PEDOMAN DASAR IAAS INDONESIA
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF STUDENTS IN AGRICULTURAL AND RELATED SCIENCES (IAAS) INDONESIA 2011 – 2012
MUKADIMAH Sesungguhnya segala ilmu pengetahuan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa dan Dia akan meningkatkan derajat bagi orang-orang yang berilmu pengetahuan. Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan hasil dan anugerah yang telah mampu mengantar rakyat Indonesia sejajar dengan bangsa di dunia. Perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia. Mahasiswa sebagai generasi muda bangsa yang sadar akan hak dan kewajibannya, serta peranan dan tanggung jawab kepada manusia, alam serta isinya sebagai pertanggung jawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mewujudkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan di muka bumi ini. Meyakini bahwa tujuan di atas hanya dapat tercapai dengan mengharap Taufik dan Hidayah Tuhan Yang Maha Esa dan usahausaha teratur, terencana dengan penuh kebijaksanaan, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami mahasiswa pertanian Indonesia menghimpun diri dalam suatu organisasi yang berdasarkan pada Pedoman Dasar sebagai berikut :
BAB I KELEMBAGAAN Pasal 1 Nama Organisasi ini bernama International Association of Students in Agricultural and Related Sciences (IAAS) Indonesia. Pasal 2 Waktu IAAS Indonesia didirikan di Bogor pada tanggal 29 Desember 1991 dan disahkan pada saat World Congress ke 35 tahun 1992 di Belgia sampai waktu yang tidak ditentukan. Pasal 3 Kedudukan IAAS Indonesia berkedudukan di Indonesia. Pasal 4 Status IAAS Indonesia merupakan anggota IAAS Internasional. Pasal 5 Azas IAAS Indonesia berazaskan Pancasila dan berdasarkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pasal 6 Maksud IAAS Indonesia didirikan dengan maksud meningkatkan kualitas mahasiswa pertanian Indonesia dan yang berminat pada ilmu-ilmu pertanian melalui pengabdian masyarakat, partisipasi pembangunan nasional dan kerja sama antar mahasiswa pertanian internasional. Pasal 7 Tujuan 1. Memfasilitasi pertukaran ide-ide dan ilmu pengetahuan pada semua bidang dalam pendidikan dan praktek pertanian. 2. Promosi dan kerja sama antara mahasiswa pertanian dan ilmu yang berkaitan. 3. Menyiapkan mahasiswa untuk memenuhi tantangan kerja dimasa depan dengan praktek dan pandangan global. 4. Memfasilitasi bentuk dan pengembangan organisasi mahasiswa pertanian dan ilmu yang berkaitan. 5. Meyelenggarakan pertemuan, seminar dan pelatihan bagi mahasiswa pertanian dan ilmu-ilmu yang berkaitan. 6. Mempromosikan pertanian berkelanjutan, ekonomi dan produksi pangan di Indonesia.
7. Mempromosikan sistem pendidikan tinggi yang lebih berkualitas yang dapat diakses setiap orang. Pasal 8 Usaha 1. Membina komunikasi dan kerjasama antarmahasiswa pertanian di tingkat lokal, nasional, dan internasional. 2. Meningkatkan wawasan dan profesional mahasiswa pertanian tentang pertanian baik tingkat lokal, nasional, maupun intenasional. 3. Mempelopori alih ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan masa depan umat manusia. 4. Berperan aktif dalam pembangunan pertanian tingkat lokal, nasional, dan internasional. 5. Usaha-usaha lain yang sesuai dengan azas organisasi serta berguna untuk mencapai tujuan. Pasal 9 Sifat IAAS Indonesia bersifat keilmuan, keprofesian, kemahasiswaan, non pemerintah, non politik dan non profit. Pasal 10 Fungsi IAAS Indonesia berfungsi sebagai salah satu forum internasional mahasiswa pertanian dan ilmu-ilmu yang berkaitan. BAB II STRUKTUR ORGANISASI Pasal 11 Kekuasaan Kekuasaan dipegang oleh National Congress dan Local Committee Conference serta forum pengambilan kebijakan lainnya. I. National Congress (NATCON) l.1 Status 1. NATCON merupakan musyawarah anggota kelembagaan IAAS Indonesia. 2. NATCON memegang kekuasaan tertinggi IAAS Indonesia. 3. NATCON diselenggarakan 1 tahun sekali. 4. Dalam keadaan luar biasa NATCON dapat menyimpang dari poin (3).
5. Dalam keadaan luar biasa NATCON dapat diselenggarakan atas inisiatif satu LC dengan persetujuan sekurang-kurangnya melebihi dari setengah jumlah anggota penuh kelembagaan. I.2 Kekuasaan dan Wewenang 1. Menetapkan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga, pedoman-pedoman pokok dan ketentuan-ketentuan IAAS Indonesia. 2. Memilih, mengangkat dan memberhentikan National Director (ND), Vice Director of Partnership (VD Partnership), Vice Director of Exchange (VD Exchange), Vice Director of Finance (VD Finance), dan Vice Director of Communication (VD Communication). 3. Memilih, mengangkat dan memberhentikan Control Council of National Committee (CCNC). 4. Mengesahkan dan mencabut status keanggotaan. 5. Meminta pertanggungjawaban ND, VD Partnership, VD Exchange, VD Finance, dan VD Communication. 6. Meminta laporan pengawasan CCNC. 7. Menetapkan penyelenggara NATCON satu dan dua tahun berikutnya. 8. NATCON mempunyai wewenang untuk menetapkan candidate member menjadi full member berdasarkan rekomendasi dari NC minimal 1 tahun setelah penetapan candidate member. 9. NATCON mempunyai wewenang untuk mencabut status frozen. I.3 Election Committee: 1. Komposisi Election Committee adalah komite yang berdiri sendiri yang terdiri dari tiga orang yang berasal dari delegasi Local Committee yang berbeda, dan diutamakan berasal dari daerah yang berbeda juga. 2. Nominasi Pihak delegasi atau National Committee diharuskan membuat nominasi untuk Election Committee. 3. Pemilihan Tatacara pemilihan Election Committee disusun berdasarkan point 1 dan disesuaikan dengan forum NATCON.
4. Tugas Election Committee diharapkan dapat bertanggung jawab dalam pemilihan dari national committee dan Control Committee. I.4 Nominasi dari National Committee dan Control Committee: 1. Nominasi untuk national commitee dan control committee dapat dibuat oleh delegasi full members. 2. Nominasi untuk kandidat NC harus diumumkan paling lambat satu hari sebelum pemilihan. I.5 Metode dari Pemilihan National Committee dan Control Committee: 1. Pemilihan dilakukan dengan musyawarah oleh seluruh delegasi NATCON. 2. Apabila musyawarah belum tercapai maka dilakukan voting dimana kandidat yang mendapat suara terbanyaklah yang terpilih. 3. Jika terdapat kasus kedua kandidat mendapat nilai suara yang sama besarnya dalam pemilihan, maka ketua presidium sidang harus dapat menentukan diantara kedua kandidat dengan pemungutan suara ulang dengan melaksanakan lobbying sebelum adanya voting sesuai kesepakatan forum. II. Local Committee Conference (LCC) 2.1 Status a. LCC merupakan musyawarah anggota kelembagaan IAAS Indonesia di tingkat Local Committee. b. LCC memegang kekuasaan tertinggi di tingkat Local Committee. c. LCC diselenggarakan dalam 1 tahun sekali . d. Dalam keadaan luar biasa LCC dapat menyimpang dari ketentuan point c. e. Dalam keadaan luar biasa LCC dapat diselenggarakan atas persetujuan minimal 2/3 dari jumlah anggota IOP dua tahun terakhir yang pengajuannya melalui CCLC. 2.2 Kekuasaan dan wewenang a. Memilih, mengangkat dan memberhentikan Local Committee Director (LCD), Deputy Local Director (DLD) dan Executive
b. c. d. e. f.
Secretary (ES) yang disebut sebagai Executive Committee (EC). Mencabut status keangggotaan perorangan. Meminta laporan pertanggungjawaban EC. Memilih, mengangkat dan memberhentikan Control Council of Local Committee (CCLC). Menetapkan atau mencabut skorsing dan pemecatan anggota. Menetapkan pedoman teknis di tingkat Local Committee.
Pasal 12 Kepemimpinan I. National Committee (NC) I.1 Status 1. NC merupakan kepemimpinan organisasi IAAS Indonesia di tingkat nasional. 2. NC dipimpin oleh seorang National Director (ND). 3. Masa jabatan NC adalah satu tahun terhitung sejak serah terima jabatan NC demisioner. I.2 Personalia a. NC terdiri dari National Director (ND), Vice Director of Finance (VD of Finance), Vice Director of Partnership (VD of Partnership) dan Vice Director of Exchange (VD of Exchange) dan Vice Director of Communication (VD of Communication). b. Vice Director of Exchange dibantu oleh dua orang staff (Co.Project dan Lexco) pada setiap LC. c. Yang dapat menjadi NC adalah anggota perorangan (biasa) yang diajukan oleh LC. I.3 Tugas dan Kewajiban a. Melaksanakan segala keputusan yang telah ditetapkan dalam NATCON. b. Mewakili IAAS Indonesia dalam kegiatan lainnya. c. Melaksanakan tugas dan kewajiban NC sampai pada serah terima jabatan kepada NC baru. d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada forum NATCON. e. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah NATCON, NC demisioner sudah melakukan overlapping session dan menyerahkan seluruh aset IAAS Indonesia kepada NC yang baru.
f. Menyerahkan hasil ketetapan NATCON dalam bentuk tertulis kepada IAAS Indonesia pada saat serah terima jabatan. II. Local Committee (LC) II.1 Status a. LC merupakan kepemimpinan IAAS di tingkat lokal. b. LC dipimpin oleh Executive Committee (EC). c. Masa jabatan EC adalah satu periode (satu tahun) terhitung sejak serah terima jabatan EC demisioner. II.2 Personalia a. EC terdiri dari Local Committee Director (LCD), Deputy Local Director (DLD) dan Executive Secretary (ES). b. Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari Treasurer, Expro Coordinator, HRD Coordinator, STD Coordinator, dan PR Coordinator. c. Pengurus dipilih dan diangkat oleh LCD dengan masa jabatan satu tahun. d. Yang dapat menjadi pengurus adalah anggota biasa yang aktif dalam kegiatan IAAS Indonesia dan telah mengikuti BOS I. e. Dalam keadaan luarbiasa kpengurusan dalam LC disesuaikan dengan kebijakan LC yang tetap mengacu pada PD/PRT. II.3 Tugas dan Kewajiban a. Melaksanakan segala keputusan yang telah ditetapkan dalam LCC. b. Mewakili IAAS Indonesia dalam kegiatan lainnya. c. Melaksanakan tugas dan kewajiban EC sampai pada serah terima jabatan kepada EC baru. d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada forum LCC. e. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah LCC, EC demisioner sudah melakukan overlapping session dan menyerahkan seluruh aset IAAS Indonesia LC setempat kepada EC yang baru. f. Menyerahkan hasil ketetapan LCC dalam bentuk tertulis kepada IAAS Indonesia LC setempat pada saat serah terima jabatan.
III. Control Council of Local Committee (CCLC) III. 1. Status a. Merupakan majelis pengawas ketetapan LCC. b. Merupakan pengawas di tingkat LC. c. Dipilih pada saat LCC. III. 2. Personalia a. Anggota CCLC sebanyak tiga orang, anggota biasa IAAS yang pernah menjadi pengurus LC, yang dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh LCC. b. Segala aturan tentang CCLC diatur dalam LCC. c. Masa jabatan anggota CCLC disesuaikan dengan masa jabatan EC dan selanjutnya dapat dipilih kembali pada periode berikutnya. III. 3. Tugas dan kewajiban a. Mengawasi dan memberikan usulan kepada EC untuk melancarkan pelaksanaan ketetapan-ketetapan LCC IAAS Indonesia. b. Mengevaluasi seluruh kinerja EC secara periodik, memberikan masukan dan teguran apabila terdapat hal-hal yang tidak diinginkan. c. Mengawasi dan mengevaluasi keuangan EC secara periodik. d. Menyampaikan hasil-hasil pengawasan pelaksanaan ketetapan yang dijalankan oleh EC. e. Menampung segala kritik dan saran dari setiap anggota LC untuk selanjutnya difilter dan diteruskan kepada NC f. Selambat-lambatnya 30 hari setelah LCC, EC terpilih menyampaikan komposisi kepengurusan LC yang nantinya untuk diserahkan dan disahkan kepada NC. g. Menyerahkan hasil-hasil ketetapan LCC dalam bentuk tertulis kepada LC pada saat serah terima jabatan. Pasal 13 Majelis Kontrol I. Control Council of National Committee I.1 Status a. Merupakan majelis pengawas pelaksanaan ketetapan NATCON. b. Merupakan pengawas di tingkat National Committee.
c. Dipilih dan ditetapkan pada saat NATCON. I.2 Personalia a. Anggota CCNC sebanyak 3-4 orang yang berasal dari perwakilan LC. b. Segala aturan tentang pemilihan CCNC diatur dalam NATCON. c. Masa jabatan angoota CCNC disesuaikan dengan masa jabatan NC dan selanjutnya dapat dipilih kembali pada periode berikutnya. I.3 Tugas dan Kewajiban a. Mengawasi dan memberikan usulan kepada NC untuk melancarkan pelaksanaan ketetapan NATCON IAAS Indonesia. b. Memeriksa dan merekomendasikan diterima atau dikeluarkannya anggota kelembagaan atau perorangan IAAS Indonesia. c. Menyampaikan hasil-hasil pengawasan pelaksanaan NATCON oleh NC. d. Menampung segala kritik dan saran dari setiap LC IAAS Indonesia untuk selanjutnya difilter dan diteruskan kepada NC. II. Control Council of Local Committee (CCLC) 1. Status a. Merupakan Majelis pengawas ketetapan LCC. b. Merupakan pengawas ditingk at LC. c. Dipilih pada saat LCC 2. Personalia a. Anggota CCLC sebanyak 3 hingga 4orang, anggota biasa IAAS yang pernah menjadi pengurus LC yang dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh LCC. b. Segala aturan yang mengatur tentang CCLC diatur dalam LCC. c. Masa jabatan anggota CCLC disesuaikan dengan masa jabatan EC dan selanjutnya dapat dipilih kembali pada periode berikutnya.
3. Tugas dan Kewajiban a. Mengawasi dan memberikan usulan kepada EC untuk melancarkan pelaksanaan ketetapan LCC IAAS Indonesia. b. Memeriksa dan merekomendasikan diterima atau dikeluarkannya anggota perorangan IAAS Indonesia pada masing-masing LC. c. Menampung segala kritik dan saran dari anggota LC untuk selanjutnya difilter dan diteruskan ke EC. III. Advisory Committee 1. 1. Anggota Advisory Committee (AC) adalah anggota EC yang telah demisioner dalam waktu satu periode dari akhir kepengurusan mereka 2. AC bertugas untuk overlapping segala informasi dari satu periode kepengurusan sebelumnya 3. AC tidak diwajibkan melakukan pertanggungjawaban kepada NATCON dan LCC. Pasal 14. Pendirian LC 1. Mengajukan permohonan secara tertulis untuk menjadi calon anggota IAAS Indonesia ke NC IAAS Indonesia. 2. Memiliki sekurang-kurangnya 25 orang calon anggota biasa. 3. Mempresentasikan kesiapan calon anggota IAAS pada forum NATCON IAAS Indonesia. Pasal 15 Pembekuan LC 1. Pembekuan LC hanya dapat dilakukan oleh NATCON dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota penuh yang hadir. 2. NATCON mempunyai wewenang mencabut status frozen menjadi full member maksimal 3 tahun setelah ditetapkannya status frozen apabila LC yang berkaitan membayar membership fee paling lambat 6 bulan setelah penetapan status frozen dan menghadiri NATCON di tahun berikutnya. 3. Apabila point 2 tidak terpenuhi maka LC yang bersangkutan dinyatakan secara tertulis dikeluarkan dari IAAS Indonesia. Pasal 16 National Operational Office 1. NOO adalah suatu tempat pemusatan kegiatan operasional NC IAAS Indonesia.
2. Status NOO a. Kedudukan NOO adalah di bawah kewenangan ND. b. Staff NOO diangkat dan diberhentikan oleh ND . c. Masa jabatan adalah satu periode. 3. Syarat NOO adalah : a. NOO berada di wilayah yang memiliki sumber informasi dan transportasi yang mudah diakses. b. NOO harus memiliki infras truktur yang memadai dan mendukung segala kegiatan operasional NC IAAS Indonesia. 4. Tugas dan Kewajiban a. Membantu NC dalam kesekretariatan dan administrasi . b. Menyerahkan LPJ pada forum NATCON. BAB III KEANGGOTAAN Pasal 17. Jenis 1. Anggota kelembagaan terdiri atas : a. Calon keanggotaan (Candidate member) adalah perguruan tinggi yang telah mendaftarkan diri pada NC IAAS Indonesia. b. Anggota penuh (full member) adalah perguruan tinggi yang telah memenuhi syarat dan disahkan pada NATCON. 2. Anggota perorangan terbagi atas : a. Anggota muda adalah mahasiswa yang telah mendaftarkan diri dan atau telah mengikuti kegiatan IOP yang diselenggarakan oleh LC. b. Anggota biasa adalah anggota muda yang telah mengikuti BOS I yang diselenggarakan oleh LC c. Anggota kehormatan adalah individu yang memberikan jasa bagi kemajuan IAAS Indonesia yang telah ditetapkan pada NATCON. Pasal 18 Hak 1. Anggota kelembagaan : 1.1 Calon anggota (candidate member) a. Mengikuti kegiatan IAAS baik yang bersifat lokal, nasional maupun internasional dengan persetujuan NC. b. Memperoleh semua informasi mengenai IAAS baik lokal, nasaional maupun internasional. c. Mengadakan kegiatan ditingkat lokal. d. Mempunyai hak bicara dalam forum nasional IAAS Indonesia .
1.2 Anggota penuh (full member) a. Mengikuti kegiatan IAAS baik yang bersifat lokal maupun internasional. b. Memperoleh semua informasi mengenai kegiatan IAAS baik lokal, nasional, maupun internasional. c. Mengadakan kegiatan ditingkat lokal nasional maupun internasional. d. Mempunyai hak bicara dan hak suara dalam forum nasional IAAS Indonesia. e. Menerima dan mengirim mahasiswa program expro baik nasional maupun internasional. 2. Anggota perorangan 2.1 Anggota muda a. Mengikuti kegiatan IAAS Indonesia di tingkat lokal. b. Memperoleh informasi mengenai kegiatan IAAS baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. c. Mempunyai hak bicara dalam Local Committee Conference (LCC). 2.2 Anggota Biasa a. Mengikuti kegiatan IAAS pada tingkat lokal, Nasional maupun Internasional. b. Memperoleh informasi mengenai IAAS baik di tingkat lokal, nasional maupun Internasional. c. Mempunyai hak bicara dan hak suara pada Local Committee Conference (LCC). d. Mengikuti program EXPRO baik nasional maupun internasional. 2.3 Anggota kehormatan a. Dapat di undang untuk mengikuti kegiatan IAAS b. Mempunyai hak bicara
Pasal 19 Kewajiban 1. Anggota Kelembagaan 1.1 Calon Anggota (Candidate Member) a. Mendaftarkan diri pada National Committee IAAS Indonesia
b. Menjaga nama baik IAAS Indonesia c. Mentaati PD dan PRT serta pedoman lain IAAS Indonesia d. Memberikan laporan perkembangan secara berkala kepada NC e. Mendapatkan minimal satu tempat magang untuk menerima EXPRO f. Memiliki perlengkapan sekertariat dan administrasi g. Memiliki anggota minimal 25 orang 1.2 Anggota Penuh a. Menjaga nama baik IAAS Indonesia b. Mentaati PD dan PRT serta pedoman lain IAAS Indonesia c. Membayar iuran Anggota d. Menjalankan segaal keputusan NATCON e. Mengirim delegasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan IAAS Indonesia f. Memberi laporan perkembangan secara berkala kepada National Committee g. Mendapatkan minimal satu tempat magang untuk menerima Expro h. Memiliki perlengkapan sekertariat dan Administrasi 2.4 Anggota perorangan a. Taat dan patuh pada PD dan PRT serta pedoman lainnya di IAAS Indonesia b. Menjaga nama baik IAAS Indonesia c. Membayar iuran anggota biasa Pasal 20 Pengesahan Anggota 1. Pengesahan anggota kelembagaan dilaksanakan dalam NATCON 2. Pengesahan Anggota biasa dilaksanakan setelah jenjang pengkaderan pertama oleh LC 3. Pengesahan Anggota kehormatan dilaksanakan pada NATCON
Pasal 21 Kehilangan status keanggotaan 1. Kehilangan status keanggotaan kelembaga an apabila :
a. Anggota secara resmi mengundurkan diri dari status keanggotaan IAAS Indonesia b. Dicabut keanggotaannya oleh NATCON karena tidak dapet memenuhi kewajibannya atas 1. persetujuan sekurang-sekurangnya 2/3 peserta penuh yang hadir c. Dua kali berturut-turut tidak hadir dalam NATCON tanpa pemberitahuan secara tertulis kepada NC 2. Kehilangan Status Keanggotaan Perorangan terjadi apabila : a. Anggota secara resmi mengundurkan diri dari status keanggotaan IAAS Indonesia b. Dicabut keanggotaanya oleh LCC karena tidak dapat memenuhi kewajibannya c. Meninggal dunia d. Kehilangan status kemahasiswaan e. Dua tahun setelah menyelesaikan masa studinya Pasal 22 Skorsing dan Pemecatan 1. Anggota kelembagaan 1.1 Skorsing atau pemecatan diberikan bila : a. Tidak mentaati PD/PRT dan pedoman lainnya IAAS Indonesia b. Mencemarkan nama baik IAAS Indoenesia c. Pemecatan dapat dilakukan tanpa melalui masa skorsing terlebih dahulu berdasarkan rekomendasi NC dan CCNC melalui kesepakatan 2/3 peserta forum NATCON. 1.2 Mekanisme Skorsing a. Skorsing hanya dapat di tetapkan pada saat NATCON b. Yang berhak mengajukan tuntutan skorsing adalah peserta NATCON c. Keputusan peserta skorsing diambil dari 2/3 suara peserta penuh d. Dalam keadaan luar biasa mekanisme skorsing dapat menyimpang dari poin a, b dan c dengan keputusan 2/3 suara penuh anggota forum yang dibentuk EC dengan sepengetahuan NC.
1.3 Mekanisme Pemecatan
a. Pemecatan dilakukan setelah masa sokorsing habis namun belum dapat memenuhi kewajiban b. Pemecatan dilakukan oleh forum NATCON c. Keputusan pemecatan diambil dari 2/3 suara peserta penuh NATCON. 2. Anggota Perorangan 2.1 Skoring atau pemecatan di berikan apabila : a. Tidak mentaati PD/PRT dan pedoman lain IAAS Indonesia. b. Mencemarkan nama baik IAAS Indonesia. 2.2 Mekanisme Skorsing a. Skorsing hanya dapat di tetapkan pada saat LCC dan atau NATCON. b. Yang berhak mengajukan tuntutan skorsing adalah peserta LCC dan NATCON. c. Keputusan Skorsing diambil dari 2/3 suara penuh LCC atau NATCON d. Lamanya masa skorsing adalah 30 hari setelah keputusan skorsing ditetapkan. 2.3 Mekanisme pemecatan a. Pemecatan dilakukan setelah masa skorsing habis namun belum dapat memenuhi kewajiban. b. Pemecatan dilakukan oleh LCC dan atau NATCON. c. Keputusan pemecatan diambil dari 2/3 peserta penuh LCC dan NATCON . d. dalam keadaan luar biasa mekanisme skorsing dapat menyimpang dari poin a, b dan c dengan keputusan 2/3 suara penuh anggota forum yang dibentuk oleh EC dengan sepengetahuan NC. Pasal 23 Asal Harta benda IAAS Indonesia berasal dari iuran , uang pangkal dan usaha-usaha yang sah, halal dan tidak mengikat.
Pasal 24 Pengelolaan Pengelolaan perbendaharaan IAAS Indonesia dikelola oleh NC dan LC.
BAB V ATRIBUT Pasal 25 Lambang 1. IAAS Indonesia memiliki lambang bola bumi dan padi (Dua tangkai dengan 12 butir di setiap tangkainya) dengan tulisan IAAS (diatas bola bumi) Indonesia (dibawah padi). 2. Warna lambang IAAS Indonesia adalah Hijau. Contoh :
3. Lambang IAAS Indonesia pada tingkat LC ditambahkan dengan nama LC yang bersangkutan di bawah kata Indonesia. Contoh :
LC-UB
Pasal 26 Bendera 1. Bendera IAAS Indonesia berwana dasar putih bergambar lambang IAAS Indonesia dengan perbandingan 2:3 2. Bendera IAAS Indonesia pada tingkat LC ditambah dengan nama LC yang bersangkutan di bawah kata Indonesia 3. Font yang digunakan adalah Bradley. Pasal 27 Stempel 1. Stempel National Committee Bergambar lambang IAAS Indonesia 2. Stempel pada tingkat LC menyesuaikan dengan lambang masingmasing LC 3. Tinta stempel bewarna hijau 4. Ukuran Stempel 3 x 3 cm Pasal 28 Bahasa IAAS Indonesia menggunakan bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris sebagai bahasa resmi. BAB VI PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 29 Pembubaran oraganisasi hanya dapat dilakukan pada saat Natonal Congress dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 anggota penuh yang hadir. BAB VII PENJABARAN PEDOMAN Pasal 30 1. Azas (Pasal 5), maksud (pasal 6), Sifat (pasal 8), lambang (Pasal 25) dijabarkan dalam penjelasan pedoman dasar IAAS Indonesia. 2. Kesekretariatan, Kebendaharaan, keorganisasian dan kehumasan dijabarkan dalam pedoman kerja organisasi IAAS Indonesia. 3. Diluar poin 1 dan 2 di jabarkan dalam pedoman Rumah Tangga (PRT),
BAB VIII PERUBAHAN PEDOMAN DASAR Pasal 31 1. Perubahan Pedoman Dasar hanya pada saat NATCON dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 anggota penuh yang hadir. 2. Usulan perubahan disampaikan secara tertulis kepada National Committee dan masing-masing LC selambat-lambatnya 1 bulan sebelum pelaksanaan National Congress. 3. Apabila point 2 tidak tercapai maka perubahan disampaikan secara tertulis pada NC, masing-masing LC dan panitia NATCON selambat-lambatnya 2 x 24 jam sebelum pelaksanaan NATCON. 4. Apabila point 3 tidak tercapai maka per ubahan yang diajukan tidak dapat diterima di forum NATCON. BAB IX PENUTUP Pasal 32 Pedoman ini ditetapkan pada NATCON ke-13 yang diselenggarakan di Kendari dari tanggal 12 bulan Februari 2008 sampai dengan tanggal 14 bulan Februari tahun 2008.
PENJELASAN PEDOMAN DASAR
Pasal 5 Tentang Asas Pancasila sebagai sumber tatanan nilai kemasyarakatan yang merupakan ide masyarakat Indonesia yang didalamnya syarat dengan nilai ketuhanan atau kepercayaan untuk dijadikan way of life setiap masyarakat dengan muatan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat mendasar untuk memahami esensi dan eksistensi sebagai manusia utuh yang syarat dengan tanggung jawab baik secara individu maupun secara kolektif dalam masyarakat, sehingga persatuan dan kesatuan merupakan jawaban atas kebhi nekaan berbangsa dan bernegara. Untuk mempertahankan secara kolektif itu maka perilaku yang dilandasi moral harus berkeadilan dalam bertindak harus diterapkan oleh masyarakat dengan suatu tujuan terciptanya suatu masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Kenyataan inilah yang telah menjadi sumber inspirasi bagi para intelektual pendiri bangsa ini sehingga ukuran-ukuran normatif berbangsa dan bernegara bersumber pada kelima nilai pancaasila yang dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945. Dalam perjalanan bangsa Indonesia, IAAS Indonesia dideklarasikan pada tanggal 29 Desember 1991 untuk mengambil peran strategis dalam peningkatan kualitas dan profesionalisme mahasiswa pertanian Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bangsa, mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila. IAAS Indonesia meruapakan organisasi yang berbasis dan konsisten pada bidang pertanian, bertujuan untuk membina kerjasama mahasiswa per tanian dalam pembentukan komunitas intelekstual profesionalisme yang berlandaskan ilmu dan penget ahuan teknologi. Bagi IAAS Indonesia pancasila merupakan tata nilai dan tata laku yang berukuran normatif untuk mempertahankan tingkat dinamika sosial yang sehat, dinamis dan kreatif, Hal ini merupakan sesuatu yang mutlak dalam penciptaan stabilitas nasional yang dinamis. Setiap upaya yang dapat mengaburkan nilai kemasyarakatan dapat menyebabkan disorientasi kehidupan berbangsa dan bernegara dan menimbulkan kekacauan serta kemunafikan sistem sosial yang merupakan pengingkaran terhadap Bineka Tunggal Ika . Sebaiknya kelompok masyarakat harus mampu mengejawantahkan nilai-nilai filosofis pancasila dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. IAAS Indonesia sebagai bagian dari
masyarakat bangsa Indonesia merupakan pelopor pengejawantahan pancasila dalam masyarakat sekaligus sebagai sosial kontrol yang kritis terhadap setiap upaya penyimpangan nilai-nilai Pancasila yang bertentangan dengan semangat kelahirannya pada tahun 1945 Untuk segenap niatan baik diatas, IAAS Indonesia mampu memberikan dengan ikhlas yang terbaik untuk bangsa, Negara, maupun Masyarakat Indonesia. Dengan demikian IAAS Indonesia hadir atas jawaban zaman yang menuntut profesionalisme dan intelektual yang tetap berpegang pada nilai-nilai semangat kelahiran pancasila. Pasal 6 Tentang Maksud Ilmu Pengetahuan adalah anugrah Tuhan Yang maha Esa untuk meninggikan derajat setiap manusia yang memilikinya. Upaya pengelolaan dan pemanfaatan segala kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan sebuah peluang sekaigus tantangan bagi seluruh masyarakat Indonesia. IAAS Indonesia merupakan salah satu organisasi yang bermaksud untuk meningkatkan kualitas mahasiswa petanian Indonesia dan yang berminat pada ilmu-ilmu pertanian, artinya bahwa organisasi ini sedapat mungkin menjadi wadah untuk menimba ilm u pengetahuan dibidang pertanian dan ilmu-ilmu yang berkaitan. Salah satu caranya adalah melalui kerjasama antara mahasiswa Internasional yang lebih mengarah pada transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang inovatif dibidang pertanian baik secara teo ritis maupun secara aplikatif. Untuk itu IAAS Indonesia dituntut lebih kepada pengabdian yang nyata kepada masyarakat dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu yang dimilikinya demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Upaya itu terus digalakkan baik dalam bentuk partisipasi maupun tindakan nyata, sehingga secara langsung maupun tidak langsung IAAS Indonesia turut berpartisipasi dalam pembangunan nasional. IAAS Indonesia menyadari bahwa segala bentuk pengabdian itu dilakukan dengan ikhlas dan bertanggung jawab. Pasal 9 Tentang Sifat Segala sesuatu yang ada dibumi ini mempunyai karakteristik dan dengan karakteristiknya itulah maka sesuatu itu menjadi ada dan berbeda dengan yang lainnya, karakteristik dalam ba hasa keseharian biasa disebut dengan sifat. Sifat ata u karakteristik melihat
pada sesuatu itu tidak terkecuali pada sebuah organisasi dengan sifat itulah organisasi itu menjadi berbeda. IAAS Indonesia tidak terlepas dari aturan normatif sifat-sifat yang ada pada IAAS Indonesia itulah yang membuat organisasi ini menjadi tidak sama dengan organisasi lainnya, dan bahkan dikaji lebih mendalam, maka dengan hanya mengetahui sifat dari suatu organisasi dalam hal ini IAAS, maka arah dan visi kedepan dapat di ketahui. IAAS Indonesia berbasiskan pada mahasiswa, yang disebut sebagai masyarakat ilmiah tentu saja tidak dapat meleapskan diri dari keterikatan dan keberadaan tersebut. Keilmuan merupakan suatu sifat dalam masyarakat rasional yang membentuk budaya ilmiah dan merupakan cita-cita IAAS Indonesia dan harapan seluruh masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggikebenaran. Berdasarkan hal tersebut maka IAAS Indonesia menjadikan keilmuan sebagai sifat organisasi yang juga berarti IAAS Indonesia menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan implemantasi akan kecinataan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan ilmu Pengetahuan maka dan harkat dan derajat manusia akan terangkat, meyakini hal tersebut maka IAAS Indonesia menganggap bahwa sesuatu hal yang mutlak dan wajib bagi angota untuk selalu menggali ilmu pengetahuan demi terciptanya masyarakat damai, adil, makmur, dan sentosa. Nilai dari suatu ilmu pengetahuan bukanlah dipandang dari asal usul dan bagaimana proses mendapatkannya tetapi dinilai dari seberapa besar ilmu bagaimana proses mendapatkannya tetapi dinilai dari seberapa besar ilmu pengetahuan dimanfaatkan bagi kehdupan umat manusia. Ilmu yang dimaksud bukanlah semata-mata ilmu yang berasal dari sesuatu yang sifatnya formal dan mengacu pada kefanatikan suatu disiplin ilmu, tetapi ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang bersifat konferehensif. Namun dengan demikian bukan berarti b ahwa nilai keprofesionalan kemudian terabaikan karena bagaimanapun keprofesionalan adalah adalah tuntutan zaman. Penspesifikasian ada suatu ilmu bukan berarti bahwa mempunyai fanatisme pada suatu bidanng ilmu, karena dengan demikian akan menciptakan penyekatan pada ilmu pengetahuan yang berimplikasi pada penyekatan nilai-nilai dasar pada suatu ilmu. IAAS Indonesia sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang pertanian, memilih petanian seb agai arah keprofesionalannya berdasarkan fenomena-fenomena yang selama ini tercipta di bidang pertanian dimana dimarginalkan oleh bidang lainnya yang merupakan hal yang sangat ironis bagi suatu negara
yang agraris. Dengan demikian sifat profesional di bidang pertanian mengarah kepada usaha mengangkat masyarakat petani dari segala kelemahannya sehingga menjadi struktur masyarakat yang mapan dan sejahtera. Usaha untuk mencapai cita-cita mulia diatas adalah merupakan tanggung jawab masyarakat Indonesia seca ra umum dan komunitas kampus pada khususnya. Menyadari hal tersebut maka IAAS Indonesia memberdayakan mahasiswa sebagai ujung tombak untuk menciptakan segala perubahan dengan tindakan dan kontribusi riil yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara umum. Segala usaha diatas dapat berhasil jika dilaksanakan dengan ikhlas karena niatan murni untuk membangun hanya dapat diwujudkan tanpa tendensi dan kepentingan apapun. IAAS Indonesia dengan tegas menyatakan diri sebagai organisasi non pemerintahan, nonpolitik dan nonprofit yang berarti bahwa segala usaha yang dilakukan oleh IAAS Indonesia tidak terikat dengan badan pemerintahan, kepentingan politik manapun serta tidak berorientasi pada profit. IAAS Indonesia mengambil sikap untuk tidak mengambil bagian dari tiga hal tersebut, karena IAAS menghargai pluralitas dan kemajemukan, selain itu untuk tetap menjaga makna ke–Bhineka Tunggal Ika-an yang menjadi bagian asas IAAS Indonesia serta untuk tetap menjaga sifat keprofesionalannya.
PEDOMAN RUMAH TANGGA IAAS INDONESIA
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF STUDENTS IN AGRICULTURAL AND RELATED SCIENCES
BAB I PERTEMUAN TAHUNAN Pasal 1 National Congress (NATCON) 1. Waktu pelaksanaan NATCON adalah pada rentang bulan Februari. 2. Penyelenggaraan NATCON adalah LC yang mendapatkan mandat pada saat NATCON sebelumnya. 3. LC yang terpilih menjadi penyelenggara NATCON memperhatikan masukan dari NC dan LC lainnya serta membertikan laporan perkembangan kesiapannya secara periodik kepada National Committee. 4. Agenda NATCON meliputi : a. Pembukaan Sidang oleh National Director. b. Laporan World Congress. c. Laporan kegiatan nasional d. Laporan pertanggung jawaban ND VD Exchange, VD Partnership dan VD Finance . e. Laporan CCNC. f. Laporan Perkembangan masing-masing LC. g. Pembahasan usulan Amandemen konstitusi PD/PRT IAAS Indonesia. h. Working Group. i. Penjelasan Working Group. j. Pemilihan ND, VD Exchange, VD Finance dan VD Partnership k. Pengesahan dan serah terima jabatan ND , VD Exchange, VD Finance dan VD Partnership l. Pemilihan CCNC. m. Pengesahan dan serah terima jabatan CCNC.
n. Laporan NOO. o. Agenda bisa ditambah jika dibutuhkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 anggota penuh yang hadir. Pasal 2 Local Committee Conference (LCC) 1. Waktu pelaksanaan LCC disesuaikan pada masing-masing LC. 2. Penyelenggara LCC adalah masing-masing LC yang bersangkutan. 3. Agenda LCC meliputi : a. Pembukaan sidang oleh Local Committee Direct or. b. Laporan pertanggung jawaban LCD, Deputy dan ES. c. Laporan CCLC. d. Pembahasan usulan amandemen pedoman teknis di tingkat LC. e. Working Group. f. Penjelasan hasil Working Group. g. Pemilihan LCD, Deputy, dan ES. h. Pengesahan dan serah terima jabatan LCD, Deputy dan ES. i. Pemilihan CCLC. j. Pengesaan dan serah terima jabatan CCLC. k. Agenda bisa di tambah jika dibutuhkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 anggota penuh yang hadir. Pasal 3 Hak dalam Sidang 1. Hak Bicara adalah hak peserta sidang untuk berpendapat dalam forum a. Dalam forum NATCON hak bicara di berikan kepada anggota penuh dan calon anggota IAAS Indonesia. b. Dalam forum LCC hak bicara di berikan kepada anggota muda, anggota biasa, dan anggota kehormatan. 2. Hak Suara adalah hak peserta sidang untuk memilih dan dipili h dalam forum a. Dalam forum NATCON hak suara diberikan kepada anggota penuh masing-masing LC. b. Dalam forum LCC hak suara diberikan kepada anggota biasa. Pasal 4 Macam sidang 1. Sidang Pleno 2. Working Group
Pasal 5 Cara Pengambilan keputusan 1. Musyawarah Mufakat. 2. Lobby. 3. Pemungutan suara atau voting. Pasal 6 Delegasi Delegasi adalah utusan dari LC untuk menghadiri forum nasional dengan membawa surat mandat. Kelengkapan delegasi yang harus dibawa pada saat NATCON adalah : 1. Surat delegasi dari LCD. 2. Stempel LC. 3. C&BL, PD/PRT dan pedoman lainnya. 4. Laporan perkembangan LC. 5. Laporan kegiatan nasional yang diselenggarakan oleh LC yang bersangkutan. 6. Membership Fee. BAB II KEPEMIMPINAN Pasal 7 National Committee (NC) 1. National Director (ND) 1.1 Tugas dan kewajiban a. Menjalin Komunikasi dengan HQ, antar NC dan antar LC di Indonesia. b. Mengkoordinir kerja NC IAAS Indonesia. c. Mewakili IAAS Indonesia di forum Nasional maupun Internasional. d. Bertanggung jawab atas persiapan National Congress. e. Menjalin komunikasi dan kerjasama dengan organisasi mahasiswa dan lembaga terkait di tingkat nasional maupun internasional. f. Mengesahkan pengurus LC. g. Mengontrol kinerja national operation al office. 2. Vice Director of Partnership (VD Partnership) a. Bertangung jawab menjalin kerja sama yang berhubungan denga n kegiatan IAAS Indonesia. b. Bertanggung jawab mencari sponsorship untuk mendukung kondisi keuangan NC dan website IAAS Indonesia.
c. d. e. f.
Mendampingi panitia kegiatan Nasional maupun Internasional IAAS Indonesia dalam pencarian sponsorship. Merancang dan menyiapkan segala bentuk kerja sama yang akan ditawarkan kepada pihak sponsorship. Bertangggung jawab mengatur pembagian dan bentuk kerja sama antara LC dengan NC maupun pihak asing. Bertanggung jawab penuh terhadap Newsletter dan Website IAAS Indonesia.
3. Vice Director of Finance (VD Finance) a. Mempersiapkan anggaran dana NC untuk periode berikutnya . b. Bertanggung jawab dalam manajemen keuangan dan bookkeeping. c. Bertanggung jawab dalam pembayaran primary membership fee. d. Bertanggung jawab mengatur mekanisme keuangan kerja sama dengan pihak asing. e. Mengatur mekanisme member card untuk IAASer, registrasi, dan pembayaran secondary membership fee. 4. Vice Director of Exchange (VD Exchange) a. Bertanggung jawab mengatur dan menangani semua hal tentang jalannya exchange program. b. Bertanggung jawab mengatur Application Form bagi yang akan expronas maupun expro internasional. c. Bertanggung jawab dalam penetapan anggota IAAS baik hosting maupun sending. d. Bertanggung jawab dalam perencanaan pengembangan strategi expro. e. Bertanggung jawab dalam pembuatan standard dan aturan expro serta pengontrolnya. f. Bertanggung jawab mengatur, mendampingi LC yang ingin menjalankan VCP dan Projects. 5. Hak-hak NC a. Mengatur LC yang melanggar pedoman IAAS Indonesia. b. Melakukan reshuffle staff VD of Partnership, VD of Exchange, dan VD of Finance.
6. Personalia NC bisa ditambah sesuai dengan kebutu han pada periode kepengurusan yang bersangkutan.
7. Pada masa overlapping sesion dilakukan: a. Transfer informasi dari NC demisioner pada NC baru. b. Penyerahan Aset NC. Pasal 8 Local Committee (LC) 1. Local Committee Director (LCD) 1.1 Tugas dan kewajiban a. Menjalin komunikasi dengan LC lain, NC, HQ, dan Instansi lain b. Mengkoordinir kerja pengurus LC. c. Mewakili LC ke forum nasional ma upun internasional. d. Membentuk kepengurusan LC. e. Memberikan surat mandat kepada pengurus sebagai penanggung jawab sementara untuk memegang kepemimpinan tertinggi selama EC berhalangan. 1.2 Hak a. Mereshufle kepengurusan LC. 2. Deputy Local Director 2.1 Tugas dan kewajiban a. Membantu LCD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. b. Mengkoordinir kinerja internal organisasi. c. Bertanggung jawab atas urusan kebendaharaan LC. 2.2 Hak Memberikan usulan kepengurusan kepada LCD tentang Reshuffle kepengurusan LC. 3. Executive Secretary (ES) 3.1 Tugas dan Kewajiban a.Membantu LCD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. b. Melakukan fungsi administrasi organisasi.
3.2 Hak Memberikan usulan kepengurusan kepada LCD tentang reshuffle kepengurusan LC. 4. Pada masa overlapping session dilakukan: a. Transfer informasi dari pengurus demisioner ke pengurus baru b. Penyerahan aset LC Pasal 9 Control Council Of National Committee (CCNC) 1. CCNC dikoordinir oleh seseorang koordinator. 2. CCNC memberikan laporan pengawasan kepada forum NATCON. 3. CCNC berhak memberikan kritik dan saran kepada NC baik secara lisan maupun tertulis. Pasal 10 Control Council of local Committee (CCLC) 1. CCLC dikoordinir oleh seorang koordinator. 2. CCLC memberikan laporan pengawasan pada forum LCC 3. CCLC berhak memberikan kritik dan saran kepada NC secara lisan maupun tulisan. BAB III KEANGGOTAAN Pasal 11 Jenis Pengkaderan 1. IAAS Orientation Program (IOP) merupakan program pengenalan IAAS dan jenjang pertama pengkaderan 1.1 IOP minimal dilaksanakan satu kali setiap periode kepengurusan 1.2 Materi pokok a. Pengenalan IAAS Internasional, Indonesia, dan LC. b. Wawasan pertanian. c. Manajemen Organisasi dan kemahasiswaan. 2. Building On Success I (BOS I) merupakan jenjang kedua pengkaderan setelah anggota mengikuti IOP. 2.1 BOS I selambat-lambatnya dilaksanakan 6 bulan setelah pelaksanaan IOP 2.2 Materi Pokok. a. Pendalaman IAAS Internasional, Indonesia, dan LC. b. Wawasan pertanian. c. Manajemen organisasi dan kepemimpinan. d.Pendalaman PD/PRT IAAS Indonesia dan pedoman lainnya. e. Pengenalan C & BL IAAS dan pedomannya
3. Building On Succes II (BOS II) merupakan jenjang ketiga pengkaderan setelah anggota mengikukti BOS I. 3.1 BOS II dilaksanakan oleh NC yang dirangkaikan dengan NATCON. 3.2 NC bertanggung jawab penuh atas materi BOS II. 3.3 Materi Pokok. a. Wawasan global. b. Pendalaman C & BL dan pedoman lainnya. c. Pemahaman IAAS Internasional, Indonesia dan LC. 1.4 Pelaksanaan BOS II a. Anggota dari LC yang tidak berkesempatan mengikuti BOS II di Natc on dapat mengikuti BOS II di masing-masing LC dengan persetujuan dari NC. b. Pemberian materi pada BOS II di tingkat LC dapat dilakukan oleh salah satu anggota dari LC yang bersangkutan yang telah mengikuti BOS II di NATCON. Pasal 12 Kartu Anggota 1. Kartu Anggota hanya diberikan pada anggota biasa IAAS Indonesia yang telah mengikuti BOS I. 2. Kartu Anggota di buat oleh NOO dengan menggunakan standar NC. 3. kartu Anggota berlaku selama menjadi anggota IAAS 1 tahun terhitung sejak menjadi anggota biasa IAAS yang telah mengikuti BOS 1. 4. Kartu Anggota dinyatakan tidak berlaku lagi jika pemegangnya tidak melakukan registasi ulang tanpa ada pemberitahuan kepada LC. 5. Kartu Anggota bisa di perpanjang untuk 1 tahun lagi terhitung sejak kartu anggota lama dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 13 Transfer Anggota 1. Transfer Anggota bisa terjadi jika anggota pindah kuliah ke perguruan tinggi lain yang juga menjadi anggota IAAS Indonesia. 2. Kartu anggota LC asal tidak berlaku dan harus diganti dengan kartu anggota LC yang ditempati.
3. Untuk anggota biasa jenjang waktu pengkaderannya dapat langsung disamakan dengan LC baru. 4. Anggota muda, jenjang pengkaderannya dapat mengikuti di LC yang baru. BAB IV PERBENDAHARAAN Pasal 14 Iuran 1. Setiap LC membayar membership fee 35 euro/tahun kepada NC. 2. Setiap LC membayar primary fee Rp 50.000,00/tahun kepada NC . 3. Setiap LC membayar secondary fee Rp 2500,00/anggota/tahun kepada NC. Pasal 15 Laporan keuangan 1. Laporan keuangan berbentuk neraca skontro. 2. Laporan keuangan global dari NC pada LC per 6 bulan. 3. Laporan keuangan detail dan global disertakan pada laporan pertanggung jawaban VD Finance. BAB V EXCHANGE PROGRAM Pasal 16 Peserta Semua mahasiswa dan atau yang telah lulus tidak lebih dari 2 tahun yang telah terdaftar menjadi anggota IAAS Indonesia dan sudah pernah mendapatkan pembekalan tetang IAAS Exchang Program. Pasal 17 National Exchange Program Coordinator (Nexco)/National Exco (Nexco)/VD Exchange bertanggung jawab atas program expro IAAS Indonesia pada tingkat nasional. Pasal 18 National Exchange Coordinator (NEXCO) Tugas dan kewajiban Nexco adalah : 1. Memfasilitasi kepada mahasiswa, petani, dan instansi yang bersedia menjadi tempat magang mengenai kegiatan Expro ini. 2. Menangani semua hal-hal yang mengenai pendaftaran untuk dikirimkan kepada mahasiswa, petani dan instansi yang menjadi tampat magang. 3. Memeriksa semua Application Form (AF) dan jika di perlukan menyeleksi prioritas utama AF sebelum pelaksaaan Expro. 4. Mengelola biaya hidup Expro dan deposit.
5. Mencari tempat-tempat magang bagi mahasiswa asing dan mengirimkan informasi tersebut ke sekretaris jenderal. 6. Menyimpan semua berkas surat menyurat yang berhubungan dengan Expro. 7. Mengusahakan perijinan kerja bagi mahasiswa asing. 8. Menginformasikan kepada LCD mengenai perkembangan Expro. 9. Mengajukan laporan hasil-hasil Expro pada forum GA dan kepada Vice President Exchange (VP Exchange) 10. Merekapitulasi data Expro, laporan magang dan Kuesioner evaluasi. Pasal 19 Kegiatan Kegiatan Expro di bagi kedalam tiga program yaitu : 1. Ceres, yaitu pertukaran magang dibidang pertanian agrokomplek yang lebih difokuskan pada kegiatan lapang. 2. Archimedes, yaitu pertukaran di bidang pertanian agrokomplek yang lebih difokusan pada kegiatan penelitian dan magang di perusahaan –perusahaan agroindustri. 3. Libertas 3.1 Libertas adalah program pengembangan. 3.2 Libertas terkait secara tidak langsung dengan Expro. 3.3 Libertas memfasilitasi mahasiswa anggota untuk menjadi volunteer dikegiatan organisasi yang berpartner dengan IAAS. Pasal 20 Penjabaran Expro 1. Hal-hal yang berkaitan dengan Expro di j abarkan dalam By Laws Chapter 16 dan Exco Guide Book. 2. Pembayaran Expro 2.1 Koordinator pembayaran Expro Fee adalah NEXCO. 2.2 Expro Fee yang dibayarkan sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam By Laws ditambah dengan €11 yang akan masuk ke kas IAAS Indonesia dengan pembagian 60% untuk kas NC dan 40% untuk kas LC. BAB VI VILLAGE CONCEPT PROJECT DAN PROJECT Pasal 21 Village Concept Project (VCP) 1. Konsep VCP
VCP adalah konsep pengembangan proyek skala kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. 2. Penerimaan VCP a. VCP diajukan kepada National Committee dan disahkan dalam forum National Congress dengan menyertakan progress report b. VCP dapat diterima oleh IAAS setelah dipresentasikan dan disahkan di forum General Assembly. c. Progress report dan presentasi yang disampaikan dalam forum National Congress dan General Assembly meliputi bidang project yang d ilakukan, aplikasi project, jadwal pelaksanaan project, mitra kerja yang terlibat, anggaran keuangan dan dipublikasikan ke dalam website IAAS Indonesia. d. Pelaksana VCP adalah full member dan candidate member IAAS 3. Promosi VCP a. Executive Committee bertanggung jawab dalam penyebaran informasi dan promosi VCP sebagai aktivitas dari IAAS Indonesia dan bertindak sebagai fasilitator (pemberi informasi dan contact person) dalam memulai dan menjalankan VCP b. Executive Committee harus mempunyai seluruh akses informasi dalam pelaksanaan dan pengembangan jalannya VCP yang dipublikasikan ke masing – masing LC. Pasal 22 Projects 1. Projects a. IAAS Project adalah suatu kegiatan yang dirancang oleh LC dan sesuai dengan tujuan IAAS b. National Congress mempunyai wewenang untuk memberhentikan project apabila dalam pelaksanaannya terdapat penyalahgunaan. c. Executive Committee harus berkoordinasi dan konsultasi dengan CCNC dalam memulai project IAAS Indonesia 2. Project IAAS Indonesia Project IAAS Indonesia dibagi dua, yaitu : 1. Project pengabdian masyarakat Project pengabdian kepada masyarakat adalah project yang lebih ditekankan kepada pengabdian kepada masyaraka t dan charity
2 Fundraising project Fundraising project adalah project yang lebih ditekankan kepada pencarian dana untuk mendukung kegiatan National Committee, antara lain : a. Expro Nasional dan Internasional b. Website IAAS Indonesia c. Merchandise (kaos, jaket, pin, dll) IAAS Indonesia 3 Evaluasi Project IAAS Indonesia Progress report dari project maksimal dikirim setiap tiga bulan sekali. Progress report tersebut meliputi bidang project yang dilakukan, aplikasi project, jadual pelaksanaan project, mitra kerja yang terlibat, anggaran keuangan. 4 Koordinator Project Tugas dari koordinator project : a. Project coordinator bertanggungjawab kepada Vice Director Exchange Program b. Mengkoordinasi project dari LC yang bersangkutan dan mengusulkan ke National Committee untuk pelaksanaan project c. Memberikan progress report kepada National Committee yang akan dipresentasikan dalam forum National Congress BAB VII KOMUNIKASI Pasal 23 1. LC bisa berkomunikasi dengan NC, HQ maupun pihak lain melalui media komunikasi apapun. 2. Komunikasi melalui internet dilakukan lewat e-mail dan mailing list. 3. Apabila media komunikasi melalui internet, maka dilakukan langsung dengan cara sebagai berikut : a. e-mail yang bersifat informasi dapat dikirimkan langsung ke mailing list IAAS Indonesia. b. e-mail yang bersifat kebijakan atau hal yang sangat penting harus dikirimkan melalui alamat e-mail NC, LC serta dengan cc ke alamat e-mail CCNC dan CCLC. c. Informasi yang keluar atas nama IAAS Indonesia yang berupa kebijakan IAAS Indonesia harus melalui e-mail IAAS Indonesia.
d. Informasi yang keluar dari LC yang ditujukan kepada pihak luar terutama HQ yang beruapa non kebijakan dapat dikirmkan langsung ole h LC yang bersangkutan dengan CC pada e-mail NC dan CCNC. 4. Apabila semua bentuk komunikasi tidak berhasil maka dilaku kan peninjauan terhadap LC yang bersangkutan. BAB VII PERUBAHAN PEDOMAN RUMAH TANGGA Pasal 24 1. Perubahan Pedoman Rumah Tangga hanya pada saat NATCON dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 anggota penuh yang hadir. 2. Usulan perubahan disampaikan secara t ertulis kepada National Committee dan masing-masing LC selambat-lambatnya 1 bulan sebelum pelaksanaan National Congress. 3. Apabila point 2 tidak tercapai maka perubahan disampaikan secara tertulis pada NC, masing-masing LC dan panitia NATCON selambat-lambatnya 2 x 24 jam sebelum pelaksanaan NATCON. 4. Apabila point 3 tidak tercapai maka perubahan yang diajukan tidak dapat diterima di forum NATCON. ATURAN TAMBAHAN 1. Setiap anggota biasa IAAS Indonesia diangggap telah mengetahui isi PD dan PRT ini setelah di tetapkan. 2. Setiap anggota biasa IAAS Indonesia yang melanggar dikenakan sanksi organisasi sesuai ketentuan.
