tahun 1958

PENETAPAN. Nomor : 465/Pid.Sus/2015/PT.MDN.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Medan, yangmemeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : Nama lengkap

: TERDAKWA

Tempat lahr

: Rantauprapat

Umur/taggal lahir

: 56 tahun/tahun 1958

Jenis kelamin

: Perempuan

Kebangsaan

: Indonesia

Alamat

: Desa Dusun Mabangi Desa Muara Hutaraja, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupeten Tapanuli Selatan ;

Agama

: Islam

Pekerjan

: Tani

Terdakwa tidak ditahan Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat hukumnya yaitu H.Hamonangan Pane,SH.MH, Ismail MarzukiHsibuan,SH, Dipo Alam Siregar.,SH., para advokad-pengacara-konsultan hukum pada kantor Hukum ERPI J Samudera Dalimunthe & rekan yang berkantor di Jalan Imam Bonjol o.2 Tugu Siborang Kota Padang sidempuan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Pebruari 2015; Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 Agustus 2015 Nomor 465/PID.SUS/2015/PT.Mdn serta berkas perkara Pengadilan

Negeri

Padang

Sidempuan

tanggal

26

Mei

2015

Nomor

183/Pid.Sus/2015/PN.Psp dan surat- surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 465/ Pid/ 2015/ PT.Mdn

Halaman 1 dari 22 hal

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut

Umum

dengan

surat

dakwaannya

38/EP.1/PSP/04/2015 tanggal 14 April

No.

Reg.

Perk

:

PDM-

2015 yang pada pokoknya didakwa

melakukan tindak Pidana sebagai berikut : Pertama : Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu

waktu pada

tahun

2014, bertempat di Desa Muara Huta Raja Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, atau setidak-tidaknya

pada suatu tempat

yang

masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan “dengan sengaja

melakukan kekerasan

atau ancaman

kekerasan

atau

penganiayaan terhadap anak“, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Pada waktu dan tempat seperti tesebut diatas, Terdakwa

terlibat

pertengkaran dengan NURSAIMAH Br. LUBIS (kakak Saksi Korban), melihat hal tersebut

lalu Saksi Korban bermaksud melerai pertengkaran tersebut

dengan menarik tangan Terdakwa namun dan memincit alat kelamin

tiba-tiba Terdakwa

Saksi Korban lalu Terdakwa

memegang

mendorong Saksi

Korban hingga tangan Terdakwa mengenai mata sebelah kiri Saksi Korban ; Bahwa Terdakwa

telah

melakukan penganiyaan

terhadap

Saksi

Korban yang masih berumur 12 (dua belas) tahun yang pda tanggal 07 April 2002 dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban MENGALAMI LUKA-LUKA dan terhalang untuk melakukan

kegiatan

sehari-hari sesuai

Visum Et Repertum Puskesmas Batang Toru No.146/VER/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014 yang ditandatangani oleh dr. Agustina Evayanti yang menerangkan sebagai berikut : Umum : Kepala : -

Wajah

: Luka memar dikelopak mata bawah sebelah kiri, bengkak (+) P. : ± 1CM, L : ± 1 Cm .

-

Leher

:

Tidak dijumpa tanda-tanda kelainan.

-

Anggota Badan

:


-

Anggota Gerak

:


-

Anggota Kelamin

:




Kesimpulan : -

Luka memar dikelopak mata bawah sebelah kiri, bengkak (+) yang diakibatkan oleh benturan benda tumpul . Sebagaimana

diatur

dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1)

UU.RI No.23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak . Atau Kedua: Bahwa ia Terdakwa pada 16.00

hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul

Wib atau setidak-tidaknya pada suatu

bertempat

di Desa

Muara

Huta

waktu pada

Raja Kecamatan

Kabupaten Tapanuli Selatan, atau setidak-tidaknya

Muara

tahun 2014, Batang Toru

pada suatu tempat

yang

masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan “dengan sengaja melakukan penganiayaan“,

yang dilakukan

dengan cara

sebagai berikut: Pada waktu dan tempat seperti tesebut diatas, Terdakwa

terlibat

pertengkaran dengan NURSAIMAH Br. LUBIS (kakak Saksi Korban), melihat hal tersebut

lalu Saksi Korban bermaksud melerai pertengkaran tersebut

dengan menarik tangan Terdakwa namun dan memincit alat kelamin

tiba-tiba Terdakwa

Saksi Korban lalu Terdakwa

memegang

mendorong Saksi

Korban hingga tangan Terdakwa mengenai mata sebelah kiri Saksi Korban ; Bahwa Terdakwa

telah

melakukan penganiyaan

terhadap

Saksi

Korban yang masih berumur 12 (dua belas) tahun yang pda tanggal 07 April 2002 dan akibat perbuatan Terdakwa

tersebut, Saksi

LUKA-LUKA dan terhalang untuk melakukan

kegiatan

Korban MENGALAMI sehari-hari sesuai

Visum Et Repertum Puskesmas Batang Toru No.146/VER/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014 yang ditandatangani oleh dr. Agustina Evayanti yang menerangkan sebagai berikut : Umum :

Kepala : -

Wajah

: Luka memar dikelopak mata bawah sebelah kiri, bengkak (+) P. : ± 1CM, L : ± 1 Cm .

-

Leher

:




-

Anggota Badan

:


-

Anggota Gerak

:


-

Anggota Kelamin

:


Kesimpulan : -

Luka memar dikelopak mata bawah sebelah kiri, bengkak (+) yang diakibatkan oleh benturan benda tumpul . Sebagaimana

diatur

dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1)

KUHP ; Menimbang, bahwa

atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut,

Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan secara tertulis sebagaimana termuat dalam keberatan Penasehat Hukum terdakwa tanggal 4 Mei 2015, yaitu : I.ALASAN KEBERATAN : Pengajuan keberatan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya sering dinilai

sebagai

upaya

yang mengada-ada seakan-akan

bertujuan

untuk

mengulur-ulur waktu sidang. Ada pula sementara orang yang menilai bahwa pengajuan keberatan sebagai Penasihat Hukum

suatu kebodohan

untuk memperkuat

dakwaannya. Terlepas

dari

segala

Terdakwa atau Penasihat Hukumnya Penasihat Hukum

strategi

guna

penilaian

menggolkan

yang mengurangi

untuk mengajukan keberatan

bagi Terdakwa

dalam surat Dakwaan

semangat tersebut,

terdapat

untuk mengajukan keberatan kekurangan-kekurangan

kekeliruan yang bersifat yuridis yang akan menyebabkan membela

surat

dan Penasihat Hukumnya untuk

mengajukan keberatan, tiada lain bermaksud

dapat

atau

berkeyakinan bahwa ketantuan Pasal 156 KUHAP yang

memberikan kesempatan

apabila

dari Terdakwa

dirinya atau dibela

Terdakwa

atau tidak

oleh Penasihat Hukumnya dengan

sebaik-baiknya dan seadil-adilnya di depan sidang pengadilan . Kami dengan

yakin Majelis Hakim akan menilai

positif

dan akan

memperkatikan

cecara bijak dan objektif keberatan kami ini. Kami juga tidak akan

kecewa bila saudara Penuntut Umum memanfaatkan keberatan kami ini untuk mengatur dan mengembangkan strategi yang lebih baik untuk mempertahankan surat dakwaannya, karena

kami berprinsip bahwa peradilan yang baik, jujur

dan adil itu harus ditunjang

dengan upaya optimal dari seluruh

penegak

hukum berperan di Pengadilan. Substansi keberatan adalah mengenai masalah cukup alasan atau tidak suatu surat

dakwaan

yang diajukan

oleh Penuntut Umum itu


ditujukan

atau


diarahkan manusia

kepada

Terdakwa

ciptaan Tuhan yang

dalam kedudukannya memiliki

seperti semua orang keberatan pada

sebagai

seorang

harkat, martabat dan kehormatan

hakekatnya tidak hanya merupakan

suatu keberatan untuk kepentingan si Terdakwa yang didudukan pada posisi lemah

di depan Pengadilan, melainkan

kepentingan

manusia

kita semua

yang ada

yang

tidak

merupakan

dan kemanusiaan

yang lebih

keberatan

untuk

luas termasuk untuk

di ruang sidang ini. Suatu dakwaan

bagi seseorang

bersalah adalah sama dengan serangan resmi terhadap

martabat dan

kehormatan manusia pada umumnya. Sehingga

suatu putusan

sela dari

Majelis Hakim yang menyatakan

apabila ada

suatu dakwaan

Penuntut Umum “tidak dapat diterima” atau “batal demi hukum”, hal hakekatnya suatu kemenangan yang bersangkutan, yang

bagi semua penegak

berhasil

itu pada

hukum di Pengadilan

menegakkan martabat dan kehormatan

manusia dan kemanusiaan . Majelis Hakim yang kami Muliakan, Jaksa Penuntut Umum yang terhormat. Makna langsung keberatan adalah untuk mengoreksi tata urutan penyusuanan sebuah impikasi

dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dengan yuridis

berupa batalnya sebuah dakwaan sebagaimana

yang

dimaksud Pasal 143 Ayat (3) KUHAP , Selain

itu, walaupun

keberatan tersebut tidak diterima, akan tetapi tetap

mempunyai makna yaitu dapat dijadikan sebagai pembuka tabir permasalahan kasus yang tertuang

dalam dakwaan tersebut, atau setidak-tidaknya sejak

awal telah dapat dilihat

warna yuridis yang profesional atau tidak Jaksa

Penuntut Umum dalam meneliti dan menyimak kasus yang tertuang

dalam

dakwaan tersebut . Menurut M. Yahya Harahap “Eksepsi dengan alasan dakwaan

tidak diterima

adalah berupa

yang diajukan

keberatan

yang berisi

bahwa dakwaan

Penuntut Umum terhadap Terdakwa tidak tepat, karena apa yang didakwakan merupakan sesuatu sasaran

yang tidak tepat

dakwaan. Oleh

karena

Terdakwa atau Penasihat Hukum diajukan

oleh Terdakwa

itu

baik mengenai dakwaan

harus

dinyatakan oleh

diterima.”, bahwa “kalau keberatan yang

atau Penasihat Hukum diterima berupa dakwaan

tidak dapat diterima

atau surat

pemeriksaan

sudah selesai, maka

perkara

dasar hukum dan

dakwaan

dibatalkan berati perkara

tadi sudah

kelanjutan berakhir

pemeriksaannya dan telah diputus berdasarkan putusan dari segi formil.”



Pendapat tersebut sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 156 Ayat (1) KUHAP sebagaimana kami kutip sebagai berikut : “Dalam hal Terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan

bahwa

Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima

atau surat

dakwaan

harus dibatalkan, maka

setelah

diberi

kesempatan keapada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertim-bangkan

keberatan

tersebut

untuk selanjutnya

mengambil

keputusan” II.SURAT DAKWAAN TIDAK DAPAT DITERIMA : Majelis Hakim yang kami Muliakan, Jaksa Penuntut Umum yang terhormat. Dan sidang Pengadilan yang kami muliakan ; Dalam

KUHAP tidak dijelaskan

mengenai ukuran

atau kriteria apa saja

yang dapat dijadikan alasan untuk menilai suatu surat dakwaan

harus

dinyatakan

perlu

tidak dapat

diperhatikan

pendapat

diterima

Dalam

M. Yahya

hal demikian

Harahap

kiranya

yang menyatakan

bahwa

keberatan mengenai “Dakwaan tidak dapat diterima” Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bertentangan denga Azas Hukum Lex Spcialis

Derogate Lex Generalis, artinya peraturan

yang lebih

spesifik

dengan pengkhususan mengenyampingkan peraturan yang umum . Bahwa

dakwaan Jaksa Penuntut

Umum

terhadap

Terdakwa ASNAH

HUTAGALUNG melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan tertanggal 14 April 2015, yang telah dibacakan

pada tanggal 27

April 2015 adalah bertentangan dengan Azas Hukum Lex Specialis Derogate Lex Generalis artinya peraturan mengenyampingkan

yang lebih spesifik dengan pengkhususan

peraturan

yang

umum,

dimana

seharusnya

Terdakwa ASNAH HUTAGALUNG didakwa dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bukan seperti yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan

melanggat

UU.No.23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, tercantum dalam

dakwaan

Pasal 80

ayat

(1)

bukan seperti yang

melanggar Pasal 80 ayat (1) UU.No.23 Tahun

2003 hal ini jelas bahwa UU. No. 23 Tahun 2003 adalah tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Bahwa dengan berlakunya UU.RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal dakwaan kedua Pasal

Jaksa Penuntut dalam

351 Ayat (1) KUHP telah dikesampingkan

perkara ini melanggar

dengan


adanya

peraturan


perundang-undangan yang mengkhususkan tentang

tidak pidana

anak yaitu

UU..RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; Bahwa dengan demikian surat dakwaan

kedua terhadap Terdakwa ASNAH

HUTAGALUNG tentang

melakukan penganiayaan tidaklah

dapat dituntut

dengan sengaja

berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Pasal 80 Ayat (1)

UU No. 23 tahun 2003 sebagaimana

tertulis dalam

surat Dakwaan Jaksa

Penuntut Umum tersebut diatas, tidak dapat diterima adalah

tentang Pemilihan

Umum Presiden

karena UU tersebut

dan Wakli Presiden,

demikian surat dakwaan Jaksa Penuntu Umum

dengan

haruslah dinyatakan tidak

dapat diterima (Niet on vankelijke verklaarrd) . III.SURAT DAKWAAN HARUS DIBATALKAN : Majelis Hakim yang kami Muliakan, Jaksa Penuntut Umum yang terhormat. Dan sidang Pengadilan yang kami muliakan ; Di dalam KUHAP tidak dijelaskan dibatalkan

dalam

akan tetapi dengan tegas

hal apa

disebutkan

surat

dakwaan

harus

dalam Pasal 143 Ayat (3)

bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP adalah batal demi hukum . M. YAHYA HARAHAP menyatakan bahwa “Pada dasarnya alasan yang dapat dijadikan

dasar

hukum

dibatalkan

apabila

mengajukan

keberatan

surat dakwaan tidak memenuhi

agar

surat dakwaan

ketentuan Pasal 143

KUHAP atau melanggar ketentuan Pasal 144 Ayat (2) dan (3) KUHAP .” Bertitik tolak dari pengertian yuridis tentang keberatan tersebut di atas, kami berpendapat

dakwaan

yang dikemukakan oleh saudara Jaksa Penuntut

Umum disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan lengkap (Obscuur Libel). Sehingga berdasarkan Pasal 143 Ayat (3) KUHAP, dakwaan Penuntut Umum harus dibatalkan . Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.492 K/Kr/1981 tanggal 8 Januari 1983 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 20 April 1981 No.18/81/Pid.B/PT/Bjm, rumusan

materil surat dakwaan adalah adanya

secara lengkap, jelas dan tepat, mengenai perbuatan-perbuatan

yang didakwakan mengancam

syarat

kepada Terdakwa, sesuai

perbuatan-perbuatan

itu

dengan rumusan

delik

yang

dengan hukuman (pidana). Dengan

demikian maka dalam surat dakwaan, tidak

boleh tidak, harus memuat

uraian atau rumusan yang cermat, jelas, dan lengkap mengenai yang dilakukan oleh Terdakwa yang keseluruhannya


perbuatan

dapat mengisi

secara


tepat dan benar, semua unsur dari semua delik yang ditentukan undang yang didakwakan Berdasarkan

ketentuan

undang-

terhadap Terdakwa . KUHAP, Yurisprudensi

ahli

tersebut diatas, maka

kiranya dapat disimpulkan bahwa yang harus diuraikan

secara cermat, jelas

dan lengkap di dalam Surat Dakwaan itu adalah mengenai : -

Rumusan

dan unsur-unsur delik atau tindak pidana yang didakwakan,

sesuai dengan ketentuan undang-undang dan ; -

Rumusan perbuatan-perbuatan materil atau fakta mengenai perbuatan yang dilakukan

oleh

Terdakwa

yang keseluruhannya dapat mengisi

secara tepat dan benar semua unsur dan delik

yang ditentukan dalam

pasal Undang-undang yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut ; Adapun dakwaan

Jaksa Penuntut Umum tidak disusun secara cermat, jelas

dan lengkap secara garis besar seperti uraian dibawah ini : Dakwaan tindak

Pertama

Jaksa

Penuntut Umum menguraikan

cara

melakukan

pidana tidak diuraikan dengan jelas, cermat dan lengkap, ketidak

jelasan dan ketidakcermatan dan ketidak lengkapan yang kami maksudkan adalah sebagai berikut : Bahwa

uraian Jaksa Penuntut Umum

HUTAGALUNG

terlibat

Korban), melihat bermaksud melerai

pertengkaran

hal tersebut

lalu

atas perbuatan Terdakwa ASNAH dengn NURSAIMAH Saksi

(kakak

Saksi

Korban ALDIANSYAH LUBIS

pertengkaran dengan menarik

tangan Terdakwa namun

tiba-tiba Terdakwa memegang dan memincit alat kelamin Saksi Korban lalu Terdakwa

mendorong Saksi

Korban hingga tangan Terdakwa

mengenai

mata sebelah kiri Saksi Korban ; Bahwa uraian yang sangat singkat ini, membuat tidak jelas dan tidak lengkap serta tidak cermat surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena banyak fakta dan kejadian yang tidak diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum seperti : 1. Bahwa

yang

mendasari

kejadian

tindak pidana

antara Terdakwa

dengan Saksi Korban adalah tindak pidana perkelahian bersama-sama yang dilakukan oleh Korban adalah tindak pidana perkelahian bersamasama yang dilakukan oleh (ASNAH

keluarga MURNI HUTAGALUNG , DKK yaitu

HUTAGALUNG, DEMIATI NASUTION, NURAHMI NASUTION)

penyerangan dan perkelahian yang dilakukan oleh DARMA HASIBUAN, WARDINAH, SALMA, MARISA, RENA Br BATUBARA dan ALDIANSAH



Alias

UCOK yang

Pengadilan

penanganan

Negeri

kasusnya

Padangsidimpuan

692/Pid.B/2014/PN.Psp atas nama BATUBARA Alias RENA

telah

disidangkan

dengan

Terdakwa

di

Reg.

No.

ROHANAN

Br.

dan No. 693/Pid.B/2014/PN.Psp atas nama

Terdakwa DARMA Br. HASIBUAN ; 2. Bahwa terhadap calon Tersangka lainnya

berdasarkan hasil

gelar

perkara di Polres Tapanuli Selatan sedang dilakukan penyidikan oleh Polsek Batangtoru ; 3. Bahwa surat Dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak Konsisten berdasarkan karena

berkas

perkara yang diajukan

beberapa fakta dan bukti

yang dihilangkan

dari keterangan

yang seharusnya

diminta tambahan keterangan Saksi kejadian perkara akan tetapi

hal

oleh Penyidik

Saksi-Saksi banyak

oleh Jaksa Penuntut Umum wajib fakta yang

ada

di tempat

ini tidak dilakukan Jaksa Penuntut

Umum ‘ 4. Bahwa Saksi fakta yang kami maksudkan adalah sebanyak 10 (sepuluh) orang minimal yang

terlibat langsung dalam perkelahian di tempus dan

lokus delictie yang sama yaitu Terdakwa sendiri

dan Saksi Korban

serta 8 (delapan) orang lainnya yang ada ditempat kejadian perkara ternyata hasil penyidikan Polisi

yang diterima bulat dan mentah

Jaksa Penuntut Umum yang dijadikan

oleh

Saksi dalam perkara ini hanya 6

(enam) orang yaitu BANGUN LUBIS sebagai Pelapor, yang tidak berada di tempat kejadian

perkara saat kejadian, ALDIANSYAH sebagai Saksi

Korban, NURSAIMAH LUBIS (kakak Saksi Korban), ROHANA BATUBARA (istri dari Pelapor) kemudian

2 (dua) orang lainnya SADDAM HUSEIN

HARAHAP dan ERLINA Br. SIPAHUTAR telah mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan mengundurkan diri sebagai Saksi ; 5. Bahwa rumusan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mendorong Saksi Korban dengan tangan dengan akibat luka memar pada dikelopak mata bawah sebelah kiri bertentangan dengan logika

karena

perbuatan mendorong tidak masuk akal mengakibatkan luka memar karena

benturan

mengakibatkan luka

yang terjadi

dengan cara

mendorong

memar, luka memar akan terjadi apabila


tidak terjadi


benturan dua benda dengan jarak

dan kecepatan benturan yang sangat

cepat ; 6. Bahwa Terdakwa mendorong Saksi Korban hingga

tangan Terdakwa

mengenai mata sebelah kiri Saksi Korban, tidak mungkin langsung mata sebelah kiri

Saksi Korban mengalami luka memar karena perbuatan

Terdakwa mendorong Saksi Korban dengan spontan/ repleks mengenai mata sebelah kiri dari saksi Korban ; 7. Bahwa tindakan yang dilakukan adalah tindakan

membela

ASNAH HUTAGALUNG (Terdakwa)

diri dari serangan yang dilakukan oleh

NURSAIMA Br. LUBIS yang dibantu

dan

bersama-sama dengan Saksi

Korban (ALDIANSYAH) ; 8. Bahwa

berdasarkan Pasal 1 ayat (2), (3), (4), (5), (6)

dan (7) Undang-

undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib dilakukan

diversi

sementara

dalam perkara

a quo

belum

pernah

dilakukan diversi ; Berdasarkan

uraian-uraian

dan argumentasi hukum tersebut diatas, maka

jelaslah secara hukum surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dan tidak jelas (kabur) tentang cara melakukan sehingga secara

membuat surat Dakwaan

perbuatan tindak pidana,

Jaksa Penuntut Umum tidak

memenuhi syarat materil suatu surat dakwaan . Selanjutnya

kami

selaku

Penasihat

HUTAGALUNG dengan ini mohon mengadili dan memutus

Hukum Terdakwa

ASNAH

kepada Majelis Hakim yang memeriksa

perkara

ini agar berkenan

menetapkan

dan

memutuskan sebagai berikut : 1. Menerima keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa ASNAH HUTAGALUNG ; 2. Menyatakan dakwaan

Jaksa

38/Ep.1/PSP/04/2015, tidak

Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDMmemenuhi

dasar hukum

sebagaimana

dimaksud pada Pasal 143 Ayat (2) Sub a dan b KUHAP dan karena itu berdasarkan

ketentuan Pasal 143 Ayat (3) KUHAP harus dinyatakan

batal demi hukum ; 3. Menyatakan

demi

hukum

dakwaan

Jaksa

No.Reg.Perkara : PDM-38/Ep.1/PSP/04/2015, tidak

Penuntut

Umum

dapat diterima (Niet

Onvankelijke Verklaard) ;



4. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil keberatan/ekesepsi

Penasihat

Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapan/Replik secara tertulis tanggal 11 Mei 2015, yaitu : I.PENDAHULUAN . Mengawali persidangan hari ini, marilah

kita sama-sama memanjatkan

rasa puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karena berkat rahmat

dan

Terdakwa

perkenannya ASNAH

sehingga

HUTAGALUNG

persidangan dapat

perkara

dilaksanakan

atas

nama

dengan

lancar

sebagaimana yang kita harapkan bersama. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum menyampaikan banyak kepada Majelis Hakim kepada kami untuk terhadap gigih

yang kami hormati menyusun dan

atas kesempatan yang diberikan

menyampaikan

eksepsi/ keberatan dari Penasihat Hukum

menunjukkan kesungguhan

kebenaran

dan keadilan

terima kasih

untuk turut

tanggapan/pendapat

Terdakwa yang dengan

serta dalam upaya menggali

melalui penegakkan

dan penerapan

hukum

walaupun dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa ASNAH HUTAGALUNG berdiri

pada posisi yang subjektif

semangat dan kesungguhan

atau

pada pihak

Terdakwa, dimana

usaha Penasihat Hukum Terdakwa tersebut

telah diwujudkan/ditunjukkan didalam eksepsi/ keberatan . Setelah

kami mempelajari

eksepsi/ keberatan

dari

Penasihat

Terdakwa ASNAH HUTAGALUG tersebut

pada dasarnya

uraian materi yang

pembahasannya dapat kami tarik

kesimpulan

sikemukan

serta

bila

Hukum

dilihat dari

bahwa tidak ada hal-hal yang secara prinsipal dapat

dijadikan

alasan untuk dapat diterima kami Jaksa Penuntut Umum . II. TINJAUAN YURIDIS . Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum (eksepsi)

akan memberikan tanggapan keberatan

yang diajukan oleh Penasihat Hukum

Terdakwa

dan sebelum

membahas eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka yang pertama-tama seperti harus disimak adalah apakah materi keberatan tersebut memenuhi objek eksepsi yang diatur dalam Pasal 156 Ayat (1) KUHAP, yaitu :



a. Apakah

Pengadilan

tidak

dihubungkan dengan Pasal

berwenang

mengadili perkaranya, jika

84, 147 dan Pasal 148 KUHAP

maka yang

dimaksud disini adalah kompetensi mengadili oleh Pengadilan Negeri, atau ; b. Apakah dakwaan tidak dapat diterima, yang oleh karena Undang-undang menjelaskan apa yang dimaksud

dengan surat

dakwaan

tidak dapat

diterima, maka harus dicari dalam dakwaan atau Yurisprudensi ; Menurut Van Bemmelen, hal itu terjadi jika tidak ada hak untuk menuntut misalnya dalam delik aduan tidak ada Pengaduan atau delik itu dilakukan pada waktu dan tempat dimana Undang-undang pidana tidak berlaku atau hak menuntut telah hapus dan harus diperhatikan bahwa jika apa yang termuat

dalam surat dakwaan

bukan delik, bukan termasuk

tuntutan

Penuntut Umum tidak dapat diterima tetapi termasuk lepas dari tuntutan hukum (DR.Andi Hamzah.,SH, Pengantar Hukum Acara Indonaesia, Ghalia Indonesia, 1985, Hal.214), atau ; c. Apakah Surat dakwaan harus dibatalkan, yaitu tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat

(2) huruf b KUHAP, yang mensyaratkan Penuntut Umum

membuat surat dakwaan yang berisi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidan yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat pidana yang dilakukan. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 23 Agustus 1969 Nomor : 36 K/Kr/1968 menurut kaedah “walaupun surat tuduhan

tidak

menyebutkan

yang

dituduhkan

fakta tidak

dan keadaan

yang

menyertai

secara lengkap tergambar, tidak

perbuatan

dengan sendirinya

mengakibatkan batalnya tuduhan”. Bahwa untuk lebih memudahkan uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut : -

Yang menentukan batalnya surat dakwaan, terserah kepada penilaian Hakim.

-

Sebagai

ulasan objektif yang harus dipakai Hakim dalam melakukan

penilaian surat dakwaan antara lain didasarkan kepada kenyataan : -

Apakah benar-benar hak Terdakwa dirugikan untuk melakukan pembelaan,



-

Apakah benar surat dakwaan tidak jelas unsur

tindak pidana yang

memuat elemen atau

didakwakan atau isi

dakwaan antara yang satu

rumusan surat

dengan yang lain saling bertentangan

atau surat dakwaan tidak merinci secara jelas bagaimana tindak pidan

dilakukan

Terdakwa, atau

mencantumkan secara jelas

surat dakwaan

waktu dan

tidak

tempat tindak pidana

dilakukan (M.Yahya Harahap.,SH Pembahasan Perumusan dan Penerapan KUHAP, PT. Sarana Bakti Semesta , 1985, Hal. 423424.) Bertitik tolak pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 156 Ayat (1) KUHAP yang merupakan uraikan

ruang lingkup dari keberatan yang telah kami

tersebut diatas, maka

dalam rangka

melaksanakan

system

peradilan tepat, benar dan fokus, maka alasan keberatan yang berada diluar koridor ketentuan Pasal 156 Ayat (1) diuraikan

diatas tidak

KUHAP, sebagaimana

telah

akan kami berikan pendapat/ tanggapan secara

mendetail, apalagi bilamana keberatan sudah menjangkau pokok perkara yang diperiksan dipersidangan . III.SISTEMATIKA

EKSEPSI

PENASIHAT

HUKUM DAN TANGGAPAN

PENUNTUT UMUM . Setelah mempelajari, meneliti dan menelaah keberatan

yang

diajukan

secara seksama

oleh Penasihat Hukum

alasan

Terdakwa

ASNAH

HUTAGALUNG, yang pada pokoknya berpendapat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi 143 Ayat (2) KUHAP dengan alasa sebagai berikut : 

Surat Dakwaan Tidak Dapat Diterima

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa dakwaan

Jaksa

Penuntut Umum terhadap Terdakwa ASNAH HUTAGALUG melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaiman dalam Dakwaan tertanggal 14 April 2015 adalah bertentangan lex Generalis, dimana

dengan Azas Hukum Lex Specialis Derogate

seharusnya

Terdakwa

ASNAH

HUTAGALUNG

didakwa dengan UU. NO.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bukan seperti yang tercantum dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

yang

didakwakan melanggar Pasal 80 Ayat (1) UU.RI No.23 Tahun 2003 . Atas

eksepsi

tersebut

kami

Penuntut Umum menanggapinya

sebagai

berikut : -

Bahwa

dakwaan

dakwaan Alternatif

yang kami susun

terhadap

dengan pertimbangan

Terdakwa

karena timbul


adalah keraguan


untuk menentukan bahwa Korban sudah dewasa atau masih anak-anak. Dengan demikian

tidaklah menjadi dakwaan tidak jelas dan merugikan

Terdakwa sebagaimana disebutkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa. Lagi pula dalam dakwaan bahasa

telah diuraikan secara kronologis dengan

yang mudah dimengerti, dengan membaca atau mendengar

dakwaan

yang dibacakan Penuntut Umum

gambaran

tentang

siapa yang

Terdakwa akan mendapat

melakukan

tindak

pidana, tindak

pidana yang dilakukan, kapan dan dimana tindak pidana itu terjadi, bagaimana kejadiannya. Hal ini telah memenuhi syarat dakwaan yang jelas menurut Selamat Purba yang menjadi

menyebutkan “Agar dakwaan itu

terang ataupun jelas, susunan redaksi diuraikan secara

kronologis dengan bahasa yang mudah

dimengerti, dengan membaca

atau mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum

Terdakwa

akan mendapat gambaran tentang siapa yang melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan, kapan dan dimana terjadi, bagaimana kejadiannya, apa

akibat

tindak pidana

perbuatan

itu

itu dan

sebagainya (Selamat Purba.,SH, mencegah batalnya Surat Dakwaan Demi Hukum, Sumber Ilmu Jaya, hal.5). -

Bahwa

Penulisan

UU.RI No.23

Jaksa Penuntut Umum

Tahun 2003 dalam

Surat Dakwaan

merupakan salah pengetikan (Human Error)

semata . -

Bahwa oleh

karena yang

terserah kepada penilaian

menentukan

batalnya

Surat Dakwaan,

Hakim, maka sebaiknya perkara ini lebih

baik diperiksa terlebih dahulu secara keseluruhan . IV.KESIMPULAN . Majelis Hakim yang terhormat, Sdr. Penasihat Hukum yang kami hormati, -

Surat Dakwaan

Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini sudah disusun

secara cermat, jelas dan

lengkap sesuai

dengan Pasal 143 Ayat (2)

KUHAP; -

Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak didukung dengan dasar hukum dan argumentasi yang kuat dan meyakinkan ;

-

Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar pada Pasal 156 Ayat (1) KUHAP yang merupakan koridor dalam mengajukan keberatan;



-

Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa

sudah

memasuki pokok

perkara ; Berdasarkan uraian

yang kami kemukakan dalam tanggapan

atas

keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa ASNAH HUTAGALUNG, maka kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima . Untuk itu kami mohon kiranya dan memutuskan batal

Majelis Hakim yang berwenang menilai

tidaknya surat dakwaan maupun dakwaan

tidak dapat

diterima dalam perkara ini berkenan memutuskan dan menetapkan : 1. Menolak semua keberatan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa ; 2. Menyatakan

surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 April 2015

adalah sah dan memenuhi syarat seperti diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHAP ; 3. Melanjutkan

memeriksa

dengan surat dakwaan

perkara

Terdakwa ASNAH

HUTAGALUNG

Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dalam

persidangan sebagai dasar pemeriksaan

perkara dan memerintahkan

untuk menghadirkan Saksi-saksi pada persidangan berikutnya ; Menimbang, Penuntut

Umum,

bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa menyatakan

masing-masing

tetap

pada

pendirian

argumentasinya dan selanjutnya mohon Putusan Sela ; Menimbang, bahwa dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP, definisi eksepsi tidak dirumuskan secara jelas, istilah yang digunakan adalah “keberatan”, pengertian keberatan yang disebut dalam Pasal ini, lebih dekat pengertiannya dengan Objection dalam sistem Common Law, yang berarti perkara yang diajukan terhadap terdakwa mengandung tertib acara yang improper (tidak tepat) atau illegal (tidak sah) (Vide Harahap, M. Yahya, 1985. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Jakarta : Sinar Grafika, hal. 123) ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP dan perundang-undangan yang lain serta dalam praktek peradilan ada beberapa jenis eksepsi atau keberatan sebagai berikut : a. Eksepsi Kewenangan Mengadili Eksepsi ini mengandung arti pengadilan yang dilimpahi tidak berwenang mengadili, yang diklasifikasi



1) Tidak berwenang secara absolut 2) Tidak berwenang secara relatif b. Eksepsi Kewenangan Menuntut, Gugur Yang dikategorikan eksepsi kewenangan menuntut gugur adalah : 1) Exceptio judicate atau nebis in idem (Pasal 76 KUHP) 2) Exceptio in tempore atau daluwasa (Pasal 78 KUHP) 3) Terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHP) c. Eksepsi Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima Yang dikategorikan eksepsi tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima adalah : 1) Eksepsi pemeriksaan penyidikan tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP. 2) Eksepsi pemeriksaan tidak memenuhi syarat klacht delict d. Eksepsi Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Eksepsi ini dikonstruksi dari ketentuan Pasal 67 KUHAP, yang memperkenalkan bentuk putusan Pengadilan Negeri “lepas dari segala tuntutan hukum” atau onslag van rechtsvervolging. Selanjutnya apa yang disebut dalam Pasal 67 KUHAP tentang eksepsi ini, dipertegas lagi dalam Pasal 191 KUHAP, yang memberi patokan tentang arti putusan “lepas dari segala tuntutan hukum”, yakni : “Jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan sesuatu tindak pidana”. Dalam praktek, pada umumnya yang sering menjadi dasar untuk menjatuhkan lepas dari segala tuntutan hukum, apabila tindak pidana yang didakwakan mengandung sengketa “perdata” sehingga apa yang didakwakan pada dasarnya termasuk sengketa perdata” yang harus diselesaikan melalui proses peradilan perdata. e. Eksepsi Dakwaan Tidak Dapat Diterima Jenis eksepsi dakwaan tidak dapat diterima, meliputi : 1) “Eksepsi subjudie”, tindak pidana yang didakwakan sedang tergantung

pemeriksaannya. 2) Eksepsi in personan, yaitu orang yang diajukan sebagai terdakwa “keliru” 3) Eksepsi keliru sistematika dakwaan subsidairitas 4) Eksepsi keliru bentuk dakwaan yang diajukan.



f. Eksepsi Dakwaan Batal 1) Dakwaan tidak memuat “tanggal dan tanda tangan”. 2) Dakwaan tidak menyebut secara lengkap identitas terdakwa (Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP. 3) Dakwaan tidak menyebut locus delicti dan tempus delicti (Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. 4) Dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap uraian mengenai tindak pidana (Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. (Vide Harahap, M. Yahya, 1985. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Jakarta : Sinar Grafika, hal. 125-133) ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan uraian atau rumusan Surat Dakwaan yang cermat, jelas dan lengkap merupakan persyaratan Materiil suatu Surat Dakwaan memang tidak kita temukan dalam penjelasan Umum dari Pasal 143 KUHAP, akan tetapi dari beberapa literature “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP “Yahya Harahap” Sinar Grafika 2001 Edisi kedua, halaman 374 atau dari beberapa Ahli yang telah diakui dan di ikuti dalam praktek Peradilan serta Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, diperoleh pengertian sebagai berikut : 1. Dakwaan tidak cermat: Yang dimaksud dengan “cermat” adalah ketelitian jaksa penuntut Umum dalam mempersiapkan dan merumuskan surat dakwaan, sehingga tidak adanya kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan dakwaan itu sendiri ; 2. Dakwaan tidak jelas: Yang dimaksud dengan “jelas” adalah jaksa penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delict yang didakwakan dan dipadukan dengan uraian perbuatan material yang dilakukan Terdakwa dalam Surat Dakwaan ; 3. Dakwaan tidak lengkap adalah uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur yang ditentukan undang-undang jangan sampai terjadi adanya unsur yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materilnya secara tegas dalam dakwaan, yang dapat berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana.Rumusan dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan harus dirumuskan secara tegas dan dijelaskan unsur-unsur yang subjektif dan objektif ;



Menimbang,

bahwa

Pengadilan

Negeri

Padang

Sidempuan

telah

menjatuhkan putusan Sela tanggal 26 Mei 2015 yang amarnya sebagai berikut ; 1. Menyatakan nota keberatan/eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa dikabulkan untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan Dakwaan

Jaksa

38/Ep.1/PSP/04/2015, tidak

Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-

memenuhi

dasar hukum

sebagaimana

dimaksud pada Pasal 143 Ayat (2) Sub a dan b KUHAP dan karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 143 Ayat (3) KUHAP harus dinyatakan batal demi hukum ; 3. Menyatakan demi hukum Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-38/Ep.1/PSP/04/2015, tidak

dapat

diterima (Niet Onvankelijke

Verklaard) ; 4. Membebankan biaya perkara kepada negara ; Membaca : 1. Akta permintan banding Nomor :28/Akta.Pid/2015/PN-PSP yang diperbuat dan ditanda tangani oleh H.Muhammad Amin.SH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang menerangkan bahwa terhadap putusan Sela tanggal 1 Juni 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap

putusan

tersebut

diatas,

permintaan

banding

mana

telah

diberitahukan dengan sempurna kepada terdakwa pada tanggal 11 Juni 2015 ; 2. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara bertanggal 9 Juli 2015 Nomor :W2.U.5/1122/HN.01.10/VII/2015 yang menerangkan bawa kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tertanggal 9 Juli 2015 s/d 23 Juli 2015 ; Menimbang, bahwa permintaaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat

sebagaimana yang ditentukan menurut

Undang-undang, maka permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima ; Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding ;



Menimbang, bahwa dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa ASNAH HUTAGALUNG pertama melanggar pasal

adalah

dakwaan alternatif yaitu

80 ayat (1) UURI no.23 tahun 2003 tentang

Perlindungan anak atau kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ; Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini ialah tentang surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang oleh Penasehat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi, sebagaimana terurai dibawah ini yaitu : 1. Bahwa Penasehat Hukum terdakwa mempermasalahkan tentang surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu tentang pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal 80 ayat (1) UU No.23 tahun 2003 yang didakwakan terhadap terdakwa dimana menurut Penasehat Hukum, terdakwa tidak dapat dihukum berdasarkan pasal tersebut, karena pasal 80 ayat (1) UU No.23 tahun 2003 adalah tentang pemilihan presiden dan wakil presiden sementara pasal 351ayat 1 berlaku azas lex specialis derogat lex generalis, sehingga dakwaan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Bahwa selanjutnya permasalahan kedua yang diajukan Penasehat hukum terdakwa ialah tentang keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang tidak menurut kejadian yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penasehat Hukum tersebut pada bagian nomor 1 diatas majelis Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : - Bahwa dasar pemeriksaan perkara pidana dipersidangan adalah surat dakwaan,

dimana

surat

dakwaan

tersebut

harus

memenuhi

syarat

sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 (a) dan (b) KUHAP dan apabila tidak memenuhi syarat tersebut diatas maka surat dakwaan batal demi hukum ; Menimbang, bahwa surat dakwaan pertama yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa adalah melanggar pasal 80 ayat (1) UU No.23 tahun 2003 tentang perlindungan anak ;

Menimbang, bahwa

yang dipermasalahkan Penasehat hukum terdakwa

dalam hal ini adalah tentang UU No.23 tahun 2003 yang seharusnya adalah



tahun 2002

sebab dakwaan pertama tersebut Jaksa Penuntut Umum

menyebutkan juga tentang Perlindungan anak dan bukan tentang pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden ; Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum tentang cara membuat surat dakwaan yang telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP sehingga uraian dakwaan tersebut telah tepat dan benar sehingga dapat dijadikan dasar untuk pemeriksaan selanjutnya, sementara tentang tahun pasal yang didakwakan dimana yang tertulis pasal 80 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2003 tentang Perlindungan anak, tentang Perlindungan anak seharusnya menjadi pasal 80 ayat (1) UURI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak; Menimbang,

bahwa

dari

uraian-uraian

tersebut

diatas

majelis

berkesimpulan bahwa hal itu terjadi bukan karena disengaja akan tetapi karena salah ketik saja dan tidak menjadi alasan untuk membatalkan dakwaan tersebut, sebab penguraian surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum tersebut telah tepat dan benar; Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keberatan kedua yaitu tentang keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang menurut Penasehat hukum terdakwa tidak menurut keterangan yang sebenarnya dst,; Menimbang bahwa

mengenai keberatan kedua dari Penasehat hukum

tersebut yaitu keberatan tentang keterangan saksi-saksi dan terdakwa maka dalam hal ini Pengadilan Tinggi tidak menanggapinya lagi lebih lanjut karena materinya

sudah menyangkut pokok perkara, jadi akan diputus bersamaan

dengan pemeriksaan pokok perkara ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas , Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat pertama, sehingga karenanya putusan tersebut harus dibatalkan; Menimbang, bahwa

mengenai ongkos perkara dalam hal ini akan

ditetapkan bersamaan dengan pemeriksaan pokok perkara ; Memperhatikan pasal 80 ayat (1) UURI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo pasal 143 ayat (1) dan (2) KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; MEN ETAPKAN



- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan ; -

Membatalkan

putusan

Pengadilan

Negeri

Padang

Sidempuan

Nomor

183/Pid.Sus/2015/PN-Psp tanggal 26 Mei 2015 atas nama terdakwa ASNAH HUTAGALUNG ; DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI : 1. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 April 2015 Nomor Regiter perkara:PDM-38/EP.1/PSP/04/2015 atas nama terdakwa telah tepat dan benar; 2. Menyatakan lagi bahwa dasar dakwaan yang melanggar pasal 80 ayat (1) UURI No.23 tahun 2003 seharusnya menjadi pasal 80 ayat (1) URI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ; 3. Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Sidempuan untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara atas nama terdakwa tersebut ; 4. Menunda pembayaran ongkos perkara sampai selesai pemeriksaan pokok perkara ; Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari SENIN tanggal 16 Nopember 2015, oleh Kami : BANTU GINTING,SH Hakim Pengadilan Tinggi

Medan sebagai Hakim Ketua Majelis,

JANNES ARITONANG,SH.MH, dan Dr.RIDWAN RAMLI,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 Agustus 2015, No. 465/ PID.SUS / 2015 / PT - MDN, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 2 Desember 2015 oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta LUHUT BAKO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;



HAKIM ANGGOTA,

1.JANNES ARITONANG,SH.MH.

HAKIM KETUA,

BANTU GINTING,SH

2.RIDWAN RAMLI,SH.MH PANITERA PENGGANTI,

LUHUT BAKO, SH.



tahun 1958

Recommend Documents