Pasal 1. Definisi. 1. Pemberi Tugas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT SELEKSI PEMBERIAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN PEMADU MODA TRAYEK BANDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU – KOTA BANGKINANG (KAB.KAMPAR).

Pasal 1 Definisi 1. Pemberi Tugas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau. 2. Rekanan adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa Angkutan Penumpang/Angkutan Orang. 3. Pekerjaan adalah Seleksi Pemberian Izin Trayek Angkutan Pemadu Moda Trayek Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru – Kota Bangkinang (Kab.Kampar) Pasal 2 Seleksi Pemberian Izin Trayek Angkutan Pemadu Moda Trayek Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru – Kota Bangkinang (Kab.Kampar), dilaksanakan berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut : 1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. 3. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomr : 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. 4. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau; 5. Keputusan

Menteri

Perhubungan

Nomor

KM.

35

Tahun

2003

tentang

Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum. 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Dalam Trayek; 7. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Dinas Perhubungan Provinsi Riau;

1

Pasal 3 RUANG LINGKUP SELEKSI Pelaksanaan kegiatan Seleksi Pemberian Izin Trayek Angkutan Pemadu Moda dengan Pendekatan Izin Berdasarkan Kualitas Pelayanan (Quality) pada Trayek Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru – Kota Bangkinang (Kab.Kampar), meliputi: 1. Penyediaan sarana angkutan sesuai dengan spesifikasi teknis angkutan pemadu moda; 2. Penyediaan sistem dan prosedurnya; 3. Syarat pola pengoperasiannya (standart pelayanan yang ditetapkan oleh panitia seleksi). Pasal 4 TIM PENGAWAS Untuk keperluan monitoring pelaksanaan pekerjaan dan dalam rangka pencapaian tujuan pekerjaan, Pemberi Tugas atau yang ditunjuk oleh pemberi tugas akan mengadakan peninjauan ke kantor atau lapangan Pelaksana Pekerjaan secara berkala selama waktu pelaksanaan pekerjaan. Pasal 5 BIAYA SELEKSI Dalam pengajuan penawaran peserta seleksi dapat melakukan peninjauan maupun survey ke lokasi untuk kepentingan pengajuan penawaran seleksi pemberian izin trayek angkutan pemadu moda pada trayek Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru – Kota Bangkinang (Kab.Kampar), biaya yang timbul untuk kegiatan tersebut ditanggung oleh peserta seleksi.

2

Pasal 6 SYARAT-SYARAT UMUM 1. Pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas harus sesuai dengan : a. Uraian dan Syarat-syarat teknis dalam Dokumen Seleksi . b. Penjelasan yang telah disampaikan oleh pemberi tugas/yang ditunjuk untuk pekerjaan ini. 2. Sebelum melaksanakan pekerjaan, Perusahaan Angkutan harus memeriksa dan mempelajari terlebih dahulu ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Dokumen Pengadaan dan atau penjelasannya, bila ada hal-hal yang kurang jelas dan meragukan dapat segera ditanyakan kepada Panitia Seleksi pada saat pemberian penjelasan (aanwijzing). 3. Untuk persyaratan bahan-bahan maupun pelaksanaannya harus ditaati serta berlaku mengikat antara lain : a. Semua ketentuan yang telah tercantum dalam Dokumen Seleksi

ini, serta

petunjuk pada waktu penjelasan atau mungkin perubahan-perubahan tertulis dari Panitia Seleksi . b. Selama tidak bertentangan dengan persyaratan-persyaratan dan ketentuanketentuan tersebut di atas, berlaku juga syarat-syarat dan peraturan pemerintah yang menyangkut dan ada hubungannya dengan seleksi pemberian izin trayek ini. 4. Untuk melaksanakan pekerjaan ini, Perusahaan Angkutan harus menyediakan peralatan yang lengkap serta tenaga yang cukup, terampil dan berpengalaman sesuai dengan jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan. 5. Perusahaan Angkutan harus memberikan informasi yang benar kepada Pemberi Tugas dan Staf Pemberi Tugas bilamana ada petugas dari Pemerintah/Pemberi Tugas yang akan mengadakan pemeriksaan

3

Pasal 7 SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI 1. Perusahaan Angkutan yang ikut dalam seleksi

ini harus menyampaikan syarat-

syarat administrasi sebagai berikut : a. Surat

penawaran

dari

perusahaan

angkutan

peserta

seleksi

yang

ditandatangani oleh Pemimpin/Direktur Utama atau Penerima Kuasa dari Pemimpin/Direktur Utama yang namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, yang menyatakan minat untuk mengikuti seleksi dan dibubuhi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) serta pada materai tersebut diberi tanggal dan cap perusahaan; b. Surat

Pernyataan

Kesanggupan

dari

Perusahaan

Peserta

Seleksi

yang

menyatakan tentang Kesanggupan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang diusulkan yang ditandatangani oleh Pemimpin/Direktur Utama atau Penerima Kuasa dari Pemimpin/Direktur Utama yang namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, yang menyatakan minat untuk mengikuti seleksi dan dibubuhi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) serta pada materai tersebut diberi tanggal dan cap perusahaan; c. Akte Notaris baik pendirian maupun perubahan terakhir (fotocopy); d. Fotocopy Surat Pengesahan Sebagai Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM; e. Fotocopy copy KTP pengurus sesuai dengan akte notaris; f. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau; g. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan; h. Nama Pengurus / Susunan Pengurus Perusahaan yang ditandatangani oleh Pemimpin/Direktur Utama atau Penerima Kuasa dari Pemimpin/Direktur Utama yang namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, yang menyatakan minat untuk mengikuti seleksi dengan mencantumkan masa berlakunya penawaran dan dibubuhi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) serta pada materai tersebut diberi tanggal dan cap perusahaan; i. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait (Fotocopy); j. Tidak Terkena Sanksi Administratif dalam menjalankan kegiatan usahanya (angkutan) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Perhubungan Provinsi Riau;

4

k. Melunasi iuran wajib jasa raharja minimal tahun 2016/2017 (fotocopy) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Jasa Raharja. l. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (fotocopy); m. Susunan Kepemilikan Modal yang ditandatangani oleh Pemimpin/Direktur Utama atau Penerima Kuasa dari Pemimpin/Direktur Utama yang namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, dibubuhi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) diberi tanggal dan cap perusahaan; n. Kekayaan Bersih Perusahaan yang ditandatangani oleh Pemimpin/Direktur Utama atau Penerima Kuasa dari Pemimpin/Direktur Utama yang namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, dibubuhi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) diberi tanggal dan cap perusahaan; o. Neraca Perusahaan terakhir yang ditandatangani oleh Pemimpin/Direktur Utama atau Penerima Kuasa dari Pemimpin/Direktur Utama yang namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, dibubuhi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) diberi tanggal dan cap perusahaan; p. Surat Dukungan dari PT. Angkasa Pura II Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru sebagai tempat asal/tujuan perjalanan dan pertimbangan teknis izin penyelenggaraan dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru serta Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar; q. Tanda Bukti Pembayaran Pajak 3 (tiga) bulan terakhir dan pajak tahunan terakhir (Fotocopy). Untuk huruf c,e,g,h,k,l dan q yang asli ditunjukkan kepada panitia 2. Pengalaman Perusahaan sejenis dalam bidang pengangkutan orang yang ditandatangani

oleh

Pemimpin/Direktur Utama

atau

Penerima

Kuasa

dari

Pemimpin/Direktur Utama yang namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, dibubuhi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) diberi tanggal dan cap perusahaan; 3. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dan/atau meragukan dilakukan klarifikasi.

5

Pasal 8 SYARAT-SYARAT TEKNIS Syarat-syarat teknis minimal yang harus disampaikan oleh Perusahaan peserta seleksi adalah sebagai berikut : a. Sarana yang dibutuhkan adalah bus ukuran medium/besar dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Desain Interior sesuai dengan gambar teknis; 2) Desain Eksterior sesuai dengan gambar teknis; 3) Jenis Pelayanan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum yaitu pelayanan eksekutif; 4) Surat

Keputusan

Dirjen

Perhubungan

Darat

Nomor:

SK.1131/AJ.003/DRJD/2003 tentang Petunjuk Teknis Standart Pelayanan Bus Umum Angkutan Antar Kota; 5) Tempat Duduk sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum; 6) Kelengkapan Alat Tanggap Darurat sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor: SK.1763/AJ.501/DRJD/2005 tentang Petunjuk Teknis Tanggap Darurat Kecelakaan Angkutan Penumpang Umum; 7) Sabuk Keselamatan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 85

Tahun

2002

tentang

Pemberlakuan

Kewajiban

Melengkapi

dan

Menggunakan Sabuk Keselamatan; 8) Tulisan pelayanan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum; 9) Papan Trayek sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum; 10)Umur Kendaraan maksimal 3 (tiga) tahun dari tahun berjalan yang ditandatangani oleh Pemimpin/Direktur Utama atau Penerima Kuasa dari Pemimpin/Direktur Utama yang namanya tercantum dalam akte pendirian

6

atau perubahannya, dibubuhi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) diberi tanggal dan cap perusahaan;

11)Sistem komunikasi untuk kendaraan dan pengemudi; 12)Audio Visual sesuai dengan gambar teknis; b. Pelayanan: 1) Waktu Operasi minimal 12 Jam; 2) Headway minimal 1 jam; 3) Jumlah Armada disesuaikan dengan waktu operasi dan headway; 4) Surat kesanggupan mengikuti sistem ticketing yang telah ditetapkan tahun yang ditandatangani oleh Pemimpin/Direktur Utama atau Penerima Kuasa dari Pemimpin/Direktur Utama yang namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, dibubuhi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) diberi tanggal dan cap perusahaan; 5) Memiliki dan/atau menguasai fasilitas tempat penyimpanan dan perawatan kendaraan di Bandung yang dibuktikan dengan bukti tertulis dari pemerintah setempat (fotocopy). Untuk nomor 5 yang asli ditunjukkan kepada panitia. c. Manajemen Pengusahaan: 1) Operasional / Pengawasan: a) Pendidikan terakhir disertai dengan fotocopy ijazah terakhir; b) Jumlah Personil yang ditandatangani oleh Pemimpin/Direktur Utama atau

Penerima Kuasa dari Pemimpin/Direktur Utama yang namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, diberi tanggal dan cap perusahaan; c) Pengalaman yang ditandatangani oleh personil serta dibubuhi materai

Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) diberi tanggal; d) Sistem Pendapatan yang ditandatangani oleh Pemimpin/Direktur Utama

atau Penerima Kuasa dari Pemimpin/Direktur Utama yang namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, diberi tanggal dan cap perusahaan; 2) Administrasi: a) Struktur

Organisasi

Pelaksanaan

dalam

Bentuk

Barchart

yang

ditandatangani oleh Pemimpin/Direktur Utama atau Penerima Kuasa dari 7

Pemimpin/Direktur

Utama

yang

namanya

tercantum

dalam

akte

pendirian atau perubahannya, diberi tanggal dan cap perusahaan;

b) Jumlah Personil yang ditandatangani oleh Pemimpin/Direktur Utama atau

Penerima Kuasa dari Pemimpin/Direktur Utama yang namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, diberi tanggal dan cap perusahaan; c) Pendidikan terakhir disertai dengan fotocopy ijazah terakhir; d) Pengalaman yang yang ditandatangani oleh personil serta dibubuhi

materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) diberi tanggal; e) Sistem pendapatan yang ditandatangani oleh Pemimpin/Direktur Utama

atau Penerima Kuasa dari Pemimpin/Direktur Utama yang namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, diberi tanggal dan cap perusahaan; 3) Manajemen Keuangan: a) Jumlah personil yang ditandatangani oleh Pemimpin/Direktur Utama atau

Penerima Kuasa dari Pemimpin/Direktur Utama yang namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, diberi tanggal dan cap perusahaan; b) Pendidikan terakhir disertai dengan fotocopy ijazah terakhir; c) Pengalaman yang ditandatangani oleh personil serta dibubuhi materai

Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) diberi tanggal. 4) Manajemen Perawatan Kendaraan: a) Jumlah personil yang ditandatangani oleh Pemimpin/Direktur Utama atau

Penerima Kuasa dari Pemimpin/Direktur Utama yang namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, diberi tanggal dan cap perusahaan; b) Peralatan yang ditandatangani oleh Pemimpin/Direktur Utama atau

Penerima Kuasa dari Pemimpin/Direktur Utama yang namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, serta dibubuhi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) diberi tanggal dan cap perusahaan; c) Pendidikan terakhir disertai dengan fotocopy ijazah terakhir; d) Pengalaman yang ditandatangani oleh personil serta dibubuhi materai

Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) diberi tanggal. d. Pengemudi: 8

1) Status

pengemudi

dalam

perusahaan

yang

ditandatangani

oleh

Pemimpin/Direktur Utama atau Penerima Kuasa dari Pemimpin/Direktur Utama yang namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, serta dibubuhi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) diberi tanggal dan cap perusahaan; 2) Pendidikan terakhir disertai dengan fotocopy ijazah terakhir 3) Pengalaman yang ditandatangani oleh personil serta dibubuhi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) diberi tanggal; 4) Kursus disertai dengan bukti tertulis / sertifikat (fotocopy); 5) Asuransi disertai dengan bukti tertulis dari perusahaan asuransi terkait (fotocopy); 6) Kesehatan dibuktikan dengan surat keterangan dokter (fotocopy); 7) SKCK (Surat Keterangan Catatan Kriminal) (fotocopy dan dilegalisir dari instansi terkait); 8) Sistem penggajian yang ditandatangani oleh Pemimpin/Direktur Utama atau Penerima Kuasa dari Pemimpin/Direktur Utama yang namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, serta dibubuhi materai Rp. 6.000,(enam ribu rupiah) diberi tanggal dan cap perusahaan. e. Metodologi Operasional: Metodologi operasional selama pelaksanaan pekerjaan, yang terdiri: 1) Jangka waktu pelaksanaan 2) Persiapan sebelum pelaksanaan seperti mobilisasi peralatan; 3) Pelaksanaan pekerjaan yaitu pemahaman terhadap TOR yang dituangkan dalam proposal teknis pelaksanaan pekerjaan; 4) Monitoring dan evaluasi.

Pasal 9 SYARAT-SYARAT PROPOSAL TARIF Proposal Tarif dalam dokumen penawaran dicantumkan dengan jelas dalam angka dan huruf demikian juga jumlah yang tertera dalam angka harus sesuai dengan jumlah yang tertera dalam huruf. Proposal Tarif tersebut sudah termasuk pajak, retribusi serta asuransi jasa rahardja yang terdiri dari : a. Rincian harga penawaran Tarif; b. Rekapitulasi harga penawaran Tarif.

9

Pasal 10 BENTUK PENAWARAN DAN TATA CARA PENYAMPAIAN 1. Bentuk Penawaran : a. Surat Penawaran asli sebagaimana pasal 7 ayat 2 butir a (contoh terlampir) harus bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), ditanda tangani dan dicap perusahaan yang dibubuhkan di atas materai serta diberi tanggal. Surat penawaran sesuai dengan Form 1 (contoh terlampir); b. Berkas penawaran yang diminta terdiri dari surat penawaran beserta lampiranlampirannya yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga), satu set asli dan diberi tanda ASLI dan harus diketik di atas kertas khusus/kop perusahaan di jilid dan dibukukan dengan rapi, 2 (dua) set lainnya ditandai COPY; c. Apabila terdapat perbedaan antara asli dan copynya maka yang asli dianggap yang benar dan sah. 2. Tata Cara Penyampulan dan Penyampaian Penawaran dilaksanakan dengan sistem 1 (satu) sampul, terdiri dari: a. “Data Administrasi dan Data Teknis” b. “Data Penawaran Harga (Tarif)” c. Keseluruhan dokumen dimasukkan kedalam sampul luar dan pada sampul luar mencantumkan kata-kata: DOKUMEN PENAWARAN SELEKSI PEMBERIAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN PEMADU MODA TRAYEK BANDRA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU – KOTA BANGKINANG (KAB.KAMPAR). Hari

:

Tanggal

:

Februari 2017

Jam Pemasukan : 08.00 s/d 12.00 WIB Tempat

: Bidang Perhubungan Darat, Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Jl. Jenderal Sudirman No. 474 Ppekanbaru. 10

Pada sampul penawaran ditulis dengan huruf cetak atau diketik biasa, dapat dibaca dengan jelas, bersih tanpa penghapusan. Perubahan atau coretan harus diparaf oleh Penawar. d. Sampul Penutup berwarna coklat dengan ukuran secukupnya tidak tembus baca dan bagian belakang sampul dilak pada 5 (lima) tempat seperti contoh berikut :

e. Proposal Penawaran dalam dokumen penawaran dicantumkan dengan jelas dalam angka dan huruf, demikian juga jumlah yang tertera dalam angka harus sesuai dengan yang tertera dalam huruf; f. Apabila penawaran disampaikan melalui pos, sampul sebagaimana pada butir c di atas dimasukkan ke dalam sampul luar yang hanya dicantumkan alamat instansi sebagaimana butir c serta tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun seleksi diadakan; g. Dokumen penawaran bersifat rahasia oleh karena itu dilarang dikirim kepada anggota panitia atau pejabat, melainkan kepada alamat sebagaimana disebutkan pada butir c; h. Berkas pemasukan penawaran selambat-lambatnya pada : Hari

:

Tanggal

:

Waktu

: 08.00

Tempat

: Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Jl.

Februari 2017 s/d 12.00 WIB

Jenderal Sudirman No. 474, Pekanbaru - Riau;

11

i. Pembukaan Dokumen Penawaran dilaksanakan pada : Hari

:

Tanggal

:

Waktu

:

Tempat


Februari 2017 s/d

WIB


Pasal 11 PENJELASAN DOKUMEN SELEKSI (AANWIJZING) 1. Rapat penjelasan dokumen seleksi /aanwijzing pekerjaan diadakan pada : Hari

:

Tanggal

:

Waktu

:

Tempat


Februari 2017 s/d

WIB


2. Rapat penjelasan/aanwijzing lapangan pekerjaan diadakan pada : Hari

:

Tanggal

:

Tempat

: Disesuaikan dengan keinginan peserta seleksi.

Februari 2017

3. Para penawar diharapkan hadir pada waktu penjelasan (aanwijzing); 4. Dalam acara penjelasan pekerjaan kepada para penawar akan dijelaskan mengenai: a. Isi dokumen seleksi ; b. Penjelasan isi dokumen seleksi ; c. Perubahan isi dokumen seleksi ; d. Prosedur

pembukaan

penawaran,

kerahasiaan

dan

klasifikasi

dokumen

penawaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran, koreksi aritmatik, sistem evaluasi penawaran termasuk perlakuan terhadap penawaran yang terlambat.

12

5. Dalam Acara penjelasan pekerjaan lapangan kepada para penawar akan dijelaskan mengenai : a. Letak / Lokasi titik awal dan titik akhir perjalanan; b. Jalur trayek Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru – Kota Bangkinang (Kabupaten Kampar); 6. Hasil penjelasan dokumen seleksi lapangan

akan

dituangkan

dalam

(aanwijzing) dan penjelasan/aanwijzing berita

acara

penjelasan

(BAP)

serta

ditandatangani bersama oleh Panitia dan Peserta, dalam hal ini ditunjuk sekurangkurangnya 2 (dua) orang sebagai wakil penawar untuk menandatangani Berita Acara Penjelasan. 7. Berita acara tersebut pada ayat (6) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen seleksi lainnya. Pasal 12 KETENTUAN DOKUMEN PENAWARAN 1. Penawaran yang dinilai adalah penawaran yang memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam dokumen Seleksi dan Penjelasan pada waktu Aanwijzing. 2. Surat penawaran ditandatangani sendiri oleh Direksi atau dapat dikuasakan dengan Surat Kuasa bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan dicap perusahaan. 3. Proposal Tarif yang diajukan oleh penawar harus sudah termasuk didalamnya segala macam resiko, pajak dan retribusi lainnya yang timbul sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Penawar yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan dan telah membuat serta menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) tetapi kemudian mengundurkan diri atau tidak dapat melaksanakan pekerjaannya selambatlambatnya dalam 7 (tujuh) hari kalender setelah surat perjanjian pemborongan ditandatangani, maka uang jaminan pelaksanaannya akan menjadi milik Negara.

13

Pasal 13 PEMBUKAAN PENAWARAN 1. Panitia Seleksi

akan membuka dokumen penawaran (Data Administrasi, Teknis

dan Harga Penawaran) di hadapan rekanan. Pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan di kantor Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Bidang Perhubungan Darat, Jalan Jenderal Sudirman No. 474 Pekanbaru. Para wakil Rekanan yang hadir harus menandatangani satu daftar hadir untuk membuktikan kehadiran mereka. 2. Panitia Seleksi akan mengumumkan nama Rekanan serta kelengkapan dokumen penawaran guna menetapkan sah tidaknya surat penawaran. 3. Setelah pembacaan dan penetapan sah tidaknya surat penawaran, Panitia Seleksi segera membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran. Berita acara tersebut di atas dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Seleksi yang hadir dan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) wakil dari Rekanan. Pasal 14 PERSYARATAN ADMINISTRASI Penawaran dinyatakan gugur apabila pada saat pembukaan “Data Administrasi”, salah satu dari persyaratan administrasi sebagaimana pada pasal 7 ayat (1) tidak dipenuhi/dilengkapi atau tidak memenuhi syarat yaitu : a. Surat penawaran 

Tidak diketik di atas kertas Kop Perusahaan;



Tidak ditandatangani oleh Pemimpin/Direktur Utama atau Penerima Kuasa dari Pemimpin/Direktur Utama yang namanya tercantum dalam Akte Pendirian atau Perubahannya, atau Kepala Cabang Perusahaan yang diangkat oleh Kantor Pusat;



Tidak dibubuhi materai yang diberi tanggal dan dicap perusahaan.

14

b. Surat

Pernyataan

Kesanggupan

dari

Perusahaan

Peserta

Seleksi

yang

menyatakan tentang Kesanggupan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang diusulkan : 








c. Fotocopy Akte Notaris, Surat Pengesahan sebagai Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM, KTP Pengurus, SITU, Tanda Daftar Perusahaan, apabila terdapat perbedaan antara fotocopy dengan asli maka panitia berhak menggugurkan penawaran tersebut. d. Nama Pengurus / Susunan Pengurus Perusahaan: 








e. Fotocopy NPWP dan Tanda Bukti Pembayaran Pajak harus sesuai dengan Asli, apabila terdapat perbedaan antara fotocopy dengan asli maka panitia berhak menggugurkan penawaran tersebut; f. Susunan Kepemilikan Modal 








15

g. Kekayaan Bersih Perusahaan: 








h. Neraca Perusahaan terakhir: 

















Pasal 15 EVALUASI ADMINISTRASI 1. Evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi syarat pada pembukaan penawaran. 2. Evaluasi administrasi dilakukan terhadap dokumen penawaran yang masuk dan di evaluasi kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi. Unsur-unsur yang dievaluasi pada tahap ini berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Seleksi . 3. Evaluasi administrasi menghasilkan 2 (dua) yaitu memenuhi Sah atau tidak sah.

16

4. Evaluasi administrasi pada pengalaman perusahaan akan diberi unsur nilai bobot sebesar 5%, adapun yang dinilai pada unsur ini antara lain: a. Pekerjaan Sejenis Pengangkutan orang; b. Jumlah pengalaman; c. Lamanya perusahaan. Pasal 16 EVALUASI TEKNIS Kriteria Evaluasi Teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan/lulus administrasi: 1. Evaluasi Teknis dilakukan dengan menggunakan Sistem Nilai, yaitu sistem penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur-unsur yang dinilai. Unsur yang dinilai dan bobotnya : a. Sarana

: 25 %

b. Pelayanan

: 25 %

c. Manajemen Perusahaan

: 10 %

d. Pengemudi

: 20 %

e. Metodologi Operasional

: 20 %

2. Unsur-unsur yang dinilai hanya dapat dinilai (diberikan nilai) apabila telah memenuhi persyaratan minimal yang telah ditetapkan, yaitu: a. Sarana harus memenuhi sesuai dengan gambar teknis dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum serta ketentuan – ketentuan yang terkait, Umur Kendaraan minimal 3 tahun serta Standart Euro II dinyatakan dengan sertifikat uji dari instansi terkait; b. Pelayanan,

Pengemudi

dan

Metodologi

persyaratan sesuai dengan pasal 8;

17

Pelaksanaan

harus

memenuhi

3. Tata Cara Penilaian Kriteria Teknis, yaitu: a. Setiap unsur akan dinilai jika telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 butir 1 dan 2; b. Setiap unsur yang dinilai akan dinilai secara proporsional berdasarkan penawaran

terbaik

dan

penawaran

terburuk

atau

penawaran

paling

menguntungkan dan paling tidak menguntungkan. c. Penilaian untuk setiap unsur yang terbaik atau paling menguntungkan di beri nilai

100

dan

untuk

setiap

unsur

yang

terburuk

atau

paling

tidak

menguntungkan diberi nilai 75. d. Penawaran yang berada di antara kedua penawaran tersebut akan dinilai secara proporsional sehingga nilainya akan berada di antara 75 – 100. e. Penilaian

untuk

setiap

unsur

yang

sifatnya

mengkerucut

ke

bawah

menggunakan rumus sebagai berikut : (Penawaran – penawaran terburuk) Nilai Penawaran = 75 +

x bobot

(Penawaran Terbaik – Penawaran Terburuk) f. Penilaian untuk setiap unsur yang sifatnya mengkerucut ke atas menggunakan rumus sebagai berikut : (Penawaran – penawaran terburuk) Nilai Penawaran = 100 +

x bobot

(Penawaran Terbaik – Penawaran Terburuk) g. Calon pemenang seleksi akan di rangking mulai dari nilai total tertinggi (jumlah nilai masing-masing unsur); h. Jika

salah

satu

unsur

yang

dinilai

tidak

memenuhi

spesifikasi

teknisi/persyaratan/ketentuan yang telah ditetapkan di dalam dokumen seleksi , maka penawaran tersebut tidak dapat diikutsertakan dalam evaluasi/penilaian lebih lanjut.

18

Pasal 17 EVALUASI PROPOSAL TARIF 1. Panitia Seleksi akan memeriksa surat penawaran harga untuk memastikan apakah sudah lengkap dokumen-dokumen telah ditandatangani semestinya dan apakah penawaran secara umum memenuhi persyaratan. Setelah pemeriksaan akan dibuat berita acara pembukaan sampul, yang ditandatangani oleh Panitia Seleksi yang hadir dan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) wakil dari perusahaan. 2. Evaluasi Harga Penawaran Tarif a. Evaluasi harga penawaran Tarif hanya dilakukan terhadap penawaran yang telah dinyatakan lulus/memenuhi persyaratan administrasi; b. Evaluasi harga penawaran Tarif dilakukan dengan cara membandingkan antara harga perhitungan sendiri (HPS) tarif dan usulan harga, serta menilai kewajaran harganya; c. Kesalahan perhitungan akan diperbaiki atas dasar jika terdapat perbedaan antara harga satuan dan jumlah harga keseluruhan yang diperoleh melalui harga satuan dan jumlah satuannya, maka harga satuanlah yang harus menentukan dan harga keseluruhan harus diperbaiki; d. Sebelum dilakukan penilaian secara terperinci, panitia akan menentukan kesesuaian pokok setiap penawaran dengan dokumen-dokumen penawaran; e. Untuk tujuan ini, maka suatu penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan pokok bila telah memenuhi semua persyaratan dokumen-dokumen penawaran dengan tanpa adanya penyimpangan yang penting. Keputusan Panitia Seleksi tentang kesesuaian penawaran didasarkan pada isi penawaran itu sendiri; f. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam dokumen seleksi

tanpa ada penyimpangan yang bersifat material (penting/pokok)

ataupun penawaran bersyarat;

19

g. Berdasarkan hasil evaluasi harga, Panitia Seleksi akan membuat pembobotan sesuai nilai penawaran harga yang diajukan oleh semua peserta seleksi ; h. Adapun nilai bobot dari Proposal Tarif sebesar 10%.

Pasal 18 KOREKSI ARITMATIK PROPOSAL TARIF 1. Bilamana terdapat perbedaan antara penulisan dalam angka dan huruf, maka nilai penawaran yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf ; 2. Panitia melakukan koreksi aritmatik terhadap hal-hal sebagai berikut : a. Koreksi aritmatik atas kesalahan penjumlahan dan pengalian volume dengan harga satuan pekerjaan, dilakukan dengan ketentuan bahwa harga satuan pekerjaan yang ditawarkan peserta tidak boleh berubah ; b. Jenis dan volume pekerjaan yang tercantum dalam dokumen penawaran disesuaikan dengan yang tercantum dalam dokumen Seleksi ; c. Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dalam penawaran dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain, dan harga satuan pada surat penawaran tetap dibiarkan kosong. Sedangkan jenis pekerjaan tersebut harus tetap dikerjakan sesuai dengan volume yang tercantum dalam dokumen seleksi ; d. Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai harga penawaran. Pasal 19 CALON PEMENANG 1. Setelah data administrasi , data teknis dan data penawaran harga telah dievaluasi dan memenuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan serta telah dilakukan penilaian terhadap semua unsur yang dinilai, Panitia menetapkan urutan calon pemenang berdasarkan nilai total yang diperoleh masing-masing peserta seleksi . Calon pemenang pertama adalah perusahaan yang memiliki total nilai tertinggi dan

20

calon pemenang kedua adalah perusahaan yang meiliki nilai total tertinggi kedua, dan seterusnya. 2. Bilamana terdapat 2 (dua) peserta atau lebih memiliki nilai total yang sama, panitia akan melakukan klarifikasi terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.

Pasal 20 PENGUMUMAN PEMENANG 1. Penetapan pemenang pengadaan diputuskan oleh Pejabat yang berwenang; 2. Pemberitahuan pemenang dilakukan oleh Panitia Seleksi setelah ada penetapan pemenang seleksi dari Pejabat yang berwenang dan disampaikan kepada seluruh peserta. 3. Kepada penawar yang berkeberatan atas pengumuman pemenang seleksi , diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan tertulis kepada Kepala Dinas perhubungan Provinsi Riau selaku pemberi tugas, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pemberitahuan penetapan pemenang; 4. Sanggahan dapat diajukan terhadap pelaksanaan seleksi ; 5. Jawaban terhadap sanggahan diberikan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diterima sanggahan tersebut Pasal 21 PEMBERIAN PEKERJAAN 1. Surat Perintah Kerja (SPK) berupa Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Angkutan Pemadu Moda akan diberikan kepada rekanan

pemenang yang telah ditunjuk

paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah dikeluarkannya Surat Penetapan Pemenang Seleksi;

21

2. Izin Penyelenggaraan Angkutan Pemadu Moda Trayek Bandara SSK II – Kota Bangkinang (Kab.Kampar) dapat diterbitkan setelah ditetapkannya pemenang seleksi yang dibuktikan dengan pemberian Surat Perintah Kerja serta telah menanda tangani Surat Perjanjian Pelayanan. 3. Izin Angkutan Pemadu Moda Trayek Bandara SSK II – Kota Bangkinang (Kab.Kampar) diterbitkan oleh Badan pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau setelah mendapatkan pertimbangan teknis/rekomendasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Riau. 4. Masa berlaku izin yang diberikan adalah selama 5 (lima) tahun sejak surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan pemadu moda ditanda tangani. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan operasional angkutan pemadu moda dituangkan didalam surat perjanjian pelayanan. Pasal 22 PELAKSANAAN PEKERJAAN 1. Untuk melaksanakan pekerjaan yang akan dilaksanakan pihak pelaksana pekerjaan agar menempatkan seorang Kepala Pelaksana yang ahli dalam pelaksanaan pekerjaan ini dan diberi kuasa penuh oleh pelaksananya untuk bertindak atas namanya. 2. Kepala Pelaksana yang diberi kuasa penuh harus bertanggung jawab penuh atas pemberian kuasa dan selalu berada di tempat pekerjaan. Pasal 23 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 1. Rekanan harus memenuhi/mentaati peraturan-peraturan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3) bagi seluruh personil yang dipekerjakan oleh Rekanan dan wakil pemilik yang berada di lokasi pekerjaan;

22

2. Semua

tenaga

kerja

Indonesia

yang

dipekerjakan

oleh

Rekanan

harus

diasuransikan sesuai program jaminan sosial tenaga kerja; 3. Bilamana

terjadi

kecelakaan,

Rekanan

harus

segera

mengambil

tindakan

pertolongan pertama dan segera memberitahukan kepada Direksi; 4. Rekanan harus menyediakan obat-obatan yang tersusun menurut syarat-syarat palang merah dan setiap kali sehabis digunakan harus dilengkapi lagi; 5. Rekanan harus menjaga kesehatan para pekerjanya setiap hari kerja dan setiap terjadi kecelakaan, biaya perawatan menjadi tanggung jawab Rekanan sampai selesai/sembuh. Selain memberikan bantuan pertolongan kepada pekerja, Rekanan harus juga menyediakan air minum yang memenuhi syarat kesehatan.

Pasal 24 KETERLAMBATAN DAN KEADAAN KAHAR 1. Rekanan tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kelalaian dalam penyerahan apabila keterlambatan atau kelalaian tersebut disebabkan oleh sesuatu hal diluar kekuasaan yang wajar, tidak terbatas pada bencana alam, perang, kebijaksanaan Pemerintah dibidang moneter, ketidak mampuan yang disebabkan diluar kekuasaan yang wajar Rekanan untuk mendapatkan otorisasi Pemerintah yang layak atau perintah-perintah, barang atau kekurangan energi, bahan bakar, buruh atau fasilitas-fasilitas yang diminta oleh pemberi tugas baik penyebab keterlambatan tersebut timbul sebelum atau pada waktu setelah kontrak ditandatangani; 2. Sebab-sebab keterlambatan tersebut akan memperpanjang jadwal waktu kontrak dengan suatu jangka waktu yang setara dengan keterlambatan yang dialami dan sampai sejauh yang diperlukan untuk memungkinkan Rekanan melakukan penyerahan dengan menjalankan ketentuan yang wajar mengingat sebab-sebab keterlambatan itu telah diatasi; 3. Dalam hal keterlambatan yang berasal dari keadaan kahar, Rekanan akan memberitahukan Pemberi Tugas dengan telex atau faksimili dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diketahuinya keadaan tersebut oleh Rekanan.

23

4. Apabila penyerahan pekerjaan terlambat karena alas an-alasan apapun yang bukan keadaan

kahar

sebagaimana

dijelaskan

diatas,

Rekanan

harus

segera

memberitahukan pemberi tugas dan harus memberikan perkiraan tanggal penyelesaian yang telah disesuaikan. 5. Pemberitahuan sebagaimana tersebut pada ayat (4), harus dibuat sesegera dan selayak mungkin setelah terjadinya keterlambatan dan harus dibuat secara tertulis dan

mencakup

keterangan-keterangan

rinci

mengenai

alasan-alasan

keterlambatan; 6. Apabila alasan-alasan keterlambatan dapat diterima oleh Pemberi Tugas maka Rekanan dapat mengajukan usulan kepada Pemberi Tugas untuk memperpanjang waktu penyelesaian. Pasal 25 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN 1. Rekanan yang ditunjuk harus segera melaksanakan pekerjaan setelah Surat Perintah Kerja (Gunning) dikeluarkan oleh Pemberi Tugas; 2. Dalam melaksanakan pekerjaan ini, Rekanan harus membuat jadwal rencana kerja dan bertanggung jawab atas penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya dan membuat laporan bulanan tentang pelaksanaan serta kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan dilaporkan kepada Pemberi Tugas. Pasal 26 PERUBAHAN PERJANJIAN 1. Perpanjangan waktu harus diajukan secara tertulis oleh pihak Rekanan dan harus mendapat persetujuan tertulis dari Pemberi Tugas. Permohonan perpanjangan waktu

tersebut

harus

disertai

alasan-alasan

yang

sah/dapat

dipertanggungjawabkan, dan permohonan tersebut diajukan 7 (tujuh) hari kalender sebelum waktu pekerjaan berakhir;

24

2. Permohonan perpanjangan waktu penyerahan pekerjaan dapat diterima Pemberi Tugas bilamana : a. Adanya pekerjaan tambahan atau pengurangan yang tidak dapat dielakkan lagi setelah atau sebelum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ditandatangani oleh kedua belah pihak; b. Adanya Surat Perintah tertulis dari Pemberi Tugas, meminta agar pekerjaan jangan dikerjakan dahulu atau dihentikan sementara karena adanya kesalahankesalahan teknis dalam melaksanakan pekerjaan baik ukuran maupun maupun kekeliruan lainnya. Pasal 27 SURAT PERJANJIAN PELAYANAN 1. Surat perjanjian pelayanan (kontrak) dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan dan pengoperasian ini adalah suatu kontrak pengadaan

dan pengoperasian atau

penyelesaian seluruh pekerjaan tersebut dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga tertentu (pasti dan tetap) sampai kontruksi/barang dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai kriteria kinerja yang telah ditetapkan. 2. Surat perjanjian pelayanan (kontrak) sekurang-kurangnya meliputi : a. Pokok yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlahnya; b. Proposal Tarif yang tetap; c. Persyaratan yang tetap dan syarat teknis yang jelas dan rinci; d. Jangka waktu pelaksanaan, dengan disertai jadwal waktu pelaksanaan yang pasti; e. Sanksi dalam hal Rekanan ternyata tidak memenuhi kewajiban; f. Penyelesaian tindak lanjut surat perjanjian kerja/kontrak dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya; g. Penyelesaian perselisihan; h. Status hukum; i. Hak

dan

kewajiban

para

pihak

bersangkutan;

25

yang

terkait

dalam

perjanjian

yang

3. Surat perjanjian pelayanan (kontrak) digandakan sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan asli diberi materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) buah ditandatangani selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah SPK diterbitkan. 4. Lampiran – lampiran pada Surat Perjanjian Pelayanan (kontrak) antara lain : a. Surat Penawaran beserta lampiran-lampirannya; b. Dokumen Seleksi; c. Berita Acara Penjelasan; d. Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran; e. Berita Acara Evaluasi; f. Surat Keputusan Penetapan Pemenang; g. Surat Keputusan Pemberian Pekerjaan. Pasal 28 JAMINAN PENAWARAN (BID BOND) 1. Jaminan penawaran (Bid Bond) berbentuk Sertifikat Bank Garansi dari Bank Umum yang mempunyai program surety bond yang diasuransikan kepada perusahaan asuransi di luar negeri yang bonafid dengan jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); 2. Bagi Rekanan yang tidak menjadi pemenang dalam seleksi , jaminan penawaran segera dikembalikan setelah pemenangnya telah ditetapkan dan surat jaminan penawaran akan menjadi milik negara apabila peserta mengundurkan diri setelah memasukan dokumen penawarannya dalam kotak seleksi ; 3. Bagi Rekanan yang mendapat pekerjaan, jaminan penawaran diberikan kembali pada saat penandatangan Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) oleh Pemberi Kuasa; Pasal 29 KEWAJIBAN PELAPORAN BERKALA REKANAN 1. Rekanan wajib melaporkan rekapitulasi pengoperasian angkutan pemadu moda trayek Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru – Kota Bangkinang (kabupaten Kampar) secara berkala, yaitu setiap 1 (satu) bulan;

26

2. Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan ketentuan sebagai berikut : a. Laporan disampaikan secara lengkap setiap bulannya; b. Laporan pada satu bulan berjalan disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya. 3. Pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan berkala ini akan dikenakan sanksi yang akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Pelayanan.

Pasal 30 PERSELISIHAN 1. Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan kontrak ini, Pemberi Tugas dan Rekanan sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah; 2. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka Pemberi Tugas dan Rekanan sepakat perselisihan tersebut diselesaikan melalui peradilan umum di Indonesia yang akan ditentukan lebih lanjut dalam syarat khusus kontrak;

3. Setiap perselisihan tersebut tidak membebaskan Pemberi Tugas dan Rekanan untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya sesuai dengan kontrak. Pasal 31 DOKUMENTASI DAN LAPORAN Rekanan harus membuat foto-foto yang memperlihatkan kemajuan pekerjaan pada waktu pelaksanaan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sekali beserta dengan laporan selama pelaksanaan. Foto-foto dimaksud harus dicetak dengan ukuran kartu pos, rangkap 3 (tiga) dalam album dan untuk laporan dirangkap 5 (lima).

27

Pasal 33 LAIN-LAIN 1. Pelayanan Angkutan Pemadu Moda Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru – Kota Bangkinang (Kabupaten Kampar) yang tidak sesuai dalam RKS dan syarat teknis pelaksanaan ditolak oleh pemberi tugas dan Rekanan harus segera melakukan perubahan sesuai dengan RKS dan syarat teknis yang telah disepakati, serta Rekanan akan diberi sanksi yang telah ditetapkan; 2. Untuk kelancaran dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, maka sebelum pekerjaan dimulai akan diadakan rapat bersama antara Pemberi Tugas / Staf, Rekanan Pelaksana Pekerjaan serta Direksi/staf Direksi; 3. Segala peraturan serta syarat pelaksanaan yang telah ditentukan oleh Pemerintah dan pelaksanaannya diawasi oleh Direksi/Staf Direksi yang ditunjuk oleh Pemberi Tugas; 4. Perselisihan yang mungkin timbul di dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah. Dalam hal ini apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah akan diselesaikan menurut hukum yang berlaku dan ditetapkan di Pengadilan Negeri setempat. 5. Ketentuan-ketentuan

yang

belum

tercantum

dalam

dokumen

ini

akan

diatur/dicantumkan dalamSurat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) yang akan dibuat kemudian. Pekanbaru ,

Februari 2017

PANITIA SELEKSI Ketua,

H. AZRIAL, SH, MH

28

29

Form 1 KOP PERUSAHAAN YANG BERSANGKUTAN Nomor

:

...............,

2017

Lampiran : Perihal

: Surat Penawaran

Kepada Yth. PANITIA PELAKSANA SELEKSI PELAYANAN ANGKUTAN PEMADU MODA D/a. Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Riau Jl. Jenderal Sudirman No 474 Pekanbaru Riau. di – PEKANBARU

1. Menunjuk surat Undangan Penawaran No. ……….. tanggal …………. Tentang seleksi

pekerjaan ……………………………...., bersama ini saya

yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

:

………………………………………..

Jabatan

:

………………………………………..

Nama perusahaan :

………………………………………..

Alamat perusahaan

:

Nomor telepon

………………………………………..

Dengan

ini

:

mengajukan

……………………………………….. penawaran

untuk

melaksanakan,

menyelesaikan dan memelihara keseluruhan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, dengan jumlah harga penawaran tarif pelayanan sebesar Rp. …………….. (……………………..). 2. Surat penawaran ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang terdiri dari satu asli dan satu tembusan.

30

3. Demikian penawaran kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan. ……………………., …………………2017 Nama Perusahaan Materai Rp. 6000,Dan cap perusahaan (……………Nama Jelas…………….) Jabatan

31

Form 2 KOP PERUSAHAAN YANG BERSANGKUTAN

SURAT KUASA Nomor : Yang bertanda tangan di bawah ini, Nama

:

Alamat

:

Jabatan

: Direktur Utama PT. ………………………..

Menerangkan bahwa kami memberikan kuasa penuh kepada : Nama

:

Alamat

:

Jabatan

: ………………………………………………

Untuk menandatangani Surat Penawaran (beserta lampiran-lampirannya) pekerjaan : ……………………………………………………… (diisi sesuai Pasal 2). Yang tanda tangannya tertera di bawah ini, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut di atas. Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

……………………., …………………2017 Yang diberi kuasa

Yang memberi kuasa Materai Rp. 6000,-

(……………..Nama Jelas………….)

(……………..Nama Jelas………….)

Jabatan

Jabatan

32

Form 3 KOP PERUSAHAAN YANG BERSANGKUTAN Nomor

:

………………, ……………………2017

Lampiran : Perihal

: PERNYATAAN MINAT

Kepada Yth. PANITIA PELAKSANA SELEKSI PELAYANAN ANGKUTAN PEMADU MODA D/a. Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Riau Jl. Jenderal Sudirman No 474 Pekanbaru Riau. di – PEKANBARU

1. Yang bertanda tangan dibawah ini : Perusahaan

:

Alamat

:

Yang telah menerima 1 (satu) set dokumen seleksi dan telah mengikuti rapat penjelasan (aanwijzing), dengan ini menyatakan bahwa kami berminat

untuk

melaksanakan

pekerjaan

tersebut

sesuai

dengan

persyaratan dan perusahaan kami akan memasukan penawaran untuk pekerjaan : ………………………… (diisi sesuai Pasal 2) . 2. Kami menyadari dan setuju bahwa apabila kami gagal memasukan dokumen penawaran untuk pekerjaan tersebut tanpa alasan yang dapat diterima oleh Pemberi Tugas, maka kami tidak akan diikutsertakan dalam seleksi

pekerjaan yang akan datang yang diselenggarakan oleh Ditjen

Perhubungan Darat. 3. Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk manjadikan perhatian. Hormat kami (Nama Perusahaan) Materai Rp. 6000,Dan cap perusahaan Tanda tangan (…………Nama Jelas………….) (Jabatan)

33

34

Neraca Perusahaan Terakhir Per Tanggal ..........Bulan..........Tahun.......

AKTIVA I.

II.

III.

Form 4 (dalam ribuan

rupiah) Aktiva lancar Kas Bank Piutang*) Persediaan Barang Pekerjaan dalam proses Jumlah (a)

Rp. ……….. Rp. ……….. Rp. ……….. Rp. ……….. Rp. ……….. Rp. ………..

Aktiva tetap Peralatan dan Mesin Inventaris Gedung-gedung Jumlah (b)

Rp. ……….. Rp. ……….. Rp. ……….. Rp. ………..

IV.

Rp. ………..

PASIVA Rp. ……….. Rp. ……….. Rp. ………..

Rp. ………..

V.

Utang jangka panjang (e)

Rp. ………..

VI.

Kekayaan bersih (a  b  c) – ( d  e )

Rp. ………..

Jumlah

Rp. ………..

Rp. ………..

Aktiva lainnya (c)

Rp. ………..

Jumlah

Rp. ………..

*) Piutang jangka pendek (sampai dengan enam bulan) Piutang jangka panjang (lebih dari enam bulan) Jumlah

Utang jangka pendek Utang Dagang Utang Pajak Utang lainnya Jumlah (d)

: : :

Rp………………… Rp………………… Rp…………………

……………, ………………… 2017 PT./CV……………………. Direktur Utama / Penanggung Jawab Materai Rp. 6000,dan Cap Perusahaan

35

Nama Jelas

Form 5

Data Personalia NO

Nama

Tgl/bln/thn lahir

Pendidikan

Jabatan

1

2

3

4

5

Pengalaman Kerja (Tahun) 6

Profesi/keahlian

Sertifikasi/Ijasah

7

8


36

Nama Jelas

Form 6 Data Pengalaman Perusahaan

NO

Jenis Pelayanan

Trayek

Jumlah Bus

Nomor SK.

Masa Berlaku

1

2

3

4

5

6


37

Nama Jelas

38

DOKUMEN SELEKSI

PEKERJAAN SELEKSI PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PEMADU MODA TRAYEK BANDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU – KOTA BANGKINANG

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU BIDANG PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2017

39

Pasal 1. Definisi. 1. Pemberi Tugas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau

Recommend Documents