rencana tata ruang, terkait dengan wilayah pengembangan kawasan sesuai perannya sebagai pusat pengembangan ekonomi wilayah. Penyusunan pedoman ini bertujuan memberi arah bagi pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dalam pengembangan kawasan andalan. Pedoman ini terdiri dari buku utama dengan lampiran yang merupakan satu kesatuan, meliputi: 1. 2. 3. 4. 5.

Buku Pedoman Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Andalan Buku lampiran 1: Proses dan Tata Cara Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan Buku lampiran 2: Proses dan Tata Cara Analisis Aspek Ekonomi Buku lampiran 3: Proses dan Tata Cara Analisis Aspek Sosial Budaya Buku lampiran 4: Proses dan Tata Cara Analisis Aspek Kelembagaan

Pedoman ini merupakan salah satu acuan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota serta para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengembangan kawasan. Mengingat pedoman ini berlaku umum untuk wilayah Indonesia, maka dalam pelaksanaannya dapat dilakukan penyesuaian dengan karakteristik setempat. Upaya fasilitasi ini diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan penyebarluasan agar dapat dimanfaatkan secara luas dan dikuti upaya perbaikan melalui saran, masukan maupun kritik untuk penyempurnaan pedoman ini. Semoga pedoman ini bermanfaat dalam mempercepat terwujudnya pemanfaatan ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan di persada Nusantara. Akhirnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan pedoman ini, kami mengucapkan terima kasih.

Departemen Pekerjaan Umum Direktur Jenderal Penataan Ruang

A. Hermanto Dardak

PPPeeedddooom m m K w maaannnPPPeeennnyyyuuusssuuunnnaaannnRRReeennncccaaannnaaaPPPeeennngggeeem mbbbaaannngggaaannnK Kaaaw waaasssaaannnAAAnnndddaaalllaaannn

i

DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Tujuan Penyusunan Pedoman 1.3 Sasaran 1.4 Manfaat 1.5 Ruang Lingkup 1.6 Sistematika Pedoman

i ii I-1 I-1 I-1 I-1 I-2 I-2 I-2

BAB II KETENTUAN UMUM 2.1 Dasar Hukum 2.2 Pengertian-Pengertian 2.3 Maksud dan Tujuan Pengembangan Kawasan 2.4 Kriteria Pengembangan Kawasan 2.5 Prinsip-Prinsip Pengembangan Kawasan

II-1 II-1 II-1 II-2 II-2 II-3

BAB III KEDUDUKAN DAN PRODUK RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN ANDALAN 3.1 Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Penataan Ruang Wilayah 3.2 Produk Rencana Pengembangan Kawasan Andalan BABIV PROSES DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN ANDALAN 4.1 Pendekatan Perencanaan Pengembangan Kawasan Andalan 4.2 Proses Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Andalan 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8

Tinjauan Faktor – Faktor Determinan (Eksternal) Penetapan Visi Nasional Penetapan Tujuan Pengembangan dan Identifikasi Wilayah Kawasan Andalan Analisis Peluang Pengembangan Kawasan Analisis Tantangan Pengembangan Kawasan Analisis Rona Kawasan (Faktor Internal) Analisis Potensi/Kekuatan Kawasan bagi Pengembangan Kawasan Analisis Permasalahan/Kelemahan bagi

PPeeddoom maann PPeennyyuussuunnaann RReennccaannaa PPeennggeem mbbaannggaann KKaawwaassaann AAnnddaallaann

III-1 III-1 III-1

IV-1 IV-1 IV-2

IV-2 IV-7 IV-8 IV-10 IV-11 IV-13 IV-15

ii

Pengembangan Kawasan 4.2.9 Rumusan Strategi Pengembangan Kawasan 4.2.10 Rumusan Rencana Pengembangan Kawasan Lampiran 1 : Lampiran 2 : Lampiran 3 : Lampiran 4 :

IV-16 IV-17 IV-18

Proses dan Tata Cara Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan. Proses dan Tata Cara Analisis Aspek Ekonomi. Proses dan Tata Cara Analisis Aspek Sosial Budaya. Proses dan Tata Cara Analisis Aspek Kelembagaan.


iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Dalam upaya pemerataan pertumbuhan nasional, terutama dengan memahami masih terdapat ketimpangan pertumbuhan wilayah secara nasional, maka melalui penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagai Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1997, Kawasan Budidaya di wilayah nasional Indonesia ini dibagi ke dalam pusat-pusat pertumbuhan wilayah sebanyak 108 kawasan yang tersebar di wilayah Indonesia dan selanjutnya disebut Kawasan Andalan. Kawasan-kawasan ini diharapkan akan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan menyebarkan pertumbuhannya ke wilayah sekitarnya. Otonomi Daerah dan Desentralisasi merupakan upaya pendistribusian wewenang pengelolaan kepada Daerah untuk mengembangkan wilayahnya masing-masing, yang ditetapkan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan tersebut diikuti dengan perangkat keuangan daerah sebagai upaya desentralisasi aspek keuangan melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam rangka mempersiapkan dan mendukung otonomi daerah tersebut, khususnya didalam pengembangan kawasan andalan yang merupakan upaya pemerataan pertumbuhan, maka penyiapan pedoman bagi pengembangan kawasan andalan menjadi sangat strategis, tidak saja bagi pengembangan kawasan itu sendiri namun juga bagi upaya pemberdayaan daerah untuk menjalankan wewenangnya yang semakin luas.

1.2

Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini bertujuan untuk memberikan arahan bagi pemerintah daerah dalam persiapan atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam pengembangan kawasan terutama yang diidentifikasikan sebagai kawasan andalan.

1.3

Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai diantaranya adalah :


I- 1

a. Tertingkatnya kemampuan aparat daerah dalam pengelolaan kawasan yang dapat mencakup dua wilayah otonom atau lebih, sehingga kemampuan bekerjasama antar daerah menjadi unsur mutlak dalam pengembangan kawasan andalan; b. Tersedianya peluang yang seluas-luasnya bagi semua pelaku pembangunan (stakeholders) dalam rangka memberikan peluang investasi bagi dunia usaha dalam mengisi dan mengembangkan kawasan untuk tercapainya pemerataan pertumbuhan wilayah.

1.4

Manfaat

Pedoman ini akan bermanfaat bagi pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta para pemangku kepentingan yang terkait dengan pengembangan kawasan andalan.

1.5

Ruang Lingkup

Rencana pengembangan kawasan andalan adalah dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang (yang terkait dengan wilayah pengembangan kawasan) khususnya ditinjau dari aspek pengembangan ekonomi wilayah sesuai dengan perannya sebagai pusat pengembangan ekonomi wilayah. Lingkup pedoman penyusunan rencana pengembangan kawasan andalan ini terdiri dari : 1. Proses dan tata cara penyusunan rencana pengembangan kawasan andalan; 2. Tata Cara Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan; Aspek Ekonomi; Aspek Sosial Budaya serta Aspek Kelembagaan.

1.6

Sistematika Pedoman

Pedoman ini disusun dengan mengikuti sistematika 4 (empat) bab, yaitu : Bab 1 Pendahuluan Bab ini berisikan latar belakang, tujuan penyusunan pedoman, sasaran, manfaat, ruang lingkup dan sistematika dari Pedoman Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Andalan. Bab 2 Ketentuan Umum Bab ini berisikan dasar hukum, pengertian-pengertian yang digunakan dalam buku pedoman ini, maksud dan tujuan


I- 2

pengembangan kawasan, kriteria pengembangan serta prinsipprinsip pengembangan. Bab 3 Kedudukan dan Produk Rencana Pengembangan Kawasan Andalan Bab ini berisi tentang rencana pengembangan kawasan dalam penataan ruang wilayah dan produk rencana pengembangan kawasan andalan. Bab 4 Proses dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Andalan Bab ini menjabarkan tentang pendekatan perencanaan pengembangan kawasan andalan, dan proses penyusunan rencana pengembangan kawasan andalan.

Lampiran 1 : Lampiran 2 : Lampiran 3 : Lampiran 4 :

Proses dan Tata Cara Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan. Proses dan Tata Cara Analisis Aspek Ekonomi. Proses dan Tata Cara Analisis Aspek Sosial Budaya. Proses dan Tata Cara Analisis Aspek Kelembagaan.


I- 3

BAB II KETENTUAN UMUM

2.1

Dasar Hukum

Peraturan perundangan yang mendasari pedoman penyusunan rencana pengembangan kawasan andalan ini, antara lain : 1. Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; 2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

2.2

Pengertian-Pengertian

2.2.1. Ruang Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. 2.2.2. Tata Ruang Tata Ruang adalah wujud dari struktur dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak direncanakan. 2.2.3. Penataan Ruang Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

ruang,

2.2.4. Rencana Tata Ruang Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang. 2.2.5. Wilayah Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. 2.2.6. Kawasan Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya. PPPeeedddooom m m K w maaannnPPPeeennnyyyuuusssuuunnnaaannnRRReeennncccaaannnaaaPPPeeennngggeeem mbbbaaannngggaaannnK Kaaaw waaasssaaannnAAAnnndddaaalllaaannn

II-1

2.2.7. Kawasan Budidaya Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan funbgsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan 2.2.8. Kawasan Andalan Kawasan Andalan merupakan kawasan yang di pilih dari kawasan budidaya yang dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan disekitarnya. 2.2.9. Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.

2.3

Maksud dan Tujuan Pengembangan Kawasan

Pengembangan Kawasan Andalan dimaksudkan sebagai alat guna mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi suatu kawasan, sehingga wilayah sekitarnya dapat ikut berkembang. Pengembangan Kawasan Andalan bertujuan untuk : a) Mengembangkan penataan ruang kawasan dalam rangka penataan ruang wilayah Nasional atau wilayah Provinsi atau wilayah Kabupaten dan Kota; b) Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya pada kawasan dalam rangka pembangunan ekonomi nasional dan daerah; c) Mengatur pemanfaatan ruang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

2.4

Kriteria Pengembangan Kawasan

Kawasan Andalan ditentukan berdasarkan : 1) Potensi ekonomi/sumber daya alam, atau sektor-sektor unggulan; 2) Aglomerasi pusat-pusat permukiman perkotaan dan kegiatan produksi; serta 3) Perkembangan daerah sekitar. Kriteria pengembangan kawasan andalan adalah sebagai berikut: 1.

Memiliki Aksesibilitas Untuk Berkembang, antara lain : a. Mempunyai prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan pembangunan ekonomi, antara lain : Pelabuhan laut/ sungai dan atau pelabuhan udara;


II-2

b.

Sistem jaringan jalan dari pusat kegiatan ekonomi menuju pelabuhan/ outlet; Prasarana dan sarana enerji dan telekomunikasi; Prasarana dan sarana penyediaan air baku; Prasarana dan sarana / lembaga keuangan (perbankan). Mempunyai sumber daya manusia yang potensial, antara lain : Tingkat pertambahan penduduk yang tinggi (aglomerasi kegiatan ekonomi); Heterogenitas penduduk yang tinggi (makin beragam semakin terlihat daya serap wilayah yang stabil).

2.

Memiliki Potensi Ekonomi / Sumber Daya Alam, antara lain : a. Tingkat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata; b. Sumbangan sektor perekonomian terhadap perekonomian wilayah yang cukup tinggi; c. Komoditas Unggulan yang mempunyai multiplier effect yang tinggi; d. Mempunyai komoditas dengan kandungan deposit yang melimpah; e. Mempunyai demand pasar bagi komoditas/sektor tersebut.

3.

Memiliki Jaringan Prasarana dan Sarana Perhubungan dengan kawasan/wilayah sekitar (internal) dan pusat-pusat pengembangan lainnya (eksternal).

2.5

Prinsip-Prinsip Pengembangan Kawasan Selain meningkatkan pembangunan ekonomi di dalam kawasan andalan sendiri, juga harus dapat meningkatkan pembangunan ekonomi bagi wilayah/ kawasan sekitarnya; Memerlukan upaya kerjasama pengembangan antar daerah otonom; Merupakan integrasi dari daerah-daerah yang tercakup dalam kawasan andalan melalui pendekatan kesetaraan; Berorientasi kepada mekanisme pasar.


II-3

BAB III KEDUDUKAN DAN PRODUK RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN ANDALAN

3.1

Rencana Pengembangan Kawasan dalam Penataan Ruang Wilayah

Kawasan Andalan dapat berada dalam satu kesatuan kawasan perdesaan dan atau kawasan perkotaan, dan dapat meliputi satu wilayah Kabupaten dan Kota atau lebih; sehingga pengembangan kawasan diselenggarakan sebagai bagian dari penataan ruang wilayah Provinsi, atau penataan ruang wilayah Kabupaten dan Kota. Pengembangan kawasan harus terpadu dengan penataan ruang wilayah. Dengan demikian pengembangan kawasan andalan merupakan perwujudan struktur pemanfaatan ruang nasional (RTRWN), dan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi wilayah (RTRWP) dalam mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kota (RTRW Kabupaten/Kota). Pengembangan Kawasan Andalan merupakan rencana bersama antar daerah yang terkait untuk mengembangkan kawasan andalan tersebut secara sinerji, yang selanjutnya dituangkan dalam RTR Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota masing-masing untuk dijadikan Peraturan Daerah yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi masyarakat dan untuk dilaksanakan.

3.2

Produk Rencana Pengembangan Kawasan Andalan

Produk Rencana Pengembangan Kawasan Andalan adalah kesepakatan bersama yang berisikan : 1.

Identifikasi Sektor / Komoditas / Jasa Unggulan; Identifikasi sektor/komoditas yang diunggulkan merupakan modal dasar (prime mover) bagi berlangsungnya fungsi kawasan sebagai ‘growth centre’ yang dapat menebarkan pertumbuhan untuk wilayahnya dan wilayah sekitarnya yang terdapat dalam pengaruhnya.

2.

Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang Kawasan; a) Struktur Pemanfaatan Ruang Kawasan; Merupakan wujud structural pemanfaatan ruang yang meliputi hirarki pusat-pusat pertumbuhan sebagai pusat pelayanan wilayah;


III-1

b)

3.

sistem prasarana wilayah (terutama sistem primer dan lintas wilayah kabupaten/ kota, maupun sistem jaringan transmisi); Pola Pemanfaatan Ruang Kawasan Merupakan bentuk pemanfaatan ruang yang meliputi pola lokasi bagi berlangsungnya peluang investasi (yang menggambarkan ukuran, fungsi, serta karakter kegiatan manusia dan atau kegiatan alam). Termasuk diantaranya diidentifikasikannya kawasankawasan prioritas berdasarkan kegiatannya dan komoditas unggulan (Clustering Kawasan Menurut Prioritas).

Identifikasi Peluang Investasi dan Tahapan Pengembangan Kawasan; a) Peluang Investasi; Memberikan gambaran tentang potensi investasi komoditas unggulan yang sudah ditetapkan yang mencakup : lokasi pencadangan; status lahan pencadangan; dukungan infrastrukturnya; dukungan peraturan perundangan; dukungan insentif; serta dukungan SDM/angkatan kerja yang ada. Peluang investasi mencakup komoditas unggulan (primer), dan pendukungan pengembangan komoditas unggulan tersebut (sekunder), misalnya pengembangan CPO untuk komoditas kelapa sawit dll; b)

Tahapan Pengembangan Kawasan; Tahapan pengembangan didasarkan atas prioritas kegiatan yang telah diidentifikasikan dalam clustering kawasan;

4.

Indikasi Program Investasi; Lebih ditekankan kepada program pengembangan untuk pendukungan terbentuknya struktur kawasan (infrastruktur wilayah yang mendasar) dan berkembangnya komoditas unggulan (berjalannya roda ekonomi yang bertumpu pada pengembangan pusat-pusat produksi, pusat-pusat pengolahan, dan pusat-pusat/simpul jasa koleksi dan distribusi sebagai outlet pasar), termasuk program pengembangan investasi komoditas unggulan;

5.

Struktur Kelembagaan; Ditujukan kepada usulan atau rekomendasi bentuk lembaga pengelolaan kawasan yang pada umumnya kawasan tersebut mencakup dua daerah otonom atau lebih. Menurut peraturan perundangan, hal tersebut dapat dibentuk melalui suatu Lembaga Kerja Sama Pengembangan.

Bagan alur penyusunan rencana pengembangan kawasan andalan dapat dilihat pada gambar 3.1.


III-2


III-3

KAWASAN

N

L

A

PENGEMBANGAN

WILAYAH

IDENTIFIKASI

TUJUAN DAN SASARAN PENGEMBANGAN KAWASAN

O

I

S

A

N

I

S

I

V

PROPENAS

RTRWN/KEBIJAKAN PENGEMB. KAWASAN

FAKTOR DETERMINAN REGIONAL POLICY/ KESR

PENGEMBANGAN

TANTANGAN

RTRW/KEBIJAKAN DAERAH (PROVINSI & KAB/KOTA)

PERMASALAHAN/ KELEMAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN

RONA KAWASAN/ANALISIS KELAYAKAN KAWASAN Fisik Dan FISIK DAN SOSIAL & KELEMBALingkungan Ekonomi EKONOMI LINGKUNGAN BUDAYA GAAN

POTENSI/KEKUATAN PENGEMBANGAN KAWASAN

STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN

PENGEMBANGAN

PELUANG

RONA EKONOMI GLOBAL

• STRUKTUR KELEMBAGAAN

• INDIKASI PROGRAM INVESTASI

• TAHAPAN KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN

• PELUANG INVESTASI

• CLUSTERING KAWASAN-KAWASAN MENURUT PRIORITAS KEGIATAN

• STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN RUANG KAWASAN

• IDENTIFIKASI SEKTOR/ KOMODITAS/JASA UNGGULAN

RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN

Gambar3.1 BaganAlur Penyusunan RencanaPengembanganKawasanAndalan

BAB IV PROSES DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN ANDALAN

4.1

Pendekatan Andalan

Perencanaan

Pengembangan

Kawasan

Rencana pengembangan kawasan andalan dimulai dengan melakukan analisis faktor-faktor eksternal dan internal yang merupakan dua faktor utama. Faktor eksternal/Faktor determinan adalah faktor yang sangat menentukan atau berpengaruh, seperti : kebijakan; peraturan perundangan; kondisi dinamika global; situasi kerjasama subregional atau bilateral. Faktor eksternal tersebut akan memberikan arahan nasional terutama dalam penentuan visi nasional yang berkenaan dengan pengembangan kawasan andalan. Rumusan tujuan dan sasaran pengembangan kawasan serta identifikasi wilayah dari kawasan andalan tersebut, diturunkan dari pengembangan visi nasional dan kebijakan-kebijakan sebagai faktor determinan yang mengarahkan pengembangannya. Dari faktor-faktor determinan tersebut dirumuskan pula suatu “Peluang bagi Pengembangan Kawasan Andalan” yang intinya memberikan gambaran tentang jenis peluang yang tercipta untuk suatu kegiatan ekonomi tertentu untuk dapat berkembang dengan baik. Selain itu, dari analisis faktor eksternal dapat dirumuskan juga suatu “Tantangan bagi Pengembangan Kawasan Andalan” yang intinya berisi tentang jenis tantangan apa yang harus dijawab agar roda ekonomi dapat berjalan dengan baik dan maksimal, melalui pengembangan kawasan. Faktor Internal yaitu menyangkut kondisi kawasan itu sendiri berkenaan dengan potensi dan permasalahan yang dihadapi. Faktor-faktor internal tersebut menyangkut : faktor ekonomi wilayah; kondisi fisik dan lingkungan wilayah; faktor daya serap dan daya tangkal sosial-budaya setempat terhadap suatu perkembangan; serta kesiapan perangkat kelembagaan untuk berkembangnya kawasan. Faktor-faktor internal dikelompokkan ke dalam analisis potensi kawasan sebagai kekuatan yang dimiliki oleh kawasan untuk dikembangkan. Analisis permasalahan kawasan sebagai kelemahan yang dimiliki oleh kawasan untuk dikurangi berdasarkan kekuatan yang dipunyai kawasan. PPPeeedddooom m m K w maaannnPPPeeennnyyyuuusssuuunnnaaannnRRReeennncccaaannnaaaPPPeeennngggeeem mbbbaaannngggaaannnK Kaaaw waaasssaaannnAAAnnndddaaalllaaannn

IV-1

Kelemahan dan tantangan dalam pencapaian tujuan pengembangan kawasan, harus dapat dijawab dengan memanfaatkan potensi yang diunggulkan oleh kawasan tersebut dengan melihat peluang yang ditawarkan rumusan strategi pengembangan yang dijabarkan dan dituangkan kedalam bentuk rencana pengembangan kawasan andalan. Bagan alur penyusunan rencana pengembangan kawasan andalan dapat dilihat pada Bab 3 gambar 3.1.

4.2

Proses Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Andalan

4.2.1

Tinjauan Faktor – Faktor Determinan (Eksternal) a. Tinjauan Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)

Merupakan rumusan arah pembangunan nasional, termasuk arahan bagi konsepsi pengembangan Kawasan Andalan. Sasaran yang hendak dicapai pada tahap ini adalah untuk memahami arah pembangunan nasional dan untuk mengetahui kebijaksanaan dalam bidang pembangunan. Berdasarkan sasaran di atas, maka keluaran yang diharapkan adalah visi nasional dan kebijaksanaan mengenai pembangunan nasional. Masukkan yang dibutuhkan berupa uraian atau penjelasan dari PROPENAS.


IV-2

Langkah-langkah yang diperlukan adalah : 1. Memahami substansi dari garis besar pembangunan nasional di Indonesia untuk menemukenali visi dan kebijaksanaan pembangunan kawasan andalan. 2. Menuliskan visi dan kebijaksanaan pembangunan tersebut dalam konteks pengembangan kawasan andalan. b. Tinjauan RTRWN/ Kebijakan Pengembangan Kawasan

Merupakan upaya menerapkan kebijakan yang ditetapkan pada tingkat nasional bagi kawasan andalan sebagai dasar bagi perumusan tujuan dan sasaran pengembangan kawasan andalan. Sasaran yang hendak dicapai pada tahap ini adalah untuk membuat rumusan visi, misi, dan tujuan pengembangan kawasan andalan dilihat dari perspektif tata ruang wilayah nasional. Berdasarkan sasaran di atas, maka keluaran yang diharapkan adalah : - Arah pengembangan kawasan andalan yang telah ditetapkan pada perencanaan pembangunan nasional. - Indikasi sektor atau komoditi unggulan berdasarkan profil kawasan andalan. Masukkan yang dibutuhkan berupa tujuan penetapan kawasan andalan dan peran serta fungsi kawasan andalan dalam perencanaan pembangunan nasonal. Langkah-langkah yang diperlukan adalah : 1. Membuat inti sari tujuan penetapan kawasan andalan dalam RTRWN. 2. Menganalisis fungsi dan peran kawasan andalan pada lingkup nasional yang ditetapkan dalam RTRWN. PPPeeedddooom m m K w maaannnPPPeeennnyyyuuusssuuunnnaaannnRRReeennncccaaannnaaaPPPeeennngggeeem mbbbaaannngggaaannnK Kaaaw waaasssaaannnAAAnnndddaaalllaaannn

IV-3

c. Tinjauan Rona Ekonomi Global

Merupakan upaya untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi perekonomian global yang terkait dan berpengaruh terhadap isu pengembangan perekonomian wilayah kawasan andalan. Sasaran yang hendak dicapai pada tahap ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kedudukan kegiatan perekonomian wilayah kawasan andalan dalam lingkup yang lebih luas pada skala internasional. Berdasarkan sasaran di atas, maka keluaran yang diharapkan adalah indikasi peluang pasar dunia dan indikasi tantangan bagi pengembangan ekonomi yang dapat dirinci menurut komoditi ekonomi. Masukkan yang dibutuhkan dalam pencapaian output berupa : - Teori-teori mengenai pengembangan sektor unggulan. - Artikel mengenai gambaran keadaan wilayah pengamatan terutama yang berhubungan dengan sektor ekonomi seperti kondisi AFTA dan sejenisnya. - Keadaan permintaan pasar (market demand) yang dikeluarkan oleh KADIN. Langkah-langkah yang diperlukan adalah : 1. Menentukan wilayah pengamatan yang memiliki pengaruh terhadap kegiatan ekonomi kawasan andalan. 2. Mencari informasi mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi di kawasan andalan termasuk di antaranya dengan melihat hasil analisis inputoutput dari BPS.


IV-4

3. Menggambarkan/mendeskripsikan faktor-faktor yang dapat menjadi peluang atau ancaman bagi pengembangan ekonomi di kawasan andalan. 4. Mengindikasikan ‘market demand’ bagi komoditi ekonomi serta mengindikasikan ketentuan internasional di bidang ekonomi seperti tarif, pajak, dan lain-lain. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada tahapan ini adalah dalam penentuan wilayah pengamatan harus memperhatikan pengaruh tidak langsung terhadap wilayah kawasan andalan. d. Tinjauan Regional Policy (KESR)

Merupakan identifikasi dan analisis keberadaan berbagai kebijakan perekonomian regional yang dapat berpengaruh terhadap pengembangan kawasan andalan. Sasaran yang hendak dicapai pada tahap ini adalah rumusan kebijaksanaan pengembangan perekonomian regional (seperti KESR, dan lain-lain) sehinggga memberikan gambaran berupa peluang dan tantangan bagi pengembangan kawasan andalan. Berdasarkan sasaran di atas, maka keluaran yang diharapkan adalah teridentifikasinya peluang dan tantangan perekonomian bagi pengembangan perekonomian kawasan andalan secara spesifik atas komoditas unggulan. Masukkan yang dibutuhkan regional (misal KESR).

berupa kebijakan perekonomian


IV-5

Langkah-langkah yang diperlukan adalah: 1. Membuat inti sari kebijakan perekonomian yang telah ditetapkan pada tingkat regional dan atau sub-regional AFTA, KESR (BIMP-EAGA, AIDA, dan lain-lain) 2. Mengidentifikasi komoditas unggulan yang menjadi komplementaritas dalam skala regional dan sub-regional. e. Tinjauan Kebijakan Daerah

Merupakan tahap identifikasi kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan kawasan andalan. Sasaran yang hendak dicapai pada tahap ini adalah rumusan kebijakan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan aspirasi daerah (kabupaten dan kota) yang tergabung dalam satu kawasan andalan. Berdasarkan sasaran di atas, maka keluaran yang diharapkan adalah : - Rumusan aspirasi daerah ke dalam bentuk kebijakan normatif. - Rumusan struktur dan pola pemanfaatan ruang kawasan andalan yang merupakan implementasi dari rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten dan kota terkait. Masukkan yang dibutuhkan berupa : - Pola dasar dan program pembangunan daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang terkait. - RTRW provinsi, kabupaten, dan kota yang terkait. Langkah-langkah yang diperlukan adalah : 1. Membuat inti sari masing-masing kebijakan daerah yang bersifat normatif.


IV-6

2. Membuat inti sari kebijakan pemanfaatan ruang yang diinginkan (pola dan struktur pemanfaatan ruang wilayah propinsi, kabupaten dan kota yang terkait dengan kawasan andalan tersebut). 3. Merumuskan program pengembangan daerah melalui penggabungan kebijakan normatif dan pemanfaatan ruang. 4. Memaduserasikan struktur dan pola pemanfaatan ruang masing-masing wilayah kabupaten/kota ke dalam bentuk struktur dan pola pemanfaatan ruang kawasan andalan, dan diintegrasikan dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah provinsi. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada tahapan ini adalah membuat tabel isian, dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan singkat serta mendukung visi pembangunan nasional. 4.2.2

Penetapan Visi Nasional

Merupakan upaya menterjemahkan visi nasional dalam konstelasi pengembangan kawasan andalan. Sasaran yang hendak dicapai pada tahap ini adalah pemahaman substansi visi nasional dalam perumusan tujuan pengembangan kawasan andalan. Berdasarkan sasaran di atas, maka keluaran yang diharapkan adalah terciptanya dan terwujudnya visi nasional tentang kawasan andalan di masa mendatang. Masukkan yang dibutuhkan berupa: - Aspek kebijakan pembangunan dalam PROPENAS. - RTRWN khususnya yang terkait dengan kebijakan pengembangan kawasan andalan. PPPeeedddooom m m K w maaannnPPPeeennnyyyuuusssuuunnnaaannnRRReeennncccaaannnaaaPPPeeennngggeeem mbbbaaannngggaaannnK Kaaaw waaasssaaannnAAAnnndddaaalllaaannn

IV-7

Langkah-langkah yang diperlukan adalah : 1. Menguraikan kebijakan bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. 2. Melakukan polarisasi rumusan kebijakan pengembangan dalam bidang ekonomi wilayah. 3. Perumusan kebijakan ekonomi wilayah tersebut (menurut PROPENAS) digunakan sebagai tinjauan kawasan andalan dalam kebijakan yang tertuang dalam RTRW provinsi, kabupaten dan kota. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada tahap perumusan visi nasional yang terkait dengan pengembangan kawasan andalan ini adalah penggunaan bahasa yang sederhana, singkat dan mudah dipahami. 4.2.3

Penetapan Tujuan Pengembangan dan Identifikasi Wilayah Kawasan Andalan a. Penetapan Tujuan Pengembangan

Merupakan perumusan arah pengembangan Kawasan Andalan dalam kerangka pembangunan nasional melalui penetapan sasaran yang konkrit dan mewadahi aspirasi seluruh wilayah administratif yang termasuk dalam Kawasan Andalan. Sasaran yang hendak dicapai pada tahap ini adalah pertimbangan kebutuhan daerah (provinsi/kabupaten/ kota). Berdasarkan sasaran di atas, maka keluaran yang diharapkan adalah: - Arah pengembangan Kawasan Andalan. - Rumusan tujuan dan sasaran pengembangan Kawasan Andalan.


IV-8

Masukkan yang dibutuhkan berupa: - Visi nasional dalam PROPENAS - Kajian RTRWN. - Kajian rona ekonomi global. - Kajian kebijakan regional (KESR). - Kajian kebijakan daerah (provinsi, kabupaten dan kota). Langkah-langkah yang diperlukan adalah : 1. Memadukan hasil-hasil kajian untuk mendapatkan tujuan dan sasaran pengembangan Kawasan Andalan. 2. Merumuskan tujuan dan sasaran pengembangan Kawasan Andalan. 3. Mendapatkan kesepakatan tentang tujuan dan sasaran pengembangan Kawasan Andalan dari daerah terkait. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada tahapan ini adalah jika ada kepentingan yang strategis (muatan lokal) yang terkait dengan keberadaan Kawasan Andalan, maka harus dipertimbangkan dalam pernyataan tujuan dan sasaran. b. Identifikasi Wilayah Kawasan Andalan

Merupakan tahap penentuan batas wilayah kawasan andalan. Sasaran yang hendak dicapai pada tahap ini adalah penentuan batas wilayah administratif kawasan andalan. Berdasarkan sasaran di atas, maka keluaran yang diharapkan adalah : - Batas-batas administrasi kawasan andalan. - Luas wilayah dan peta administratif kawasan andalan. Masukkan yang dibutuhkan berupa: PPPeeedddooom m m K w maaannnPPPeeennnyyyuuusssuuunnnaaannnRRReeennncccaaannnaaaPPPeeennngggeeem mbbbaaannngggaaannnK Kaaaw waaasssaaannnAAAnnndddaaalllaaannn

IV-9

-

RTRWN RTRW Provinsi Arah pengembangan kawasan andalan (dari penetapan tujuan dan sasaran pengembangan kawasan andalan).

Langkah-langkah yang diperlukan mencakup : 1. Mengindikasikan wilayah kawasan andalan dari RTRWN (Lihat Profil tentang Kawasan Andalan). 2. Memadukan arah pengembangan kawasan dengan indikasi wilayah berdasarkan RTRWN. 3. Melakukan tinjauan atas keterkaitan antar wilayah (tinjauan fisik, lingkungan, ekonomi dan sosial budaya) untuk menetapkan batas wilayah pengaruh yang kuat. 4. Menyelenggarakan kesepakatan dengan para pemangku kepentingan dalam wilayah-wilayah yang ditetapkan RTRWN yang masuk ke dalam kawasan andalan. 5. Menetapkan batas administratif wilayah pengembangan kawasan andalan. Hal-hal yang perlu diperhatikan pembuatan peta administratif mengacu pada ketentuan yang ditonjolkan (tidak tergantung andalan). 4.2.4

pada tahapan ini adalah dalam kawasan andalan, skala peta berlaku dan hal-hal yang akan pada luas wilayah kawasan

Analisis Peluang Pengembangan Kawasan

Merupakan analisis peluang yang dapat diciptakan dalam kerangka pengembangan kawasan andalan akibat pengaruh kondisi dan kebijakan di luar kawasan andalan. Sasaran yang akan dicapai dalam tahap ini adalah berupa rumusan kondisi dan kebijakan di luar kawasan andalan yang


IV-10

juga mempertimbangkan tujuan dan sasaran pengembangan kawasan andalan. Berdasarkan sasaran tersebut, maka keluaran yang diharapkan adalah berupa rumusan peluang pengembangan kawasan andalan. Masukkan yang dibutuhkan berupa : - Identifikasi faktor-faktor determinan (eksternal). - Rumusan tujuan dan sasaran pengembangan. Langkah-langkah yang diperlukan adalah : 1. Membuat inti sari faktor eksternal yang menjadi peluang pengembangan bagi kawasan andalan tersebut (tinjauan bagian 4.2.1). 2. Menyelaraskan tujuan dan sasaran pengembangan kawasan andalan dengan peluang pengembangan kawasan (tinjauan bagian 4.2.3). 3. Menentukan peluang yang dimiliki atau peluang yang dapat diciptakan oleh kawasan andalan berdasarkan kondisi dan kebijakan faktor-faktor determinan yang mempertimbangkan tujuan dan sasaran pengembangan kawasan andalan. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada tahapan ini adalah pengertian mendasar mengenai “peluang”. “Peluang” disini diartikan sebagai suatu kondisi dan atau kebijakan yang datangnya dari luar kawasan andalan yang dapat dimanfaatkan sebagai pilar utama pengembangan ekonomi kawasan. Contoh : suatu daerah A menetapkan kebijakan pengembangan perekonomian pada industri ban mobil. Sementara komoditi dominan yang dihasilkan oleh kawasan andalan B adalah karet. Hal ini berarti, kawasan andalan B dapat menjadi pemasok bahan baku karet bagi industri ban mobil di daerah A, atau dalam pengertian bahwa kebijakan yang ditetapkan di daerah A memberikan peluang bagi pengembangan kawasan andalan B. 4.2.5

Analisis Tantangan Pengembangan Kawasan


IV-11

Merupakan analisis tantangan yang dapat diciptakan dalam kerangka pengembangan kawasan akibat pengaruh kondisi dan atau kebijakan di luar kawasan andalan. Sasaran yang akan dicapai dalam tahap ini adalah rumusan kondisi dan atau kebijakan di luar kawasan andalan yang mempertimbangkan tujuan dan sasaran pengembangan kawasan andalan. Berdasarkan sasaran di atas, maka keluaran yang diharapkan adalah rumusan tantangan pengembangan kawasan andalan. Masukkan yang dibutuhkan berupa : - Identifikasi faktor-faktor determinan (eksternal). - Rumusan tujuan dan sasaran pengembangan. Langkah-langkah yang diperlukan adalah : 1. Membuat inti sari faktor eksternal yang menjadi tantangan pengembangan bagi kawasan andalan tersebut (tinjauan bagian 4.2.1). 2. Menyelaraskan tujuan dan sasaran pengembangan kawasan andalan dengan peluang pengembangan kawasan (tinjauan bagian 4.2.3). 3. Menentukan tantangan-tantangan yang dimiliki atau dapat diciptakan oleh kawasan andalan berdasarkan kondisi/kebijakan faktor-faktor determinan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran pengembangan kawasan andalan. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada tahapan ini adalah pengertian mendasar mengenai “tantangan”. “Tantangan” disini diartikan sebagai suatu kondisi atau kebijakan dari luar kawasan andalan yang menyebabkan kawasan andalan dituntut untuk mengembangkan sesuatu untuk menyesuaikan diri dengan kondisi/kebijakan dari luar tersebut. Contoh : suatu kawasan andalan A memiliki produksi jagung sebesar 500 ton untuk diekspor ke Jepang, sementara pada kawasan andalan B juga memiliki jumlah produksi jagung yang sama, namun masih berorientasi lokal. Hal ini berarti kawasan B memiliki tantangan untuk melakukan ekspor mengingat jumlah produksi yang sama.


IV-12

4.2.6

Analisis Rona Kawasan (Faktor Internal) a. Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan

Merupakan tahapan untuk menganalisis karakteristik fisik dan lingkungan kawasan, mencakup potensi sumber daya alam dan lingkungan yang dapat digunakan untuk mengembangkan kawasan dan kendala pengembangan yang ditemui dengan melihat kondisi fisik dan lingkungan yang dimiliki kawasan. Langkah-langkah yang dilakukan (Lihat lampiran 1 tentang Tata Cara Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan). b. Analisis Aspek Ekonomi

Merupakan proses penemukenalan potensi dan permasalahan perekonomian yang dimiliki oleh kawasan andalan saat ini. Langkah-langkah yang dilakukan (Lihat lampiran 2 tentang Tata Cara Analisis Aspek Ekonomi).


IV-13

c. Analisis Aspek Sosial Budaya

Merupakan tahapan untuk mengkaji rona sosial dan budaya yang mendukung atau menghambat pengembangan kawasan andalan. Langkah-langkah yang dilakukan (Lihat lampiran 3 tentang Tata Cara Analisis Aspek Sosial Budaya). d. Analisis Aspek Kelembagaan

Merupakan deskripsi alternatif bentuk kelembagaan pengelolaan kawasan andalan yang sesuai untuk diterapkan, karena pada umumnya kawasan andalan mencakup dua daerah atau lebih, sehingga memerlukan lembaga yang mampu mengakomodir daerah-daerah yang termasuk dalam kawasan andalan. Langkah-langkah yang dilakukan (Lihat lampiran 4 tentang Tata Cara Analisis Aspek Kelembagaan).


IV-14

4.2.7

Analisis Potensi/Kekuatan Kawasan

Kawasan

bagi

Pengembangan

Merupakan upaya merumuskan kekuatan yang dimiliki oleh kawasan berdasarkan rona kawasan itu sendiri, meliputi faktor ekonomi wilayah; kondisi fisik dan lingkungan wilayah; faktor daya serap dan daya tangkal sosial-budaya setempat terhadap suatu perkembangan; serta kesiapan perangkat kelembagaan untuk berkembangnya kawasan. Sasaran yang akan dicapai dalam tahap ini adalah teridentifikasikannya faktor-faktor internal kawasan yang dapat digunakan sebagai kekuatan untuk dikembangkan sesuai tujuan pengembangan kawasan tersebut. Berdasarkan sasaran di atas, maka keluaran yang diharapkan adalah rumusan potensi/kekuatan yang dimiliki kawasan andalan yang sesuai dengan tujuan pengembangan kawasan andalan. Masukkan yang dibutuhkan berupa : - Hasil analisis rona kawasan pengembangan kawasan. - Tujuan pengembangan kawasan.

yang

berpengaruh

pada

Langkah-langkah yang diperlukan adalah : - Membuat inti sari faktor internal berdasarkan rona kawasan yang memberikan kontribusi positif bagi pengembangan kawasan (tinjauan bagian 4.2.6). - Menyelaraskan tujuan dan sasaran pengembangan kawasan andalan dengan potensi pengembangan (tinjauan bagian 4.2.3).


IV-15

- Menentukan potensi/kekuatan yang dimiliki kawasan berdasarkan faktor internal yang sesuai dengan tujuan pengembangan kawasan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam analisis ini adalah bahwa setiap aspek dalam rona kawasan merupakan aspek utama dalam analisis potensi pengembangan kawasan. 4.2.8

Analisis Kawasan

Permasalahan/Kelemahan

bagi

Pengembangan

Merupakan upaya merumuskan permasalahan/kelemahan yang dihadapi kawasan dalam mengembangkan kawasan untuk dapat diatasi berdasarkan kekuatan yang dimiliki oleh kawasan tersebut, yaitu meliputi faktor ekonomi wilayah; kondisi fisik dan lingkungan wilayah; faktor daya serap dan daya tangkal sosial-budaya setempat terhadap suatu perkembangan; serta kesiapan perangkat kelembagaan untuk berkembangnya kawasan. Sasaran yang akan dicapai dalam tahap ini adalah teridentifikasinya faktor-faktor internal kawasan yang menghambat pengembangan kawasan untuk dapat diatasi berdasarkan kekuatan yang dimiliki kawasan. Berdasarkan sasaran di atas, maka keluaran yang diharapkan adalah berupa rumusan permasalahan/kelemahan yang terdapat pada kawasan tersebut untuk diatasi berdasarkan kekuatan yang dimilikinya. Masukkan yang dibutuhkan berupa : - Hasil analisis rona kawasan pengembangan kawasan. - Tujuan pengembangan kawasan.

yang


berpengaruh

pada

IV-16

Langkah-langkah yang diperlukan adalah : 1. Membuat inti sari faktor internal berdasarkan rona kawasan yang berpengaruh negatif atau yang merupakan faktor kelemahan bagi pengembangan kawasan dari tinjauan pada bagian 4.2.6. 2. Membuat inti sari tujuan dan sasaran pengembangan kawasan dari tinjauan pada bagian 4.2.3. 3. Menentukan permasalahan/kelemahan kawasan berdasarkan faktor-faktor internal yang menghambat pengembangan kawasan. 4. Menentukan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut berdasarkan kekuatan yang dimilikinya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam analisis ini adalah bahwa setiap aspek dalam rona kawasan merupakan aspek utama dalam analisis permasalahan/kelemahan bagi pengembangan kawasan. 4.2.9

Rumusan Strategi Pengembangan Kawasan

Merupakan rumusan upaya yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pengembangan kawasan andalan. Sasaran yang akan dicapai dalam tahap ini adalah analisis peluang, tantangan, potensi, dan permasalahan kawasan andalan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan sasaran di atas, maka keluaran yang diharapkan adalah rumusan strategi pengembangan kawasan andalan yang menjadi dasar bagi rencana pengembangan kawasan andalan.


IV-17

Masukkan yang dibutuhkan berupa : - Analisis peluang dan tantangan pengembangan kawasan andalan. - Analisis potensi dan permasalahan pengembangan kawasan andalan. Langkah-langkah yang diperlukan adalah : 1. Membuat intisari dari peluang, tantangan, potensi, dan permasalahan pengembangan kawasan andalan dari tahap 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, dan 4.2.8. 2. Menganalisis keterkaitan antara peluang, tantangan, potensi, dan permasalahan pengembangan kawasan andalan. 3. Merumuskan strategi pengembangan pada setiap aspek pengembangan, yaitu ekonomi, fisik dan lingkungan, sosial dan budaya, serta kelembagaan. Beberapa hal yang harus diperhatikan pada tahapan ini adalah: - Untuk menganalisis keterkaitan peluang, tantangan, potensi, dan permasalahan dapat digunakan metoda SWOT. (Untuk lebih jelasnya baca Osborne & Plastrik, 1997 : masuk dalam referensi). - Dalam menentukan strategi-strategi pengembangan sebaiknya tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan kawasan andalan, yaitu sebagai growth centre, perlu upaya kerjasama, integrasi daerah, dan berorientasi pada mekanisme pasar. 4.2.10 Rumusan Rencana Pengembangan Kawasan a. Identifikasi Sektor/Komoditi/Jasa Unggulan

Merupakan perumusan rencana pengembangan sektor/ komoditi/jasa yang menjadi unggulan dalam pengembangan kawasan andalan.


IV-18

Sasaran yang akan dicapai dalam tahap ini adalah rumusan yang operasional agar sektor/komoditi/jasa unggulan tersebut dapat berfungsi sebagai penggerak utama (prime mover). Berdasarkan sasaran di atas, maka keluaran yang diharapkan adalah rencana pengembangan ruang dan sektor/komoditi/ jasa unggulan kawasan andalan. Masukkan yang dibutuhkan berupa : - Sektor/komoditi/jasa unggulan kawasan andalan. - Produksi dan produktivitas sektor/komoditi/jasa tersebut. - Pasar dan pola aliran sektor/komoditi/jasa. - Sarana dan prasarana pendukung pengembangan sektor/komoditi/jasa. - Kebijakan-kebijakan sektoral yang terkait dengan sektor/komoditi/jasa unggulan di kawasan andalan. Langkah-langkah yang diperlukan adalah : 1. Membuat inti sari sektor/komoditi/jasa yang telah ditentukan pada tahap 4.2.6 b. 2. Menganalisis produksi, produktivitas, serta kemungkinan pengembangan produksi dan produktivitas di masa yang akan datang. 3. Membuat inti sari analisis pasar dan pola aliran komoditas dan jasa dari tahap 4.2.6 b dengan mempertimbangkan dukungan sarana dan prasarana yang ada saat ini dan yang mungkin akan dikembangkan. 4. Menganalisis kebijakan sektoral. 5. Merumuskan rencana pengembangan sektor/komoditas/ jasa di kawasan andalan berdasarkan hasil analisis tahap 2 dan 3 dengan memperhatikan kebijakan sektoral yang telah digariskan. b. Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang Kawasan


IV-19

Merupakan perumusan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang akan diwujudkan dalam pengembangan kawasan andalan. Sasaran yang akan dicapai dalam tahap ini adalah analisis jenis kegiatan yang akan diwadahi oleh ruang kawasan andalan dan kecenderungan pengembangannya saat ini dan yang akan datang. Berdasarkan sasaran di atas, maka keluaran yang diharapkan adalah struktur dan pola pemanfaatan ruang yang mendukung kegiatan-kegiatan kawasan andalan. Masukkan yang dibutuhkan berupa : 1. Kondisi fisik dan lingkungan kawasan andalan (Tahap 4.2.6 a). 2. Kondisi perekonomian kawasan andalan (Tahap 4.2.6 b). 3. Kondisi sosial dan budaya kawasan andalan (Tahap 4.2.6 C). Langkah-langkah yang diperlukan adalah: 1. Membuat inti sari analisis kondisi fisik dan lingkungan kawasan untuk mengetahui kemampuan ruang dalam menampung kegiatan kawasan andalan tersebut. 2. Membuat inti sari analisis kondisi perekonomian kawasan untuk mengetahui kegiatan apa yang harus diwadahi oleh ruang kawasan andalan. 3. Membuat inti sari analisis kondisi sosial dan budaya kawasan untuk mengetahui kebutuhan dan pola aktivitas penduduk di dalam pemanfaatan ruang. 4. Menentukan struktur pemanfaatan ruang berdasarkan hasil analisis tahap 1,2, dan 3. yang diwujudkan dalam bentuk pusat-pusat pertumbuhan yang memiliki hirarki pelayanan kawasan. 5. Menentukan pola pemanfaatan ruang berdasarkan struktur yang telah ditetapkan pada tahap 4 dengan mempertimbangkan kemampuan fisik dan lingkungan, serta strategi pengembangan kawasan termasuk mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, dan kota yang terkait (Tahap 4.2.9). Hal yang harus diperhatikan pada tahapan ini adalah di dalam penentuan pusat-pusat pertumbuhan yang terdapat pada kawasan andalan, dapat menggunakan Metoda Skalogram dengan mempertimbangkan skala pelayanan kepada masyarakat.


IV-20

c. Clustering Kawasan Menurut Prioritas Kegiatan

Merupakan perumusan rencana pengembangan kawasan andalan yang terinci dalam beberapa kawasan prioritas. Sasaran yang akan dicapai dalam tahap ini adalah identifikasi kelompok (cluster) kawasan prioritas berdasarkan kesamaan karakteristik kegiatan dan komoditas unggulan yang dihasilkan. Berdasarkan sasaran di atas, maka keluaran yang diharapkan adalah rumusan penanganan kawasan-kawasan prioritas dalam kerangka pengembangan kawasan andalan. Input yang dibutuhkan meliputi data-data yang terkait setiap kawasan sesuai dengan faktor-faktor yang telah ditentukan sebagai acuan penilaian. Langkah-langkah yang diperlukan adalah : 1. Menentukan faktor-faktor yang menjadi acuan dalam menelaah karakteristik kawasan berdasarkan komoditas unggulan, misalnya ketersediaan produk unggulan, dukungan sarana dan prasarana, aksesibilitas, dan lain-lain. 2. Menentukan tolok ukur masing-masing faktor untuk setiap kawasan tersebut. 3. Menemukenali karakteristik setiap kawasan tersebut yang ada di wilayah kawasan andalan berdasarkan faktor-faktor yang telah ditentukan. 4. Mengelompokkan kawasan-kawasan tersebut berdasarkan kesamaan karakteristik. 5. Menentukan kelompok-kelompok kawasan yang akan menjadi prioritas dalam kerangka pengembangan kawasan andalan.


IV-21

6. Merumuskan langkah-langkah penanganan dan pengembangan kawasan prioritas tersebut guna mendukung pengembangan kawasan andalan. Beberapa hal yang harus diperhatikan pada tahapan ini adalah : - Dalam penentuan faktor yang menjadi acuan penilaian karakteristik kawasan dapat digunakan Metoda Analisis Faktor. - Dalam mengelompokkan kawasan dapat digunakan Metoda Analisis Cluster untuk menghasilkan kelompok kawasan berdasarkan kesamaan karakteristik. d. Identifikasi Peluang Investasi

Merupakan upaya untuk mendapatkan gambaran investasi bagi komoditas unggulan, sehingga pengembangan komoditas unggulan tersebut memberikan prospek keuntungan bagi pengembangan kawasan andalan di masa mendatang. Faktorfaktor yang mendukung masuknya investasi yaitu seperti lokasi, status lahan pencadangan; dukungan infrastrukturnya; dukungan peraturan perundangan; dukungan insentif; serta dukungan SDM (angkatan kerja) yang memadai. Sasaran yang akan dicapai dalam tahap ini adalah pola penanaman investasi dengan mempertimbangkan potensi, permasalahan, peluang, dan tantangan yang dimiliki kawasan andalan. Berdasarkan sasaran di atas, maka keluaran yang diharapkan adalah: - Identifikasi profil investasi di kawasan andalan. - Peta profil investasi di kawasan andalan.


IV-22

Input yang dibutuhkan berupa : - Data pendukung masuknya investasi ke suatu wilayah, yaitu lokasi dan status lahan pencadangan; infrastruktur; peraturan perundangan; dukungan insentif; serta SDM (angkatan kerja) yang ada. - Nilai investasi tiap sektor (PMA dan PMDN) pada kawasan andalan tersebut. - Laju pertumbuhan investasi di wilayah tersebut. - Besaran investasi di daerah atau kawasan lain untuk masingmasing sektor yang sama. Langkah-langkah yang diperlukan adalah : 1. Menganalisis kebijakan investasi di wilayah regional kawasan andalan. 2. Mengidentifikasi sumber dan tujuan investasi untuk masingmasing sektor. 3. Menghitung besaran investasi, baik domestik maupun asing, pada masing-masing sektor unggulan. 4. Mengidentifikasi dan memperkirakan kecenderungan perubahan nilai investasi yang masuk. 5. Memetakan daerah dan/atau sektor yang memiliki peluang potensi untuk investasi. 6. Membandingkan nilai investasi tersebut dengan nilai investasi pada wilayah pembanding untuk masing-masing sektor. 7. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menarik masuknya investasi di kawasan andalan. 8. Menetapkan wilayah dan sektor yang potensial untuk investasi. e. Tahapan Pengembangan Kawasan

Merupakan penentuan langkah dalam menjabarkan rencana pengembangan kawasan andalan tersebut berdasarkan prioritas kegiatan yang telah diidentifikasikan dalam clustering kawasan. PPPeeedddooom m m K w maaannnPPPeeennnyyyuuusssuuunnnaaannnRRReeennncccaaannnaaaPPPeeennngggeeem mbbbaaannngggaaannnK Kaaaw waaasssaaannnAAAnnndddaaalllaaannn

IV-23

Sasaran yang akan dicapai dalam tahap ini adalah langkahlangkah yang harus dilaksanakan sesuai prioritas kegiatan dalam upaya pengembangan kawasan. Berdasarkan sasaran di atas, maka keluaran yang diharapkan adalah penetapan prioritas kegiatan dalam rencana pengembangan kawasan. Input yang dibutuhkan berupa : - Data sektor-sektor yang diunggulkan. - Hasil clustering kawasan sesuai pengembangannya. - Konsep dan struktur tata ruang.

dengan

prioritas

Langkah-langkah yang diperlukan adalah : 1. Menjabarkan strategi pengembangan dalam bentuk urutan langkah-langkah kegiatan. 2. Menentukan prioritas kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan strategi pengembangan dan hasil clustering kawasan. 3. Menetapkan tahapan kegiatan berdasarkan langkah no.2 yang telah disesuaikan dengan konsep pengembangan kawasan andalan. f. Indikasi Program Investasi

Merupakan kegiatan untuk menentukan program pembangunan dengan penekanan terbentuknya struktur kawasan (infrastruktur wilayah yang mendasar) dan berkembangnya komoditas unggulan (berjalannya roda ekonomi yang bertumpu pada pengembangan pusat-pusat produksi, pusat-pusat pengolahan, dan pusat-pusat/simpul jasa koleksi dan distribusi sebagai outlet


IV-24

pasar), termasuk program pengembangan investasi komoditas unggulan. Sasaran yang akan dicapai dalam tahap ini adalah tersusunnya program pembangunan yang dapat mendukung terbentuknya struktur kawasan dan berkembangnya komoditas unggulan. Berdasarkan sasaran di atas, maka keluaran yang diharapkan adalah: - Program pembangunan infrastruktur dasar wilayah yang dibutuhkan kawasan. - Program pengembangan komoditas unggulan, termasuk program pengembangan investasi komoditas unggulan. Masukkan yang dibutuhkan berupa : - Data mengenai keberadaan dan kondisi infratruktur wilayah eksisting. - Data mengenai pusat-pusat produksi, pusat-pusat pengolahan, dan pusat-pusat/simpul jasa koleksi dan distribusi sebagai outlet pasar. - Data mengenai peluang investasi komoditas unggulan. Langkah-langkah yang diperlukan adalah : 1. Menganalisis infrastruktur dasar yang dibutuhkan untuk mengembangkan kawasan. 2. Membandingkan kebutuhan dengan keberadaan dan kondisi infrastruktur dasar di kawasan. 3. Menetapkan program pengembangan infrastruktur wilayah. 4. Menganalisis pola kegiatan ekonomi di pusat-pusat produksi, pusat-pusat pengolahan, dan pusat simpul jasa koleksi dan distribusi sebagai outlet pasar. 5. Menentukan peluang pengembangan komoditas unggulan berdasarkan hasil analisis langkah 4 dan peluang investasi. 6. Menetapkan program pengembangan kawasan. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada tahapan ini adalah : - Setiap sektor atau daerah yang direncanakan sebagai kawasan investasi harus mempunyai pertimbangan ekonomis. Teknik analisis yang dapat digunakan antara lain NPV, IRR, atau rasio B/C - Untuk membandingkan keunggulan kawasan andalan lainnya dapat menggunakan teknik analisis RCA (Revealed Comparative Advantages)


IV-25

g. Struktur Kelembagaan

Merupakan upaya untuk menyusun kerangka organisasi pengelola kawasan andalan sesuai dengan karakteristik kawasan tersebut Sasaran yang akan dicapai dalam tahap ini adalah: - Merumuskan struktur organisasi dan kebutuhan sumber daya manusia. - Merumuskan mekanisme kerja institusi secara internal dan eksternal termasuk kewenangan administrasi. Berdasarkan sasaran di atas, maka keluaran yang diharapkan adalah: - Struktur organisasi pengelola pengembangan kawasan andalan. - Mekanisme kerja internal dan eksternal. Masukkan yang dibutuhkan berupa : - Peraturan pemerintah yang terkait dengan pembentukan kawasan andalan. - Literatur kelembagaan pemerintah, baik teoritis maupun dari pengalaman daerah lain. Langkah-langkah yang diperlukan adalah : 1. Mengkaji potensi dan permasalahan kawasan. 2. Mengestimasi kebutuhan institusional dalam rangka pengembangan kawasan andalan. 3. Mengkaji peraturan pemerintah yang terkait, dan membandingkan dengan pengalaman di kawasan lain. 4. Menentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kondisi kawasan . 5. Menentukan mekanisme kerja internal dan eksternal. PPPeeedddooom m m K w maaannnPPPeeennnyyyuuusssuuunnnaaannnRRReeennncccaaannnaaaPPPeeennngggeeem mbbbaaannngggaaannnK Kaaaw waaasssaaannnAAAnnndddaaalllaaannn

IV-26

Hal-hal yang perlu diperhatikan pada tahapan ini adalah : - Prinsip inteligent organization dapat dijadikan perspektif dalam menyusun kerangka organisasi. - Institusi pengelola kawasan andalan yang terbentuk hendaknya memiliki unsur enterpreuner dan bersifat corporate.


IV-27

Lampiran 1

PROSES DAN TATA CARA ANALISIS ASPEK FISIK DAN LINGKUNGAN

1.1

Umum

Lahan pengembangan kawasan ataupun penataan ruang kawasan, merupakan sumber daya alam, yang memiliki keterbatasan dalam menampung kegiatan atau budidaya manusia dalam pemanfaatan sumberdaya alam tersebut. Banyak contoh kasus kerugian ataupun korban yang disebabkan oleh ketidaksesuaian pemanfaatan lahan yang melampaui kapasitasnya. Untuk itulah perlu dikenali sedini mungkin karakteristik fisik suatu wilayah maupun kawasan untuk dikembangkan, baik potensi sumberdaya alamnya maupun kerawanan bencana yang dikandungnya, yang kemudian diterjemahkan sebagai potensi dan kendala pengembangan kawasan. Analisis fisik dan lingkungan pengembangan kawasan ini adalah untuk mengenali karakteristik sumberdaya alam tersebut, dengan menelaah kemampuan dan kesesuaian lahan, agar pemanfaatan lahan dalam pengembangan kawasan dapat dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem. Hasil studi analisis fisik dan lingkungan ini akan menjadi masukan dalam penyusunan rencana tata ruang maupun rencana pengembangan kawasan (rencana tindak, rencana investasi dll), karena akan memberikan gambaran kerangka fisik pengembangan kawasan. Secara garis besar analisis kelayakan fisik atau dikenal juga sebagai studi kesesuaian lahan kawasan ini dapat digambarkan dalam bentuk bagan alir berikut (Gambar 1.1). Pengumpulan data, dengan cakupan data yang dikehendaki adalah seperti terlihat pada bagan alir tersebut. Sedangkan tahap analisis terdiri dari dua, yakni analisa kemampuan lahan dan analisa kesesuaian lahan. Hasil akhir dari studi ini adalah berupa rekomendasi kesesuaian lahan, yang akan menjadi masukan pada pengembangan kawasan.


L1-1


KEBIJAKS. PENGEMB. FISIK YANG ADA

STUDI FISIK

SKL THP PEMBUANGAN LIMBAH

PEMANF. LAHAN

Gambar 1.1.

SKL TERHADAP BENCANA ALAM

SKL TERHADAP EROSI

SKL UNTUK DRAINASE

SD MINERAL/ BHN GALIAN

BENCANA ALAM

PERKIRAAN DAYA TAMPUNG LAHAN

SKL KETERSEDIAAN AIR

HIDROLOGI

ANALISA KESESUAIAN LAHAN

Bagan Alur Tata Cara Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan

EVALUASI PEMANF. LAHAN YG ADA THD KESESUAIAN LAHAN

PERSY. & PEMBATAS PENGEMB.

ARAHAN PEMANF. AIR BAKU

SKL KESTABILAN FONDASI

GEOLOGI

ANALISA KEMAMPUAN LAHAN

ARAHAN RASIO KETINGGIAN BANGUNAN

SKL KESTABILAN LERENG

TOPOGRAFI

ARAHAN RASIO TUTUPAN LAHAN

SKL KEMUDAHAN DIKERJAKAN

ARAHAN TATA RUANG PERTANIAN

KLIMATOLOGI

SKL MORFOLOGI

REKOMENDASI KESESUAIAN LAHAN

Lampiran 1

L1-2

Lampiran 1

1.2

Pengumpulan Data

1.2.1 Klimatologi

Data Klimatologi adalah iklim berdasarkan hasil pengamatan pada stasiun pengamat di wilayah yang bersangkutan dan atau daerah sekitarnya. meliputi: 1. Curah hujan 2. Hari hujan 3. Intensitas hujan 4. Temperatur rata-rata 5. Kelembaban relatif 6. Kecepatan dan arah angin 7. Lama penyinaran (durasi) matahari Data klimatologi ini dapat diperolah pada stasiun meteorologi dan geofisika di wilayah studi atau daerah sekitarnya yang terdekat, atau pada kabupaten dalam bentuk laporan, dapat juga diperoleh pada Badan Meteorologi dan Geofisika Pusat di Jakarta. Kedalaman data adalah pengamatan selama 10 tahun (bila tersedia). Bila data yang diperoleh tidak mencapai kedalaman tersebut, sebaiknya dikumpulkan data semaksimum yang tersedia, dengan penyajian sebagai berikut:


L1-3

Lampiran 1

1.2.1.1 Curah Hujan Tabel: Curah Hujan Wilayah …….(mm) Tahun 1985 – 1994 (Stasiun Pengamat …………..) No.

Tahun Jan. Feb. Mar. Apr. Mei Jun. Jul. Ags. Sep. Okt. Nop. Des. Jumlah Pengamatan

1. 2.

1985 1986

10. 1994

Rata-rata

1.2.1.2 Hari Hujan Tabel: Curah Hujan Wilayah …….(hari) Tahun 1985 – 1994 (Stasiun Pengamat …………..) No.


1. 1985 2. 1986 10. 1994 Rata-rata

1.2.1.3 Intensitas Hujan Tabel: Curah Hujan Wilayah …….(mm) Tahun 1985 – 1994 (Stasiun Pengamat …………..) No.


1. 1985 2. 1986 10. 1994 Rata-rata

1.2.1.4 Data Klimatologi Data klimatologi lainnya seperti yang dimintakan di atas ditabulasikan berupa data ratarata pengamatan selama 10 tahun sebagai berikut:


L1-4

Lampiran 1

Tabel:

Temperatur, Kelembaban Relatif, Kota/Kabupaten …….…. (1985 – 1994) (Stasiun Pengamat …………..)

Bulan No.

1. 2. …. …. …. 11. 12.

Temperatur (o C) Max. Min. Rata2

Kelembaban (Rata2) %

Angin,

Durasi Matahari (Rata2) %

dan

Durasi

Matahari

Angin Kecepatan Arah Rata2 Max. Umum

Januari Pebruari

Nopember Desember

1.2.2 TOPOGRAFI

Data topografi adalah berupa peta topografi dengan skala terbesar yang tersedia, yang dapat diperoleh pada instansi : BAKOSURTANAL, Agraria, Jantop, Angkatan Darat, Ditjen Geologi dan Sumberdaya Mineral, dan lainnya. Contoh peta topografi yang diharapkan dalam studi ini adalah sebagai berikut (Gambar 2.1.) Dari peta topografi ini dapat diturunkan beberapa peta yang berkaitan dengan bentuk bentang alam dan kemiringannya, yakni peta morfologi dan peta kemiringan lereng/lahan, yang dalam hal ini dikelompokkan sebagai peta data, karena penganalisaan berikutnya berpijak pada peta morfologi dan kemiringan lereng ini, bukan peta topografi yang merupakan data mentahnya.


L1-5


7

P.Liwungan

Tg. Batumandi

28 8

UG. Palasari

600.000

0

6 29

500

.RANGKASBITUNG

Tg. Pontang

8 - 15 %

KABUPATEN LEBAK

.PANDEGLANG

15 - 25 %

UG. Karang

8 - 15 %

25

!SERANG KABUPATEN SERANG !

UG. Aseupan

0 00 2.

P.Kambing P.Dua

Tl. Banten

Pulopanjang

.CILEGONP.Lima

KOTA CILEGON

1.000

P. Merak

Tg. Pujut

KABUPATEN PANDEGLANG

0-8%

1 Tg. 28 Cikoneng

P. Labuan

28

P. Sangiang

Tg. Bajo

28 9

206

Tg. Lesung

Tl. Lada

SSS uuu n n n dd d a a

SSS e e e lll aaa ttt

50 0 1.

Tg. Kedongdong

- 10

3.500

9350.000 9300.000

600.000

Skala 1 : 250.000

Gunung

Kontur

Ketinggian 0

Ketinggian 250

Ketinggian 500

Ketinggian 1000

Ketinggian 1500

Ketinggian 2000

Ketinggian 2500

Ketinggian 3000

Ketinggian 3500

Ketinggian 4000

Ketinggian 4500

Ketinggian 5000

Batas Kabupaten / Kota

Ibukota Kabupaten/Kota

Ibukota Propinsi

DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN DIREKTORAT

Sejarah Peta : Peta dasar dari Peta Topografi Bakosurtanal Skala 1 : 250.000 Peta Batas Administrasi dari Data Digital Podes (BPS) dan Bapeda Propinsi Banten

U

250

! -

Keterangan :

GAMBAR : 2 - 1 CONTOH PETA TOPOGRAFI

Lampiran 1

L1-6

9300.000

Lampiran 1

1.2.2.1 Peta morfologi Peta morfologi adalah pengelompokkan bentuk bentang alam berdasarkan rona, kemiringan lereng secara umum, dan ketinggiannya, pada beberapa satuan morfologi sebagai berikut (Gambar 2.2): Satuan Morfologi Dataran Satuan morfologi dataran adalah bentuk bentang alam yang didominasi oleh daerah yang relatif datar atau sedikit bergelombang, dengan kisaran kemiringan lereng 0% - 5%. Lebih rinci lagi satuan morfologi dataran ini dapat dibedakan atas dua subsatuan, yakni: subsatuan morfologi dataran berkisar antara 0% - 2%; dan subsatuan morfologi medan bergelombang dengan kisaran kemiringan lereng lebih dari 2% hingga 5%. Satuan Morfologi Perbukitan Satuan morfologi perbukitan adalah bentuk bentang alam yang memperlihatkan relief baik halus maupun kasar, membentuk bukit-bukit dengan kemiringan lereng yang bervariasi. Secara lebih rinci satuan morfologi perbukitan dapat dibagi lagi atas tiga subsatuan, yakni: subsatuan morfologi perbukitan landai dengan kemiringan lereng 5% - 15% dan memperlihatkan relief halus; subsatuan morfologi perbukitan sedang dengan kemiringan lereng berkisar antara lebih dari 15% hingga 40% dan memperlihatkan relief sedang, dan subsatuan morfologi perbukitan terjal dengan kemiringan lebih dari 40% dan memperlihatkan relief kasar. Satuan Morfologi Tubuh Gunung Api Satuan tubuh gunung api ini hampir sama dengan satuan morfologi perbukitan,dan umumnya merupakan subsatuan perbukitan sedang hingga terjal, namun membentuk kerucut tubuh gunung api. Satuan Tubuh Gunung Api ini perlu dipisahkan dari satuan perbukitan, karena tubuh gunung api mempunyai karakterisitk tersendiri dan berbeda dari perbukitan umumnya, seperti banyak dijumpai mata air, kandungan-kandungan gas beracun, dan sumber daya mineral lainnya yang khas gunung api.


L1-7

PPeeddoom maann PPeennyyuussuunnaann RReennccaannaa PPeennggeem mbbaannggaann KKaawwaassaann AAnnddaallaann 600.000


600.000

.RANGKASBITUNG

KABUPATEN LEBAK

.PANDEGLANG


.CILEGON

KOTA CILEGON

9350.000 9300.000

Skala 1 : 250.000

Pegunungan

Perbukitan

Dataran ( berombak sampai bergelombang )

Dataran Yang Datar

Batas Pantai



Ibukota Propinsi

DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH PENATAAN DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG PENGEMBANGAN KAWASAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN

Sejarah Peta : Peta dasar dari Peta Topografi Bakosurtanal Skala 1 : 250.000 Peta Batas Administrasi dari Data Digital Podes (BPS) dan Bapeda Propi nsi Banten

-

!

Keterangan :

GAMBAR : 2 - 2 CONTOH PETA MORFOLOGI

Lampiran 1

L1-8

9300.000

Lampiran 1

1.2.2.2 Peta Kemiringan Lereng Peta kemiringan lereng diturunkan dari peta topografi, karena penataan ruang dan peruntukannya banyak sekali ditentukan oleh kondisi kemiringan suatu wilayah, demikian juga pengembangan jaringan utilitas sangat dipengaruhi oleh besarnya kemiringan lereng ini. Peta ini memuat pembagian atau klasifikasi kemiringanlereng di wilayah studi atas beberapa kelas sebagai berikut: a. Kemiringan lereng 0 % - 2% b. Kemiringan lereng > 2% - 5% c. Kemiringan lereng > 5% - 15% d. Kemiringan lereng > 15% - 40% e. Kemiringan lereng > 40% Pada peta topografi dengan skala dan kelengkapan yang memungkinkan, selang kemiringan > 5% - 15%, dibagi lagi atas: > 5% - 8%, dan > 8% - 15%. Untuk lebih jelasnya peta kemiringan lereng ini dapat dilihat pada gambar 2.3


L1-9


Tg. Lesung

P.Liwungan P.Liwungan

P. Labuan

Tg. Kedongdong

Tl. Lada

SSS u u u nn n ddd aaa

SSS e e e lll aaa ttt

P. P. Merak Merak

600.000


0-8%

Tg. Cikoneng

Tg. Batumandi

P. Sangiang

Tg. Bajo

P.Dua

!SERANG !

P.Lima

P.Kambing

Tl. Tl. Banten Banten

Pulopanjang

8 - 15 %

.RANGKASBITUNG

Tg. Pontang

KABUPATEN LEBAK

.PANDEGLANG

15 - 25 %

8 - 15 %

KABUPATEN SERANG

.CILEGON

KOTA CILEGON

Tg. Pujut

9350.000 9300.000

600.000

GAMBAR : 2 - 3



Ibukota Propinsi

= 7,5 derajat = 12,5 derajat = 22,5 derajat

8 - 15 % - berombak 15 - 25 % - berbukit 25 - 45 % - curam

Skala 1 : 250.000

DEPARTEMEN DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARAN A WILAYAH WILAYAH PERMUKIMAN DAN DAN PRASARAN PRASARANA WILAYAH DEPARTEMEN PERMUKIMAN DEPARTEMEN A DIREK DIREKTO TORAT RAT JENDERAL PEN ATAAN RUAN G JENDERAL PENATAAN RUANG DIREKTO RAT RAT DIREKTORAT PEN GEMBAN GAN GAN KAWASAN PENGEMBANGAN DIREKTO DIREKTORAT PEN GEMBAN KAWASAN

dan Bapeda Propinsi Banten

Peta Batas Administrasi dari Data Digital Podes (BPS)

Peta dasar dari Peta Topografi Bakosurtanal Skala 1 : 250.000

Sejarah Peta :

> 45 % - sangat curam = > 22,5 derajat

= 4 derajat

0 - 8 % - datar

Kemiringan Lereng

! -

Keterangan :

CONTOH PETA KEMIRINGAN LERENG

Lampiran 1

L1-10

9300.000

Lampiran 1

1.2.3

Geologi

Untuk mengetahui kondisi geologi regional wilayah studi dan daerah sekitarnya, maka diperlukan data fisiografi daerah yang lebih luas. Fisiografi ini akan memperlihatkan gambaran umum kondisi fisik secara regional baik menyangkut morfologi, pola pembentuknya, pola aliran sungai, serta kondisi litologi dan struktur geologi secara umum. Gambaran umum kondisi geologi atau fisiografi ini dapat dilihat pada Geologi Indonesia (R.W. Van Bemmelen, 1949). Data geologi yang diperlukan pada studi ini terdiri dari tiga bagian, yakni data geologi umum, geologi wilayah studi, dan data geologi permukaan. 1.2.3.1 Geologi Umum Data geologi umum ini diperlukan untuk mengetahui kondisi fisik secara umum, terutama pada batuan dasar yang akan menjadi tumpuan dan sumber daya alam wilayah ini, serta beberapa kemungkinan bencana yang bisa timbul akibat kondisi geologinya atau lebih dikenal dengan becana alam beraspekkan geologi. Data geologi umum wilayah studi dan sekitarnya yang diperlukan pada analisis kelayakan fisik kawasan ini adalah peta dan data geologi, dalam skala terbesar yang tersedia. Data geologi ini mencakup stratigrafi dan uraian litologinya, struktur geologi, serta penampangpenampang geologi, seperti terlihat pada gambar 2.4, dengan susunan stratigrafi secara umum seperti terlihat pada tabel 1.2.3.1.


L1-11

Tg. Lesung


P.Liwungan

P. P. Labuan

Tg. Kedongdong

Tl. Lada

SS uu n n d d a a

SS e e l aa tt

P. Merak

600.000


Tg. Cikoneng

Tg. Batumandi

P. P. Sangiang

Tg. Tg. Bajo Bajo

SERANG ! !

P.Lima

P.Dua

P.Kambing P.Kambing

Tl. Tl. Banten

Pulopanjang

.RANGKASBITUNG

Tg. Pontang

KABUPATEN LEBAK

.PANDEGLANG

KABUPATEN SERANG

.CILEGON

KOTA CILEGON

Tg. Tg. Pujut

9350.000 9300.000

600.000

DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH DEPARTEMEN DEPARTEMEN PERMUKIMAN PERMUKIMAN DAN DAN PRASARANA PRASARANA WILAYAH WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN

dan Bapeda Propinsi Banten

Peta Batas Administrasi dari Data Digital Podes (BPS)

Skala 1 : 250.000

Fault ( Garis Sesar )

Miocene, Volcanic Facies

Miocene, Sedimentary

Alluvium

Pliocene, Sedimentary

Undifferentiated Volcanic Products


Sejarah Peta :



Ibukota Propinsi

!

Keterangan :

GAMBAR : 2 - 4 CONTOH PETA GEOLOGI UMUM

Lampiran 1

L1-12

9300.000

Lampiran 1

Tabel 1.2.3.1. Susunan Stratigrafi Daerah …………. Umur

Formasi/ Satuan Batuan

Symbol Pada Peta

Litologi

Holosen Kuarter

Plistosen Pliosen

Tersier dst.

Data geologi umum ini dapat diperoleh pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi (P3G), Direktorat Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral, Departemen Pertambangan dan Energi, atau pada direktorat-direktorat lainnya di bawah Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral tersebut, yang mungkin pernah melakukan penelitian geologi terinci di wilayah yang diperlukan. Selain Instansi tersebut, data geologi umum dapat diperoleh pada instansi-instansi yang berkaitan dengan bidang geologi seperti Pertamina, perusahaan-perusahaan minyak dan perusahaan tambang baik logam maupun bahan galian lainnya, serta perguruanperguruan tinggi yang memiliki jurusan geologi yang mungkin pernah melakukan penelitian di wilayah bersangkutan. 1.2.3.2 Geologi Wilayah Studi Khusus untuk wilayah studi perlu dilakukan telaahan geologi lebih terinci, disesuaikan dengan skala penelitian yang dilakukan, yang diperoleh berdasarkan peta geologi umum dan dilakukan pengecekan di lapangan. Peta geologi wilayah studi ini memuat semua unsur geologi seperti yang dikehendaki pada geologi umum, hanya lebih terinci yang kemungkinan akan berbeda dari peta geologi umum, karena dilakukan penelitian pada skala lebih besar. Mengingat keterbatasan waktu dan biaya, maka peta geologi wilayah studi ini lebih bersifat geologi tinjau yang berpegang pada geologi umum, dan lebih menekankan pada rincian karakteristik litologi dan struktur geologinya, dan tentunya dengan tidak mengabaikan stratigrafi serta unsur-unsur geologi lainnya. Susunan stratigrafi wilayah studi seperti terlihat pada Tabel 1.2.3.2. Tabel 1.2.3.2. Susunan Stratigrafi Wilayah Studi Umur

Formasi/ Satuan Batuan

Symbol Pada Peta

Litologi

Holosen Kuarter

Plistosen Pliosen

Tersier dst.


L1-13

Lampiran 1

1.2.3.3 Geologi Permukaan Yang dimaksud dengan geologi permukaan adalah kondisi geologi tanah/batu yang ada di permukaan dan sebarannya baik lateral maupun vertikal hingga kedalaman batuan dasar serta sifat-sifat keteknikan tanah/batu tersebut, dalam kaitannya untuk menunjang pengembangan kawasan. Data geologi permukaan hanya dapat diperoleh dari penelitian lapangan (data primer), dengan penyebaran vertikal diperoleh berdasarkan hasil pemboran dangkal. Sifat keteknikan dengan keterbatasan biaya dan waktu penelitian hanya dapat disajikan berupa pengamatan megaskopis, kecuali daya dukung tanah/batu yang dapat dipertajam dari hasil pengujian sondir. Peta geologi permukaan yang memuat sebaran lateral tanah/batu ini (Gambar 2.5), juga diikuti dengan susunan tanah/batu hingga batuan dasar yang diperoleh dari hasil pemboran dangkal yang menunjukkan penyebaran vertikal dari tanah/batu tersebut (Tabel 1.2.3.3.). Tabel 1.2.3.3 Susunan Tanah Wilayah Studi Kedalaman (m)

Simbol

Jenis Tanah


Pemerian (Deskripsi)

L1-14


Tg. Lesung

S e l a t

Tl. Lada

P.Liwungan

Kec.Pagelaran

Kec.Serang

Kec.Mandalawangi

Kec.Picung

Kec.Bojong

600.000

Kec.Cileles

Kec.Cimanuk Kec.Saketi Kec.Banjar

.

Kec.Cimarga

KABUPATEN LEBAK

Kec.Cikulur Kec.Cipinang

. Kec.Rangkasbitung

Kec.Warunggunung

Kec.Kopo

Kec.Gembong

Kec.Cikande

Kec.Pamarayan

Kec.Cikeusal Kec.Petir

Kec.Cadassari

Kec.Baros

Kec.Curug

Kec.Kresek

Kec.Kronjo

Kec. Tanara

Kec.Carenang

Kec. Pontang

Kec.Kragilan Kec.Cipocok Jaya Kec. Kibin Kec.Walantaka

Kec.Pandeglang

Kec.Ciomas

Kec.Pabuaran

Tg. Pontang

Kec.Tirtayasa

Kec.Ciruas

Kec.Kasemen

! KABUPATEN SERANG !

Kec.Waringinkurung

Kec.Cibeber

Kec.Cilegon

Kec.Padarincang

Kec.Menes

Kec.Jiput

Tl. Banten

Pulopanjang

P.Kambing P.Dua P.Lima CILEGON .

KOTA CILEGON

Kec.Mancak


P. Labuan

Kec.Labuan

Kec.Pulo Ampel Kec.Pulo Merak

Kec.Ciwandan

P. Merak

Kec.Anyar

Tg. Batumandi

P. Sangiang

Tg. Bajo

Tg. Cikoneng

Tg. Kedongdong

S u n d a

Tg. Pujut

9350.000 9300.000

600.000

Skala 1 : 250.000

Asosiasi Podsolik Kuning & Hidromorf Kelabu

Asosiasi Latosol Coklat & Latosol C Kekunungan

Podsolik Kuning

Asosiasi Latosal Coklat Kemerahan & Litosol

Latosol Merak Kekuningan

Latosol Coklat

Latosol Coklat

Podsolik Merah

Grumosol Kelabu Tua

Andosol Coklat

Asosiasi Litosol & Mediterm Merah

Asosiasi Regosol Coklat & Litosol

Grumusol

Regosol Coklat

Regosol Coklat Kekuningan

Asosiasi Hidromorf Kelabu & Planosol

Aluvia Kelabu Kekuningan

Aluvia Kelabu Tua

Aluvia Kelabu

Danau

Sungai

Batas Pantai

Jalan Kereta Api

Jalan Kabupaten

Jalan Propinsi

Jalan Nasional

Jalan Tol



Ibukota Propinsi

DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN


-

!

Keterangan :

GAMBAR : 2 - 5 CONTOH PETA GEOLOGI PERMUKAAN

Lampiran 1

L1-15

9300.000

Lampiran 1

1.2.4 Hidrologi

Data hidrologi yang dimaksud di sini adalah data yang berkaitan dengan kondisi keairan, baik air permukaan maupun air tanah. Untuk itu penyajian data hidrologi ini dibedakan atas air permukaan dan air tanah sebagai berikut: 1.2.4.1 Air Permukaan Yang dimaksud air permukaan adalah air yang muncul atau mengalir di permukaan seperti: mata air, danau, sungai, dan rawa. Pada data air permukaan ini masing-masing jenis sumber air tersebut hendaknya diikuti besaran atau debitnya, sehingga dapat terlihat potensi air permukaan secara umum. Khusus untuk sungai disajikan lengkap dengan Wilayah Aliran Sungai (WAS) dan SubWAS nya, karena masing-masing WAS umumnya mempunyai karakteristik berbeda, demikian juga dengan Sub-WAS yang diharapkan dapat memberikan gambaran potensi sungai sampai orde yang terkecil. Data sungai ini juga dilengkapi dengan pola aliran, arah aliran air permukaan pada masing-masing Sub-WAS serta kerapatan sungai yang secara tidak langsung akan memperlihatkan aktivitas sungai tersebut baik pengaliran maupun pengikisannya. Data air permukaan ini dapat diperoleh pada pengairan setempat ataupun pusat, dilengkapi dengan pengamatan lapangan yang menunjukkan kondisi keairan sesaat pada waktu pengamatan yang akan menunjukkan potensi air pada musim tertentu (penghujan atau kemarau, tergantung waktu pengamatan). Sedangkan untuk data mata air kemungkinan juga dapat diperoleh dari peta hidrologi yang dikeluarkan oleh Direktorat Agraria. Peta air permukaan secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 2.6, dengan debit sungaisungai tersebut selain dicantumkan pada peta juga dibuat tabulasi yang menunjukkan debit pada bulan kering (debit minimal) dan debit bulan basah (debit maksimal) Tabel 1.2.4.1. Tabel 1.2.4.1 Debit Sungai-Sungai di Wilayah Studi No

Sungai

Debit Maks.

Debit Min.

Debit Rata2

1. 2. …

dst


L1-16

Ke Jakarta

Adiwerna

TEGAL

Kramat Kramat

Ke KeSemarang Semarang Semarang Ke Ke Semarang

CONTOH PETA

PPeeddoom maann PPeennyyuussuunnaann RReennccaannaa PPeennggeem mbbaannggaann KKaawwaassaann AAnnddaallaann 1

10

2

20

40

4

6

60

80

8

D IRE K TO RA T

P E NGE MB A NGA N

KAWASA N

D IRE K TO RA T J E ND E RA L P E NA TA A N R UA NG

DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

0

0

Arah Aliran

Batas WAS

Sungai

Rel Kereta Api

Jalan Lokal

Jalan Arteri

Batas Kota

POLA ALIRAN SUNGAI

Keterangan :

Gambar : 2.6

10 Cm

100 m

Lampiran 1

Ke Purwokerto

lili maa PPaam S.. S

L1-17

S. ca caba n

S. S. Ci Ciuu

Lampiran 1

1.2.4.2 Air Tanah Data air tanah dapat dipisahkan atas air tanah bebas/ dangkal dan air tanah dalam/bertekan, yang masing-masing diupayakan diperoleh besar potensinya. Air tanah bebas/dangkal adalah air tanah yang umum digunakan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih berupa sumur-sumur, sehingga untuk mengetahui potensi air tanah bebas ini perlu diketahui kedalaman sumur-sumur penduduk, dan kemudian dikaitkan dengan sifat fisik tanah/batunya dalam kaitannya sebagai pembawa air. Selain besarannya air tanah ini perlu diketahui mutunya secara umum, dan kalau memungkinkan hasil pengujian mutu air dari laboratorium. Sedangkan air tanah bertekan/dalam yakni air tanah yang memerlukan teknologi tambahan untuk pengadaanya, secara umum dapat diketahui dari kondisi geologinya, yang tentunya memerlukan pengamatan struktur geologi yang cermat. Kondisi air tanah ini dapat diperoleh dari penelitian hidro-geologi baik yang dilakukan oleh Direktorat Geologi Tata Lingkungan, maupun instansi lainnya yang berkaitan dengan keairan seperti Direktorat Air Bersih, P2AT, ataupun juga dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi. Khusus untuk air tanah bebas, data kedalaman sumur penduduk pada beberapa lokasi telah dipetakan oleh Direktorat Agraria berupa Peta Hidrologi yang memuat juga kedalamannya pada musim kering dan musim basah (Gambar 2.7). Dari data kedalaman sumur dan peta topografi dapat diperoleh peta isofreatis yang menunjukkan ketinggian muka air tanah dari muka laut seperti terlihat pada Gambar 2.8.


L1-18


Tg. Lesung

S

P. Merak

600.000


P. Labuan

P.Liwungan

Tg. Batumandi

P. Sangiang

Tg. Bajo

Tg. Cikoneng

Tg. Kedongdong

Tl. Lada

S u n d a

e l a t

Tl. Banten

Pulopanjang Tg. Pontang

KABUPATEN LEBAK

.RANGKASBITUNG

!SERANG !

.PANDEGLANG

KABUPATEN SERANG

P.Kambing P.Dua P.Lima CILEGON .

KOTA CILEGON

Tg. Pujut

9350.000 9300.000

600.000

8

Skala 1 : 250.000

Tidak ada air tanah tawar

Air tanah menengah dalam

Air tanah dangkal

Sungai

Pantai



Ibukota Propinsi



-

!

Keterangan :

GAMBAR : 2 - 7 CONTOH PETA POTENSI AIR TANAH

Lampiran 1

L1-19

9300.000

Ke Jakarta

2.5

5.0 Adiwerna


.0 10

.0 20.0

TEGAL

L A U T

S. Ciu

J A W A

Kramat

Ke Semarang 10.0

1

2

20

4

40

6

60

8

80

10 Cm

100 m

DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH G DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUAN N DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAW ASA

0

0 10

Garis kesamaan muka Air Tanah dari Muka Laut

Sungai

Rel Kereta Api

Jalan Lokal

Jalan Arteri

Batas Kota

Keterangan :

CONTOH PETA ISOFREATIS AIR TANAH

Gambar : 2.8

Lampiran 1

Ke Purwokerto

allii am S. P

L1-20

S . ca caba n

Lampiran 1

1.2.5 Sumberdaya Mineral/Bahan Galian

Sumberdaya mineral/bahan galian dalam pengembangan kawasan pun perlu diketahui, mengingat dalam proses pembangunan nantinya akan banyak diperlukan bahan bangunan berupa batu, pasir dan tanah urug yang kesemuanya ini termasuk bahan galian golongan C. Sebaran potensi bahan galian golongan C ini untuk daerah-daerah tertentu telah dilakukan pemetaannya oleh Direktorat Sumberdaya Mineral, ataupun Direktorat Geologi Tata Lingkungan, Departemen Pertambangan dan Energi. Namun untuk daerah yang belum dipetakan dapat dikenali di lapangan dan dipertegas dengan kondisi geologinya, juga informasi dari pemerintah daerah setempat mengenai aktivitas penambangan bahan galian golongan C ini di wilayahnya. Sumberdaya mineral lainnya yang tidak termasuk bahan galian golongan C seperti minyak bumi, batubara, dan mineral logam, juga perlu diketahui di wilayah studi bilamana ada, karena akan menyangkut kemungkinan pengembangan penambangan di wilayah studi dan kaitannya dengan penataan ruang. Sumberdaya mineral ini disajikan baik dalam bentuk peta seperti Gambar 2.9, maupun dalam bentuk tabel berupa jenis bahan galian, lokasi, sumber bahan galian, dan perkiraan cadangan seperti terlihat Tabel 1.2.5.1. Tabel 1.2.5.1 Sumberdaya Mineral/Bahan Galian di Wilayah Studi No

Jenis Bahan Galian

Lokasi

Sumber/ Batuan Induk

Perkiraan Cadangan

Keterangan

1. 2. dst Sumber:


L1-21

Tg. Lesung

S e l a t


P. Labuan

600.000

(

(( ( ( (

( ( (

(

Tg. Pontang

(

(

(

KABUPATEN LEBAK

( ( (

(

.RANGKASBITUNG

.PANDEGLANG

(

(


(

P.Kambing P.Dua

Tl. Banten

Pulopanjang

MAXUS

P.Lima .CILEGON

KOTA CILEGON

( (


P.Liwungan

Tl. Lada

Tg. Batumandi

( (

P. Merak

P. Sangiang

Tg. Bajo

Tg. Cikoneng

Tg. Kedongdong

S u n d a

Tg. Pujut

9350.000 9300.000

600.000

Batas Pantai



Ibukota Propinsi

Cadangan terbukti Cadangan terduga dengan sumberdaya Hipotetik

Skala 1 : 250.000

Bahan Galian Keramik

Bahan Galian Industri

Bahan Galian Batu Mulia

Bahan Galian Kuarter


Peta Batas Administrasi dari Data Digital Podes (BPS) dan Bapeda Propi nsi Banten


Sejarah Peta :

( ( ( (

Potensi Galian PotensiBahan Bahan Galian

( (

Potensi Bumi PotensiPanas Panas Bumi

Daerah Tertutup

Daerah Kerja Penambangan Minyak

Kuasa Pertambangan PT. Tambang Timah

Kuasa Pertambangan PT. Aneka Tambang

Sungai Pertambangan Umum Pertambangan Umum

-

!

Keterangan :

GAMBAR : 2 - 9

GAMBAR : 2 - 9 CONTOH PETA SEBARAN BAHAN MINERAL CONTOH PETA SEBARAN BAHAN MINERAL

Lampiran 1

L1-22

9300.000

Lampiran 1

1.2.6 Bencana Alam

Bencana alam pada dasarnya adalah gejala atau proses alam yang terjadi akibat upaya alam mengembalikan keseimbangan ekosistem yang terganggu baik oleh proses alam itu sendiri ataupun akibat ulah manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam ini. Kemungkinan bencana alam yang akan timbul di suatu daerah, dalam hal ini bencana alam beraspekkan geologi, seperti : banjir, longsor/gerakan tanah, amblesan, letusan gunung api, gempa bumi, kekeringan, dan lainnya; pada dasarnya dapat dikenali dari kondisi geologi, sejarah bencana alam yang pernah terjadi di wilayah tersebut, dan gejala bencana alam dalam bentuk lokal atau mikro yang kemungkinan akan meluas atau merupakan indikasi terjadinya bencana yang lebih makro. Kemungkinan bencana atau daerah rawan bencana alam ini tentunya perlu dikenali sedini mungkin, agar tindakan pengaman bila daerah tersebut memang akan dikembangkan, sudah disiapkan, atau sejak dini dihindari pengembangan pada daerah rawan bencana ini. Berbagai jenis bencana alam dan daerah pengaruhnya adalah data bencana alam yang dimintakan dalam studi ini, dan bila perlu masing-masing jenis bencana disajikan dalam peta terpisah sesuai dengan ketersediaan datanya, seperti terlihat pada Gambar 2.10.


L1-23


Tg. Lesung

Kec.Pagelaran

Kec.Bojong Kec.Picung

600.000

Kec.Ciruas

Kec.Kasemen

Kec.Serang

.

Kec.Cileles

Kec.Pamarayan

KABUPATEN LEBAK

Kec.Cimarga

Kec.Kresek

Kec.Kronjo

Kec.Kopo

Kec.Gembong

Kec.Cikande

Kec. Kibin

Kec.Carenang

Kec. Tanara

Kec.Cipinang

. Kec.Rangkasbitung

Kec.Warunggunung

Kec.Cikulur

Kec.Pandeglang

Kec.Cadassari

Kec.Petir

Kec.Cikeusal

Kec.Walantaka Kec.Curug

Kec.Baros

Kec.Cimanuk Kec.Saketi Kec.Banjar

Kec.Menes

Kec.Jiput

Kec.Labuan


P.Liwungan

P. Labuan

Kec.Ciomas

Kec.Padarincang

Kec.Pabuaran

Kec.Mandalawangi

Kec.Cinangka

Kec.Waringinkurung

Kec.Cibeber

Kec.Cilegon

Kec. Pontang

Kec.Tirtayasa

Tg. Pontang

! ! Kec.Kragilan KABUPATEN SERANG Kec.Cipocok Jaya

Kec.Mancak

P.Kambing P.Dua

Tl. Banten

Pulopanjang

.CILEGONP.Lima

KOTA CILEGON Kec.Ciwandan

Kec.Anyar

Tg. Batumandi

Kec.Pulo Ampel

Kec.Pulo Merak

P. Merak

P. Sangiang

Tg. Bajo

Tg. Cikoneng

Tg. Kedongdong

Tl. Lada

SSSS u u u u nnnn dd dd aa aa

SSSS eeee llll aaaa tt tt

Tg. Pujut

9350.000 9300.000

600.000

Skala 1 : 250.000

Daerah Aman Bencana

Daerah Potensi Tergengang

Daerah Potensi Longsor Lahan

Daerah Aktifitas Gunung Berapi

Danau

Sungai

Batas Pantai

Jalan Kereta Api

Jalan Kabupaten

Jalan Propinsi

Jalan Nasional

Jalan Tol

Batas Kecamatan


Ibukota Kecamatan


Ibukota Propinsi

DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN KAWASAN


(

-

!

Keterangan :

GAMBAR : 2 - 10 CONTOH PETA RAWAN BENCANA

Lampiran 1

L1-24

9300.000

Lampiran 1

1.2.7 Pemanfaatan Lahan

Pemanfaatan lahan di wilayah studi perlu diketahui secara terinci, terutama sebaran bangunan yg bersifat tidak meluluskan air/kedap air. Hal ini berkaitan erat dengan rasio tutupan lahan eksisting yang nantinya digunakan dalam penghitungan ketersediaan air tanah bebas. Selain sebagai rasio tutupan lahan, pemanfaatan lahan juga diperlukan untuk mengetahui pengelompokan peruntukan lahan, termasuk aglomerasi fasilitas yang akan membentuk pusat kota serta bangunan-bangunan yang memerlukan persyaratan kemampuan lahan tinggi, yang akan digunakan dalam penentuan rekomendasi kesesuaian lahan. Disamping itu dengan mengetahui sebaran pemanfaatan lahan di wilayah ini, maka akan terlihat pada daerah-daerah mana pemanfaatan lahan yang ternyata menyimpang dari kesesuaiannya atau melampaui kemampuannya, sehingga dapat dijadikan masukan juga dalam memberikan rekomendasi kesesuaian lahan ini. Data pemanfaatan lahan disajikan berupa peta pemanfaatan lahan seperti terlihat pada Gambar 2.11, dan luas pemanfaatan lahan seperti terlihat pada tabel 1.2.7.1. Tabel 1.2.7.1 Penggunaan Lahan di Kota/Kabupaten ………. No

Desa

Luas (Ha)

Permukiman

Jenis Penggunaan LAhan Sawah Kebun Hutan

Dll

1. 2. dst

Gambar 2.11


L1-25

Lampiran 1


L1-26

Lampiran 1

1.2.8 Studi Fisik/Lingkungan Yang Ada Atau Pernah Dilakukan

Studi-studi fisik yang pernah dilakukan menyangkut fisik ataupun lingkungan dapat diperoleh sebagai masukan data dalam Analisis Kelayakan Fisik Kawasan ini, dan harus dicantumkan sumbernya. Studi-studi ini sangat membantu dalam penentuan arahan kesesuaian peruntukan lahan, ataupun dalam rekomendasi, karena daerah yang sudah disarankan peruntukkannya dari studi terdahulu bila dalam analisis kelayakan fisik kawasan ini tidak termasuk pengembangan perkotaan dapat diperuntukkan sebagaimana usulan semula. Sedangkan untuk daerah yang masuk pengembangan perkotaan tetapi arahan dari studi terdahulu sudah ada dan bukan untuk perkotaan, dapat dilakukan penyesuaian yang tentunya telah melalui pertimbangan dari berbagai sektor, yang kemudian diakomodasikan dalam hasil studi ini sebagai optimasi terakhir dalam bentuk rekomendasi kesesuaian lahan. 1.2.9 Kebijaksanaan Pengembangan Fisik Yang Ada

Kebijaksanaan pengembangan fisik yang ada di wilayah studi perlu diketahui, terutama kebijaksanaan pemanfaatan lahan. Hal ini diperlukan dalam penentuan rekomendasi kesesuaian lahan, karena kebijaksanaan pemanfaatan lahan yang telah digariskan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tentunya dalam rekomendasi dicoba dipenuhi dengan memberikan persyaratan-persyaratan khusus sesuai dengan kendala dan potensi yang dimilikinya.


L1-27

Lampiran 1

Dengan demikian data mengenai kebijaksanaan pengembangan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam analisis kelayakan fisik pengembangan kawasan ini harus disertakan, agar tidak menimbulkan pertentangan antara rekomendasi kesesuaian lahan dengan kebijaksanaan yang ada dan sudah berjalan.

1.3

Analisa Kemampuan Lahan

1.3.1. SKL Morfologi

LINGKUP PEKERJAAN Melakukan pemilahan bentuk bentang alam/morfologi pada wilayah studi yang mampu untuk dikembangkan sesuai dengan fungsinya. SASARAN • Memperoleh gambaran tingkat kemampuan lahan untuk dikembangkan sebagai perkotaan dilihat dari segi morfologinya. • Mengetahui potensi dan kendala morfologi masing-masing tingkatan kemampuan lahan terhadap morfologi. MASUKKAN • Peta morfologi skala terbesar yang tersedia • Peta kemiringan lereng bila ada PPeeddoom maann PPeennyyuussuunnaann RReennccaannaa PPeennggeem mbbaannggaann KKaawwaassaann AAnnddaallaann

L1-28

Lampiran 1

• •

Peta morfologi bila sudah pernah dilakukan studi sejenis Hasil pengamatan lapangan mengenai morfologi ini

KELUARAN • Peta Satuan Kemampuan Lahan Morfologi • Potensi dan kendala morfologi masing-masing tingkatan dalam SKL Morfologi LANGKAH-LANGKAH 1. Hitung kemiringan lereng wilayah studi secara terinci dari peta topografi, dan sesuaikan/pertajam dengan hasil pengamatan lapangan, dengan pembagian seperti yang disyaratkan pada kompilasi data. 2. Dalam kasus tidak tersedia peta topografi yang memadai, kemiringan lereng ditentukan berdasarkan pengamatan langsung di lapangan dan plotting pada peta dasar (peta ini adalah merupakan peta sketsa kemiringan lereng). 3. Tentukan satuan-satuan morfologi yang membentuk wilayah studi berdasarkan peta topografi dan atau peta kemiringan lereng tersebut. 4. Tentukan tingkatan kemampuan lahan morfologi berdasarkan peta-peta hasil analisa di atas, dan persyaratan atau batasan yang diharapkan pada pengembangan kawasan. 5. Perikan (deskripsi) potensi dan kendala morfologi masing-masing tingkatan SKL Morfologi tersebut. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN • Penghitungan/pengamatan kemiringan lereng dilakukan dengan teliti, karena beberapa analisa satuan kemampuan lahan menggunakan kemiringan lereng ini sebagai salah satu masukannya.


L1-29

K e Jakarta K Jakarta KKe eeJakarta Jakarta

A diw erna

TEGAL TEGAL TEGAL

L A U T

J A W A

S . Ciu S . Ciu

KKramat ramat

KK emarang Kee eSS Semarang emarang

PPeeddoom maann PPeennyyuussuunnaann RReennccaannaa PPeennggeem mbbaannggaann KKaawwaassaann AAnnddaallaann 1 0

2 0

8 0

1 0

m 1 0 0

m C

D I R E K T O RA T

P E NG E M B A N G A N

KA W AS A N

PERM UKIM AN DAN PRASARANA WIL AYAH D I R E K T O RA T J E N DE R A L P E N A T A A N R UA NG

4 0

Kema mpu an lah a n da ri mor fo lo gi re nd a h

Kema mpu a n la ha n da r i mo rfo lo gi k ur an g

Kema mpu a n la ha n da r i mo rfo lo gi s ed a ng

Kema mpu an lah a n da ri mor fo lo gi c u k up

Kema mpu an lah a n da ri mor fo lo gi tin gg i

Sun g ai

R e l Ker eta Ap i

J ala n L ok al

J alan Arte ri

Bata s Kota

D E P A RTE ME N

0

K eterangan :

CONT OH P ETA S K L MORFOLOGI

Gam bar : 3. 1

Lampiran 1

Ke Purwokerto

ali P am S.

L1-30

S . caca ban

Lampiran 1

1.3.2 SKL Kemudahan Dikerjakan

LINGKUP PEKERJAAN Melakukan analisa guna mengetahui tingkat kemudahan lahan di wilayah studi untuk digali/dimatangkan dalam proses pembangunan/pengembangan kawasan. SASARAN • Memperoleh gambaran tingkat kemampuan lahan untuk digali, ditimbun, ataupun pematangannya dalam proses pembangunan untuk pengembangan kawasan. • Mengetahui potensi dan kendala dalam pengerjaan masing-masing tingkatan kemampuan lahan kemudahan dikerjakan. • Mengetahui metode pengerjaan yang sesuai untuk masing-masing tingkatan kemampuan lahan. MASUKKAN • Peta Topografi • Peta Morfologi • Peta Kemiringan Lereng • Peta Geologi • Peta Geologi Permukaan • Peta Pemanfaatan Lahan Eksisting KELUARAN • Peta Satuan Kemampuan Lahan Kemudahan Dikerjakan • Pemerian (deskripsi) masing-masing tingkatan kemudahan dikerjakan LANGKAH-LANGKAH 1. Tentukan tingkat kekerasan batuan berdasarkan peta topografi, peta geologi, peta pemanfaatan lahan eksisting, dan sesuaikan dengan data geologi permukaan yang merupakan hasil pengamatan langsung di lapangan. 2. Tentukan kemudahan pencapaian berdasarkan peta morfologi, peta kemiringan lereng, dan pemanfaatan lahan eksisting. 3. Tentukan tingkat kemudahan dikerjakan berdasarkan kedua hal tersebut di atas, lengkap dengan pemerian masing-masing tingkatan. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN • Ketelitian data geologi permukaan serta penentuan lokasi pemboran sangat menentukan ketepatan analisa tingkat kemudahan dikerjakan ini. PPeeddoom maann PPeennyyuussuunnaann RReennccaannaa PPeennggeem mbbaannggaann KKaawwaassaann AAnnddaallaann

L1-31

KKeeJakarta Jakarta

.P S S. P

A A diwerna diwerna

TEGAL

L A U T

J A W A

S .. C S Ciu iu

KKramat ramat KK ramat ramat

KKeeSSemarang emarang

PPeeddoom maann PPeennyyuussuunnaann RReennccaannaa PPeennggeem mbbaannggaann KKaawwaassaann AAnnddaallaann Batas Kota

1 0

1 0

m 1 0 0

m C

Kemudahan un tuk dik erjak an rendah

Kemudahan un tuk dik erjak an s edang

k emudahan untuk dik erjak an tinggi

Sungai

R el Kereta Api

J alan Lok al

J alan Arteri

D I RE K T O RA T

P E NG E M B A N G A N

KAW AS A N

DEPARTEM EN PERM UKIM AN DAN PRASARANA W IL AYAH D I RE K T O RA T J E N DE R A L P E N A T A A N R UA NG

K eterangan :

CONT OH PETA SKL KEMUDAHAN DIKERJAKAN

Gambar : 3.2

Lampiran 1

Ke Purwokerto

ali aam mali

L1-32

SS.S.c. accca aaca ca babbnaann

Lampiran 1

1.3.3 SKL Kestabilan Lereng

LINGKUP PEKERJAAN Melakukan analisa untuk pengetahui tingkat kemantapan lereng di wilayah studi dalam menerima beban pada pengembangan kawasan. SASARAN • Memperoleh gambaran tingkat kestabilan lereng untuk pengembangan kawasan. • Mengetahui daerah-daerah yang berlereng cukup aman untuk dikembangkan sesuai dengan fungsi kawasan. • Mengetahui batasan-batasan pengembangan pada masing-masing tingkatan kestabilan lereng. MASUKKAN • Peta Topografi • Peta Morfologi • Peta Kemiringan Lereng • Peta Geologi • Peta Geologi Permukaan • Karakteristik Air Tanah Dangkal • Besar Curah Hujan • Pemanfaatan Lahan Eksisting • Data Bencana Alam (bahaya gerakan tanah, kegempaan, gunung api, dan pengikisan) MASUKKAN • Peta Satuan Kemampuan Lahan Kestabilan Lereng • Pemerian masing-masing tingkatan kestabilan lereng LANGKAH-LANGKAH 1. Tentukan dahulu daerah yang diperkirakan mempunyai lereng tidak stabil dari peta topografi, morfologi, dan kemiringan lereng. 2. Pertajam perkiraan di atas dengan memperhatikan kondisi geologi daerah-daerah tersebut. 3. Kaitkan hasil analisa di atas dengan kondisi geologi permukaan serta pengamatan lapangan, dan karakteristik air tanah dangkalnya. 4. Perhatikan pemanfaatan lahan eksisting pada daerah tersebut apakah bersifat memperlemah lereng atau tidak. PPeeddoom maann PPeennyyuussuunnaann RReennccaannaa PPeennggeem mbbaannggaann KKaawwaassaann AAnnddaallaann

L1-33

Lampiran 1

5.

6. 7.

Bila sudah ada hasil penelitian mengenai bencana gerakan tanah di wilayah ini, maka daerah yang rawan bencana adalah daerah yang mempunyai lereng tidak stabil, dan ini merupakan masukan langsung bagi SKL Kestabilan Lereng. Amati kondisi kegempaan di wilayah ini, karena gempa akan memperlemah kestabilan lereng. Tentukan tingkat kestabilan lereng di wilayah ini serta pemerian masing-masing tingkat tersebut berdasarkan tahapan-tahapan di atas.

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN • Kecermatan pengamatan lapangan dan penelitian tanah (bor dan sondir) sangat menentukan dalam SKL Kestabilan Lereng ini. • Pola dan sebaran mata air-mata air yang muncul di kaki bukit/lereng, karena kehadiran mata air yang cukup banyak pada lereng yang sama dan ketinggian tidak jauh berbeda merupakan tanda adanya bidang gelincir.


L1-34

KK KKeeeeJakarta Jakarta Jakarta Jakarta

A A diw diw erna erna

TE TEGA GALL

L A U T

J A W A

S. S.CiCiuu S. S. Ciuu Ci

KK ramat KKramat ramat ramat

K K ee S S emarang emarang

PPeeddoom maann PPeennyyuussuunnaann RReennccaannaa PPeennggeem mbbaannggaann KKaawwaassaann AAnnddaallaann 2 0

8 0

1 0

m C

W ILA Y AH

D IR E K TO R A T

P E N GE MB A NGA N

K A W A S A N

D I R E K TO R A T J E N D E R A L P E N A TA A N R U A N G

D E P A R TE ME N PE R MU K IMA N D A N P RA S A RA N A

0

Ke s ta b ila n L e r e n g R e n d a h

Ke s ta b ila n L e r e n g Ku r a n g

Ke s ta b ila n L e r e n g Se d a n g

Ke s ta b ila n L e r e n g Tin g g i

Su n g a i

R e l Ke r e ta Ap i

J a la n L o k a l

J a la n Ar te r i

Ba ta s Ko ta

K eterangan :

C ON TOH PETA SKL KESTA BIL AN L ER EN G

Gam bar : 3. 3

Lampiran 1

Ke Purwokerto

maalili P aam .P S S.

L1-35

S caca SS...ca ba caca caba bannn

Lampiran 1

1.3.4 SKL Kestabilan Pondasi

LINGKUP PEKERJAAN Melakukan analisis untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam mendukung bangunan berat dalam pengembangan perkotaan, serta jenis-jenis fondasi yang sesuai untuk masing-masing tingkatan. SASARAN • Mengetahui gambaran daya dukung tanah secara umum • Memperoleh gambaran tingkat kestabilan fondasi di wilayah studi • Mengetahui perkiraan jenis fondasi dari masing-masing tingkatan kestabilan fondasi MASUKKAN • Peta Kestabilan Lereng • Peta Geologi • Peta Geologi Permukaan • Karakteristik Air Tanah Dangkal • Pemanfaatan Lahan Eksisting KELUARAN • Peta Satuan Kemampuan Lahan Kestabilan Fondasi • Pemerian masing-masing tingkatan kestabilan fondasi, yang memuat juga perkiraan jenis fondasi untuk masing-masing tingkatan kestabilan fondasi LANGKAH-LANGKAH 1. Pisahkan daerah-daerah yang berlereng tidak stabil, karena daerah ini merupakan juga daerah yang memiliki kestabilan fondasi rendah. 2. Perhatikan kondisi geologi yang akan memperlemah daya dukung tanah, seperti: struktur geologi, dan bantuan yang mempunyai daya dukung lemah (gambut, batu gamping, dll). 3. Kaitkan dengan kondisi geologi permukaan, yang memperlihatkan sifat fisik dan nilai konus/daya dukung masing-masing jenis tanah. 4. Perhatikan karakteristik air tanah dangkal, terutama kedalaman muka air tanah, dan pengaruh penyusupan air laut (terjadi salinasi). 5. Perhatikan pemanfaatan lahan eksisting, apakah ada yang bersifat memperlemah daya dukung tanah, seperti penggalian bahan galian C yang tidak beraturan.


L1-36

Lampiran 1

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN • Penentuan lokasi pemboran dan sondir yang tepat akan membantu ketelitian analisa kestabilan fondasi ini. • Bangunan berat/tinggi yang sudah ada di salah satu tempat bukan merupakan indikasi daerah tersebut mempunyai kestabilan fondasi tinggi.


L1-37

K ee Jakarta Jakarta K

S. P

A diw erna

TEG AL

L A U T

J A W A

SS. .CCiuiu

K ramat

K e S emarang

PPeeddoom maann PPeennyyuussuunnaann RReennccaannaa PPeennggeem mbbaannggaann KKaawwaassaann AAnnddaallaann D

1 0

IM UK

M E

G B A N

A N

K AW

T A A N

A NA PRA SA R

4

4 0

P E NA

DAN

DE RA L

A N

2 0

P ENG

J E N

P E R M

1

RAT

RAT

EN

I REK T O

I RE KT O

M DE PA RT E

D

0

AS A

RUA

G N

N

A H WI L A Y

6

6 0

8

8 0

1 0

1 0 0m

m C

D aya dukung d an K estabilan P on dasi R endah

D aya dukung d an K estabilan P on dasi K urang

D aya dukung d an K estabilan P on dasi C ukup

J a la n L o k a l R e l Ke r e ta Ap i Su n g a i

J a la n Ar te r i

Ba ta s Ko ta

K eterangan :

C O N TO H P ETA SKL KE ST AB IL AN PO N D A SI

Gam bar : 3. 4

Lampiran 1

Ke Purwokerto

li ama

L1-38

SS. . caccaacbab anan

Lampiran 1

1.3.5 SKL Ketersediaan Air

LINGKUP PEKERJAAN Melakukan analisis untuk mengetahui tingkat ketersediaan air guna pengembangan kawasan, dan kemampuan penyediaan air masing-masing tingkatan. SASARAN • Mengetahui kapasitas air untuk pengembangan kawasan. • Mengetahui sumber-sumber air yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan pengembangan kawasan, dengan tidak mengganggu keseimbangan tata air. • Memperoleh gambaran penyediaan air untuk tiap tingkatan ketersediaan air, dan pengolahan secara umum untuk air dengan mutu kurang memenuhi persyaratan kesehatan. MASUKKAN • Data Hidrologi dan data Klimatologi • Peta Morfologi • Peta Kemiringan Lereng • Peta Geologi dan Peta Geologi Permukaan • Pemanfaatan Lahan Eksisting KELUARAN • Peta Satuan Kemampuan Lahan Ketersediaan Air. • Pemerian masing-masing tingkatan kemampuan ketersediaan air. • Perkiraan kapasitas air permukaan dan air tanah. • Metode pengolahan sederhana untuk air yang mutunya tidak memenuhi persyaratan kesehatan. • Sumber-sumber air yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber air bersih. LANGKAH-LANGKAH 1. Tentukan tingkatan ketersediaan air berdasarkan data hidrologi. 2. Pertajam analisa tersebut dengan melihat kondisi geologi serta geologi permukaan. 3. Hitung kapasitas air berdasarkan data klimatologi dan morfologi, kemiringan lereng, dengan memperhatikan juga tingkat peresapan berdasarkan kondisi geologi, geologi permukaan, serta pemanfaatan lahan eksisting. 4. Perhatikan pemanfaatan air eksisting sehingga kapasitas air hasil perhitungan pada butir 3 dapat diperluas lagi. 5. Uraikan kendala dan potensi masing-masing tingkatan kemampuan ketersediaan air. PPeeddoom maann PPeennyyuussuunnaann RReennccaannaa PPeennggeem mbbaannggaann KKaawwaassaann AAnnddaallaann

L1-39

Lampiran 1

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN • Hati-hati dalam merekomendasikan air tanah dalam atau artesis, karena tanah artesis ini pengisiannya lambat dan daerah peresapannya perlu pengaman. Eksploitasi air tanah dalam yang melebihi kapasitasnya akan menimbulkan berbagai permasalahan, seperti amblesan di permukaan, dan penyusupan air laut pada daerah pantai. • Data curah hujan yang digunakan dalam penghitungan ketersediaan air adalah data curah hujan minimal rata-rata (10 tahunan), karena penghitungan ini didasarkan pada ketersediaan air minimal, sehingga pada musim keringpun masih bisa disediakan air sebesar yang diperhitungkan tersebut. • Untuk air tanah yang mutunya kurang atau tidak memenuhi persyaratan, digolongkan dalam kemampuan yang rendah, dan tidak diperhitungkan dalam perhitungan kapasitas air. Dalam kasus air yang tersedia hanya dengan mutu demikian, maka analisa harus dilengkapi dengan pengolahan air secara sederhana untuk dapat digunakan langsung oleh penduduk. • Kondisi geologi yang perlu diperhatikan juga adalah kemungkinan adanya gejala mineralisasi baik ditempat maupun di bagian hulu, karena proses tersebut akan menimbulkan pengayaan unsur kimia tertentu yang bersifat beracun seperti Sulfur, Arsen, dan lainnya. • Pemanfaatan lahan eksisting yang kemungkinan bersifat mencemari air seperti: industri, pembuangan sampah, dan lainnya perlu diperhatikan dalam merekomendasikan ketersediaan air tanah ini.


L1-40

Ke Ke Jakarta Ke KeJakarta Jakarta Jakarta

Adiwerna Adiwerna

TEGAL TEGAL TEGAL TEGAL TEGAL

L A U T

J A W A

S. Ciu

Kramat

Ke Semarang Semarang Ke

Keterangan :

S. P


80

10

m 10 0

m C

PR AS ARANA

W ILA YAH DEPART EM EN PER MUKI MAN DAN NG D IR E K T O R A T J E N D E R A L P E N A T A AN R U A ASAN A W K A N G N A B M E G N E P D IR E K T O R A T

10

Keters ediaan air tanah dangkal rendah

Keters ediaan air tanah dangkal kurang

Keters ediaan air tanah dangkal sedang

Keters ediaan air tanah dangkal tinggi

Sungaii

Rel Kereta Api

Jalan Lokal

Jalan Arteri

Batas Kota

PETA SKL KETERSEDIAAN AIR TANAH DANGKAL

Gambar : 3.5

Lampiran 1

Purwokerto Ke Purwokerto Ke

li ama

L1-41

SS..ca caca caba bann

Lampiran 1

1.3.6 SKL Untuk Drainase

LINGKUP PEKERJAAN Melakukan analisis untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam mematuskan atau mendrain air hujan secara alami, sehingga kemungkinan genangan baik bersifat lokal ataupun meluas dapat dihindari. SASARAN • Mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam proses pematusan. • Memperoleh gambaran karakteristik drainase alamiah masing-masing tingkatan kemampuan drainase. • Mengetahui daerah-daerah yang cenderung tergenang di musim penghujan. MASUKKAN • Peta Morfologi • Peta Kemiringan Lereng • Peta Topografi • Peta Geologi • Peta Geologi Permukaan • Data Hidrologi dan Klimatologi • Pemanfaatan Lahan Eksisting KELUARAN • Peta Satuan Kemampuan Lahan untuk Drainase. • Pemerian masing-masing tingkatan kemampuan drainase. LANGKAH-LANGKAH 1. Tentukan tingkat kemudahan pematusan berdasarkan peta morfologi, kemiringan lereng, dan topografi. 2. Pertajam penentuan pada butir 1 dengan melihat kemampuan batuan/tanah dalam menyerap air guna mempercepat proses pematusan berdasarkan kondisi geologi dan geologi permukaan. 3. Perhatikan kondisi hidrologi yang berpengaruh dalam proses pematusan ini seperti: kedalaman muka air tanah, pola aliran sungai, dan lainnya. 4. Kaitkan juga analisa kemampuan drainase ini dengan kondisi klimatologi setempat. 5. Perhitungkan juga pemanfaatan lahan yang berpengaruh pada proses pematusan, seperti pengupasan bukit, kepadatan bangunan yang tinggi, penggalian bahan galian Golongan C yang tidak tersistem, dan lainnya. PPeeddoom maann PPeennyyuussuunnaann RReennccaannaa PPeennggeem mbbaannggaann KKaawwaassaann AAnnddaallaann

L1-42

Lampiran 1

6. Perikan masing-masing tingkatan kemampuan drainase setelah memperhatikan semua hal tersebut di atas. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN • Pengaruh kondisi hidrologi penting sekali diperhitungkan, terutama mengenai pola aliran dan karakteristik sungai, dan kedalaman muka air tanah. • Tingkat kemampuan drainase yang ditekankan di sini adalah proses pematusan alamiah, oleh karenanya jangan dikaburkan pengertian jaringan drainase.


L1-43

Ke KeJakarta Jakarta Ke Jakarta

Adiwerna Adiwerna

TEGAL

L A U T

J A W A

S. S. Ciu Ciu

Kramat Kramat Kramat

4

Ke Semarang


10

20

40

6

60

80

10

m C

1 00 m

DEPART EM EN

PER MUKI MAN DAN PR AS ARANA WIL AY AH N G D IR E K T O R A T J E N D E R A L P EN A T A A N R U A T P EN G E M B AN G AN K A W A S AN A R O T K E I R D

0

0

Kemampua n Drainase Kurang

Kemampuan Drainase C ukup

Kemampuan Drainase Tinggi

Sungai

Rel Kereta Api

Jalan Lokal

Jalan Arteri

Batas Kota

Keter angan :

PETA SKL DRAINASE

Gambar : 3.6

Lampiran 1

Ke Purwokerto

li ama S. P

L1-44

S . caca ban

Lampiran 1

1.3.7 SKL Terhadap Erosi

SASARAN • Mengetahui tingkat keterkikisan tanah di wilayah studi. • Mengetahui tingkat ketahanan lahan terhadap erosi • Memperoleh gambaran batasan pada masing-masing tingkatan kemampuan terhadap erosi. • Mengetahui daerah yang peka terhadap erosi dan perkiraan arah pengendapan hasil erosi tersebut pada bagian hilirnya. MASUKKAN • Peta Permukaan • Peta Geologi • Peta Morfologi • Peta Kemiringan Lereng • Data Hidrologi dan Klimatologi • Pemanfaatan Lahan Eksisting KELUARAN • Peta Satuan Kemampuan Lahan Terhadap Erosi. • Pemerian masing-masing tingkatan kemampuan lahan terhadap erosi tersebut. LANGKAH-LANGKAH 1. Tentukan tingkat keterkikisan berdasarkan peta geologi permukaan, peta geologi, peta morfologi, dan peta kemiringan lereng. 2. Pertajam batasan tersebut dengan memperhatikan kondisi hidrologi dan klimatologi seperti: pola aliran dan karakteristik sungai, debit sungai, curah hujan, kecepatan dan arah angin. 3. Perhatikan juga pemanfaatan lahan yang mempengaruhi aktivitas erosi tersebut seperti: pengupasan lahan terutama pada perbukitan, penggalian bahan galian Golongan C yang tidak tersistem, dan lainnya. 4. Tentukan tingkat ketahanan terhadap pengikisan ini setelah diperoleh tingkat keterkikisan di atas. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN • Peta geologi permukaan yang memuat juga sifat fisik tanah/batu merupakan penentu untuk SKL Terhadap Erosi ini, oleh karenanya diperlukan sekali ketelitian data ini. PPeeddoom maann PPeennyyuussuunnaann RReennccaannaa PPeennggeem mbbaannggaann KKaawwaassaann AAnnddaallaann

L1-45

Lampiran 1

•

SKL Terhadap Erosi ini seringkali berlawanan dengan SKL Untuk Drainase, namun demikian tidak berarti berlaku umum dengan menganggap SKL Terhadap Erosi ini adalah kebalikan dari SKL Untuk Drainase, dan tidak berarti pula pada waktu disuperimposed-kan akan saling menghilangkan, karena kedua SKL ini berbeda bobotnya dalam pengembangan kawasan.


L1-46


600.000

K OT A CILE GO N

S kala 1 : 250 .000

K emampuan la han te rhada p erosi rend ah

K emampuan la han te rhada p erosi sedang

K emampuan la han te rhada p erosi cukup

K emampuan la han te rhada p erosi tinggi

DIRE K T ORAT

P E NGEM B A NGA N

WI L A YA H

DE P A RT EM E N P E RM UK IM A N DA N P RA SA RA NA W IL A Y A H RUA NG P E NA TA A N DI RE K T ORAT

S e aj rah Pe ta : P e ta das a r da ri P e ta T op og raf i Bak os u rt an al Sk al a 1 : 25 0. 00 0 P e ta Ba tas A dm ni si tra si d a ri Data Di gi ta l Po des (B PS) d an Ba pe da P ro pi ns i B an ten

Ke te r a n g a n :

C O N T O H SA T U A N K E MA M PU A N L A H A N T E R H A D A P E R OSI

G A M BA R : 3 - 7

Lampiran 1

L1-47

9350.000 9300.000

Lampiran 1

1.3.8 SKL Pembuangan Limbah

LINGKUP PEKERJAAN Melakukan analisIs untuk mengetahui daerah-daerah yang mampu untuk ditempati sebagai lokasi penampungan akhir dan pengolahan limbah, baik limbah padat maupun limbah cair. SASARAN • Mengetahui daerah-daerah yang mampu untuk ditempati sebagai lokasi penampungan akhir dan pengolahan limbah padat atau sampah. • Mengetahui daerah yang mampu untuk ditempati lokasi penampungan akhir dan pengolahan limbah cair. • Mempersiapkan daerah-daerah tersebut dan pengamanannya sebagai lokasi pembuangan akhir limbah. MASUKKAN • Peta Morfologi, Kemiringan Lereng dan Topografi • Peta Geologi dan Geologi Permukaan • Data Hidrologi dan Klimatologi • Pemanfaatan Lahan Eksisting KELUARAN • Peta Satuan Kemampuan Lahan Pembuangan Limbah. • Perkiraan prioritas lokasi pembungan sampah dan daya tampung lokasi tersebut. LANGKAH-LANGKAH 1. Menentukan daerah yang mampu sebagai tempat pembuangan akhir sampah berdasarkan morfologi, kemiringan lereng, dan topografinya. 2. Pertajam batasan daerah yang relatif kedap air berdasarkan kondisi geologi dan geologi permukaan. 3. Memperhatikan kondisi hidrologi dan klimatologi, yakni: curah hujan, pola aliran air baik permukaan maupun air tanah, dan kedalaman muka air tanah dangkal. 4. Perhalus analisis kemampuan pembuangan limbah ini dengan mempertimbangkan kondisi pemanfaatan lahan eksisting, yakni jarak pencapaian, jenis pemanfaatan lahan di sekitar daerah yang diusulkan, dan kemungkinan jenis limbah yang akan dihasilkan.


L1-48

Lampiran 1

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN • Peresapan dan pengaliran air yang melalui penampungan tersebut hendaknya benarbenar diperhitungkan dalam analisis, dikaitkan dengan pemanfaatan air tersebut pada daerah hilirnya. Hal ini tentunya memerlukan ketajaman analisa menurut kondisi hidrologi dan geologinya. • Jenis limbah yang akan ditempatkan juga harus diperhitungkan untuk menghindari bahan berbahaya dan beracun (B3), karena jenis limbah ini memerlukan lokasi pembuangan khusus. • Pemanfaatan lahan eksisting, terutama permukiman dan prasarana kota lainnya hendaknya jauh dari daerah yang diusulkan, mengingat berbagai kesulitan yang mungkin timbul akibat penampungan tersebut.


L1-49

K e Jakarta

A diw erna

TE TEGA GA GALLL TE

L A U T

J A W A

S.S.CiCiuu

K K ramat ramat


0

K K ee S S emarang emarang

8 0

2 0

2

6 0

m C

P R AS A RA N A

1 0

1 0 0m

W ILA Y A H N D IR E K TO R A T J E N D E R A L P E N A TA A N R U A G P E NGE M B A NGA N K A W A S A N D IR E K TO R A T

D E P A R TE ME N PE R MU K IMA N D A N

1 0

lim b a h k u r a n g

Ke ma m p u a n la h a n u n tu k p e m b u a n g a n

Ke m a mp u a n la h a n u n tu k p e mb u a n g a n lim b a h s e d a n g

Ke ma m p u a n la h a n u n tu k p e m b u a n g a n limb a h c u k u p

Su n g a i


J a la n L o k a l

J a la n Ar te r i

Ba ta s Ko ta

Ke te r a n g a n :

C ON T OH PET A SKL PEM BU AN GAN LIM BAH

Gam bar : 3. 8

Lampiran 1

Ke Purwokerto Ke Purwokerto Ke KePurwokerto Purwokerto

lili aammaa SS.. PP

L1-50

S . caca ban

Lampiran 1

1.3.9 SKL Terhadap Bencana Alam

LINGKUP PEKERJAAN Melakukan analisis untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam menerima bencana alam khususnya yang beraspekkan geologi, untuk menghindari/mengurangi kerugian dan korban akibat bencana tersebut. SASARAN • Mengetahui tingkat kemampuan wilayah studi terhadap berbagai jenis bencana alam beraspekkan geologi. • Mengetahui daerah-daerah yang rawan bencana alam dan mempunyai kecenderungan untuk terkena becana alam, termasuk bahaya ikutan dari bencana tersebut. • Mengetahui pola pengembangan dan pengamanan masing-masing tingkat kemampuan lahan terhadap bencana alam. MASUKKAN • Data bencana alam • Peta topografi, morfologi, dan kemiringan lereng • Peta geologi dan geologi permukaan • Data hidrologi dan klimatologi • Pemanfaatan lahan eksisting KELUARAN • Peta Satuan Kemampuan Lahan Terhadap Bencana Alam. • Pemerian masing-masing tingkatan kemampuan lahan terhadap bencana alam tersebut. • Batasan pengembangan pada masing-masing tingkat kemampuan terhadap becana alam tersebut. LANGKAH-LANGKAH

1. Tentukan tingkat kemampuan lahan terhadap bencana alam berdasarkan data bencana alam. 2. Pertajam penentuan di atas dengan memperhitungkan kecenderungan untuk terkena bencana berdasarkan peta topografi, morfologi, kemiringan lereng, kondisi geologi, geologi permukaan dan data hidrologi serta klimatologi. 3. Analisis pemanfaatan lahan eksisting yang memperbesar kemungkinan terkena bencana alam, seperti penggalian sumber mineral atau bahan galian golongan C, PPeeddoom maann PPeennyyuussuunnaann RReennccaannaa PPeennggeem mbbaannggaann KKaawwaassaann AAnnddaallaann

L1-51

Lampiran 1

peningkatan aktivitas perkotaan pada daerah-daerah rawan becana, pengupasan hutan/bukit, gangguan pada keseimbangan tata air baik air permukaan maupun tanah. 4. Tentukan batasan pengembangan pada masing-masing tingkat kemampuan lahan terhadap becana alam tersebut, yang merupakan pemerian lengkap setiap tingkatan. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN • Setiap gejala becana alam seberapa kecilpun hendaknya diperhitungkan dalam analisa, karena data ini merupakan indikasi kehadiran becana alam tersebut. • Hati-hati dalam melakukan analisa ini, karena akibat bencana yang muncul sangat merugikan. Oleh karenanya ketelitian data sangat diperlukan. • Kemungkinan suatu jenis becana alam beraspekkan geologi, hendaknya diperkirakan juga kemungkinan bencana ikutannya seperti kemungkinan longsoran akibat guncangan gempa.


L1-52

arta KKee JJak akarta

AAdiw diwerna erna

TE GGAA LL TE

L A U

T

J A W A

S. Ciu

S. P

K ramat at KK KKram ram ramat ramat at

2

4

K ee S S emarang emarang K


40

60

80

1 0

m C

1 00 m

H D E P A R TE ME N P ER MU K IMA N D A N P R AS A R AN A W ILA Y A G D IR E K TO R A T J E N D E R A LP E N A TA A N R U A N N D IR E K TO R A T P E N G E M B A N G A N K A W A S A

10

Ke m a m p u a n L a h a n te r h a d a p Be n c a n a Ala m Ku r a n g

Ke m a m p u a n L a h a n te r h a d a p Be n c a n a Ala m C u k u p

Ke m a m p u a n L a h a n te r h a d a p Be n c a n a Ala m T in g g i

Su n g a i


J a la n L o k a l

J a la n Ar te r i

Ba ta s Ko ta

Ke te r a n g a n :

C ON T O H P ET A SK L B E NC A NA AL A M

G am bar : 3. 9

Lampiran 1

Ke Purwokerto Ke Purwokerto

li ama

L1-53

S .S . caca caca baba nn

Lampiran 1

1.3.10 Analisa Kemampuan Lahan

Melakukan analisis untuk memperoleh gambaran tingkat kemampuan lahan untuk dikembangkan sebagai perkotaan, sebagai acuan bagi arahan-arahan kesesuaian lahan pada tahap analisa berikutnya. SASARAN • Mendapatkan klasifikasi kemampuan lahan untuk dikembangkan sesuai fungsi kawasan. • Memperoleh gambaran potensi dan kendala masing-masing kelas kemampuan lahan. • Sebagai dasar penentuan: arahan-arahan kesesuaian lahan pada tahap analisa berikutnya, dan rekomendasi akhir kesesuaian lahan untuk pengembangan kawasan. MASUKKAN Semua data yang dimintakan pada tahap pengumpulan data, kecuali data kebijaksanaan yang sudah ada. KELUARAN • Peta klasifikasi kemampuan lahan untuk pengembangan kawasan. • Kelas-kelas atau tingkatan kemampuan lahan untuk dikembangkan sesuai dengan fungsi kawasan. • Uraian potensi dan kendala fisik masing-masing kelas kemampuan lahan. LANGKAH-LANGKAH 1. Melakukan analisis satuan-satuan kemampuan lahan, untuk memperoleh gambaran tingkat kemampuan pada masing-masing satuan kemampuan lahan. 2. Tentukan nilai kemampuan setiap tingkatan pada masing-masing satuan kemampuan lahan, dengan penilaian 5 (lima) untuk nilai tertinggi dan 1 (satu) untuk nilai terendah. 3. Kalikan nilai-nilai tersebut dengan bobot dari masing-masing satuan kemampuan lahan. Bobot ini didasarkan pada seberapa jauh pengaruh satuan kemampuan lahan tersebut pada pengembangan perkotaan. Bobot yang digunakan hingga saat ini adalah seperti terilhat pada Tabel 1.3.10.1. 4. Super impose kan semua satuan-satuan kemampuan lahan tersebut, dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai kali bobot dari seluruh satuan-satuan kemampuan lahan dalam satu peta, sehingga diperoleh kisaran nilai yang menunjukkan nilai kemampuan lahan di wilayah studi.


L1-54

Lampiran 1

Tabel 1.3.10.1 Pembobotan Satuan Kemampuan Lahan No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Satuan Kemampuan Lahan SKL Morfologi SKL Kemudahan Dikerjakan SKL Kestabilan Lereng SKL Kestabilan Fondasi SKL Ketersediaan Air SKL Terhadap Erosi SKL Untuk Drainase SKL Pembuangan Limbah SKL Terhadap Bencana Alam

Bobot 5 1 5 3 5 3 5 0 5

5. Tentukan selang nilai yang akan digunakan sebagai pembagi kelas-kelas kemampuan lahan, sehingga diperoleh zona-zona kemampuan lahan dengan nilai …… - …… yang menunjukkan tingkatan kemampuan lahan di wilayah ini, dan digambarkan dalam satu peta klasifikasi kemampuan lahan untuk pengembangan kawasan. Pembuatan peta nilai kemampuan lahan ini yang merupakan penjumlahan nilai kali bobot ini ada dua cara, yakni: a. Men super impose kan setiap satuan kemampuan lahan yang telah diperoleh hasil pengalian nilai dengan bobotnya secara satu persatu, sehingga kemudian diperoleh peta jumlah nilai kali bobot seluruh satuan secara kumulatif. b. Membagi peta masing-masing satua kemampuan lahan dalam sistem grid, kemudian memasukkan nilai kali bobot masing-masing satuan kemampuan lahan kedalam grid tersebut. Penjumlahan nilai kali bobot secara keseluruhan adalah tetap dengan menggunakan grid, yakni menjumlahkan hasil nilai kali bobot seluruh satuan kemampuan lahan pada setiap grid yang sama. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN • Penentuan klasifikasi kemampuan lahan tidak mutlak berdasarkan selang nilai, tetapi memperhatikan juga nilai terendah = 1 dari beberapa satuan kemampuan lahan, yang merupakan nilai penentu apakah selang nilai tersebut berlaku atau tidak. Dengan demikian apabila ada daerah atau zona tertentu yang mempunyai selang nilai cukup tinggi, tetapi karena mempunyai nilai terendah dan menentukan, maka mungkin saja kelas kemampuan lahannya tidak sama dengan daerah lain yang memiliki nilai kemampuan lahan yang sama. Sebagai contoh, daerah yang secara kumulatif nilainya cukup tinggi atau sedang, namun berada pada daerah rawan longsor, tentunya kelas kemampuan lahannya tidak sama dengan daerah lain yang relatif aman, walaupun nilai kemampuan lahannya sama. Hal ini mungkin saja terjadi mengingat penjumlahan secara matematis akan menyebabkan ada faktor-faktor yang mengakibatkan jumlah akhir menjadi tinggi. • Klasifikasi kemampuan lahan yang dihasilkan di sini adalah hanya berdasarkan kondisi fisik apa adanya, belum mempertimbangan hal-hal yang bersifat non-fisik.


L1-55

PPeeddoom maann PPeennyyuussuunnaann RReennccaannaa PPeennggeem mbbaannggaann KKaawwaassaann AAnnddaallaann 6 00 .00 0

6 00 .00 0

CILEGON KOTA CILEGON KOTA

S kala 1 : 250 .000

Jumlah nilai kali bobo t dari masing - masin g S K L - 41

Jumlah nilai kali bobo t dari masing - masin g S K L - 41

Jumlah nilai kali bobo t dari masing - masin g S K L - 10 7

Jumlah nilai kali bobo t dari masing - masin g S K L - 12 1

Jumlah nilai kali bobo t dari masing - masin g S K L = 63

DIREKT ORAT DIREKTORAT

PENATAAN PENGEM BANGAN

WIL AYAH

RUANG

DEPARTEM ENPERM UKIM AN DAN PRASARANA W IL AYAH

j rah Pe ta : Se a Pe ta das a rda ri Pe ta Top og rafi Bak os u rt an al Sk al a 1 : 25 0.00 0 i si tra si d a ri Data Di gi ta l Po des (BPS) Pe ta Ba tas Adm n d an Ba pe da Pro pi ns i Ban ten

Keterangan :

GA M BA R : 3 - 1 0 C ON TOH N ILA I KEM A M PU A N LA HA N

Lampiran 1

L1-56

9 35 0 .0 00 9 30 0.0 00

9 30 0 .0 0

KK Jakarta KKee eeJakarta Jakarta Jakarta

S. P

A diwerna

TEGAL TEGAL

L A U T

J A W A

S. Ciu

KKramat ramat

Ke eS S emarang emarang K

PPeeddoom maann PPeennyyuussuunnaann RReennccaannaa PPeennggeem mbbaannggaann KKaawwaassaann AAnnddaallaann Batas Kota

0

0

1 0

1

4 0

6

6 0

8

1 0

m 1 0 0

m C

Zo ne V La han y a ng tid ak mempu dik emb angk a n un tu k Per k otaan

Zo ne I V La han y a ng k ur ang ma mp u un tuk di k e mbang k an un tu k Per k otaan

Zone I II La han y a ng me mpun y ai k ema mpua n s e dang u ntuk Pen ge mban gan Per k otaan

Zone I I Lah an y an g c uk u p mempun y ai k emampua n u ntuk Pen ge mban gan Per k otaan

Zon e I Lah an y an g me mpuny ai k ema mpuan tinggi un tu k Peng e mbang an Per k otaan

Su ngai

R el Kere ta Ap i

J a la n Lok a l

J alan Ar te ri

AH DE P A RTE ME N PE RMUK IMA N DA N P RAS A RANA W ILA Y G D I R E K TO R A T J E N D E R A L P E N A TA A N R U A N AN D IR E K TO R A T P E N G E MB A N G A N K A W A S

K eterangan :

CONT OH P ETA K LAS IFIK AS I K E MA MP UA N LA HA N

Gambar : 3.11

Lampiran 1

KePurwokerto Purwokerto Ke

li ama

L1-57

SS S....ca S ca caca ca caba ca ba bannnn ca ba

Lampiran 1

1.4.

1.4.1

Analisa Kesesuaian Lahan

Arahan Tata Ruang Pertanian

Menggunakan data: ATLAS Arahan Tata Ruang Pertanian Indonesia Skala 1:1.000.000 oleh Departemen Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat, 2001 Narasi Atlas Arahan Tata Ruang Pertanian dapat dilihat pada Lampiran 1. Sedangkan contoh peta arahan tata ruang pertanian dapat dilihat pada gambar 4.1.


L1-58

Lampiran 1


L1-59

Lampiran 1

1.4.2

Arahan Rasio Tutupan

LINGKUP PEKERJAAN Melakukan analisa untuk mengetahui gambaran perbandingan daerah yang bisa tertutup oleh bangunan bersifat kedap air dengan luas lahan keseluruhan. SASARAN • Mengetahui perbandingan daerah yang boleh dibangun dengan luas lahan keseluruhan. • Memperoleh tingkatan rasio tutupan lahan sesuai dengan kendala fisik masing-masing tingkatan. • Memperoleh gambaran arahan dan luas daerah pengembangan sesuai dengan arahan rasio tutupan lahan. MASUKKAN • Klasifikasi Kemampuan Lahan • SKL Untuk Drainase • SKL Kestabilan Lereng • SKL Terhadap Erosi • SKL Terhadap Bencana Alam KELUARAN • Peta Arahan Rasio Tutupan Lahan. • Batasan rasio tutupan lahan pada masing-masing arahan serta persyaratan pengembangannya. LANGKAH-LANGKAH 1. Tentukan tingkatan rasio tutupan lahan berdasarkan klasifikasi kemampuan lahan, dan pertajam dengan skala SKL untuk drainase. 2. Saring lagi kesesuaian rasio tutupan lahan ini dengan memperhatikan SKL kestabilan lereng, SKL terhadap erosi, dan SKL terhadap becana alam. 3. Gunakan kurva keseimbangan tata air untuk menentukan batasan rasio tutupan lahan, terutama perbandingan peningkatan aliran permukaan akibat peningkatan tutupan lahan.


L1-60

Lampiran 1

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN • Arahan rasio tutupan lahan ini lebih memperhatikan kemungkinan kesulitan drainase dan gangguan kestabilan lereng bila terjadi peningkatan tutupan lahan. Sedangkan untuk penurunan muka air tanah memang terjadi, namun konsekuensi dari mengitui arahan tutupan lahan maksimum adalah sudah memikirkan sumber air lain guna memenuhi kebutuhan air bersih/baku. • Arahan rasio tutupan lahan ini adalah merupakan perbandingan bruto, dengan pengertian perbandingan antara luas lahan yang tertutup oleh bangunan bersifat kedap air dengan luas lahan keseluruhan pada tingkat rasio tutupan lahan yang ditekan, terutama dalam satu sistem WAS atau sub WAS. • Pengembangan yang kemungkinan diperkirakan akan melampaui arahan ini disarankan untuk dikembangkan secara vertikal atau bertingkat.


L1-61

Ke Jakarta

Adiwerna

TEGAL

L A U T

J A W A

S. Ciu

Kramat

Ke Semarang


80

10 Cm

DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH G D IRE K TO RA T JE ND E RA LP E NA TA A N R UA N N D IRE K TO RA T P E NGE MB A NGA N K A WA S A

0

Kesesuaian Ratio utupan Lahan Maksimum 10 % (tidak dikembangkan)

Kesesuaian Ratio utupan Lahan Maksimum 20 %



Sungai

Rel Kereta Api

Jalan Lokal

Jalan Arteri

Batas Kota

Keterangan :

CONTOH PETA KESESUAIAN RATIO TUTUPAN LAHAN

Gambar : 4.2

Lampiran 1

Ke Purwokerto

ali am S. P

L1-62

S . ca caba n

Lampiran 1

1.4.3 Arahan Ketinggian Bangunan

LINGKUP PEKERJAAN Melakukan analisa untuk mengetahui daerah-daerah yang sesuai untuk dikembangkan dengan bangunan berat/tinggi pada pengembangan kawasan. SASARAN • Mengetahui daerah-daerah yang sesuai untuk dikembangkan bangunan tinggi. • Mengetahui perkiraan batasan/persyaratan pengembangan bangunan tinggi pada daerah-daerah yang sesuai ataupun sesuai bersyarat. MASUKKAN • Klasifikasi Kemampuan Lahan • SKL Kestabilan Fondasi • SKL Terhadap Bencana Alam • Pemanfaatan lahan eksisting KELUARAN • Peta Arahan Ketinggian Bangunan • Batasan/persyaratan pengembangan bangunan tinggi LANGKAH-LANGKAH 1. Tentukan arahan ketinggian bangunan berdasarkan klasifikasi kemampuan lahan dan memperhatikan SKL kestabilan fondasi dan SKL terhadap becana alam. 2. Perhatikan pemanfaatan lahan eksisting yang kemungkinan akan memperlemah kekuatan bangunan, seperti penggalian bahan galian golongan C, atau daerah bekas penambangan/pengurukan 3. Tentukan batasan atau pasyaratan pengembangan bangunan tinggi pada masingmasing arahan. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN • Arahan ketinggian bangunan bersifat umum, yakni sesuai untuk pengembangan bangunan tinggi (4 lantai ke atas), sesuai dengan persyaratan tertentu, dan tidak sesuai.


L1-63

6 00 .00 0

6 00 .00 0

N CILEGON KOTA CILEGO KOTA

PPeeddoom maann PPeennyyuussuunnaann RReennccaannaa PPeennggeem mbbaannggaann KKaawwaassaann AAnnddaallaann DEPARTEM ENPERM UKIM AN DAN PRASARANA W IL AYAH DIREKTORAT J ENDERAL PENATAAN RUANG DIREKTORAT PENGEM BANGAN KAW ASAN

j rah Pe ta : Se a Pe ta das a rda ri Pe ta Top og rafi Bak os u rtan al Sk al a 1 : 25 0.00 0 i si tra si d a ri Data Di gi ta l Po des (BPS) Pe ta Ba tas Adm n d an Ba pe da Pro pi ns i Ban ten

Sk al a 1 : 25 0.00 0

Lahan yang sesuai un tuk di kembangka n bang unan tin ggi

Lahan yang tidak sesu ai untuk di kembangka n bang unan tin ggi

Keterangan :

GAM B AR : 4 - 3 CONT OH ARAHAN KE TI NGGI AN B ANGUNAN

Lampiran 1

L1-64

9 35 0.0 00 9 30 0.0 00

9 30 0.0 00

Lampiran 1

1.4.4 Arahan Pemanfaatan Air Baku

LINGKUP PEKERJAAN Melakukan analisa untuk mengetahui sumber-sumber air yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku guna pengembangan kawasan. SASARAN • Mengetahui sumber-sumber air yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku kawasan. • Memperoleh gambaran kapasitas masing-masing sumber yang diarahkan untuk keperluan pengembangan kawasan tersebut. • Memperoleh gambaran prioritas pengembangan sumber-sumber air baku sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan, serta teknis pemanfaatannya. MASUKKAN • SKL Ketersediaan Air • Hasil perhitungan ketersediaan air • Pemanfaatan lahan eksisting KELUARAN • Arahan pemanfaatan air baku • Kapasitas sumber-sumber air yang disarankan untuk dikembangkan. LANGKAH-LANGKAH 1. Pelajari SKL ketersediaan air, dan tentukan sumber-sumber air yang paling memungkinkan sebagai sumber air baku untuk pusat-pusat kegiatan dalam kawasan (termasuk memperhitungkan jarak) berdasarkan SKL tersebut. 2. Perhatikan juga pemanfaatan lahan eksisting, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan air seperti pertanian, industri, dan lainnya. 3. Tentukan prioritas pemanfaatan sumber-sumber yang telah diarahkan tersebut sesuai dengan tingkat kebutuhan dan ketersediaan, serta teknis eksploitasinya. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN • Dalam memberikan arahan pemanfaatan sumber-sumber air baku, berikan juga tindakan pengamanan pada sumber-sumber tersebut agar kesinambungan ketersediaan air dan keseimbangan tata air tetap terjaga. PPeeddoom maann PPeennyyuussuunnaann RReennccaannaa PPeennggeem mbbaannggaann KKaawwaassaann AAnnddaallaann

L1-65

Lampiran 1

•

Untuk arahan pemanfaatan air yang mengambil dari sumber penggunaan lain seperti irigasi, industri dan lainnya, hitung dengan teliti agar tidak menganggu sistem yang sudah ada.

1.4.5 Perkiraan Daya Tampung Lahan

LINGKUP PEKERJAAN Melakukan analisa untuk mengetahui perkiraan jumlah penduduk yang bisa ditampung di wilayah studi, dengan pengertian masih dalam batas kemampuan lahan. SASARAN • Memperoleh gambaran daya tampung lahan wilayah studi. • Memperoleh gambaran distribusi penduduk berdasarkan daya tampungnya. • Memperoleh persyaratan pengembangan penduduk untuk daerah yang melampaui daya tampung. LANGKAH-LANGKAH 1. Hitung daya tampung berdasarkan ketersediaan air, kapasitas air yang bisa dimanfaatkan, dengan kebutuhan air perorang perharinya disesuaikan dengan jumlah penduduk eksisting, atau misalnya rata-rata 100 l/jiwa/hari (tergantung standard yang digunakan). 2. Hitung daya tampung berdasarkan arahan rasio tutupan lahan dengan asumsi masingmasing arahan rasio tersebut dipenuhi maksimum, dan dengan anggapan luas lahan yang digunakan untuk permukiman hanya 50% dari luas lahan yang boleh tertutup (30% untuk fasilitas dan 20% untuk jaringan jalan serta utilitas lainnya). Kemudian dengan asumsi 1KK yang terdiri dari 5 orang memerlukan lahan seluas 100 m2. Maka dapat diperoleh daya tampung berdasarkan arahan rasio tutupan lahan ini sebagai berikut: 50% {n % x luas lahan (m2)} Daya tampung (n) = --------------------------------------- x 5 (jiwa) 100 3. Bandingkan daya tampung ini dengan jumlah penduduk eksisting dan proyeksinya untuk waktu perencanaan. Untuk daerah yang melampaui daya tampung berikan persyaratan pengembangannya.


L1-66

Lampiran 1

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN • Daya tampung ideal adalah dengan mengambil batasan minimal dari masing-masing perkiraan di atas. • Dalam kasus daya tampung ini dilampaui, maka rahan pengembangan disesuaikan dengan batasan daya tampung masing-masing seperti: perlunya tambahan air untuk keperluan penduduk pada daerah yang melampaui daya tampung berdasarkan ketersediaan air, dan pengembangan vertikal/ bertingkat untuk daerah yang daya tampung berdasarkan rasio tutupan lahannya dilampaui. • Daya tampung berdasarkan arahan rasio tutupan lahan didasarkan pada asumsi bahwa lahan permukiman adalah 50% dari daerah yang boleh ditutup. Bila ada angka yang lebih pasti tentunya prosentase ini bisa diubah. 1.4.6 Persyaratan Dan Pembatas Pengembangan

LINGKUP PEKERJAAN Melakukan analisa untuk mengetahui persyaratan dan pembatas pengembangan pada masing-masing arahan peruntukan, sesuai dengan potensi dan kendala fisiknya. SASARAN • Mengetahui persyaratan dan pembatas pengembangan pada masing-masing arahan peruntukan lahan. • Perolehan gambaran penanggulangan kendala fisik untuk pengembangan kawasan. • Memperoleh gambaran proporsi pengembangan perkotaan sesuai dengan potensi dan kendala fisiknya. MASUKKAN • Semua Satuan Kemampuan Lahan • Klasifikasi Kemampuan Lahan • Arahan-arahan kesesuaian lahan KELUARAN • Persyaratan pengembangan/pembangunan pada masing-masing arahan peruntukan lahan. • Batasan pengembangan pada masing-masing peruntukan lahan.


L1-67

Lampiran 1

LANGKAH-LANGKAH 1. Inventarisasi kendala fisik masing-masing arahan peruntukan lahan berdasarkan klasifikasi kemampuan lahan dan satuan-satuan kemampuan lahan. 2. Inventarisasi batasan-batasan pengembangan pada masing-masing arahan peruntukan lahan menurut arahan-arahan kesesuaian lahan, klasifikasi kemampuan lahan, serta satuan-satuan kemampuan lahan. 3. Tentukan persyaratan dan pembatas pengembangan/ pembangunan pada masingmasing peruntukan lahan berdasarkan hasil inventarisasi tersebut di atas. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN • Dalam memberikan persyaratan dan pembatas pembangunan ini hendaknya kendala dan potensi fisik pada masing-masing arahan peruntukan lahan terekam dengan jelas, karena persyaratan dan pembatas ini merupakan pemecahan masalah kendala fisik. • Usahakan memberikan persyaratan dan pembatas yang terinci agar dapat merupakan petunjuk praktis pada penerapannya. 1.4.7 Evaluasi Pemanfaatan Lahan Yang Ada Terhadap Kesesuaian Lahan

LINGKUP PEKERJAAN Melakukan analisis untuk mengetahui penyimpangan atau ketidaksesuaian pemanfaatan lahan eksisting dilihat dari hasil studi kesesuaian lahan ini. SASARAN • Mengetahui pemanfaatan lahan eksisting yang tidak sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lainnya. • Memperoleh gambaran penyesuaian pemanfaatan lahan eksisting dan pengembangannya dengan kemampuan dan kesesuaian lahan. MASUKKAN • Pemanfaatan Lahan Eksisting • Klasifikasi Kemampuan Lahan • Satuan-satuan Kemampuan Lahan • Arahan-arahan Kesesuaian Lahan • Persyaratan dan Pembatas Pembangunan


L1-68

Lampiran 1

KELUARAN • Penyimpangan-penyimpangan pemanfaatan lahan eksisting dari kemampuan dan kesesuaian lahan. • Arahan-arahan penyesuaian dan pengembangan berikutnya. LANGKAH-LANGKAH 1. Bandingkan pemanfaatan lahan yang ada dengan karakteristik fisik wilayah berdasarkan klasifikasi kemampuan lahan, satuan-satuan kemampuan lahan, dan arahan-arahan kesesuaian lahan. 2. Berikan arahan penyesuaian pemanfaatan lahan eksisting ini dan pengembangan selanjutnya berdasarkan persyaratan dan pembatas pembangunan. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN • Teliti secermat mungkin penyimpangan ini, karena hal ini menyangkut kosistensi hasil studi dan toleransi penyimpangan yang diperkenankan. • Berikan penilaian yang tegas, terutama untuk hal-hal yang sangat berpengaruh seperti gangguan keseimbangan tata air, atau kestabilan lereng. • Beri penyelesaian yang jelas dan tuntas untuk masing-masing penyimpangan, serta diusahakan untuk tidak banyak merugikan. 1.4.8. Analisa Kesesuaian Lahan

LINGKUP PEKERJAAN Melakukan analisis untuk mengetahui arahan-arahan kesesuaian lahan, sehingga diperoleh arahan kesesuaian peruntukan lahan untuk pengembangan kawasan berdasarkan karakteristik fisiknya. SASARAN • Memperoleh gambaran peruntukan lahan secara umum berdasarkan kondisi fisik. • Mengetahui daerah-daerah yang benar-benar sesuai untuk pengembangan kawasan, daerah yang harus dikonservasikan, serta peruntukan lahan pada daerah-daerah di antara kedua peruntukan tersebut. MASUKKAN • Klasifikasi Kemampuan Lahan • Arahan Rasio Tutupan Lahan PPeeddoom maann PPeennyyuussuunnaann RReennccaannaa PPeennggeem mbbaannggaann KKaawwaassaann AAnnddaallaann

L1-69

Lampiran 1

• • • • •

Arahan Ketinggian Bangunan Arahan Pemanfaatan Air Baku Perkiraan Daya Tampung Lahan Persyaratan/Pembatas Pengembangan Evaluasi Pemanfaatan Lahan yang ada

KELUARAN • Peta Arahan Kesesuaian Peruntukan Lahan • Pemerian pada masing-masing arahan peruntukan LANGKAH-LANGKAH 1. Lakukan lebih dahulu analisa masing-masing arahan kesesuaian lahan untuk memperoleh arahan-arahan kesesuaian lahan yang merupakan masukan bagi analisa peruntukan lahan ini. 2. Tentukan arahan peruntukan lahan berdasarkan klasifikasi kemampuan lahan dan arahan-arahan kesesuaian lahan di atas. 3. Dalam penentuan arahan peruntukan lahan ini, arahkan pada kondisi ideal sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahannya, yang tentunya meliputi juga persyaratan/pembatas pengembangan, serta telah mengevaluasi pemanfaatan lahan eksisting. 4. Pertajam arahan ini dengan memasukkan hasil studi fisik/lingkungan yang ada, seperti: studi pertanian, kehutanan, analisa dampak lingkungan, dan lainnya. 5. Berikan masing-masing arahan peruntukan, termasuk persyaratan dan pembatas pengembangannya. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN • •

Arahan-arahan ini tidak mengikat, namun perencanaan sebaiknya diusahakan untuk bisa mengikuti arahan tersebut. Untuk kondisi eksisting yang menyimpang dari arahan ini pengembangannya agar ditahan, dan bila terdapat kecenderungan akan terus berkembang usahakan untuk memindahkan arah pengem-bangannya pada daerah yang lebih sesuai.


L1-70

Ke Jakarta J akarta Ke

Adiwerna

TEGAL TEGAL TEGAL

L A U T

CCiuiu SS S.. ..C S Ciuiu

J A W A

Kramat Kramat Kramat Kramat

Ke Se marang


40

60

80

1 0

m C

1 00 m

DEPARTEME N PERMUKIMA N DAN PRASARANA WILAYAH G D I R E K TO R A T J E N D E R A L P E N A TA A N R U A N AN D I R E K TO R A T P E N G E MB A N G A N K A W A S

0

0 10 20

Lahan y ang ses uai untuk ja lur hijau pengaman

Lahan yang s esuai untuk daerah peny angga dan budidaya perk ebunan

Lahan y ang tidak sesuai un tuk penge mbangan perkotaan dipertahankan pada kondis i yang ada dengan tutupan lahan mak s. 10 %

Lahan y ang cuk up ses uai untuk penge mbangan Perkotaan terba tas dengan tutupan lahan maks. 30 %

Lahan yang s esuai untuk penge mbangan perk otaan dengan tu tupan lahan mak s. 50 %

Sungai

Rel Kereta Api

Jalan Lokal

Jalan Arteri

Batas Kota

Keterangan :

CONTOH PETA KESESUAIAN PERUNTUKAN LAHAN

Gambar : 4.4

Lampiran 1

Ke Purwokerto

lili maa PPaam S S..

L1-71

S. c a c S . c ac a aban ban

Lampiran 1

1.5.

Rekomendasi Kesesuai Lahan

LINGKUP PEKERJAAN Merangkum semua hasil studi kesesuaian lahan dalam satu rekomendasi kesesuaian lahan untuk pengembangan kawasan, yang akan merupakan masukan bagi penyusunan rencana pengembangan kawasan (rencana tata ruang, rencana induk pengembangan kawasan). SASARAN • Mengetahui gambaran umum arah perkembangan perkotaan yang sesuai dengan karakteristik fisik wilayah. • Mengetahui kapasitas pengembangan kawasan wilayah studi. • Memperoleh gambaran peruntukan lahan bagi pengembangan kawasan sesuai dengan potensi dan kendala fisiknya. • Memperoleh persyaratan dan pembatas pemba-ngunan untuk pengembangan kawasan selanjutnya. MASUKKAN • Arahan kesesuaian peruntukan lahan • Pemanfaatan lahan eksisting • Kebijakan Pengembangan kota/wilayah yang ada baik dari pusat maupun daerah KELUARAN • Peta Rerkomendasi Kesesuaian Lahan • Kapasitas pengembangan lahan • Pemerian masing-masing arahan dalam rekomendasi tersebut termasuk persyaratan pengembangannya. LANGKAH-LANGKAH 1. Bandingkan kembali arahan peruntukan lahan dengan pemanfaatan lahan eksisting. 2. Sesuaikan arahan tersebut dengan pemanfaatan lahan eksisting dan perkiraan kecenderungannya, sejauh tidak terlalu menyimpang 3. Sesuaikan arahan peruntukan tersebut dengan kebijaksanaan pengembangan yang ada baik kebijaksanaan pusat maupun daerah serta sektoral. 4. Tentukan persyaratan pengembangan pada masing-masing arahan yang direkomendasikan, terutama dalam mengikuti kebijaksanaan yang ada. 5. Tentukan kapasitas pengembangan wilayah studi PPeeddoom maann PPeennyyuussuunnaann RReennccaannaa PPeennggeem mbbaannggaann KKaawwaassaann AAnnddaallaann

L1-72

Lampiran 1

6.

Berikan pemerian masing-masing direkomendasikan tersebut.

arahan

kesesuaian

lahan

yang

telah

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN •

•

Rekomendasi sejauh mungkin disesuaikan dengan kebijaksanaan pengembangan. Untuk kasus kebijaksanaan yang bertentangan dengan kesesuaian lahannya, arahan kesesuaian lahan diusahakan mengikuti kebijaksanaan namun dilengkapi dengan persyaratan dan pembatas pengembangannya. Untuk arahan kesesuaian lahan yang bertentangan dengan kebijaksanaan tersebut, dalam rekomendasi bila memungkinkan perhitungan biaya pembangunan bila mengikuti kebijaksanaan tersebut, sehingga ketidak sesuaian ini bisa diterjemahkan dalam bentuk biaya.


L1-73

KKeeeeJakarta Jakarta KK Jakarta Jakarta

Adiw diwerna erna AA diw erna A diw erna

TE TEGA GA GALLL TE

L A U T

J A W A

S.Ci S. Ciuuuu S. S. Ci Ci

Kramat ramat K ramat KK ramat

KKeeeS SSemarang emarang K emarang

0


1 0

2

2 0

1

4 0

6

6 0

8

2

2 0

1 0 0m

8

1 0

m C

P R AS A R AN A

W ILA Y A H NG D IR E K TO R A T J E N D E R A L P E N A TA A N R U A A N D IR E K TO R A T P E N G E MB A N G A N K A W A S

D E P A R TE ME N PE R MU K IMA N D A N

6

Ka w a s a n k o n s e r v a s i d a n ja lu r h ija u p e n g a ma n

Ka w a s a n y a n g tid a k d ik e mb a n g k a n / d ip e rta h a n k a n p a d a k o n d is i a la mi

Ka w a s a n Pe n g e mb a n g a n Pe r mu k ima n Pe r d e s a a n d a n Bu d id a y a Pe ra n ia n (Tu tu p a n la h a n ma k s 2 0 %)

Ka w a s a n Pe mu k i ma n Pe r k o ta a n d n g Ke p a d a ta n R e n d a h ( Tu tu p a n la h a n ma k s . 2 0 %)

Ka w a s a n Pe mu k i ma n Pe rk o ta a n d n g Ke p a d a ta n Se d a n g ( Tu tu p a n la h a n ma k s . 3 5 %)

Ka w a s a n Pe mu k i ma n Pe r k o ta a n d n g Ke p a d a ta n Tin g g i (Tu tu p a n la h a n ma k s . 5 0 %)

Ka w a s a n Pu s a t Ko ta (Tu tu p a n la h a n ma k s . 5 0 %)

S ungai

J alan Lokal Rel K ereta Api

J alan A rteri

B atas K ota

K eterangan :

C ON TOH PETA R EKOM EN D ASI KES ESU AI AN LAH AN

Gam bar : 5. 1

Lampiran 1

Ke Purwokerto

ali P am S.

L1-74

S . caca ban

Lampiran 2

PROSES DAN TATA CARA ANALISIS ASPEK EKONOMI

1.1

Umum

Kawasan Andalan merupakan kawasan-kawasan yang dipilih dari kawasan budidaya yang dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan disekitarnya, serta dapat mewujudkan pemerataan pemanfaatan ruang di wilayah nasional. Kawasan Andalan ditentukan berdasarkan potensi yang ada, yaitu memiliki potensi ekonomi/sumber daya alam, atau sektor-sektor unggulan. Salah satu tujuan Pengembangan Kawasan Andalan adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya pada kawasan dalam rangka pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Kriteria yang digunakan sebagai berikut : 1. Memiliki aksesibilitas untuk berkembang : a. mempunyai prasarana dan sarana pendukung kegiatan pembangunan ekonomi, antara lain : Pelabuhan laut/ sungai dan atau pelabuhan udara; Sistem jaringan jalan dari pusat kegiatan ekonomi menuju pelabuhan/ outlet; Enerji dan telekomunikasi; Penyediaan air baku; Lembaga keuangan (perbankan). b. mempunyai sumber daya manusia yang potensial, antara lain : tingkat pertambahan penduduk yang tinggi (aglomerasi kegiatan ekonomi); heterogenitas penduduk yang tinggi (makin beragam semakin terlihat daya serap wilayah yang stabil). 2. Memiliki potensi ekonomi / sumber daya alam, antara lain : a. Tingkat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata; b. Sumbangan sektor perekonomian terhadap perekonomian wilayah yang cukup tinggi; c. Komoditas unggulan yang mempunyai multiplier effect yang tinggi; d. Mempunyai komoditas dengan kandungan deposit yang melimpah e. Mempunyai demand pasar bagi komoditas/sektor tersebut. 3. Memiliki jaringan prasarana dan sarana perhubungan dengan kawasan/wilayah sekitar (internal) dan pusat-pusat pengembangan lainnya (eksternal). Penilaian kelayakan ekonomi bagi pengembangan kawasan andalan adalah upaya untuk menemukenali potensi dan sektor-sektor yang dapat dipacu serta permasalahan perekonomian, khususnya untuk penilaian kemungkinan aktivitas ekonomi yang dapat dikembangkan pada kawasan tersebut. Hal yang mendasar dalam analisis kelayakan ekonomi pengembangan kawasan yaitu perlunya mengenali potensi lokasi, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan; sehingga akan terjadi efisiensi tindakan. Dengan usaha yang minimum akan diperoleh hasil yang optimum yang kesemuanya bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat, serta terjadinya investasi dan mobilisasi dana. PPeeddoom maann PPeennyyuussuunnaann RReennccaannaa PPeennggeem mbbaannggaann KKaawwaassaann AAnnddaallaann

L2--1

Lampiran 2

Suatu penelitian atau studi pada tahap awal yang dilakukan adalah pengumpulan data, dan identifikasi potensi sumberdaya yang terdiri dari lokasi, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya manusia. Identifikasi potensi adalah sebagai output dari analisis melalui perumusan lingkup pekerjaan, sasaran, input, output dan langkahlangkah.

Layak

Investasi Infrastruktur

Peningkatan Nilai Output Sektor/ Komoditas Unggulan (Layak Dikembangkan)

Bagan alur analisis kelayakan ekonomi bagi pengembangan kawasan andalan dapat dilihat pada gambar 1.1.

Ada

Investasi Teknologi

(Tidak Layak Dikembangkan)

Tidak Layak

Teknologi

Te kn olo gi

Tidak ada Peluang Investasi

Tidak Ada

Ada

Sektor/ Komo ditas Unggul an

Gambar 1.1 BAGAN ALUR TATA CARA ANALISIS ASPEK EKONOMI

Tidak perlu teknologi khusus

Infrastruktur Baru

Inf ra strBa uktru ur

Potensi Pengembangan

Po-Peba te ngng nsie an m Ada

Tidak Ada

Pasar

Pa sa r

Sektor/ Komo ditas Potensial

Tidak Ada


Kebijakan Pemerintah

komparatif dan berpotensi Ekspor

Komoditi Sektor Basis yang memiliki keunggulan

Sektor Basis

Struktur Ekonomi & pergeserannya

Analisis Kondisi Perekonomian Kawasan

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Buatan

Sumber Daya Alam

Lokasi

Identifikasi Potensi Sumberdaya

-

L2--2

Lampiran 2

1.2

Identifikasi Potensi Sumber Daya

1.2.1. Analisis Aspek Lokasi

LINGKUP PEKERJAAN Melakukan analisis potensi ekonomis lokasi kawasan berdasarkan dari posisi geografi terhadap kawasan-kawasan lain dalam lingkup regional, nasional dan mondial. SASARAN • Memperoleh gambaran tata jenjang kota-kota dalam wilayah studi. • Untuk melihat potensi lokasi kawasan dalam keterkaitan ekonomi antar wilayah dan menetapkan wilayah pengaruh setiap pusat kegiatan sesuai fungsi dan perannya dalam sistem perwilayahan provinsi. • Memperoleh gambaran posisi wilayah studi dalam Rona Ekonomi Global. • Pengenalan awal lokasi sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal karena masih terisolir / aksesibilitas sangat rendah. PPeeddoom maann PPeennyyuussuunnaann RReennccaannaa PPeennggeem mbbaannggaann KKaawwaassaann AAnnddaallaann

L2--3

Lampiran 2

MASUKKAN 2.1.1 2.1.2

Tabel Laju Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Studi dan Provinsi Tabel Total Biaya Pembangunan dan Total Pengeluaran di Wilayah Studi

2.1.3 2.1.4

Tabel Volume Ekspor dan Impor di Wilayah Studi Peta Sistem Perwilayahan Provinsi, yang menjelaskan batas provinsi, batas kabupaten, batas kawasan andalan, batas wilayah pembangunan (WP), Kota Orde-I, Kota Orde-II, Kota Orde-III, Kota Orde-IV, jalan negara, jalan provinsi, pelabuhan udara dan pelabuhan laut. Tabel Penggunaan Lahan Kawasan Andalan / Wilayah Studi Peta Penggunaan Lahan Kawasan Andalan yang menampilkan data lokasi penggunaan lahan sesuai rincian dalam tabel, serta menampilkan jaringan jalan/ transportasi primer yang melayani pusat-pusat kegiatan atau sistem kota-kotanya. Peta Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Wilayah Studi

2.1.5 2.1.6

2.1.7

2.1.1 Tabel Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Daerah Wilayah (dalam harga konstan Th….. ) Tahun

Wilayah Studi (dalam %)

Provinsi (dalam %)

t-4 t-3 t-2 t-1 T Rata – rata Sumber : PDRB ………

2.1.2 Tabel Total Biaya Pembangunan dan Total Pengeluaran di Wilayah Studi (dalam ribu rupiah dan harga berlaku) Tahun

Rp.

Rutin Pertumb.

Pembangunan Rp. Pertumb.

Pengeluaran Rp. Pertumb.

t-4 t-3 t-2 t-1 t rata-rata Sumber :

2.1.3 Tabel Data Volume Ekspor dan Impor di Wilayah Studi Tahun

Ton

Volume Impor Pertumbuhan

Ton

Volume Ekspor Pertumbuhan

t-4 t-3 t-2 t-1 t ratarata Sumber :


L2--4

Lampiran 2

2.1.5 Tabel Luas Setiap Jenis Penggunaan Lahan Wilayah Studi (ha) No.

Jenis Penggunaan Lahan

Tahun t

Tahun t-4

Perubahan t – (t-4)

Hutan Produksi Hutan Produksi Terbatas Hutan Produksi Tetap Hutan Produksi Konversi Sawah Irigasi Teknis Sawah Irigasi ½ Teknis Sawah Tadah Hujan Tanaman Pangan Lahan Kering Tanaman Tahunan / Perkebunan Peternakan Perikanan Pariwisata Pertambangan Sistem Perkotaan Rawa Hutan Lindung Lain-lain

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Jumlah Sumber :

2.1.7 Tabel Kepadatan Penduduk Kawasan Andalan Pada Tahun t KECAMATA N

L u a s (ha )

Jumlah Penduduk

Tingkat Kepadatan

Seluruh Kawasan Sumber :

KELUARAN • Indikasi adanya komoditas unggulan yang sudah dikembangkan. • Indikasi adanya komoditas unggulan yang belum dikembangkan secara optimal. • Mendapatkan angka - angka pertumbuhan sebagai pertimbangan dalam memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pertumbuhan kegiatan sektor serta investasi. LANGKAH-LANGKAH 1. Identifikasi hubungan antar pusat pengembangan dalam lingkup nasional dan global. 2. Identifikasi awal potensi lokasi bagi produksi komoditas unggulan dan ikutannya. 3. Identifikasi konsentrasi lokasi kawasan yang menjadi pusat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kawasan seperti tabel berikut:


L2--5

Lampiran 2

2.1.8 Tabel Tata Jenjang Pusat Pengembangan/Perkotaan di Wilayah Studi Lokasi ( Nama Kota, Kecamatan / Desa Tercakup)

Ukuran Kota

Fungsi (PPN, PPAW, PPW, PPL)

Kota Sedang (100.000 – 500.000 jiwa) Kota Kecil A (kota ke-2) (50.000 – 1000.000 jiwa) Kota Kecil B (kota ke-3) (25.000 – 50.000 jiwa) Kota Desa besar (kota ke-4) (10.000 – 25.000 jiwa) Kota Desa /Sentra Produksi (5.000 – 10.000 jiwa ) Keterangan : Kriteria Kawasan Perkotaan:

-Tingkat kepadatan : 50 jiwa/ha -Tenaga kerja non pertanian : 75 %

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN • •

•

•

Potensi lokasi juga dapat dilihat dari kenyataan bahwa kawasan budidaya merupakan kombinasi/kumpulan lokasi berbagai kegiatan manusia yang saling berkaitan. Dalam perkembangan secara alamiah kawasan budidaya akan menampilkan struktur tata ruang sebagai gambaran adanya potensi lokasi dari keseluruhan kinerja wilayah studi. Struktur tata ruang memperlihatkan pusat - pusat permukiman / kegiatan, terbentuknya pusat tersebut didukung oleh kegiatan pertanian atau oleh potensi sumber daya alam daerah belakangnya. Pada gilirannya menunjukkan bahwa pusat permukiman tersebut mempunyai fungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi komoditas/jasa. Perkembangan selanjutnya karena pengaruh potensi sumber daya buatan dan sumber daya manusia terbentuklah struktur pusat permukiman yang berjenjang, atau dapat dikatakan pusat permukiman tersebut bertumbuh sesuai dangan fungsi dan perannya sebagai pusat pengembangan atau pusat kegiatan lokal. Pusat Permukiman yang berfungsi sebagai Pusat Pengembangan Wilayah (PPW), Pusat Pengembangan Antar Wilayah (PPAW), dan Pusat Pengembangan Nasional (PPN) akan merupakan pintu gerbang terjadinya hubungan sinergi antar kawasan dalam lingkup regional, nasional dan mondial. Berkembangnya kota sebagai pusat pengembangan didukung oleh potensi lokasi yang berarti kegiatan ekonomi dapat dilakukan di kota tersebut secara efisien sesuai fungsinya yang tidak hanya fungsi distribusi namun juga produksi yang sebagian diartikan sebagai kegiatan industri. Efisiensi yang dikaitkan dengan potensi lokasi adalah efisiensi paling menguntungkan dengan usaha yang minimum termasuk biaya tranportasi yang minimal dalam pergerakan manusia, barang produksi maupun bahan mentah.


L2--6

Lampiran 2

1.2.2. Analisis Aspek Sumber Daya Alam

LINGKUP PEKERJAAN Melakukan analisis kondisi fisik kawasan yang memiliki potensi menjadi sumber pendapatan kawasan. Potensi sumber daya alam idealnya secara general dikelompokkan menjadi empat bagian yaitu sumber daya tanah, sumber daya hewan, sumber daya hutan dan sumber daya pertambangan. SASARAN • Memperoleh gambaran mengenai keberadaan sumber daya alam yang sangat terkait dengan kehidupan masyarakat dan berperan penting dalam menentukan kegiatan primer yang produktif dari penduduk setempat sebagai bagian dari sumber pendapatan ekonomi wilayah / kawasan. • Menghitung hasil-hasil sumber daya alam yang memiliki sumbangan besar terhadap pendapatan ekonomi kawasan, produksi pangan yang dikonsumsi penduduk sendiri serta tingkat pemanfaatan sumber daya alam sebagai alat produksi. MASUKKAN 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5

Tabel Produksi Pertanian di Wilayah Studi Tabel Produksi Hasil Hutan Tabel Populasi Ternak Tabel Produksi Hasil Ikan Tabel Produksi Sumber Daya Pertambangan


L2--7

Lampiran 2

2.2.1 Tabel Produksi Pertanian di Wilayah Studi pada Tahun t Jenis Produksi

Luas Panen (ha)

Produksi (ton)

Produktivitas (ton / ha)

1.Makanan Pokok 1.1 Padi 1.2 Jagung 1.3 Dst. 2.Hortikultura 2.1 Kentang 2.2 Kubis 2.3 Bawang 2.4 Dst. 3. Buah-buahan 1.1 Pisang 1.2 Nanas 1.3 Dst. 4. Tanaman Perkebunan 4.1 Kopi 4.2 Kakao 4.3 Karet 4.4 Dst. Sumber :

2.2.2 Tabel Produksi Hasil Hutan (dalam M3) di Wilayah Studi Jenis Produksi

Tahun t-3

Tahun t-2

Tahun t-1

Tahun t

Kayu Jati Kayu Lapis Dst. Sumber :

2.2.3 Tabel Populasi Ternak di Wilayah Studi Tahun t Jenis Ternak

Populasi

Ayam Itik Kambing Sapi, dst Sumber :

2.2.4 Tabel Produksi Sumber Daya Laut Pada Tahun t di Wilayah Studi Jenis Produksi

Hasil Tangkapan (ton)

Nilai (Ribuan Rupiah)

1.Perikanan Laut 1.1 Ikan ….. 1.2 Dst. 2. Perikanan Tambak 2.1 Bandeng 2.2 Udang 2.3 Dst 3. Perikanan Air Tawar 3.1 Ikan …… 3.2 Dst …… Sumber :


L2--8

Lampiran 2

2.2.5 Tabel Produksi Sumber Daya Pertambangan di Wilayah Studi Deposit Jenis Tambang

Kapasitas

Lokasi

Pengambilan pada tahun t Nilai Ton / m3 (Ribuan Rupiah)

1. Marmer 2. Biji besi 3. Batubara 4. dst. Sumber :

KELUARAN • Potensi sumber daya alam yang sudah dimanfaatkan maupun yang prospektif serta lokasinya. • Kuantitas dan kualitas produksi sumber daya alam sebagai bahan mentah untuk diolah atau sebagai komoditas yang dapat dipasarkan langsung keluar wilayah studi. • Kepastian komoditas andalan dari sektor pertanian dan pertambangan. LANGKAH-LANGKAH 1. Menghitung produktivitas komoditas pertanian dan pertambangan sehingga dikenali komoditas unggulan karena mendominasi PDRB wilayah studi. 2. Menghitung kebutuhan konsumsi produksi komoditas pertanian bagi penduduk wilayah studi. 3. Menganalisis komoditas pertanian dan pertambangan baik yang unggulan maupun yang bukan dalam kemungkinan kegiatan sambung (linkage), baik kegiatan sambung ke depan (forward linkage effect) dan atau kegiatan sambung ke belakang (backward linkage effect). 4. Menganalisis kebutuhan pasar dari komoditas yang berkaitan dengan produksi pertanian dan pertambangan. 5. Melihat kemungkinan terjadinya kegiatan ikutan dan penunjang dari kegiatan produksi pertanian dan pertambangan. 6. Merumuskan permasalahan dalam produksi komoditas pertanian maupun komoditas tambang misalnya masalah aksessibilitas, perlunya peremajaan tanaman perkebunan, penyerapan tenaga kerja, dan sebagainya. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN • Sumber daya alam merupakan salah satu modal utama yang dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya secara langsung maupun tidak langsung. Langsung berarti sumber daya alam itu dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan, sedang tidak langsung artinya masyarakat mengkonsumsi sumber daya alam tadi dengan terlebih dahulu mengolahnya, dan atau menukarnya dengan komoditas/jasa lain yang tidak dipunyai oleh masyarakat itu sendiri. Kajian sumber daya alam ini sangat penting dilakukan karena merupakan potensi pengembangan ekonomi masyarakat yang dapat dipergunakan sebagai sarana kesejahteraan masyarakat. Ada tiga kelompok sumber daya alam yang dapat disebutkan: sumber daya bahan galian, lahan dan lokasi. • Bahan galian adalah sumber daya alam yang meliputi komoditas yang berasal dari bahan organik (seperti minyak bumi, batubara, batukapur dsb.) dan bahan anorganik (seperti logam, batuan andesit dan batuan lain yang berasal dari batuan beku) yang biasanya potensinya tidak dapat diperbaharui, sehingga memerlukan perencanaan pemanfaatan yang seksama. PPeeddoom maann PPeennyyuussuunnaann RReennccaannaa PPeennggeem mbbaannggaann KKaawwaassaann AAnnddaallaann

L2--9

Lampiran 2 •

•

Sumber daya lahan yang dapat dimanfaatkan kesuburannya untuk menanam berbagai tanaman alternatif sesuai dengan kesuburan lahan, elevasi, dan iklim yang melingkupinya. Sumber daya lahan ini dapat dipergunakan untuk memproduksi dan memperbaharui komoditas nabati secara langsung maupun untuk memproduksi dan memperbaharui komoditas hewani secara tidak langsung. Dengan demikian sumber daya ini sangat penting dan strategis. Lokasi adalah sumber daya alam yang berwujud bentang alam yang mempunyai lingkungan geografis, iklim, lingkungan alam, potensi wisata, serta sarana dan prasarana, dan sebagainya; sehingga lokasi tersebut sangat cocok untuk memproduksi komoditas/jasa karena menjanjikan terjadinya efisiensi dan efektifitas proses produksi.Pemanfaatannya antara lain sebagai lokasi obyek wisata, pusat simpul jasa distribusi dan pusat kegiatan lainnya.

1.2.3. Analisis Aspek Sumber Daya Buatan

LINGKUP PEKERJAAN Melakukan analisis kondisi prasarana dan sarana yang ada dalam mendukung berhasilnya upaya pengembangan kawasan. Kondisi dilihat dari tingkat pelayanannya, instansi yang berprakarsa dalam pengembangannya atau pembangunan baru, serta keterkaitannya dengan sistem lintas wilayah. SASARAN • Memperoleh gambaran kondisi, pelayanan, dan kuantitas prasarana dan sarana wilayah dalam menunjang pengembangan kawasan. • Memperoleh gambaran kondisi, pelayanan, dan kuantitas prasarana dan sarana perkotaan yang termasuk dalam wilayah studi. • Memperoleh gambaran kondisi, pelayanan, dan kuantitas prasarana perekonomian dalam wilayah studi. MASUKKAN 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5

Tabel Luas Setiap Jenis Penggunaan Lahan Perkotaan di Wilayah Studi Tabel Panjang Jaringan Transportasi Utama di Wilayah Studi Tabel Penilaian Potensi Pengembangan dari Kondisi Jaringan Jalan Tabel Potensi Pelayanan Utilitas Tabel Analisis Potensi Pengembangan dari Keberadaan Prasarana dan Sarana Ekonomi


L2--10

Lampiran 2

2.3.1 Tabel Luas Setiap Jenis Penggunaan Lahan Perkotaan di Wilayah Studi (pada Tahun t) Kota –1

Kota - 2

Kota - 3

Jenis Penggunaan Lahan ha

%

Ha

%

ha

%

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Perumahan Perkantoran Pemerintah Sarana Pendidikan Fasilitas Kesehatan Olah Raga dan Taman Pariwisata / Budaya Pertokoan dan Pasar Pergudangan Industri Perbengkelan Pelabuhan dan Bandara Sub Total 11. Pertanian Kota 12. Konservasi 13. Lain – lain Sub Total Jumlah Sumber :

2.3.2 Tabel Panjang Jaringan Transportasi Utama di Wilayah Studi Sistem Jaringan Transportasi

Panjang ( Km )

Jalan Kereta Api Jalan Bebas Hambatan Jalan Arteri Primer Sumber :

2.3.3 Tabel Penilaian Potensi Pengembangan dari Kondisi Jaringan Jalan Kondisi Jalan

Prosentase Kondisi baik rusak rusak berat (b) (r) (rb)

Fungsi Arteri Primer Kolektor Primer Lokal Primer

Tingkat Pelayanan CUKUP 51-100 %(b) < 25 % (rb)

KURANG 26– 50 % (b) 26 –50 %(rb)

SANGAT KURANG < 25 % (b) > 50 % (rb)

Sumber : 1……. 2. Hasil Analisis


L2--11

Lampiran 2

2.3.4 Tabel Potensi Pelayanan Utilitas di Wilayah Studi Jenis Utilitas

No

Keterangan

Kapasitas Pelayanan

Nilai Daya Tarik satuan

1.

AIR BERSIH

Terpasang Terpakai Pelanggan

L/detik L/detik Orang

2.

ENERGI LISTRIK

PLTA PLTD Dst

MW MW MW

3.

STO

Tersedia Terpasang

SS SS

4.

DRAINASE

Luas Genangan Terlayani

Ha %

5.

SAMPAH

TPA Terlayani

Unit %

6.

AIR LIMBAH

IPAL IPLT Terlayani

Unit Unit %

7.

KAPASITAS AIR BAKU

(sesuai rencana DAS)

8.

RENCANA IRIGASI / PENCETAKAN SAWAH

(sesuai recnana DAS)

9.

Dst.

Cukup

Kurang

Sangat Kurang

Sumber :


L2--12

Lampiran 2

2.3.5 Tabel Analisis Potensi Pengembangan dari Keberadaan Prasarana dan Sarana Ekonomi Lembaga Perekonomian

No 1.

2.

3. 4.

Perusahaan jasa Angkutan Udara Angkutan Laut Angkutan Darat Ekspedisi

6.

Industri Industri kecil Industri menengah Industri besar

7.

Asuransi

8.

Penginapan & Hotel Hotel Wisma Penginapan Restoran / Rumah makan Obyek Wisata

10.

Keterangan

Tingkat Pelayanan Sangat Cukup Kurang Kurang

Lembaga Perbankan Swasta Pemerintah Perdagangan dan Koperasi Pengusaha kecil Pengusaha menengah Pengusaha besar Koperasi KUD Koperasi Non KUD Jasa Konstruksi Pasar

5.

8. 9.

unit

Pergudangan Pemerintah Swasta

11.

Pelabuhan Pelelangan Ikan

13.

Bandara

14.

Pelabuhan Laut

(kamar)

(ha)

(ha) (ha)

M (landasan pacu) Kapal Ton

15. Dst. Sumber :

KELUARAN • Mendapatkan tingkat pelayanan prasarana yang ada seperti: jalur kereta api, jaringan jalan, bandar udara, pelabuhan laut, pendaratan ikan, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan air minum, jaringan limbah, dan atau fasilitas pengolahan limbah, bangunan dan atau jaringan irigasi, dan lain sebagainya. • Mendapatkan tingkat pelayanan sarana yang ada seperti: kereta api, stasiun, terminal, mobil dan kendaraan lainnya, pesawat terbang, berbagai jenis kapal, sawah, perumahan, perkantoran, rumah sakit, pasar, pertokoan, sekolah, kawasan industri, LPI, IC, LIK, PIK dan sebagainya. PPeeddoom maann PPeennyyuussuunnaann RReennccaannaa PPeennggeem mbbaannggaann KKaawwaassaann AAnnddaallaann

L2--13

Lampiran 2

LANGKAH-LANGKAH 1. Menilai tingkat pelayanan sarana dan prasarana ekonomi yang ada di perkotaan maupun di permukiman desa, menyimpulkan jenis sarana dan lokasi yang memerlukan pengembangan atau pembuatan unit sarana baru. Penilaian ditentukan oleh kualitas dan kuantitas tampungnya, serta ditentukan pula oleh lokasinya. Semakin mudah dijangkau oleh calon pemanfaat, nilainya semakin tinggi. 2. Memproyeksikan kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana baru, yang memperhitungkan pula perkembangan kegiatan yang akan terjadi di wilayah studi. 3. Tingkat kemungkinan realisasi pembangunan sarana dan prasarana (bisa dikaji dari adanya peningkatan pendapatan dan nilai ICOR). HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN • Sumber daya buatan adalah prasarana dan sarana yang mendukung kawasan budidaya, lindung atau kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. • Yang disebut prasarana adalah: jalur kereta api, jaringan jalan, bandar udara, pelabuhan laut, pendaratan ikan, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan air minum, jaringan limbah, dan atau fasilitas pengolahan limbah, bangunan dan atau jaringan irigasi, dan lain sebagainya. Sedangkan sarana adalah kereta api, stasiun, terminal, mobil dan kendaraan lainnya, pesawat terbang, berbagai jenis kapal, sawah, perumahan, perkantoran, rumah sakit, pasar, pertokoan, sekolah, bangunan industri, dan sebagainya. • Prasarana dan sarana yang terkait dengan pelestarian lingkungan dan sangat diperlukan oleh kegiatan permukiman, kegiatan primer dan kegiatan sekunder adalah pemanfaatan sumber air secara terpadu dan menyeluruh seperti : pengendalian banjir, irigasi , pembangkit listrik tenaga air, penyediaan air baku untuk keperluan domestik dan industri, rekreasi, perikanan dan drainase. Pengembangan prasarana dan sarana ini dipersiapkan dalam Rencana Pengembangan Daerah Aliran Sungai. 1.2.4 Analisis Aspek Sumber Daya Manusia

LINGKUP PEKERJAAN Melakukan analisis untuk mengetahui potensi wilayah studi dalam penyediaan lapangan pekerjaan, kualitas dan kuantitas tenaga kerja pada saat dimulainya pengembangan maupun kebutuhan prospektif.


L2--14

Lampiran 2

SASARAN • Memperoleh angka beban tanggungan penduduk produktif/tenaga kerja baik di perkotaan maupun perdesaan. • Memperoleh angka pengganda pekerjaan baik di perkotaan maupun di perdesaan. • Memperoleh struktur lapangan pekerjaan serta proyeksi jangka waktu mendatang menurut kegiatan primer, sekunder dan tertier baik di perkotaan maupun di perdesaan. • Memperoleh gambaran tingkat pendapatan rumah tangga pada masa kini maupun proyeksi waktu mendatang menurut tingkat pemerataannya baik di perkotaan maupun di perdesaan. • Memperoleh gambaran kualitas sumber daya manusia sebagai wira usaha, tenaga ahli dan tenaga terampil. MASUKKAN 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.3.5 2.4.6 2.4.7

Tabel Matapencaharian Penduduk Tabel Perkembangan Industri Tabel Kemampuan Perkembangan Wira Usaha / Pedagang Tabel Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur Tabel Struktur Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tabel Tingkat Kesejahteraan Yang Dicapai Tabel Ditribusi Kuantil Pendapatan Rumah Tangga

2.4.1 Tabel Mata pencaharian Penduduk Wilayah Studi dan Provinsi

Lokasi

Tahun

Wilayah Studi

t-4

Provinsi

t t-4

Petani & Nelayan %

Industri

Pedagang

%

%

Jasa

Jumlah %

t Sumber :


L2--15

Lampiran 2

2.4.2 Tabel Perkembangan Keadaan Industri di Wilayah Studi URAIAN

A

ANEKA INDUSTRI a. Jumlah Perusahaan (unit) b. Tenaga Kerja (orang) c. Nilai Produksi (Rp. Juta) d. Nilai Ekspor (Rp. Juta)

B

INDUSTRI MESIN LOGAM a. Jumlah Perusahaan (unit) b. Tenaga Kerja (orang) c. Nilai Produksi (Rp.Juta) d. Nilai Ekspor (Rp.Juta)

C

INDUSTRI KIMIA DASAR a. Jumlah Perusahaan (unit) b. Tenaga Kerja (orang) c. Nilai Produksi (Rp. Juta) d. Nilai Ekspor (Rp. Juta)

D

KELOMPOK INDUSTRI KECIL a. Jumlah Perusahaan (unit) b. Tenaga Kerja (orang) c. Nilai Produksi (Rp. Juta) d. Nilai Ekspor (Rp. Juta)

Tahun t-4

Tahun t

Pertumbuhan (%)

TOTAL SELURUH INDUSTRI a. Jumlah Perusahaan (unit) b. Tenaga Kerja (orang) c. Nilai Produksi (Rp. Juta) d. Nilai Ekspor (Rp. Juta) Sumber :

2.4.3 Tabel Kemampuan Pengembangan Perdagangan / Wiraswasta Wilayah Studi Tahun

Pedagang Besar

Pedagang Menengah

Pedagang Kecil

Jumlah

t-4 t-3 t-2 t-1 t Rata-rata Pertumbuhan Sumber :


L2--16

Lampiran 2

2.4.4 Tabel Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur di Wilayah Studi Kelompok Umur

Jumlah Jiwa

Prosentase

0 - 4 tahun 5 - 9 tahun 10 - 14 tahun Sub total 15 tahun keatas Jumlah

100 %

Sumber :

2.4.5 Tabel Struktur Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Wilayah Studi Tingkat Pendidikan

Jumlah Jiwa

Prosentase

Tamat SD Tamat SLTP Tamat SLTA D-3 Sarjana / S2 / S3 Jumlah

100 %

Sumber :

2.4.6 Tingkat Kesejahteraan Yang Telah Dicapai Keterangan

Kriteria

Prosentase

Perkotaan Kondisi Bangunan Rumah • Mewah • Permanen • Semi Permanen • Sementara Luas Lingkungan Perumahan • Real Estate • Komplek • Kampung • Kumuh Pemilikan Kendaraan / rumah tangga • Mobil Mewah • Mobil Sederhana • Motor Perdesaan Kondisi • • •

Bangunan Rumah Permanen Semi Permanen Sementara

Sumber :


L2--17

Lampiran 2

2.4.7 Distribusi Pendapatan per 20 % (kuantil) Kelompok Rumah Tangga 20 % Kelompok Pendapatan

Tinggi Menengah Atas Menengah Menengah Bawah Rendah

Ideal Indeks Gini < 0,3

Ketimpangan Berat Indeks Gini sekitar 0,5

30 % 25 % 20 % 15 % 10 %

50 % 20 % 15 % 10 % 5%

Perkotaan Wilayah Studi Pada Th. t

Perdesaan Wilayah Studi Pada Th. t

Sumber :

KELUARAN • Memperoleh kepastian komoditas dan sektor unggulan yang didukung oleh analisis ketenagakerjaan. • Memperoleh kualitas wira usaha dan sumber daya manusia yang akan menentukan tingkat perubahan struktur tenaga kerja karena berkembangnya kegiatan ikutan, kegiatan penunjang dan adanya diversifikasi yang lebih luas dalam sektor industri dan jasa. • Tersusunnya struktur tenaga kerja menurut kegiatan primer, sekunder dan tersier pada saat mulai dikembangkan Kawasan Andalan baik di perkotaan maupun perdesaan. • Memperoleh gambaran tingkat pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan rumah tangga perbaikan distribusi pendapatan. LANGKAH-LANGKAH 1. Menganalisis proporsi lapangan usaha wilayah studi dan propinsi dengan metode analisis pergeseran dan location quotients sehingga dapat menetapkan komoditas unggulan. 2. Menganalisis optimalisasi produsi komoditas pertanian dan pertambangan dengan mempertimbangkan potensi pasar. 3. Menganalisis kependudukan dan ketenagakerjaan di perkotaan dan perdesaan wilayah studi. 4. Diversifikasi kegiatan industri dan jasa dengan melihat kegiatan sambung kedepan maupun kebelakang dari setiap produksi komoditas. 5. Menganalisis distribusi pendapatan rumah tangga baik di perdesaan maupun di perkotaan berdasarkan data nilai produksi dibagi jumlah tenaga kerja, serta membandingkan dengan tingkat kesejahteraan yang dicapai kalau dilihat dari kualitas kepemilikan barang berharga bagi setiap kelompok pendapatan. 6. Menganalisis kemungkinan terjadinya perbaikan dalam tingkat distribusi pendapatan, mungkin melalui peraturan UMR, pembagian bonus atau pajak progresif. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN • Sumber daya manusia adalah masyarakat di kawasan itu sendiri yang diharapkan dapat mandiri dan berdaya, serta mampu memenuhi kebutuhannya secara langsung maupun tidak langsung. • Secara lokal penduduk / masyarakat tidak perlu mempunyai sumber daya secara menyeluruh, asalkan masyarakat yang bersangkutan dapat menerima dan bekerjasama dengan pendatang yang bertujuan ikut serta dalam pengembangan melalui partisipasi dalam produksi.


L2--18

Lampiran 2 •

• • •

•

•

Kajian sumber daya manusia ini sangat penting, karena pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan akan efektif dan efisien bila ditangani oleh sumber daya manusia yang tepat, sehingga dapat dicapai perkembangan yang optimal. Kajian sumber daya manusia meliputi wira usaha, tenaga ahli dan tenaga terampil. Kuantitas dan kualitas wira usaha, serta tingkat kemudahan wira usaha bukan lokal yang kemudian dapat berpartisipasi dalam pengembangan kawasan. Wirausaha harus mempunyai sifat-sifat : - Memiliki kemampuan untuk mengenal peluang pasar. - Memiliki kemampuan dalam tindakan alternatif, misalnya bila cara yang satu gagal, maka harus dapat cepat menggunakan cara yang lain. - Memiliki kemampuan untuk mengkombinir elemen-elemen yang rasionil dan irrational dalam keputusannya. Tenaga ahli sangat diperlukan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pengembangan. Kemudahan atau kemungkinan berpartisipasinya tenaga ahli dalam pengembangan sangat diperlukan. Tenaga ahli tingkat tinggi, menengah dan bawah diperlukan untuk pengembangan kawasan ini. Semakin tersedia penduduk yang berpendidikan tinggi, makin mudah untuk mendapatkan tenaga ahli sehingga semakin mendukung potensi pengembangannya. Tenaga terampil diperlukan dalam sektor non-formal dan apalagi sektor formal. Tenaga terampil berkembang karena latihan secara terus menerus. Untuk pekerjaan dan kegiatan yang tidak memerlukan penalaran yang rumit namun memerlukan ketelitian dapat diserahkan kepada tenaga terampil.

1.3

Analisis Perekonomian Kawasan

LINGKUP PEKERJAAN Melakukan analisis untuk menemukenali potensi dan permasalahan perekonomian yang dimiliki oleh kawasan andalan pada saat ini. SASARAN Deskripsi dan analisis kondisi perekonomian di dalam kawasan andalan pada saat ini. PPeeddoom maann PPeennyyuussuunnaann RReennccaannaa PPeennggeem mbbaannggaann KKaawwaassaann AAnnddaallaann

L2--19

Lampiran 2

MASUKKAN Masukkan yang dibutuhkan untuk pencapaian masing-masing keluaran berbeda-beda, sehingga rincian kebutuhan untuk masing-masing keluaran akan dijabarkan terpilah-pilah. KELUARAN • Struktur Ekonomi dan pergeserannya. • Sektor Basis. • Komoditi Sektor Basis yang memiliki keunggulan komparatif dan berpotensi ekspor. LANGKAH-LANGKAH Langkah yang dilakukan untuk mengubah masukkan menjadi keluaran serta beberapa hal yang harus diperhatikan akan diuraikan lebih lanjut dalam uraian masing-masing keluaran. 1.3.1 STRUKTUR EKONOMI dan PERGESERANNYA

LINGKUP PEKERJAAN Melakukan analisis untuk menemukenali struktur ekonomi di dalam wilayah studi saat ini. SASARAN • Mengetahui tingkat PDRB pada suatu kawasan yang dirinci berdasarkan lapangan usaha. • Mengidentifikasi struktur ekonomi dan pergeserannya di dalam wilayah studi pada saat ini. MASUKKAN Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) tiap wilayah administrasi yang termasuk dalam kawasan andalan dirinci berdasarkan lapangan usahanya. KELUARAN • PDRB kawasan yang dirinci berdasarkan lapangan usaha. • Struktur Ekonomi dan pergeserannya didalam wilayah studi. LANGKAH-LANGKAH 1. Menjumlahkan besar PDRB yang dirinci tiap sektor dari tiap wilayah administrasi yang termasuk dalam kawasan andalan untuk mendapatkan PDRB kawasan yang dirinci tiap sektor. PPeeddoom maann PPeennyyuussuunnaann RReennccaannaa PPeennggeem mbbaannggaann KKaawwaassaann AAnnddaallaann

L2--20

Lampiran 2

2. Menghitung Prosentase (%) PDRB masing-masing sektor terhadap PDRB total kawasan untuk mengetahui kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB kawasan andalan. 3. Menentukan struktur ekonomi kawasan andalan dengan mengurutkan sektor-sektor dari yang terbesar kontribusinya terhadap PDRB kawasan andalan. 4. Melakukan analisis pergeseran struktur ekonomi kawasan studi dengan menggunakan metode analisis yang sesuai. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN • Tabel PDRB yang digunakan adalah berdasarkan harga konstan. • Untuk menganalisis pergeseran struktur ekonomi kawasan dapat digunakan beberapa metode, seperti : - Metode Shift-Share (lihat lampiran). - Menggunakan data series atau tidak membatasi struktur ekonomi pada periode tertentu saja (memiliki pengertian yang dinamis), sehingga terlihat perubahan struktur ekonominya. Cara ini lebih sederhana, namun output yang dihasilkan terbatas pada proses pergeserannya saja, tidak dapat dinilai kinerja ekonomi dan sektor unggulannya. 1.3.2 Sektor Basis

LINGKUP PEKERJAAN Melakukan analisis untuk menemukenali sektor basis kawasan andalan saat ini. SASARAN Mengetahui sektor yang memberikan sumbangan/kontribusi relatif yang cukup besar terhadap PDRB di suatu kawasan sehingga sektor tersebut dikatakan sebagai sektor basis (dominan). MASUKKAN • Pendapatan tenaga kerja di tiap sektor tiap satuan kawasan studi. • Pendapatan total kawasan studi. • Jumlah produksi dan luas usaha tiap sektor pada kawasan studi. • Struktur ekonomi kawasan andalan berserta kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB total kawasan andalan.


L2--21

Lampiran 2

KELUARAN • Penyerapan tenaga kerja masing-masing sektor. • Luas usaha dan produktivitas masing-masing sektor. • Sektor basis wilayah studi. LANGKAH-LANGKAH 1. Menganalisis jumlah tenaga kerja tiap sektor bidang usaha dalam struktur ekonomi untuk mengetahui distribusi penyerapan tenaga kerja masing-masing sektor. 2. Menyarikan kontribusi tiap-tiap sektor terhadap PDRB kawasan. 3. Menganalisis jumlah produksi masing-masing sektor. 4. Menganalisis luas usaha masing-masing sektor. 5. Menghitung produktivitas masing-masing sektor dengan membagi jumlah produksi sektor dengan luas usaha sektor. 6. Menentukan sektor-sektor yang dominan berdasarkan besarnya penyerapan tenaga kerja dan kontribusinya terhadap PDRB Kawasan. 7. Menentukan sektor basis dengan menggunakan metode analisis ekonomi yang sesuai. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN • Tabel PDRB yang digunakan adalah berdasarkan harga konstan. • Untuk menetapkan sektor basis dapat digunakan metode Location Quotient (LQ) (lihat lampiran). • Dalam menentukan wilayah pembanding, perlu diperhatikan perbedaan jenjang antara wilayah pembanding dengan satuan wilayah pengamatan agar proporsional. Contoh : Jika suatu kawasan andalan mencakup lebih dari 1 (satu) wilayah administratif kabupaten, maka yang menjadi wilayah pembandingnya adalah PDRB Nasional. 1.3.3 Komoditi Sektor Basis Yang Memiliki Keunggulan Dan Komparatif Berpotensi Ekspor

LINGKUP PEKERJAAN Melakukan analisis untuk menemukenali sektor basis kawasan andalan yang memiliki keunggulan komparatif dan berpotensi ekspor. SASARAN Mengetahui sektor-sektor di suatu kawasan andalan yang memiliki keunggulan komparatif dan berpotensi ekspor. PPeeddoom maann PPeennyyuussuunnaann RReennccaannaa PPeennggeem mbbaannggaann KKaawwaassaann AAnnddaallaann

L2--22

Lampiran 2

MASUKKAN • Sektor-sektor basis yang telah ditetapkan pada bagian sebelumnya. • Volume ekspor tiap-tiap komoditi dari masing-masing sektor basis di kawasan andalan. • Untuk menggunakan metoda ini dibutuhkan data volume ekspor komoditi-komoditi yang sama di wilayah pembanding. KELUARAN • Perbandingan volume ekspor komoditi yang sama dengan wilayah lain • Keunggulan komparatif dan potensi ekspor komoditi LANGKAH-LANGKAH 1. Mengidentifikasi komoditi dari sektor-sektor basis. 2. Menganalisis volume ekspor dari tiap komoditi di tiap sektor di kawasan andalan. 3. Membandingkan volume ekspor tersebut dengan volume ekspor komoditi yang sama di wilayah lain sebagai pembanding, sehingga dapat diketahui keunggulan komparatif dan potensi ekspor komoditi tersebut. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN - Untuk menentukan komoditi unggulan dapat digunakan Metode Revealed Comparative Advantages (RCA), yaitu rasio perbandingan volume produksi komoditi di kawasan andalan dengan wilayah pembandingnya. - Yang dimaksud dengan komoditi unggulan adalah komoditi dengan RCA > 1. - Dalam menentukan wilayah pembanding, perlu diperhatikan perbedaan jenjang antara wilayah pembanding dengan satuan wilayah pengamatan agar proporsional.

1.4

Penentuan Sektor/Komoditas Potensial

Pengertian sektor/komoditas potensial adalah sektor atau kegiatan ekonomi yang mempunyai potensi, kinerja, dan prospek yang lebih baik dibandingkan sektor lainnya sehingga diharapkan mampu menggerakkan kegiatan usaha ekonomi turunan lainnya, sehingga dapat tercipta kemandirian pembangunan wilayah. Sektor/komoditas potensial terdiri dari kegiatan ekonomi primer, sekunder dan tersier di kawasan andalan. PPeeddoom maann PPeennyyuussuunnaann RReennccaannaa PPeennggeem mbbaannggaann KKaawwaassaann AAnnddaallaann

L2--23

Lampiran 2

LINGKUP PEKERJAAN Melakukan analisis untuk mengidentifikasi kegiatan ekonomi primer, sekunder dan tersier di kawasan andalan. SASARAN Teridentifikasikannya kegiatan ekonomi primer, sekunder dan tersier di kawasan andalan yang diharapkan dapat dijadikan sebagai motor penggerak ekonomi wilayah. MASUKKAN • Kontribusi PDRB sektor terhadap perekonomian wilayah. • Nilai Location Quotient. • Penyerapan tenaga kerja. • Nilai forward dan backward linkage. KELUARAN • Kegiatan ekonomi primer kawasan. • Kegiatan ekonomi sekunder kawasan. • Kegiatan ekonomi tersier kawasan. LANGKAH-LANGKAH A. Kegiatan Ekonomi Primer Kegiatan ekonomi primer prinsipnya merupakan kegiatan produktif yang tumbuh karena potensi SDA atau kegiatan yang belum melakukan proses pengolahan terhadap hasil pengambilan potensi tersebut. Kegiatan ekonomi primer kawasan antara lain berupa hasil bumi seperti pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan pertambangan. Langkah yang perlu dilakukan untuk menentukan kegiatan ekonomi primer adalah : • Membandingkan sektor perekonomian primer kawasan dibandingkan dengan total PDRB kawasan maupun provinsi atau dibandingkan terhadap keseluruhan sektor primer di tingkat provinsi. Contoh tabel perhitungan PDRB kegiatan Sektor Ekonomi Primer Kawasan dan Propinsi. PDRB TH.. (Juta rupiah) No

1

Lapangan Usaha

Tanaman Bahan Makanan 2 Tanaman Perkebunan 3 Peternakan & hasilhasilnya 4 Kehutanan 5 Perikanan 6 Minyak Bumi 7 Penggalian JUMLAH

Persentase Sektor dalam kawasan…

Persentase Per sektor dalam regional…

Kawasan…

Propinsi…

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


L2--24

Lampiran 2

B. Kegiatan Ekonomi Sekunder Kegiatan ekonomi sekunder sebagai kegiatan yang melayani sektor primer atau kegiatan yang tumbuh untuk mengolah hasil alam agar menjadi nilai tambah bagi daerah. Sektor yang menjadi kegiatan ekonomi sekunder adalah industri baik migas dan non-migas, perangkutan dan perdagangan. Langkah yang perlu dilakukan untuk menentukan kegiatan ekonomi sekunder adalah : • Untuk mengetahui dominasi kegiatan ekonomi pada suatu kawasan maka hasil identifikasi kegiatan ekonomi sekunder akan dibandingkan dengan ekonomi primernya. • Menghitung kontribusi nilai PDRB kegiatan ekonomi sekunder terhadap PDRB Kawasan maupun Propinsi berikut nilai persentasenya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat seperti tabel berikut ini. PDRB TH.. (Juta Rupiah) No

Lapangan Usaha Kawasan…

1 2 3

Industri Migas Industri Non Migas Perdagangan Besar dan Eceran 4 Perangkutan JUMLAH

Propinsi…



-

-

-

-

-

-

-

-

C. Kegiatan Ekonomi Tertier Kegiatan ekonomi tertier merupakan kegiatan yang tumbuh untuk melayani kegiatan sektor sekunder agar dapat meningkatkan nilai tambah bagi daerah sebagai wujud eksternalitas dari kegiatan sekunder. Kegiatan ekonomi tertier adalah komunikasi, hotel, restaruran, dan jasa-jasa perkotaan lainnya. Langkah yang perlu dilakukan untuk menentukan kegiatan ekonomi tersier adalah : • Menghitung kontribusi kegiatan ekonomi tertier terhadap perekonomian kawasan maupun propinsi. • Mengidentifikasi sektor mana saja yang mempunyai peranan dalam perkembangan kawasan. Contoh tabel beberapa kegiatan sektor tersier kawasan, sebagai berikut:


L2--25

Lampiran 2 PDRB TH.. (Juta Rupiah) No

Lapangan Usaha Propinsi…

Kawasan… 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Listrik Air Bersih Bangunan Hotel Restaurant Komunikasi Bank Lem. Keuangan non Bank Sewa Bangunan Jasa Perusahaan Pemerintahan Umum Swasta



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JUMLAH

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN • Kegiatan primer dan kegiatan sekunder adalah merupakan kegiatan basic. Kegiatan basic ini menggunakan sumber daya lokal saja atau sebagian juga mempergunakan kapital impor yang dapat memberikan peluang untuk ekspor ke luar kawasan; dan selanjutnya dapat memberikan kekayaan kawasan dan peluang kerja yang disebut sebagai kegiatan ikutan atau kegiatan tertier dan biasanya merupakan kegiatan jasa dan perdagangan. • Apabila suatu kawasan mempunyai kegiatan ekonomi sekunder yang tinggi, mengindikasikan adanya inovasi teknologi sehingga dapat lebih cepat menambah akselerasi pengembangan wilayah. • Apabila suatu kawasan mempunyai kegiatan ekonomi tertier yang cukup tinggi, mengindikasikan bahwa kawasan/daerah tersebut mempunyai sistem perekonomian wilayah yang semakin modern dan mendunia.

1.5

Penentuan Sektor/Komoditas Unggulan


L2--26

Lampiran 2

Pengertian sektor unggulan adalah sektor atau kegiatan ekonomi yang mempunyai potensi, kinerja, dan prospek yang lebih baik dibandingkan sektor lainnya sehingga diharapkan mampu menggerakkan kegiatan usaha ekonomi turunan lainnya, sehingga dapat tercipta kemandirian pembangunan wilayah. Sektor unggulan dapat pula diartikan sebagai sektor yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitar yang ditunjukkan dengan parameter-parameter, seperti : 1. Sumbangan sektor perekonomian terhadap perekonomian wilayah yang cukup tinggi 2. Komoditas yang mempunyai multiplier effect yang cukup tinggi 3. Komoditas dengan kandungan deposit yang melimpah 4. Memiliki potensi added value yang cukup baik LINGKUP PEKERJAAN Melakukan analisis untuk memilih komoditas/sektor unggulan yang dapat dikembangkan di kawasan andalan. SASARAN Teridentifikasikannya sektor/komoditas unggulan yang dapat dijadikan sebagai motor penggerak ekonomi wilayah. MASUKKAN • Kondisi makro ekonomi regional dikaitkan dengan kawasan. • Kondisi kinerja ekonomi kawasan. KELUARAN • Identifikasi sektor atau kegiatan ekonomi yang mempunyai potensi, kinerja, dan prospek yang lebih baik dibandingkan sektor lainnya. • Perumusan sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitar. LANGKAH-LANGKAH 1. Memilih variabel kinerja sektor perekonomian yang dianggap dapat mempresentasikan unggulnya suatu sektor. 2. Menyeragamkan definisi sektor yang dipakai. 3. Menyusun matriks sektor terhadap variabel-variabel terpilih. 4. Memilih sektor yang benar-benar unggul berdasarkan perbandingan nilai variabelvariabel tersebut. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN Sektor unggulan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu : 1. Sektor unggulan, yang mempunyai nilai sangat dominan, yang dapat diinterpretasikan sebagai sektor perekonomian yang mempunyai keunggulan dalam kontribusi produksi, baik sektoral maupun total, daya persebaran dan derajat kepekaan yang kuat, serta mempunyai basis ekonomi yang kuat. 2. Sektor potensial, merupakan sektor-sektor yang tidak dominan, sehingga masih bisa dikembangkan.


L2--27

Lampiran 2

1.5.1 Analisis Pengaruh Kebijakan Pemerintah

Analisis Potensi Sumberdaya Lokasi

Sumber Daya Buatan

Tidak perlu teknologi khusus

Sumya nusia

Komoditi Sektor Basis yakomparatif dan berpotensi Ekspor

Kebijakan Pemerintah

Teknologi

Ada

Investasi Teknologi

Infrastruktur

Ada

Peningkatan Nilai Output Sektor/ Komoditas Unggulan (Layak Dikembangkan)

Tidak Ada

Ada

Infrastruktur Baru

Layak

Investasi Infrastruktur

Tidak Layak

Sek

Pasar

Tidak Ada

Struktur Ekonomi nya

Ada

Tidak Ada

Analisis Ekonomi

Potensi Pengembangan Tidak Ada

Komoditas Unggulan

Tidak ada Peluang Investasi (Tidak Layak Dikembangkan)

LINGKUP PEKERJAAN Melakukan analisis untuk terhadap kebijakan pemerintah yang berpengaruh terhadap pengembangan komoditas potensial di kawasan andalan. SASARAN Teridentifikasikannya pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pengembangan komoditas unggulan di kawasan andalan. MASUKKAN • UU • Program Pembangunan Nasional (Propenas) • PP • Keppres • Kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyangkut kebijakan pembangunan nasional diberbagai bidang termasuk kebijakan sektoral, daerah dan sebagainya. • Prospek potensi perekonomian kawasan. KELUARAN Rumusan sektor/komoditas potensial yang terpengaruh oleh kebijakan pemerintah sehingga diharapkan dapat menjadi sektor/komoditas unggulan. LANGKAH-LANGKAH 1. Inventarisasi kebijakan yang menyangkut penetapan kawasan yang mempunyai potensi ekonomi sebagai upaya untuk memberi arahan dalam pengembangan ekonomi kawasan. 2. Inventarisasi kebijakan yang menyangkut kerjasama ekonomi inter dan intra kawasan sebagai proses tindak lanjut terhadap pemerataan program pembangunan nasional yang merupakan tujuan dalam mencapai masyarakat ekonomi yang madani dan sejahtera dalam lingkup zona maupun regional. 3. Inventarisasi kebijakan yang mengatur pembagian peran stakeholder yang seimbang antara masyarakat, pemerintah dan swasta sebagai alat dalam menumbuhkembangkan dan menyukseskan rencana pembangunan ekonomi kawasan. PPeeddoom maann PPeennyyuussuunnaann RReennccaannaa PPeennggeem mbbaannggaann KKaawwaassaann AAnnddaallaann

L2--28

Lampiran 2

4. Mengidentifikasi kebijakan yang mengarah pada bentuk-bentuk ‘growth driven’, untuk menciptakan peluang-peluang pasar dan menciptakan prakondisi yang menarik bagi para investor apalagi bila dilengkapi dengan input teknologi sebagai sarana dalam menjaring pasar regional, nasional dan global. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN Kebijakan pemerintah yang perlu diperhatikan, antara lain : - Kebijakan pengembangan wilayah. - Kebijakan sektoral yang terkait dengan kawasan/wilayah studi. - Kebijakan otonomi daerah. 1.5.2 Analisis Pasar Unggulan (Trend Market) Dan Pola Aliran Komoditas Unggulan

LINGKUP PEKERJAAN Melakukan analisis pasar unggulan (trend market) dan pola aliran komoditas unggulan. SASARAN Teridentifikasikannya pasar unggulan dan pola aliran komoditas unggulan. MASUKKAN - Data asal bahan baku yang digunakan untuk memproduksi komoditas unggulan. - Data daerah-daerah yang menjadi pasar untuk memasarkan komoditas unggulan tersebut. - Tabel Input Output Nasional. - Data jaringan jalan yang mendukung distribusi komoditi unggulan. - Data titik-titik yang menjadi inlet-outlet komoditi unggulan, misalnya pelabuhan, bandara, atau terminal khusus barang. KELUARAN • Identifikasi potensi pasar untuk komoditas unggulan. • Identifikasi pola aliran pasar komoditas unggulan.


L2--29

Lampiran 2

LANGKAH-LANGKAH 1. Mengidentifikasi asal impor bahan baku. 2. Menginventori wilayah-wilayah tujuan produksi pasar. 3. Menganalisis keterkaitan antarsektor (forward and backward linkages), baik di dalam kawasan andalan, maupun antara kawasan andalan dengan daerah-daerah lainnya berdasarkan keterkaitan bahan baku dan daerah pemasaran (pasar). Keterkaitan ini ditunjukkan dalam bentuk besarnya komoditi (dalam ton atau satuan-satuan lainnya). 4. Menentukan pasar unggulan berdasarkan besarnya keterkaitan. 5. Menganalisis ruas-ruas jalan yang digunakan untuk mendistribusikan masing-masing komoditi unggulan, sehingga diketahui pola alirannya dan besarannya. 6. Menganalisis besarnya komoditi unggulan yang harus ditampung di masing-masing inlet dan outlet berdasarkan pola aliran tersebut. 7. Mengidentifikasi kemampuan masing-masing inlet-outlet untuk menampung distribusi komoditi unggulan sehingga dapat diketahui apakah pola aliran yang terjadi telah didukung oleh prasarana transportasi yang ada. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN - Kajian peluang pasar yang lebih luas bahkan sampai tingkat global harus melalui penelitian-penelitian yang berkordinasi dengan lembaga yang terkait. - Lembaga tersebut antara lain: kamar dagang dan industri, lembaga Litbang yang melakukan kajian produk baru dan pencarian pasar baru, pusat informasi terpadu masyarakat dunia usaha, sistem pemasaran bersama, dan lain sebagainya. 1.5.3 Analisis Potensi Pengembangan Kegiatan/Komoditas Unggulan

LINGKUP PEKERJAAN Melakukan analisis potensi pengembangan bagi kegiatan/komoditas unggulan di kawasan andalan. SASARAN Terumuskannya potensi pengembangan bagi kegiatan/komoditas unggulan di kawasan andalan. MASUKKAN • Deposit sumberdaya alam yang dimiliki dan lokasinya. • Kemampuan Lahan. PPeeddoom maann PPeennyyuussuunnaann RReennccaannaa PPeennggeem mbbaannggaann KKaawwaassaann AAnnddaallaann

L2--30

Lampiran 2 • •

Kemampuan/daya tampung sumberdaya buatan. Kemampuan sumberdaya manusia.

KELUARAN • Potensi sumberdaya (alam, lahan, buatan dan manusia) untuk pengembangan kegiatan ekonomi primer. • Potensi sumberdaya (alam, lahan, buatan dan manusia) untuk pengembangan kegiatan ekonomi sekunder. • Potensi sumberdaya (alam, lahan, buatan dan manusia) untuk pengembangan kegiatan ekonomi tersier. LANGKAH-LANGKAH 1. Menganalisis potensi pengembangan dari komoditas yang berkaitan dengan produksi pertanian dan pertambangan. 2. Melihat kemungkinan terjadinya kegiatan ikutan dan penunjang dari kegiatan produksi pertanian dan pertambangan. 3. Merumuskan permasalahan dalam produksi komoditas pertanian maupun tambang misalnya masalah aksessibilitas, perlunya peremajaan tanaman perkebunan, penyerapan tenaga kerja, dan sebagainya. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN - Suatu penelitian atau studi pada tahap awal yang dilakukan adalah pengumpulan data dan identifikasi potensi sumber daya yang terdiri dari lokasi, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya manusia. - Identifikasi potensi adalah sebagai output dari analisis yang dilakukan melalui tahapan kompilasi data berupa tabel, peta atau informasi lainnya serta perumusan langkah – langkah proses analisis. - Komoditas/jasa unggulan yang mempunyai potensi untuk dikembangkan adalah komoditas yang kegiatan sambungnya cukup panjang dibandingkan yang bukan unggulan, baik kegiatan sambung ke depan dan atau kegiatan sambung kebelakang. Kegiatan sambung kedepan disebut derajat kepekaan, dan kegiatan sambung kebelakang disebut derajat penyebaran. Kegiatan sambung dapat digambarkan melalui pohon industri. 1.5.4 Analisis Pemilihan Sektor/Komoditas Unggulan

LINGKUP PEKERJAAN Menentukan sektor/komoditas utama yang dapat dijadikan sebagai motor penggerak ekonomi wilayah yang dalam pelaksanaannya dapat berfungsi sebagai salah satu sektor PPeeddoom maann PPeennyyuussuunnaann RReennccaannaa PPeennggeem mbbaannggaann KKaawwaassaann AAnnddaallaann

L2--31

Lampiran 2

prioritas dalam program-program maupun alokasi dana pembangunan dan juga sebagai tempat investasi dari kalangan swasta yang ingin berusaha di wilayah tersebut. Dengan demikian, diharapkan nantinya dapat berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja di kawasan andalan. SASARAN - Tergambarkannya posisi relatif perekonomian wilayah dalam konstelasi regional. - Terjabarkannya sektor-sektor potensial kawasan. - Teridentifikasikannya sektor-sektor unggulan. - Terumuskannya sektor-sektor unggulan yang prioritas di kawasan andalan. MASUKKAN • Sektor/komoditas potensial terdiri dari kegiatan ekonomi primer, sekunder dan tersier di kawasan andalan. • Sektor/komoditas potensial yang terpengaruh oleh kebijakan pemerintah sehingga diharapkan dapat menjadi sektor/komoditas unggulan. • Potensi pasar untuk komoditas unggulan. • Pola aliran pasar komoditas unggulan. • Potensi sumberdaya (alam, lahan, buatan dan manusia) untuk pengembangan kegiatan ekonomi primer, sekunder maupun tersier. KELUARAN • Sektor/komoditas unggulan yang dapat dijadikan sebagai motor penggerak ekonomi wilayah yang dalam pelaksanaannya dapat berfungsi sebagai salah satu sektor prioritas dalam program-program maupun alokasi dana pembangunan dan juga sebagai tempat investasi dari kalangan swasta yang ingin berusaha di wilayah tersebut. LANGKAH-LANGKAH Menentukan keunggulan suatu sektor berdasarkan parameter sebagai berikut : 1. Tingkat proporsi sektor terhadap PDRB Kawasan yang tertinggi dengan nilai acuan minimum di atas nilai rata-rata dan selang nilainya dengan sektor yang di bawah cukup signifikan jauhnya. 2. Tingkat persentase sektor terhadap PDRB Sektoral Provinsi yang terbesar, dengan nilai acuan minimum, di atas 50%. 3. Nilai LQ (Location Quetient) di atas satu (LQ>1), artinya sektor yang dapat dimasukkan kategori unggul adalah sektor yang mempunyai nilai LQ lebih dari satu karena dapat diinterpretasikan bahwa dengan nilai tersebut, berarti sektor tersebut sudah tidak hanya melayani kepentingan lokal, tetapi juga sudah berorientasi keluar. 4. Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja paling besar, artinya sektor tersebut mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak sehingga lebih cepat dalam melakukan pemerataan pendapatan ekonomi. 5. Tingkat keterlibatan dunia usaha kecil dan menengah terbanyak, artinya sektor tersebut lebih mengakar pondasi ekonominya sehingga peluang keberlanjutannya lebih besar karena kaya akan investasi lokal. 6. Mempunyai nilai ekspor terbesar, baik dari nilai rupiah maupun volume, serta frekuensinya sehingga dapat lebih memberikan nilai tambah bagi daerah. 7. Sektor yang mempunyai forward dan backward linkage terbesar, artinya sektor tersebut mempunyai proses pengolahan yang panjang, artinya value added yang berputar di kawasan tersebut makin besar, karena mampu mendorong tumbuhnya kegiatan-kegiatan ekonomis pendukung. 8. Terdapat peluang pasar dan minat investasi. PPeeddoom maann PPeennyyuussuunnaann RReennccaannaa PPeennggeem mbbaannggaann KKaawwaassaann AAnnddaallaann

L2--32

Lampiran 2

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN - Walaupun sebenarnya belum ada variabel yang baku dan representatif secara menyeluruh dalam menentukan sektor unggulan, tetapi pada prinsipnya kriteria yang dapat dipilih untuk mengukur keunggulan suatu sektor, yaitu dari aspek PDRB, Sektor Basis (LQ), Tenaga Kerja, investasi, keterlibatan usaha kecil dan menengah, tingginya nilai ekspor, dan Input-Output. - Variabel-variabel tersebut kemudian diturunkan menjadi parameter keunggulan sektorsektor tersebut dengan menyatakan bahwa nilai dari masing-masing variabel tersebut adalah paling besar. - Untuk menyeragamkan satuan perhitungan dalam penentuan sektor unggulan ini, maka yang digunakan sebagai acuan adalah sub-sektor atau lapangan usaha seperti yang dicantumkan dalam terminologi PDRB. - Klasifikasi lapangan usaha dipakai dalam penentuan ini karena disamping kemudahan data dalam menganlisis data, juga lapangan usaha bisa diwakilkan dari sekian banyak variabel karena sifatnya yang tidak kaku dan kemudian untuk menelurkan komoditas unggulannya apa akan lebih spesifik dan terfokus pada suatu kegiatan produksi.

1.6

Penilaian Kelayakan Pengembangan Komoditas Unggulan

1.6.1 Analisis Kebutuhan Teknologi Untuk Mengolah Komoditas Unggulan


L2--33

Lampiran 2

LINGKUP PEKERJAAN Melakukan analisis terhadap kebutuhan dan ketersediaan teknologi untuk mengolah komoditas unggulan yang siap dipasarkan. SASARAN • Teridentifikasikannya teknologi yang diperlukan untuk mengolah komoditas unggulan dari kawasan andalan , sehingga siap untuk dipasarkan. • Penilaian kelayakan investasi teknologi untuk mengolah produk unggulan yang siap dipasarkan. MASUKKAN • Data sektor atau kegiatan ekonomi yang mempunyai potensi, kinerja, dan prospek yang lebih baik dibandingkan sektor lainnya. • Data identifikasi sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitar. • Data pohon industri untuk komoditas unggulan. KELUARAN • Identifikasi teknologi yang diperlukan untuk mengolah komoditas unggulan. • Penilaian kelayakan investasi teknologi LANGKAH-LANGKAH 1. Identifikasi produk komoditas yang sesuai dengan kebutuhan pasar. 2. Identifikasi kebutuhan teknologi untuk mengolah bahan baku sehingga menjadi produk yang siap dipasarkan. 3. Melakukan analisis terhadap kebutuhan dan ketersediaan teknologi untuk mengolah bahan baku menjadi produk yang siap dipasarkan. 4. Melakukan analisis kelayakan untuk investasi teknologi. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN - Produk komoditas yang dibutuhkan pasar, terutama pasar global harus melalui penelitian-penelitian yang berkordinasi dengan lembaga yang terkait. - Lembaga tersebut antara lain: kamar dagang dan industri daerah, lembaga Lit-Bang yang melakukan kajian produk baru dan pencarian pasar baru, pusat informasi terpadu masyarakat dunia usaha, BPPT, lembaga pendidikan tinggi, dan lain sebagainya. - Indikator yang dapat digunakan untuk menilai kelayakan ekonomi investasi teknologi adalah : 1. Indikator FIRR (Financial Internal Rate of Return) Untuk investasi komponen-komponen yang cost recovery, maka nilai indikator FIRR harus lebih besar dari biaya modal. 2. Indikator EIRR (Economic Internal Rate of Return) Untuk investasi komponen-komponen yang non-cost recovery, maka perhitungan indikator EIRR harus lebih besar dari 10%. 3. NPV (Net Present Value) Untuk keseluruhan investasi yang ditanamkan dalam pengembangan kawasan harus memiliki nilai NPV lebih besar dari 0. 4. Penerapan tarif rata-rata untuk komponen-komponen yang ditawarkan sesuai dengan kemampuan membeli.


L2--34

Lampiran 2

1.6.2 Analisis Kebutuhan Infrastruktur Untuk Pengembangan Komoditas Unggulan

LINGKUP PEKERJAAN Melakukan analisis terhadap kebutuhan dan ketersediaan pengembangan dan pemasaran komoditas unggulan.

infrastruktur

untuk

SASARAN • Teridentifikasikannya infrastruktur untuk pengembangan dan pemasaran komoditas unggulan. • Penilaian kelayakan investasi infrastruktur untuk pengembangan dan pemasaran produk unggulan. MASUKKAN • Data sektor atau kegiatan ekonomi yang mempunyai potensi, kinerja, dan prospek yang lebih baik dibandingkan sektor lainnya. • Data identifikasi sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitar. • Data pohon industri untuk komoditas unggulan. • Data ketersediaan infrastruktur di kawasan andalan (wilayah studi) atau wilayahwilayah yang terkait. KELUARAN • Identifikasi infrastruktur yang diperlukan untuk mengembangkan komoditas unggulan. • Penilaian kelayakan investasi infrastruktur. LANGKAH-LANGKAH 1. Mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur untuk mengembangkan dan memasarkan komoditas unggulan. 2. Melakukan analisis terhadap kebutuhan dan ketersediaan infrastruktur untuk mengembangkan dan memasarkan produk/komoditas unggulan. 3. Melakukan analisis kelayakan untuk investasi infrastruktur.


L2--35

Lampiran 2 HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

-

Ketersediaan infrastruktur yang sudah terbangun dan yang direncanakan untuk dibangun. Kajian kebutuhan infrastruktur dapat dilakukan sekaligus untuk beberapa komoditas, baik komoditas unggulan maupun bukan unggulan (prospektif). Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai kelayakan ekonomi investasi infrastruktur adalah : 1. Indikator FIRR (Financial Internal Rate of Return) Untuk investasi komponen-komponen yang cost recovery, maka nilai indikator FIRR harus lebih besar dari biaya modal. 2. Indikator EIRR (Economic Internal Rate of Return) Untuk investasi komponen-komponen yang non-cost recovery, maka perhitungan indikator EIRR harus lebih besar dari 10%. 3. NPV (Net Present Value) Untuk keseluruhan investasi yang ditanamkan dalam pengembangan kawasan harus memiliki nilai NPV lebih besar dari 0. 4. Penerapan tarif rata-rata untuk komponen-komponen yang ditawarkan sesuai dengan kemampuan membeli.


L2--36

Lampiran 3

PROSES DAN TATA CARA ANALISIS ASPEK SOSIAL BUDAYA

1.1

Umum

Dalam upaya untuk mencapai pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan penilaian/analisis aspek sosial budaya di kawasan andalan. Penilaian/analisis aspek sosial budaya dapat diperoleh melalui hasil pengukuran beberapa indikator sosial (urban social indicator) misalnya struktur sosial budaya, pelayanan sarana dan prasarana budaya, potensi sosial budaya masyarakat atau kesiapan masyarakat terhadap suatu pengembangan. Tujuan analisis aspek sosial budaya adalah mengkaji kondisi sosial budaya masyarakat yang mendukung atau menghambat pengembangan kawasan andalan, serta memiliki fungsi antara lain : 1. Sebagai dasar penyusunan rencana strategis serta pembangunan sosial budaya masyarakat. 2. Mengidentifikasi struktur sosial budaya masyarakat . 3. Menilai pelayanan sarana dan prasarana sosial budaya yang mendukung pengembangan kawasan. 4. Menggariskan prioritas-prioritas utama dalam formulasi kebijakan pembangunan sosial budaya masyarakat. 5. Memberikan gambaran situasi dan kondisi objektif dalam proses perencanaan. 6. Sebagai acuan pelaksanaan pemantauan, pelaporan dan penilaian program-program pembangunan sosial budaya secara integratif. Adapun sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan analisis aspek sosial budaya antara lain : • Teridentifikasinya struktur sosial dan budaya yang terbentuk di kawasan andalan. • Terumuskannya potensi dan kondisi sosial budaya, meliputi pasar tenaga kerja, keragaman sosial budaya penduduk serta jumlah dan pertumbuhan penduduk. • Penilaian pelayanan sarana dan prasarana sosial budaya yang mendukung pengembangan kawasan andalan. 1.1.1 Pengumpulan Data Data yang dibutuhkan untuk analisis kelayakan sosial budaya kawasan andalan ini antara lain meliputi : 1. Data makro, yang diperoleh dari BPS Pusat dan Daerah seperti Sensus Penduduk, Susenas, Supas, Sakernas, Inkesra dan lain-lain atau data yang diperoleh dari Instansi/Lembaga Pemerintah lainnya. 2. Data mikro, yang diperoleh dari hasil-hasil studi sosial budaya di kawasan andalan. Pengumpulan data analisis kelayakan sosial budaya ini bersifat sekunder atau ‘desk study’, yaitu mengkaji referensi yang relevan dengan objek penelitian, dengan menggunakan data existing suatu wilayah dan informasi yang diperlukan untuk menganalisis masalah. Data dibutuhkan dipilih sesuai kebutuhan yaitu meliputi aspek sosial budaya yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan andalan. PPeeddoom maann PPeennyyuussuunnaann RReennccaannaa PPeennggeem mbbaannggaann KKaawwaassaann AAnnddaallaann

L3-1


DATA MIKRO Hasil-hasil Studi

DATA MAKRO Sensus Pendud , Susenas , Supas, Sakernas , Inkesra

ASPEK SOSIAL BUDAYA

KESEJAHTERA AN MASYARAKAT

Indikator

SOSIAL BUDAYA

PERUMAHAN & LINGKUNGAN

KESEHATAN

KETENAGAKERJAAN

PENDIDIKAN

KEPENDUDUKAN

Bagan Alur Proses Pengumpulan Data

Gambar 1.1 4.1

PROSES ANALISIS ASPEK SOSIAL BUDAYA

Lampiran 3

L3-2

Lampiran 3

1.2

Indikator Sosial Budaya

Pada hakekatnya pengukuran indikator sosial budaya tidak berdiri sendiri melainkan terkait erat dengan kegiatan lainnya, yaitu aspek ekonomi dan kelembagaan. Seringkali sulit untuk menemukan indikator yang sederhana dan hanya mengukur satu aspek saja karena keberhasilan pengembangan suatu kawasan sangat ditentukan oleh kinerja sektoral dan berbagai pelaku utama pembangunan (stakeholders) seperti Pemerintah, Swasta dan Masyarakat sendiri. Dalam penyusunan indikator ini perlu digunakan prinsip 'parsimony' yang artinya semakin sedikit indikator yang digunakan semakin baik, untuk itu harus dipilih indikator-indikator yang paling efisien. Suatu kawasan andalan mungkin terdiri dari dua wilayah otonom atau lebih maka pemilihan indikator bersifat umum dapat digunakan pada semua kelompok penduduk tanpa dibedakan. Jenis indikator yang disajikan dalam pedoman ini tidak hanya berupa indikator input dan proses, tetapi juga indikator output/outcome yang disebut 'indikator keberhasilan' atau indikator dampak (impact indicators). Indikator keberhasilan digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu keadaan telah dicapai sesuai ukuran tertentu yang telah ditetapkan. Angka partisipasi sekolah merupakan salah satu contoh, yang mencerminkan keberhasilan atau kegagalan di bidang pendidikan. Salah satu indikator yang dipakai pada pedoman ini adalah ‘indikator komposit objektif’ yaitu indikator tunggal yang merupakan gabungan dari beberapa indikator kesejahteraan rakyat dari berbagai data sensus dan survai. Indikator komposit dipakai untuk membandingkan tingkat indikator tertentu atau tingkat kesejahteraan rakyat antar daerah di kawasan andalan. Indikator komposit objektif yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia/IPM (Human Development Index / HDI) yang merupakan gabungan dari tiga indikator tunggal yaitu angka harapan hidup (life expectancy), angka melek huruf (adult literacy rate) dan rata-rata lamanya pendidikan yang diperoleh (mean years of schooling). Indikator komposit objektif lainnya yang dapat digunakan adalah Indeks Mutu Hidup (Physical Quality of Life Index/PQLI) yang merupakan gabungan dari indikator angka kematian bayi (IMR), angka harapan hidup pada umur satu tahun dan angka melek huruf penduduk dewasa (persentase penduduk dewasa berumur 15 tahun ke atas). Baik Indeks Pembangunan Manusia maupun Indeks Mutu Hidup dapat menggambarkan keseluruhan hasil pembangunan sosial ekonomi (Mc Alpin, 1982). Indikator angka kematian bayi dan angka harapan hidup umur satu tahun merupakan indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis kemajuan sosial karena keduanya menyajikan dampak dari keadaan gizi, kesehatan, pendapatan dan lingkungan umum dari suatu masyarakat. Pada saat yang sama kedua indikator tersebut secara terpisah merefleksikan aspek-aspek interaksi sosial yang cukup berbeda, jika angka kematian bayi secara peka menggambarkan taraf ketersediaan air bersih, kondisi di dalam rumah dan kesejahteraan ibu maka angka harapan hidup umur satu tahun merefleksikan taraf gizi dan keadaan lingkungan luas di luar rumah. Indikator angka melek huruf juga merupakan indikator yang penting karena merupakan ukuran kesejahteraan dan taraf keterampilan yang diperlukan dalam proses pembangunan. Tingkat melek huruf tidak dapat berkembang tanpa kemajuan yang PPeeddoom maann PPeennyyuussuunnaann RReennccaannaa PPeennggeem mbbaannggaann KKaawwaassaann AAnnddaallaann

L3-3

Lampiran 3

memadai dalam masyarakat yang membuatnya sebagai suatu keterampilan yang secara luas diinginkan. Tingkat melek huruf dari kelompok penduduk miskin dapat memperlihatkan tingkat sumbangan yang mampu mereka berikan dalam pertumbuhan ekonomi atau dapat memberikan indikasi posisi wanita dalam masyarakat (Inkesra, 1994). Meskipun banyak indikator sosial budaya yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat suatu wilayah, tetapi dalam pedoman kelayakan sosial budaya ini hanya akan digunakan beberapa indikator yang dianggap dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Kelompok indikator sektoral tersebut meliputi Kependudukan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Kesehatan, Perumahan dan Lingkungan serta Sosial Budaya. 1.2.1 Indikator Sosial Budaya Di Kawasan Aandalan Indikator sektoral tersebut untuk menggambarkan secara garis besar keadaan, tingkat dan perkembangan masyarakat. Perbandingan tingkat indikator antar beberapa daerah otonom diberikan dalam bentuk indikator komposit, dapat berupa uraian tabel, tabel-tabel atau gambar/grafik. Data bersumber dari Sensus Penduduk, Survai Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survai Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Inkesra (Indikator Kesejahteraan Rakyat), Supas, Surkesnas atau SKRT. Semua sumber data tersebut telah dikumpulkan dan diolah oleh BPS. Data BPS tersebut sebenarnya mempunyai keterbatasan. Pengumpulan data Sensus Penduduk dilakukan sepuluh tahun sekali; Susenas meskipun dilakukan setiap tahun tapi pengumpulan datanya serupa setiap tiga tahun; sedangkan Sakernas meskipun dilakukan empat kali dalam setahun tetapi jumlah sampelnya relatif kecil sehingga jika ditampilkan menurut propinsi seringkali tidak akurat. Selain menggunakan data BPS, pengisian pedoman juga dapat menggunakan data yang berasal dari luar BPS; misalnya Laporan dari Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, BKKBN, Laporan kegiatan Departemen/Non Departemen serta studi lainnya yang bersifat mikro.

1.3

Analisis Aspek Sosial Budaya

Analisis aspek sosial budaya pada hakekatnya adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengembangkan kawasan untuk mencapai pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan tidak hanya menyangkut aspek yang bersifat lahiriah atau material tetapi juga bersifat batiniah atau spiritual. Sedemikian luasnya aspek-aspek yang terkandung dalam istilah tersebut tetapi tidak berarti semuanya dapat menggambarkan secara utuh makna kesejahteraan rakyat . Di beberapa daerah peningkatan kesejahteraan rakyat di berbagai bidang telah mulai dirasakan. Peningkatan tersebut antara lain di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pendapatan dan bidang sosial budaya lainnya. Sedangkan masalah kependudukan seperti tingginya laju pertumbuhan penduduk, persebaran yang tidak merata dan struktur umur penduduk yang relatif muda masih merupakan faktor penghambat usaha peningkatan kesejahteraan rakyat.


L3-4

Lampiran 3

Analisis aspek sosial budaya ini terdiri dari berbagai macam indikator sosial budaya yang dipilih sehingga dapat memberikan gambaran baik secara langsung atau tidak langsung mengenai kondisi sosial budaya masyarakat di kawasan andalan. Berdasarkan analisis indikator sosial budaya dapat diperoleh gambaran apakah suatu kawasan andalan cukup potensial untuk dikembangkan atau tidak. Jika kawasan andalan potensial untuk dikembangkan barulah dilakukan perencanaan pengembangan sosial budaya melalui berbagai program perencanaan sosial. Tujuan utama perencanaan sosial adalah manusia, artinya yang menjadi objek sekaligus subjek adalah manusia. Penyediaan sarana-sarana sosial antara lain yang mencakup pendidikan, kesehatan, keamanan dan lain-lain adalah dalam upaya memberikan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu perubahan yang diharapkan adalah terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga kawasan andalan memang layak dikembangkan. Adapun bagan alur analisis aspek sosial budaya dapat dilihat pada gambar 1.2.


L3-5


Sosial Budaya

Perumahan & Lingkungan

Kesehatan

Ketenagakerjaan

Pendidikan

Kependudukan

Potensial Untuk Dikembangkan Ya

Ya

Perencana an Sosial Budaya

Ya

Tidak Ada Peluang Perubahan Sosial Budaya (Perlu waktu untuk mengembangkan Kawasan Andalan )

Merencanakan Pengembangan Sosial Budaya

Tidak

Analisis Aspek Sosial Budaya

Tidak

Perubahan Sosial Budaya

DIAGRAM ALUR ANALISIS ASPEK SOSIAL BUDAYA

Tidak

Gambar 1.2 4.2

Ya

Terjadi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Lampiran 3

L3-6

Lampiran 3

1.3.1 Analisis Kependudukan

LINGKUP PEKERJAAN Melakukan analisis potensi kependudukan di kawasan andalan. SASARAN • Memperoleh gambaran potensi penduduk. • Sebagai acuan dalam menentukan kebijakan penyebaran penduduk. • Memperoleh gambaran situasi dan kondisi objektif dari perencanaan pengembangan/ pemberdayaan masyarakat. MASUKKAN 4.3.1.1 4.3.1.2 4.3.1.3 4.3.1.4 4.3.1.5 4.3.1.6 4.3.1.7 4.3.1.8

Tabel Jumlah Penduduk Tabel Jumlah Penduduk Usia Produktif dan Tidak Produktif Tabel Penduduk Menurut Daerah Tempat Tinggal Tabel Penduduk Menurut Daerah Asal Tabel Banyak dan Laju pertumbuhan penduduk Tabel Luas Daerah dan Kepadatan Penduduk Tabel Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur Tabel Estimasi Proporsi Penduduk Menurut Kelompok Umur Produktif dan Tidak Produktif

Tabel 4.3.1.1

4.3.1.2

4.3.1.3

4.3.1.4

Indikator

1991

Tahun 1992

1993

Jumlah penduduk - Laki-laki - Perempuan Jumlah penduduk usia produktif dan tidak produktif - Usia Muda (0-14) - Usia Produktif (15 – 64) - Usia Lanjut (65+) Penduduk menurut daerah tempat tinggal − % Penduduk Kota − % Penduduk Desa Penduduk menurut daerah asal - % Penduduk asli - % Penduduk pendatang


L3-7

Lampiran 3

Tabel 4.3.1.5

Banyak dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 1961, 1971, 1980, 1990. Banyaknya Penduduk (000)

Kawasan Andalan Prioritas

1961

1971

1980

1990

Laju Pertumbuhan Penduduk 61-71 71-80 80-90

Kabupaten ………………. − − − Jumlah

Tabel 4.3.1.6

Luas Daerah dan Kepadatan Penduduk Tahun 1961, 1971, 1980, 1990.


Luas Daerah 1961

Kepadatan Penduduk per Km² 1971 1980 1990

Kabupaten ……………… − − − Jumlah

Tabel 4.3.1.7

Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 1993 - 1996 Kawasan Andalan

Kelompok Umur (th) Kabupaten ……………………… - 0 – 4 tahun - 5 – 9 tahun - 10 – 14 tahun - 15 – 19 tahun - 20 – 24 tahun - 25 – 29 tahun - 30 – 34 tahun ↓ - 75+ Jumlah

Tabel 4.3.1.8

1993 Lk Pr

Banyaknya Penduduk (000) 1994 1995 1996 Lk Pr Lk Pr Lk Pr

Estimasi Proporsi Penduduk Menurut Kelompok Usia Produktif dan Tidak Produktif


0-14 tahun 1990 1995

Kelompok Umur / Tahun 15 – 64 tahun + 65 tahun 1990 1995 1990 1995

Kabupaten ……………….. − − − Jumlah

KELUARAN • Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin saat ini dan yang akan datang. • Proyeksi jumlah penduduk yang digunakan untuk merencanakan penyediaan fasilitas bagi masyarakat seperti fasilitas pendidikan, penyediaan lapangan kerja, kesehatan, penyediaan kebutuhan pangan dan sebagainya. PPeeddoom maann PPeennyyuussuunnaann RReennccaannaa PPeennggeem mbbaannggaann KKaawwaassaann AAnnddaallaann

L3-8

Lampiran 3

LANGKAH-LANGKAH • Setiap indikator dihitung/dikelompokkan menurut jenis kelamin sehingga dapat menjelaskan totalitas perbedaan antara laki-laki dan perempuan. • Mengidentifikasi penduduk menurut kelompok usia muda, usia produktif dan usia lanjut dalam ranking yang tidak berbeda jauh. • Mengidentifikasi penduduk usia di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun yang dianggap penduduk tidak produktif secara ekonomi. Makin besar kelompok usia tidak produktif berarti makin tinggi beban tanggungan penduduk produktif dan semakin banyak sumberdaya yang harus dibagikan kepada kelompok tidak produktif. • Data yang disajikan sebaiknya dalam periode 5 tahun atau minimal 3 tahun. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN • Menggunakan indikator kependudukan yang bersifat umum sehingga dapat dipakai pada semua kelompok penduduk tanpa dibedakan. • Penduduk usia kurang dari 15 tahun dan lebih dari 65 tahun dianggap penduduk tidak produktif. • Semakin besar kelompok usia tidak produktif semakin tinggi beban tanggungan penduduk produktif. • Data kependudukan dapat diperoleh dari berbagai sumber baik makro maupun mikro. Data makro misalnya Sensus Penduduk yang dilakukan oleh BPS Propinsi maupun BPS Kabupaten. Data mikro misalnya data yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian. • Sensus Penduduk dilakukan oleh BPS dalam kurun waktu 10 tahun sekali. Biasanya tidak termasuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap. • Sumber data lain adalah dari Jawatan Topografi TNI-AD. Saat ini persentase penduduk di beberapa propinsi tidak dapat dibandingkan dengan keadaan pada tahun sebelumnya karena perubahan luas wilayah atau perubahan batas propinsi. • Sampai saat ini persebaran penduduk baik antar pulau maupun antar daerah pedesaan/perkotaan masih timpang. Dengan makin meratanya pembangunan di seluruh daerah disertai dengan usaha pemindahan penduduk dari daerah yang padat penduduk diharapkan penyebaran penduduk relatif makin merata. • Indikator penduduk menurut daerah asal saat ini penting disajikan mengingat makin gencarnya 'jargon putera daerah' di berbagai kawasan akhir-akhir ini. Indikator ini dapat menjelaskan pula potensi penduduk asli dan pendatang sehingga dapat memberikan gambaran tentang situasi dan kondisi objektif dari perencanaan pengembangan/pemberdayaan masyarakat di kawasan andalan. 1.3.2 Analisis Pendidikan


L3-9

Lampiran 3

LINGKUP PEKERJAAN Melakukan analisis potensi pendidikan dalam usaha meningkatkan kecerdasan dan keterampilan penduduk di kawasan andalan. SASARAN • Memperoleh gambaran keadaan pendidikan penduduk. • Sebagai acuan dalam menentukan kebijakan pendidikan penduduk. • Sebagai acuan bagi pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. MASUKKAN 4.3.2.1 4.3.2.2 4.3.2.3 4.3.2.4 4.3.2.5 4.3.2.6 4.3.2.7 4.3.2.8

Tabel Partisipasi Pendidikan Penduduk Tabel Banyaknya Murid Tabel Ratio Jumlah Guru per 10.000 Penduduk Tabel Ratio Murid-Guru Tabel Ratio Murid-Kelas Tabel Tingkat Melek Huruf Tabel Penduduk Yang Buta Huruf Tabel Pendidikan Yang Ditamatkan

Tabel 4.3.2.1

Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Partisipasi Sekolah


Tdk/Belum Pernah Sekolah

Partisipasi Sekolah Tdk Masih Sekolah Sekolah Lagi

Jumlah

Kabupaten …………… − − −

Tabel berikutnya merupakan contoh tabel perbandingan Banyak Murid, Ratio Jumlah Guru, Ratio Murid-Guru, Ratio Murid-Kelas dalam beberapa tahun yaitu : Tabel

Indikator

4.3.2.2

Banyaknya murid − SD − SLTP − SMU − Perguruan Tinggi − Ratio Jumlah Guru per 10.000 penduduk − SD − SLTP − SMU Ratio Murid – Guru (%) − SD − SLTP − SMU Ratio Murid – Kelas (%) − SD − SLTP − SLTA Tingkat Melek Huruf (%) − Laki-laki − Perempuan

4.3.2.3

4.3.2.4

4.3.2.5

4.3.2.6


1980

Tahun 1990 2000

L3-10

Lampiran 3

Tabel 4.3.2.7

Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Yang Buta Huruf Menurut Daerah Tempat Tinggal, Tahun 1987, 1990, 1993 Perkotaan

Kawasan Andalan Prioritas 1987

1990

Perdesaan 1993

1987

1990

1993

Kabupaten …………….. − − − Jumlah

Tabel 4.3.2.8

Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan, Tahun …. Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan

Daerah Tempat Tinggal

− − −

Tdk/blm pernah sekolah dan tdk/blm tamat SD

SD

SLTP

SMU

Akademi/ Diploma I/II/II

Univer sitas

Jumlah

Perkotaan Perdesaan Perkotaan + Perdesaan

KELUARAN • Identifikasi data pendidikan di kawasan andalan sehingga dapat direncanakan berbagai fasilitas pendidikan sesuai dengan kebutuhan. LANGKAH-LANGKAH • Mengidentifikasi jumlah penduduk menurut partisipasi sekolah. • Mengidentifikasi perbandingan banyak murid, banyak guru, ratio murid-guru, ratio murid-kelas dalam beberapa tahun. • Mengidentifikasi penduduk buta huruf menurut daerah tempat tinggal. • Mengidentifikasi jumlah penduduk menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN • Pendidikan adalah salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat karena pendidikan merupakan usaha untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan. Dengan adanya pemerataan pendidikan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk. • Salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan pendidikan adalah penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. • Indikator keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan adalah berkurangnya tingkat buta huruf penduduk berumur 10 tahun ke atas. Tingkat buta huruf merupakan bagian dari indikator kemampuan penduduk untuk berkomunikasi secara tertulis. Dengan kata lain kemampuan baca-tulis merupakan keterampilan minimum yang dibutuhkan penduduk untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. • Indikator lain yang sering digunakan untuk melihat peningkatan sumberdaya manusia di bidang pendidikan adalah data penduduk 10 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan.


L3-11

Lampiran 3 •

Data untuk melengkapi tabel-tabel di atas dapat diperoleh dari Survai Sosial Ekonomi Nasional dan Sensus Penduduk.

1.3.3 Analisis Ketenagakerjaan

LINGKUP PEKERJAA Melakukan analisis potensi ketenagakerjaan kesempatan kerja penduduk di kawasan andalan.

dalam

usaha

mengatasi

masalah

SASARAN • Memperoleh gambaran keadaan ketenagakerjaan. • Memperoleh gambaran distribusi/penyebaran tenaga kerja penduduk. • Sebagai acuan bagi Pemerintah dalam menentukan kebijakan penyediaan lapangan kerja. MASUKKAN 4.3.3.1 4.3.3.2 4.3.3.3 4.3.3.4 4.3.3.5 4.3.3.6

Tabel Penduduk Yang Bekerja Tabel Penduduk Yang Mencari Pekerjaan Tabel Penduduk Bukan Angkatan Kerja Tabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tabel Angka Beban Tanggungan Angkatan Kerja Tabel Status dan Lapangan Pekerjaan Tabel 4.3.3.1

4.3.3.2

4.3.3.3

Indikator

1991

Tahun 1992

1993

Bekerja - Laki-laki - Perempuan Mencari Pekerjaan − Laki-laki − Perempuan Bukan Angkatan Kerja − Laki-laki − Perempuan


L3-12

Lampiran 3

Tabel 4.3.3.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur dan Daerah Tempat Tinggal Tahun 1991 – 1993 Daerah Tempat Tinggal Perkotaan 1991 1992 1993 Perdesaan 1991 1992 1993 Perkotaan + Perdesaan 1991 1992 1993

Tabel 4.3.3.5

10-14

15-19

20-24

Golongan Umur 25-34 35-44

Jumlah 45-54

55-64

65+

Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Status Pekerjaan, Tahun ….


1

2

Status Pekerjaan 3

4

5

Jumlah (000)


Tabel 4.3.3.6

Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Lapangan Pekerjaan Utama, Tahun ….


1

Lapangan Pekerjaan Utama 2 3 4

5

Jumlah (000)


KELUARAN • Identifikasi data ketenagakerjaan untuk merencanakan penyediaan lapangan kerja baik formal maupun informal. • Identifikasi data angkatan kerja untuk merencanakan penyediaan fasilitas yang bersifat meningkatkan kemampuan kerja. LANGKAH-LANGKAH • Mengidentifikasi penduduk yang bekerja, mencari pekerjaan dan bukan angkatan kerja. • Mengidentifikasi tingkat partisipasi angkatan kerja menurut umur, daerah tempat tinggal, status pekerjaan dan lapangan pekerjaan utama. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN • Indikator ketenagakerjaan terkait erat dengan indikator kependudukan terutama tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi akan mempengaruhi pertumbuhan angkatan kerja. Pertambahan penduduk usia kerja akan meningkatkan PPeeddoom maann PPeennyyuussuunnaann RReennccaannaa PPeennggeem mbbaannggaann KKaawwaassaann AAnnddaallaann

L3-13

Lampiran 3

• •

• • •

• •

jumlah angkatan kerja yang tentunya harus tertampung dalam lapangan kerja baik formal maupun informal. Namun dalam kenyataannya tidak semua angkatan kerja dapat tertampung pada lapangan kerja yang tersedia. Meningkatnya jumlah penduduk berumur 10 tahun ke atas setiap tahun mengakibatkan meningkatnya angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Indikator ketenagakerjaan yang sering digunakan untuk menghitung persentase angkatan kerja berdasar jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Kenaikan atau penurunan angkatan kerja berkaitan erat dengan peningkatan usia sekolah dan semakin terbukanya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. TPAK tertinggi terdapat pada golongan umur 35-44 tahun karena pada usia tersebut tanggung jawab seseorang terhadap ekonomi keluarga semakin besar. Sumber data TPAK dapat diperoleh dari survai BPS tentang Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia yang dilakukan setiap tahun. Indikator yang menggambarkan perkiraan banyaknya penduduk yang tidak produktif (berumur 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) dan harus ditanggung oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) adalah indikator Angka Beban Tanggungan Angkatan Kerja. Indikator ini hampir sama dengan Estimasi Proporsi Penduduk Menurut Kelompok Usia Produktif dan Tidak Produktif (lihat Tabel 4.3.1.8). Pola struktur umur penduduk yang muda tentu akan mempengaruhi tingginya angka beban tanggungan di suatu negara. Indikator ketenagakerjaan lainnya adalah yang berhubungan dengan Status Pekerjaan dan Lapangan Pekerjaan Utama. Status pekerjaan biasanya dikelompokkan dalam 5 kelompok, yaitu : 1. Berusaha sendiri tanpa bantuan 2. Berusaha dengan buruh tidak tetap / pekerja keluarga 3. Berusaha dengan buruh tetap 4. Buruh / karyawan 5. Pekerja Keluarga Lapangan pekerjaan utama juga dikelompokkan dalam 5 kelompok, yaitu: 1. Pertanian 2. Industri 3. Perdagangan 4. Jasa-jasa (Angkutan, Keuangan, Jasa Perusahaan dan Jasa Kemasyarakatan) 5. Lainnya (Pertambangan/Penggalian, Listrik, Gas dan Air, Bangunan, dan lainnya).

1.3.4 Analisis Kesehatan


L3-14

Lampiran 3

LINGKUP PEKERJAAN Melakukan analisis terhadap kondisi kesehatan yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di kawasan andalan. SASARAN • Memperoleh gambaran derajat kesehatan dan kondisi pelayanan ksehatan masyarakat. • Memberikan arahan kepada pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. • Memberikan gambaran tentang situasi dan kondisi objektif yang diperlukan dalam proses perencanaan kesehatan. MASUKKAN 4.3.4.1 4.3.4.2 4.3.4.3 4.3.4.4 4.3.4.5

Tabel Angka Kematian Bayi dan Balita Tabel Angka Harapan Hidup Tabel Sarana dan Prasarana Kesehatan Tabel Banyaknya Rumah Sakit, Tempat Tidur, Puskesmas dan Apotik Tabel Banyaknya Jenis Tenaga Kesehatan

Tabel 4.3.4.1

Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Menurut Jenis Kelamin dan Kawasan Andalan Prioritas, Tahun 1971, 1980 dan 1990

Kawasan Andalan Prioritas − − −

1971 LK PR

1980 LK PR

1990 LK PR

Kabupaten …………………………

Tabel 4.3.4.2

Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Menurut Jenis Kelamin dan Kawasan Andalan PrioritasTahun 1971, 1980 dan 1990


1971 LK PR

1980 LK PR

1990 LK PR

Kabupaten ………………………… − − −

Tabel 4.3.4.3

Angka Harapan Hidup Pada Waktu Lahir Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, Tahun 1971, 1980 dan 1990


1971 LK PR

1980 LK PR

1990 LK PR

Kabupaten ………………………… Perkotaan Perdesaan Perkotaan + Perdesaan


L3-15

Lampiran 3

Tabel 4.3.4.4 1.

2.

3.

4.

Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit Umum Banyaknya Tempat tidur per 100.000 orang Puskesmas Banyaknya Per 1.000.000 orang Puskesmas Pembantu Banyaknya Per 1.000.000 orang Apotik Banyaknya Per 1.000.000 orang

Tabel 4.3.4.5 1. 2. 3.

4.

Banyaknya Rumah Sakit, Tempat Tidur, Puskesmas dan Apotik 1973

1978

1983

Banyaknya Jenis Tenaga Kesehatan Tenaga Kesehatan Dokter Per 1.000.000 orang Perawat Kesehatan Per 1.000.000 orang Paramedis non perawat dan Pekerja kesehatan Per 1.000.000 orang Tenaga Akademis Bidang Kesehatan Per 1.000.000 orang

1973

1978

1983

KELUARAN • Identifikasi indikator kesehatan yang mencerminkan tinggi rendahnya derajat kesehatan masyarakat. • Identifikasi rendahnya derajat kesehatan masyarakat akibat kurangnya sarana dan prasarana kesehatan serta sistem pelayanan kesehatan yang buruk. LANGKAH-LANGKAH • Mengidentifikasi indikator kesehatan yang diperlukan dalam proses perencanaan kesehatan. • Mengidentifikasi angka kematian bayi dan balita dan angka harapan hidup waktu lahir yang merupakan salah satu tolok ukur derajat kesehatan masyarakat. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN • Angka kematian bayi merupakan salah satu tolok ukur derajat kesehatan masyarakat karena kematian bayi berkaitan erat dengan tingkat pendidikan keluarga, keadaan sosial ekonomi keluarga, sistem nilai dan adat istiadat, kebersihan dan kesehatan lingkungan serta pelayanan kesehatan yang tersedia. Semakin tinggi angka kematian bayi maka upaya pembangunan kesehatan semakin perlu ditingkatkan. • Beberapa faktor yang dapat memperburuk derajat kesehatan masyarakat antara lain rendahnya konsumsi makanan bergizi, kurangnya sarana kesehatan dan keadaan sanitasi serta lingkungan yang tidak memadai. • Angka harapan hidup waktu lahir merupakan indikator yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesehatan masyarakat secara umum. Angka ini dapat memperlihatkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan yang ada dalam suatu masyarakat karena dapat dipandang sebagai bentuk dari hasil upaya peningkatan taraf kesehatan secara PPeeddoom maann PPeennyyuussuunnaann RReennccaannaa PPeennggeem mbbaannggaann KKaawwaassaann AAnnddaallaann

L3-16

Lampiran 3

•

•

•

•

keseluruhan. Semakin meningkat kesadaran masyarakat dalam membiasakan diri untuk hidup sehat diperkirakan sangat membantu memperpanjang angka harapan hidup masyarakat. Adanya peningkatan taraf sosial ekonomi masyarakat memungkinkan penduduk untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih baik sehingga diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik pula. Sumber data angka kematian bayi dan balita adalah Sensus Penduduk yang dilakukan oleh BPS setiap sepuluh tahun sekali. Penghitungan data tersebut dengan menggunakan metode Trusell (West). Sarana dan prasarana kesehatan di berbagai daerah di seluruh Indonesia sampai saat ini masih sangat memprihatinkan. Di beberapa kota besar telah diusahakan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, tetapi di daerah-daerah perdesaan dirasakan masih sangat kurang bahkan di daerah-daerah terpencil dan transmigrasi. Itulah sebabnya perbedaan derajat kesehatan masyarakat antara satu propinsi dengan propinsi lainnya seringkali sangat besar, begitu pula perbedaan derajat kesehatan antara penduduk perkotaan dengan perdesaan atau daerah terpencil juga sangat besar. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di berbagai kawasan andalan maka pembangunan sarana dan prasarana kesehatan perlu dilakukan, antara lain Rumah Sakit Umum, berbagai jenis Puskesmas (Puskesmas biasa, Puskesmas Pembantu, Puskesmas dengan tempat tidur), Apotik, Tenaga Kesehatan (dokter, perawat, paramedis non perawat dan tenaga akademis bidang kesehatan).

1.3.5 Analisis Perumahan Dan Lingkungan

LINGKUP PEKERJAAN Menyusun indikator perumahan dan lingkungan yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di kawasan andalan. SASARAN Memperoleh gambaran tentang tingkat kesejahteraan rumah tangga dan tingkat kesejahteraan masyarakat umumnya di kawasan andalah. MASUKKAN 4.3.5.1 4.3.5.2 4.3.5.3 4.3.5.4 4.3.5.5 4.3.5.6

Tabel Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan Dan Daerah Tempat Tinggal Persentase Rumah Tangga Menurut Daerah Tempat Tinggal Dan Jenis Penerangan Yang Digunakan Persentase Rumah Tangga Menurut Daerah Tempat Tinggal Dan Sumber Penerangan Persentase Rumah Tangga Menurut Daerah Tempat Tinggal Dan Sumber Air Minum Persentase Rumah Tangga Menurut Daerah Tempat Tinggal Dan Fasilitas Air Minum Persentase Rumah Tangga Menurut Daerah Tempat Tinggal Dan Tempat Buang Air Besar


L3-17

Lampiran 3 4.3.5.7 4.3.5.8 4.3.5.9 4.3.5.10

4.3.5.11

Persentase Rumah Tangga Menurut Daerah Tempat Tinggal Dan Jenis Bahan Bakar Untuk Memasak Persentase Rumah Tangga Menurut Daerah Tempat Tinggal Dan Luas Lantai Persentase Rumah Tangga Menurut Daerah Tempat Tinggal Dan Jenis Dinding Terbanyak Persentase Rumah Tangga Menurut Daerah Tempat Tinggal Dan Jenis Atap Terbanyak Persentase Rumah Tangga Menurut Daerah Tempat Tinggal Dan Jenis Lantai Terluas.

Tabel 4.3.5.1

Persentase rumah tangga menurut beberapa fasilitas perumahan dan daerah tempat tinggal

Fasiltas Perumahan 1. 2. 3. 4. 5.

Perkotaan

Perkotaan+ Perdesaan

Perdesaan

Penerangan Listrik Sumber Air Minum Tempat Mandi Sendiri Kakus Sendiri Dengan Tangki Septik Luas Lantai (Area ≥ 30 M²)

Tabel 4.3.5.2

Persentase Rumah Tangga Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Penerangan Yang Digunakan


Listrik

Petromak

Lampu Minyak Tanah

Lainnya

Jumlah

Kabupaten ………… Perkotaan Perdesaan Perkotaan + Perdesaan

Tabel 4.3.5.3

Persentase Rumah Tangga Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Sumber Penerangan


Listrik PLN

Listrik Non PLN

Petro – mak

Pelita/ Sentir/ Obor

Lainnya

Tidak Terjawab

Jumlah

Kabupaten …. Perkotaan Perdesaan Perkotaan + Perdesaan

Tabel 4.3.5.4

Persentase Rumah Tangga Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Sumber Air Minum

Daerah Tempat Tinggal Perkotaan Perdesaan Perkotaan + Perdesaan

Tabel 4.3.5.5

Ledeng

Pompa

Sumur

Lainnya

Jumlah

Persentase Rumah Tangga Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Fasilitas Air Minum


Sendiri

Bersama

Umum

Membeli


Lainnya

Tidak Tahu

Jumlah

L3-18

Lampiran 3

Tabel 4.3.5.6

Persentase Rumah Tangga Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Tempat Buang Air Besar Kakus Sendiri Dengan Tangki Septik


Kakus Sendiri Tanpa Tangki Septik

Kakus Bersama/ Umum/Lainnya

Jumlah


Tabel 4.3.5.7

Persentase Rumah Tangga Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Bahan Bakar Untuk Memasak Listrik/ Gas


Minyak Tanah

Kayu/ Arang

Lainnya

Jumlah


Tabel 4.3.5.8

Persentase Rumah Tangga Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Luas Lantai ≤49 M²


50-99 M²

100-149 M²

>150 M²

Tidak Terjawab


Tabel 4.3.5.9

Persentase Banyaknya Rumah Tangga Menurut Daerah Tempat Tinggal Dan Jenis Dinding Terbanyak


Tembok

Kayu

Bambu

Lainnya

Jumlah

Tabel 4.3.5.10 Persentase Banyaknya Rumah Tangga Menurut Daerah Tempat Tinggal Dan Jenis Atap Terbanyak Daerah Tempat Tinggal Perkotaan Perdesaan Perkotaan + Perdesaan

Beton

Kayu

Seng/ Asbes

Genteng

Ijuk

Daun² an

Lainnya

Jumlah

Tabel 4.3.5.11 Persentase Banyaknya Rumah Tangga Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Jenis Lantai Terluas Daerah Tempat Tinggal Perkotaan Perdesaan Perkotaan + Perdesaan

Marmer/ Keramik

Ubin/ Tegel/ Teraso

Semen/ Bata Merah

Kayu

Bambu


Tanah

Lainnya

Jumlah

L3-19

Lampiran 3

KELUARAN Identifikasi sarana dan fasilitas lingkungan rumah di kawasan andalan. LANGKAH-LANGKAH • Mengidentifikasi sarana dan fasilitas lingkungan rumah. • Memproyeksikan kebutuhan sarana dan fasilitas lingkungan rumah sesuai dengan perkembangan kegiatan di kawasan andalan. • Mengidentifikasi angka kematian bayi dan balita dan angka harapan hidup waktu lahir yang merupakan salah satu tolok ukur derajat kesehatan masyarakat. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN • Salah satu indikator peningkatan kesejahteraan rakyat yang berhubungan dengan kesehatan adalah sarana dan fasilitas lingkungan rumah karena masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang memiliki rumah yang layak tinggal dan memenuhi syaratsyarat kesehatan. • Rumah yang layak tinggal adalah rumah dengan perbandingan luas lantai seimbang dengan jumlah penghuninya serta memiliki sarana perumahan seperti listrik, air bersih, tempat mandi dan tempat buang air besar dengan tangki septik. • Jarak rumah sebaiknya tidak terlalu jauh dari fasilitas lingkungan seperti sekolah, tempat berobat, dan pasar. Kondisi seperti itu dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan rumah tangga dan tentunya tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya. 1.3.6 Analisis Sosial Budaya

LINGKUP PEKERJAAN Mengidentifikasi kondisi sosial budaya untuk mengetahui sampai seberapa jauh tingkat pengetahuan masyarakat di kawasan andalan. SASARAN • Memperoleh gambaran tentang tingkat pengetahuan umum masyarakat. • Untuk melihat sampai seberapa jauh masyarakat telah menggunakan media informasi elektronik dan media cetak. • Memperoleh gambaran tingkat kriminalitas di kawasan andalan. MASUKKAN 4.3.6.1 4.3.6.2

Tabel Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Yang Mendengarkan Radio, Menonton Televisi, Membaca Surat Kabar Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Daerah Tempat Tabel Persentase Penduduk Yang Menjadi Korban Menurut Daerah Tempat Tinggal


L3-20

Lampiran 3

Tabel 4.3.6.1 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Yang Mendengarkan Radio, Menonton Televisi, Membaca Surat Kabar Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Daerah Tempat Tinggal Tahun …., …. Daerah Tempat Tinggal − − −

Mendengarkan Radio 1995 1996

Menonton TV 1995

1996

Membaca Surat Kabar 1995 1996


Tabel 4.3.6.2

Persentase Penduduk Yang Menjadi Korban Kejahatan Menurut Daerah Tempat Tinggal

Kawasan Andalan Kabupaten …………………………

Perkotaan

Perdesaan

Perkotaan+Perdesaan

− − −

KELUARAN • Sarana komunikasi dan informasi yang digunakan masyarakat. • Tingkat kriminalitas dan peristiwa kejahatan di kawasan andalan. LANGKAH-LANGKAH • Mengidentikasi sarana komunikasi dan informasi yang digunakan masyarakat. • Mengidentifikasi tingkat kriminalitas/kejahatan dalam masyarakat. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN • Kemajuan teknologi informasi saat ini semakin pesat menyebabkan makin cepatnya informasi diterima oleh masyarakat baik yang berada dikota besar maupun di pelosok daerah. Arus informasi yang terus mengalir membawa dampak positif maupun negatif bagi masyarakat. Dampak positifnya antara lain akan membuka cakrawala pemikiran masyarakat untuk menerima hal-hal yang baru, sedangkan dampak negatifnya seringkali suatu informasi dapat merubah budaya dan tradisi yang sudah dilestarikan masyarakat setempat. • Beberapa teknologi dan media informasi yang dimiliki masyarakat luas antara lain radio, televisi dan media cetak seperti surat kabar atau majalah. Aktivitas masyarakat dalam menerima informasi melalui media informasi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarananya. Di daerah perkotaan radio dan televisi sudah merupakan kebutuhan sehari-hari sehingga aktivitas mendengarkan radio dan televisi merupakan hal yang biasa dilakukan. Sedangkan surat kabar meskipun bukan barang mahal tetapi kebutuhannya belum dirasakan benar apalagi penyebarannya tidak sampai kepelosok daerah. • Tingkat kriminalitas suatu wilayah akan sangat mempengaruhi perencanaan pengembangan wilayah tersebut karena semakin tinggi tingkat kriminalitas suatu daerah maka semakin sulit untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat di wilayah itu bahkan kemungkinan pihak swasta atau investor yang semula berminat mengembangkan usahanya akan mengundurkan niatnya.


L3-21

Lampiran 3

1.4 Analisis Potensi Pengembangan Kawasan Berdasarkan Aspek Sosial Budaya

LINGKUP PEKERJAAN Merangkum semua hasil kajian/analisis aspek sosial budaya dalam satu rekomendasi kelayakan sosial budaya yang akan menjadi masukan bagi penyusunan rencana pengembangan kawasan andalan. SASARAN • Memperoleh indikator sosial budaya yang potensial digunakan dalam pengembangan sumberdaya manusia di kawasan andalan, disebut indikator komposit. • Memperoleh gambaran sarana dan prasarana sosial budaya yang dibutuhkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan andalan. MASUKKAN Tabel 4.4.1 Indeks Pembangunan Manusia di Kawasan Andalan, Tahun …. Kawasan Andalan

Angka Harapan Hidup

Angka Melek Huruf

Rata² Lama Pendidikan Yg Diperoleh

IPM

Kabupaten ……………. − − −

Rumus penghitungan IPM tersebut adalah sebagai berikut : IPM = 1/3 (Indeks X1 + Indeks X2 + Indeks X3) X1, adalah angka harapan hidup X2, adalah angka melek huruf X3, adalah rata-rata lama pendidikan yang diperoleh Index X(i,j) = (X(i,j) – X(i-min)) / (X(i –max) – X(i-min)) X(i,j) : Indikator ke i daerah ke j : Nilai minimum dari Xi X(i-min) X(i –max) : Nilai Maksimum dari Xi Indikator X1, X2, X3 dapat diganti dengan indikator lain yang setara misalnya indikator tingkat kehidupan yang layak dan sebagainya. Tabel indeks IPM tersebut dapat pula ditambah kolomnya dengan kolom Ranking IPM untuk PPeeddoom maann PPeennyyuussuunnaann RReennccaannaa PPeennggeem mbbaannggaann KKaawwaassaann AAnnddaallaann

L3-22

Lampiran 3

membandingkan IPM suatu kawasan andalan dengan kawasan andalan yang lain. KELUARAN • Rencana pengembangan sosial budaya sesuai kebutuhan masyarakat. • Rencana rekayasa sosial budaya dalam usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat. LANGKAH-LANGKAH • Mengidentifikasi indikator sosial budaya masyarakat. • Menganalisis indikator sosial budaya yang potensial untuk dikembangkan. • Merencanakan pengembangan sosial budaya masyarakat. • Menganalisis kemungkinan dilakukannya rekayasa sosial budaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. • Menganalisis kemungkinan terjadinya perubahan sosial budaya dalam usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN • Indikator komposit yaitu suatu indikator tunggal yang merupakan gabungan dari beberapa indikator, misal data kependudukan, pendidikan dan kesehatan. • Indikator komposit yang sering digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan gabungan dari indikator angka harapan hidup, angka melek huruf dan rata-rata lamanya pendidikan yang diperoleh. IPM tersebut dipakai untuk membandingkan tingkat kesejahteraan rakyat antar daerah di kawasan andalan. • Indikator komposit cocok untuk tujuan perbandingan wilayah karena memenuhi beberapa kriteria yaitu: − Tidak mengasumsikan hanya ada satu pola pembangunan. − Menghindari standar-standar yang merefleksikan nilai-nilai spesifik dalam masyarakat atau nilai-nilai kesukuan. − Mengukur hasil (result) bukan masukan (input). − Menggambarkan tingkat dan sebaran yang mudah dipahami − Sederhana cara menyusunnya serta mudah dipahami − Cocok untuk perbandingan secara regional dan internasional.

1.5

Pemilihan Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Berkaitan Dengan Aspek Sosial Budaya


L3-23

Lampiran 3

LINGKUP PEKERJAAN Merangkum hasil analisis data yang berasal dari indikator sosial budaya kawasan andalan seperti telah diuraikan di atas. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dikaji untuk diselaraskan dengan kebutuhan pemerintah daerah di kawasan andalan. SASARAN Sasaran yang ingin dicapai pada tahap ini adalah : • Memperoleh gambaran tentang struktur sosial budaya di kawasan andalan. • Memperoleh gambaran potensi dan kondisi sosial budaya kawasan andalan baik secara lintas kabupaten maupun se kabupaten/kota. • Memperoleh gambaran kebutuhan sarana dan prasarana sosial budaya di kawasan andalan. MASUKKAN • Data indikator sosial budaya. • Tinjauan Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan pembangunan sosial budaya masyarakat. • Kebijakan-kebijakan pengembangan kawasan andalan baik dari Pemerintah Pusat maupun Daerah. KELUARAN • Hasil analisis potensi indikator sosial budaya kawasan andalan. • Perumusan kebijakan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan kawasannya. Berbagai kebijakan di bidang sosial budaya seperti rekomendasi kepada para pengambil keputusan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan pelatihan/ penyuluhan kepada masyarakat dapat dibuat berdasarkan analisis kondisi sosial budaya yang diperoleh. • Rumusan alternatif perencanaan pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana sosial budaya di kawasan andalan. LANGKAH-LANGKAH • Menganalisis data indikator sosial budaya yang telah dikumpulkan. • Berdasarkan analisis indikator sosial budaya dapat diperoleh gambaran apakah suatu kawasan andalan cukup potensial untuk dikembangkan atau tidak. Jika cukup potensial untuk dikembangkan maka dilakukan perencanaan pengembangan sosial budaya atau sering disebut sebagai perencanaan sosial. Suatu perencanaan sosial dapat menghasilkan atau tidak menghasilkan perubahan. Perubahan yang diharapkan adalah terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan andalan. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN Data indikator yang digunakan dalam pedoman analisis ini sebagian besar diperoleh oleh dua pelaku utama pembangunan yaitu Pemerintah dan Masyarakat. Peranan pelaku utama lainnya yaitu Swasta tidak banyak dapat diungkapkan dalam penyusunan indikator. Untuk memperoleh analisis atau kajian yang komprehensif tentang pengembangan kawasan andalan serta memahami lebih jauh masalah yang dihadapi Pemerintah Daerah maka analisis indikator sosial budaya ini dapat disempurnakan dengan menggunakan data mikro berupa hasil-hasil studi di kawasan andalan yang berhubungan dengan masalah sosial budaya.


L3-24

Lampiran 3

1.6

Rekomendasi Pengembangan Sosial Budaya Melalui Pemberdayaan Masyarakat

LINGKUP PEKERJAAN • Merencanakan suatu perubahan dalam masyarakat, bukan perubahan secara individu atau dalam kelompok tertentu saja tetapi perubahan seluruh masyarakat sebagai suatu sistem. • Mengusahakan agar anggota masyarakat secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan berswadaya lebih mampu mengatasi masalah yang dihadapi terutama di bidang sosial ekonomi. • Mengusahakan agar pemerintah daerah dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. SASARAN • Memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar lebih berdaya. • Menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. MASUKKAN • Tinjauan peraturan perundang-undangan, berbagai dokumen kebijakan yang berkaitan dengan rencana pembangunan sosial budaya. • Konsep-konsep tentang Pemberdayaan Masyarakat. • Hasil Analisis Kelayakan Sosial Budaya Kawasan Andalan yang potensial untuk dikembangkan. KELUARAN • Merumuskan alternatif pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. • Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. • Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata. • Memberdayakan masyarakat dalam arti melindungi dan mendukung kepentingan masyarakat lemah. LANGKAH-LANGKAH • Merencanakan kegiatan dengan prinsip keterpaduan dengan program masyarakat, kepercayaan, kebersamaan dan kemandirian. • Bekerjasama dengan tokoh masyarakat atau kelompok formal/informal yang ada. • Bekerjasama dengan lembaga pengembangan swadaya masyarakat yang telah melakukan program pelayanan di daerah dan mengambil peran melengkapi atau mengisi program yang telah berjalan. • Membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat • Memberikan pendampingan kepada masyarakat yang diberdayakan. • Memberdayakan lembaga pendukung lainnya, seperti LKMD • Menawarkan program pelatihan bagi tenaga-tenaga motivator, fasilitator (pelatihan, pembimbing latihan) dan membina lembaga-lembaga pengembangan masyarakat (swasta maupun pemerintah), dengan harapan setelah mereka kembali ke daerah atau PPeeddoom maann PPeennyyuussuunnaann RReennccaannaa PPeennggeem mbbaannggaann KKaawwaassaann AAnnddaallaann

L3-25

Lampiran 3

tempat tugas/tempat tinggalnya mampu menumbuhkan program pemberdayaan masyarakat. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN • Pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang tidak dapat dilakukan secara parsial melainkan membutuhkan strategi pendekatan yang menyeluruh. • Paradigma pembangunan dari teknokrasi yang bertumpu pada rasio menjadi sosio demokrasi yang menekankan partisipasi masyarakat. • Mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah. • Wawasan pembangunan berubah dari berdasarkan sektoral menjadi berdasarkan kewilayahan. • Sifat pembangunan dari rasional, teknikal dan sistematik menjadi partisipatif, psikososial dan adaptif. • Sumber inisiatif manajemen publik berubah dari gagasan para pakar dan perencana pembangunan menjadi isu dan peluang pembangunan. • Fungsi birokrasi pemerintah berubah dari pelaku utama pembangunan menjadi fasilitator pembangunan. • Penganggaran pembangunan dari sesuai mata anggaran (line item budgeting) menjadi sesuai kegiatan program (program budgeting).


L3-26

Lampiran 4

PROSES DAN TATA CARA ANALISIS ASPEK KELEMBAGAAN

1.1

Umum

Kawasan andalan bisa berupa, pertama, kawasan yang sudah berkembang, terdapat aglomerasi kota dan aglomerasi kegiatan sektor produksi yang didukung oleh sumberdaya manusia, sumberdaya alam, kedekatan lokasi terhadap pusat-pusat pertumbuhan regional, dan telah memiliki infrastruktur pendukung. Kedua, kawasan andalan yang prospektif untuk dikembangkan, terdapat sumberdaya alam, mempunyai akses terhadap pusat pertumbuhan, dekat dengan pusat-pusat permukiman, serta memungkinkan untuk pengadaan prasarana pendukung. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan andalan perlu dikelola secara terpadu, komprehensif, dan berkesinambungan agar lebih terarah dan teratur. Terdapat beberapa aspek pengembangan yang menjadi tolok ukur kelayakan analisis kawasan andalan, yaitu fisik dan lingkungan, ekonomi, sosial budaya, dan kelembagaan. Di dalam aspek kelembagaan, belum ada model pengelolaan kawasan andalan yang menjadi acuan. Dari analisis aspek kelembagaan ini diharapkan dapat memberikan alternatif bentuk lembaga pengelola kawasan andalan. Adapun kerangka tata cara analisis kelembagaan kawasan andalan dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini.


L4-1


Gambar1.1. Gambar

Tinjauan Per-UU-an

Analisis Kebijakan

Analisis Kelembagaan Kawasan Andalan

Bentuk Pengelola dan Kerjasama Kawasan Andalan

Bagan Alur Tata Cara Analisis Aspek Kelembagaan

Peranan sosial budaya masyarakat

Kondisi Lembaga Pengelola Kawasan

Studi/Penelitian lembaga kawasan andalan

Data sosial budaya masyarakat

Peran Lembaga Lokal

Peraturan mengenai otonomi daerah

Peraturan mengenai Tata Ruang

Lingkup Kawasan Andalan

Kelembagaan lokal di kawasan andalan

Data Per-UU -an Yang Terkait Kawasan Andalan

Data Kebijakan Kawasan Andalan

Lampiran 4

L4-2

Lampiran 4

Bagan alir di atas, merupakan tahapan kegiatan yang harus dilakukan, yaitu: 1. Pengumpulan Data : Pada tahap ini, melakukan pengumpulan data yang terkait dengan kebijakan kawasan andalan; data peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan penataan ruang dan otonomi daerah; data kelembagaan lokal, serta data sosial budaya masyarakat di wilayah kawasan andalan. 2. Analisis Kebijakan Pengembangan Kawasan Andalan : Kegiatan yang dilakukan adalah analisis kebijakan pengembangan yang menitikberatkan pada penentuan wilayah kawasan andalan, yaitu (a) Kawasan andalan dalam satu wilayah Kabupaten/Kota; (b) Kawasan andalan lebih dari satu wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi; (c) Kawasan andalan lebih dari satu wilayah kabupaten/kota dan lebih dari satu provinsi. 3. Tinjauan Peraturan Perundang-undangan : Dilakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dengan menitikberatkan pada peninjauan peraturan tata ruang dan otonomi daerah yang mempunyai keterkaitan terhadap pengembangan kelembagaan kawasan andalan. 4. Analisis Kelembagaan Kawasan Andalan : Kegiatan yang dilakukan adalah memadukan hasil analisis kebijakan kawasan dan tinjauan peraturan perundang-undangan. Selain itu, melakukan analisis lembaga lokal untuk melihat peranan lembaga lokal atau instansi teknis yang ada, serta melihat kondisi lembaga kawasan. Di dalam analisis ini juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya kemasyarakatan yang ada. Kemudian dari hasil analisis ini akan dirumuskan bentuk pengelolaan dan kerjasama daerah kawasan andalan.

1.2

Pengumpulan Data

Poses awal kegiatan analisis aspek kelembagaan adalah dilakukan pengumpulan data yang sesuai dengan kebutuhan. Data yang dibutuhkan untuk analisis aspek kelembagaan, antara lain meliputi : Data dan informasi yang terkait dengan kebijakan-kebijakan dalam pengembangan kawasan. Data peraturan perundang-undangan nasional yang terkait dengan kelembagaan. Data mengenai lembaga-lembaga lokal terkait yang terdapat di kawasan andalan. Data sosial budaya kemasyarakatan yang terdapat dalam wilayah kawasan andalan.


L4-3

Lampiran 4

1.2.1 Data Kebijakan Pengembangan Kawasan Andalan

Kebijakan pengembangan kawasan andalan ini perlu diketahui, terutama kebijakan lembaga pengelola yang digariskan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Kebijakan ini sebagai masukan untuk pertimbangan dan rekomendasi alternatif lembaga kawasan andalan. Kebijakan Pemerintah Pusat dalam pengembangan kawasan andalan antara lain : • Penetapan 108 kawasan andalan yang mendapat prioritas secara nasional dalam penataan ruangnya, sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. • Kedudukan dan ruang lingkup wilayah pengembangan kawasan andalan, sebagaimana diatur dalam UU Penataan Ruang. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau daerah khususnya yang berkaitan dengan pengembangan kawasan andalan, mempunyai peranan penting dalam hal : • Adanya kesamaan persepsi dalam pengembangan kawasan andalan; • Kebijakan yang dikeluarkan memperkuat tujuan pengembangan kawasan andalan; • Sebagai arahan atau petunjuk pelaksanaan pengembangan kawasan andalan. Kebijakan ini sebagai bahan pertimbangan untuk penentuan rekomendasi kelembagaan. 1.2.2 Data Peraturan Perundang-undangan Nasional

Data peraturan perundang-undangan nasional merupakan dasar acuan dan rahan untuk penyusunan kelembagaan kawasan andalan. Data peraturan yang terkait dengan pengembangan kawasan andalan, yaitu: 1. Peraturan yang terkait dengan penataan ruang kawasan, antara lain : Undang-Undang No 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang; Peraturan Pemerintah No 47 tahun 1997 tentang RTRWN; Keputusan Presiden No 62 tahun 2000 tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional; PPeeddoom maann PPeennyyuussuunnaann RReennccaannaa PPeennggeem mbbaannggaann KKaawwaassaann AAnnddaallaann

L4-4

Lampiran 4

Keputusan Presiden No 57 tahun 1989 tentang Tim Koordinasi Pengelola Tata Ruang; Keputusan Presiden No 13 tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR); Keputusan Presiden No 150 tahun 2000 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet); Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum; Peraturan Daerah yang terkait dan terdapat di kawasan andalan, misalnya Perda tentang RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten dan Kota 2. Peraturan yang terkait dengan otonomi daerah , antara lain : Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom; Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri No 50 tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah. Data peraturan perundang-undangan Teknis/Departemen Teknis terkait.

tersebut

dapat

diperoleh

melalui

Instansi

1.2.3 Data Kelembagaan Lokal Di Kawasan Andalan

Kelembagaan lokal adalah unsur-unsur pelaku pembangunan daerah, yang terdiri dari aparatur pemerintah daerah, pengusaha swasta dan BUMD, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat dalam arti luas. Peranan pelaku pembangunan tersebut sangat penting untuk menciptakan hubungan koordinasi yang efektif dan efisien sesuai dengan tugas, fungsi, serta kewenangannya masing-masing. Untuk memperoleh data kelembagaan lokal melalui penelitian lapangan (data primer) dengan penyebaran kuesioner di lembaga/institusi terkait. Selain itu, data diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing lembaga/institusi terkait.


L4-5

Lampiran 4

1.2.4

Data Hasil Penelitian Pengembangan Kelembagaan Kawasan Andalan

Studi atau hasil penelitian mengenai pengembangan kelembagaan kawasan andalan penting untuk diketahui dan dapat diperoleh sebagai bahan masukan untuk analisis aspek kelembagaan. Karena itu, studi-studi atau hasil penelitian yang sudah ada sangat membantu dalam perumusan rekomendasi alternatif kelembagaan kawasan andalan. Studi atau kajian yang terkait dengan pengembangan lembaga kawasan andalan adalah Badan Pengelola Kapet (BP-Kapet), Tim Koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub Regional (Timkor KESR), Tim Koordinasi Kawasan Andalan Tolitoli, dan lain sebagainya. Badan pengelola yang terkait dengan pengembangan kawasan andalan tersebut penting untuk diketahui, karena sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan bentuk lembaga pengelola kawasan andalan. Sedangkan data tersebut dapat diperoleh pada masingmasing lembaga/institusi terkait terutama mengenai tupoksi, struktur organisasi, mekanisme kerja serta sumberdaya manusianya. 1.2.5 Data Sosial Budaya Kemasyarakatan Kawasan Andalan

Data sosial budaya kemasyarakatan ini mempunyai pengaruh besar terhadap penentuan bentuk pengelolaan kawasan andalan. Data yang terkait dengan sosial budaya kemasyarakatan ini antara lain nilai-nilai adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat di wilayah kawasan andalan. Nilai-nilai adat istiadat tersebut dapat berwujud dalam bentuk: • Pelaksanaan gotong royong • Peranan sosial manusia dan milik dalam masyarakat • Peranan persetujuan dalam kehidupan masyarakat • Fungsi perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan. Keempat hal di atas, merupakan bagian yang perlu dimasukkan dalam pertimbangan untuk menentukan bentuk pengelolaan kawasan andalan. Sedangkan data dapat diperoleh melalui penelitian dan interview dengan masyarakat di wilayah kawasan andalan. PPeeddoom maann PPeennyyuussuunnaann RReennccaannaa PPeennggeem mbbaannggaann KKaawwaassaann AAnnddaallaann

L4-6

Lampiran 4

1.3

Analisis Kebijakan Pengembangan Kawasan Andalan

LINGKUP KEGIATAN Ruang lingkup analisis kebijakan pengembangan kawasan andalan meliputi berbagai kebijakan pemerintah pusat dan daerah serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penataan ruang kawasan nasional. Substansi analisis kebijakan ini difokuskan pada definisi atau cakupan kawasan andalan, tujuan pengembangan serta pola pengelolaannya. SASARAN Sasaran yang ingin dicapai adalah mengetahui dasar-dasar pengembangan kawasan dari sisi batasan atau cakupan wilayah kawasan andalan, tujuan dan pola pengelolaannya. MASUKKAN Kebijakan pemerintah pusat dalam pengembangan kawasan andalan yang tertuang dalam PP No 47 tahun 1997 dan UU No 24 tahun 1992 serta kebijakan lain yang terkait dengan pengembangan kawasan andalan. KELUARAN Keluaran yang diharapkan adalah mengetahuii dasar pemikiran pemerintah dalam pengembangan kawasan khususnya mengenai batasan wilayah, tujuan dan pola pengelolaan kawasan andalan. LANGKAH-LANGKAH 1. Menentukan batasan/definisi, dan karakteristik, serta lingkup pengaturan kawasan andalan menurut konteks peraturan ini. 2. Menguraikan tujuan dan fungsi pengembangan kawasan andalan dalam skala nasional. 3. Menguraikan pola pengelolaan kawasan andalan. 1.3.1 Batasan Dan Cakupan Wilayah Kawasan Andalan


L4-7

Lampiran 4

a. LINGKUP KEGIATAN Untuk mengetahui cakupan wilayah kawasan andalan secara normatif diatur dalam PP No 47 tahun 1997 dan UU No 24 tahun 1992 . Substansi atau materi bahasan dalam analisis ini adalah : Batasan/definisi dan cakupan wilayah kawasan andalan; Tujuan dan fungsi kawasan andalan di lingkup nasional; Pengelolaan kawasan andalan menurut RTRWN. b. SASARAN Sasaran yang ingin dicapai pada tahap ini adalah : Mengetahui batasan-batasan dan lingkup wilayah kawasan andalan. Mengetahui tujuan dan fungsi kawasan andalan dalam penataan ruang wilayah nasional. Mengetahui mekanisme pengelolaan kawasan andalan menurut RTRWN. c. MASUKKAN Kebijakan pemerintah pusat dalam pengembangan kawasan andalan serta kebijakan lain yang terkait dengan pengembangan kawasan andalan. d. KELUARAN Keluaran yang diharapkan dalam tahap ini adalah : Rumusan batasan atau definisi, kriteria, dan cakupan wilayah kawasan andalan. Pemerian (deskripsi) mekanisme pengelolaan kawasan andalan. e. LANGKAH-LANGKAH 1. Menentukan batasan/definisi, karakteristik, dan lingkup pengaturan kawasan andalan menurut konteks peraturan. Kawasan andalan terbagi atas : Kawasan andalan prospektif berdasarkan indikasi potensi sumberdaya wilayah dengan deposit yang melimpah dimasa mendatang dengan memperhatikan struktur ekonomi nasional dan provinsi. Kawasan andalan yang sudah berkembang/cepat tumbuh berdasarkan indikasi sektor unggulan (prime mover). Menurut pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) PP No 47 tahun 1997, bahwa karakterisitik kawasan andalan terdiri dari : Terdapat di dalam kawasan budidaya Memiliki potensi ekonomi/sumber daya alam, atau sektor-sektor unggulan Memiliki aglomerasi pusat-pusat permukiman perkotaan dan kegiatan produksi, serta Mempertimbangkan perkembangan daerah sekitar. 2. Menentukan cakupan wilayah pengembangan kawasan andalan. Cakupan wilayah kawasan andalan, yaitu : Wilayah kawasan andalan meliputi satu wilayah atau lebih daerah administrasi Kabupaten/Kota. Terdapat dalam satu kesatuan kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan. Berdasarkan ketentuan diatas, maka cakupan atau luasan wilayah kawasan andalan dapat dikategorikan sebagai berikut : a). Kawasan andalan dengan luas wilayah meliputi satu wilayah daerah administrasi Kabupaten/Kota; PPeeddoom maann PPeennyyuussuunnaann RReennccaannaa PPeennggeem mbbaannggaann KKaawwaassaann AAnnddaallaann

L4-8

Lampiran 4

b). Kawasan andalan dengan luas wilayah lebih dari satu wilayah daerah administrasi Kabupaten/Kota dalam satu wilayah provinsi; c). Kawasan andalan dengan luas wilayah lebih dari satu wilayah daerah administrasi Kabupaten/Kota dalam beberapa wilayah provinsi yang berbeda. 3. Menguraikan tujuan dan fungsi pengembangan kawasan andalan dalam skala nasional. Tujuan pengembangan kawasan andalan adalah untuk : Mengembangkan penataan ruang kawasan dalam rangka penataan ruang wilayah nasional atau wilayah provinsi atau wilayah kabupaten/kota. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pada kawasan untuk pembangunan ekonomi nasional dan daerah (meningkatkan fungsi kawasan budidaya). Mengatur pemanfaatan ruang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan. Pengembangan kawasan andalan dimaksudkan sebagai alat (tools/vehicle) guna mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi suatu kawasan, sebagai motor penggerak (dapat menstimulasi) pengembangan wilayah nasional (pertumbuhan, pemerataan, integrasi) sehingga kawasan andalan diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan (growth center). 4. Menguraikan pola pengelolaan kawasan andalan. Pola pengelolaan kawasan andalan terdapat dalam pengelolaan kawasan budidaya sebagaimana diatur dalam PP No 47 tahun 1997. Pola pengelolaan kawasan budidaya meliputi langkah-langkah pengelolaan kawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan. Secara prosedural pengembangan kawasan andalan dilakukan oleh lembaga pemerintah dalam hal pemanfaatan, pemantauan, pengawasan dan penertiban. Struktur lembaga pemerintah dalam pengembangan kawasan andalan, sebagai berikut: Lembaga Pusat BKTRN Pengawasan dan Pengendalian Gubernur Wilayah Provinsi Pengawasan dan Pengendalian Bupati/Walikota Kabupaten/kota • • • •

Memanfaatkan kawasan Pemantauan Pengawasan Penertiban


L4-9

Lampiran 4

1.4

Tinjauan Peraturan Perundang-undangan

LINGKUP KEGIATAN Tinjauan peraturan perundang-undangan sangat penting sebagai dasar analisis kelayakan kelembagaan kawasan andalan. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran bentuk kelembagaan yang terkait dengan tupoksi dan kewenangan, struktur organisasi, mekanisme kerja serta pengaturan sumberdaya manusia. Tinjauan peraturan ini difokuskan pada pengembangan kawasan andalan, yaitu : 1. Tinjauan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penataan ruang kawasan; 2. Tinjauan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan otonomi daerah. SASARAN Sasaran yang akan dicapai dari tinjauan peraturan perundang-undangan ini adalah : Untuk memahami dasar pemikiran dan lingkup pengaturan dari masing-masing aspek yang terkait dengan pengembangan kelembagaan kawasan andalan. Sebagai sumber acuan untuk menentukan arahan dan kebijakan pada tahap analisis kelembagaan serta rekomendasi alternatif lembaga pengelola kawasan andalan. MASUKKAN Semua data peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan pada tahap pengumpulan data dari aspek penataan ruang dan otonomi daerah. KELUARAN Berdasarkan sasaran di atas, maka keluaran yang diharapkan adalah : Dasar pemikiran, arahan dan tujuan dari masing-masing peraturan yang terkait dengan pengembangan kawasan andalan. Rumusan tupoksi, kewenangan, struktur organisasi, serta mekanisme kerja dari masing-masing bidang pengaturan. LANGKAH-LANGKAH Untuk mengolah masukkan menjadi keluaran dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : Memahami dan menentukan substansi atau isi peraturan perundang-undangan yang ada benar-benar mempunyai keterkaitan dengan pengembangan kawasan andalan. Menuliskan kembali arah dan tujuan peraturan serta tupoksi, kewenangan, struktur organisasi, dan mekanisme kerja dari masing bidang pengaturan. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN HaL-hal yang perlu diperhatikan dalam tahap ini adalah setiap peninjauan materi peraturan perundang-undangan, terutama yang menyangkut arah dan tujuan, tupoksi, PPeeddoom maann PPeennyyuussuunnaann RReennccaannaa PPeennggeem mbbaannggaann KKaawwaassaann AAnnddaallaann

L4-10

Lampiran 4

kewenangan, struktur organisasi serta mekanisme kerjanya, sebaiknya sudah mempunyai keterkaitan dengan pengembangan kawasan andalan. 1.4.1 Peraturan Yang Terkait Dengan Penataan Ruang Kawasan

a. LINGKUP KEGIATAN Lingkup kegiatan meliputi peninjauan UU No 24 tahun 1992, yang terkait dengan lingkup penataan ruang adalah hak, wewenang dan pembinaan serta kelembagaan dalam penataan ruang. b. SASARAN Sasaran yang ingin dicapai adalah : Memperoleh gambaran umum tentang ruang lingkup penataan ruang. Mengetahui pihak yang mendapatkan hak, wewenang dan pembinaan penataan ruang. Mendapatkan gambaran umum tentang kelembagaan dari penataan ruang. c. MASUKKAN Uraian dan penjelasan dari Undang-undang No 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, dan peraturan yang terkait dengan penataan ruang, misalnya Permendagri No 134 tahun 1998. d. KELUARAN Berdasarkan sasaran di atas, maka keluaran yang diharapkan adalah : Rumusan ruang lingkup penataan ruang; Uraian hak, wewenang, dan pembinaan penataan ruang; Susunan kelembagaan dari penataan ruang. e. LANGKAH-LANGKAH 1. Mengidentifikasi pasal-pasal yang mengatur ruang lingkup penataan ruang kawasan. Secara tersirat ruang lingkup penataan ruang ini meliputi : Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ; Penataan ruang wilayah nasional, wilayah provinsi daerah, wilayah kabupaten/kota, dan penataan ruang kawasan perdesaan; Pengembangan pemanfaatan ruang menjadi tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya. Penataan ruang sebagai proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Perencanaan tata ruang dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan PPeeddoom maann PPeennyyuussuunnaann RReennccaannaa PPeennggeem mbbaannggaann KKaawwaassaann AAnnddaallaann

L4-11

Lampiran 4

yang berlaku, proses dan prosedur penyusunan rencana tata ruang dilakukan secara terarah dan terpadu. Pemanfaatan ruang dikembangkan melalui : Pola pengelolaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumberdaya alam lainnya; Perangkat yang berupa insentif dan disinsentif dengan menghormati hak penduduk sebagai warganegara. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang. Pengawasan adalah usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Sedangkan penertiban adalah usaha untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud. Selain pengawasan dan penertiban terdapat pula mekanisme perijinan. Di dalam pasal 26 menyebutkan bahwa : Ijin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang ditetapkan menurut UU ini dinyatakan batal oleh kepala daerah yang bersangkutan. Apabila ijin tersebut dapat dibuktikan telah diperoleh dengan etikad baik, maka terhadap kerugian yang timbul dapat dimintakan penggantian yang layak. 2. Menguraikan hak, kewenangan, dan pembinaan penataan ruang. Disebutkan bahwa: setiap warga negara berhak menikmati manfaat ruang termasuk pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang. Setiap orang berhak : Mengetahui rencana tata ruang. Berperan serta dalam penyusunan rencana tata ruang pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialami akibat pelaksanan pembangunan. Sedangkan wewenang dan pembinaan penataan ruang yang dimiliki oleh perangkat pemerintah adalah : Mengatur dan menyelenggarakan penataan ruang. Mengatur tugas dan kewajiban instansi pemerintah dalam penataan ruang. Mengumumkan dan menyebarluaskan rencana tata ruang kepada masyarakat. Menumbuhkan serta mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat melalui penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan. Memberikan ijin pemanfaatan ruang. 3. Kelembagaan dalam Penataan Ruang. Kelembagaan dalam penataaan ruang adalah badan pelaksana yang diberi wewenang untuk menentukan dan melaksanakan berbagai kegiatan yang meliputi proses, prosedur, serta produk tentang penataan ruang. Kelembagaan dalam penataan ruang dibagi menjadi dua tingkat, yaitu: a. Penataan Ruang Tingkat Nasional, dan b. Penataan Ruang Tingkat Daerah, yang dapat dibagi menjadi: • Wilayah Provinsi • Wilayah Kabupaten dan Kota PPeeddoom maann PPeennyyuussuunnaann RReennccaannaa PPeennggeem mbbaannggaann KKaawwaassaann AAnnddaallaann

L4-12

Lampiran 4

•

Kawasan Perdesaan.

Menurut UU No 24 tahun 1992, bahwa: 1. Penataan ruang wilayah nasional, wilayah provinsi, wilayah kabupaten dan kota secara terpadu dan tidak terpisah-pisahkan. 2. Penataan ruang untuk kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah propinsi dikoordinasikan penyusunannya oleh Menteri untuk kemudian dipadukan ke dalam RTRW provinsi yang bersangkutan. 3. Penataan ruang untuk kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah kabupaten dan kota dikoordinasikan penyusunannya oleh Gubernur untuk kemudian dipadukan ke dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten dan kota yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan di atas, kelembagaan/badan yang melaksanakan kebijakan penataan ruang adalah: • Menteri, sebagai koordinator; • Gubernur, kepala daerah provinsi • Bupati/walikota. Gubernur Kepala Daerah Provinsi menyelenggarakan penataan ruang wilayah provinsi. Bupati/walikota menyelenggarakan penataan ruang wilayah kabupaten/kota. Presiden menunjuk seorang Menteri yang bertugas mengkoordinasikan penataan ruang. Mengingat penataan ruang bersifat strategis dan melibatkan banyak instansi maka pengelolaan penataan ruang wilayah dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang (TKPR). Tugas pokok TKPR adalah : Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan kepala daerah dalam penataan ruang wilayah dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah pada hirarki daerah yang lebih tinggi. Mengkaji dan memberikan saran pada kepala daerah terhadap permasalahan yang timbul dalam penataan ruang wilayah. Melaporkan hasil kegiatan kepala Kepala Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali. Fungsi TKPR adalah : Koordinasi, mengatur dan membina kerjasama serta mensinkronkan seluruh kegiatan instansi terkait dalam perumusan kebijakan di bidang penataan ruang wilayah. Pembinaan, melaksanakan konsultasi dengan kepala daerah di bidang penataan ruang dan perumusan arahan kepala daerah dalam rangka sinkronisasi dan pengendalian rencana tata ruang wilayah. Penyuluhan, merumuskan kegiatan pelaksanaan pemasyarakatan kebijakan strategi penataan ruang kepada semua stakeholder pembangunan. Tugas Tim Teknis/Pokja Tata Ruang adalah : Menyiapkan bahan bagi TKPR guna perumusan kebijakan kepala daerah dalam penataan ruang wilayah. Melakukan inventarisasi dan kajian terhadap permasalahan yang timbul dalam penataan ruang wilayah. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pemasyarakatan peraturan per-uu-an tentang penataan ruang, kebijakan dan strategi penataan ruang. PPeeddoom maann PPeennyyuussuunnaann RReennccaannaa PPeennggeem mbbaannggaann KKaawwaassaann AAnnddaallaann

L4-13

Lampiran 4

Melaporkan kegiatan kepada TKPR dan menyampaikan usulan permasalahan/ kebijakan untuk dibahas dalam sidang pleno TKPR.

1.4.2 Peraturan Yang Terkait Dengan Otonomi Daerah

a. LINGKUP KEGIATAN Melakukan peninjauan peraturan perundang-undangan khususnya terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah. Substansi atau materi peraturan yang menjadi fokus peninjauan ini, meliputi : Pembagian kewenangan Bentuk dan susunan kelembagaan daerah b. SASARAN Sasaran yang ingin dicapai pada tahap ini adalah : Memperoleh gambaran tentang pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Mengetahui komposisi kelembagaan pemerintahan daerah baik dari bentuk dan susunan lembaga pemerintah beserta peranan dan fungsinya. c. MASUKKAN Uraian dan penjelasan UU tentang Pemerintahan Daerah, dan peraturan perundangundangan lainnya yang terkait. d. KELUARAN Keluaran yang diharapkan adalah : Komposisi pembagian kewenangan antar pemerintah pusat dan daerah Komposisi kelembagaan daerah dilihat dari bentuk, susunan dan fungsinya e. LANGKAH-LANGKAH 1. Menggambarkan/mendiskripsikan pembagian kewenangan Salah satu ciri pelaksanaan otonomi daerah secara luas dan nyata adalah pembagian kekuasaan atau kewenangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Titik berat pembagian kewenangan diberikan kepada Daerah kabupaten dan Daerah Kota. Secara bersama-sama daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai wewenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Kewenangan daerah mencakup kewenangan seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan yang masih dimiliki oleh Pemerintah Pusat, yaitu: Politik luar negeri; Pertahanan keamanan; Peradilan; PPeeddoom maann PPeennyyuussuunnaann RReennccaannaa PPeennggeem mbbaannggaann KKaawwaassaann AAnnddaallaann

L4-14

Lampiran 4

Moneter dan fiskal; Agama; Kewenangan di bidang lainnya.

Yang dimaksud kewenangan di bidang lainnya, dapat dirinci: Perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro; Dana perimbangan keuangan; Sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara; Pembinaan dan pemberdayaan sumberdaya manusia; Pendayagunaan sumberdaya alam serta teknologi tinggi yang strategis; Konservasi; dan Standardisasi nasional. Kewenangan Daerah Provinsi sebagai Daerah Otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten/kota, seperti kewenangan di bidang pekerjaan umum, perhubungan, kehutanan, dan perkebunan. Disamping itu Daerah Provinsi mempunyai kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya, antara lain: Perencanaan pembangunan regional secara makro; Pelatihan bidang tertentu, alokasi sumberdaya manusia potensial, dan penelitian yang mencakup wilayah provinsi; Pengelolaan pelabuhan regional; Pengendalian lingkungan hidup; Promosi dagang dan budaya/pariwisata; Penanganan penyakit menular dan hama tananam; Perencanaan tata ruang provinsi. Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mencakup kewenangan pemerintahan selain kewenangan Pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi. Bahkan secara eksplisit dinyatakan bahwa beberapa bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi: Pekerjaan umum; Kesehatan; Pendidikan dan kebudayaan; Pertanian; Perhubungan; Industri dan perdagangan; Penanaman modal; Lingkungan hidup; Pertanahan; Koperasi; dan Tenaga kerja. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh oleh Kabupaten dan Kota. Sedangkan Otonomi daerah Provinsi merupakan otonomi terbatas. Antara daerah otonom Provinsi dengan Daerah Otonom Kabupaten dan Kota tidak mempunyai hubungan hierarkhi. Artinya Daerah Provinsi tidak membawahkan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, tetapi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan terdapat hubungan koordinasi, kerjasama, dan atau kemitraan dengan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dalam kedudukan masing-masing sebagai Daerah Otonom.


L4-15

Lampiran 4

2. Menguraikan komposisi kelembagaan daerah dilihat dari bentuk, susunan, dan fungsinya. Komposisi kelembagaan daerah ini meliputi bentuk dan susunan pemerintahan Daerah beserta perangkat daerahnya. Di daerah dibentuk DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah, dan Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah. Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya. Perangkat daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah. Pembentukan organisasi perangkat daerah didasarkan pada pertimbanganpertimbangan sebagai berikut : Kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh daerah; Karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah; Kemampuan keuangan daerah; Ketersediaan sumberdaya aparatur; Pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga. a. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sebagai daerah otonom yang sekaligus daerah administratif maka daerah provinsi menerapkan azas desentralisasi dan dekonsentrasi. Gubernur adalah memimpin daerah otonom dan wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi. Gubernur dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari : Sekretariat Daerah : merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah provinsi dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Dinas Daerah Provinsi : Merupakan unsur pelaksana pemerintah provinsi dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah. Dinas provinsi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi. Daerah provinsi dapat membentuk dinas daerah sebanyak-banyaknya 10 dinas. Untuk melaksanakan kewenangan provinsi di wilayah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi, yang wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa daerah kabupaten/kota. Lembaga Teknis Daerah Provinsi : Merupakan unsur pelaksana tugas tertentu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Tugasnya melaksanakan tugas tertentu yang sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah. Lembaga Teknis Daerah Provinsi dapat berbentuk : Badan, Kantor, dan Rumah Sakit Daerah. Wilayah kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi dapat meliputi lebih dari satu Kabupaten/Kota. b. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Kedudukan daerah Kabupaten dan Kota sebagai pelaksana otonomi daerah dilakukan oleh Bupati atau Walikota beserta Perangkat Daerahnya. Susunan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, meliputi: PPeeddoom maann PPeennyyuussuunnaann RReennccaannaa PPeennggeem mbbaannggaann KKaawwaassaann AAnnddaallaann

L4-16

Lampiran 4

Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota; merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. Dinas Daerah Kabupaten/Kota : Merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas ini mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi. Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebanyak-banyaknya 14 dinas. Pada Dinas Kabupaten/Kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian tugas dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan. Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota : Merupakan unsur pelaksana tugas tertentu yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tugasnya melaksanakan tugas tertentu yang sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah. Lembaga Teknis Daerah ini dapat berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah. Wilayah kerja lembaga teknis daerah ini dapat meliputi lebih dari satu Kecamatan.

c. Satuan Polisi Pamong Praja Satuan polisi pamong praja ini merupakan perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. d. Kecamatan Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh kepala kecamatan atau disebut Camat. Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat. Dalam melaksanakan tugasnya Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota. Camat bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

1.5

Analisis Kelembagaan Kawasan Andalan


L4-17

Lampiran 4

LINGKUP KEGIATAN Melakukan analisis kelembagaan untuk memperoleh gambaran tentang bentuk kelembagaan pengelola kawasan andalan, bentuk kerjasama antar daerah. Di dalam analisis ini juga diuraikan peranan kelembagaan lokal, kondisi lembaga kawasan, dan peranan sosial budaya masyarakat setempat. Untuk memberikan gambaran secara jelas terhadap aspek-aspek di atas, berikut ini akan diuraikan secara rinci mengenai : Analisis peran lembaga lokal atau lembaga teknis yang ada di dalam kawasan andalan. Analisis sosial budaya masyarakat setempat di kawasan andalan. Analisis bentuk pengelolaan dan kerjasama kelembagaan kawasan andalan. SASARAN Sasaran yang akan dicapai dari analisis kelembagaan ini adalah : Mendapatkan gambaran tentang bentuk pengelolaan kawasan andalan dan bentuk kerjasama pengelolaan yang didukung oleh peranan lembaga lokal dan sosial budaya masyarakat setempat. Sebagai sumber atau pedoman bagi penentuan kelayakan lembaga pengelola kawasan. MASUKKAN Hasil tinjauan kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang pengembangan kawasan andalan. Buku-buku, Laporan hasil penelitian, serta artikel-artikel yang mempunyai keterkaitan langsung terhadap pengembangan lembaga pengelola kawasan andalan. Hasil pengamatan dan kondisi-kondisi kelembagaan kawasan andalan yang sudah ada. KELUARAN Berdasarkan sasaran di atas, maka keluaran adalah: Rumusan lembaga lokal dan atau lembaga teknis serta sosial budaya kemasyarakatan yang mempunyai pengaruh terhadap pengembangan kawasan andalan. Tersusunnya bentuk lembaga pengelola dan bentuk kerjasama pengelolaan kawasan andalan. LANGKAH-LANGKAH Untuk mengolah masukkan menjadi keluaran dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : Kompilasi lembaga lokal dan atau lembaga teknis di dalam kawasan andalan. Analisis sosial budaya masyarakat untuk mendukung pengembangan kawasan andalan. Identifikasi dan analisis bentuk-bentuk lembaga pengelola kawasan andalan dan bentuk kerjasama pengelolaan. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendukung langkah-langkah di atas adalah melakukan identifikasi dan kategorisasi kebutuhan sesuai dengan masing-masing aspek atau permasalahannya. Dari identifikasi tersebut kemudian dilakukan deskriptif analisis untuk menjelaskan dari masing-masing aspek tersebut yang kemudian untuk diambil alternatif keputusan sesuai dengan sasaran yang diinginkan.


L4-18

Lampiran 4

1.5.1 Peran Kelembagaan Lokal

a. LINGKUP KEGIATAN Lingkup kegiatan analisis peran kelembagaan lokal ini terkait dengan peranan pelaku pembangunan di wilayah kawasan andalan. Pelaku pembangunan ini adalah : Aparatur Pemerintah Daerah Pengusaha Swasta Perguruan Tinggi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Masyarakat dalam arti luas. Analisis dari masing-masing elemen di atas, diharapkan akan menjadi bahan acuan untuk menentukan bentuk dan besaran dari lembaga pengelola kawasan andalan. b. SASARAN Sasaran yang akan dicapai adalah : memperoleh gambaran peranan lembaga lokal atau pelaku pembangunan di dalam kawasan andalan. c. MASUKKAN Semua data yang dimintakan pada tahap pengumpulan data dan beberapa kebijakankebijakan serta hasil pengamatan. d. KELUARAN Keluaran yang diharapkan dalam analisis peranan lembaga lokal ini adalah : Identifikasi pelaku pembangunan (stake holder) di daerah sebagai lembaga lokal di dalam kawasan andalan. Deskripsi masing-masing pelaku pembangunan ditinjau dari tugas dan fungsinya. e. LANGKAH-LANGKAH 1. Identifikasi pelaku pembangunan daerah di dalam kawasan andalan. Kelembagaan lokal ini dimaksudkan adalah pelaku pembangunan (stakeholder) daerah yang berada dalam kawasan andalan. Sedangkan pelaku pembangunan ini meliputi beberapa unsur kelembagaan, yaitu : Aparatur Pemerintah Daerah, yaitu perangkat daerah yang berfungsi sebagai pengambil keputusan di daerah, seperti Gubernur/Bupati/ Walikota, Dinas/Lembaga Teknis Daerah, dan Camat. Pengusaha Swasta, yaitu pengusaha yang melakukan usahanya di daerah baik sebagai pengusaha dalam negeri (PMDN) atau pengusaha berasal dari luar negeri (PMA). Perguruan Tinggi, adalah lembaga pendidikan tinggi yang berada di kawasan andalan. PPeeddoom maann PPeennyyuussuunnaann RReennccaannaa PPeennggeem mbbaannggaann KKaawwaassaann AAnnddaallaann

L4-19

Lampiran 4

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), adalah semua lembaga yang ada di dalam kawasan andalan baik yang bergerak di bidang ekonomi maupun bidang lainnya. Masyarakat dalam arti luas, artinya pendudukan yang bertempat tinggal di dalam kawasan andalan.

2. Melakukan analisis peranan masing-masing pelaku pembangunan daerah di kawasan andalan. a. Aparatur Pemerintah Daerah Keterlibatan aparatur pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan Kawasan Andalan diarahkan pada peningkatan tugas dan fungsi dari masingmasing lembaga/instansi terkait dengan menerapkan manajemen modern, meningkatkan fungsi koordinasi dan lebih banyak berperan sebagai pengarah (steering) ketimbang pelaksana (rowing), meningkatkan jaringan kerja, serta menempatkan organisasi sebagai suatu sistem yang terbuka. Secara struktural vertikal, aparatur pemerintah daerah yang berfungsi sebagai pengambil keputusan pembangunan di Kawasan Andalan terdiri dari : a. Gubernur/Bupati/Walikota Kepala daerah menjalankan tugas dan wewenang sebagai pimpinan pemerintahan daerah. Kepala daerah bertanggung jawab atas segala kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya, termasuk kelancaran pelaksanaan pembangunan Kawasan Andalan. b. Camat Berkedudukan sebagai kepala wilayah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Bertugas menetapkan pelaksanaan dan penyelenggaraan segala urusan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat di kecamatan. c. Kepala Desa Berkedudukan sebagai alat pemerintah, alat pemerintah daerah, dan alat pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan baik dari pemerintah maupun pemerintah daerah dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban di desanya. Menumbuhkan serta mengembangkan semangat gotong-royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa. Adapun lembaga atau badan yang berfungsi sebagai penyusunan perencanaan pembangunan daerah adalah : Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai perangkat perencana Pemerintah Kabupaten. Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP), yang merupakan badan koordinasi pada tingkat kecamatan. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagai perencana di tingkat desa. Sedangkan lembaga yang berfungsi sebagai pelaksana teknis atau operasional teknis pembangunan di daerah adalah dinas-dinas yang dibentuk oleh pemerintah PPeeddoom maann PPeennyyuussuunnaann RReennccaannaa PPeennggeem mbbaannggaann KKaawwaassaann AAnnddaallaann

L4-20

Lampiran 4

daerah serta unit-unit pelaksana pembangunan daerah lainnya yang terlibat di dalam pelaksanaan kegiatan operasional. b. Pengusaha Swasta Pembangunan kawasan andalan akan cepat berkembang apabila terdapat partisipasi dan dukungan dari dunia usaha untuk berinvestasi di berbagai sektor perekonomian. Semakin besar keterlibatan swasta, kian cepat pula tingkat perkembangan dan pertumbuhan Kawasan Andalan. Adapun usaha-usaha yang perlu dilakukan oleh swasta untuk pembangunan Kawasan Andalan antara lain : Mengembangkan komoditas unggulan yang dimiliki kawasan. Menjadi mitra kerja pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur kawasan. Membentuk mitra kerja usaha dengan masyarakat secara profesional dan saling menguntungkan. c. Perguruan Tinggi di Daerah Fungsi perguruan tinggi di daerah dalam pembangunan Kawasan Andalan menjadi sangat penting karena dapat menjadi mitra kerja pemerintah daerah maupun swasta, menjadi konseptor pengembangan dari aspek pengembangan SDM, serta konsepsi-konsepsi lainnya yang berkaitan dengan pembangunan kawasan. Peranan lembaga perguruan tinggi ini sebaiknya diarahkan kepada hal-hal berikut : Sebagai mitra kerja pemerintah dan swasta dalam merumuskan kebutuhan dan pengembangan SDM yang berorientasi pada kemajuan pengembangan kawasan. Menjadi fasilitator terhadap perencanaan yang disusun untuk kawasan andalan. Menjadi pengawas atau pengontrol sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga peruguruan tinggi yang bersangkutan. d. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga swadaya masyarakat di daerah merupakan lembaga nonstruktural yang berperan sebagai mitra kerja dan penghubung antara masyarakat dengan pelaku pembangunan di daerah. Peranan LSM dalam pengembangan Kawasan Andalan antara lain adalah : Memberikan masukan atau penilaian secara konsepsional mengenai perencanaan pengembangan kawasan. Menjadi mitra kerja pemerintah daerah dalam hal mewujudkan pembangunan kawasan. Menjembatani hubungan antara masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan Kawasan Andalan. e. Masyarakat Masyarakat mempunyai peranan penting dalam mendukung pelaksanaan pengembangan kawasan andalan. Masyarakat dapat berfungsi sebagai subyek dan obyek dari pengembangan kawasan. Peranan masyarakat dalam mengisi pelaksanaan pengembangan kawasan andalan adalah sebagai berikut : Masyarakat berfungsi subyek artinya sebagai pelaku pembangunan. Masyarakat berfungsi sebagai obyek artinya posisi masyarakat sebagai target untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui pengembangan kawasan andalan. PPeeddoom maann PPeennyyuussuunnaann RReennccaannaa PPeennggeem mbbaannggaann KKaawwaassaann AAnnddaallaann

L4-21

Lampiran 4

Masyarakat sebagai mitra pelaku pembangunan yang lain dalam rangka mewujudkan pengembangan kawasan andalan.

1.5.2 Kondisi Lembaga Pengelola Kawasan

a. LINGKUP KEGIATAN Lingkup kegiatan ini meliputi bentuk atau jenis lembaga pengelola kawasan yang sudah ada. Bentuk atau jenis lembaga pengelola kawasan ini diperoleh melalui penelusuran peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dari data yang ada dilakukan pemilahan atau klasifikasi sesuai dengan bentuk atau jenis lembaganya. Adapun sebagai dasar pengklasifikasian tersebut adalah : Peraturan yang ada mempunyai keterkaitan terhadap lembaga pengelola kawasan. Lembaga pengelola kawasan tersebut mempunyai keterkaitan secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengelolaan kawasan andalan. Hasil pengklasifikasian dan analisis terhadap lembaga pengelola kawasan ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi untuk menentukan bentuk-bentuk dan besaran lembaga pengelola kawasan andalan. b. SASARAN Sasaran yang akan dicapai adalah: memperoleh gambaran lembaga pengelola kawasan yang mempunyai pengaruh terhadap pengembangan kawasan andalan. c. MASUKKAN Semua data yang dimintakan pada tahap pengumpulan data dan beberapa kebijakankebijakan serta hasil pengamatan. d. KELUARAN Keluaran yang diharapkan dalam analisis peranan lembaga lokal ini adalah : Identifikasi lembaga pengelola kawasan yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan yang ada. Uraian (deskripsi) masing-masing lembaga pengelola kawasan yang ada ditinjau dari tugas dan fungsinya. e. LANGKAH 1. Melakukan pendataan dan klasifikasi bentuk-bentuk lembaga pengelola kawasan yang sudah ada. Di dalam kegiatan ini diusahakan mendapatkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan kawasan. Kemudian dilakukan pemilahan atau klasifikasi bentuk-bentuk lembaga pengelola kawasan ini. Berdasarkan hasil pemilahan atau klasifikasi peraturan tersebut, maka bentuk lembaga pengelola kawasan yang teridentifikasi, adalah : PPeeddoom maann PPeennyyuussuunnaann RReennccaannaa PPeennggeem mbbaannggaann KKaawwaassaann AAnnddaallaann

L4-22

Lampiran 4

a. Badan Pengelola KAPET (BP-KAPET) b. Tim Koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub Regional (Timkor KESR) c. Tim Koordinasi Kawasan Andalan Tolitoli 2. Menguraikan (deskripsi) bentuk-bentuk lembaga pengelola kawasan yang ada (hasil klasifikasi) menurut tugas kewenangannya serta struktur organisasi. a. Badan Pengelola KAPET (BP-KAPET) Berdasarkan Keppres No 150 tahun 2000 bahwa kegiatan pengelolaan KAPET dilakukan oleh BP KAPET yang diketuai oleh Gubernur dari wilayah tempat KAPET yang bersangkutan. Untuk melakukan kegiatan pengelolaan KAPET, BP KAPET diberi tugas memacu dan meningkatkan kegiatan pembangunan KAPET dan memberikan pelayanan pada dunia usaha untuk berperan di KAPET. Sedangkan fungsi BP KAPET adalah : Sebagai katalisator/fasilitator pembangunan KAPET. Sebagai pusat informasi dan pelayanan investasi bagi dunia usaha di Kapet. Susunan organisasi BP Kapet meliputi : Ketua : Gubernur Wakil Ketua : sebagai pelaksana harian berasal dari unsur profesional Direktur dari unsur profesional, terdiri dari : Direktur umum Direktur Perencanaan Direktur Pembangunan Direktur Pengembangan Usaha. b. Tim Koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub Regional (Timkor KESR) Tim Koordinasi KESR ini dibentuk melalui Keputusan Presiden No 13 tahun 2001, dengan maksud bahwa dalam rangka peningkatan kerjasama ekonomi sub regional antar daerah-daerah dari negara-negara tetangga baik yang akan dikembangkan maupun yang sudah dikembangkan terus didorong agar dapat lebih memacu pembangunan ekonomi di daerah-daerah tersebut. Sedangkan tujuan pembentukan Timkor KESR ini adalah melakukan penataan kembali pengkoordinasian kerjasama ekonomi sub regional agar dapat lebih efektif dan efisien. Lingkup kegiatan Timkor KESR ini meliputi kerjasama antar daerah-daerah dari negara-negara tetangga, melalui : Kerjasama pariwisata Indonesia-Singapore Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philipina Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapore Wilayah Pengembangan Indonesia-Australia Susunan organisasi Timkor KESR ini terdiri dari Ketua adalah Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian, dan anggota terdiri dari 14 menteri dan 24 Gubernur yang mempunyai keterkaitan dengan kerjasama ini serta ditambah Kepala Bappenas dan Ketua Kadin. Tugas Timkor KESR ini adalah : Menyusun dan merumuskan kebijakan yang tepat, guna mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka kerjsama ekonomi sub regional PPeeddoom maann PPeennyyuussuunnaann RReennccaannaa PPeennggeem mbbaannggaann KKaawwaassaann AAnnddaallaann

L4-23

Lampiran 4

Melakukan pembicaraan dan perundingan baik bilateral maupun multilateral dengan pemerintah negara yang terlibat dalam rangka skema kerjasama ekonomi sub regional mengenai hal-hal yang berkaitan dengan upaya pengembangan dan pelaksanaan KESR. Mengkaji kemungkinan pembentukan Kesr yang baru dan atau mengkaji kemungkinan untuk merestrukturisasi KESR yang sudah ada. Melaporkan perkembangan kerjasama KESR kepada Presiden Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Presiden bagi pengembangan kerjasama KESR.

Pelaksanaan pengembangan daerah dalam kerangka kerjasama KESR menjadi tanggung jawab Gubernur Provinsi yang bersangkutan. Sedangkan tugas Gubernur adalah : Memberikan kemudahan dan meningkatkan pelayanan umum di daerahnya Mendorong kegiatan promosi usaha Mendorong dunia usaha nasional untuk meningkatkan kerjasama dengan pengusaha-pengusaha dari negara-negara yang terlibat dalam KESR dan mitra usaha asing lainnya. Mendorong peningkatan kerjasama bidang investasi, pariwisata, pertambangan, pertanian, kehutanan, industri dan perdagangan, perhubungan, infrastruktur SDM, jasa dan kerjasama ekonomi di sektor atau bidang lainnya di wilayah KESR. Melaporkan perkembangan KESR di daerahnya kepada Ketua Timkor. Dalam melaksanakan tugasnya Gubernur mengikutsertakan : Bappeda Provinsi BKPM Provinsi Kadinda Provinsi Perguruan Tinggi Pihak-pihak lain yang dipandang perlu. c. Tim Koordinasi Kawasan Andalan Tolitoli Di dalam Rencana Induk Pengembangan Kawasan Andalan Tolitoli sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli No 23 tahun 2001 bahwa untuk mengembangkan kebijakan operasional dan memantapkan koordinasi serta pengelolaan kawasan andalan Tolitoli dibentuk Tim Koordinasi Kawasan Andalan Tolitoli. Tim Koordinasi ini mempunyai tugas : Merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan operasional pengembangan akwasan andalan Tolitoli Melakukan evaluasi kegiatan pembangunan kawasan andalan sesuai dengan arahan rencana induk pengembangan kawasan andalan Tolitoli Melakukan kajian dan memberikan saran kepada Bupati terhadap penyelesaian dan permalasahan yang timbul dalam pengembangan kawasan andalan Tolitoli. Sedangkan fungsi Timkor ini adalah : Memfasilitasi, mengawasi persiapan dan perkembangan pelaksanaan pembangunan Melakukan usaha-usaha dan kegiatan promosi/sosialisasi Melakukan kegiatan lain yang berkaitan dengan pembangunan kawasan. PPeeddoom maann PPeennyyuussuunnaann RReennccaannaa PPeennggeem mbbaannggaann KKaawwaassaann AAnnddaallaann

L4-24

Lampiran 4

Unsur-unsur yang terlibat dalam Timkor ini adalah : Pemerintah Daerah Perguruan Tinggi Organisasi profesi Swasta dan LSM. 1.5.3 Peranan Sosial Budaya Kemasyarakatan

a. LINGKUP KEGIATAN Lingkup kegiatan ini meliputi nilai-nilai sosial budaya yang berkembang ditengah-tengah masyarakat sebagai kebiasaan dan adat istiadat yang berhubungan dengan tradisi rakyat di wilayah kawasan andalan. Dari berbagai aneka ragam sosial budaya dan peraturan adat yang berlaku di wilayah kawasan andalan akan menjadi bahan analisis untuk mendukung penyusunan kelembagaan kawasan. b. SASARAN Sasaran yang akan dicapai adalah : mengetahui nilai-nilai sosial budaya dan tatanan hukum adat yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kawasan andalan. c. MASUKKAN Semua data yang dimintakan pada tahap pengumpulan data dan beberapa kebijakankebijakan serta hasil pengamatan. d. KELUARAN Keluaran atau output yang diharapkan dalam analisis sosial budaya ini adalah : Identifikasi nilai-nilai sosial budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kawasan andalan. Uraian (deskripsi) hukum adat yang berlaku di wilayah kawasan andalan. e. LANGKAH 1. Mengidentifikasi nilai-nilai dasar sosial budaya masyarakat di wilayah kawasan andalan. Yang perlu diperhatikan dalam identifikasi nilai-nilai dasar sosial budaya ini adalah sifat-sifat yang terkandung dalam kehidupan masyarakat yang ada di wilayah kawasan andalan, yaitu : • Sifat masyarakat yang memberikan pengayoman pada pihak lain; • Sifat gotong royong bagi setiap anggota masyarakat; • Sifat kekeluargaan bagi setiap individu; • Sifat toleransi terhadap sesama umat manusia; PPeeddoom maann PPeennyyuussuunnaann RReennccaannaa PPeennggeem mbbaannggaann KKaawwaassaann AAnnddaallaann

L4-25

Lampiran 4

•

Sifat masyarakat yang anti kolonialisme, imperalisme, dan feodalisme.

Dari beberapa sifat yang melekat pada anggota masyarakat di atas, merupakan sifat universal bagi setiap anggota masyarakat. Artinya setiap manusia mempunyai sifat yang sama terhadap beberapa sifat yang ada tersebut. Namun dalam implementasinya akan berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Dengan demikian wilayah kawasan andalan akan berbeda kedalaman penerapan dari sifat-sfat tersebut di atas. 2. Menjelaskan kriteria atau corak-corak yang bersifat umum bagi pelaksanaan hukum adat di wilayah kawasan andalan. Tiap hukum merupakan suatu sistem, artinya komplek norma-normanya itu merupakan suatu kebulatan dari kesatuan alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat. Karena itu, Sistem hukum adat tentu akan berlainan dengan hukum barat yang menonjolkan sifat individualistis, liberalistis. Sedangkan hukum adata mempunyai corak-corak sebagai berikut : • Mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat, artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan ini meliputi seluruh hukum adat; • Mempunyai corak religio-magis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia; • Hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serba konkrit, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya perhubungan-perhubungan hidup yang konkrit; • Hukum adat mempunyai sifat yang visual, artinya perhubungan hukum dianggap hanya terjadi, oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (tanda yang kelihatan). Dari berbagai bentuk atau corak hukum adat di atas, minimal sebagai panduan bagi penelusuran terhadap keterlibatan masyarakat di wilayah kawasan andalan dalam pengembangan kelembagaan kawasan andalan. 1.5.4 Bentuk Pengelolaan Dan Kerjasama Daerah Kawasan Andalan

a. LINGKUP KEGIATAN Lingkup kegiatan ini merupakan hasil penggabungan dari analisis kebijakan dan tinjauan peraturan perundang-undangan mengenai pengembangan kawasan andalan. Dari hasil penggabungan tersebut akan dianalisis dari aspek kelembagaan kawasan andalan dalam dua bagian, yaitu : pertama, bentuk-bentuk pengelolaan kawasan andalan, yang didasarkan pada luasan wilayah kawasan andalan yaitu : • Bentuk pengelolaan kawasan andalan yang meliputi satu wilayah Kabupatendan Kota; • Bentuk pengelolaan kawasan andalan yang meliputi lebih dari satu wilayah Kabupaten dan Kota dalam satu wilayah Provinsi; PPeeddoom maann PPeennyyuussuunnaann RReennccaannaa PPeennggeem mbbaannggaann KKaawwaassaann AAnnddaallaann

L4-26

Lampiran 4

•

Bentuk pengelolaan kawasan andalan yang meliputi lebih dari satu wilayah Kabupaten dan Kota yang berbeda wilayah provinsi.

Kedua, kerjasama daerah untuk pengembangan kawasan andalan merupakan bentuk lain dari pengelolaan kawasan andalan. Aspek kerjasama daerah untuk pengembangan kawasan andalan ini khusus untuk kawasan andalan yang mempunyai wilayah kawasan lebih dari satu wilayah Kabupaten/kota. b. SASARAN Sasaran yang akan dicapai pada adalah: memberikan alternatif terhadap bentuk-bentuk pengelolaan dan bentuk kerjasama daerah untuk pengembangan kawasan andalan. c. MASUKKAN Data yang dipergunakan adalah kebijakan dan peraturan-perundang-undangan yang terkait dengan pengembangan kawasan andalan. Selain itu didukung pula dengan menggunakan data lembaga lokal atau teknis serta data sosial budaya masyarakat sebagaimana telah disebutkan dalam bagian terdahulu. d. KELUARAN Keluaran yang diharapkan dalam analisis ini, adalah : Tersusunnya alternatif kelembagaan khususnya bentuk pengelolaan pengembangan kawasan andalan yang didasarkan pada cakupan wilayah. Tersusunnya bentuk kerjasama antar daerah sebagai bentuk alternatif terhadap lembaga kawasan andalan yang cakupan wilayahnya lebih dari satu wilayah administratif Kabupaten dan Kota. e. LANGKAH 1. Merumuskan konsepsi dasar lembaga pengelolaan kawasan andalan. Melakukan pemilahan atau klasifikasi terhadap hasil kegiatan dalam analisis kebijakan dan tinjauan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu. Adapun konsepsi dasar yang perlu diperhatikan dalam aspek ini adalah : 1.1 Menentukan cakupan wilayah kawasan andalan Pengembangan kawasan merupakan kawasan strategis dan diprioritaskan dalam penataan ruang wilayah nasional, wilayah provinsi, dan wilayah kabupaten/kota. Sedangkan kawasan andalan meliputi satu wilayah atau lebih daerah administrasi Kabupaten dan Kota dapat berada dalam satu kesatuan kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan. Dengan demikian pengembangan kawasan andalan mempunyai cakupan wilayah dengan kategori sebagai berikut: a. Kawasan andalan dengan luas wilayah meliputi satu wilayah daerah administrasi Kabupaten dan Kota; b. Kawasan andalan dengan luas wilayah lebih dari satu wilayah daerah administrasi Kabupaten dan Kota dalam satu wilayah provinsi; c. Kawasan andalan dengan luas wilayah lebih dari satu wilayah daerah administrasi Kabupaten dan Kota dan lebih dari satu wilayah provinsi.

1.2 Menentukan institusi yang berwenang mengelola kawasan andalan PPeeddoom maann PPeennyyuussuunnaann RReennccaannaa PPeennggeem mbbaannggaann KKaawwaassaann AAnnddaallaann

L4-27

Lampiran 4

Pengelolaan kawasan berada pada Pemerintah, sedang kewenangan yang menyangkut kepentingan pengembangan ekonomi berada pada Pemerintah Daerah. Dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka pengelolaan kawasan andalan dilakukan oleh Lembaga Pemerintah. Lingkup pengelolaan kawasan andalan meliputi langkah-langkah pengelolaan dan pengendalian pemanfaatan kawasan. Dengan demikian peranan lembaga pemerintah dalam pengelolaan kawasan andalan secara struktural dapat dijelaskan sebagai berikut : • Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN), berperan sebagai lembaga pengawasan dan pengendalian secara nasional terhadap kawasan andalan. • Gubernur Kepala Daerah Provinsi, berperan dalam pengawasan dan pengendalian kawasan andalan dalam konteks wilayah provinsi yang bersangkutan. • Bupati/Walikota Kepala Daerah Kabupaten/Kota, berperan dalam memanfaatkan, pemantauan, pengawasan dan penertiban kawasan andalan dalam wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 1.3 Alternatif bentuk-bentuk pengelolaan kawasan andalan Untuk menentukan alternatif bentuk pengelolaan kawasan andalan perlu adanya dasar pemikiran sebagai alasan pemilihannya, yaitu : Mengacu pada hasil penelusuran peraturan dan kebijakan yang mengatur besaran atau cakupan wilayah kawasan andalan. Mengadopsi bentuk-bentuk lembaga kawasan yang sudah ada dan dianggap cocok untuk kelembagaan kawasan andalan. Menggunakan metode AHP/Delphi atau yang lain untuk mendapatkan konsensus mengenai penentuan dan pemilihan alternatif bentuk pengelolaan kawasan andalan. Dengan berdasarkan pada dasar pemikiran dan cakupan wilayah sebagaimana disebutkan di atas, maka alternatif bentuk pengelolaan kawasan andalan dapat digambarkan sebagai berikut : a. Bentuk pengelolaan kawasan andalan dengan cakupan luas wilayah meliputi satu wilayah daerah administrasi Kabupaten/Kota, yaitu : • Berbentuk Lembaga Teknis Daerah (Badan atau Tim koordinasi pengelolaan pengembangan kawasan andalan). Ketentuan ini didasarkan pada PP No 8 tahun 2003, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota membentuk lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pelaksana tugas tertentu. • Badan atau Tim koordinasi pengelolaan kawasan andalan ini dipimpin oleh seorang ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. • Badan atau tim koordinasi pengelolaan kawasan andalan ini mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas tertentu. • Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan atau tim koordinasi tersebut menyelenggarakan fungsi : • Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. • Penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah.


L4-28

Lampiran 4

b. Bentuk pengelolaan kawasan andalan dengan luas wilayah lebih dari satu wilayah daerah administrasi Kabupaten/Kota dalam satu wilayah provinsi : • Berbentuk Lembaga Teknis Daerah (Badan atau Tim koordinasi pengelolaan pengembangan kawasan andalan). Ketentuan ini didasarkan pada PP No 8 tahun 2003, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi membentuk lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pelaksana tugas tertentu. • Badan atau Tim koordinasi pengelolaan kawasan andalan ini dipimpin oleh seoran ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara operasional dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota. • Badan atau tim koordinasi pengelolaan kawasan andalan ini mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas tertentu. • Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan atau tim koordinasi tersebut menyelenggarakan fungsi : • Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. • Penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah. c. Bentuk pengelolaan kawasan andalan dengan luas wilayah lebih dari satu wilayah daerah administrasi Kabupaten/Kota dan lebih dari satu wilayah provinsi: • Berbentuk Lembaga Teknis Daerah (Badan atau Tim koordinasi pengelolaan pengembangan kawasan andalan). Ketentuan ini didasarkan pada PP No 8 tahun 2003, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi membentuk lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pelaksana tugas tertentu. • Keberadaan badan atau tim koordinasi pengelolaan pengembangan kawasan andalan pada salah satu wilayah provinsi, didasarkan dari hasil kesepakatan masing-masing daerah provinsi yang terkait. • Badan atau Tim koordinasi pengelolaan kawasan andalan ini dipimpin oleh seorang ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang terkait dan secara operasional dikoordinasikan oleh masingmasing Gubernur. • Badan atau tim koordinasi pengelolaan kawasan andalan ini mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas tertentu. • Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan atau tim koordinasi tersebut menyelenggarakan fungsi : • Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. • Penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah. 1.4 Menyusun struktur kelembagaan kawasan andalan Susunan organisasi atau struktur kelembagaan terhadap bentuk pengelolaan pengembangan kawasan andalan di atas pada prinsipnya akan sama. Namun besaran dari struktur organisasi itu akan dibedakan berdasarkan cakupan luasan wilayah kawasan andalan. Karena itu secara struktural badan atau tim koordinasi pengembangan kawasan andalan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : Ketua Wakil Ketua Bidang-bidang, yang terkait dengan : PPeeddoom maann PPeennyyuussuunnaann RReennccaannaa PPeennggeem mbbaannggaann KKaawwaassaann AAnnddaallaann

L4-29

Lampiran 4

o o o o

Bidang perencanaan Bidang pengembangan usaha Bidang perijinan Bidang promosi dan kerjasama

Sedangkan tugas dari masing-masing bidang tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Bidang Perencanaan mempunyai tugas sebagai berikut: Menyusun dan mengevaluasi perencanaan strategis (strategi) pengembangan kawasan andalan menurut sektor unggulannya; Menciptakan, mengembangkan, dan memperkuat sektor-sektor unggulan baru sesuai dengan yang diarahkan dalam Rencana Induk Kawasan Andalan; Melakukan koordinasi perencanaan pengembangan kawasan andalan diantara bidang-bidang yang ada; Menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan perencanaan strategis pengembangan kawasan andalan; Memonitor implementasi perencanaan strategis pengembangan kawasan andalan; Mengembangkan alat-alat ukur kinerja ataupun standard-standard baru untuk memonitor hasil implementasi perencanaan strategis kawasan andalan; Menyusun laporan sesuai bidang tanggungjawabnya. 2. Bidang Pengembangan Usaha mempunyai tugas sebagai berikut : Menyusun perencanaan operasional pengembangan sektor unggulan saat ini dan masa depan Kawasan Andalan; Menjaga agar perencanaan operasional tetap dalam arah yang ditentukan dalam

perencanaan strategis; Menyusun kegiatan-kegiatan di bidang pengembangan usaha pada sektor unggulan saat ini dan masa depan untuk mendukung pelaksanaan pengembangan kawasan andalan;

Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang yang ada;

Melakukan pengawasan pengembangan sektor unggulan agar tetap sesuai dengan perencanaan operasional; Menyusun laporan sesuai bidang tanggungjawabnya.

3. Bidang Promosi dan Kerjasama mempunyai tugas sebagai berikut : Menyusun perencanaan operasional bidang promosi dan kerjasama pengembangan sektor unggulan saat ini dan masa depan Kawasan Andalan Menjaga agar perencanaan operasional tetap dalam arah yang ditentukan dalam perencanaan strategis. Menyusun kegiatan-kegiatan di bidang promosi dan kerjasama untuk mendukung pelaksanaan pengembangan kawasan andalan; Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang yang ada; Membangun hubungan kerjasama antar kawasan andalan, antar wilayah, dan antar industri dalam rangka mendukung pengembangan kawasan andalan; Melakukan promosi pengembangan kawasan andalan di dalam maupun di luar daerah pengembangan; Menyusun laporan sesuai bidang tanggungjawabnya.


L4-30

Lampiran 4

Kelompok Kerja bidang Perizinan mempunyai tugas sebagai berikut:


L4-31

Lampiran 4 Menyusun perencanaan operasional bidang perizinan pengembangan sektor unggulan saat

ini dan masa depan kawasan andalan; Menjaga agar perencanaan operasional tetap dalam arah yang ditentukan


L4-32

Lampiran 4

dalam perencanaan strategis;


L4-33

Lampiran 4 Menyusun kegiatan-kegiatan

di bidang perijinan untuk mendukung pelaksanaan

pengembangan kawasan andalan; Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang yang ada dalam rangka penyelesaian perijinan yang berhubungan dengan pengembangan kawasan andalan; Melakukan hubungan dengan instansi yang berwenang mengeluarkan regulasi pengembangan sektor unggulan, dan terus berupaya untuk mengatasi kendala-kendala birokratis dalam perizinan. Melakukan pelayanan perizinan pengembangan sektor unggulan secara cepat, tepat, dan efisien; Menyusun laporan sesuai bidang tanggungjawabnya;

2. Menguraikan bentuk kerjasama antar daerah kawasan andalan. Selain bentuk pengelolaan kawasan andalan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka aspek lain yang sangat penting dalam pengembangan kawasan andalan adalah perumusan bentuk kerjasama antar daerah untuk kawasan andalan. Untuk menghasilkan perumusan perlu dilakukan tahapan kegiatan sebagai berikut : a). Dasar hukum Dasar pengembangan kerjasama antar daerah untuk kawasan andalan diatur dalam UU Pemerintahan Daerah. Di dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa kerjasama antar daerah ini dapat dilakukan oleh daerah dengan pihak-pihak, yaitu : Pemerintah Daerah lain (khusus pemerintah provinsi dapat melakukan koodinasi, kerjasama dan atau kemitraan dengan daerah kabupaten/kota sebagai daerah otonom) Lembaga/badan baik di dalam atau diluar negeri. Pihak ketiga selain di atas yang dipandang perlu. b). Perumusan bentuk kerjasama antar daerah Selain mengacu pada ketentuan dasar kerjasama antar daerah di atas, juga perlu memperhatikan cakupan wilayah kawasan andalan. Dengan demikian bentuk kerjasama antar daerah untuk kawasan andalan dapat disusun sebagai berikut : • Kerjasama antar daerah kabupaten dan kota kawasan andalan dengan daerah kabupaten dan kota sebagai daerah otonom. • Kerjasama antar daerah kabupaten dan kota dengan kabupaten dan kota lainnya dalam kawasan andalan. • Kerjasama antar daerah kabupaten dan kota dengan daerah provinsi dalam kawasan andalan. • Kerjasama antar daerah provinsi dengan daerah provinsi lainnya dalam kawasan andalan. Bentuk penyelenggaraan kerjasama ini diatur melalui keputusan bersama. Karena itu, daerah dapat membentuk Badan Kerjasama antar Daerah. Keputusan bersama dan atau Badan Kerjasama antar Daerah tersebut, yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD masing-masing.


L4-34

Lampiran 1

Proses dan Tata Cara Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan

Lampiran 2

Proses dan Tata Cara Analisis Aspek Ekonomi

Lampiran 3

Proses dan Tata Cara Analisis Aspek Sosial Budaya

Lampiran 4

Proses dan Tata Cara Analisis Aspek Kelembagaan

Pedoman ini terdiri dari buku utama dengan lampiran yang merupakan satu kesatuan, meliputi:

Recommend Documents