Apa yg dpt diberikan/diperbuat IPI untuk Masyarakat Perpustakaan Indonesia (Monday, 08 November 2010) - Contributed by Administrator - Last Updated (Tuesday, 09 November 2010)
Perp “Ad institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, &/atau karya rekam scr profesional dgn sistem yg baku guna mmnhi kebutuhn pddkan, penelitian, pelestarian, informasi & rekreasi (P3IR) para pemustaka― à UU No. 43 Th. 2007.Pustakawan “Ad seseorang yg.... Apa yang dapat diberikan / diperbuat IPI untuk masyarakat perpustakaan IndonesiaOleh : Supriyanto Ketua Umum PP-IPI / Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpustakaan Nasional RICeramah disampaikan pada Jambore Nasional II Masyarakat Perpustakaan dan Informasi IndonesiaPendahuluan Perp “Ad institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, &/atau karya rekam scr profesional dgn sistem yg baku guna mmnhi kebutuhn pddkan, penelitian, pelestarian, informasi & rekreasi (P3IR) para pemustaka―  à UU No. 43 Th. 2007. Pustakawan “Ad seseorang yg memiliki kompetensi yg diperoleh melalui dik &/atau lat kepustakawanan serta mempunyai tugs & tanggung jwb utk melaksnkn pengelolaan & pelayanan perp―. UU No. 14 Th 2008 TTG KIP •   bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. •   bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi mnusia & kterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. HAK & KEWAJIBAN •   Masy mempunyai hak yg sama utk : a. memperoleh layanan serta memanfaatkn & mendayagunakan fasilitas perp, b. mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan c. mendirikan &/atau mnyelenggarakn perp., berperan serta dlm pengawasan & evaluasi thd penyelenggaraan perp. (UU No. 43/07 Ps. 5 Ay 1) •   Masy terpencil, terisolasi, terbelakang sbg akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan secara khusus. (Ps. 5 Ay 2) •   Masy yg cacat &/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual &/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustkaan yg dissaikn dgn kemampuan & keterbatasan masing-2. (Ps. 5 Ay 3) •   Disamping tentu ada kewajiban masyarakat, blm lagi Pustakawan/ pengelola itu sendiri à PELUANG IPI berperan & berkontribusi bagi kecerdasan bangsa. Beberapa tantangan    Adanya ledakan informasi TIK (Teknologi, Informasi & Komunikasi) berakibat pd jmlh informasi yg brlebihan (overload), mk perlu pengelolaan akses informasi yg baik.   Pemakai (PEMUSTAKA) perlu info yg cepat, akurat, mudah yg tdk dibatasi ruang & waktu à sbg pemakai aktif. Blm lagi pemustaka pasif maupun calon2 pemustaka potensial. Information Literacy
LIBRARY → KNOWLEDGE MANAGEMENT(KM) → INFORMATION LITERACY → PRODUCT OUTCOME     ↑↓                                                          BANJIR INFORMASI  → Pembudayaan Kegemaran Membaca (PKM) LITERACY INFORMASI Kemampuan untuk mengenal kebutuhan informasi untuk memecahkan masalah, mengembangkan gagasan, mengajukan pertanyaan penting, menggunakan berbagai strategi pengumpulan informasi, menetapkan informasi yang cocok, relevan & otentik. (SNI 7330 : 2009). Kemampuan dalam menemukan informasi yang dibutuhkn, termasuk didalamnya kemampuan untuk memahami bagaimana perpustkaan dikelola, mengenali sumber-2 perpustakaan yang diberikan (termasuk format informasi & sarana penelusuran otomatis) & pengetahuan tentang teknik penelusuran yang biasa digunakan. (SNI. 7495 : 2009). PASAL 11 UU NO. 43 TH 2007 (SNPer)      Diharapkan Bab III Psl 11 Ayat (1) setiap perpustakaan memenuhi Standar Nasional Perpustakaan, sbb. : a.   Standar koleksi perpustakaan; b.   Standar sarana dan prasarana; c.   Standar pelayanan perpustakaan; d.   Standar tenaga perpustakaan; e.   Standar penyelenggaraan; dan f.   Standar pengelolaan. http://www.kpi.or.id - Klub Perpustakaan Indonesia
Powered by Mambo
Generated: 12 January, 2017, 00:28
   SNPer digunakan sbg acuan penyelenggaraan, pengelolaan, & pengembangan perpustakaan à Ayat (2).    Lbh lanjut diatur dlm PP à Saat ini dlm proses RPP STANDARD BSN (SNI) LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR    : 82/KEP/BSN/9/2009 TANGGAL        :      7 September 2009            DAFTAR PENETAPAN 4 (EMPAT) STANDAR NASIONAL INDONESIA No. Urut Nomor Standar Nasional Indonesia Judul Standar Nasional Indonesia  1 2 3 1SNI 7329:2009  Perpustakaan sekolah  2 SNI 7330:2009  Perpustakaan perguruan tinggi  3 SNI 7495:2009 Perpustakaan umum kabupaten/kota  4 SNI 7496:2009 Perpustakaan khusus instansi pemerintah  Â
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, BAMBANG SETIADI
ISO 11620-1998 ISO 11620-1998 ttg indikator kinerja Perpustakaan (International For Standardization 1998) menjadi rujukan dlm penyusunan pedoman evaluasi kinerja perp. 15 Indikator yang tersedia :      1.   Kepuasan Pemakai;  2.   Persentasi Target Populasi Yang Dicapai; 3.   Kunjungan Ke Perpustakaan Per Kapita; 4.   Ketersediaan Judul Dokumen;  5.   Penggunaan Di Perpustakaan Per Kapita;  6.   Tingkat Penggunaan Dokumen; 7.   Peminjaman Per Kapita;  8.   Tingkat Ketepatan Jawaban;     9.   Tingkat Keberhasilan Penelusuran  Melalui Katalog Judul; 10. Tingkat Keberhasilan Penelusuran Melalui Katalog Subyek; 11. Ketersediaan Fasilitas; 12. Tingkat Penggunaan Fasilitas;  13. Tingkat Keterisian Kursi; 14. Ketersediaan Sistem Otomasi; dan 15. Waktu Median Dokumen.   Peran PP No.38 th.2007 - PERPUSTAKAAN MERUPAKAN SALAH SATU URUSAN WAJIB - Pembagian Ur. Pemerintahan Bid. Perpustakaan - Sub Bidang PERPUST - Sub Sub Bidang : - Kebijakan; - Pembinaan Teknis Perpustakaan; - Penyelamatan & Pelestarian Koleksi Nasional; - Pengembangan Jab. Fungsional Pustakawan; - Akreditasi Perp & Sertifikasi Pustakawan; - Pendidikan& Pelatihan (DIKLAT) Teknis & Fungsional Perpustakaan. 3.   Peran/Tujuan Ipi (AD/ART) http://www.kpi.or.id - Klub Perpustakaan Indonesia
Powered by Mambo
Generated: 12 January, 2017, 00:28
Tidak banyak mengalami perubahan. Pada Kongres XI yg lalu di Batam dinyatakan bahwa tujuan IPI, adalah : 1.   Meningkatkan profesionalisme pustakawan indonesia. 2.   Mengembangkan ilmu perpustakaan, dokumentasi & informasi. 3.   Mengabdikan dan mengamalkan tenaga dan keahlian pustakawan untuk bangsa dan negara Indonesia. Jadi ringkasan kajian ini adalah IPI merupakan : 1.   Wadah untuk meningkatkan profesionalisme. 2.   Wadah untuk mengembangkan ilmu. 3.   Wadah untuk memberikan amal bakti PERAN IPI SBG ORGANISASI PROFESI    Dgn adanya organisasi profesi, merupakan syarat mutlak bagi suatu profesi, sehingga tanpa adanya organisasi profesi, maka persyaratan sebuah profesi tidaklah lengkap. IPI sebagai organisasi profesi se-kurang2nya berperan : 1.   Menjamin kompetensi profesional anggota profesi; ikut bertanggung jawab dalam peningkatan mutu kompetensi profesinya dengan cara menentukan persyaratan2 & norma2 minimal yang akan menjadi standar kompetensi bagi anggota profesi. 2.   Dapat berperan untuk mengawasi kegiatan & tingkah laku para anggota dengan cara menyusun kode etik profesi. 3.   Dapat meningkatkan mutu & status profesi dengn mengadakan berbagai kegiatan organisasi. 4.   Peran aktif dalam kerangka akreditasi & sertifikasi. Organisasi profesi IPI harus turut mendorong & ikut bertanggung jawab atas peningkatan mutu & status profesi. Bagi setiap anggota profesi perlu adanya kesadaran berorganisasi. Kesadaran ini harus terus dibina & digalakkan, karena organisasi profesi dalam hal ini IPI berperan atau berfungsi sebagai wadah untuk meningkatkan aktifitas & kreatifitas serta pertumbuhan kemampuan anggota profesi. Standar yg diharapkan se-kurang2nya adalah : •   Ilmu pengetahuan (knowledge) •   Keahlian (skill) •   Tanggung jawab (responsibility) •   Kesejawatan (corporateness) Untuk mencapai tujuan, IPI melakukan berbagai kegiatan : - Mengadakan & ikut serta dlm berbagai keiatan ilmiah khususnya bidang perpusdokinfo - Mengusahakan keikutsertaan IPI dlm pelaksanaan program pemerintah & pembangunan nasional di bidang perpusdokinfo - Menerbitkan pustaka dan/atau mempublikasikan pustaka bidang perpusdokinfo - Membina forum komunikasi antar pustakawan dan/atau kelembagaan perpusdokinfo. Baik PP, PD IPI dengan kepengurusan yang dilengkapi Komisi-2 Sesuai dengan kebutuhan diharapkan dapat berperan serta, terlebih dalam era keterbukaan informasi sekarang ini. 1. Pengurus Pusat dapat membentuk tim, kelompok atau panitia untuk pelaksanaan suatu program. 2. Pengurus Pusat IPI terdiri dari :    a. Ketua Umum;                  j. Komisi Organisasi & Keanggotaan    b. Wakil Ketua Umum;        k. Komisi Penerbitan & Publikasi;    c. Ketua I;                           l. Komisi Pengembangan Pendidikan,    d. Ketua II;                              Pelatihan & Sertifikasi;    e. Ketua III;                       m. Komisi Pengabdian Masyarakat &    f. Sekretaris Jenderal;           Pemberdayaan Kegemaran Membaca;    g.Sekretaris:                      n. Komisi Usaha Dana;    h.Bendahara;                      o. Komisi Pengembangan Citra Profesi.    i. Wakil Bendahara;  IPI Daerah Provinsi/Kab/Kota minimal mempunyai tiga komisi yang sesuai dengan kebutuhan. 4. PEMBERDAYAAN IPI Adanya hak, kewajiban dan kewenangan sebagaimana dimaksud dlm UU No. 43 Tahun 2007 Bab II, belum lagi yang lain dlm UU tsb, belum lagi UU KIP à bagaimana IPI bisa berperan menjadi mediator, katalisator, motivator.    Adanya hak, kewajiban dan kewenangan sebagaimana dimaksud dlm UU No. 43 Tahun 2007 Bab II, belum lagi yang lain dlm UU tsb, belum lagi UU KIP à bagaimana IPI bisa berperan menjadi mediator, katalisator, motivator. Beberapa potensi yg perlu IPI perhatikan antara lain, sbb.: Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan & dikembangkan sesuai dgn kepentingan pemustaka dgn http://www.kpi.or.id - Klub Perpustakaan Indonesia
Powered by Mambo
Generated: 12 January, 2017, 00:28
memperhatikan perkembangan TIK (Ps. 12 Aya (1). Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerjasama antar perpustakaan (Ps. 14 Ay 6. Layanan peroustakaan scr terpadu sbgmana dimaksud ay 6 dilaksanakan melalui jejaring telematika (ay 7). Tenaga perpuistakaan terdiri atas pustakawan & tenaga teknis perpustakaan (Ps. 29 Ay 1). Pustakawan sbgmana dimaksud ay 1 hrs memenuhi kualifikasi sesuai dghn Standar nasional perpustakaan (Ay 2). Dan lain-lain, belum lagi menjawab tantangan-2 tsb diatas. Nampak dlm Bab VIII UU No. 43 Th 2007 “Tenaga Perpustakaan, Pendidikan, & Organisasi Profesi― à menggambarkan peran strategis organisasi profesi yaitu IPI, lebih jelas : Bagian Kedua Pendidikan, sebagaimana Pasal 33 Bagian Kedua Pendidikan, sebagaimana Pasal 33 1. Pendidikan untuk pembinaan & pengembangan tenaga perpustakaan merupakan tanggung jwb penyelenggara perpustakaan. 2. Pendidikan & utk pembinaan & pengembangan sebagamana dimaksud pada ayat (1) dilaksnkan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal. 3. Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana di- maksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kerjasama Perpusnas, perpustakaan umum provinsi, &/atau perpustakaan umum kabupten/ kota dgn ORGANISASI PROFESI, atau dgn lembaga diklat. Pasal 34 Organisasi Profesi (1) Pustakawan membentuk organisasi profesi. (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan & memberi perlindungan profesi kepada pustakawan. (Penjelasan ayat (2) : yg dimaksud dgn memajukan profesi meliputi peningkatan kompetensi, karier, & wawasan kepustakawanan). (3) Setiap pustakawan menjadi anggota organisasi profesi’ (4) Pembinaan & pengembangan organisasi profesi pustakawan difasi- litasi oleh pemerintah, pemda, &/atau masyarakat. Pasal 35 Organisasi profesi pustakawan mempunyai kewenangan: a. Menetapkan & melaksanakan AD & ART; b. Menetapkan & menegakkan kode etik pustakawan; c. Memberi perlindungan hukum kepada pustakawan; dan d. Menjalin kerjasama dengan asosiasi pustakawan pada tingkat daerah, nasional, & internasional. Pasal 36 (1) Kode etik sebagaimana dimaksud dlm Psl 35 huruf b berupa norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra, & profesionalitas. (2) Kode etik sbgmana dimaksud pd ayat (1) memuat secara spesifik sanksi pelanggaran kode etik & mekanisme penegakan kode etik. Pasal 37 (1) Penegakkan kode etik sbgmana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2) dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Pustakawan yang dibentuk oleh organisasi profesi. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi profesi pustakawan diatur dalam AD dan ART. CATATAN : Secara formal Pustakawan dilingkungan PNS khususnya (Untuk swasta menyesuaikan) sudah diakui Pemerintah sejak ada Keputusan Menpan No. 18/ 1988 tentang JabFung Pustakawan & Angka Kreditnya. Disempurnakan dgn Kep Menpan No. 33/1998 & terakhir disempurnakan dgn Kep Menpan No. 132/ 2002. Termasuk KEPRES tentang BUP, CONTOH : Pustakawan Utama s/d 65 Tahun à menggambarkan otoritas & kapasitas (Rasional & Proporsional). à Representasi Pengurus PP/PD IPI. 5. MENUMBUHKAN KEGEMARAN MEMBACA       Kmampuan literasi informasi masyarakat pd umumnya masih sangat terbatas, sehingga terasa diperlukan Pembudayaan Kegemaran Membaca (PKM) sesuai Bab XIII Ps. 48 UU No. 43/ 2007, dilakukan melalui :       (atau cara-2 lain yg sinerji) à IPI bs berbuat?       a. Keluarga à Difasilitasi Pemerintah & Pemerintah - Daerah melalui buku murah & berkualitas.       b. Satdik à Dgn mengembangkan & memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.       c. Masy à Penyediaan sarana perpustakaan ditempat umum yang mudah dijangkau, murah & bermutu. a. KELUARGA Tdk semua anak memiliki kemampuan utk bercerita dgn baik. Nah, bila menginginkan buah hati Anda mampu melakukannya, tumbuhkan kebiasaan membca sejak dini. Untuk membantu anak gemar bercerita, orang tua bisa membantunya dgn menyediakan beragam buku di rumah. Buku http://www.kpi.or.id - Klub Perpustakaan Indonesia
Powered by Mambo
Generated: 12 January, 2017, 00:28
yg disediakan sebaiknya buku yg mengandung makna kehidupan atau yg bercerita utk memotivasi anak. b. Satdik -Permendiknas Tindak lanjut UU No. 20 Th 2003 tentang Sisdiknas ad. PP No. 19 Th 2005 tentang SNP & sudah ditindaklanjuti dengan Peraturan Mendiknas No. 25 Th 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/ Madrasah. Setiap Sekolah/ Madrasah semua jenis & jenjang yang mempunyai tenaga perp sekolah/ madrasah lebih dr 1 orang, lebih 6 Rombel & memiliki 1.000 judul materi perp dapat mengangkat Kepala Perp Sekolah/ Madrasah. Manifesto UNESCO Perp. Sekolah “Class room is for teaching, library is for learning― c. Masy - Perp. Umum Perpustakaan Umum (PU) ad pintu gerbang pengetahuan, menyediakan kondisi dasar utk pembelajaran sepanjang hayat, pengambilan keputusan yg independen & pembangunan budaya perorangan & kelompok sosial. Manisfesto memproklamirkan keyakinan Unesco thd PU sbg tenaga hidup utk pendidikan, kebudayaan & informasi serta sbg agen penting utk mewujudkan perdamaian & kesejahteraan spiritual melalui pikiran laki & perempuan à Krn itu Unesco mendorong pem nas & daerah menunjang & secara aktif giat dlm pengembangan PU. Lbh lanjut Sila baca UU No. 43 Th 2007 Ps. 22 (Ay 1-5)
6. BEBERAPA STRATEGI A. Penguatan SDM (Social Architecture)     Untuk melaksanakan kebijakan diperlukan pegawai profesional (kompetensi profesional, individual & interpersonal) & non profesional.         Prof. ad pustkwn, yaitu mereka yang telah mendpt pendidikan khusus dalam bid pusdokinfo, sehingga dalam menjlnkan tugas jabatannya mampu mengambil keputusan/ tindakan yg semestinya. à PENGURUS PP/PD tdk sekedar MAU TP MAMPU BEKERJA SESUAI TUJUAN IPI.        Non Profesionl atau “clerical― yi mrk yg menjlnkan pek bersifat rutin &/atau cukup memerlukan ketrampilan  B. PENGUATAN TIK (Technological Architecture)    Pemanfaatan TIK yang memberikan tingkat layanan yang luas & baik à tuntutan perkembangan/ masa depan seperti “digital library―, dsb. à Sinerjitas E-Gov; E-Lib & E.Com. Kebebasan informasi publik, dll.    Pemanfaatan teknologi seperti komputer, CD-Rom, internet, dsb à memudahkan pembinaan & pengembangan organisasi termasuk memajukan profesi. 3.  DUKUNGAN ORGANISASI ( Organizational Architecture )     Adalah Wadah yang menampung kegiatan visi, misi, prgram, kegiatan à  perpaduan antara TIK & SDM à yang menghasilkan Product Outcome à Layak & Dapat dikembangkan secara MANDIRI menjadi organisasi profesi yg solid.    Besaran Organisasi sangat banyak bergantung pada beban kerja à  lihat IMPLEMENTASI UU NO. 4/ 90; UU No. 20/ 03; UU No. 43/ 07; PP No. 38/07; PP No. 41/07; Perpres No. 7/05; Ins Mendagri No.28/ 84 Kep Mendagri & Otoda No. 3/ 01; Kep MENPAN 132/ 2002; Per Mendiknas No. 25/ 08 & KEP KA BSN No. 82/2009 ttg 4 SNI. 7. PENUTUP - Peran & strategi IPI Di abad keterbukaan akses informasi ditujukan agar perpustakaan dgn pengelolanya (pustakawan) mampu berperan melaksanakan TUPOKSI nya secara efektif & efisien; - Membentuk, memantapkan & mengembangkan sistem nasional perpustakaan, serta pendayagunaan perpustakaan & pustakawannya dgn menciptakan daya guna & kemanfaatan bagi anggota IPI. - Pustakawan mrpk jabatan prospektif yg perlu didukung scra terus menerus berdasarkan kinerja yg terukur; à  Peningktn kompetensi, Karier & Wawasan Kepustakawanan.
http://www.kpi.or.id - Klub Perpustakaan Indonesia
Powered by Mambo
Generated: 12 January, 2017, 00:28
