PASAR MODAL SYARIAH. Pengantar Investasi Sukuk Saham Syariah Reksa Dana Syariah, EBA, RDPT, DIRE. Perencanaan Keuangan



iAccounTax

PASAR MODAL SYARIAH Pengantar Investasi Sukuk Saham Syariah Reksa Dana Syariah, EBA, RDPT, DIRE

Perencanaan Keuangan IKNB syariah

Modul Training of Trainer Keuangan Syariah

SAHAM SYARIAH

IKNB syariah

Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah

Industri Keuangan Non Bank Syariah

KONSEP & STRUKTUR PASAR MODAL

KONSEP PASAR MODAL SYARIAH WASPADA INVESTASI & PERLINDUNGAN KONSUMEN


Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


KONSEP & STRUKTUR PASAR MODAL


Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


Pasar Tradisional vs Pasar Modal

Vs


Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah

Pengertian Pasar

Suatu sistem untuk memenuhi permintaan dengan memberikan penawaran dalam suatu transaksi dan menyelesaikan transaksi tersebut dengan menyerahkan suatu barang/jasa.



Pasar Modal Syariah

Perbankan Syariah


Konsep Umum Pasar Modal

Pasar Modal

Sumber Pendanaan Perusahaan

Konvensional

Sarana Investasi

Syariah


Pasar Modal Syariah

Perbankan Syariah


Ruang Lingkup

Pasar Perdana (Penawaran Umum)

Pasar Sekunder (Pedagangan Efek) Perusahaan Efek (Perantara Pedagang Efek)

Profesi Penunjang; Wali Amanat; Perusahaan Efek (PEE, MI); Bank Kustodian.

Penerbit Efek Syariah

Investor

Investor


Investor

Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


Struktur Pasar Modal

OJK

PELAKU PASAR

SRO

Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal Bursa Efek Indonesia (BEI)

Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)

Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perusahaan Efek

Lembaga Penunjang

Profesi Penunjang

Emiten

Penjamin Emisi

Kustodian

Akuntan

Reksa Dana

Perantara Pedagang Efek (PPE)

Badan Administrasi Efek (BAE)

Konsultan Hukum

Manajer Investasi

Wali Amanat

Penilai

Pemeringkat Efek

Notaris Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)

INVESTOR Modul Training of Trainer Keuangan Syariah

Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


Self Regulatory Organization (SRO)

SRO

Bursa Efek Indonesia (BEI)

•

•

Menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar dan efisien. Menyediakan sarana pendukung serta mengawasi kegiatan anggota Bursa Efek.

Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Memberikan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transakasi Efek: • penyimpanan Efek dalam bentuk elektronik, • administrasi Rekening Efek, • distribusi hasil Coorporate Action, dan • jasa lainnya.


Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)

•

•

Melaksanakan kliring dan penjaminan transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Menjamin penyerahan secara fisik baik saham maupun uang.

Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


Perusahaan Efek “Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi” (Pasal 1 angka 21 UU PM No. 8 Tahun 1995)

Perusahaan Efek

• Penjamin Emisi Efek

Perantara Pedagang Efek

•

Pihak yang membantu Emiten dalam melakukan penawaran umum. Best effort / full commitment

Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain

Pihak yang mengelola portofolio Efek atau investasi kolektif untuk sekelompok nasabah Manajer Investasi


Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


Lembaga Penunjang

Wali Amanat

Kustodian

• Pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek bersifat utang dan sukuk • Dapat dilakukan oleh Bank Umum • Wajib terdaftar dahulu di OJK

• Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek • Dapat dilakukan oleh Bank Umum • Wajib terdaftar dahulu di OJK

Pemeringkat Efek

Biro Administrasi Efek (BAE)

• Melakukan kegiatan pemeringkatan atas Efek bersifat utang, sukuk, EBA, dll. • Wajib terdaftar dahulu di OJK

• Pihak yang melaksanakan pencatatan dan pembagian hak terkait dengan Efek • Wajib terdaftar dahulu di OJK


Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


Profesi Penunjang

Akuntan Publik Ahli Syariah Pasar Modal

Notaris Profesi Penunjang

Penilai

Konsultan Hukum

Profesi Penunjang wajib: • Terdaftar di OJK • Taat kode etik dan standar profesi • Memberikan pendapat atau penilaian secara profesional dan independen • Menyampaikan laporan ke OJK • Mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan


Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


Emiten dan Perusahaan Publik UU Pasar Modal No. 8 Tahun 1995

Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya

Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah


Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


KONSEP PASAR MODAL SYARIAH


Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


Pasar Modal Syariah

Pasar Modal Syariah adalah pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi di pasar modal yang terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti: riba, perjudian, spekulasi dan lain-lain.


Pasar Modal Syariah

Perbankan Syariah


Hukum Asal Fikih Muamalah

Fiqih Ibadah

Muamalah

•Mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhana Wa Ta’ala •Semua TIDAK BOLEH dilakukan KECUALI yang ada perintah atau ketentuannya

•Mengatur hubungan antara sesama manusia •Semua BOLEH dilakukan KECUALI jelas ada larangannya

Prinsip Syariah di Pasar Modal


Pasar Modal Syariah

Perbankan Syariah


Landasan Peraturan

Pasar Modal Syariah

POJK NO.15

Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal

POJK NO.16

POJK NO.17

Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)

Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah berupa Saham oleh Emiten dan PP Syariah

POJK NO.18

Penerbitan dan Persyaratan Sukuk

POJK NO.19

POJK NO.20

POJK NO.53

II.K.1

Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah

Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset (EBA) Syariah

Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal

Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah (DES)


Pasar Modal Syariah

Perbankan Syariah


Produk di Pasar Modal

Saham • Kepemilikan atas perusahaan • Berkelanjutan

Keuntungan (tinggi) • Dividen • Capital Gain Risiko (tinggi) • Capital loss • Bangkrut

Obligasi • Kepemilikan atas surat utang • Ada jatuh tempo Keuntungan (medium) • Bunga • Capital Gain Risiko (medium) • Capital loss • Bangkrut

Sukuk

Reksadana

Derivatif

• Kepemilikan atas underlying asset • Ada jatuh tempo

• Wadah kepemilikan bersama atas kumpulan efek Berkelanjutan

• Efek turunan • Contoh: Option, Future, SWAP, Waran

Keuntungan (medium) • Fee / Bagi Hasil • Capital Gain

Keuntungan (rendah - tinggi) • Capital Gain

Keuntungan (tinggi) • Capital gain Hedging / Spekulatif

Risiko (medium) • Capital loss • Bangkrut

Risiko (rendah tinggi) • Capital loss • Bangkrut


Risiko (tinggi) • Capital loss • Bangkrut

Pasar Modal Syariah

Perbankan Syariah


Produk di Pasar Modal

Kepemilikan Saham Perusahaan

HMETD, Waran, Forward, Swap, Option dll

(Deviden, Hak Suara, Capital Gain)

Kepemilikan Surat Utang / Sukuk

Produk untuk Investor Ritel berinvestasi di Produk pasar modal

(Sbg Kreditor, Bunga, Bagi Hasil/ Fee)


Sekuritisasi Aset (Piutang KPR, KPA, KPM)

Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


Layanan di Pasar Modal

23

Penjamin Emisi (Underwriter)

14 Bank Kustodian

34 Manajer Investasi

2 Bank syariah sbg account administrator


9 Sharia Online Trading System (SOTS)

4 Penerbit Daftar Efek Syariah (DES)

Pasar Modal Syariah

Perbankan Syariah


Ahli Syariah Pasar Modal DEFINISI AHLI SYARIAH PASAR MODAL (ASPM) a) Definisi ASPM

pasal 1 angka 1

pasal 1 angka 2

•

Orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah; atau • Badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah, yang memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam kegiatan usaha perusahaan dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal

b) Definisi Dewan Pengawas Syariah. Dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap Pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal.

pasal 1 angka 3

c) Definisi Tim Ahli Syariah. Tim Ahli Syariah adalah tim yang bertanggung jawab terhadap kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal yang diterbitkan atau dikeluarkan perusahaan.


Pasar Modal Syariah

Perbankan Syariah


Ahli Syariah Pasar Modal KETENTUAN TERKAIT PERSYARATAN PERIZINAN (Pasal 2 dan Pasal 3) Badan Usaha

Perorangan a. Integritas; dan

a. Integritas; dan

b. Kompetensi: 1) Pendidikan Minimal S1/Sederajat

b. Kompetensi: 1) Memiliki minimal satu orang pengurus dan satu orang pegawai berizin ASPM

2) Memiliki sarana yang menunjang kegiatan pemberian nasihat dan pengawasan pelaksanaan penerapan prinsip syariah di Pasar Modal

2) Memiliki pengetahuan bidang Pasar Modal:

a) berdasarkan sertifikat dari lembaga rekomendasi KSK; b) Berizin sbg WPPE, WPEE, WMI; atau

c) Berpengalaman kerja di bidang PM. 3) Memiliki pengetahuan syariah muamalah; dan 4, Memiliki rekomendasi dari DSN-MUI


Pasar Modal Syariah

Perbankan Syariah


Ahli Syariah Pasar Modal KETENTUAN TERKAIT TATA CARA PENDAFTARAN (Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6)

Dokumen permohonan izin ASPM (sesuai POJK ASPM)

diajukan

Ya

OJK (DLPM)

Izin ASPM 5 tahun

(Maks 45 hr kerja sejak diajukan)

(permohonan diterima)

Tidak

Izin ASPM 5 tahun (permohonan diterima)

Dokumen revisi (45 hari telah SP)

Revisi diajukan

Surat pemberitahuan kepada pemohon Revisi tidak diajukan

Gagal

Keterangan: • Dalam rangka memproses permohonan izin ASPM, OJK berwenang melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen dan/atau meminta keterangan kepada pemohon.


Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


Ahli Syariah Pasar Modal KETENTUAN TERKAIT MASA BERLAKU DAN PERPANJANGAN IZIN (Pasal 7 - Pasal 13) Izin ASPM 5 tahun (berakhir)

Dokumen Perpanjangan izin ASPM (sesuai POJK ASPM)

Paling cepat 90 hari sebelum

izin berakhir

OJK (DLPM) (Maks 21 hr kerja sejak diajukan)

Ya

Tidak

Izin ASPM 5 tahun (perpanjangan diterima)

Surat pemberitahuan kepada pemohon

Keterangan: • Izin ASPM tidak berlaku jika: a. Masa berlaku telah berakhir; b. Setelah masa berlaku berakhir, persetujuan perpanjangan izin belum diberikan OJK, meskipun permohonannya telah diserahkan ke OJK; c. Dicabut oleh OJK; atau d. Bubarnya badan usaha • Apabila masa berlaku izin ASPM telah berakhir namun permohonan perpanjangan izin telah disampaikan ke OJK, izin ASPM tidak berlaku hingga terdapat persetujuan perpanjangan izin dari Otoritas Jasa Keuangan


Pasar Modal Syariah

Perbankan Syariah


Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)

1. Mengikuti sertifikasi ASPM

Sertifikasi ASPM*

Lembaga yang diakui OJK

Calon ASPM 2. Mengajukan permohonan rekomendasi ASPM

3. Mengajukan permohonan izin ASPM

Rekomen dasi ASPM

Surat Izin ASPM

DSN - MUI

*) Sertifikasi ASPM terdiri: 1. Sertifikasi bidang PM diberikan oleh lembaga atas rekomendasi Komite Standar Keahlian (KSK). 2. Sertifikasi bidang syariah muamalah diberikan oleh lembaga yang diakui OJK. Modul Training of Trainer Keuangan Syariah

ASPM

Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


Roadmap Pasar Modal Syariah Penguatan Pengaturan atas Produk, Lembaga, dan Profesi terkait Pasar Modal Syariah

Peningkatan Supply dan Demand atas Produk dan Jasa Pasar Modal Syariah Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi Pasar Modal Syariah

Promosi dan Edukasi Pasar Modal Syariah

Koordinasi dan Sinergi Kebijakan Pengembangan Pasar Modal Syariah dengan Regulator Terkait Modul Training of Trainer Keuangan Syariah

28

Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


WASPADA INVESTASI & PERLINDUNGAN KONSUMEN


Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


Perlindungan Konsumen • • • •

Maraknya penghimpunan dana yang dilakukan oleh perusahaan tidak berizin Potensi kerugian ketika imbal hasil yang dijanjikan menunjukkan gejala tidak dibayarkan OJK memiliki keterbatasan karena perusahaan terkait tidak di bawah pengaturan dan pengawasan OJK Memerlukan koordinasi terus menerus dengan regulator lain dan penegak hukum

Preventif

Represif

a) Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi, termasuk mewaspadai tawaran investasi illegal b) Sharing knowledge dengan penegak hukum dan regulator di daerah c) Himbauan secara rutin :  Legalitas Perusahaan  Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bukan izin penghimpunan dana  Waspada terhadap imbal hasil yang sangat tinggi dalam waktu singkat  Keberadaan Satgas Waspada Investasi

 Pengaduan, termasuk investasi ilegal

dilakukan melalui satu pintu (FCC)

 Law Enforcement  Meningkatkan efektifitas Satgas Waspada

Investasi


Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


Layanan Konsumen

Konsumen & Masyarakat Permintaan Info, Penyampaian Informasi, & Pengaduan

Trackable, Traceable

Kantor Regional & Kantor OJK Meneruskan, input, monitor, update

Pelaku Usaha Jasa Keuangan

Verifikasi Administratif

Meneruskan, input, monitor, update

Bidang Pengawasan • Perintah Tertulis • Pemeriksaan dan penyidikan Modul Training of Trainer Keuangan Syariah

Verifikasi Lanjutan

Fasilitasi Sengketa Penerusan ke instansi terkait

Dugaan Pelanggaran Peraturan

Pasar Modal Syariah

Perbankan Syariah


Layanan Pengaduan

Telepon

Alamat Surat

1500 - 655 (OJK) Faksimili

(021) 386 - 6032 Surat Elektronik

[email protected] Form Pengaduan Online

Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Menara Radius Prawiro Lantai 2 Komplek Perkantoran Bank Indonesia Jl. M. H. Thamrin No. 2

Sikapiuangmu.ojk.go.id

Jakarta

Jam operasional : 08.00 s/d 17.00 WIB Modul Training of Trainer Keuangan Syariah

Pasar Modal Syariah

Perbankan Syariah


Daftar Investasi Diragukan Aspek Legalitasnya

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Daftar Kegiatan/Perusahaan yang Diduga Melakukan/Menawarkan Kegiatan Investasi Namun Diragukan Aspek Legalitasnya Arising Wealth Management Aucklandfarm.com BMA21.com Boss Venture Brent Properties Bringintama Cakra Buana Sukses Crown Capital Management CV Anugerah Tekstil CV Berkah Mandiri CV Cahaya Mulya CV Dinamitra Barokah CV Indotronik CV Panenmas CV Smartline infotech Cyberprast Duta Bussiness school Equity World Futures Exness Trading Feature Galeria

Terdaftar atau tidak ? NA NA NA NA NA NA KemenkumHAM NA NA NA NA NA NA NA NA NA Kementerian Perdagangan BAPPEBTI NA NA


Jenis Investasi Investasi Uang Investasi Uang Investasi Valas Investasi Online Promissory Note Investasi Uang Investasi Emas Investasi Saham Luar Negeri Investasi Pakaian Investasi Emas Investasi Pakaian Investasi Emas Investasi Pulsa Investasi produk pertanian Investasi produk peralatan elektronik Investasi Emas Tabungan Investasi Profesi Syariah ( TIPS ) Investasi Berjangka Investasi Valas Investasi Emas

Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


Terima Kasih Wassalamualaikum Wr Wb Direktorat Pasar Modal Syariah – Otoritas Jasa Keuangan Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lt. 2 Jl. Lapangan Banteng Timur No 2 – 4 Jakarta 10710



SAHAM SYARIAH

IKNB syariah

Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


Sukuk: Konsep, Regulasi dan Praktik Aspek Syariah terhadap Sukuk


Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


SUKUK: KONSEP, REGULASI & PRAKTIK

Pengertian & Karakteristik

Perbedaan & Persamaan

Jenis Sukuk

Contoh Skema sukuk korporasi

Regulasi


Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


KONSEP & IMPLEMENTASI SUKUK

Pengertian Sukuk Berdasarkan Harafiah Asal Kata ‘SUKUK’

Bahasa Parsi ‘JAK’

Diserap ke bahasa Arab menjadi َّ‫صك‬ َ (SAKK)

Bentuk Jamak menjadi ‫ص ُك ْوك‬ ُ (SUKUK)

Yang berarti ‘Sertifikat’/ ‘Bukti Kepemilikan’ / ‘Bagian Penyertaan’ Modul Training of Trainer Keuangan Syariah

Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


Pengertian dan Karakteristik Sukuk

Pengertian

Sukuk adalah Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu’/undivided share), atas aset yang mendasarinya.

Sukuk memiliki beberapa karakteristik, antara lain :

Karakteristik

 Memerlukan adanya underlying asset dalam penerbitan  Merupakan bukti kepemilikan atas underlying asset  Imbal hasil (return) yang diberikan berupa upah/sewa (ujrah), selisih harga lebih (margin), dan bagi hasil, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan  Terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir  Penggunaan dana harus sesuai dengan prinsip syariah Modul Training of Trainer Keuangan Syariah

Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


Underlying Asset Sukuk Underlying Asset Sukuk adalah asset yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang akan menjadi dasar dalam penerbitan Sukuk.

Underlying Asset dapat berupa: Aset berwujud tertentu Nilai manfaat atas aset berwujud Jasa yang sudah maupun yang akan ada

Aset proyek tertentu

Kegiatan investasi yang telah ditentukan


Pasar Modal Syariah

Perbankan Syariah


Penerbitan Sukuk Investor Menyerahkan dana Sukuk

EMITEN

Rp

Terbitkan Surat berharga

Aset/Proyek

INVESTOR

Sukuk

Rp

Emiten memberikan imbal hasil dan mengembalikan dana Sukuk

Aset yang mendasari penerbitan sukuk:

• Penyertaan pd Proyek • Sewa menyewa • Jual beli Catatan: Saat ini, penerbitan sukuk korporasi di Indonesia baru menggunakan Akad Ijarah dan Mudharabah. Modul Training of Trainer Keuangan Syariah

Pasar Modal Syariah

Perbankan Syariah


Perbedaan Sukuk dan Obligasi

Sukuk

Obligasi

Kepemilikan bersama atas suatu aset/manfaat atas aset/jasa/proyek/investasi tertentu Klaim kepemilikan atas aset/manfaat atas aset/jasa/proyek/investasi tertentu Penggunaan dana hanya untuk kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah Bagi hasil, fee atau ujrah, margin Perlu

Prinsip Dasar Klaim

Pengguna Dana Imbal Hasil Underlying Asset

Utang piutang antara penerbit obligasi dan investor Klaim piutang kepada penerbit Tidak terbatas pada kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah Bunga Tidak Perlu


Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


Regulasi Terkait Penerbitan Sukuk

1.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal

2.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal

3.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk

4.

Peraturan IX.A.14 tentang Akad-Akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah

5.

Peraturan lain yang terkait Penawaran Umum


Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


Jenis Sukuk

Sukuk Berdasarkan Akad

Sukuk Berdasarkan Penerbit

Sukuk Berdasarkan Underlying Asset


Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


Jenis Sukuk Pembagian Sukuk Berdasarkan Akad sesuai Sharia Standard No 17 AAOIFI

AAOIFI (The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution) Modul Training of Trainer Keuangan Syariah

Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


Jenis Sukuk

Sukuk Berdasarkan Penerbit

Sukuk Berdasarkan Underlying Asset

Sukuk Korporasi

Asset Based Sukuk

Sukuk Negara Sukuk Daerah

Asset Backed Sukuk


Pasar Modal Syariah

Perbankan Syariah


Skema Sukuk Korporasi dengan Akad Ijarah Variasi Skema Sukuk Korporasi: Ijarah Contoh Skema Sukuk Ijarah Untuk Perusahaan Perdagangan, Jasa dan Investasi 5.Cicilan + sisa fee ijarah

Investor

Ijarah, emiten menerbitkan sukuk ijarah, dan investor menyerahkan dana sukuk ijarah

2.Wakalah

Emiten mewakili Investor (Pemberi Sewa)

4. Pembayaran sewa

1. Pengalihan manfaat objek ijarah

3. Menyewakan kepada pihak ketiga

Emiten sebagai Pemilik Objek Ijarah (Penerbit) Objek *) Ijarah

Pihak ketiga (Penyewa)

Keterangan: *) Objek ijarah yang dijadikan underlying dalam penerbitan sukuk berupa fixed asset milik emiten yang sudah ada dengan jenis aset dan spesifikasi yang jelas. Contoh objek ijarah: - Kapal Tanker, dengan bobot mati tertentu; - Jaringan Listrik, dengan jenis, nilai, dan spesifikasi tertentu; - Bangunan, yang berfungsi sebagai mall; - Sirkit, dengan kapasitas tertentu.


Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


Skema Sukuk Mudharabah


Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah

ASPEK SYARIAH TERHADAP SUKUK



Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


SUKUK

Sukuk berasal dari bahasa arab, yaitu dari kata ‫ صك‬dengan bentuk jamaknya (plural) adalah ‫ صكوك‬, yang berarti ‘certificate’. Dalam Sharia Standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI, sukuk diartikan sebagai Investment Sukuk(‫)صكوك اإلستثمار‬, yang berarti sertifikat yang merepresentasi kepemilikan atas aset atau manfaat.


Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah

Akad dalam Sukuk

     

Mudharabah Musyarakah Murabahah Salam Istishna Ijarah

 Wakalah bil Ististmar ??



Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


Jenis Sukuk berdasarkan Akad

1

IJARAH

ISTISHNA

Akad antara pihak pemberi sewa dan pihak penyewa untuk memindahkan hak guna atas suatu obyek ijarah yang dapat berupa manfaat barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti perpindahan kepemilikan obyek ijarah itu sendiri

2

Akad antara pihak pemesan/pembeli dalam pihak pembuat/penjual untuk membuat obyek Istishna yang dibeli oleh pihak pemesan/pembeli dengan kriteria, persyaratan, dan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak

KAFALAH Akad antara pihak penjamin dan pihak yang dijamin untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain.

3 MUDHARABAH Akad kerjasama antara pihak pemilik modal dan pihak pengelola usaha dengan cara pemilik modal menyerahkan modal dan pengelola usaha mengelola modal tersebut dalam suatu usaha

4

5

WAKALAH Akad antara pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa dengan cara pihak pemberi kuasa memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu

MUSYARAKAH Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk asset lainnya untuk melakukan suatu usaha


6

Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


Asset Based vs. Asset Backed

• Asset based sukuk: the sukuk holders rely on the obligor for the principal and return, in the same way as they would under corporate bond issue  have no legal recourse to the underlying asset. • Asset backed sukuk: sukuk holders rely on the asset of the sukuk issuer for the security  sukuk holders’ claims are secured by the ownership of the underlying aseet.


Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


UNDERLYING ASSET SUKUK)

Underlying Asset Sukuk adalah asset yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang akan menjadi dasar dalam penerbitan Sukuk: Underlying asset dapat berupa:  Fixed Assets  Manfaat Asset 

Proyek


Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


UNDERLYING ASSET SUKUK)  WHY

1. Membedakan Sukuk dengan Surat Hutang 2. Pendapatan yang dihasilkan Sukuk berasal dari income stream underlying-nya. 3. Terbebas dari Riba: Karena setiap kelebihan dari hutang adalah riba  ‫كل قرض جر منفعة فهو ربا‬


Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


Fatwa Terkait Sukuk

• Fatwa DSN-MUI Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah • Fatwa DSN-MUI Nomor 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah • Fatwa DSN-MUI Nomor 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah • Fatwa DSN-MUI Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara • Fatwa DSN-MUI Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara • Fatwa DSN-MUI Nomor 95/DSN-MUI/VII/2004 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah


Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


Fatwa Terkait Sukuk (2)

• Fatwa Dewan Syariah Nasional No.95 tentang SBSN Wakalah

• Ketetapan Dewan Syariah Nasional - MUI No. 01/DSN-MUI/III/2012 • Ketetapan Dewan Syariah Nasional - MUI No. 01/DSN-MUI/III/2012 tentang Kriteria Proyek Sesuai dengan Prinsip Syariah.

• Fatwa Dewan Syariah Nasional No.69 tentang SBSN • Fatwa Dewan Syariah Nasional No.70 tentang Metode Penerbitan SBSN

• Fatwa Dewan Syariah Nasional No.71 tentang Sale and Lease Back • Fatwa Dewan Syariah Nasional No.72 tentang SBSN Ijarah Sale and Lease Back

• Fatwa Dewan Syariah Nasional No.76 tentang SBSN Ijarah Asset To Be Leased


Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK

 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk tidak berbeda dengan Perwaliamantan Obligasi Konvensional Biasa. Terdapat tambahan tentang Sukuk dalam satu Bab.  Prospektus Sukuk dapat dijadikan satu dengan prospektus konvensional dan tidak perlu dibuat terpisah karena syariah tidak mensyaratkan demikian.


Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


Features of Common Sukuk Structure (1)

Sukuk Structure

Explanation

Sukuk holders

Return -- Contractual Recovery of principal expected

Murabahah

Sukuk holders via a trustee sell asset to the obligor on a deferred basis

Owners of debt (sales receivable)

Profit from sale of assets ---Yes

Salam

Sukuk holders buy commodity on forward basis

Owners of commodity to be delivered in the future (debt in kind)

Profit earned when commodity sold to third party upon delivery --Yes

Istishna’

Sukuk holders construct/manufacture aseet and sell it to obligor

Owners of debt (receivable via sale of asset under construction)

Profit from sale -- Yes

Ijarah

Sukuk holders lease asset to obligor

Owners of leased asset/usufruct

Rental of asset --- by control of asset/purchase undertaking


Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


Features of Common Sukuk Structure (2)

Sukuk Structure

Explanation

Sukuk holders

Return -- Contractual Recovery of principal expected

Musyarakah

Sukuk holders and obligor are both capital providers and become partners in a venture

Owners of the underlying asset of venture

Income generated from asset/venture ---- No

Mudharabaha

Sukuk holders are capital providers to obligor in a business venture

Owners of the underlying asset of venture

Income generated form asset/venture ---- No

Wakalah/ Agency Sukuk

Sukuk holders are principals/ grantor; obligor is investment agent

Owner of investment undertaken by agent

Income generated form investment ---- No



SAHAM SYARIAH

IKNB syariah

Pasar Modal Syariah

Perbankan Syariah


PENGERTIAN SAHAM SYARIAH

Saham Syariah Sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan yang kegiatan usaha dan pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah


Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


PENGERTIAN SAHAM SYARIAH

Bagaimana Saham dapat disebut sebagai Efek Syariah?

• Saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang secara aktif mendeklarasikan sebagai perusahaan syariah, sebagaimana tertuang dalam anggaran dasarnya. • Saham yang diterbitkan oleh perusahaan tidak menyatakan sebagai perusahaan syariah dalam anggaran dasarnya, namun perusahaan tersebut memenuhi kriteria syariah, sehingga sahamnya ditetapkan sebagai efek syariah oleh OJK/pihak penerbit Daftar Efek Syariah (DES). Modul Training of Trainer Keuangan Syariah

Pasar Modal Syariah

Perbankan Syariah


SAHAM SYARIAH

Saham Syariah

Emiten/PP Aktif

Emiten/PP Pasif

Ditelaah sesuai Peraturan No. IX.A.13

Ditelaah sesuai Peraturan No.II.K.1

Saham Emiten/PP yang sesuai Peraturan No.II.K.1 / IX.A.13 akan dimasukkan ke dalam Daftar Efek Syariah (DES) Modul Training of Trainer Keuangan Syariah

Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


DAFTAR EFEK SYARIAH

DEFINISI:

PENGGUNA DES:     

kumpulan Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal, yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak yang mendapat persetujuan dari OJK

Bursa: JII dan ISSI Reksa Dana Syariah Asuransi Syariah Dana Pensiun Syariah Investor berbasis syariah

PENERBIT DES:  

WAKTU PENERBITAN: DES yang diterbitkan oleh OJK:  Periodik: Mei dan Nov Efektif: 1 Juni dan 1 Des  Insidentil


Otoritas Jasa Keuangan Pihak Penerbit DES yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK

Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah

DAFTAR EFEK SYARIAH



Pasar Modal Syariah

Perbankan Syariah


FATWA TERKAIT SAHAM SYARIAH

1. Fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan

Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal 2. Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip

Syariah dalam mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek 3. Fatwa DSN-MUI Nomor 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah. 4. Fatwa DSN-MUI Nomor 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah 5. Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah

6. Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah


Pasar Modal Syariah

Perbankan Syariah


STUDI KASUS PENELAAHAN SAHAM SYARIAH Sebuah perusahaan PT XYZ Tbk. bergerak di bidang perhotelan.

Perusahaan ini melakukan Initial Public Offering (IPO) pada tahun 2011 dan menerima surat pernyatan efektif dari OJK (d/h

BAPEPAM-LK) Anggaran dasar perusahaan tidak menyebutkan kegiatan usaha perusahaan

berdasarkan

prinsip

syariah.

Namun

hanya

mencantumkan kegiatan terkait jasa perhotelan. Untuk mengetahui saham perusahaan tersebut termasuk atau tidak termasuk efek syariah, Otoritas Jasa Keuangan melakukan telaah terhadap laporan keuangan perusahaan PT XYZ Tbk. sebagai berikut: EKUITAS

LIABILITAS / KEWAJIBAN

ASET / KEKAYAAN

Modal saham

15,000 Utang Bank

6,000

Kas dan Setara Kas

Tambahan modal disetor

10,000 Utang Bank Syariah

8,500

Piutang usaha

25,000

5.500

Biaya dibayar di muka

12,000

Sukuk

6,500

Investasi

10,000

Utang Pajak

1,500

Aset lain

7,000

28,000

Total Aset

55,000

Laba ditahan

Total Ekuitas

7,000 Obligasi

32,000 Total Liabilitas


6,000

Pasar Modal Syariah

Perbankan Syariah


STUDI KASUS PENELAAHAN SAHAM SYARIAH Laporan Laba Rugi

Informasi dari Kuesioner

Pendapatan usaha

23,000

Pendapatan bunga

5,500

Beban Pokok penjualan

13,000

Pendapatan keuangan

3,000

Pendapatan Lain-lain

Laba (rugi) bersih

Penjualan makanan yang mengandung

500

babi Penjualan minuman non halal

350

Penjualan rokok

400

500

4,000

Pembahasan studi kasus: 1) Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha adalah perhotelan. Secara konsep, kegiatan perhotelan tidak bertentangan dengan prinsip syariah karena memberikan layanan kepada masyarakat. Namun demikian, pada umunya perusahaan perhotelan memiliki pendapatan non halal dari penjualan makanan dan minuman non halal. Perhitungan pendapatan non halal akan dihitung dalam rasio pendapatan non halal.


Pasar Modal Syariah

Perbankan Syariah


STUDI KASUS PENELAAHAN SAHAM SYARIAH

2. Rasio total utang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% Pada laporan keuangan perusahaan di atas, dapat diketahui bahwa: Total utang berbasis bunga

Utang Bank

6,000

Obligasi

5.500

Total

11,500

Rasio total utang berbasis bunga =

Total Utang Berbasis Bunga Total asset

11,500

= 55,000 = 20.91 %


Pasar Modal Syariah

Perbankan Syariah


STUDI KASUS PENELAAHAN SAHAM SYARIAH 3. Rasio total pendapatan bunga dan pendapatan non halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% Total pendapatan bunga dan pendapatan non halal lainnya Pendapatan bunga

5,500

Penjualan makanan yang mengandung babi

500

Penjualan minuman non halal

350

Penjualan rokok

400 Total

Rasio

total

pendapatan

bunga

dan

Total Pendapatan Bunga dan Pendapatan Non Halal lainnya Total Pendapatan

6,750

pendapatan

non

halal

lainnya

=

6750

= 23000 = 28.26 %

Kesimpulan: Berdasarkan hasil telaah di atas, PT XYZ Tbk. tidak memenuhi kriteria sebagai saham syariah karena rasio total pendapatan bunga dan pendapatan non halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan lebih dari 10%. Oleh karena itu, maka saham yang telah diterbitkan

oleh PT XYZ Tbk. tidak termasuk dalam Daftar Efek Syariah. Modul Training of Trainer Keuangan Syariah

Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


BERTRANSAKSI SAHAM SYARIAH DI SOTS

Membuka Rekening Efek

Transaksi sendiri dg online system

Transaksi oleh broker Perusahaan Efek

*Minimal pembelian: 1 lot (100 lembar) Modul Training of Trainer Keuangan Syariah

Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


BERTRANSAKSI SAHAM SYARIAH DI SOTS

Scripless

Warkat Modul Training of Trainer Keuangan Syariah

Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


RUPS Contoh Konfirmasi Tertulis untuk Rapat Umum Pemegang Saham (KTUR)


Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


RUPS

Contoh Konfirmasi Tertulis untuk Rapat Umum Pemegang Saham (KTUR)


Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


MEKANISME TRANSAKSI

• Transaksi jual-beli efek harus melalui perusahaan pialang (broker) • Perusahaan pialang akan bertindak sebagai pembeli dan penjual • Aktivitas jual beli saham dilakukan perusahaan pialang melalui Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE)


Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


INPUT ORDER

• Merupakan menu yang disediakan bagi pengguna untuk melakukan order beli/jual. • Cara menggunakan: masukan kode saham, harga, dan kuantitas


Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


ORDER BOOK

Antrian order jual/beli diurutkan berdasarkan harga terbaik

Harga beli tertinggi pada urutan pertama

Harga jual terendah pada urutan pertama


Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


RUNNING TRADE

Menampilkan seluruh transaksi perdagangan terakhir yang telah terjadi di bursa Time Waktu terjadinya transaksi Price Harga Saham Chg

Perubahan harga saham

Lot

Jumlah lot

BT

Broker Pembeli (Domestik/Foreign)

B

Broker Pembeli

S

Broker Penjual

ST

Broker Penjual (Domestik/Foreign)

Val

Value transaksi


Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


BIAYA TRANSAKSI SAHAM

Pada Bursa Efek Indonesia besarnya biaya komisi transaksi untuk pialang maksimal adalah 1% dari nilai transaksi jual/beli, dengan rincian sebagai berikut:

TRANSAKSI BELI Komisi untuk broker Biaya transaksi bursa: 0,03% dari nilai transaksi PPN 10% dari komisi Setoran jaminan untuk KPEI: 0,01%

TRANSAKSI JUAL Komisi untuk broker Biaya transaksi bursa: 0,03% dari nilai transaksi PPN 10% dari komisi Setoran jaminan untuk KPEI: 0,01% Pajak penghasilan (final) Pada umumnya transaksi BELI dikenai fee 0,3% dan transaksi JUAL dikenai fee 0,4% 0,1% dari nilai transaksi Modul Training of Trainer Keuangan Syariah

Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


BIAYA TRANSAKSI SAHAM

CONTOH: Fee BELI 0,3% dan JUAL 0,4%, 1 Lot = 100 lembar 1. Jika seorang investor membeli saham TLKM sebanyak 1 Lot di harga Rp 3.350 per lembar, berapa jumlah dana yang harus dibayar? 2. Jumlah seorang investor menjual saham TLKM sebanyak 1 Lot di harga Rp 3.350 per lembar, berapa jumah dana yang diterima? PERHITUNGAN: 1. Dana yang harus dibayar = (1+0,003) x 100 x Rp 3.350 = Rp 336.005 2. Dana yang akan diterima = (1-0,004) x 100 x Rp 3.350 = Rp 333.660


Pasar Modal Syariah

Perbankan Syariah


DASAR ANALISIS SAHAM

Analisis Fundamental


Analisis Teknikal

Pasar Modal Syariah

Perbankan Syariah


ANALISIS FUNDAMENTAL

Analisis fundamental akan melihat kinerja perusahaan dalam periode tertentu dan melakukan valuasi atas prospek kinerja di masa yang akan datang. Sumber utama analisis fundamental adalah melalui laporan keuangan yang dirilis tiap kuartal.

Analisis Fundamental

Beberapa hal utama yang menjadi perhatian: Sales Growth, Net Profit Growth, PER, BVPS, PBV, ROA, ROE, EV/EBITDA, Debt/Equity


Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


ANALISIS FUNDAMENTAL

Rasio Keuangan dalam Analisis Fundamental • • • • • •

P/E Ratio = Harga saham/pendapatan per saham BVPS = Total ekuitas/jumlah saham beredar PBV = Harga saham/Book Value per share ROA = Laba setelah pajak/Total Aset ROE = Laba setelah pajak/Total Ekuitas EV/EBITDA = (Kapitalisasi pasar+hutang-kas)/Pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi • Debt/Equity = Hutang/Modal


Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


PRICE TO EARNING RATIO Jumlah Saham Beredar 100.8 miliar lembar Harga Saham Rp 2.865 Penghitungan P/E Ratio

EPS = 14.638 : 100,8 = Rp 145,22 P/E = 2.865 : 145,22 = 19,73 x


Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


PRICE TO BOOK VALUE PER SHARE Jumlah Saham Beredar 100.8 miliar lembar Harga Saham Rp 2.865 Penghitungan PBV

BVPS = 86.125 : 100,8 = Rp 854,41 PBV = 2.865 : 854,41 = 3,35 x


Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


RETURN ON ASSET & RETURN ON EQUITY

ROA = 14.638 : 140.895 ROE = 14.638 : 86.125 = 10,39% = 17% Modul Training of Trainer Keuangan Syariah

Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


ENTERPRISE VALUE / EARNING BEFORE INTEREST Tax Depreciation & Amortization EV/EBITDA 2014 EV = 288.792+7.709 +15.743-20.469 = 291.775 EV/EBITDA = 291.775 : 51.665 = 5,65


Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


ENTERPRISE VALUE / EARNING BEFORE INTEREST Tax Depreciation & Amortization


Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


ANALISIS TEKNIKAL

Analisis teknikal memberikan penekanan pada harga saham secara historis. Analisis teknikal akan melihat trend dan mencari sinyal-sinyal dari pergerakan harga dan volume saham. Analisis teknikal percaya bahwa harga saham mencerminkan kejadian dan kinerja perusahaan.

Analisis Teknikal

Beberapa hal utama yang menjadi perhatian: support dan resistance, simple moving average, indikator oschillator, dsb.


Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


CANDLE STICK HARGA SAHAM


Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


MOVING AVERAGE

• Moving average merupakan indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai trend harga dari suatu saham, apakah bullish (uptrend), bearish (downtrend), atau sideways (mendatar). • MA dihitung dengan menjumlahkan harga penutupan pada beberapa hari ke belakang dibagi dengan jumlah harinya (rata-rata). Sehingga MA 20 adalah rata-rata pergerakan pada 20 hari terakhir Modul Training of Trainer Keuangan Syariah

Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


MOVING AVERAGE (2)

• Moving average juga dapat digabungkan dengan moving average (periode pendek dengan periode panjang) lainnya untuk mendapatkan analisis lebih lanjut • Jika MA20 memtong kebawah MA50 maka disebut dead cross yang menandakan akan terjadi sideways atau downtrend. Sedangkan jika MA20 memotong ke atas MA50 disebut golden cross yang mengindikasikan akan terjadinya bullish. Modul Training of Trainer Keuangan Syariah

Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


BOLLINGER BAND

• Bollinger band tediri dari upper dan lower band yang merupakan standar deviasi dari moving average • Indikator ini dapat digunakan sebagai indikasi mahal atau tidaknya harga saham melalui penentuan titik support dan resistance Modul Training of Trainer Keuangan Syariah

Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


RELATIVE STRENGTH INDEX (RSI)

• Indikator ini menunjukan kekuatan dari suatu saham dengan cara membandingkan besarnya keuntungan yang diperoleh dari suatu saham terhadap besarnya kerugian yang dialami produk tersebut dan ditulis dalam skala 1-100 • Kegunaan dari indikator ini adalah untuk mengidentifikasi area jenuh jual (over sold) dan area beli (over bought)

PENGGUNAAN • Titik atas dan titik bawah RSI ditentukan dengan skala 70 dan 30. Keadaan dibawah skala 30 menunjukan kondisi oversold dan diatas 70 menunjukan kondisi overbought. • Failure swing baik bullish failure swing maupun bearish failure swing. Sebagai indikasi pembalikan harga Modul Training of Trainer Keuangan Syariah

Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


TERIMA KASIH


Modul Training of Trainer Keuangan Syariah REKSA DANA SYARIAH

IKNB syariah

Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


REKSA DANA SYARIAH

Konsep & Implementasi Aspek Syariah

Cara Menghitung NAB


Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


KONSEP REKSA DANA SYARIAH

UU Pasar Modal Pasal 1 angka 27

Reksa Dana adalah •

wadah yang dipergunakan

• • •

menghimpun dana dari masyarakat pemodal Diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi

Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2015

Reksa Dana Syariah adalah • Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya • Pengelolaannya tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal Modul Training of Trainer Keuangan Syariah

Pasar Modal Syariah

Perbankan Syariah


KONSEP REKSA DANA SYARIAH Return/Imbal Hasil Investasi

SAHAM Yang termasuk dalam DES

Investor

Sukuk Korporasi

Investasi Menguasakan/ mewakilkan

KIK Manajer Investasi & Bank Kustodian

Fee/Ujrah


Sukuk Negara (SBSN)

Instrumen Pasar Uang Syariah dan Efek Syariah Lainnya

Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


REGULASI & FATWA REKSA DANA SYARIAH

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah Peraturan ini menjelaskan tentang jenis-jenis Reksa Dana Syariah dan tentang manajer investasi yang mengelola Reksa Dana Syariah, yang diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditunjuk oleh direksi

Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah

”Hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non-halal, sehingga Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal dari pendapatan yang diyakini halal” Modul Training of Trainer Keuangan Syariah

Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


JENIS REKSA DANA SYARIAH (RDS)

RDS Pasar Uang

RDS Pendapatan Tetap

Investasi ke instrumen pasar uang (deposito, sukuk tenor 1 tahun)

Min 80% investasi di sukuk korporasi, SBSN

RDS Terproteksi

RDS Efek Luar Negeri

Beri proteksi 100% pokok dana jika tidak dicairkan sampai jatuh tempo

Min 51% investasi di efek syariah luar negeri

RDS Saham

RDS Campuran

Min 80% investasi di saham syariah

Maks 79% masing 2x Investasi pada efek saham, sukuk, deposito

RDS Sukuk

Min 85% investasi di Sukuk


RDS Indeks

Mengikuti performa suatu indeks tertentu

Pasar Modal Syariah

Perbankan Syariah


JENIS REKSA DANA SYARIAH (RDS)

RDS KIK Unit Penyertaan diperdagangkan di Bursa (ETF)

RDS Penyertaan Terbatas (RDPT)

•RDS dimana Unit Penyertaan dapat diperjualbelikan dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia

• Menghimpun dana pemodal professional (tidak penawaran umum)

•RDS ini memiliki sifat seperti saham

• Terbatas hanya 50 pemodal dengan investasi minimal Rp.5 Milyar


Pasar Modal Syariah

Perbankan Syariah


PERBEDAAN REKSA DANA SYARIAH

Perbedaan Reksa Dana Syariah Dan Non Syariah Reksa Dana Syariah

Reksa Dana Non Syariah

Dikelola sesuai prinsip syariah

Dikelola tanpa memperhatikan prinsip syariah

Investasi hanya pada Efek Syariah yang diperbolehkan

Investasi pada seluruh Efek yang diperbolehkan

Terdapat mekanisme pembersihan harta Non-Halal (Cleansing)

Tidak menggunakan konsep pembersihan harta

Dikelola oleh Manajer Investasi yang profesional dan mengerti kegiatan yang dilarang berdasarkan prinsip Syariah

Dikelola oleh Manajer Investasi yang profesional


Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


MANFAAT REKSA DANA SYARIAH

1

Terjangkau

Minimum investasi Rp. 100.000

2

Diversifikasi investasi

Investasi pada berbagai jenis efek, dapat menyebarkan risiko atau memperkecil risiko

3

Kemudahan Investasi

mempermudah investor karena dikelola oleh Manajer Investasi yang profesional


4

Efisiensi Biaya dan Waktu

• tidak perlu menganalisa investasi terus-menerus • Biaya investasi rendah

Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


MANFAAT REKSA DANA SYARIAH

5

Hasil yang optimal

tingkat pertumbuhan nilai investasi yang lebih baik dan optimal dalam jangka panjang

6

Likuiditas Terjamin

Pencairan dana Investasi dilakukan sewaktu-waktu

7

Transparansi Informasi

Investor dapat mengetahui portofolio secara berkala


8

Sesuai dgn Syariah

Hanya dapat diinvestasikan di Efek Syariah

Pasar Modal Syariah

Perbankan Syariah


ASPEK SYARIAH

Prinsip Dasar Fiqih Muamalah

Fiqih

Ibadah

Muamalah

• Mengatur hubungan antara sesama manusia • Semua BOLEH dilakukan KECUALI jelas ada larangannya

• Mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhana Wa Ta’ala • Semua TIDAK BOLEH dilakukan KECUALI yang ada perintah atau ketentuannya


Prinsip Syariah di Pasar Modal

Pasar Modal Syariah

Perbankan Syariah


AKAD-AKAD DALAM REKSA DANA

Dewan Pengawas Syariah

Pengawasan Investasi

EFEK EKUITAS SESUAI SYARIAH

Penyertaan Investasi

Unit Penyertaan

INVESTOR

Investasi

REKSA DANA

WAKALAH

EFEK SUKUK)

INSTRUMEN PASAR UANG SYARIAH

MANAJER INVESTASI

BANK KUSTODIAN

WAKALAH

WAKALAH


108

Pasar Modal Syariah

Perbankan Syariah


DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Tugas Dewan Pengawas Syariah 1. 2. 3. 4.

Mengawasi Memberikan Nasihat Memberikan pertimbangan pemanfaatan dana sosial Edukasi/Promosi/Product Dev

Rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DPS bertugas melakukan supervisi baik sebelum maupun setelah peluncuran reksadana. Dewan Pengawas Syariah Reksa Dana harus melakukan review atas seluruh dokumen yang terkait dengan rencana peluncuran suatu produk Reksa Dana Syariah. Dokumen utama berupa: 1. Dokumen Perjanjian Kontrak Investasi Kolektif 2. Prospektus, yang merupakan informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek. Modul Training of Trainer Keuangan Syariah

Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


SUPERVISI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Supervisi setelah penerbitan adalah supervisi atas pengelolaan atau manajemen portofolio yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

Supervisi ini mencakup: 1. Penyeleksian Portofolio Efek: penyaringan saham 2. Monitoring Portofolio: investasi pada efek yang telah ditetapkan. 3. Portfolio Purification: Pemurnian portofolio, yaitu melakukan penyisihan (tafriq) atas pendapatan dari pendapatan yang diterima yang masih mengandung unsur non halal.


Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


SELEKSI PORTOFOLIO

Saham

Seleksi Saham: 1. Core Business Screening 2. Financial Ratio Screening

Obligasi Syariah

Investasi hanyalah pada obligasi syariah saja

Diterbitkan oleh OJK/ Penerbit DES


Pasar Uang Syariah

Pasar Uang yang digunakan adalah Pasar Uang berdasarkan prinsip syariah.

Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


MONITORING PORTOFOLIO

Monitoring Portofolio

Efek yang dibeli sesuai dengan kebijakan yang telah disetujui DPS

Tidak melakukan transaksi yang terlarang secara syariah: shortselling, margin trading

1. Cek Laporan Portofolio 2. Cek Rincian Transaksi (Transaction Listing)

Adakan interview Portofolio Manager


Pasar Modal Syariah

Perbankan Syariah


PURIFIKASI

• Fatwa No.20 Pasal

• Standard No. 21 AAOIFI 11(2): ”Hasil investasi (Accounting and yang dibagikan harus Auditing Organization for bersih dari unsur nonIslamic Financial halal, sehingga Manajer Institution) pada butir Investasi harus 3/4/5: “It’s obligatory to melakukan pemisahan eliminate prohibited bagian pendapatan income specific to the yang mengandung unsur non halal dari share that is mixed up pendapatan with the earnings of the Hasil dari purifikasi yang digunakan sebagai dana sosial untuk kemaslahatan umat diyakini halal. sesuai persetujuan DPS corporations…” Modul Training of Trainer Keuangan Syariah

Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


PURIFIKASI

Purifikasi dapat terjadi dari: 1. Pendapatan jasa giro dari rekening kas pada Bank Kustodian, hal ini karena pada saat ini masih banyak Reksa Dana Syariah yang menggunakan jasa Bank Kustodian Konvensional. 2. Pendapatan Dividen pada perusahaan yang merupakan perusahaan yang mixed (seperti perusahaan konglomerasi) atau terdapat pendapatan bunga Emiten ybs sehingga dalam dividen mengandung unsur yang tidak sesuai dengan syariah

Cek penggunaan hasil Purifikasi

Pendapatan (income) yang tidak sesuai dengan syariah Modul Training of Trainer Keuangan Syariah

Dikeluarkan dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah

Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


LAPORAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Laporan Dewan Pengawas Syariah mencakup:

a. Monitoring Portofolio Reksa Dana Syariah b. Proses Purifikasi c. Dana Purifikasi dan Penggunaannya.


Pasar Modal Syariah

Perbankan Syariah


CARA MENGHITUNG NAB

Penghitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB)

Disajikan sebesar nilai wajarnya

Portofolio Reksa Dana Saham A

300,000

Sukuk A

500,000

Pasar uang A

700,000 1,500,000

Beban Operasional

Beban pajak

50,000

Biaya jasa manajemen RD

25,000

Biaya lain-lain

15,000 90,000

Nilai Aktiva Bersih (NAB)

1,410,000

NAB per unit (unit beredar 1,000 unit)

1,410


Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh seluruh investors

Pasar Modal Syariah

Perbankan Syariah


CARA MENGHITUNG NAB (2)

NAB 15 Januari

NAB 15 Juni

Portofolio Reksa Dana

Portofolio Reksa Dana

Saham A

300,000

Saham A

500,000

Sukuk A

500,000

Sukuk A

550,000

Pasar uang A

700,000

Pasar uang A

710,000

1,500,000 Beban Operasional

1,760,000 Beban Operasional

Beban pajak

50,000

Beban pajak

50,000


25,000


25,000

Biaya lain-lain

15,000

Biaya lain-lain

15,000

90,000 Nilai Aktiva Bersih (NAB)

1,410,000

NAB per unit (unit beredar 1,000 unit)

1,410

90,000 Nilai Aktiva Bersih (NAB) NAB per unit (unit beredar 1,000 unit)


1,670,000 1,670

Pasar Modal Syariah

Perbankan Syariah


TIPS BERINVESTASI REKSA DANA SYARIAH

1

Tentukan tujuan investasi

2

Kenali jenis Reksa Dana

3

Tentukan jangka waktu investasi

4

Pastikan Manajer Investasi tersebut memiliki izin

5

Baca dan teliti prospektus Reksa Dana


Modul Training of Trainer Keuangan Syariah EFEK BERAGUN ASET SYARIAH

IKNB syariah

Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


KONSEP EBA SYARIAH

Efek Beragun Aset merupakan efek beragun asset yang portofolionya terdiri dari asset keuangan berupa piutang pembiayaan atau asset keuangan lainnya yang akad dan cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Modul Training of Trainer Keuangan Syariah

Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


REGULASI EBA SYARIAH

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset (EBA) Syariah Peraturan ini menjelaskan sebagai berikut: 1. Pihak yang akan melakukan penerbitan EBA Syariah 2. Manajer Investasi yang mengelola EBA Syariah 3. Penerbitan EBA Syariah wajib mendapat pernyataan kesesuian DPS 4. Anggota DPS dan TAS wajib memiliki izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)


Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


FATWA EBA SYARIAH

• Dewan

Syariah

Nasional

Majelis

Ulama

Indonesia

belum

mengeluarkan fatwa tersendiri terkait EBA syariah. • Namun secara prinsip, skema EBA syariah lebih tepat menggunakan

akad ijarah muntahiya bi al-tamlik atau musyarakah mutanaqisah. • Dalam hal ini, secara fiqih pendekatan analisisnya memakai metode analogi (qiyash).


Modul Training of Trainer Keuangan Syariah REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS SYARIAH

IKNB syariah

Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


KONSEP RDPT SYARIAH

• RDPT adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari pemodal profesional yang selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi pada Portofolio Efek yang berbasis Kegiatan Sektor Riil • Kriteria RDPT: 1. RDPT hanya ditawarkan kepada pemodal profesional dan tidak ditawarkan melalui penawaran umum 2. Ditawarkan tidak lebih dari 50 orang pemodal profesional 3. Minimal nilai investasi awal Rp. 5 Milyar 4. Dilarang melakukan investasi dalam kegiatan sektor riil di luar negeri. Modul Training of Trainer Keuangan Syariah

Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


REGULASI & FATWA RDPT SYARIAH

Ketentuan RDPT syariah mengikuti regulasi dan fatwa yang sama seperti reksa dana syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah


Modul Training of Trainer Keuangan Syariah DANA INVESTASI REAL ESTAT SYARIAH

IKNB syariah

Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


KONSEP DIRE SYARIAH

• DIRE (Dana Investasi Real Estat) atau REITs (Real Estate Investment Trust) diartikan sebagai wadah untuk menghimpun dana masyarakat pemodal, yang selanjutnya diinvestasikan pada:  aset real estat (Bangunan Mall, Hotel, Rumah Sakit)  aset yang berkaitan dengan real estat dan atau kas dan setara kas.

• DIRE diwajibkan menginvestasikan setidaknya 80% dari dana yang dikelolanya ke sektor properti, dimana minimal 50% harus berbentuk aset properti langsung


Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


REGULASI DIRE SYARIAH

DIRE Syariah dapat mengacu pada peraturan Bapepam-LK, yang telah menerbitkan 4 (empat) peraturan terkait Dana Investasi Real Estat (DIRE) berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (DIRE KIK) pada 18 Desember 2007: 1) Peraturan Nomor IX.C.15 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum oleh DIRE KIK. 2) Peraturan Nomor IX.C.16 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum oleh DIRE KIK. 3) Peraturan Nomor IX.M.1 tentang Pedoman Bagi Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang Melakukan Pengelolaan DIRE KlK. 4) Peraturan Nomor IX.M.2 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif DIRE KIK.

Peraturan-peraturan tersebut masih dalam tahapan proses konversi ke Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Modul Training of Trainer Keuangan Syariah

Pasar Modal Syariah

Perbankan Syariah


FATWA DIRE SYARIAH

DSN-MUI belum mengeluarkan fatwa tersendiri tentang DIRE Syariah. Namun dari penjelasan secara konsep, ada tiga tema besar yang dapat dikaji secara syariah dengan pendekatan-pendekatan akad yang dapat digunakan, yaitu: pengelolaan dana investasi, penyewaan asset, fungsi kustodian dan manager properti. Adapun pembahasannya sebagai berikut secara prosesnya: 1. Pengelolaan Dana Investasi

2. Penyewaan Aset 3. Fungsi Kustodian 4. Manajer Properti


Modul Training of Trainer Keuangan Syariah MENGGAPAI MASA DEPAN DENGAN PERENCANAAN KEUANGAN

IKNB syariah

Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


Konsep Perencanaan Keuangan Tahapan Perencanaan Keuangan

Mengapa Perlu Berinvestasi


Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


PERENCANAAN KEUANGAN

Suatu Proses dimana seorang manusia berusaha untuk memenuhi tujuantujuan keuangannya melalui pengembangan dan implementasi rencana keuangan yang komprehensive Modul Training of Trainer Keuangan Syariah

Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


LATAR BELAKANG

Qur’an Surat An-Nisa’ 9:

ْْ ‫َولْ َيخ َْش ذ ِاَّل َين لَ ْو تَ َر ُكو ْا ِم ْن َخلْ ِفِهِ ْْ ُُ ي َِِّّذً ِِ ََفًف َخفًُو ْا عَلَ ْ ِْي‬ ‫اّلل َولْ َي ُقولُو ْا قَ ْوال َس ِدَّدا‬ َ ‫ًَلْ َيتذ ُقوا ي‬ Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Modul Training of Trainer Keuangan Syariah

Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


LATAR BELAKANG Al-Qur’an Surah Yusuf; 47-49

‫دّت ًَ َذ ُِّو ُه ِِف ُسنۢ ُب ِ ِِل ۤۦ ا ذال قَ ِل ا‬ ‫ون‬ ۡ ُ ‫ون َس ۡب َع ِس ِن َني َد َأ اًب ًَ َمف َح َص‬ َ ‫يل ِيم ذمف تَأۡ ُ ُُك‬ َ ‫قَف َل تَ ۡز َِّ ُع‬ ِ ‫ا‬ َ ِ َُ ‫ُ ذُث ََّأۡ ِِت ِم ۢن ب َ َۡ ِد‬ ‫ون ُ ذُث‬ َ ‫ٲِل َس ۡب اع ِشدَ ااد ََّأۡ ُ ُۡك َن َمف قَ ذد ۡم ُ ُۡت لَِه ذُن ا ذال قَ ِليل ِيم ذمف ُ ُۡت ِص ُن‬ ِ ِ ِ ِ ُ ‫ٲِل عَ افم ًِي ِه َُّغ‬ َ ِ َُ ‫ََّأۡ ِِت ِم ۢن ب َ َۡ ِد‬ ‫ون‬ ُ َۡ َ َّ ‫َفث ألنذ ُفس َوًيه‬ َ ِ Yusuf berkata: “supaya kamu bertanam tujuh tahun lamanya sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan, kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit) kecuali sedikit dari yang kamu simpan”. Modul Training of Trainer Keuangan Syariah

Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


FASE KEUANGAN

Rp

Pendapatan

Pensiun 55

25


Usia

Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


TUJUAN KEUANGAN

Durasi


Pasar Modal Syariah

Perbankan Syariah


TAHAPAN PERENCANAAN KEUANGAN

Kenali kondisi keuangan pribadi

Tentukan Tujuan Keuangan

Susun Rencana Keuangan


Jalankan Rencana keuangan

Monitoring

Pasar Modal Syariah

Perbankan Syariah


KENALI KONDISI KEUANGAN KITA

HARTA Tabungan Tabungan emas Investasi Kendaraan Rumah Tanah Aset lainnya

KEWAJIBAN Cicilan rumah Cicilan kendaraan Biaya sekolah Biaya kesehatan

Berapa besar penghasilan Anda? Modul Training of Trainer Keuangan Syariah

Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


KENALI KONDISI KEUANGAN KITA

Debt Service Ratio < 30% = Total Cicilan Utang Bulanan / Penghasilan Bulanan

Liquidity Ratio, min 4x Pengeluaran = Total Aset Lancar / Pengeluaran Bulanan


Savings Ratio > 10% = Investasi Bulanan / Penghasilan Bulanan

Pasar Modal Syariah

Perbankan Syariah


TULIS TUJUAN KEUANGAN DETAIL

Sekolah Anak Anak 1 : SMP Rp20 jt – 2 thn lg Anak 2 : SMP Rp.20 jt -4 thn lg Anak 1 : SMA Rp.30 juta – 5 thn lg dst

Motor Rp.20 juta 2 tahun lagi

Haji Rp.100 juta 7 tahun lagi

Mobil

Rumah Rp.500 juta 5 tahun lagi

Rp.200 juta 3 tahun lagi Modul Training of Trainer Keuangan Syariah

Pasar Modal Syariah

Perbankan Syariah


Menyusun & Menjalankan Rencana Keuangan Secara Syariah

Perencanaan Keuangan Manajemen Keuangan

4

Produk Keuangan

Menentukan Prioritas

Hukum Waris


Pasar Modal Syariah

Perbankan Syariah


Menyusun & Menjalankan Rencana Keuangan Secara Syariah Manajemen Keuangan

Cicilan Utang

Maks. 30%

Maks. 20%

20%-30%

Bayar Utang

Zakat

Investasi

Pengeluaran

Rutin

Life Style

Biaya Hidup 20%-40%

Zakat Min 2,5%


Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah



Menentukan Prioritas

wajib • Zakat • Utang • Nafkah keluarga

sunnah • Infaq • Umroh


mubah • Traveling

Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah



Produk Keuangan Syariah

Produk • • • •

Investasi Asuransi Pembiayaan Tabungan

Produk Keuangan Syariah Modul Training of Trainer Keuangan Syariah

Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


Hukum Waris Syariah

Syarat waris Islam ada 3 (tiga) yaitu: 1. Pewaris, yakni orang yang meninggal dunia. 2. Ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris. 3. Harta warisan.

Rukun waris ada 3 (tiga) yaitu: 1. Pewaris, yakni orang yang meninggal dunia. 2. Ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris. 3. Harta warisan.


Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah



Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


Kenapa Perlu Investasi?

Inflasi

Nabung aja tidak cukup

Kebutuhan Banyak


Lindungi Nilai Aset

Perbankan Syariah

Pasar Modal Syariah


Terima Kasih Wassalamualaikum Wr Wb Direktorat Pasar Modal Syariah – Otoritas Jasa Keuangan Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lt. 2 Jl. Lapangan Banteng Timur No 2 – 4 Jakarta 10710


PERBANKAN SYARIAH Roadmap Perbankan Syariah Produk dan Jasa Perbankan Syariah Undang-Undang, Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah

Pengawasan dan Perlindungan Konsumen

IKNB syariah


ROADMAP PERBANKAN SYARIAH

IKNB syariah

Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019

UIKA Bogor, 15 Maret 2016

Departemen Perbankan Syariah

AGENDA

I.

Pendahuluan

II.

Dasar Pemikiran Ekonomi dan Perbankan Syariah

III. Kondisi dan Isu Strategis IV. Visi dan Arah Kebijakan V. Program Kerja dan Waktu Pelaksanaan

2

I. PENDAHULUAN

3

Pendahuluan

• • • •

Dalam upaya meningkatkan kembali pertumbuhan industri perbankan syariah yang pesat dan mencapai visi untuk memberikan kontribusi perbankan syariah yang signifikan terhadap perekonomian nasional, maka penting untuk disusun roadmap pengembangan perbankan syariah. Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 ini menyajikan isu-isu strategis atau tantangan yang masih terjadi dalam industri perbankan syariah Roadmap Perbankan Syariah ini adalah rencana pengembangan sektor perbankan syariah Indonesia tahun 2015-2019 yang mengacu pada MPSJKI dan RP2I serta diselaraskan dengan Masterplan AKSI Bappenas RI. Roadmap Perbankan Syariah diharapkan dapat menjadi referensi bagi stakeholders perbankan syariah dalam pengembangan industri perbankan syariah sehingga perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan peran dan kontribusinya dalam mendukung perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan serta peningkatan/pemerataan kesejahteraan masyarakat. 4

II. DASAR PEMIKIRAN EKONOMI DAN PERBANKAN SYARIAH

5

Keselarasan Nilai Ekonomi Syariah

Nilai-nilai ekonomi syariah memiliki kesamaan dengan nilai-nilai luhur da n budaya yang dimiliki bangsa Indonesia 7

III. KONDISI DAN ISU STRATEGIS

8

Perkembangan Perbankan Syariah

Secara internasional Indonesia dipandang sebagai kekuatan dan memiliki potensi besar keuangan syariah global – 10 negara terbesar dibidang keuangan syariah

Top 10 Islamic Finance Asset ($ Million) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Malaysia Saudi Arabia Iran UAE Kuwait Qatar Bahrain Turkey Indonesia Banglade sh

423,285 338,106 323,300 140,289 92,403 81,027 64,644 51,161 19,938 14647

9


10

Indonesia telah memperoleh pengakuan internasional seperti: • Bersama dengan UAE, Arab Saudi, Malaysia dan Bahrain, Indonesia saat ini sudah dianggap berada dalam posisi to offer lessons kepada negara lain di dunia untuk pengembangan keuangan syariah. • Selain itu bersama Qatar/UAE/Arab Saudi/Malaysia/Turki (QISMUT), Indonesia dianggap sbg kekuatan pendorong Keuangan syariah di masa depan.


11 290

Saudi Arabia

683 127

UAE 263 155 Malaysia 394

90 Kuwait 157 86 Qatar 202 58 Turkey 135 37 Indonesia

143 15 Bahrain 17 11 Pakistan 25

2014 e assets (US$b)

Source: World Islamic Banking Competitiveness Report 2014-2015, EY and MEGA

2019 f assets (US$b)


Industri Perbankan Syariah masih tumbuh, namun mengalami perlambatan pertumbuhan Indikator

12

2011

2012

2013

2014

2015

11

11

11

12

12

24

24

23

22

22

155

158

163

162

163

Jumlah BUS 12Jumlah UUS Jumlah BPRS Jumlah Jariangan Kantor (BUS dan UUS) Taotal Aset (Rp. Trilliun)

1.737

2.262

2.588

2.517

2.301

145,47

195.02

242,28

272,34

296,262

Pertumbuhan Aset (yoy)

49%

34%

24%

12,41%

8,78%

Market Share DPK (Rp. Trilliun) Pembiayaan (Rp. Trilliun)

3,98%

4,58%

4,89%

4,85%

4,86%

115,41

147,51

183,53

217,86

231,18

102,66

147,51

184,12

199,30

199,442

2,52%

2,22%

2,62%

4,33%

4,34%

16,63%

14,13%

14,44%

16,10%

15,02%

88,94%

100%

100,32%

91,50%

96,46%

NPF (gross) CAR FDR

Perlambatan Pertumbuhan

13

Tantangan dan Peluang

Keselarasan Nilai Ekonomi Syariah

Kondisi global, tren politik dan ekonomi Standard dan komi Financing gap, p dunia tmen internasio otensi dan finan nal Integrasi sedeepening cial Pertumbuh Bonus ktor keuan Pemerataa an berkela n pemba gan demogr Literasi njutan ngunan afi Stabilit keuang as keua an ngan

14

7 (Tujuh) Isu Strategis

15

IV. VISI DAN ARAH KEBIJAKAN

16

Visi Roadmap Perbankan Syariah Indonesia

“Perbankan syariah yang berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan stabilitas sistem keuangan serta berdaya saing tinggi”

Visi Roadmap Perbankan Syariah Indonesia sejalan dengan Visi MPSJKI dan RP2I

17

7 (TUJUH) ARAH KEBIJAKAN

18

1. Memperkuat sinergi kebijakan antara otoritas dengan pemerintah dan stakeholders lainnya

Otoritas dan pihak yang berwenang selama ini telah berusaha dalam kapasitasnya untuk mendukung industri perbankan dan keuangan syariah, namun kurang terdapat kebijakan pemerintah bersama otoritas terkait yang mampu mensinergikan dan mengoptimalkan berbagai upaya.

19

2. Memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki efisiensi

Permodalan bank syariah perlu diperkuat secara signifikan agar memiliki skala usaha yang memadai untuk melakukan ekspansi dan menghindari persepsi sebagai industri bagi segmen atau ukuran pasar tertentu yang terbatas, serta dinilai tidak mampu menjadi penyedia solusi keuangan bagi mayoritas konsumen.

20

3. Memperbaiki struktur dana untuk mendukung perluasan segmen pembiayaan

Struktur industri perbankan syariah yang saat ini didominasi oleh bank dengan fokus segmen ritel-konsumer, diharapkan bergeser memberikan porsi yang lebih berimbang pada segmen komersial dan korporasi di samping meningkatkan dukungan pada aktivitas perdagangan lintas negara. Untuk itu, diperlukan perbaikan struktur dana pihak ketiga sehingga lebih didominasi dana murah dan relatif stabil.

21

4. Memperbaiki kualitas dan layanan produk

Perbankan syariah perlu mengantisipasi beberapa kecenderungan yang mempengaruhi pengembangan produk ke depan diantaranya:

Pertama, Perluasan aplikasi teknologi informasi dalam menunjang financial inclusion dan pengembangan program-program perlindungan sosial Kedua, Meningkatnya financial savvy customer seiring meningkatnya proporsi penduduk berpendapatan menengah ke atas, serta Ketiga, Prioritas pengembangan sektor strategis, infrastruktur dan konektivitas nasional dan kawasan.

22

5. Memperbaiki kuantitas dan kualitas SDM, TI serta infrastruktur lainnya

SDM dan TI merupakan infrastruktur strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan upaya pengembangan perbankan syariah. Diperlukan upaya sungguh-sungguh yang dilakukan secara berkesinambungan untuk dapat mencapai kuantitas dan kualitas SDM dan TI yang diperlukan sehingga dapat menghasilkan produk dan layanan yang sesuai dengan ekspektasi masyarakat.

23

6. Meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat

Dalam rangka meningkatkan literasi atau pengenalan masyarakat terhadap produk perbankan syariah, pelaksanaan edukasi dan sosialisasi beragam produk perbankan syariah perlu dilakukan secara kolaboratif melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

24

7. Memperkuat serta harmonisasi pengaturan dan pengawasan

Dengan semakin dinamisnya perekonomian dan keuangan global, serta semakin terintegrasinya produk dan aktivitas di sektor keuangan, kebijakan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan harus terus diperkuat agar tetap relevan untuk menjawab perubahan yang terjadi, menciptakan fairness untuk pelaku industri, serta lebih harmonis dalam pengaturan yag bersifat cross sectoral.

25

26

PROGRAM DAN WAKTU PELAKSANAAN

27

28

29

30

31

32

33

34

Terima Kasih

Departemen Perbankan Syariah 2015 http://www.ojk.go.id/Files/box/roadmap-pbs_2015-2019.pdf

BUKU I AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL BAB BAB BAB BAB BAB BAB BAB BAB

1 PENDAHULUAN 2 KONDISI UMUM 3 LINGKUNGAN STRATEGIS 4 KERANGKA EKONOMI MAKRO 5 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL 6 AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL 7 KAIDAH PELAKSANAAN 8 PENUTUP

6.1 Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara

6.2 Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya 6.3 Membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan

6.4 Memperkuat kehadiran negara dlm melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yg bebas korupsi, bermartabat & terpercaya 6.5 Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masya-rakat indonesia 6.6 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

6.7.6 PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN SASARAN Sasaran sektor keuangan dalam lima tahun mendatang adalah: 1.Meningkatnya daya saing sektor keuangan nasional ditopang oleh ketahanan dan stabilitas sistem keuangan yang sehat, mantap dan efisien; 2.Meningkatnya fungsi intermediasi dan kedalaman sektor keuangan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan. 3.Meningkatnya akses masyarakat dan UMKM terhadap layanan jasa keuangan formal dalam kerangka pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan

6.7 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik 6.8 Melakukan revolusi karakter bangsa 6.9 Memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial indonesia

ARAH KEBIJAKAN 10. Mengembangkan keuangan syariah diantaranya melalui pembentukan komite nasional pengembangan keuangan syariah. Komite ini bertugas memastikan

Buku 2 Halaman 3-85 3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang 3.3.3Jasa Keuangan Arah kebijakan dan strategi utama sektor keuangan ke depan adalah sebagai berikut: ......

8. Mengembangkan keuangan syariah diantaranya melalui: i.

pembentukan komite nasional pengembangan keuangan syariah. Komite ini bertugas memastikan pelaksanaan visi misi dan rencana induk pengembangan keuangan syariah di Indonesia mencapai target target yang ditetapkan, ii. sosialisasi dan kampanye mengenai keuangan syariah yang dipimpin oleh Komite dengan menggunakan saluransaluran yang ada sekaligus meningkatkan kesadaran konsumen dan pelaku usaha. Edukasi terkait keuangan syariah bagi masyarakat dilakukan melalui beragam media dan cara-cara yang lebih efektif dan efisien, iii. mendorong penempatan dana-dana pemerintah untuk sebagian ditempatkan di perbankan atau lembaga keuangan syariah. Selain itu juga mendorong terjadinya transaksi keuangan pemerintah seperti pembayaran gaji untuk dapat dilakukan diantaranya melalui lembaga keuangan syariah, iv. mendorong terbentuknya bank investasi berbasis syariah di Indonesia, v. meningkatkan investasi untuk pengembangan SDM di bidang keuangan syariah melalui pendidikan dan pelatihan serta mendorong lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan investasi pengembangan SDM keuangan syariah, vi. mendorong terjadinya inovasi di keuangan syariah termasuk pengembangan produk keuangan syariah dan inovasi layanan melalui penelitian dan pengkajian yang dilakukan oleh Komite, Pemerintah, Regulator maupun pelaku industri, vii. meningkatkan sistem teknologi informasi keuangan syariah untuk meningkatkan daya saing dan kinerja keuangan syariah, viii. meningkatkan interaksi dengan dunia internasional bagi pelaku usaha dan pemangku kepentingan untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman dan memainkan peran yang lebih aktif dalam lanskap internasional guna mendorong daya saing industri keuangan syariah.




PRODUK & JASA PERBANKAN SYARIAH

IKNB syariah

191

PRODUK DASAR PENGHIMPUNAN DANA Dalam perbankan hanya ada tiga produk penghimpunan dana (simpanan), yaitu: 1. GIRO  Simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu atau berdasarkan kesepakatan dengan menggunakan cek atau kartu ATM sebagai media/alat penarikan.  Dapat dibuka oleh perusahaan atau perorangan.  Aturan tentang setoran pertama dan saldo minimal.  Cek dapat berbentuk tunai atau melalui rekening (account payable)  Diberikan jasa Giro berupa bunga/bonus (athoya/pemberian sukarela)  Hanya boleh dilakukan oleh Bank Umum (Bank Umum Konvensional (BUK)/Bank Umum Syariah (BUS)/Unit Usaha Syariah (UUS) dari BUK) dan tidak boleh dilakukan oleh Bank Perkreditan rakyat ataupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 192

PRODUK DASAR PENGHIMPUNAN DANA 2. Tabungan  Simpanan yang dapat diambil berdasarkan kesepakatan dengan menggunakan buku atau kartu sebagai alat penarikan.  Buku tabungan/ account statement merupakan bukti pemilikan/pemegang rekening.  Aturan tentang setoran pertama dan saldo minimum  Diberikan imbalan berupa bunga/ bagi hasil/bonus 193

PRODUK DASAR PENGHIMPUNAN DANA 3. DEPOSITO  Simpanan untuk jangka waktu tertentu yang dapat diambil setelah jatuh tempo.  Menggunakan bilyet sebagai tanda bukti simpanan  Diberikan imbalan berupa bunga/ bagi hasil yang dibayarkan tiap akhir bulan 194

PRODUK DASAR PENGHIMPUNAN DANA  Dalam bank syariah produk penghimpunan dana ini dapat diterapkan berdasarkan prinsip/akad sesuai karakter dasar masing masing produk 1. Wadiah  Wadiah adalah akad titipan dimana barang yang dititipkan dapat diambil sewaktu-waktu. Pihak yang menerima titipan dapat meminta jasa untuk keamanan dan pemeliharaan.  Karena prinsip wadiah adalah titipan yang dapat diambil seaktu-waktu dan tidak dapat menghasilkan keuntungan, maka produk yang dapat diterapkan untuk prinsip ini adalah Giro dan Tabungan. 195

PRODUK DASAR PENGHIMPUNAN DANA 2.a Mudharabah (Muthlaqah)  Akad usaha dua pihak dimana salah satunya memberikan modal (Sahibul Mal) sedangkan yang lainnya memberikan keahlian (Mudharib), dengan nisbah keuntungan yang disepakati dan apabila terjadi kerugian, maka pemilik modal menanggung kerugian tersebut. Karena karakter Mudharabah seperti ini, maka ia dapat diterapkan pada dua produk, yaitu Tabungan dan Deposito  Dengan menerapkan Mudharabah pada tabungan dan deposito, maka nasabah bertindak selaku Sahibul Mal dan Bank selaku Mudharib 196

PRODUK DASAR PENGHIMPUNAN DANA  Nasabah dan bank harus menyepakati nisbah bagi hasil ketika pembukaan tabungan dan deposito Mudharabah.  Simpanan dalam Tabungan dan Deposito Mudharabah hanya dapat ditarik setelah jangka waktu tertentu (tidak dapat ditarik sewaktuwaktu) untuk memastikan dana tersebut digunakan dalam usaha bank.  Pembagian hasil menurut tradisi yang berlaku. Di Indonesia, pembagian hasil dilakukan pada tiap akhir bulan 197

PRODUK DASAR PENGHIMPUNAN DANA 2. b. Mudharabah Muqayyadah  Adalah akad Mudharabah dimana bank diminta oleh nasabah untuk menyalurkan dana kepada proyek atau nasabah tertentu.  Untuk tugas ini bank dapat memperoleh fee atau porsi keuntungan  Keuntungan yang diperoleh dari penyaluran dana ini dibagi antara nasabah sebagai sahibul mal dan pelaksana proyek sebagai mudharib.  Dalam dunia perbankan dikenal dengan nama chanelling function, bukan executing. 198

PRODUK DASAR PENGHIMPUNAN DANA Posisi Bank dan Nasabah dalam Penghimpunan Dana PRODUK

NASABAH

BANK

Wadiah

Pemilik titipan

Penerima Titipan

Mudharabah (Muthlaqah)

Pemilik Modal/ Dana (Sahibul Mal)

Pengelola Dana/ Mudharib

Mudharabah (Muqayyadah)

Pemilik Modal/ Dana (Sahibul Mal)

Mudharib/Wakil

199

PRODUK DASAR PENYALURAN DANA Dalam menyalurkan dananya, bank syariah menggunakan berbagai produk yang dibagi menjadi 3 kategori besar:

1. Jual Beli 2. Bagi Hasil/Untung 3. Sewa/Jasa 200

PRODUK DASAR PENYALURAN DANA

A. Produk jual beli dalam bank syariah saat ini dibagi menjadi tiga jenis: 1. Murabahah 2. Salam dan Salam Paralel 3. Istisna dan Istisna Paralel 201

PRODUK DASAR PENYALURAN DANA 1. Murabahah  Adalah pembiayaan berdasarkan jual beli dimana bank bertindak selaku penjual dan nasabah selaku pembeli.  Harga beli diketahui bersama dan tingkat keuntungan untuk bank disepakati di muka.  Dalam fiqih klasik, murabahah dilakukan secara tunai, dalam praktek perbankan, nasabah dapat membayar secara cicilan.  Karena tidak membayar secara tunai, nasabah dapat diminta untuk memberikan jaminan. 202

PRODUK DASAR PENYALURAN DANA  Dalam fiqih klasik, penjual membeli barang langsung dari penjual pertama. Dalam perbankan syariah, barang dapat dikirim langsung kepada nasabah, bahkan nasabah dapat membeli sendiri selaku wakil bank dalam membeli.  Bank dapat meminta uang muka dari nasabah untuk pembelian barang tersebut secara Murabahah.  Apabila nasabah membayar tepat waktu atau melunasi sebelum jatuh tempo, maka nasabah dapat meminta keringanan (diskon) tetapi diberikan atau tidaknya tergantung bank selaku penjual 203

SKEMA PRODUK: PENYALURAN DANA MURABAHAH (Menurut Fiqih) 2. beli

BANK

PIHAK III Hantar barang

1. pesan 3. jual

4. bayar

NASABAH

204

SKEMA PRODUK: PENYALURAN DANA MURABAHAH (Dalam Praktek Perbankan Syariah)

BANK

2. beli

PIHAK III

Kirim barang

1. pesan 3. jual

4. bayar

NASABAH 205

SKEMA PRODUK: PENYALURAN DANA MURABAHAH (Dalam Praktek Perbankan Syariah)

BANK

PIHAK III

1. Wakilkan 4. Jual

2. Beli

5. Bayar cicil

3. Barang

NASABAH 206

PRODUK DASAR PENYALURAN DANA Salam  Adalah pembiayaan berdasarkan jual beli tangguh/ pesanan sebagaimana terdapat dalam karekteristik “Salam’.  Dalam pembiayaan ini bank bertindak selaku pembeli sedangkan nasabah bertindak selaku penjual. Uang pembelian diberikan dimuka kepada nasabah.  Karena barang akan dikirimkan kemudian, maka nasabah selaku penjual berhutang kepada bank  Biasanya diterapkan untuk pembiayaan produk pertanian (agrobased industries) atau produk2 yang terstandarisir. 207

PRODUK DASAR PENYALURAN DANA  Bank hanya mendapat keuntungan apabila komoditi yang dikirim oleh nasabah dijual ke pihak ketiga dengan harga yang lebih tinggi.  Bank dapat menjual barang tersebut sebelum jatuh tempo kepada pihak lain dengan cara yang sama (salam) tapi tidak boleh dikaitkan dengan Salam yang pertama. Produk ini disebut Salam Paralel  Apabila dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dikhawatirkan terkena hukum riba.  Apabila nasabah gagal (wan prestasi, default) menyerahkan barang yang dipesan, maka kewajiban terhadap bank tidak berubah. Artinya penyerahan barang harus tetap dilakukan, meskipun harus ditunda karena kegagalan.  Jika disepakati, modal bank dikembalikan senilai ketika diberikan pertama kali. 208

PRODUK DASAR PENYALURAN DANA Istisna  Pembiayaan yang berdasarkan akad istisna mirip dengan Salam. Perbedaannya terletak pada obyek yang dibiayai dan cara pembayaran.  Pada Istisna obyek yang dibiayai bersifat ‘customized’, sehingga harus dibuat lebih dahulu. Pada Salam, obyek yang dibeli/dibiayai terstandarisasi  Pada Salam pembayaran oleh bank dibayar dimuka sekaligus, sedangkan pada istishna, pembayaran oleh bank dapat dicicil/ bertahap. 209

SKEMA PRODUK: PENYALURAN DANA

SALAM/ISTISNA Menurut Fiqih

PENJUAL 1. pesan, bayar

2. Hantar barang Stlh jangka waktu

PEMBELI 210

SKEMA PRODUK: PENYALURAN DANA SALAM/ISTISNA: Praktek Perbankan 3. Jual dngn harga lbh tinggi

BANK 1. pesan, bayar

PIHAK III 2. Hantar barang Stlh jangka waktu

NASABAH 211

PRODUK DASAR PENYALURAN DANA Ijarah  Pembiayaan yang berdasarkan akad Ijarah menempatkan bank selaku pemberi sewa (mu’jir) dan nasabah selaku penyewa (musta’jir)  Pada fiqih klasik (pendapat jumhur), bank harus memiliki barang sebelum menyewakan kepada nasabah. Pada beberapa kasus, hal ini dilakukan oleh bank  Pada umumnya bank tidak memiliki barang, tapi menyewa dari pihak lain dan kemudian menyewakannya lagi kepada nasabah dengan nilai sewa yang lebih tinggi. Hal ini dibolehkan selama tidak ada kaitan antara akad sewa pertama dengan akad kedua. 212

PRODUK DASAR PENYALURAN DANA Ijarah  Ijarah dalam bank bersifat operating Ijarah, bukan financial lease atau capital lease. Artinya sebagai pemilik sewa/asset bank bertanggungjawab atas pemeliharaan asset yang disewa.  Dalam melakukan ijarah bank dapat memberikan opsi bagi nasabah untuk memiliki obyek yang disewanya. Hal ini dimungkinkan apabila bank memiliki obyek tersebut. Produk ini dikenal dengan nama Ijarah al Muntahiyyah Bittamlik atau Ijarah wal Iqtina  Ijarah Muntahiyyah Bittamlik pada dasarnya terdiri dari dua akad. Yaitu akad sewa dan janji (opsi) pemilikan. Kepemilikan tidak bisa dilakukan apabila akad sewa belum berakhir. 213

SKEMA PRODUK: PENYALURAN DANA IJARAH: Menurut Fikih 1. beli

MU’JIR 3. bayar

PIHAK III barang 2. sewakan

MUSTA’JIR 214

SKEMA PRODUK: PENYALURAN DANA IJARAH: Praktek Perbankan 1. beli/sewa

BANK

PIHAK III 2. sewakan

4. Jual (IBM)

3. bayar

NASABAH 215

PRODUK DASAR PENYALURAN DANA Mudharabah  Pembiayaan Mudharabah menempatkan bank selaku Sahibul Mal yang menyediakan dana/modal dan nasabah sebagai Mudharib/ pengelola usaha.  Dalam fiqih klasik, yang dibagikan antara keduanya adalah keuntungan, yaitu hasil dikurangi biaya-biaya. Dalam perbankan syariah, yang dibagikan adalah hasil (revenue) karena seringkali tidak terjadi kesepakatan antara bank dan nasabah pada besaran biaya yang digunakan oleh nasabah  Nisbah bagi hasil disepakati di muka, termasuk apabila terjadi kerugian. 216

PRODUK DASAR PENYALURAN DANA Mudharabah  Dalam fiqih klasik, mudharabah adalah akad yang modalnya dikembalikan ketika usaha berakhir/dihentikan. Dalam sebagian praktek perbankan syariah, modal yang digunakan nasabah dicicil untuk memudahkan pengembalian ketika Mudharabah berakhir.  Dalam fiqih klasik, ketika usaha menemui kegagalan, semua asset yang tersisa dijual dan dikembalikan kepada sahibul mal. Dalam perbankan syariah, nasabah selaku mudharib diberikan kesempatan untuk melanjutkan usaha dengan penambahan modal dari bank. 217

SKEMA PRODUK: PENYALURAN DANA MUDHARABAH BANK

NASABAH kontrak

Modal

Keahlian

USAHA

Untung Rugi 218

PRODUK DASAR PENYALURAN DANA Musyarakah  Dalam Musyarakah, bank dan nasabah bertindak selaku syarik (partner) yang masing-masing memberikan dana untuk usaha  Ketentuan pembagian keuntungan/ hasil atau kerugian sesuai dengan kaidah ushul: “Ar-ribhu bimat tafaqa, wal khasaratu biqadri malihi”. (Keuntungan dibagi menurut kesepakatan, sedangkan apabila terjadi kerugian dibagi menurut porsi modal masing-masing).  Selaku syarik, bank berhak ikut serta dalam pengaturan manajemen, sesuai kaidah musyarakah 219

SKEMA PRODUK: PENYALURAN DANA

MUSYARAKAH BANK

NASABAH

1. kontrak

2. Modal

2. Modal

USAHA 3A

3B

UNTUNG

RUGI 220

PRODUK DASAR PENYALURAN DANA Rahn  Adalah penyerahan jaminan untuk pinjaman yang diberikan  Rahn dalam syariah memiliki dua makna • Fiducia: penyerahan barang, tapi hanya dokumennya saja yang ditahan. Barang masih digunakan oleh pemilik • Gadai: penyerahan barang secara fisik, sehingga pemilik tidak dapat menggunakannya lagi 221

PRODUK DASAR PENYALURAN DANA Posisi Bank dan Nasabah dalam Pembiayaan/ Penyaluran Dana PRODUK

BANK

NASABAH

Murabahah

Penjual

Pembeli

Salam

Pembeli

Penjual

Istishna

Pembeli

Penjual

Mudharabah

Pemilik Modal/ Sahibul Mal

Pengelola Dana/ Mudharib

Musyarakah

Mitra

Mitra

222

PRODUK DASAR PENYALURAN DANA PRODUK

BANK

NASABAH

Kafalah

Penjamin/ Kafil

Yang dijamin/ Makful

Wakalah

Wakil

Yang Mewakilkan

Hiwalah

Penerima pemindahan/ Muhal

Yang memindahkan piutang/hutang (Muhil)

Rahn

Penerima Gadai

Penggadai

Sarf

Penjual Valas

Pembeli

223

JASA PERBANKAN Yang dimaksud jasa perbankan adalah pelayanan bank terhadap nasabah dengan tidak menggunakan modal tunai. Untuk pelayanan ini bank menerima imbalan (fee). Jasa-jasa itu berupa:  Pengiriman Uang (Transfer)  Pencairan cek (Inkaso)  Penukaran uang asing (Valas)  Letter of Credit  Letter of Guarantee 224

JASA PERBANKAN Akad yang digunakan sebagai dasar dalam jasa perbankan:  Wakalah (Perwakilan) • Produk: Transfer, Inkaso, Debit Card, L/C

 Kafalah (Penjaminan) • Produk: Bank Guarantee, L/C, Charge Card

 Hawalah (Pengalihan Piutang) • Produk: Bill Discounting, Anjak Piutang, Post Dated Check

 Sarf (Pertukaran mata uang) • Produk: Jual beli Valuta Asing. 225

Jasa Perbankan Syariah (Kodifikasi Produk & Jasa) A. Pembiayaan Ekspor-Impor non L/C B. Letter of Credit (L/C) Impor C. Letter of Credit (L/C) Ekspor D. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) E. Bank Garansi F. Penukaran Valuta Asing G. Safe Deposit Box H. Traveller Cheque I. Agen Penjualan Reksadana, Asuransi dan Surat Berharga Syariah J. Transfer K. Credit Card, Charge card L. Payroll Dll 226

JASA PERBANKAN  Karena menggunakan dana/fasilitas bank sendiri, pendapatan jasa perbankan tidak ikut dibagikan kepada pemilik simpanan  Apabila jasa-jasa itu melibatkan pembiayaan atau komitmen dari bank seperti letter of credit dan bank guarantee, maka jasa-jasa itu diikat dengan pembiayaan lain berdasarkan kebutuhan dananya, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah dan lainnya. 227

INTERBANK INSTRUMENT • Produk (instrument) yang digunakan untuk transaksi antarbank saat ini di Indonesia:  Sertifikat Mudharabah Antar Bank • Instrumen pasar uang antar bank yang hanya dapat dijual satu kali kepada bank lain dengan bagi hasil sesuai kesepakatan

 Serifikat Wadiah Bank Indonesia • Instrumen Bank Indonesia untuk menyerap kelebihan likuiditas dalam perbankan.

 Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). • Sertifikat ini diterbitkan Bank Indonesia berdasarkan akad Ju’alah

 Sertifikat Perdagangan Komoditi berdasarkan prinsip Syariah Antarbank (SiKA) • Sertifikat ini diterbitkan oleh bank syariah dalam pengelolaan likuiditasnya yang diperdagangkan antarbank

 Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek (FPJP) • Fasilitas Bank Indonesia untuk perbankan syariah untuk menutupi selisih posisi (mismatch) 228

INSTRUMEN LAIN • Instrumen lain yang ada di Indonesia, yang merupakan alternatif investasi bagi bank syariah, adalah yang dikembangkan oleh Pasar Modal, yaitu – Obligasi Syariah Mudharabah

• Obligasi yang berdasarkan akad Mudharabah dimana keuntungan yang dibagikan kepada investor (pemegang obligasi) adalah sesuai hasil yang didapatkan oleh emiten – Obligasi Syariah Ijarah

• Obligasi yang didasarkan kepada akad Ijarah dimana investor bertindak sebagai Mujir (pemberi sewa) sedangkan emiten adalah Mustajir (penyewa) – Reksadana Syariah

• Reksadana yang investasinya ditempatkan pada portoflio yang sesuai dengan syariah, seperti obligasi syariah dan saham-saham yang di rating menurut kriteria syariah 229

Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiKA)  Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, Bank Indonesia (BI) mengeluarkan ketentuan terkait penggunaan komoditas syariah sebagai salah satu instrumen di pasar uang antarbank syariah (PUAS). Ketentuan tersebut berwujud Surat Edaran BI perihal sertifikat perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah antarbank (SiKA). SiKA merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) dalam transaksi PUAS. Sertifikat ini sekaligus bukti jual beli dengan pembayaran tangguh atas perdagangan komoditi di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ). SiKA diterbitkan dalam rupiah, dengan atau tanpa warkat (script) untuk jangka waktu overnight hingga 365 hari.  Transaksi SiKA melibatkan tiga elemen. Pertama, peserta komersial, yakni BUS, UUS dan Bank Asing yang menjalankan usaha berprinsip syariah yang kelebihan likuiditas. Kedua, konsumen komoditi, yakni BUS dan UUS yang membutuhkan likuiditas dan menerbitkan SiKA. Ketiga, Bursa Berjangka Jakarta (BBJ).  Adapun mekanisme transaksi SiKA adalah sebagai berikut. Peserta Komersial membeli komoditi di Bursa dari Peserta Pedagang Komoditi secara tunai dan menerima Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT). Sementara itu, Konsumen Komoditi membeli komoditi di bursa dari Peserta Komersial. Atas transaksi tersebut, Konsumen Komoditi menerima SPAKT dan menerbitkan SiKA. Selanjutnya, Konsumen Komoditi menjual komoditi di bursa kepada Peserta Pedagang Komoditi secara tunai dengan akad bai' sebesar nilai nominal komoditi sebagaimana tercantum dalam SPAKT.  Pada Oktober 2011 BBJ telah meluncurkan Produk Perdagangan Komodi Berbasis Syariah. Selanjutnya direspons oleh Direktur Direktorat Perbankan Syariah BI bahwa hal tersebut dapat memperkaya aktivitas pasar uang antar bank syariah di dalam negeri dan meningkatkan level industri keuangan syariah Indonesia di tingkat global. 230

Sekian Terimakasih

Wassalamu’alaikum Wr. Wb


UNDANG-UNDANG & PERATURAN PERBANKAN SYARIAH

IKNB syariah

CakupanDiskusi Pendahuluan

Undang-UndangPerbankan Syariah

Pokok-PokokPengaturanPerbankan Syariah PCS-OJK Angkatan 1

2

1

Pendahuluan Dasar Keberadaan Perbankan Syariah  Definisi: Bank Syariah adalah lembaga penyedia jasa perbankan yang kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam ( UU No. 21/2008 ttg Perbankan Syariah)  Perbankan Syariah menekankan pentingnya keselarasan aktivitas keuangan dgn norma dan tuntunan syariah, terutama pelarangan riba (memperanakan uang dan mengharapkan hasil tanpa menanggung risiko) yang sangat dominan eksistensinya dalam perbankan konvensional.

 Dalam perbankan syariah harus dipenuhi ketentuan: o Menghindari gharar-maysir (aktivitas seperti berjudi), dan objek/proses investasi non-halal secara syari, serta o menjamin terlaksananya konsep kemaslahatan mulai dari hulu sampai hilir dari proses investasi yang dilakukan.

 Dalam perspektif regulator pengembangan keuangan dan perbankan syariah minimal memiliki 2 justifikasi: o memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan yang sesuai dg keyakinannya (amanah UU), dan o mengoptimalkan potensi kemaslahatan dari sistem perbankan baru ini bagi perekonomian secara mikro dan makro.

3

1

Pendahuluan Dasar Keberadaan Perbankan Syariah 

Akibat pelarangan bunga dalam transaksi bank syariah: • Proses menghimpun dana: digunakan pola titipan (wadi’ah) dan pola investasi (mudharabah) penempatan dana • Aktivitas penyaluran dana: dikembangkan pola bagi hasil (mudharabah dan musyarakah). Selain pola kerjasama bagi hasil digunakan pola jualbeli (murabahah), pola sewa (ijarah) dan prinsip perolehan fee atas pelayanan jasa (ujroh).

 Perbedaan pokok pola bagi hasil Vs berbasis bunga pada sistem konvensional: • Nilai imbal hasil tidak boleh ditetapkan dimuka namun secara ex-post atas dasar nisbah bagi hasil yg ditetapkan diawal, dan realisasi penerimaan/laba, dan • menanggung risiko finansial secara bersama



Konsekuensi dari perbedaan fundamental dalam operasional keuangan syariah mengakibatkan diperlukan regulasi, sistem pengawasan, sistem akuntansi, instrumen moneter, pasar keuangan bahkan sistem hukum dan peradilan yang khusus bagi keuangan syariah diatur dalam UU No.21tahun 2008 ttg Perbankan Syariah

4

1

Pendahuluan

5

Gambaran Sederhana Operasi Bank Syariah Keuangan Sosial

Pemegang Saham

bagi hasil

+ Zak at

bagi hasil & bonus

Rekening Investasi Khusus (Mudarabah muqayyadah)

Simpa nan

Mod al

Sumber Dana

- Giro (W adi’ah) - Tabungan (Wadiah)/ (Mudarabah) - Deposito (Mudharabah)

Penyaluran Dana Pembiayaan Berbasis (Jual beli)

•Murabahah •Salam •Isthisna •Ijarah

Bank Syariah profit marg in

Qardhu l Hasan

Pembiayaan Ekuitas /Bagi Hasil

ba ha gi sil

•Mudharabah •Musyarakah

Fe Pinjam an e kebaji Selain fungsi utama perantara dana, bankkan syariah menjalankan fungsi penyedia jasa keuangan (a.l bank garansi, L/C, inkaso, transfer dana, penukaran FX, kartu kredit, SDB dll) dg menerima upah jasa (ujroh) yg sesuai syariah

Hirarki Peraturan Perundangan-undangan terkait Perbankan Syariah UUD 1945 UU BI

UU OJK

UU PERBANKAN SYARIAH

PBI

PDG

POJK

PDK

SE Ekstern

SE Intern

SE OJK

SEDK OJK

Ketentuan BI

Ketentuan OJK



Pokok-PokokPeraturanPerbankanSyariah

Evolusi Undang-Undang Dasar HukumPengaturan PerbankanSyariah Nasional

UU No.10/1998 ttg Perbankan (perubahan) •Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (Pasal 1 angka 3)

UU No.7/1992 ttg Perbankan • Usaha bank umum meliputi• Boleh .. “menyediakan sistem berganda konversi dan bank pembiayaan berdasarkan (UUS) prinsip bagi hasil” (pasal 6 huruf m) •Dasar hukum eksistensi awal bank syariah •Hanya boleh full-pledged

UU No.21/2008 ttg Perbankan Syariah • Bank Umum Syariah • Bank Pembiayaan Rakyat Syariah • Unit Usaha Syariah

Struktur Isi UU No. 21 tahun2008 ttgPerbankan Syariah Terdiri dari: 13 Bab dan 70 Pasal, meliputi Bab 1

Ketentuan Umum

Bab 2

Asas, Tujuan dan Fungsi

Bab 3

Perizinan, Bentuk Badan Hukum, Anggaran Dasar, dan Kepemilikan

Bab 4

Jenis dan Kegiatan Usaha, Kelayakan Penyaluran Dana, dan Larangan Bagi Bank Syariah dan UUS

Bab 5

Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, dan TKA

Bab 6

Tata Kelola, Prinsip Kehati-hatian, dan Pengelolaan Risiko Perbankan Syariah

Bab 7

Rahasia Bank

Bab 8

Pembinaan dan Pengawasan

Bab 9

Penyelesaian Sengketa

Bab 10

Sanksi Administratif

Bab 11

Ketentuan Pidana

Bab 12

Ketentuan Peralihan

Bab 13

Ketentuan Penutup

KetentuanUmum Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

 Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.  Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.  Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.  Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.

1 0

CakupanPerbankanSyariah

Bank

BANK SYARIAH

Bank Umum Syariah (BUS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Konvensional

Bank Umum Konvensiona (BUK UUSl )

Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

24

KetentuanUmum •

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

a.

transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;

b.

transaksi sewa menyewa (ijarah muntahiya bittamlik);

c.

transaksi jual beli dalam bentuk murabahah, salam dan istishna’;

d.

transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qardh;

e.

transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BS/UUS dan pihak lain yang dibiayai/menerima fasilitas dana dan wajib dikembalikan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

dalam

bentuk

ijarah

atau

sewa

beli

24

Asas Perbankan Syariah Pasal 2 Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian  Kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur Riba, Maisir, Gharar, Haram, Zalim  Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan  Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

24

Fungsi Sosial BankSyariah Pasal 4  Bank Syariah & UUS dapat menjalankan fungsi sosial sebagai lembaga baitul maal yaitu menerima zakat, infaq, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya (a.l. denda terhadap nasabah/ta’zir) dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat [Ayat (1)]

 Bank Syariah & UUS dapat menghimpun dana sosial dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif) [Ayat (2)]

24

Perizinan Pasal 5  Setiap pihak yg akan melakukan kegiatan usaha BS/UUS wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai BS/UUS dari BI. [ayat (1)]  Bank Syariah yang telah mendapat izin usaha wajib mencantumkan dengan jelas kata “syariah” pada penulisan nama banknya. [ayat (4)]  Bank Umum Konvensional yang telah mendapat izin usaha UUS wajib mencantumkan dengan jelas frase “Unit Usaha Syariah” setelah nama Bank pada kantor UUS yang bersangkutan. [ayat (5)]

24

Perizinan  Bank Konvensional hanya dapat mengubah kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah (Konversi) dengan izin Bank Indonesia. [ayat (6)]

 Bank Umum Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Umum Konvensional. [ayat (7)]  Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Perkreditan Rakyat. [ayat (8)]  Pembukaan Unit Usaha Syariah di kantor pusat Bank Umum Konvensional wajib mendapat Izin BI [ayat (9)]

24

Pendirian dan Kepemilikan Pasal 9 Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh: a. WNI dan/atau badan hukum Indonesia; b. Huruf a dengan WNA dan/ badan hukum asing secara c. kemitraan; atau d. Pemerintah daerah (Pemda). BPRS hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh: a. WNI dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya b. WNI; c. Pemda; atau d. gabungan dua pihak atau lebih dari WNI, badan hukum Indonesia dan Pemda. 24

Pemisahan(Spin Off) UUS dapat menjadi BUS tersendiri setelah mendapat izin dari BI. (Pasal 16, ayat (1))

Dalam hal BUK memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai aset bank induknya atau 15 tahun sejak berlakunya UU ini, maka BUK dimaksud wajib melakukan pemisahan UUS tersebut menjadi BUS. (Pasal Peralihan - Pasal 68, ayat (1))

24

KegiatanUsahaPerbankan Syariah Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21, antara lain: a. Giro (wadiah) b. Tabungan (wadiah, mudharabah) c. Deposito (mudharabah) d. Pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna’, qardh, ijarah, ijarah muntahiya bittamlik

25

Larangan bagi BUS dan UUS Pasal 24 • Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah • Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal • Melakukan penyertaan modal, kecuali pada Bank Syariah atau lembaga keuangan syariah (untuk UUS tidak boleh) atau untuk kepentingan restrukturisasi pembiayaan • melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

2 0

Larangan bagi BPRS Pasal 25  Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah  Menerima Simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;  Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia;  melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;  melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

25

KomitePerbankan Syariah Pasal 26, ayat (4) dan (5)  Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia (PBI), BI membentuk Komite Perbankan Syariah (KPS). Penjelasan: Komite Perbankan Syariah beranggotakan unsur-unsur dari BI, Departemen Agama dan unsur masyarakat dengan komposisi berimbang, memiliki keahlian di bidang syariah dan berjumlah paling banyak 11 orang.  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan dan tugas Komite Perbankan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan PBI.

25

DewanPengawasSyariah Pasal 32 1) Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib dibentuk di BS dan BUK 2) yang memiliki UUS; 3) DPS diangkat oleh RUPS atas rekomendasi MUI; 4) DPS bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah; 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan DPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan PBI. Penjelasan : yang diatur dalam PBI sekurang-kurangnya meliputi (a) ruang lingkup, tugas dan fungsi DPS; (b) jumlah anggota DPS; (c) masa kerja; (d) komposisi keahlian; (e) maksimal jabatan rangkap; dan (f) pelaporan DPS.

25

Pembinaandan Pengawasan  Pembinaan dan pengawasan Bank Syariah dan UUS dilakukan oleh BI. (Pasal 50)  Bank Syariah dan UUS wajib memelihara tingkat kesehatan yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dan prinsip manajemen Islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank Syariah dan UUS. (Pasal 51)

25

Pembinaandan Pengawasan Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan, BI Berwenang [Pasal 52, ayat (3)] : •Memeriksa dan mengambil data/dokumen dari setiap tempat yang terkait dengan Bank; •Memeriksa dan mengambil data/dokumen dan keterangan dari setiap pihak yang menurut penilaian BI memiliki pengaruh terhadap Bank; dan •Memerintahkan Bank melakukan pemblokiran rekening tertentu, baik rekening simpanan maupun rekening pembiayaan. •BI dapat menugasi Kantor Akuntan Publik (KAP) atau pihak lainnya untuk melaksanakan pemeriksaan [Pasal 53]

25

Penyelesaian Sengketa Pasal 55 1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama; 2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain Peradilan Agama, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.

Penjelasan Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut: a.

Musyawarah;

b.

mediasi perbankan;

c.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain;

d.

Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

25

Penyelesaian Sengketa Pasal 55 1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama; 2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain Peradilan Agama, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.

Penjelasan Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan Akad” adalah upaya sebagai isi berikut: a. Musyawarah; b. c.

d.

Putusan MK tanggal mediasi perbankan; Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase 29 Agustus 2013 lain; Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

25

Implikasi PutusanMK •

“Penjelasan” Pasal 55 ayat 2 dianggap tidak memiliki kekuatan yang mengikat

•

Seluruh proses penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur Litigasi hanya dapat diajukan ke Peradilan Agama

•

Apabila terdapat klausula penyelesaian sengketa di dalam akad perjanjian yang mencantumkan penyelesaian sengketa secara Non Litigasi, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi dan arbitrase berdasarkan prinsip syariah (Mediator dan Arbiter harus bersertifikat syariah).

•

Putusan MK tidak berlaku surut, apabila sebelum tgl penetapan ada proses penyelesaian sengketa melalui jalur Litigasi Peradilan Umum maupun jalur Non Litigasi Badan Mediasi atau Badan Arbitrase umum (BANI), dapat diselesaikan sampai tuntas tanpa harus berpindah pada Peradilan Agama atau jalur Non Litigasi Syariah.

•

Perbankan Syariah tidak harus memperbaharui akad perjanjiannya dengan nasabah, mengingat putusan MK dimaksud akan otomatis menggugurkan cara penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui Peradilan Umum. 25

Sanksi Administratif Pasal 56:

BI menetapkan sanksi administratif kepada Bank Syariah, UUS, Komisaris, DPS, Direksi/pegawai BS dan BK yang memiliki UUS yang tidak melaksanakan prinsip syariah dalam menjalankan usaha.

Pasal 57:

BI mengenakan sanksi administratif kepada BS atau UUS, Komisaris, DPS, Direksi/pegawai BS atau BK yang memiliki UUS apabila melanggar pasal 41 dan 44 (rahasia bank)

Pasal 58 : sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam UU ini a. b. c. d. e. f. g. h.

Denda uang; Teguran tertulis; Penurunan tingkat kesehatan BS dan UUS; Pelarangan turut serta dalam kegiatan kliring; Pembekuan kegiatan usaha tertentu; Pemberhentian pengurus BS dan UUS; Pencantuman pengurus, pegawai dan Pemegang Shm dalam daftar tercela Pencabutan izin usaha.

26



Pokok-PokokPeraturanPerbankanSyariah

3 0

Prinsip Pengaturan Perbankan Syariah: • Kerangka dasar pengaturan yang dibuat harus dapat mengadopsi keunikan karakteristik transaksi serta kaidah kesyariahan yang merupakan faktor kunci kesinambungan operasi perbankan syariah dalam jangka panjang. • Untuk regulasi yang belum ditetapkan mengacu kepada regulasi perbankan konvensional, • Untuk mencapai hal tersebut OJK telah dan akan terus mendorong terwujudnya beberapa standar keuangan syariah seperti Fatwa DSN, PSAK dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah. • Pada prinsipnya penyempurnaan regulasi diprioritaskan pada hal-hal yang unik dan khusus bagi perbankan syariah seperti ketentuan kelembagaan, penilaian aktiva produktif, sistem pelaporan bank, pasar keuangan antar bank dan fasilitas pembiayaan darurat BI.

26

Pengaturandan PengawasanBankSyariah Keunikan dan Aspek Penting dalam Pengaturan & Pengawasan

Fungsi dasar BS secara umum sama dengan bank konvensional, sehingga prinsip pokok pengaturan dan pengawasan yg dikembangkan bagi perbankan sebagian besar berlaku pula pada BS. Namun adanya sejumlah perbedaan yang mendasar dalam filosofi dan prinsip operasional BS mengakibatkan ada perbedaan pengaturan & pengawasan BS.

Karakteristik khusus BS yang mengakibatkan adanya perbedaan dalam pengaturan dan pengawasan BS 1) Perlunya jaminan ketaatan pada prinsip syariah dalam terutama adalah: seluruh aktivitas bank

2)

Perbedaan karakteristik operasional khususnya akibat dari pelarangan bunga yang digantikan dengan skema bagi hasil dan berbagai ragam akad keuangan yang unik dan berbeda dengan produk bank konvensional. 26

Pengaturandan PengawasanBankSyariah Langkah penting dalam menciptakan jaminan pemenuhan prinsip syariah

Menciptakan regulasi dan sistem pengawasan yang sesuai dengan karakteristik bank syariah Menetapkan aturan tentang mekanisme pengeluaran setiap produk bank syariah yang memerlukan pengesahan (endorsement) dari DSN-MUI tentang kehalalan/ fatwa kesesuaian produk dan jasa keuangan bank dengan prinsip syariah, Menerapkan sistem pengawasan baik untuk penilaian aspek kehatian-hatian dan kesesuaian operasional bank dengan ketentuan syariah dengan melibatkan Dewan Pengawas Syariah dan unsur pengawasan syariah lainnya

26

Tatakelola untukJaminan Pemenuhan Prinsip Syariah

Konsultasi timbal balik dalam proses penyusunan fatwa dan regulasi keuangan syariah

Dewan Syariah Nasional MUI 1. Harmonisasi regulasi dan

Fatwa Produk dan fatwa Jasa Keuangan 2. Implementasi fatwa Syariah kedalam Ketentuan/

DPBS / DPMS/ DIKNBS Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah Regulasi & Pengawasan LJKS

Peraturan Jasa Keu. Syariah Dewan Pengawas Syariah

3

34

Regulasi dan Standard Perbankan Syariah Kelembagaan •Kelembagaan BUS •Kelembagaan UUS •Kelembagaan BPRS •Fit and Proper Test

Kehati-hatian (Prudential) •Kualitas Aktiva •KPMM •TKS – RBBR •BMPD •Produk dan Jasa

Pasar Keuangan & Moneter

Standar Akuntansi & Pelaporan

•GWM •PUAS •SBIS •LTV (Loan to Value) dan Uang Muka

•PSAK dan PAPSI •Pelaporan BUS, UUS, dan BPRS

26

Akhir Presentasi

terima kasih

26


PERIZINAN KELEMBAGAAN & PRODUK PERBANKAN SYARIAH

IKNB syariah

PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH

1

Dasar Hukum

2

Otoritas, Entry point dan Ruang Lingkup Perizinan Perbankan Syariah

3

Perizinan Kelembagaan Perbankan Syariah

4

Perizinan Produk Perbankan syariah


PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH  UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan  UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

D A S A R

 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas  UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah  PBI No.15/13/PBI/2013 tentang Perubahan Atas PBI No.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah  PBI No.11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah

H U K U M

 PBI No.15/14/PBI/2013 tentang Perubahan Atas PBI No.11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah  Peraturan Bank Indonesia No.11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  Peraturan Bank Indonesia No.11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah  PBI No.10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah  PBI No. 14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH PUNGUTAN OJK PASAL 37 AYAT (2) DAN (3) UU NO.21 TAHUN 2011 PIHAK YG MELAKUKAN KEGIATAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN WAJIB MEMBAYAR PUNGUTAN YG DIKENAKAN OJK, PUNGUTAN DIMAKSUD ADALAH PENERIMAAN OJK

PP NO.11 TAHUN 2014 TENTANG PUNGUTAN OLEH OJK JENIS PUNGUTAN YG BERLAKU PADA OJK MELIPUTI:BIAYA PERIZINAN, PERSETUJUAN, PENDAFTARAN, PENGESAHAN DAN PENELAAHAN ATAS RENCANA AKSI KORPORASI DAN BIAYA TAHUNAN DALAM RANGKA PENGATURAN, PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN. PASAL 5 AYAT (1) TERMASUK DALAM BIAYA PERIZINAN A.L. IZIN USAHA BANK UMUM (RP100JT) DAN IZIN USAHA BPRS (RP50JT). LAMPIRAN PP KHUSUS UNTUK TAHUN 2014 PUNGUTAN DIKENAKAN 2/3 DARI BESARAN

PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH RUANG LINGKUP PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH

PERIZINAN KELEMBAGAAN BUS, UUS, BPRS, KC/KPw BA ENTRY

OPERASIONAL

EXIT

PERIZINAN PRODUK BARU

BUS, UUS, BPRS IZIN PRODUK BARU • Belum tercantum dalam

kodifikasi

LAPOR PRODUK BARU

produk perbankan • syariah Sudah tercantum dalam kodifikasi produk perbankan syariah


PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH JENIS PERIZINAN KELEMBAGAAN 1.PENDIRIAN BUS/BPRS; 2.SPIN OFF UUS

PERIZINAN ENTRY KELEMBAGAAN

4. PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (KONVERSI) BUK/BPR MENJADI BUS/BPRS;

5. PEMBUKAAN UUS; 6. PEMBUKAAN KC/KPW DARI BANK SYARIAH YANG BER-KP DI LUAR NEGERI; MERGER/KONSOLIDASI BUS/BPRS;

PERIZINAN OPERASIONAL KELEMBAGAAN 1.PEMBUKAAN/PENUTUPAN KC DAN KANTOR DI BAWAH KC, 2.PEMINDAHAN ALAMAT KP, KC, KPW, DAN KANTOR DI BAWAH KC, 3.PERUBAHAN STATUS KANTOR BUS/BPRS, UUS, DAN KPW BA (KP DI WILKER KP-BI). 4.PENINGKATAN STATUS BUS NON-DEVISA MENJADI BUS DEVISA; 5.PENETAPAN PENGGUNAAN IZIN USAHA AKIBAT PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN PERUBAHAN NAMA BUS/BPRS DAN KC BA (KP DI WILKER KP-BI; 6.AKUISISI DAN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BUS/BPRS.

7.PERUBAHAN PENGURUS BUS/BPRS, DIREKTUR UUS, KEPALA KPW DARI BANK SYARIAH YANG BER KP DI LUAR NEGERI, PIMPINAN KC BANK ASING, DAN DPS, YANG BERKANTOR PUSAT DI WILAYAH KERJA KP-BI;

PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH JENIS PERIZINAN KELEMBAGAAN PERIZINAN EXIT KELEMBAGAAN PENCABUTAN IZIN USAHA BUS, BPRS DAN UUS 1.

ATAS KEPUTUSAN LPS/OJK

2.

ATAS PERMINTAAN BANK

PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH PENDELEGASIAN WEWENANG

KANTOR PUSAT OJK

ENTRY

EXIT

(KELEMBAGAAN)

(KELEMBAGAAN)

IZIN PRODUK BARU

OPERASIONAL

KANTOR REGIONAL / KANTOR OJK

LAPOR PRODUK BARU

PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH ENTRY POINT PERBANKAN SYARIAH KONVERSI BUK MENJADI BUS

PENDIRIAN BUS BARU (MODAL DISETOR MINIMUM RP 1 T)

PENDIRIAN BPRS BARU (MODAL DISETOR MINIMUM RP 4 S/D 14 M)

KONVERSI BPR MENJADI BPRS

PERBANKAN SYARIAH SPIN OFF UUS

DUAL SISTEM / UUS (MODAL

(MODAL DISETOR MINIMUM RP 500 M)

KERJA MINIMUM RP 100 M)

PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH PROSES PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH

Pendirian Perbankan Syariah

BUS •IZIN PRINSIP •IZIN USAHA

SPIN OFF UUS

BUS BARU •IZIN PRINSIP •IZIN USAHA

KONVERSI BANK SYARIAH IZIN KONVERSI

BPRS •IZIN PRINSIP •IZIN USAHA SPIN OFF PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN

IZIN PEMISAHAN UUS

UUS IZIN PENDIRIAN UUS

PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH BENTUK BADAN HUKUM DAN KEPEMILIKAN BANK SYARIAH

BADAN HUKUM BUS DAN BPRS : PERSEROAN TERBATAS KEPEMILIKAN BUS : A. WNI DAN/ATAU BADAN HUKUM INDONESIA; B. WNI DAN/ATAU BADAN HUKUM INDONESIA DENGAN WNA DAN/ATAU BADAN HUKUM ASING SECARA KEMITRAAN; ATAU C. PEMERINTAH DAERAH.

KEPEMILIKAN BPRS : A. WNI DAN/ATAU BADAN HUKUM INDONESIA YANG SELURUH PEMILIKNYA WNI; B. PEMERINTAH DAERAH; ATAU C. DUA PIHAK ATAU LEBIH SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM HURUF A DAN HURUF B

PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH PERMODALAN BANK SYARIAH DAN UUS

•

MODAL DISETOR MINIMUM PENDIRIAN BUS: RP 1 TRILYUN; •

MODAL DISETOR MINIMUM PENDIRIAN BPRS : -

•

RP 14 MILIAR UNTUK WILAYAH YG TERMASUK ZONA 1; RP 8 MILIAR UNTUK WILAYAH YG TERMASUK ZONA 2; RP 6 MILIAR UNTUK WILAYAH YG TERMASUK ZONA 3; DAN RP 4 MILIAR UNTUK WILAYAH YG TERMASUK ZONA 4.

MODAL DISETOR MINIMUM UNTUK SPIN OFF UUS MENJADI BUS: RP 500 MILYAR (DLM WAKTU 10 TAHUN HARUS MENJADI RP 1 TRILIUN)

•

MODAL KERJA MINIMUM UUS : RP 100 MILIAR

PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH PERSYARATAN BANK SYARIAH NEW ENTRY

IZIN PRINSIP

IZIN USAHA

• RANCANGAN ANGGARAN DASAR

• ANGGARAN DASAR

• DAFTAR CALON PEMEGANG SAHAM, PENGURUS DAN DPS BESERTA DOKUMEN

• DAFTAR PEMEGANG SAHAM, PENGURUS DAN DPS DAN DOKUMEN UNTUK PENGURUS WNA (UNTUK BUS)

• RENCANA SUSUNAN ORGANISASI BESERTA NAMA CALON MINIMAL PEJABAT EKSEKUTIF • STUDI KELAYAKAN DAN RENCANA BISNIS • RENCANA KORPORASI

• PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO • SISTEM DAN PROSEDUR KERJA • BUKTI PENEMPATAN 30% MODAL DISETOR DI ESCROW ACCOUNT AN. DK OJK QQ SALAH SATU PSP • SURAT PERNYATAAN TERKAIT SUMBER DANA MODAL

• PERUBAHAN RENCANA SUSUNAN BESERTA NAMA CALON MINIMAL PEJABAT EKSEKUTIF • BUKTI PEMENUHAN MODAL MINIMUM BESERTA DOKUMEN SURAT PERNYATAAN

• BUKTI KESIAPAN OPERASIONAL

PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH CONTOH TAHAPAN PERIZINAN – PERMOHONAN PERSETUJUAN PRINSIP PENDIRIAN BPRS Tim Pendiri/Calon Pemegang Saham BPRS

Mengajukan Permohonan kepada OJK

Presentasi rencana pendirian BPRS di OJK

Layak/ Tidak Layak?

+ asli dokumen kepada KPBI + cc dokumen kepada KPwBI

Mempersiapkan persyaratan persetujuan prinsip pendirian BPRS a.l. : • Rancangan akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar • Permodalan, bukti setoran modal minimal 30% persyaratan modal minimum sesuai zonasi • Mengajukan calon Pengurus dan DPS • Studi kelayakan termasuk data potensi ekonomia daerah, SOP lengkap dan komprehensif • Surat pernyataan sumber dana • Proyeksi keuangan bulanan selama 3 tahun pertama

YA

+ dokumen lengkap

Fit & Proper Test Calon PSP dan pengurus, wawancara Calon DPS

TIDAK

TIDAK

Lulus/ Tidak Lulus? LULUS SELURUHNYA

Rekomendasi KR/KOJK

Persetujuan Prinsip

PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH CONTOH TAHAPAN PERIZINAN – PERMOHONAN IZIN USAHA PENDIRIAN BPRS Tim Pendiri BPRS

Mengajukan Permohonan Izin Usaha ke OJK

+ dokumen

*) Apabila terdapat perubahan

TIDAK

Mempersiapkan persyaratan Izin USaha a.l. : • Bukti pelunasan modal disetor • Akta A/D dan pengesahannya • Kesiapan operasional termasuk SDM, sistem pembukuan, gedung kantor serta sarana dan prasarana lainnya

Pemeriksaan Kesiapan Operasional Bank

Fit & Proper Test Calon PSP dan pengurus, wawancara Calon DPS *)

Memen uhi Syarat?

Melaporkan Kegiatan Usaha max. 10 hari setelah pelaksanaan

END

YA

Pemberian Izin Usaha

Melaksanakan Kegiatan Usaha max. 60 hari setelah tanggal Izin Usaha

LULUS SELURUH NYA

PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH PERSYARATAN KONVERSI DAN SPIN OFF UUS

KONVERSI

SPIN OFF DENGAN BANK BARU

• • • • •

MEMILIKI PERSYARATAN YANG SAMA DENGAN PEMBENTUKAN BUS BARU DENGAN TAMBAHAN DOKUMEN

• • • • • • • • • • •

ANGGARAN DASAR AWAL RANCANGAN ANGGARAN DASAR MISI DAN VISI PERUBAHAN KEGIATAN USAHA RISALAH RUPS DAFTAR CALON PEMEGANG SAHAM, PENGURUS DAN DPS BESERTA DOKUMEN PERSYARATAN PENGALAMAN KERJA BAGI ANGGOTA DIREKSI SURAT PERNYATAAN TERKAIT PENAMBAHAN MODAL DISETOR RENCANA SUSUNAN ORGANISASI BESERTA NAMA CALON MINIMAL PEJABAT EKSEKUTIF STUDI KELAYAKAN DAN RENCANA BISNIS LAPORAN KEUANGAN RENCANA KORPORASI PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO SISTEM DAN PROSEDUR KERJA RENCANA PENYELESAIAN HAK DAN KEWAJIBAN BUKTI KESIAPAN OPERASIONAL DAFTAR JARINGAN KANTOR YANG AKAN DIJADIKAN KANTOR BANK

IZIN PRINSIP • SURAT PERNYATAAN PSP UNTUK MENINGKATKAN MODAL MENJADI RP.1T • NERACA PROFORMA BUS • RANCANGAN PEMISAHAN UUS DARI BANK INDUK

IZIN •USAHA NERACA INTERN UUS BULAN TERAKHIR SPIN OFF PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN • • •

LAPORAN PROFORMA BUS LANGKAH-LANGKAH YANG DITEMPUH DALAM RANGKA PENYELESAIAN HAK DAN KEWAJIBAN RANCANGAN PEMISAHAN UUS DARI BANK INDUK

PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH CONTOH TAHAPAN PERIZINAN – KONVERSI BANK KONVENSIONAL

Fit and Proper calon PSP, pengurus dan DPS

Mengajukan Permohonan ke OJK

Mengajukan Perubahan AD kpd DepkumHAM

Tidak

Memenuhi syarat?

Ya

Presentasi Di OJK

Persetujuan Konversi

Pegesahan Perub. AD Mempersiapkan persyaratan konversi

Menyelesaikan H & K Debitur & Kreditur konvensional dlm 360 hr

End

Melakukan Kegiatan Usaha Syariah 60 hari sejak izin berlaku

PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH CONTOH TAHAPAN PERIZINAN – SPIN OFF Bank Konvensional dg UUS

Mendirikan BUS Baru?

Tidak

Mencari Bank Konvensional u/ diakuisisi

Due Dilligence

Ya

Pengalihan Asset/Kewajiban dan Kantor UUS

Tidak

Proses Pendirian BUS & Pengajuan Izin

Layak?

Ya

Mengajukan Persetujuan Penyertaan Modal

Persetujuan Penyertaan Izin Pendirian

BUS

Konversi

Setor Modal/ Pembelian Saham

RUPS Rancangan Akuisisi

PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH PERSYARATAN PENDIRIAN UUS BARU  TERCANTUM DALAM RENCANA BISNIS BANK UMUM KONVENSIONAL  RANCANGAN ANGGARAN DASAR  DOKUMEN CALON DIREKTUR DAN DPS  SURAT PERNYATAAN DARI DIREKSI BUK MENGENAI ALOKASI DANA DARI BUK UNTUK MODAL KERJA UUS. MODAL KERJA UUS DISISIHKAN OLEH BUK DALAM BENTUK TUNAI PALING KURANG SEBESAR RP.100M SERTA KESANGGUPAN BUK UNTUK MENANGGULANGI KESULITAN LIKUIDITAS YANG DIALAMI OLEH UUS. • • • • • • •

STUDI KELAYAKAN DAN RENCANA BISNIS RENCANA BISNIS PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO SISTEM DAN PROSEDUR KERJA RENCANA SUSUNAN ORGANISASI BESERTA NAMA CALON MINIMAL PEJABAT EKSEKUTIF NERACA INTERN BUK PRESENTASI RENCANA PEMBUKAAN UUS

PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH BANK UMUM SYARIAH No

Nama BUS

Keterangan

1

PT. Bank Muamalat Indonesia

Pendirian baru

2

PT. Bank Syariah Mandiri

Konversi

3

PT. Bank Mega Syariah

Konversi

4

PT. Bank BRISyariah

Konversi dan Spin – Off

5

PT. Bank Syariah Bukopin


6

PT. Bank Panin Syariah

Konversi

7

PT. Bank Victoria Syariah

Konversi

8

PT. Bank BCA Syariah

Konversi

9

PT. Bank Jabar dan Banten Syariah

Spin – Off

10

PT. Bank BNI Syariah

Spin – Off

11

PT. Bank Maybank Syariah Indonesia

Konversi

12

PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah



PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH KEPENGURUSAN BANK SYARIAH DAN UUS

BUS : • • •

JUMLAH ANGGOTA DIREKSI MINIMAL 3 ORANG; JUMLAH ANGGOTA DEWAN KOMISARIS MINIMAL 3 ORANG DAN MAKSIMAL SAMA DENGAN JUMLAH ANGGOTA DIREKSI; JUMLAH DPS MINIMAL 3 ORANG DAN MAKSIMAL 50% DARI JUMLAH ANGGOTADIREKSI;

BPRS: • • •

JUMLAH ANGGOTA DIREKSI MINIMAL 2 ORANG; JUMLAH ANGGOTA DEWAN KOMISARIS MINIMAL 2 ORANG DAN MAKSIMAL 3 ORANG; JUMLAH DPS MINIMAL 2 ORANG DAN MAKSIMAL 3 ORANG;

UUS : •DIPIMPIN OLEH DIREKTUR UUS •JUMLAH DPS MINIMAL 2 ORANG DAN MAKSIMAL 3 ORANG

PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH PEMEGANG SAHAM PENGENDALI DAN PENGURUS BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

PIHAK YANG DIAJUKAN SEBAGAI PEMEGANG SAHAM PENGENDALI DAN PENGURUS BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH 1. TIDAK SEDANG MENJALANI PROSES HUKUM 2. TIDAK SEDANG MENJALANI UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN SUATU BANK 3. TIDAK MEMILIKI KREDIT MACET DAN/ATAU TIDAK TERCANTUM DALAM DAFTAR PIHAK YANG MEMILIKI KREDIT MACET 4. TIDAK TERCANTUM DALAM DAFTAR PIHAK YANG DINYATAKAN TIDAK LULUS UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN 5. MEMILIKI KOMITMEN UNTUK MEMATUHI PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU 6. MEMILIKI KOMITMEN TERHADAP PENGEMBANGAN OPERASIONAL BANK SYARIAH YANG SEHAT

PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH PROSES PERIZINAN PEMEGANG SAHAM, PENGURUS DAN DPS

PENILAIAN ADMINISTRATIF    

KELENGKAPAN & KEBENARAN DOKUMEN TIDAK TERCANTUM DALAM DAFTAR TIDAK LULUS FIT AND PROPER TEST (DTL) TIDAK MEMILIKI KREDIT BERMASALAH (DAFTAR KREDIT MACET)  MEMILIKI TRACK RECORD YG BAIK

WA

WANCARA FIT AND PROPER TEST

ASPEK INTEGRITAS ASPEK KOMPETENSI

PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH PERSYARATAN PENGURUS BUS DAN UUS KETERANGAN

KOMISARIS

DIREKSI BUS & UUS

HUBUNGAN

Mayoritas dilarang memiliki hubungan keluarga sd derajad ke-2 dengan sesama Komisaris dan Direksi

RANGKAP JABATAN

Hanya dapat merangkap jabatan 1. Hanya dpt merangkap jabatan : 1.Komisaris/Direksi/PE pd lembaga/perusahaan non LK a. apabila menjalankan tugas fungsional sbg Komisaris 2.Komisaris/Direksi yg melaksanakan fungsi pengawasan pada perusahaan anak bukan bank yg dikendalikan pd perusahaan anak LKBB Bank (krn sbg direksi yg bertanggung jawab thd 3.Komisaris/Direksi/PE pd 1 perusahaan yg merupakan pengawasan perusahaan anak) pemegang saham bank; atau b. jabatan pd 2 lembaga nirlaba 4.Pejabat pd maksimum 3 lembaga nirlaba

1. Direktur Utama wajib independen thd PSP 2. Secara sendiri atau bersama dilarang memiliki saham melebihi 25% dr modal disetor di perusahaan lain 3. Mayoritas dilarang memiliki hubungan keluarga sd derajad ke-2 dengan sesama Komisaris dan Direksi 4. Direktur Kepatuhan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan Komisaris, Direksi dan/atau PSP atau hubungan yang mempengaruhi independensi

2. Direktur Utama dilarang merangkap jabatan sebagai Direktur Kepatuhan 3. Direktur Kepatuhan dilarang membawahkan fungsi bisnis dan operasional, manajemen risiko yang mengambil keputusan pada kegiatan usaha Bank, treasury, keuangan dan akuntansi, logistik dan pengadaan barang/jasa, tekhnologi informasi dan audit intern

PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH PERSYARATAN PENGURUS BUS DAN UUS KETERANGAN PENGALAMAN

KOMISARIS

DIREKSI BUS & UUS

1. Memiliki sertifikat pelatihan perbankan syariah 1. Memiliki sertifikat pelatihan perbankan syariah dengan dengan cakupan materi minimal ketentuan, produk materi sekurangnya ketentuan perbankan syariah, dan analisa laporan keuangan bank syariah produk bank syariah, kegiatan operasional bank syariah 2. Memiliki pengalaman di bidang operasional dan laporan keuangan bank syariah perbankan syariah yang cukup 2. Mayoritas Direksi memiliki pengalaman sekurangnya 4 3. Komisaris Independen memiliki Sertifikasi tahun dengan jabatan paling rendah PE di perbankan Manajemen Risiko tingkat 2 dan anggota Komisaris dan sekurangnya 1 diantaranya menjabat sekurangnya lainnya tingkat 1

PE di BUS dan/atau UUS 3. Memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko sesuai ketentuan yang berlaku

LAINNYA

Minimum 50% adalah Komisaris Independen

KETERANGAN

RANGKAP JABATAN

Terdapat 1 Direktur Kepatuhan

DPS 1. Rangkap jabatan sbg DPS maksimum pd 4 lembaga keuangan syariah lainnya 2. Tidak boleh merangkap sebagai konsultan (perusahaan/pribadi) Bank Syariah datau

PENGALAMAN 1. Sekurangnya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum 2. Direkomendasikan oleh DSN-MUI

PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH PERSYARATAN PENGURUS BPRS KETERANGAN

KOMISARIS

DIREKSI

HUBUNGAN

-

RANGKAP JABATAN

Hanya dapat merangkap jabatan sebagai: Dilarang merangkap sebagai anggota Direksi, anggota Dewan 1.Komisaris pada 2 BPRS/BPR lain Komisaris, anggota DPS atau Pejabat, Eksekutif pada 2.Komisaris/Direksi/PE pada 2 lembaga/perusahaan lain lembaga keuangan, badan usaha atau lembaga lain bukan bank

1. Dirut wajib berasal dari pihak yg independen thd PSP 2. Dilarang memiliki hubungan keluarga dengan a. Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, besan, menantu, suami, istri, saudara kandung atau ipar: dan/atau b. Anggota Dewan Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, besan, menantu, suami, istri atau saudara kandung

PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH PERSYARATAN PENGURUS BPRS KETERANGAN PENGALAMAN

KOMISARIS

DIREKSI

1. Memiliki sertifikat pelatihan perbankan syariah dengan materi sekurangnya ketentuan perbankan syariah, produk bank syariah dan analisa laporan keuangan bank syariah 2. Memiliki pengalaman di bidang operasional perbankan syariah yang cukup antara lain dalam pengelolaan bisnis utama Bank Syariah dan/atau UUS

1. Memiliki sertifikat pelatihan perbankan syariah dengan materi sekurangnya ketentuan perbankan syariah, produk bank syariah, kegiatan operasional bank syariah dan laporan keuangan bank syariah 2. Paling sedikit 50% anggota Direksi termasuk Direktur Utama harus berpengalaman operasional sekurangnya: a. 2 tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau pembiayaan di perbankan syariah b. 2 tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau perkreditan di perbankan konvensional dan memiliki pengetahuan di bidang perbankan syariah; atau c. 3 tahun sebagai direksi atau setingkat dengan direksi di lembaga keuangan mikro syariah 3. Anggota Direksi berpendidikan formal paling kurang setingkat Diploma III atau Sarjana Muda

KETERANGAN RANGKAP JABATAN

DPS Rangkap jabatan sbg DPS maksimum pd 4 lembaga keuangan syariah lainnya

PENGALAMAN 1. Sekurangnya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum 2. Direkomendasikan oleh DSN-MUI


PENGATURAN PRODUK DAN AKTIVITAS PERBANKAN SYARIAH…..

PBI NO. 14/26/PBI/2012 TENTANG KEGIATAN USAHA DAN JARINGAN KANTOR BERDASARKAN MODAL INTI BANK

POJK NO…../POJK.03/2015 TENTANG PRODUK DAN AKTIVITAS BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

SEOJK NO. …/SEOJK.03/2015 TENTANG PRODUK DAN AKTIVITAS BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

• Matriks Produk & Aktivitas Per BUKU • Kodifikasi Produk & Aktivitas Standar

SEDK NO. …./SEDK.03/2015 TENTANG PERIZINAN DAN PELAPORAN PRODUK DAN AKTIVITAS BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

SEOJK NO. …./SEOJK.03/2015 TENTANG PRODUK DAN AKTIVITAS BPRS • Matriks Produk & Aktivitas • Kodifikasi Produk & Aktivitas Standar

SEDK NO……/SEDK.03/2015 TENTANG PERIZINAN DAN PELAPORAN PRODUK DAN AKTIVITAS BPRS

KEDUDUKAN KODIFIKASI DALAM PENGATURAN PRODUK Memenuhi kriteria produk/aktivitas baru?

START

a. belum pernah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh Bank; b. telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh Bank namun dilakukan pengembangan atau perubahan fitur

Ya

Sesuai BUKU?

Step ini tdk perlu utk BPRS

Tidak Ya

END

Tidak

Blm pernah diterbitkan/dilaksanakan sebelumnya? Ya

Tercantum di RBB?

Tidak

Ya

Ya

Sesuai kodifikasi? Tidak perlu persetujuan

Tidak

END

Tidak

Wajib mengajukan persetujuan 30 hr kerja sblumnya

Tidak

END

Disetujui?

Terbit? Ya

Terbit?

END

Tidak > 6 bln

END

Tidak

Ya

Ya

Lapor realisasi (pling lambat 7 hr kerja)

END

Lapor realisasi (pling lambat 7 hr kerja)

PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH PERIZINAN PRODUK

PRODUK YG PERLU IZIN/DILAPORKAN, MELIPUTI: •

SISI PENGHIMPUNAN DANA

•

SISI PENYALURAN DANA

•

PELAYANAN JASA BANK

Tidak termasuk produk LKBB yg dipasarkan oleh bank sbg agen pemasaran

PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH Kodifikasi Produk Perbankan Syariah

1. PENGHIMPUNAN DANA • • •

GIRO SYARIAH TABUNGAN SYARIAH DEPOSITO SYARIAH

2. PENYALURAN DANA • • • • • • • •

PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN

ATAS DASAR AKAD ATAS DASAR AKAD ATAS DASAR AKAD ATAS DASAR AKAD ATAS DASAR AKAD ATAS DASAR AKAD ATAS DASAR AKAD MULTIJASA

3. PELAYANAN JASA • • •

L/C IMPOR SYARIAH BANK GARANSI SYARIAH PENUKARAN VALAS (SHARF)

MUDHARABAH MUSYARAKAH MURABAHAH SALAM ISTISHNA’ IJARAH QARDH

PERIZINAN PERBANKAN SYARIAH PENGHENTIAN PRODUK

BANK WAJIB MENGHENTIKAN KEGIATAN PRODUK BILA: • TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PELAPORAN/PERIZINAN PRODUK • TIDAK SESUAI DG PRINSIP SYARIAH • TIDAK SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN YG BERLAKU

BILA PRODUK DIKENAKAN PENGHENTIAN SEMENTARA: • BANK DILARANG MENJUAL PRODUK TSB & WAJIB MENYEMPURNAKAN DLM JANGKA WAKTU YG DITETAPKAN BI. BILA TIDAK, AKAN DIKENAKAN PENGHENTIAN TETAP BILA PRODUK DIKENAKAN PENGHENTIAN TETAP: • BANK WAJIB MENGHENTIKAN KEGIATAN PRODUK TSB & WAJIB MENYELESAIKAN HAK DAN KEWAJIBAN NASABAH.



PENGAWASAN BANK SYARIAH & PERLINDUNGAN KONSUMEN

IKNB syariah

AGENDA

I.

Otoritas Pengawasan Bank dan Dasar Hukum

II.

Perbankan : Sistem dan Kegiatan Usaha

III.

Sistem dan Strategi Pengawasan Bank

IV. Siklus Pengawasan dan Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan V. PENUTUP

306

I. Otoritas Pengawasan Bank dan Dasar Hukum

307

PENGAWASAN BANK SYARIAH DASAR HUKUM  UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (tanggal 17 Juli 2008)  UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK (tanggal 22 November 2011)

308

Pembinaan dan Pengawasan Bank Syariah sesuai UU Bank Syariah  Pembinaan dan pengawasan Bank Syariah (BUS, BPRS) dan UUS dilakukan oleh BI  Pembinaan oleh BI antara lain aspek kelembagaan, kepemilikan & kepengurusan (fit & proper test),kegiatan usaha, pelaporan, serta aspek operasional lainnya  Pengawasan oleh BI meliputi pengawasan tidak langsung (off site supervision) atas dasar laporan bank dan pengawasan langsung (on site examination) dalam bentuk pemeriksaan bank  Bank Syariah wajib memelihara TKS yang meliputi faktor Profil Risiko, Good Corporate Governance, Rentabilitas dan Permodalan.

309

OTORITAS JASA KEUANGAN TUJUAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG BAB III - UU No. 21 Th 2011 Tentang OJK Pasal 4 OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Pasal 5 OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Pasal 6 OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. 310

KEWENANGAN OJK 1.

Rigth to License ◘ Penilaian ahlak dan moral calon pemilik/pengurus ◘ Kemampuan penyediaan modal ◘ Kesungguhan calon pengurus/pemilik melakukan kegiatan perbankan

2.

Rigth to Regulate ◘ Merumuskan ketentuan dan peraturan untuk terciptanya perbankan yang sehat

3.

Rigth to Control ◘ Melakukan pengawasan terhadap bank dalam batasan wewenang yang jelas

4.

Rigth to Impose Sanction ◘ Kewenangan memberikan sanksi atas pelanggaran ketentuan

311

II. Perbankan : Sistem dan Kegiatan Usaha

312

PERBANKAN : Definisi (UU OJK)

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah.

313

Sistem Perbankan

INFRASTRUKTUR

PENGATURAN/ PENGAWASAN

Bank Umum

BPR

OJK – PENGAWASAN BANK, BAPEPAM-LK BANK INDONESIA BPK (AUDIT BANK BUMN) PPATK (TPPU & PPT)

Bank Umum Konvensional

Unit Usaha Syariah

Bank Umum Syariah

BPR Konvensional

BPR Syariah

• Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) • Asosiasi Perbankan • IAI • Lembaga peradilan & arbitrase • Lembaga pendidikan • Lembaga Rating • Dewan Syariah Nasional (DSN) • dll

MASYARAKAT

314

APA ITU BANK SYARIAH ?  Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.  Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah

315

APA ITU BANK SYARIAH ? 

Bank Umum Syariah (BUS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.



Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah



Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

316

STRUKTUR ORGANISASI BANK SYARIAH

317

STRUKTUR ORGANISASI UNIT USAHA SYARIAH

318

LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH Laporan keuangan bank syariah meliputi: a. Neraca b. Laporan Rugi Laba c. Laporan Rekening Administratif d. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat e. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

319

NERACA BANK KONVENSIONAL AKTIVA           

Kas Giro pada Bank Indonesia Giro pada Bank lain Penempatan pada Bank lain Effek-effek Tagihan derivatif Tagihan Akseptasi Kredit Penyertaan saham Aktiva tetap Aktiva lainnya

KEWAJIBAN          

Kewajiban segera Simpanan Simpanan dari bank lain Effek-effek yang dijual dengan janji beli kembali Kewajiban Derivatif Kewajiban Akseptasi Surat berharga yang diterbitkan Pinjaman diterima Estimasi kerugian komitmen dan kontijensi Kewajiban lain-lian pinjaman subordinasi

EKUITAS   

Modal disetor Tambahan modal disetor Saldo Laba (rugi)

320

NERACA BANK SYARIAH AKTIVA

KEWAJIBAN



Kas



Kewajiban Segera



Penempatan pada Bank Indonesia



Simpanan (Giro Wadiah & Tabungan Wadiah)



Giro pada Bank lain



Kewajiban Lain (hutang salam & hut. Istishna)



Penempatan pada Bank Lain



Kewajiban kepada Bank Lain



Effek-effek



Pembiayaan yang diterima



Piutang (murabahah, salam, istishna, qard)



Keuntungan yg sudah diumumkan belum dibagi



Pembiayaan Mudharabah



Hutang Zakat, Hutang Pajak, Hutang Lainnnya



Pembiayaan Musyarakah

INVESTASI TIDAK TERIKAT



Persediaan (aktiva untk dijual kembali)



ITT Bukan Bank (Tab & Deposito Mudharabah)



Aktiva yang diperoleh untuk Ijarah



ITT Bank ( Tabungan & Deposito Mudharabah)



Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian

EKUITAS



Penyertaan



Modal disetor



Aktiva tetap dan akumulasi penyusutan



Tambahan modal disetor



Aktiva lainnya



Saldo laba (rugi)

Laporan Investasi Terikat

321

LABA–RUGI BANK SYARIAH VS KONVENSIONAL Perbankan syariah

Perbankan Konvensional

Pendapatan operasi utama

Pendapatan bunga Pendapatan komisi Beban provisi dan komisi Keuntungan atau kerugian penjualan efek Keuntungan atau kerugian investasi efek Keuntungan atau kerugian Tx valas Pendapatan deviden Pendapatan operasional lainnya Beban penysh kerugian kredit & Akt Pr lain Beban Administrasi umum Beban operasional Lainnya

 Pendapatan dari jual beli (murabahah, salam, ijarah)  Pendapatan dari sewa  Pendapatan dari Bagi Hasil (mudharabah, musyarakah)  Pendapatan operasi utama lainnya

Hak pihak ketiga atas bagi hasil ITT

Pendapatan Operasi Lainnya Beban Operasi Lainnya Pendapatan Non Operasi Pendapatan dari denda dan Beban Non Operasi pendapatan dari penempatan Zakat pada bank konvensional  Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan

322

TATA KELOLA OPERASIONAL BANK

Otoritas Lain

Dewan Pengawas Syariah (DPS) TANGGUNG JAWAB OJK

Pengawasan dan uji petik oleh DPS DILUAR KENDALI OJK

Cakupan pemeriksaan OJK

Dilaporkan ke BI/OJK

Tidak dilaporkan ke BI/OJK, Dialporkan ke Otoritas lain

Lap. DPS

TANGGUNG JAWAB OJK + DPS

323

III. Sistem dan Strategi Pengawasan Bank

324

PRINSIP-PRINSIP PENGAWASAN

Pengawasan bank syariah secara garis besar adalah sama dengan bank konvensional dengan penambahan pada aspek penilaian terhadap kepatuhan bank syariah dalam penerapan prinsip syariah dan adanya tambahan kewenangan untuk melakukan penyitaan data/dokumen bank.

325

PRINSIP-PRINSIP PENGAWASAN Tujuan Pengawasan Bank: Memastikan bahwa bank dikelola secara sehat dan berhati-hati sesuai dengan prinsip manajemen risiko dan tata kelola yang baik (good corporate governance) serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pemenuhan prinsip syariah. Tugas Pengawas Bank:

Memastikan bahwa pemilik dan pengurus bank menjalankan roda usaha bank sesuai dengan aturan-aturan baku yang telah ditetapkan Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia agar tercipta sistem perbankan yang sehat secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional. 326

PRINSIP-PRINSIP PENGAWASAN  Tidak dimaksudkan untuk menggantikan manajemen bank dalam mengambil keputusan bisnis.  Tidak dimaksudkan untuk menjamin bahwa bank tidak akan jatuh bangkrut.  Bukan untuk mencegah atau melarang bank mengambil risiko bisnis dari kegiatan operasionalnya yg diperbolehkan.  Dalam aspek makro perbankan, otoritas pengawasan bank tidak dimaksudkan untuk menciptakan distorsi terhadap iklim persaingan pasar, dan tidak untuk memaksakan bank untuk melakukan kebijakan moneter dan pembiayaan tertentu.

327

STRATEGI PENGAWASAN 1. Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (Compliance Based Supervision) Menekankan pemantauan kepatuhan bank untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian. 2. Pengawasan Berdasarkan Risiko (Risk Based Supervision) Merupakan pendekatan pengawasan yang berorientasi ke depan (forward looking). Pengawasan/pemeriksaan suatu bank difokuskan pada risiko-risiko yang melekat (inherent risk) pada aktivitas fungsional bank serta KPMR.

328

STRATEGI PENGAWASAN 1. Pengawasan langsung (on site supervision) a. b. c. d.

Minimal 1 kali setahun Fokus pada risiko dan aktivitas fungsional yang tergolong tinggi (risk based approach) Memanfaatkan hasil audit internal dan eksternal (akuntan publik) serta hasil pengawasan termasuk informasi pihak ketiga sebagai salah satu dasar pelaksanaan audit. BI dapat menugaskan akuntan publik untuk dan atas nama BI melaksanakan pemeriksaan terhadap Bank

2. Pengawasan tidak langsung (off site supervision) a. b. c.

Pengawasan Normal/Rutin Pengawasan Intensif (Intensive Supervision) Pengawasan Khusus (Special Surveillance)

329

IV. Siklus Pengawasan dan Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan

330

SIKLUS PENGAWASAN Forum Panel RBS Fase 2 Rencana & Realisasi Monitoring tindak Lanjut Isu strategis

Pengumpulan Pengumpulan Pengumpulan data/Informasi data/Informasi data/Informasi Isudan dananalisis analisis IsuIsudan analisis

Forum Panel RBS Fase 1

Profil Risiko & CAMELS Rating Strategi Pengawasan Tahunan - Off-site - On-site

LHP

Audit Working Plan 331

SIKLUS PENGAWASAN 1. Know Your Bank Pemahaman komprehensif terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja dan profil risiko bank. 2. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank. 3. Perencanaan Pengawasan Penentuan pengawasan tahunan  Pengawasan off site tahunan  Rencana kerja pemeriksaan (AWP) 4. Pemeriksaan Berdasarkan Risiko  Pemeriksaan yang diarahkan pada risiko yang signifikan sesuai hasil penilaian risiko  Dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setahun apabila terdapat indikasi adanya risiko-risiko yang mengkhawatirkan

332

5. Pengkinian Tingkat Kesehatan Bank Melakukan penilaian kembali terhadap Tingkat Kesehatan Bank dengan memperhatikan data dan informasi hasil pemeriksaan maupun pengawasan. 6. Tindakan Pengawasan dan Monitoring  Menyampaikan surat pembinaan agar bank melakukan upaya perbaikan pada satu atau lebih faktor penilaian  Meminta Pengurus dan PS Bank untuk menyampaikan Action Plan pada satu atau lebih faktor penilaian  Mengadakan pertemuan dengan pengurus maupun pejabat bank apabila diperlukan untuk membahas hasil penilaian bank dan BI, maupun untuk menyampaikan upaya perbaikan yang harus dilakukan oleh bank  Merubah status pengawasan

333

PROSES PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN Profil Risiko

Know Your Bank

GCG

1.Risiko Kredit Structure 2.Risiko Pasar 3.Risiko Operasional 4.Risiko Likuiditas Process 5.Risiko Stratejik 6.Risiko Kepatuhan 7.Risiko Hukum 8.Risiko Reputasi Output 9.Risiko Imbal Hasil 10.Risiko Investasi Peringkat Profil Peringkat GCG Risiko

Rentabilitas Permodalan Kinerja

Kecukupan

Sumber Pengelolaan

Peringkat Komposit RBBRS

Sustainability

Peringkat Rentabilitas

Peringkat Permodalan

334

PENILAIAN PROFIL RISIKO Jenis Risiko

Inherent

1.Risiko Kredit L/LtM/M/MtH/H 2.Risiko Pasar L/LtM/M/MtH/H 3.Risiko Operasional L/LtM/M/MtH/H 4.Risiko Likuiditas L/LtM/M/MtH/H 5.Risiko Stratejik L/LtM/M/MtH/H 6.Risiko Kepatuhan L/LtM/M/MtH/H 7.Risiko Hukum L/LtM/M/MtH/H 8.Risiko Reputasi L/LtM/M/MtH/H 9.Risiko Imbal Hasil L/LtM/M/MtH/H 10.Risiko Investasi L/LtM/M/MtH/H Peringkat Risiko Komposit

KPMR

Net

Direction

S/S/F/M/U S/S/F/M/U S/S/F/M/U S/S/F/M/U S/S/F/M/U S/S/F/M/U S/S/F/M/U S/S/F/M/U S/S/F/M/U S/S/F/M/U

L/LtM/M/MtH/H L/LtM/M/MtH/H L/LtM/M/MtH/H L/LtM/M/MtH/H L/LtM/M/MtH/H L/LtM/M/MtH/H L/LtM/M/MtH/H L/LtM/M/MtH/H L/LtM/M/MtH/H L/LtM/M/MtH/H L/LtM/M/MtH/H

I/S/D I/S/D I/S/D I/S/D I/S/D I/S/D I/S/D I/S/D I/S/D I/S/D I/S/D

335

MATRIKS PENETAPAN PERINGKAT RISIKO Matriks Tingkat Risiko (Net Risk)

336

PENILAIAN PROFIL RISIKO 1. Kredit

: Risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan counterparty memenuhi kewajibannya

2. Pasar

: Risiko yang timbul krn adanya pergerakan variabel pasar (adverse movement) dari portofolio yg dapat merugikan bank. Variabel pasar a.l. suku bunga dan nilai tukar.

3. Likuiditas

: Risiko yg a.l. disebabkan Bank tidak mampu memenuhi kewajiban yg telah jatuh tempo

4. Operasional : Risiko yg antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yg mempengaruhi operasional bank

5. Hukum

: Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, a.l. disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tdk dipenuhi syarat sahnya kontra.

337

PENILAIAN PROFIL RISIKO 6. Reputasi

: Risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dg kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank

7. Stratejik

: Risiko yang antara lain disebabkan penetapan dan pelaksanaan strategi dan/atau pengambilan keputusan bisnis yg tidak tepat atau kurang reponsifnya bank terhadap perubahan eksternal

8. Kepatuhan

: Risiko yg disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, termasuk pemenuhan prinsip syariah.

9. Imbal Hasil : Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank. 10. Investasi

: Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit and loss sharing.

338

PROSES PENILAIAN GCG

Governance Structure

1. Penilaian Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris. 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite. 4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah.

Governance Process

5. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa. 6. Penanganan Benturan Kepentingan. 7. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank. 8. Penerapan Fungsi Audit Intern. 9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern. 10. Batas Maksimum Penyaluran Dana.

Governance Outcome

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal.

339

Dimana posisi bank syariah dalam industri perbankan nasional?

11 BUS (Bank Umum Syariah) Full Pledged Islamic/Syaria Commercial Bank 4,8%

23 UUS (Unit Usaha Syariah) Islamic/Syaria Banking Window

159

95,2%

Syaria Banks Conventional Banks

BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)

Islamic/Syaria Rural Bank

340

Dimana posisi bank syariah dalam industri perbankan nasional? Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank syariah terbesar di Indonesia

Bank Mandiri BRI BCA Bank BNI Bank CIMB Niaga Bank Danamon Permatabank PaninBank BII BTN Bank OCBC NISP The Bank Of Tokyo-Mitsubishi UFJ HSBC Bank BJB Bank Bukopin Bank UOB Indonesia Bank BTPN Standard Chartered Bank Citibank Bank Syariah Mandiri Bank Mega Bank Muamalat Bank DBS Indonesia Bank Sumitomo Mitsui Ind Bank Mizuho Indonesia Bank Jatim Bank Kaltim Bank Jateng Bank ANZ Indonesia Bank DKI Bank ICBC Indonesia

20 dengan

menempati urutan ke total aset Rp 61,8 triliun.

Bank Muamalat, Bank syariah terbesar

Bank Syariah Mandiri (BSM)

22

kedua menempati urutan ke dengan total aset Rp 50,7 triliun. Merupakan Bank Syariah pertama di Indonesia BSM Merupakan perusahaan anak dari Bank Mandiri.

Bank Muamalat Indonesia (BMI)

0

200.000

400.000

600.000

8,83%

Total aset BSM sebesar dari total aset Bank Mandiri.

800.000

341

Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan DEPARTEMEN PERBANKAN SYARIAH OTORITAS JASA KEUANGAN

342

OJK juga bertugas di Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen

EDUKASI & SOSIALISASI KEUANGAN

PELAYANAN PENGADUAN KONSUMEN KEUANGAN 343

PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT BAB VI - UU No. 21 Th 2011 Tentang OJK Pasal 28 Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yg meliputi: a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;

Pasal 29 OJK melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi: a. Menyiapkan perangkat yg memadai utk pelayanan pengaduan konsumen yg dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; b. Membuat mekanisme pengaduan konsumen yg dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; c. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yg dirugika oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dg perintah peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 344

PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT BAB VI - UU No. 21 Th 2011 Tentang OJK Pasal 30 Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pembelaan hukum, yg meliputi: a. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;

345

Rangkaian Perlindungan Konsumen

Edukasi

Pelayanan Informasi Pelayanan pengaduan dan Fasilitas penyelesaian pengaduan

346

Peraturan OJK Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Transparansi

Pasal 5

Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib menyampaikan informasi yang terkini dan mudah diakses kpd konsumen ttg produk dan/atau layanan.

Pasal 9

PUJK wajib memberikan pemahaman kepada konsumen mengenai hak dan kewajiban konsumen.

Pasal 14

PUJK wajib menyelenggarakan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepda konsumen dan atau masyarakat. 347


Perlakuan yang adil

Pasal 15

PUJK wajib memberikan akses yang setara kpd setiap konsumen sesuai klasifikasi konsumen atas produk dan/atau layanan PUJK

Pasal 21

PUJK wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dg konsumen.

Pasal 24

PUJK wajib menyediakan layanan khusus kpd konsumen dg kebutuhan khusus. 348


Keandalan

Pasal 4

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan.

Pasal 48

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki sistem pengawasan bagi direksi atau pengurus dalam rangka perlindungan konsumen.

349


Kerahasiaan & keamanan data/informasi konsumen

Pasal 19

Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada konsumen dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan konsumen.

Pasal 31

PUJK dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai konsumernya kepada pihak ketiga.

350


Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau

Pasal 32

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi konsumen.

Pasal 40

Konsumen dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi sengketa antara Pelaku Jasa Keuangan dengan konsumen kepada OJK.

351

MEKANISME LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN KEUANGAN

Tahap 1

Pengaduan oleh konsumen

Tindak lanjut penyelesaian oleh PUJK

Konsumen menerima keputusan PUJK?

Ya

Selesai

Tidak

Tahap 2

Pengaduan kepada OJK

Proses fasilitasi

Sepakat ?

Tidak

LAPS/ Pengadilan

Ya

Selesai

352

LAYANAN KONSUMEN KEUANGAN OJK

PERMINTAAN INFORMASI

PENYAMPAIAN INFORMASI

BIDANG EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN (EPK)

OJK

PENGADUAN

353

LAYANAN KONSUMEN KEUANGAN OJK

Telepon (Kode Area) 500-655 (500OJK)

Surat Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan u.p. Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Menara Radius Prawiro, Lantai 2 Komplek Perkantoran Bank Indonesia Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta Pusat 10350

Faksimili (021) 386-6032

Website http://konsumen.ojk.go.id

Email [email protected]

354

TERIMA KASIH

355

INDUSTRI KEUANGAN NON BANK SYARIAH Dasar-Dasar Asuransi Syariah

Kelembagaan Asuransi Syariah Pengawasan Asuransi Syariah Tata Kelola yang Baik bagi Perusahaan Peransuransian Syariah

IKNB syariah 356


KELEMBAGAAN PERASURANSIAN SYARIAH

IKNB syariah

Pokok Bahasan

1

Pengertian Asuransi Syariah

4

Produk Asuransi Syariah

7

Pengelolaan Dana

2

Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

3

Akad-akad pada Asuransi Syariah

5

Pemasaran Asuransi Syariah

6

Underwriting

8

Reasuransi

9

Pemrosesan Klaim

358

Pengertian Asuransi Syariah ..(1) Bahasa Secara bahasa • Asuransi syariah dipersamakan dengan takaful (saling menjamin), takmin (melindungi), ta’awun (saling menolong) atau tadhamun (saling menanggung).

Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001

• Asuransi syariah (ta’min, takaful atau tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. 359

Pengertian Asuransi Syariah ..(2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis, dan perjanjian diantara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara: • memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau • memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. 360

Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional (1) No

Aspek

Asuransi Syariah

Asuransi Konvensional

1

Akad

Akad sesuai dengan syariah, Akad tidak sesuai dengan baik akad tabarru’ ataupun akad syariah (akad jual beli namun tijarah (wakalah, mudharabah, mengandung gharar dan atau mudharabah musytarakah). maisir).

2

Kedudukan para  Pemegang polis/ peserta  Pemegang polis/ pihak dalam sebagai pemilik dana tertanggung mengalihkan akad/ perjanjian. melakukan tolong menolong risiko (transfer of risk) untuk menghadapi risiko (risk kepada perusaaan sharing) melalui asuransi. pengumpulan dana tabarru’.  Perusahaan asuransi  Perusahaan asuransi syariah menanggung/ menjamin bertindak sebagai pengelola risiko yang dialihkan oleh asuransi syariah. pemegang polis/ tertanggung. 361


3

Aspek

Pemisahan Dana

Asuransi Syariah

Kontribusi / premi asuransi syariah dialokasikan untuk: a. Dana tabarru’ yang merupakan milik peserta secara kolektif dan digunakan untuk tolong menolong; dan b. Dana perusahaan sebagai ujrah/ fee bagi perusahaan asuransi syariah.


Premi tidak dipisahkan pengelolaannya karena seluruhnya merupakan milik perusahaan asuransi konvensional.

Khusus untuk produk investment link, kontribusi juga dialokasikan untuk membentuk investasi Khusus untuk produk asuransi yang pemegang polis. dikaitkan dengan investasi (investment linked), kontribusi juga dialokasikan kepada dana investasi peserta. 362


Aspek

Asuransi Syariah


4

Pengelolaan Investasi.

Investasi wajib dikelola sesuai Investasi tidak wajib sesuai dengan prinsip syariah. dengan prinsip syariah.

5

Pengawasan atas kesesuaian dengan prinsip syariah.

Setiap perusahaan asuransi Perusahaan asuransi syariah wajib memiliki DPS yang konvensional tidak memiliki berfungsi mengawasi dan DPS. memberikan saran atas penerapan prinsip-prinsip syariah.

363

Akad-Akad pada Asuransi Syariah (1) Peserta

Perusahaan Asuransi

Akad Tijarah

Akad Tijarah Akad Tabarru’ Antara Sesama Peserta

 Selain Pengelolaan Investasi: Wakalah bil Ujrah  Pengelolaan Investasi: Wakalah bil Ujrah, Mudharabah, atau Mudharabah Musytarakah

364

Akad-Akad pada Asuransi Syariah (2) Tabarru’

Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana tabarru’ untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

Tijarah

Akad antara peserta secara kolektif atau secara individu dan perusahaan dengan tujuan komersial.

Wakalah bil Ujrah

Akad pemberian kuasa kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana tabarru’ dan/atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujrah (fee).

Mudharabah

Akad pemberian kuasa kepada perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi dana tabarru’ dan/atau dana Investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.

Mudharabah Musytarakah

Akad pemberian kuasa kepada perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi dana tabarru’ dan/atau dana investasi peserta, yang digabungkan dengan kekayaan perusahaan, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati sebelumnya. 365

Proses Bisnis Utama Perusahaan Asuransi Syariah

Pengembangan Produk

Pemasaran

Underwriting

Pemrosesan Klaim

Penempatan Reasuransi

Pengelolaan Dana

366

Produk Asuransi Syariah (1) Jenis Produk Asuransi Syariah Asuransi Umum Syariah  Asuransi harta benda  Asuransi kendaraan bermotor  Asuransi pengangkutan  Asuransi rangka kapal  Asuransi rangka pesawat  Asuransi energy on-shore  Asuransi energy off-shore  Asuransi rekayasa  Asuransi tanggung gugat  Asuransi kecelakaan diri  Asuransi kesehatan  Asuransi aneka

Asuransi Jiwa Syariah  Asuransi jiwa berjangka  Asuransi kesehatan  Asuransi kecelakaan diri  Asuransi investment link

367

PERLINDUNGAN RISIKO DAN INVESTASI

BESARAN MANFAAT

PERLINDUNGAN RISIKO

SEBESAR NILAI KERUGIAN

CARA PEMBAYARAN KONTRIBUSI / PREMI

TERTENTU / SANTUNAN

BERKALA

JENIS POLIS

SEKALIGUS / TUNGGAL

TAMBAHAN (RIDER)

JENIS PERTANGGUNGAN

DASAR

KUMPULAN

INDIVIDU

Produk Asuransi Syariah (2)

Karakteristik Produk Asuransi Syariah JENIS MANFAAT

368

Pemasaran Produk Asuransi Syariah Peserta

Saluran Pemasaran

Perusahaan Asuransi Syariah

Pialang Asuransi

 Saluran pemasaran:  Direct selling, yaitu pemasaran oleh perusahaan asuransi syariah secara langsung, termasuk melalui karyawan perusahaan, telemarketing, dan website perusahaan.  Agen asuransi syariah, yaitu pihak yang memiliki kualifikasi untuk mewakili perusahaan asuransi dalam memasarkan produk asuransi.  Bancassurance, yaitu pemasaran melalui bank yang bekerja sama dengan perusahaan asuransi.  Badan usaha selain bank, termasuk LKM, minimarket, telekomunikasi, dll.

 Pialang asuransi, yaitu pihak yang memberikan jasa keperantaraan bagi peserta. 369

Underwriting Proses untuk menentukan: • apakah permohonan kepesertaan dapat diterima, • syarat-syarat polis yang sesuai, dan • besaran kontribusi yang harus dibayar peserta. Aplikasi Peserta

Analisa Risiko

Penerbitan Polis

370

Pengelolaan Dana Asuransi Syariah (1) Alur Alokasi Dana Peserta

Kontribusi

Ujrah

Manfaat

Qardh

Penyisihan Teknis

Bagi Hasil Surplus Underwriting

Surplus Underwriting Hasil Investasi

DANA TABARRU’

Akad Mudharabah

Kontribusi Tabarru’

Bagi Hasil Investasi

Khusus untuk Produk Investment Link

Investasi Peserta

Akad Mudharabah

Akad Wakalah

Akad Tabarru’

Hasil Investasi

Manfaat / Penarikan Investasi

Biaya Operasional

DANA PERUSAHAN

DANA INVESTASI PESERTA 371

Pengelolaan Dana Asuransi Syariah (2) Dana Tabarru’

• Sumber dana tabarru’ : – – – –

Pembayaran premi/kontribusi peserta Surplus underwriting periode sebelumnya Hasil pengembangan dana tabarru’ Qardh dari dana perusahaan.

• Dana tabarru’ hanya digunakan untuk: – – – –

Pembayaran klaim/santunan asuransi; Pembayaran kontribusi reasuransi; Pembayaran kembali qardh ke perusahaan, dan Pengembalian kontribusi akibat pembatalan polis dalam periode yang diperkenankan. 372

Pengelolaan Dana Asuransi Syariah (3) Dana Tabarru’

Surplus underwriting dapat digunakan untuk: • Seluruhnya ditambah ke dalam dana tabarru’; • Sebagian ditambahkan ke dalam dana tabarru’, sebagian dibagikan kepada peserta; atau • Sebagian ditambahkan ke dalam dana tabarru’, sebagian dibagikan kepada peserta, dan sebagian dibagikan kepada perusahaan.

373

Pengelolaan Dana Asuransi Syariah (4) Dana Perusahaan

• Dana perusahaan bersumber dari: – Setoran modal dari pemegang saham atau kekayaan perusahaan asuransi konvensional yang digunakan untuk melakukan usaha asuransi atau usaha reasuransi syariah. – Ujrah atau bagi hasil investasi yang diterima atas pengelolaan asuransi syariah. – Hasil investasi atas dana perusahaan.

• Dana perusahaan digunakan untuk: – Membayar biaya operasional; – Memberikan qardh apabila diperlukan.

374

Pengelolaan Dana Asuransi Syariah (5) Dana Investasi Peserta

• Dana Investasi bersumber dari: – Kontribusi peserta pada produk-produk yang dikaitkan dengan investasi (investment link) yang dialokasikan untuk investasi peserta. – Hasil pengembangan investasi.

• Dana investasi peserta digunakan untuk: – Membayar biaya pengelolaan investasi; – Membayar kepada peserta yang menarik sebagian atau seluruh dana investasi (withdrawal atau surrender).

375

Pengelolaan Dana Asuransi Syariah (6) Penempatan Investasi

• Dana yang dikelola diinvestasikan pada instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. • Jenis instrumen investasi: a. Deposito syariah b. Saham yang termasuk dalam daftar efek syariah c. Sukuk korporasi di dalam negeri d. Surat Berharga Syariah Negara e. Surat berharga syariah yang diterbitkan BI f. Surat berharga syariah yang diterbitkan lembaga multinasional

a. Surat berharga syariah yang diterbitkan negara lain b. Reksa dana syariah c. Efek beragun aset syariah d. Pembiayaan melalui kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk refinancing e. Emas murni

376

Reasuransi • Reasuransi adalah mekanisme untuk mengurangi atau memperkecil risiko yang dikelola perusahaan asuransi syariah dengan menyebar risiko kepada reasuradur. • Reasuradur dapat merupakan perusahaan reasuransi syariah atau perusahaan asuransi umum syariah. Kontribusi Asuransi Syariah

Peserta Asuransi Syariah

Kontribusi Reasuransi Syariah

Perusahaan Asuransi Syariah

Klaim

Perusahaan Reasuradur

Claim Recovery 377

Pemrosesan Klaim • Proses untuk menentukan (i) apakah suatu klaim yang diajukan dapat dibayar sesuai dengan syarat-syarat dalam polis dan (ii) nilai manfaat yang dapat dibayarkan kepada peserta. Pemberitahuan Klaim

Bukti Klaim

Survei/ Penyelidikan

Penyelesaian klaim

Dilakukan oleh Perusahaan Asuransi Syariah atau Pihak Ketiga yang Ditunjuk 378

REFERENSI • • •

• • • • • • • •

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah. Fatwa DSN MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2011 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Fatwa DSN MUI Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah. Fatwa DSN MUI Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah. Fatwa DSN MUI Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru’ pada Asuransi dan Reasuransi Syariah. Fatwa DSN MUI Nomor 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian dana Tabarru’ bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir. Takaful Principle of Islamic Insurance-Hasil Riset Direktorat IKNB Syariah 2014

379

Akhir Presentasi

380


KELEMBAGAAN PERASURANSIAN SYARIAH

IKNB syariah

Agenda Jenis Perusahaan Perasuransian Syariah Bentuk Badan Hukum Susunan Organisasi Fit and proper 382

Jenis Perusahaan Perasuransian Syariah

Bentuk Badan Usaha Perusahaan Perasuransian Syariah

Full-Syariah

Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah

Perusahaan Asuransi Umum Syariah

Perusahaan Reasuransi Syariah

seluruh kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip

Syariah

Unit Syariah (US) sebagian kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip

Syariah

383

Jenis Perusahaan Perasuransian Syariah 1. Perusahaan Asuransi Umum Syariah  usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. 2. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah  usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. 3. Perusahaan Reasuransi Syariah  usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya.

384

Bentuk Kelembagaan Perasuransian Syariah Bentuk Kelembagaan Perasuransian Syariah: a. Full-Syariah Perusahaan yang seluruh kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah b. Unit Syariah (US) Perusahaan yang sebagian kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah (window) Rincian Kelembagaan Perusahaan Perasuransian Syariah Per 31 Maret 2016

No 1

2

3

Keterangan

Jumlah

Perusahaan Asuransi Jiwa: a. Full Syariah

5

b. Unit Syariah

19

Perusahaan Asuransi Umum: a. Full Syariah

4

b. Unit Syariah

25

Perusahaan Reasuansi Unit Syariah

Jumlah Perusahaan Asuransi Syariah

3

55 385

Perusahaan Asuransi Syariah yang terdaftar di OJK Per 31 Maret 2016

386

Ketentuan Pemisahan Unit Syariah (Spin Off) Berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dijelaskan bahwa seluruh Perusahaan Perasuransian yang menjalankan sebagian kegiatan usaha dengan prinsip Syariah diwajibkan untuk melakukan spin off dengan ketentuan: a. memiliki unit syariah dengan nilai Dana Tabarru' dan dana investasi peserta telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai Dana Asuransi, Dana Tabarru', dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya; b. 10 (sepuluh) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini.

387

Bentuk Badan Hukum Bentuk badan hukum penyelenggara Usaha Perasuransian adalah: a. b. c.

perseroan terbatas (Undang-Undang PT); koperasi; atau usaha bersama.

Perusahaan Perasuransian dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Akta Pendirian Perseroan Terbatas (Anggaran Dasar) Susunan organisasi Modal Disetor Dana Jaminan Mempekerjakan tenaga ahli sesuai dengan bidang usahanya Kepemilikan Kelayakan Rencana Kerja Produk yang akan dipasarkan Hal lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha yang sehat 388

Susunan Organisasi Perusahaan Perasuransian Syariah [1] RUPS Dewan Komisaris Direktur Utama DPS

Direktur 2

Aktuaris Perusahaan

Direktur 3

Tenaga Ahli Perusahaan

……..

……..

Susunan Organisasi Perusahaan Perasuransian [2] Syarat jumlah Direksi, Komisaris Independen dan DPS: 1. Direksi Minimal 3 orang 2. Komisaris Independen Minimal 50% dari jumlah komisaris: 3. DPS Minimal 1 orang dan Maksimal menjabat 3 lembaga jasa keuangan lainnya Komisaris Independen:  anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota dewan pengawas syariah, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota dewan pengawas syariah atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Dewan Pengawas Syariah (DPS) • bagian dari Organ Perusahaan Perasuransian yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang melakukan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi agar sesuai dengan prinsip syariah. 390

Aktuaris dan Tenaga Ahli Syarat menjadi Aktuaris dan Tenaga Ahli Perusahaan No

Aktuaris Perusahaan

Tenaga Ahli Perusahaan

1.

Perusahaan Asuransi harus mengangkat seorang aktuaris sebagai aktuaris perusahaan

Perusahaan Asuransi harus mengangkat seorang tenaga ahli manajemen asuransi

2.

memiliki kualifikasi sebagai aktuaris dari Persatuan Aktuaris Indonesia

memiliki kualifikasi sebagai ahli manajemen asuransi jiwa dari Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI)

3.

memiliki pengalaman kerja dalam bidang aktuaria asuransi jiwa sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun

memiliki pengalaman kerja dalam bidang aktuaria asuransi jiwa sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun

4.

mendapat rekomendasi dari Persatuan Aktuaris Indonesia yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dinilai layak untuk bekerja pada Perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia, bagi aktuaris selain anggota Persatuan Aktuaris Indonesia

tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesinya

5.

terdaftar sebagai aktuaris di OJK

terdaftar sebagai tenaga ahli asuransi di OJK 391

Fit and Proper Test 1. Direksi 2. Dewan Komisaris 3. DPS

Pihak-pihak yang dipersyaratkan

Faktor-faktor penilaian: 1. kompetensi 2. Integritas 3. Reputasi Keuangan

Syarat Berkelanjutan: Sertifikasi, Kursus dll

Permohonan FPT ke Tata Cara Penilaian: Wawancara verifikasi data dan informasi

392

Pihak-pihak yang dipersyaratkan untuk mengikuti Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Dewan Komisaris Direksi Dewan Pengawas Syariah

anggota Badan Perwakilan Anggota Aktuaris Audit Internal 393

Faktor-faktor yang dinilai dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Kompetensi Integritas Reputasi Keuangan Note: Khusus untuk Pemegang Saham Pengendali, hanya 2 faktor yang dinilai, yaitu faktor integritas dan reputasi keuangan 394

Tata Cara Penilaian Penelaahan Administratif

Wawancara

Verifikasi Data

395

Syarat Berkelanjutan 



Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Badan Perwakilan Anggota, Aktuaris, auditor internal pada Perusahaan Perasuransian yang lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan wajib memenuhi syarat keberlanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Pemenuhan syarat berkelanjutan dilakukan dengan cara: • mengikuti seminar, workshop, atau kegiatan lain yang sejenis; • mengikuti kursus, pelatihan, atau program pendidikan sejenis; • menulis makalah, artikel, atau karya tulis lain yang dipublikasikan; atau •

menjadi pembicara dalam kegiatan seminar, workshop, atau kegiatan lain yang

sejenis.

396

Referensi Regulasi 1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; 3. POJK Nomor 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian; dan 4. POJK Nomor 4/POJK.05/2013 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, Dan Perusahaan Penjaminan.

397

Terima Kasih

398


PENGAWASAN ASURANSI SYARIAH

IKNB syariah

Agenda

1.

• Landasan Hukum Pengawasan

2.

• Jenis/Metode Pengawasan

3.

• Alur Kegiatan & Output Pemeriksaan Langsung

4.

• Pengawasan Berbasis Risiko

5.

• Jenis Sanksi

Landasan Hukum Pengawasan UNDANG UNDANG

PASAL

PENJELASAN

UU No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 6

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian.

UU No 40 tahun 2014 tentang Perasuransian

Pasal 57

Pengaturan dan pengawasan kegiatan Usaha Perasuransian dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

MEKANISME TEKNIS PENGAWASAN POJK No. 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non Bank

POJK No. 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.

Jenis/Metode Pengawasan Pengawasan dimaknai sebagai tindakan penjagaan dan pengarahan agar dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (KBBI)

PENGAWASAN TIDAK LANGSUNG

PENGAWASAN LANGSUNG

 Pengawasan tidak langsung dilaksanakan dengan monitoring dan analisis/penelaahan laporan-laporan perusahaan asuransi yang disampaikan kepada OJK, antara lain :  Laporan keuangan;  Laporan operasional;  Strategi reasuransi;  Laporan dana jaminan;  Rencana bisnis;  Rencana korporasi;  Laporan penerapan dan self-assesment tata kelola yang baik; dan  Laporan penerapan manajemen risiko dan self-assesment tingkat risiko.

 Pengawasan langsung dilakukan terhadap perusahaan asuransi syariah, baik di kantor pusat perusahaan asuransi syariah maupun di kantor cabang asuransi syariah.  Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB) merupakan rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dan/atau keterangan mengenai LJKNB dan di tempat lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan LJKNB.  Ruang lingkup pemeriksaan langsung meliputi:  seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan usaha perasuransian syariah;  aspek-aspek tertentu dari kegiatan usaha perasuransian syariah.

Alur Kegiatan Pengawasan Langsung (on site inspection) Pemeriksa memperoleh surat perintah Pemeriksaan Langsung yang diterbitkan oleh OJK

Pemeriksa dan OJK menyampaikan surat perintah Pemeriksaan Langsung kepada Perusahaan Asuransi Syariah

Pemeriksa menyampaikan Laporan Pemeriksaan Langsung Sementara kepada Perusahaan Asuransi Syariah

Pemeriksaan Langsung

Perusahaan Asuransi Syariah menyampaikan hasil tanggapan atas hasil Pemeriksaan Langsung sementara

OJK menyampaikan hasil Pemeriksaan Langsung Final kepada Perusahaan Asuransi Syariah

Output Pengawasan Langsung OUTPUT PENGAWASAN LANGSUNG Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Sementara (LHPS)

Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Final (LHPF)

 OJK harus sudah menyampaikan LHPS kepada perusahaan perasuransian syariah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah kegiatan pemeriksaan langsung berakhir.  Perusahaan perasuransian syariah diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan, terutama untuk memberikan klarifikasi terhadap LHPS

 OJK akan menerbitkan LHPF paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya batas waktu penyampaian tanggapan atau 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pertemuan.  Apabila terjadi indikasi fraud, LHPF dapat merekomendasikan agar dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh penyidik OJK.

Pengawasan Berbasis Risiko

Sejak tahun 2015 pengawasan terhadap perusahaan asuransi/reasuransi syariah didasarkan atas risiko (risk based supervision).

Risk Based Supervision (RBS) merupakan pengawasan ke depan (forward looking) yang lebih menitik-beratkan pada identifikasi permasalahan potensial yang dihadapi perusahaan perasuransian syariah

Model pengawasan RBS dimaksudkan untuk mengetahui risiko perusahaan dalam menyelenggarakan kegiatannya dan kemungkinan perusahaan akan mengalami kegagalan sehingga dapat mendeteksi dini risiko yang dialami perusahaan dan memfokuskan monitoring terhadap perusahaan yang memiliki risiko tinggi

Penilaian Tingkat Risiko LJKNB LJKNB wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melakukan kegiatan usahanya LJKNB wajib melakukan penilaian tingkat risiko sesuai POJK 10/POJK.05/2014 dan peraturan pelaksanaannya Penilaian tingkat risiko LJKNB dilakukan paling kurang setahun sekali untuk posisi akhir tahun OJK dapat meminta LJKNB untuk melakukan penilaian tingkat risiko sewaktu-waktu  berdasarkan hasil pengawasan OJK melakukan penilaian tingkat risiko LJKNB dalam kerangka pengawasan berbasis risiko 406

Jenis Risiko Perusahaan Asuransi Syariah

Risiko Strategi Risiko Operasional

Risiko Aset dan Liabilitas Risiko Kepengurusan

Risiko Tata Kelola Risiko Dukungan Dana

Risiko Asuransi

407

Metode Penilaian Tingkat Risiko Penilaian tingkat risiko dilakukan secara komprehensif dan terstruktur dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi setiap jenis risiko Penilaian tingkat risiko LJKNB menghasilkan nilai risiko dan tingkat risiko Nilai Risiko (NR)

Tingkat Risiko

0 < NR ≤ 1

Rendah

1 < NR ≤ 1,5

Sedang Rendah

1,5< NR ≤ 2

Sedang Tinggi

2 < NR ≤ 3

Tinggi

3 < NR ≤ 4

Sangat Tinggi 408

Pelaporan Hasil Penilaian Tingkat Risiko LJKNB LJKNB wajib menyusun laporan hasil penilaian tingkat risiko Organ yang melaksanakan fungsi pengurusan dan pengawasan pada LJKNB bertanggung jawab atas kebenaran, kelengkapan isi serta ketepatan waktu penyampaian laporan hasil penilaian tingkat risiko Laporan hasil penilaian tingkat risiko paling sedikit memuat nilai risiko dan tingkat risiko LJKNB Batas waktu penyampaian laporan hasil penilaian tingkat risiko  penilaian tingkat risiko tahunan  28 Februari  penilaian tingkat risiko atas permintaan OJK  sesuai waktu yang ditentukan OJK Format dan tata cara penyampaian laporan hasil penilaian tingkat risiko LJKNB diatur dalam SE OJK

409

Tindak Lanjut Penilaian Tingkat Risiko LJKNB (1) LJKNB wajib menyusun dan melaksanakan rencana tindak lanjut atas penilaian tingkat risiko Dalam hal tingkat risiko LJKNB adalah Tinggi atau Sangat Tinggi, Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank wajib menyampaikan rencana tindak lanjut kepada OJK Rencana tindak lanjut paling sedikit memuat langkah-langkah untuk menurunkan tingkat risiko dan jangka waktu yang diperlukan untuk melaksanakan langkah-langkah tersebut Batas waktu penyampaian rencana tindak lanjut penilaian tingkat risiko  penilaian tingkat risiko tahunan  31 Maret  penilaian tingkat risiko atas permintaan OJK  sesuai waktu yang ditentukan OJK

410

Tindak Lanjut Penilaian Tingkat Risiko LJKNB (2) Kewenangan OJK dalam rangka tindak lanjut atas penilaian tingkat risiko:  meminta LJKNB untuk melakukan penyesuaian atas rencana tindak lanjut  memberikan perintah tertulis kepada LJKNB dan/atau pihak tertentu  melakukan penunjukan pengelola statuter  menetapkan penggunaan pengelola statuter  mencabut izin usaha LJKNB  menetapkan pembubaran LJKNB LJKNB dapat memberikan tanggapan atas permintaan OJK kepada LJKNB untuk melakukan penyesuaian atas rencana tindak lanjut  paling lambat 15 hari sejak permintaan OJK diterima LJKNB 411

JENIS SANKSI

Jenis Jenis Sanksi (1) ADMINISTRATIF  peringatan tertulis;  pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha;  larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu;  pencabutan izin usaha;  pembatalan pernyataan pendaftaran bagi Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen  Asuransi;  pembatalan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuaria, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa bagi Perusahaan Perasuransian;  pembatalan persetujuan bagi lembaga mediasi atau asosiasi;  denda administratif; dan/atau  larangan menjadi pemegang saham, Pengendali, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, Pengendali, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama

Jenis Jenis Sanksi (2) PIDANA Sanksi

Kepada

Tindakan

Pidana Penjara paling banyak 15 Tahun dan denda Rp. 200.000.000.0000 (dua ratus miliar rupiah)

 Setiap orang yang menjalankan kegiatan asuransi, usaha asuransi syariah, usaha reasuransi, atau usaha reasuransi syariah

Menjalankan usaha tanpa izin usaha

Pidana penjara paling banyak 5 (lima) tahun dan denda Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

 Anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dengan anggota direksi dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama  Anggota dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal, pengendali, atau pegawai lain dari Perusahaan Perasuransian

yang dengan sengaja memberikan laporan, informasi, data, dan/atau dokumen kepada OJK yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan

Jenis Jenis Sanksi (3)

PIDANA

Sanksi

Kepada

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

 Anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dengan anggota direksi dan anggota dewan  anggota dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal, Pengendali, atau pegawai lain dari Perusahaan Perasuransian

Tindakan dengan sengaja memberikan informasi, data, dan/atau dokumen kepada pihak yang berkepentingan ang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan

Jenis Jenis Sanksi (4) PIDANA Sanksi Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Kepada Setiap Orang yang dengan sengaja tidak memberikan informasi atau memberikan informasi yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta

Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Setiap Orang yang menggelapkan Premi atau Kontribusi

pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Setiap Orang yang menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan, tindakan lain yang dapat mengurangi aset, atau menurunkan nilai aset Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah tanpa hak

Jenis Jenis Sanksi (5) PIDANA Sanksi

Kepada

Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Setiap Orang yang melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah

Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Anggota direksi dan/atau pihak yang menandatangani polis bare dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang sedang dalam pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Setiap Orang yang ditunjuk atau ditugasi oleh OJK, yang menggunakan atau mengungkapkan informasi apapun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan atau diwajibkan oleh undang-undang

Jenis Jenis Sanksi (6)

PIDANA Sanksi Pidana denda paling banyak Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah)

Kepada Korporasi, Pengendali, dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.

Referensi • Undang-undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan • Undang-undang No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian • POJK No. 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non Bank • POJK No. 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non Bank

Terima Kasih Wassalamu’alaikum wr wb

PASAR MODAL SYARIAH. Pengantar Investasi Sukuk Saham Syariah Reksa Dana Syariah, EBA, RDPT, DIRE. Perencanaan Keuangan

Recommend Documents