P.D.
No. 1
Tahun 1958 LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH DAERAH SWATANTRA TINGKAT II SLEMAN Nomer: 1/1958
Tentang
PAJAK PENDAFTARAN PERUSAHAAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH SWATANTRA TINGKAT II SLEMAN
Menimbang
: 1. Bahwa pajak pendaftaran perusahaan sebagaimana disarankan oleh Kementrian Dalam Negeri termaksud dalam suratnya No: Des. 9/1/15 tertanggal 4 Januari 1954 tidak kecil artinya bagi Daerah Swatantra Tingkat II Sleman. 2. Bahwa untuk menambah keuangan daerah Swatantra Tingkat II Sleman perlu diadakan pajak Pendaftaran Perusahaan.
Mengingat
: 1. Undang-Undang No: 1 Tahun 1957 2. Undang-Undang No: 15 Tahun 1950 3. Peraturan Pemerintah No: 31 Tahun 1950 4. Undang-Undang No: 6 Tahun 1958
Mengingat
: Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat pada tanggal 17 Juni 1958 dan 30 Juli 1958.
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN TENTANG PAJAK PENDAFTARAN PERUSAHAAN sebagai berikut: BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan: a. Perusahaan
: ialah setiap jenis perusahaan yang untuk mendirikan
atau
meluaskannya
menurut
peraturan
atau
Undang-Undang
diharuskan
mendapat izin lebih dahulu dari Penguasa yang bersangkutan. b. Ruang Perusahaan
: ialah ruang kantor, ruang penjualan, ruang gudang, ruang penimbunan, ruang penyimpanan, ruang bekerja, ruang emplasemen dan ruangruang
lainnya
yang
digunakan
untuk
menyelenggarakan perusahaan termaksud huruf a pasal ini. c. Izin Perusahaan
: ialah izin yang diberikan oleh penguasa yang berhak kepada pemegang izin untuk mendirikan atau memperluas perusahaannya.
d. Pemegang Izin
: ialah setiap orang atau badan atas nama siapa izin perusahaan itu diberikan.
e. Dewan Pemerintah Daerah
: ialah
Dewan
Pemerintah
Daerah
Daerah
Swatantra Tingkat II Sleman.
Pasal 2
Dalam Daerah Swatantra Tingkat II Sleman diadakan pemungutan Pajak Pendaftaran Perusahaan menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut.
BAB II WAJIB PAJAK Pasal 3
1) Pemegang izin diwajibkan mendaftarkan izin perusahaannya kepada pejabat termaksud pasal 8 ayat (1). a. Bagi perusahaan yang memperoleh izin perusahaannya pada atau sesudah tanggal mulai berlakunya Peraturan Daerah ini di dalam waktu 30 hari terhitung mulai tanggal surat izin perusahaan itu. b. Bagi perusahaan yang memperoleh izin sebelum mulai berlakunya Peraturan Daerah ini dan pada tanggal tersebut benar-benar ada dan masih bekerja di dalam waktu 30 hari juga, terhitung mulai berlakunya Peraturan Daerah ini.
2) Jika waktu 30 hari termaksud dalam ayat (1) huruf a dari saat pemegang izin menerima izin perusahaannya sudah lampau maka izin perusahaan itu harus didaftarkan dalam waktu 7 hari tidak terhitung hari Minggu dan hari-hari besar
resmi lainnya, terhitung mulai hari izin perusahaan itu diterima oleh pemegang izin.
3) Perusahaan yang dalam waktu lebih dari 30 hari sebelum mulai berlakunya Peraturan Daerah ini sudah ditutup tidak dikenakan Pajak Pendaftaran Perusahaan.
Pasal 4
1) Wajib pajak ialah pemegang izin perusahaan. 2) Tempat yang dianggap sebagai tempat kediaman pemegang izin perusahaan ialah tempat dimana perusahaan itu berada.
BAB III PENGGOLONGAN DAN BESARNYA PAJAK Pasal 5
1) Untuk menentukan besarnya pajak perusahaan dibagi menjadi 7 golongan. Golongan 1.
Perusahaan yang tidak digerakkan oleh kekuatan uap air, kekuatan gas atau elektromotor atau tidak mempergunakan uap air, gas atau uap tekanan tinggi dan luas ruang perusahaan itu tidak lebih dari 25 meter persegi.
Golongan 2.
Perusahaan yang tidak digerakkan oleh kekuatan uap air, gas atau elektromotor atau tidak mempergunakan uap air, gas atau uap tekanan tinggi dan luas ruang perusahaan itu lebih dari 25 meter persegi sampai dengan 100 meter persegi.
Golongan 3.
Perusahaan yang tidak digerakkan oleh kekuatan uap air, kekuatan gas atau elektromotor atau tidak mempergunakan uap air, gas atau uap tekanan tinggi dan luas ruang perusahaan itu lebih dari 100 meter persegi.
Golongan 4.
Perusahaan yang digerakkan oleh kekuatan uap air, gas atau elektromotor, atau mempergunakan uap air, gas atau uap tekanan tinggi dengan kekuatan yang tidak lebih dari 2 ½ % P.K.
Golongan 5.
Perusahaan yang digerakkan oleh kekuatan uap air, gas atau elektromotor, atau mempergunakan uap air, gas atau uap tekanan tinggi dengan kekuatan yang lebih dari 2 ½ % P.K. sampai dengan 10 ½ -10 P.K.
Golongan 6.
Perusahaan yang digerakkan oleh kekuatan uap air, gas atau elektromotor, atau mempergunakan uap air, gas atau uap tekanan tinggi dengan kekuatan lebih dari 10 P.K. sampai dengan 50 P.K,
Golongan 7.
Perusahaan yang digerakkan oleh kekuatan uapa air, gas atau elektromotor, atau mempergunakan uap air, gas atau uap tekanan tinggi dengan kekuatan lebih dari 50 P.K.
2) Besarnya pajak pendaftaran adalah sebagai berikut: a. Golongan 1. tiap meter persegi Rp. 0,50 setinggi-tingginya Rp. 12,50 b. Golongan 2. tiap meter persegi Rp. 0,50 setinggi-tingginya Rp. 50,c.
Golongan 3. tiap meter persegi Rp. 0,50 setinggi-tingginya Rp. 150,-
d. Golongan 4. tiap P.K.
Rp. 40,-
e. Golongan 5. tiap P.K.
Rp. 30,- setinggi-tingginya Rp. 250,-
f.
Rp. 20,- setinggi-tingginya Rp. 500,-
Golongan 6. tiap P.K.
setinggi-tingginya Rp. 100,-
g. Golongan 7. tiap-tiap kelebihan 10 P.K. atau kurang (dari Golongan 6) pajak ditambah Rp 25,- (Lihat penjelasan)
Pasal 6
1) Dalam hal izin perusahaan diberikan berhubung dengan perluasan perusahaan, besarnya pajak pendaftaran adalah sebagai berikut: a. Apabila perluasan itu mengakibatkan suatu perusahaan yang belum termasuk salah satu golongan termaksud ayat (1) pasal 5, menjadi salah satu perusahaan termaksud ayat (1) pasal 5, besar pajak pendaftaran adalah seperti termaksud ayat (2) pasal 5. b. Apabila perluasan itu tidak mengakibatkan termasuknya perusahaan itu dengan golongan yang lebih tinggi, besarnya pajak pendaftaran adalah sebesar selisih antara jumlah pajak pendaftaran yang telah dikeluarkan dan jumlah pajak pendaftaran setelah diperluasnya. c. Apabila perluasan itu mengakibatkan termasuknya perusahaan itu dalam golongan yang lebih tinggi, besarnya pajak pendaftaran adalah sebesar selisih antara jumlah pajak pendaftaran bagi golongan baru dari perusahaan itui dan jumlah pajak pendaftaran dari golongan lama.
2) Dalam hal-hal yang meragukan Dewan Pemerintah Daerah memutuskan dalam golongan mana perusahaan itu dimasukkannya.
Pasal 7
Bagi perusahaan yang didirikan oleh Negara atau Daerah Swatantra yang bersangkutan dibebaskan dari pajak pendaftaran ini.
BAB IV CARA MENDAFTARKAN IZIN PERUSAHAAN Pasal 8
1) Pendaftaran termaksud dalam pasal 3 ayat (1) dijalankan dengan mengisi daftar isian, dan memasukkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah. 2) Daftar isian termaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat diperoleh dengan mengganti ongkos administrasi sebesar Rp. 2,50 (dua setengah rupiah). 3) Bentuk daftar isian Dewan Pemerintah Daerah. 4) Daftar isian harus memuat keterangan yang sebenar-benarnya tentang: a. Nama, pekerjaan dan tempat tinggal pemegang ijin. b. Nama perusahaan c. Jenis perusahaan d. Letak perusahaan, dan luas ruangnya. e. Tanggal, nomer surat ijin, dan oleh penguasa manakah ijin perusahaan itu diberikan. f.
Persahaan golongan berapakah menurut pembagian perusahaan termaksud dalam pasal 5 ayat (1)
g. Ijin perusahaan ini mengenai sesuatu pendirian perluasan perusahaan.
5) Daftar isian itu harus disertai turunan ijin perusahaan yang bersangkutan.
Pasal 9
1) Dewan Pemerintah Daerah dan atau pejabat termaksud dalam pasal 8 ayat (1) memeriksa daftar isian yang diterima dari wajib pajak. 2) Apabila Dewan Pemerintah Daerah dan atau pejabat termaksud dalam pasal 8 ayat (1) memandang perlu meminta penjelasan, wajib pajak harus memberi keterangan tambahan atau penjelasan tertulis. 3) Keterangan tambahan atau penjelasan termaksud ayat (2) pasal ini dianggap suatu bagian dari daftar isian.
4) Dengan Pemerintah Daerah dan atau pejabat termaksud pasal 8 ayat (1) berhak pada tiap hari kerja antara jam 08.00 sampai jam 17.00 memasuki perusahaan yang bersangkutan untuk mengadakan penyelidikan tentang kebenaran isi daftar isian, sedang pemegang ijin diwajibkan memberi ijin masuk kepadanya.
BAB V KETETAPAN PAJAK DAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 10
1) Dewan Pemerintah Daerah menetapkan Ketetapan Pajak pendaftaran dan memasukkannya dalam satu atau beberapa kohir. 2) Jika perlu dibuat dan ditetapkan kohir tambahan. 3) Bentuk kohir ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.
Pasal 11
1) Wajib pajak yang tidak memasukkan daftar isian dikenakan pajak karena jabatan. 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan termaksud pasal 17 Peraturan Daerah ini bagi wajib pajak termaksud ayat (1) pasal ini, oleh Dewan Pmerintah Daerah Ketetapan pajak termaksud pasal 10 ayat (1) dapat dinaikkan sampai 100 persen. Pasal 12
1) Setelah kohir atau kohir tambahan ditetapkan, kepada wajib pajak segera diberikan surat ketetapan pajak. 2) Bentuk surat ketetapan pajak termaksud ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.
Pasal 13
1) Pajak pendaftaran harus dibayar lunas kepada kantor kas Daerah dalam waktu selama-lamanya 60 hari terhitung mulai hari surat ketetapan pajak diberikan kepada wajib pajak. 2) Pembayaran setelahnya jangka waktu termaksud ayat (1) pasal ini pajak ditambah 5%. 3) Tanda penerimaan pajak dinyatakan pada surat penetapan pajak.
BAB VI PERMINTAAN PENGURANGAN/POTONGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK Pasal 14
1) Dalam tempo 3 bulan sesudah surat ketetapan pajak dikirimkan atau diberikan, yang bersangkutan berhak memajukan dengan tulisan kepada Dewan Pemerintah Daerah mengenai: a. Keberatan atas ketetapan pajak. b. Permintaan pengurangan, potongan.
2) 1. Dalam waktu 30 hari sesudah Dewan Pemerintah Daerah menerima surat termaksud
ayat
(1)
Dewan
Pemerintah
Daerah
harus
mengambil
Keputusannya. 2. Keputusan menolak baik seluruhnya maupun sebagian harus memuat alasan-alasan penolakan.
Pasal 15
Apabila dalam hal-hal yang khusus pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini bertentangan dengan kepentingan umum atau akan menimbulkan
ketidakadilan,
dapat
dilakukan
pengambilan
atau
pemberian
pembebasan Pajak.
BAB VII PERMINTAAN BANDING Pasal 16
1) Atas Keputusan Dewan Pemerintah Daerah termaksud dalam pasal 14 dan 15 dalam waktu 3 bulan terhitung mulai tanggal Keputusan itu, yang bersangkutan dapat memajukan permintaan banding kepada
Dewan Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta.
2) Kewajiban mentaati untuk membayar pajak pendaftaran tidak dipertangguhkan karena dimajukannya permintaan banding termaksud ayat (1) pasal ini.
BAB VIII SANKSI HUKUMAN Pasal 17
Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 300,-. a. Barang siapa menurut ketentuan dalam pasal 3 menjadikan Wajib pajak akan tetapi lalai menjalankan kewajibannya untuk mendaftarkan ijin perusahaan yang didapatnya, kepada pejabat termaksud pasal 8 ayat (1). b. Barang siapa memberi keterangan dalam daftar isian termaksud pasal 8 ayat (1) yang tidak sebenarnya. c. Pemegang ijin perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban-kewajiban termaksud pasal 9 ayat (4), pasal 13 ayat (1), pasal 14 ayat (2), dan pasal 19 ayat (2).
Pasal 18
1) Kewajiban untuk mentaati ketentuan-ketentuan termaksuda dalam Peraturan Daerah
ini
apabila
harus
dijalankan
terhadap
sesuatu
badan
hukum
dipertanggungjawabkan kepada pengurus badan tersebut yang tinggal di Indonesia, atau jika mereka berhalangan atau tidak ada, pada wakil badan tersebut di Indonesia. 2) Ketentuan termaksud ayat (1) pasal ini berlaku juga bagi badan-badan hukum yang bertindak sebagai pengawas atau wakil badan hukum lain.
Pasal 19
1) Pengawasan atas terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini
selain
oleh
pejabat-pejabat
yang
berkewajiban
menjalankan
pengusutan/penuntutan tindak pidana dilakukan juga oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Swatantra Tingkat II Sleman.
2) Pejabat-pejabat termaksud ayat (1) pasal ini berhak melakukan pemeriksaan, apakah untuk sesuatu perusahaan telah dibayar pajak pendaftarannya, dan dapat memasuki tempat-tempat perusahaan pada tiap-tiap hari kerja diantara jam 08.00 sampai dengan jam 17.00 sedang pemegang ijin berkewajiban memperlihatkan tanda pelunasan pajak pendaftaran perusahaannya, dan memberi ijin masuk ke perusahaan kepada pejabat-pejabat tersebut.
3) Pejabat-pejabat termaksud ayat (1) pasal ini selekas-lekasnya membuat berita acara (proses verbal) dari semua pelanggaran-pelanggaran Peraturan Daerah ini yang diketahui oleh mereka masing-masing.
BAB IX PENUTUP Pasal 20
1) Peraturan Daerah ini dapat disebut: Peraturan Pajak Pendaftaran Perusahaan Daerah Swatantra Tingkat II Sleman. 2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dalam Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta.
Ambarrukmo, 30-7-1958 Kepala Daerah
Dewan
Perwakilan
Rakyat Daerah Daerah Swatantra Tingkat II Sleman
Daerah Swatantra Tingkat II
Sleman Ketua
Cap
( ……………………….)
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Pada tanggal ……………………1958.
ttd
(Salip)
PENJELASANAN
PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT II SLEMAN NO: 1/1958
TENTANG: PAJAK PENDAFTARAN PERUSAHAAN
Penjelasan Umum 1. Mengingat akan sempitnya keuangan daerah, yang memungkinkan akan kegagalan usaha-usaha/rencana-rencana mengenai pembangunan khususnya dan usaha /rencana yang membutuhkan biaya (finansiil konskwensi), kegagalan mana hanya disebabkan karena tidak adanya biaya/keuangannya, maka menjadi keharusan/kewajiban
bagi
daerahlah
menggali
sumber-sumber
penghasilan/keuangannya yang mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan disampingnya mengintensifkan sumber penghasilan/keuangan yang telah ada. Hal ini akan sangat terasa apabila perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (finansiil verhouding) sungguh-sungguh direalisir.
2. Salah satu sumber penghasilan/keuangan bagi daerah ialah diadakannya pajak pendaftaran
perusahaan,
berdasarkan
surat
Kementrian
Dalam
Negeri
tertanggal 14 Januari 1955 no. Des. 9/1/15 dan tertanggal 5 Juni 1958 No. Des. 9/30/49. Meskipun demikian karena pajak pendaftaran ini secara tidak langsung dapat mempengaruhi juga harga penjualan hasil perusahaan itu, dengan demikian pajak ini praktis akan menjadi pikulan pembeli/konsumen maka dalam menentukan penggolongan dan tarif pajak pendaftaran itu harus diambil kebijaksanaan sedemikian rupa sehingga tidak seberapa terasa menjadi suatu beban yang khusus bagi perusahaan-perusahaan yang bersangkutan.
3. Kebijaksanaan itu perlu diambilnya juga dalam menentukan sanksi-sanksi hukuman atau denda, satu dan lain hanya sekedar menjaga tata tertib serta ketaatan umum kepada Pemerintahannya.
Penjelasan pasal demi pasal Pasal
:
1. Yang dimaksud perusahaan yang untuk mendirikan/memperluaskan harus
mendapatkan
ijin
terlebih
dahulu
ialah
macam/jenis
perusahaan yang tersebut dalam Rijksblad Jogjakarta No. 10/1931 pasal 1 dan G.M. No. 2/G.Mth. 1950 pasal 1.
Pasal
:
2. Sudah jelas (lihat Penjelasan Umum).
Pasal
:
3. Tempo 30 hari dianggap cukup kesempatan untuk mendaftarkan ijin perusahaan itu, bila waktu 30 hari itu lampau, masih diberi waktu 7 hari tidak termasuk hari Minggu dan hari-hari besar resmi lainnya, dan dalam waktu tersebut D.P.D. atau yang ditunjuk olehnya dapat memberi peringatan-peringatan kepada pemegang ijin. Apabila waktu tersebut lampau dan ternyata pemegang ijin tidak/belum mendaftarkan
ijin
perusahaannya
maka
yang
bersangkutan
dianggap melalaikan kewajibannya.
Pasal
:
4. Sudah jelas.
Pasal
:
5. 1) a. Perusahaan yang mempergunakan kekuatan mesin sampai dengan 2 ½ P.K. b. Perusahaan yang mempergunakan kekuatan mesin lebih dari 2 ½ P.K. sampai dengan 10 P.K. c. Perusahaan yang mempergunakan kekuatan mesin lebih dari 10 P.K. sampai dengan 50 P.K. d. Perusahaan yang mempergunakan kekuatan mesin lebih dari 50 P.K. 2) Adapun perusahaan yang mempergunakan mesin tidak lebih 2 ½ P.K. tiap, P.K. Rp. 40,- setinggi-tingginya Rp. 100,-
Golongan 5. Perusahaan yang mempergunakan mesin lebih dari 2 ½ P.K. s/d 10 P.K. tiap P.K.nya Rp. 30,- minimum Rp. 1000,- maximum Rp. 250,-. Jadi umpama hanya mempergunakan 3 P.K. pajaknya juga Rp. 100,-. Suatu perusahaan yang menggunakan mesin 9 P.K. dan 10 P.K. pajaknya sama sebesar Rp. 250,-. Golongan 6. Yang mempergukan lebih dari 10 P.K. s/d 50 P.K. tiap P.K.nya Rp. 20,dengan pengertian sekurang-kurangnya Rp. 250,Jadi kalau mempergunakan mesin yang mempunyai kekuatan 12 P.K. pajaknya sama juga sebesar Rp. 250,- tetapi kalau mempergunakan mesin 13 P.K. pajaknya menjadi Rp. 20,- x 13 = Rp. 260,Dalam penggolongan ini jumlah pajak maximum sebesar Rp. 500,- jadi perusahaan yang menggunakan mesin dengan kekuatan 25 P.K. sama dengan yang menggunakan mesin 50 P.K. Golongan 7. Tiap-tiap kelebihan 10 P.K. atau kurang pajaknya Rp. 125,Jadi umpama suatu perusahaan yang mempergunakan kekuatan mesin dengan kekuatan 55 P.K. pajaknya sebesar Rp. 625,- berarti sama
dengan perusahaan yang menggunakan kekuatan mesin 60 P.K. semikian seterusnya.
Pasal
:
6 dan 7. Sudah jelas.
Pasal
:
8. 1) Pada dasarnya daftar isian itu adalah kewajiban pemegang ijin perusahaan untuk membikinnya. 2) Untuk uniforniteit (keseragaman) bentuk daftar isian, oelh Dewan
Pemerintah
Daerah
ditetapkan
bentuknya
dan
disediakan blanko daftar isian itu yang ongkos pembikinannya dibebankan kepada yang berkepentingan. Pasal
:
Pasal :
9. Sudah jelas.
10.
Untuk mempersiapkan kohir dan surat ketetapan pajak oleh Dewan Pemerintah Daerah dapat diadakan panitia.
Pasal :
11.
Pokok Pajak dan kenaikan (denda) dipungut bersama-sama.
Pasal :
12.
Surat ketetapan pajak yang diberikan kepada wajib pajak adalah turunan dari kohir atau kohir tambahan dan memuat tanggal pemberian/pengiriman.
Pasal :
13.
Dalam tempo 2 bulan ini oleh Dewan Pemerintah Daerah atau pejabat
yang
ditunjuk
olehnya
dapat
memberikan
surat
peringatan/tagihan kepada wajib pajak. Pasal : 1)
14, 15, 16 : Apabila yang bersangkutan tidak pandai menulis, keberatan/permintaan itu dapat diajukan dengan lisan kepada sekretaris Daerah atau pegawai, yang ditunjuk olehnya, yang memuat risalah tentang keberatan/permintaan dari wajib pajak, kemudian menyampaikannya kepada Dewan Pemerintah Daerah.
2)
Turunan surat keputusan ini dikirim kepada yang bersangkutan bila mungkin dengan tercatat.
3)
a. Hak banding ini perlu guna menjamin adanya keadilan dan menutup kemungkinan-kemungkinan
tindakan
sewenang-wenang
dari
Dewan Pemerintah Daerah. b. Dewan Pemerintah Daerah dan atau pejabat yang ditunjuk olehnya berhak memberikan keterangan-keterangan yang dianggap perlu kepada Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pasal :
17.
Sanksi hukuman perlu diadakan, sekedar untuk menjamin adanya ketertiban dan ketaatan umum kepada pemerintahnya, karenanya tidak disertai pencabutan ijin perusahaan.
Pasal :
18, 19, 20. Sudah jelas.
