BAB 1 PENDAHULUAN. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (life skills) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.

Disisi lain, Penyusunan RPJMD Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dimaksudkan untuk mengimplementasikan cita-cita RPJM Nasional sehingga tercipta kesinambungan dan konsistensi tujuan pembangunan nasional ke dalam pembangunan daerah dan memayungi pelaksanaan arah kebijakan umum, program/kegiatan dan alokasi anggaran pemerintah daerah seperti yang tertuang di dalam Permendiknas Nomor 32 Tahun 2005, tentang Renstra Depdiknas Tahun 2005-2009. RPJMD Tahun 2010-2015 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan Pembangunan di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas SDM termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. RPJMD Tahun 2010-2015 tersebut, selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2015. Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau disusun berdasarkan visi, misi, tujuan serta prioritas program pembangunan pendidikan dengan mengacu kepada Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2005-2009. sebagai 1 Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2010 - 2015


pedoman bagi semua tingkatan pengelola pendidikan, mulai dari pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten dan kota, satuan pendidikan, dan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam perjalanan selama 3 (tiga) tahun terjadi beberapa indikator yang tidak sesuai dengan perkembangan pembangunan Pendidikan di Provinsi Kepulauan

Riau

dan

juga

sesuai

dengan

pemerikasaan

dari

Mentri

Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) tentang Indikator Kinerja Utama yang mengalami beberapa perbaikan atau revisi sehingga pada tahun Anggaran 2014 Dinas Pendidikan melalui Bappeda Provinsi Kepulauan Riau merasa perlu melalukan revisi Renstra Tahun 2010-2015. 1.2 Landasan Filosofis Pendidikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Sisdiknas amat mendasar dalam memberikan landasan filosofis serta berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan, seperti filosofi pendidikan nasional

berdasarkan

filsafat

Pancasila,

paradigma

pendidikan

dan

pemberdayaan manusia seutuhnya, paradigma pembelajaran sepanjang hayat berpusat pada peserta didik, paradigma pendidikan untuk semua yang inklusif, dan Paradigma Pendidikan untuk Perkembangan, Pengembangan, dan/atau Pembangunan

Berkelanjutan

(PuP3B

atau

Education

for

Sustainable

Development).

1.3 Landasan Hukum Landasan hukum Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010—2015 adalah: 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 4) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 5) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 6) Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

2 Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2010 - 2015


7) Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005--2025 8) Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan 9) Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan 10) Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 11) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 12) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan 13) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah,

Pemerintah

Provinsi,

Pemerintah

Kabupaten/Kota. 14) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025

1.4. Pilar-Pilar Strategis Pilar-pilar strategis dari landasan filosofis pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada strategi pembangunan pendidikan nasional sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan umum UU Sisdiknas, yaitu sebagai berikut: 1.4.1

Pendidikan Agama serta Akhlak Mulia

1.4.2 Pengembangan dan Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KTSP) 1.4.3

Proses Pembelajaran yang Mendidik dan Dialogis

1.4.4

Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Pendidikan yang Memberdayakan

1.4.5

Peningkatan Profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1.4.6

Penyediaan Sarana Belajar yang Mendidik

1.4.7

Pembiayaan Pendidikan sesuai Prinsip Pemerataan dan Berkeadilan

1.4.8

Penyelenggaraan Pendidikan yang Terbuka dan Merata

1.4.9

Pelaksanaan Wajib Belajar

1.4.10 Pelaksanaan Otonomi Satuan Pendidikan 1.4.11 Pemberdayaan Peran Masyarakat 1.4.12 Pusat Pembudayaan dan Pembangunan Masyarakat 1.4.13 Pelaksanaan Pengawasan dalam Sistem Pendidikan Nasional



1.5. Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Renstra Sinas Pendidikan adalah sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Latar Belakang Landasan Filosofi Pendidikan Landasan Hukum Pilar-pilar Strategi Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010 2.1 2.2.

2.3. 2.4 2.5 .

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi Hasil Capaian Pembangunan Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Sampai Tahun 2010 Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Analisis Lingkungan Strategis Dinas Pendidikan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan

3.2.

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

3.3. 3.4.

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

3.5.

Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. 4.2. 4.3.

Visi dan Misi Dinas Pendidikan Tujuan dan Sasaran dan Tata Nilai Jangka Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Strategi dan kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD



BAB II KONDISI UMUM PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU PADA AKHIR TAHUN 2010 2.1 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

2.1.1

Kedudukan Dinas Pendidikan adalah Unsur Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang di Pimpin oleh Kepala Dinas dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2.1.2.

Tugas Pokok Melaksanakan

sebagian

kewenangan

desentralisasi,

tugas

dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya. 2.1.3.

Fungsi Dinas Pendidikan mempunyai fungsi: a. b. c. d. e. f. g. h.

i. j.

Pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian. Penyusunan progran di bidang pendidikan. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, kordinasi serta pembinaan teknis di bidang pendidikan tingkat TK, SD, SMP, dan SLB. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, kordinasi serta pembinaan teknis di bidang pendidikan tingkat SMA. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, kordinasi serta pembinaan teknis di bidang pendidikan tingkat SMK. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, kordinasi serta pembinaan teknis di bidang Pendidikan Luar Sekolah. Perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi pendidikan tinggi. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, kordinasi serta pembinaan teknis di bidang pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan. Pelaksanaan pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan. Penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok, sarana dan prasarana untuk Taman Kanak-Kanak, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Luar Sekolah.



k.

Penyediaan bantuan pengadaan sarana dan prasarana di bidang pendidikan. l. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang pendidikan. m. Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya. n. Pelaksanaan tugas lain di bidang pendidikan yang diserahkan oleh Gubernur.

2.1.4 Struktur Organisasi dan Kepegawaian a. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Struktur organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 4 Agustus 2011. Dinas Pendidikan, terdiri dari: (a) Sekretariat, (b) Bidang Pendidikan Dasar (c) Bidang

Pendidikan menengah dan Tinggi,

(d) Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (e) Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Sebagai Berikut:



3. Struktur Organisasi



2.2. Hasil Capaian Pembangunan Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Sampai Tahun 2010 Pendidikan mempunyai peranan sangat strategis dalam pembangunan nasional untuk mencapai bangsa yang maju, mandiri dan beradab mulai dari masyarakat daerah sampai masyarakat kota. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan bahwa pembangunan pendidikan merupakan salah satu angenda penting dalam pembangunan nasional dan Daerah sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2005-2009 sekaligus menjadi prioritas utama dalam rencana kerja pemerintah pusat maupun daerah, dimana Pemerintah sudah menganggarkan 20% Dana APBD itu untuk Pendidikan. Karena melihat pentingnya peranan pendidikan dalam pembangunan bangsa, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk terus menerus meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi segenap anak bangsa melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan, antara lain perluasan akses dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu di semua jenjang jenis dan jalur pendidikan berbasis IT, meningkatkan daya saing lulusan dan relevansi pendidikan. Kesungguhan pembangunan pendidikan sampai dengan pertengahan tahun 2009 telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau. Perkembangan ini, antara lain, ditunjukkan dengan telah tuntasnya Provinsi Kepulauan Riau dengan Program Wajib Belajar Sembilan

Tahun,

meningkatnya rata-rata lama sekolah menjadi 8,6 pada tahun 2010, dimana pada tahun 2008 baru 8,2, angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 96,04 persen, serta meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) pada semua jenjang pendidikan. APM SD/MI/Sederajat adalah sebesar 96,80 persen dan APK SMP 96,01 persen pada tahun 2010, sementara itu, APK SMA/SMK/MA/sederajat tahun 2010 adalah 58 persen.

2.2.1. PEMERATAAN DAN PERLUASAN AKSES PENDIDIKAN Perluasan akses pendidikan diarahkan untuk memperluas daya tampung satuan pendidikan dengan tujuan akhir agar semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam mendapatkan layanan pendidikan. Selama kurun waktu 2005-2010 telah dilaksanakan sejumlah program perluasan akses pendidikan sebagai implementasi dari kebijakan pokok perluasan dan pemerataan akses pendidikian. Pencapaian yang diperoleh dari implementasi tersebut menunjukkan



adanya peningkatan kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau selama rentang waktu lima tahun, seperti pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Perluasan Akses pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2010

REALISASI NO

INDIKATOR KUNCI (%)

KONDISI AWAL

Target

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1

APK PAUD

42,25

43,32

44,45

45,11

45,23

48,11

50,11

2

APK SD/MI

95,72

97,32

98,50

98,85

102,12

103,15

104,55

3

APM SD/MI

80,21

83,12

85,72

88,42

96,99

97,14

98,10

4

APK SMP/MTs

65,26

69,16

77,15

84,52

96,48

97,15

98,54

5

APM SMP/MTs

83,87

84,73

85,19

86,71

86,93

87,03

89,49

6

APK SMA/MA/SMK

38,14

60,2

65,21

68,12

68,32

73,66

74,65

7

APM SMA/MA/SMK

31,25

40,21

42,73

47,28

50,10

52,33

54,26

Upaya perluasan akses pendidikan telah berhasil meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) jenjang PAUD dari 42,25 persen pada tahun 2004 dan diperkirakan menjadi 50,11 persen pada tahun 2010. Pada jenjang SD/MI/Sederajat terjadi peningkatan angka partisipasi kasar (APK) dari 95,72 persen pada kondisi awal tahun 2004 dan diperkirakan naik menjadi 104,55 persen pada tahun 2010. Seiring dengan itu angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Sederajat dari 80,21 persen pada tahun 2004 dan diperkirakan 98,10 pada tahun 2010. Pada jenjang SMP/MTs/Sederajat APK meningkat dari 65,26 persen pada tahun 2004 dan diperkirakan menjadi 98,56 persen pada tahun 2010, demikian juga APK



SMA/MA/SMK/Sederajat, APK meningkat dari 38,14 persen tahun 2004 dan diperkirakan tahun 2010 menjadi 74,65 persen. Walaupun dari segi perluasan akses di Provinsi Kepulauan Riau yang dicapai pada tahun 2009 tersebut telah meningkat dan melampaui target, dari segi pemerataan antara provinsi di Indonesia terlihat disparitas yang cukup lebar. Gambar berikut

memperlihatkan

targrt

capaian

APM

SD/MI/Sederajat,

APM

SMP/MTs/Sederajat, APM SMA/MA/SMK/Sederajat dan rasio guru terhadap siswa disemua jenjang pendidikan serta sertifikasi guru

a)

Target Sebaran APM SD/MI/Paket A Provinsi Kepulauan Riau

DKI Jakarta DI Yogyakarta Kepulauan Riau Bangka Belitung Jawa Tengah Bali Jawa Timur Lampung Maluku Utara Bengkulu Banten Sumatera barat Kalimantan Tengah Jawa Barat Kalimantan Timur Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan Kalimantan Selatan Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sumatera Utara Jambi Riau Sumatera selatan Kalimantan Barat Nusa Tenggara Timur Gorontalo Nusa Tenggara Barat Papua Maluku Nanggroe Aceh Darussalam Sulawesi Barat Papua Barat

97.61 97.43 97.13 97.06 97.05 97.00 96.65 96.56 96.44 96.32 96.13 95.83 95.66 95.56 95.47 95.37 95.22 95.20 95.07 94.61 94.20 93.79 92.95 92.55 92.17 92.07 92.02 91.72 91.46 90.18 89.31 87.08 86.91

Gambar 2.1 Sebaran APM SD/MI/Paket A pada Tahun 2008 (Depdiknas, 2009)



Data Sebaran capaian APM SD/MI/Paket A secara nasional menunjukkan bahwa dari segi perluasan akses secara nasional telah melampaui target nasional, dimana untuk rata-rata APM nasional tahun 94,61 persen dan target Provinsi Kepulauan Riau telah melebihi target nasional yaitu mencapai 97,13 persen di tahun 2008.

b)

Sebaran APM SMP/MTs/Paket B Provinsi Kepulauan Riau

DKI Jakarta DI Yogyakarta Kepulauan Riau Sumatera barat Bali Jawa Timur Nanggroe Aceh Darussalam Riau Nusa Tenggara Barat Bengkulu Jambi Jawa Tengah Sumatera Utara Sulawesi Utara Kalimantan Selatan Sulawesi Selatan Maluku Bangka Belitung Maluku Utara Lampung Kalimantan Timur Jawa Barat Banten Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat Sumatera selatan Kalimantan Tengah Gorontalo Sulawesi Tengah Kalimantan Barat Papua Nusa Tenggara Timur Papua Barat

114.98 114.05 105.76 105.29 103.92 102.69 102.20 100.19 100.16 99.71 99.66 99.05 98.81 98.70 96.55 96.15 95.62 95.44 94.98 94.18 93.92 92.40 91.78 90.51 89.98 88.56 85.77 82.52 80.54 80.30 79.03 77.65 77.70

Gambar 2.2 Sebaran APM SMP/MTs/Paket B Tahun 2008 (Depdiknas, 2009)

Data sebaran capaian APM SMP/MTs/Paket B Tahun 2008

secara

nasional menunjukkan bahwa dari segi perluasan akses secara nasional telah melampaui target nasional, dimana untuk rata-rata target APM nasional tahun 94,18



persen dan capaian Provinsi Kepulauan Riau telah melebihi target nasional yaitu mencapai 105,76 persen di tahun 2008.

c)

Sebaran APM SMA/MA/SMK/Paket C Provinsi Kepulauan Riau

DKI Jakarta DI Yogyakarta Maluku Kalimantan Timur Bali Sulawesi Utara Sumatera Utara Kepulauan Riau Sumatera barat Bangka Belitung Bengkulu Gorontalo Sulawesi Tengah Nanggroe Aceh Darussalam Sulawesi Tenggara Maluku Utara Jambi Jawa Timur Sulawesi Selatan Kalimantan Selatan Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat Kalimantan Tengah Jawa Tengah Kalimantan Barat Papua Barat Riau Sumatera selatan Papua Lampung Jawa Barat Banten Sulawesi Barat

113.61 92.36 91.06 84.91 83.84 79.16 78.51 78.34 78.32 76.14 75.74 74.04 71.94 70.88 70.81 69.62 66.58 65.06 61.36 60.82 60.47 60.21 58.32 57.79 57.48 57.47 57.30 56.99 54.96 53.90 53.14 53.06 52.04

Gambar 2.3 Sebaran APM SMA/MA/SMK/Paket C Tahun 2008 (Depdiknas, 2009)

Data sebaran capaian APM SMA/MA/SMK/Paket C Tahun 2008 secara nasional menunjukkan bahwa dari segi perluasan akses secara nasional telah melampaui target nasional, dimana untuk rata-rata target APM nasional tahun 66,58 persen dan capaian Provinsi Kepulauan Riau telah melebihi target nasional yaitu mencapai 78,34 persen di tahun 2008.



d)

Rasio Guru Terhadap Siswa SD Provinsi Kepulauan Riau Kalimantan Selatan

13 13 14 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 21 21 21 22 24 24 25 26 27

Maluku Sulawesi Tenggara Bangka Belitung Gorontalo Sumatera Selatan Jawa Timur Sulawesi Selatan Nanggroe Aceh Darussalam Kalimantan Timur Sumatera Utara Kepulauan Riau Jambi Bali Jawa Tengah Nusa Tenggara Timur

30 30

Papua

33 0

5

10

15

20

25

30

35

Gambar 2.4 Sebaran Rasio Guru Terhadap Siswa SD Provinsi Kepulauan Riau (Depdiknas, 2009)

Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tidak terlepas dari peran strategis guru, dengan kata lain guru merupakan komponen yang sangat kursial di satuan pendidikan. Tidak hanya mutu guru, jumlah guru di sekolah harus seimbang dengan jumlah siswa di sekolah tersebut. Keterbatasan jumlah guru di sebuah sekolah dapat berakibat pada jumlah siswa yang dapat diterima di sekolah tersebut, yang berarti mengurangi akses calon peserta didik untuk memperoleh pendidikan. Pada jenjang SD, secara nasional rasio guru terhadap siswa telah baik, yaitu 21 siswa per guru. Namun, bila dilihat rasio tersebut di setiap provinsi, terlihat disparitas yang sangat lebar, yaitu 33 siswa per guru di provinsi Papua hingga 13 siswa per guru do provinsi D.I Yogyakarta dan Kalimantan Selatan.



e)

Rasio Guru Terhadap Siswa SMP Provinsi Kepulauan Riau D.I. Yogyakarta

12 12 13 13 14 14 14 14 15 16 17 17 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 21 21 22 22 22 22 23 23

Kalimantan Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara

Maluku Bengkulu Jawa Timur Sumatera Selatan Sulawesi Selatan Nangroe Aceh Darussalam Kepulauan Riau Nusa Tenggara Barat Papua Kalimantan Timur Maluku Utara Jawa Barat

25 27 28

Banten 0

5

10

15

20

25

30

Gambar 2.5. Rasio guru terhadap siswa SMP (Depdiknas, 2009)

Pada jenjang SMP secara nasional rasio guru terhadap siswa telah

mencapai 14 siswa per guru, dan untuk provinsi Kepulauan Riau rasionya 20 siswa per guru, tetapi jika dilihat data per provinsi di Indonesia, juga terdapat disparitas rasio guru terhadap siswa yang cukup lebar antarprovinsi. Hal ini ditunjukka pada gambar 2.5. diatas dimana Rasio guru terhadap siswa di provinsi Gorontalo dan Provinsi D.I. Yogyakarta telah mencapai 12 siswa per guru, sementara di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan di Provinsi Banten rasio guru terhadap siswa adalah masing-masing 27 dan 28 siswa per guru. 14 Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2010 - 2015


f) Rasio Guru Terhadap Siswa SMA Provinsi Kepulauan Riau Gorontalo

12 12 12 13 13 14 14 14 15 15 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 19 19 20 20 21 22 23 24

Sulawesi Utara Riau Maluku

Lampung Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Jawa Timur Sulawesi Barat Bengkulu Kepulauan Riau

Bangka Belitung Kalimantan Selatan Sumatera Utara Kalimantan Barat Maluku Utara

26 Papua Barat

29 0

5

10

15

20

25

30

35

Gambar 2.6. Rasio Guru Terhadap Siswa SMA (Depdiknas, 2009)

Pada gambar 2.6. terlihat gambar rasio guru terhadap siswa jenjang pendidikan menengah (SMA) secara nasional telah mencapai 18 siswa per guru. Namun seperti halnya SD dan SMP sebaran guru antar provinsi juga tidak merata, seperti terlihat pada gambar di atas rasio guru terhadap siswa di provinsi Kepulauan Riau telah mencapai 18 siswa per guru, hal ini juga sama yang dicapai oleh provinsi Jawa Barat, Bengkulu, Papua, Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan, sementara untuk daerah Papua Barat rasio guru terhadap siswanya adalah 29 siswa per guru.



g)

Rasio Guru Terhadap Siswa SMK Provinsi Kepulauan Riau

Maluku Sulawesi Tenggara D.I. Yogyakarta Kalimantan Tengah Sumatera Barat Gorontalo Bangka Belitung Kepulauan Riau Jambi Maluku Utara Papua Kalimantan Barat Riau Papua Barat Kalimantan Selatan Bengkulu Sumatera Selatan Nusa Tenggara Timur Lampung Bali Sulawesi Tengah DKI Jakarta Sumatera Utara Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Jawa Barat Jawa Timur Nusa Tenggara Barat Jawa Tengah Kalimantan Timur Banten Nangroe Aceh Darussalam Sulawesi Utara

11 12 12 13 14 15 16 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 21 22 24 24 24 24 25 25 26 27 29 34 34 35 49 54 0

10

20

30

40

50

60

Gambar 2.7. Rasio Guru Terhadap Siswa SMK (Depdiknas, 2009)

Pada gambar di atas terlihat rasio guru terhadap siswa untuk seluruh provinsi di Indonesian untuk provinsi Kepulauan Riau rasio guru terhadap siswa adalah 18 siswa per guru, dan untuk provinsi Sulawesi Utara terlihat sekali bahwa di daerah tersebut masih kekurangan guru SMK dimana rasionya 54 siswa per guru sementara untuk rata-rata rasio nasional jenjang pendidikan SMK adalah 25 siswa per guru, namun untuk daerah Maluku dan Sulawesi Utara rasionya cukup baik yaitu 11 dan 12 siswa per guru.



2.2.2. DATA SEKOLAH TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Tabel 2.2 Rekap Sekolah TK/RA Tahun Pelajaran 2010/2011 Provinsi JUMLAH SEKOLAH No

Kepulauan Riau

JUMLAH SISWA

KAB/KOTA L

P

JUMLAH GURU L/P

N

S

10

354

7.155

12.940

1.415

1

BATAM

2

NATUNA

4

50

967

854

193

3

TANJUNGPINANG

4

52

1.363

1.208

322

4

KARIMUN

10

60

1.895

1.829

242

5

BINTAN

6

26

1.939

1.539

153

6

LINGGA

2

14

600

500

52

7

ANAMBAS

1

14

310

315

57

Jumlah

37

570

14.229

19.185

2.434

Tabel 2.3 Rekap Sekolah SD/MI Tahun Pelajaran 2010/2011 Provinsi Kepulauan Riau JUMLAH SEKOLAH No

JUMLAH SISWA

KAB/KOTA

JUMLAH GURU

N

S

L

P

L/P

1

BATAM

137

110

50.275

46.743

3.817

2

NATUNA

78

2

5.028

4.771

1.010

3

TANJUNGPINANG

54

11

12.112

11.096

1.331

4

KARIMUN

121

24

14.919

13.655

1.991

5

BINTAN

89

6

9.011

8.013

1.332

6

LINGGA

125

2

5.660

5.277

1.355

7

ANAMBAS

59

1

2.860

2.698

546

663

156

99.865

92.253

11.382

Jumlah



Tabel 2.4 Rekap Sekolah SMP/MTs Tahun Pelajaran 2010/2011 Provinsi Kepulauan Riau

No

KAB/KOTA

JUMLAH SEKOLAH

JUMLAH SISWA

JUMLAH GURU

N

S

L

P

L/P

1

BATAM

46

57

14.282

13.838

1.415

2

NATUNA

22

10

1.962

1.942

376

3

TANJUNGPINANG

16

9

4.605

4.486

633

4

KARIMUN

40

18

5.673

5.698

719

5

BINTAN

26

7

3.077

3.085

543

6

LINGGA

32

3

1.901

1.896

234

7

ANAMBAS

14

4

1.026

992

130

32.526

31.937

Jumlah

196

70

4.050

Tabel 2.5 Rekap Sekolah SMA/MA Tahun Pelajaran 2010/2011 Provinsi Kepulauan Riau JUMLAH SEKOLAH No

JUMLAH SISWA

KAB/KOTA

JUMLAH GURU

N

S

L

P

L/P

1

BATAM

17

32

4.398

6.130

648

2

NATUNA

12

4

1.329

1.315

249

3

TANJUNGPINANG

7

5

2.361

2.549

336

4

KARIMUN

13

7

3.057

3.713

409

5

BINTAN

8

2

1.418

1.653

257

6

LINGGA

7

3

1.072

1.245

123

7

ANAMBAS

3

3

546

509

73

67

123

14.181

17.114

2.095

Jumlah



Tabel 2.6 Rekap Sekolah SMK Tahun Pelajaran 2010/2011 Provinsi Kepulauan Riau JUMLAH SEKOLAH No

JUMLAH SISWA

KAB/KOTA

JUMLAH GURU

N

S

L

P

L/P

1

BATAM

6

32

5.353

3.854

374

2

NATUNA

3

4

254

181

97

3

TANJUNGPINANG

4

5

2.498

2.078

289

4

KARIMUN

2

7

1.359

609

148

5

BINTAN

3

2

650

365

100

6

LINGGA

2

3

184

187

18

7

ANAMBAS

1

3

78

78

0

21

61

10.376

7.352

1.026

Jumlah

Tabel 2.7 Rekap Sekolah SLB Tahun Pelajaran 2010/2011 Provinsi Kepulauan Riau JUMLAH SEKOLAH No

JUMLAH SISWA

KAB/KOTA

JUMLAH GURU

N

S

L

P

L/P

1

BATAM

1

2

160

102

76

2

NATUNA

0

0

0

0

0

3

TANJUNGPINANG

1

0

107

82

34

4

KARIMUN

1

1

80

76

36

5

BINTAN

0

0

0

0

0

6

LINGGA

0

0

0

0

0

7

ANAMBAS

0

0

0

0

0

3

3

347

191

146

Jumlah



Tabel 2.8 Sebaran Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2010

No

Jenjang Pendidikan

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka PartisipasiSekolah (APS)

1

TK/RA

46,6

26,0

72,82

2

SD/MI

103,25

96,8

73,00

3

SMP/MTs

96,11

86,0

98,50

4

SMA/MA/SMK

63

55,00

62,40



2.3 Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Peningkatan mutu dan daya saing pendidikan diarahkan untuk mewujudkan proses dan keluaran pendidikan yang bermutu. Mewujudkan mutu pendidikan bukan hal yang mudah apalagi dikaitkan dengan fungsi dan tujuan seperti tertulis dalam Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun, capaian pembangunan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah seperti nilai ujian nasional siswa, jumlah guru yang telah memenuhi kualifikasi, jumlah Sekolah bertaraf Internasional ( vfr) atau Rintisan SBI (RSBI), dan jumlah perolehan medali pada berbagai oliempiade ilmiah Internasional dapat dijadikan Indikator kinerja. Sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK telah dilakukan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana belajar

mulai dari pembangunan Unit Sekolah Baru (USB),

pembangunan Labor dan perpustakaan sampai sampai pada rehabilitasi sarana belajar. Dimana dalam kurun waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, telah dilakukan pembangunan Unit Sekolah Baru sebanyak 62 USB yang disebar di tujuh kabupaten/kota dan rehabilitasi sebanyak 123 ruang kelas belajar dan telah dibangun 43 laboratorium, serta penerapan TIK jenjang pendidikan dasar. Selain itu pada tahun 2008 juga telah dikembangkan sekolah rintisan SD/MI, SMP/MTs yang bertaraf internasional, dan ditahun 2010 sudah mulai dibangun di provinsi Kepulauan Riau sekolah SMA bertaraf Internasional. Ketersediaan buku juga merupakan salah satu faktor sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang berkualitas tetapi buku pelajaran yang diperlukan saat ini belum tersedia secara memadai. Oleh karena itu, pemerintah berusaha meningkatkan kualitas kegiatan pembelajaran melalui bantuan penyediaan buku-buku teks pelajaran yang disebut BOS Buku. Pada tahun 2008, disediakan terutama untuk mata pelajaran IPA, matematika dan bahasa Indonesia bagi 19,6 juta siswa SD, 6,7 juta siswa SMP dan 6,1 juta siswa MI/MTs diseluruh Indonesia. Penyediaan BOS Buku ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan Dasar dengan memberikan bantuan kepada sekolah untuk pengadaan buku teks pelajaran bagi seluruh siswa dan membantu masyarakat dengan meringankan beban biaya pendidikan. Di samping itu, pada tahun 2008 dan dilanjutkan sampai sekarang pemerintah telah membeli hak cipta naskah buku pelajaran dari pada penulis buku pelajaran. Naskah ini sebagian telah diunggah di website Depdiknas dalam bentuk buku



elektronik (e-book) yang bebas diunduh dan dicetak oleh siapapun diseluruh kabupaten/kota. Ketersediaan buku elektronik ini diharapkan dapat pula membantu siswa dalam mengakses buku pelajaran secara gratis. Dengan ketersediaan buku yang semakin banyak dan mencakup beragam mata pelajaran, diharapkan kualitas proses belajar mengajar juga menjadi lebih banyak. Namun kendalanya di provinsi Kepulauan Riau saat ini belum semua sekolah yang mempunyai dan mampu mengakses internet dengan baik, terutama sekolah-sekolah yang berada didaerah pulau terjauh. Rata-rata nilai ujian juga merupakan salah satu indikator kinerja peningkatan mutu pendidikan. Rata-rata nilai UN siswa SD pada tahun 2010 telah mencapai peningkatan dari 6,33 di tahun 2009 menjadi 7,18 di tahun 2010 (Tabel 2.2 ) yang berarti telah melampaui target nasional yaitu 5.50 Sementara itu, rata-rata nilai UN siswa SMA/MA telah mencapai 7,30 di tahun 2010 berarti juga telah melampaui target nasional sebesar 5,50. SMK juga telah mengalami peningkatan di tahun 2010 yaitu menjadi 7,51 dimana pada tahun 2009 sempat mengalami penurunan drastis yaitu 5,65. Tabel 2.9 Rerata Nilai Ujian Nasional SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA Tahun 2005-2010 No

1

Kunci

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

_

_

6,33

6,66

6,80

7,18

6,43

6,81

5,99

6,51

6,62

7,06

-

7,0

7,15

6,73

6,59

7,30

-

7,27

7,05

7,07

5,65

7,51

Rerata nilai UN SMA/MA

4

2006/2007

Rerata nilai UN SMP/MTs

3

2005/2006

Rerata nilai UASBN SD/MI

2

Realisasi

Indikator Kinerja

Rerata nilai UN SMK



Tabel 2.10 Persentase Kelulusan Siswa Ujian Nasional SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA Tahun 2005-2010

Jika data ujian tersebut diuraikan lebih lanjut (Tabel 2.3) terungkap bahwa persentase kelulusan peserta ujian dari mulai jenjang SMP/MTs hingga jenjang SMA/MA/SMK dari tahun ajaran 2005/2006 sampai tahun 2009/2010 mengalami Fluktuasi setiap tahunnya tahun 2007 naik, tahun 2008 turun, kemudian 2009 dan 2010 mengalami peningkatan lagi.

Selain nilai rata-rata kelulusan Ujian Nasional, kualifikasi dan profesionalisme guru merupakan indikator mutu pendidikan yang sangat penting. Tabel 2.3 memperlihatkan kualifikasi guru dan dosen, serta profesionalismenya.



Tabel 2.11 Kualifikasi dan profesionalisme Guru dan Dosen No

Realisai

Indikator Kinerja Kunci

2005

Guru yang memenuhi

-

kualifikasi S-1/D-4

2006

2007

2008

2009

2010

523

1.123

1.406

1.342

1.629

Jumlah

6.023

Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kualifikasi guru ke jenjang S-1/D-4 terus ditingkatkan ini dibuktikan selama lima tahun sudah sekitar 6.023 orang guru yang sudah ditingkatkan pendidikannya menjadi kualifikasi S-1/D-4 melalui dan APBD pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Jika kita lihat secara nasional seluruh provinsi di Indonesia tentang kualifikasi guru yang sudah S-1/D-4 dapat dilihat pada gambar 2.8 berikut ini:



a. Persentase Jumlah Guru SD Berkualifikasi ≥ S-1/D-4 Provinsi Kepulauan Riau

DKI Jakarta

43 34

DI Yogyakarta

31 24 24 24 24 22

Banten Bali Kalimantan Timur

19 18 17 16 16 16 15 15 13 13 13 12 12 11 10 9 9 8 8 7 6 6 6 5 4

Sumatera Barat Riau Sulawesi Barat Sulawesi Utara Kepulauan Riau Gorontalo Sulawesi Tengah Sumatera Selatan Kalimantan Tengah Nusa Tenggara Timur Papua Barat Maluku 0

10

20

30

40

50

Gambar 2.8. Persentase Jumlah Guru SD Berkualifikasi ≥ S-1/D-4 (Depdiknas, 2009)

Persentase guru SD/SDLB berkualifikasi ≥ S-1/D-4 untuk provinsi Kepulauan Riau adalah 13 persen, sementara target nasional tahun 2009 adalah 40%, dengan demikian hanya daerah DKI Jakarta saja yang guru SD nya melampaui target nasional tahun 2009 (Gambar 2.8)



b. Persentase Jumlah Guru SMP Berkualifikasi ≥ S-1/D-4 Provinsi Kepulauan Riau

Jawa Timur Sulawesi Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Bengkulu Jawa Tengah Kalimantan Selatan Jawa Barat Banten DKI Jakarta Bali Nusa Tenggara Barat Sulawesi Barat DI Yogyokarta Sumatera selatan Jambi Riau Maluku Utara Kepulauan Riau Gorontalo Nanggroe Aceh Darussalam Kalimantan Tengah Papua Sumatera barat Sumatera Utara Bangka Belitung Lampung Sulawesi Utara Papua Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Maluku

82% 80% 80% 80% 80% 78% 77% 76% 75% 74% 74% 73% 73% 73% 72% 71% 69% 68% 68% 65% 65% 65% 64% 63% 63% 62% 61% 60% 56% 55% 49% 48% 32% 0%

20%

40%

60%

80%

100%

Gambar 2.9. Persentase Jumlah Guru SMP/SMPLB Berkualifikasi ≥ S-1/D-4 (Depdiknas, 2009)

Persentase guru SMP/SMPLB berkualifikasi ≥ S-1/D-4 untuk provinsi Kepulauan Riau adalah 65 persen pada tahun 2008, sementara target nasional tahun 2009 adalah 40%, dan dengan demikian untuk kualifikasi SMP/SMPLB semua provinsi telah melampaui target nasional kecuali daerah Maluku (Gambar 2.9).



c. Persentase Jumlah Guru SMA Berkualifikasi ≥ S-1/D-4 Provinsi Kepulauan Riau Jawa Timur

100% 93% 93% 93% 93% 93% 92% 92% 92% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 90% 90% 90% 90% 90% 89% 89% 89% 88% 88% 88% 87% 85% 84% 84% 83% 82% 81%

Sulawesi Tengah Nusa Tenggara Barat Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Sumatera barat Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Papua Barat Riau Sumatera selatan Kepulauan Riau Banten Kalimantan Tengah Sumatera Utara Kalimantan Barat Maluku 0%

20%

40%

60%

80% 100% 120%

Gambar 2.10. Persentase Jumlah Guru SMA/SMALB Berkualifikasi ≥ S-1/D-4 (Depdiknas, 2009)

Persentase guru SMA/SMALB berkualifikasi ≥ S-1/D-4 untuk provinsi Kepulauan Riau adalah 89 persen pada tahun 2008, sementara target nasional tahun 2009 adalah 40%, dengan demikian untuk kualifikasi SMA/SMALB semua provinsi telah melampaui target nasional (Gambar 2.10). Kenyataan ini menunjukkan bahwa untuk periode 2010-2014 peningkatan kualifikasi guru hingga S-1/D-4 tampaknya tidak terlalu sulit untuk SMP/SMPLB, SMA/SMALB



d. Persentase Jumlah Guru SMK Berkualifikasi ≥ S-1/D-4 Provinsi Kepulauan Riau Jawa Timur Sulawesi Selatan Bali Sulawesi Tenggara Sulawesi Tengah Maluku Utara DKI Jakarta Jawa Tengah Kalimantan Selatan Nanggroe Aceh Darussalam Jawa Barat Papua Sumatera selatan Sumatera Utara Lampung

Kalimantan Barat Maluku

99% 88% 88% 87% 87% 86% 86% 85% 85% 85% 85% 85% 84% 84% 84% 83% 83% 83% 83% 82% 82% 81% 81% 80% 78% 78% 77% 76% 75% 73% 72% 69% 66% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Gambar 2.11. Persentase Jumlah Guru SMK Berkualifikasi ≥ S-1/D-4 (Depdiknas, 2009)

Persentase guru SMK berkualifikasi ≥ S-1/D-4 untuk provinsi Kepulauan Riau adalah 76 persen pada tahun 2008, sementara target nasional tahun 2009 adalah 40%, dengan demikian untuk kualifikasi SMK semua provinsi telah melampaui target nasional (Gambar 2.11). Kenyataan ini menunjukkan bahwa untuk periode 2010-2014 peningkatan kualifikasi guru hingga S-1/D-4 tampaknya juga tidak terlalu sulit untuk SMK. Upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan guru adalah melalui sertifikasi guru yang merupakan amanat Undang-undang Guru dan Dosen telah dilaksanakan sejak Tahun 2006. Sampai tahun 2008 sertifikasi guru untuk daerah provinsi Kepulauan Riau masih jauh dibawah target nasional yaitu 5 persen dari target nasional sebesar 20 persen 28 Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2010 - 2015


e. Persentase Jumlah Guru yang bersertifikat Provinsi Kepulauan Riau

Bali Jawa Tengah Nusa Tenggara Barat Gorontalo D.I. Yogyakarta DKI Jakarta Jawa Timur Banten Sulawesi Selatan Sulawesi Utara Sumatera Barat Nanggroe Aceh Darussalam Lampung Sulawesi Tengah Riau Sumatera Utara Sulawesi Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Selatan Bengkulu Kalimantan Tengah Jambi Bangka Belitung Kalimantan Timur Jawa Barat Sulawesi Tenggara Papua Maluku Maluku Utara Kalimantan Barat Papua Barat Sumatera Selatan Kepulauan Riau

23 23 20 18 17 17 17 17 17 15 15 15 15 15 14 14 14 13 13 13 13 12 12 12 12 11 11 10 10 9 9 7 5 0

5

10

15

20

25

Gambar 2.12 Persentase Jumlah Guru yang bersertifikasi (Depdiknas, 2009)

Upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan guru adalah melalui sertifikasi guru yang merupakan amanat Undang-undang Guru dan Dosen telah dilaksanakan sejak Tahun 2006. Sampai tahun 2008 sertifikasi guru untuk daerah provinsi Kepulauan Riau masih jauh dibawah target nasional yaitu 5 persen dari target nasional sebesar 20 persen pada tahun 2009. (Gambar 2.12)



2.4 TATA KELOLA, AKUNTABILITAS, DAN PENCITRAAN PUBLIK Upaya peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dinilai masih perlu ditingkatkan. Masih ditemukannya permasalahan di dalam pengelolaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan yang berujung pada persoalan hukum yang menyeret pelaksana teknis kegiatan. Perbaikan manajemen pengelolaan, peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi, peningkatan koordinasi serta kerjasama dengan pihak lain serta upaya peningkatan peran serta masyarakat yang peduli pendidikan untuk bersama-sama membangun pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau ini perlu ditingkatkan lagi. Disamping itu upaya penciptaan “Good Governance” menuju kepada “Clean Government” secara terus menerus dan berkelanjutan harus tetap digalakkan. 2.4.1 Kondisi Eksternal Lingkungan Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (1) Sosial Budaya Tingkat pengangguran terbuka di Kepulauan Riau cenderung menurun selama 2006-2008. Pada tahun 2006, tingkat pengangguran terbuka sebesar 12,24 persen, kemudian menurun menjadi 9,01 persen pada tahun 2007 dan turun lagi menjadi 8,01 persen pada tahun 2008. Angka harapan hidup penduduk secara nasional adalah 68,70 tahun. Penduduk Kepulauan Riau mempunyai angka harapan hidup yang jauh lebih panjang dibandingkan dengan penduduk Indonesia lainnya. Ini menunjukkan adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kepulauan Riau. Angka IPM Kepulauan Riau berada di atas IPM Nasional (72,6). Pada skala nasional, IPM Kepulauan Riau berada pada peringkat ke 6 dari 33 Provinsi di Indonesia, Kepulauan Riau termasuk dalam 6 Provinsi terbaik di Indonesia serta meraih skor tinggi pada semua indikator dan selalu masuk dalam kategori 10 besar.

(2) Ekonomi Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau selama 2004-2008 terlihat cukup signifikan dengan rerata setiap tahun di atas 6 persen dan selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Tahun 2008, pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau sempat turun dari 7,01 persen pada tahun 2007 menjadi 6,65 persen akibat



melemahnya sektor industri dan perdagangan sebagai dampak krisis keuangan global serta kenaikan harga BBM pada pertengahan tahun 2008. Meskipun demikian, angka pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau tahun 2008 tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2008 yaitu 6,1%. Ini mensyaratkan bahwa perekonomian Provinsi Kepulauan Riau berkembang lebih baik dari rerata ekonomi nasional. mensyaratkan bahwa perekonomian Provinsi Kepulauan Riau berkembang lebih baik dari rerata ekonomi nasional.

(3) Teknologi

Persaingan yang makin tinggi pada masa yang akan datang menuntut peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan penerapan iptek dalam rangka menghadapi perkembangan global menuju ekonomi berbasis pengetahuan. dalam rangka meningkatkan kemampuan iptek nasional, tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan kontribusi iptek untuk meningkatkan kemampuan dalam memenuhi hajat hidup bangsa; menciptakan rasa aman; memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, energi dan pangan; memperkuat sinergi kebijakan iptek dengan kebijakan sektor lain; mengembangkan budaya iptek di kalangan masyarakat; meningkatkan komitmen bangsa terhadap pengembangan iptek; mengatasi degradasi fungsi lingkungan; mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam; serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas sumber daya iptek, baik SDM, sarana dan prasarana maupun pembiayaan iptek. Teknologi informatika dan komunikasi merupakan

teknologi

yang

banyak

kaitannya

dengan

pembangunan

pendidikan.Pemanfaatan TIK memiliki aspek positif dan aspek negatif. Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) sudah merupakan bagian yang sulit dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Berkat TIK semua proses kehidupan menjadi lebih cepat, lebih efisien, lebih akurat dan lebih indah. Perkembangan TIK juga sudah dimanfaatkan di dunia pendidikan antara lain dalam proses belajarmengajar, baik pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran jarak jauh (distance learning). Aplikasi e-learning sudah bukan merupakan barang baru di dunia pendidikan. Proses belajar-mengajar tidak lagi mengenal keterbatasan ruang dan waktu. Bahkan TIK sudah memungkinkan terjadinya knowlegde sharing melalui ebook dan e-library.



Demikian pula penerapan e-administrasi sudah menjadi keniscayaan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. TIK memungkinkan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Namun demikian TIK dapat pula menimbulkan masalah. Perkembangan TIK dapat berbelok ke arah yang salah. Plagiarisme dalam dunia penulisan karya ilmiah dan perancangan serta pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual (HAKI) menjadi lebih terbuka. Akses anak di bawah usia dewasa pada situs-situs di jagat maya yang bukan peruntukkannya makin sulit dikendalikan.

(4) Politik Salah satu dampak dari reformasi adalah terwujudnya kebebasan berpolitik masyarakat melalui suatu mekanisme pemilihan umum yang demokratis. Kebebasan berpolitik masyarakat diwujudkan melalui pilihan atas aspirasi politiknya, baik melalui keterlibatan dalam partai politik, maupun hanya sebatas simpatisan serta penentuan pilihan melalui mekanisme Pemilu. Kebebasan politik ini juga berdampak kepada pemilihan pucuk pimpinan eksekutif dalam Pemilihan Kepala Daerah. Pilihan politik baik dalam pemilu legislatif dan Pilkada memberikan ruang publik yang cukup luas untuk masyarakat Kepulauan Riau menentukan arah pembangunan pendidikan melalui pilihan politiknya atas janji-janji politik para kandidat peserta pemilu dengan menggunakan isu strategis permasalahan pendidikan.

2.4.2 Potensi dan Permasalahan Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (1) Potensi Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi sumber daya kelautan dan pesisir serta kegiatan jasa pariwisata bahari yang sangat besar. Namun potensi tersebut baru dapat menghasilkan suatu nilai tambah terhadap wilayah apabila terlebih dahulu dilakukan suatu upaya rekayasa pengembangan maupun pengelolaan. Upaya tersebut hanya dapat dilakukan oleh sumber daya manusia yang terampil, terlatih, maupun terdidik terutama keahlian di bidang kelautan dan pesisir. Oleh karena itu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di dalam wilayah hendaknya sejalan dengan arah pembangunan yang ingin dicapai. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan baik formal maupun Non formal di bidang kelautan dan pesisir merupakan salah satu contoh upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah.



(2) Permasalahan Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Di samping beberapa potensi yang dapat dijadikan bekal dalam melanjutkan pembangunan

pendidikan

lima

tahun

ke

depan, masih

ditemui beberapa

permasalahan. Permasalahan tersebut harus bisa diatasi dalam kurun waktu 20102015. Tabel 2.12 Permasalahan Dinas Pendidikan TEMA

PERMASALAHAN 1. Masih ada Penduduk Buta Aksara usia

A. PEMERATAAN PERLUASAN

DAN AKSES

PENDIDIKAN

produktif ( 15 tahun atau lebih) 2. Rendahnya Angka Partisipasi Pendidikan 3. Akses Guru ke LPTK Keguruan masih rendah 4. Sarana dan Prasarana Pendidikan 1. Nilai-nilai Budi Pekerti dan Akhlak Mulia belum

terintegrasi

dalam

setiap

mata

pelajaran 2. Jumlah guru yang masih belum merata ke semua

Kabupaten,

berlebih

di

daerah

perkotaan 3. Pemberdayaan Pengawas belum Optimal B. MUTU, RELEVANSI DAN DAYA SAING

4. Motivasi

Intrinsik

Guru

dan

Tenaga

kependidikan masih rendah 5. Persentase Jumlah Guru SMP, SMA, dan SMK yang Berkualifikasi ≥ S-1/D-4 masih rendah (59,86% tahun 20101) 6. Persentase Guru yang Bersertifikat masih sangat rendah (9,5%) 7. Tingkat Kelulusan Ujian Nasional yang menurun Terutama untuk SMK (5,65 pada tahun 2010



8. Rendahnya Daya saing lulusan dalam dunia kerja 9. Angka Rata-rata lama bersekolah Penduduk Kepri dari 8,9 tahun menjadi 11 tahun

1. Kepemimpinan

transformasional

Kepala

sekolah masih rendah C. TATA

KELOLA,

AKUNTABILITAS,

DAN

PENCITRAAN PUBLIK

2. Budaya Mutu (School Culture) Sekolah masih rendah 3. Implementasi sekolah sebagai Organisasi Pembelajaran belum membudaya 4. Image masyarakat terhadap pengelolaan pendidikan masih rendah

2.4. Analisis Lingkungan Strategis Dinas Pendidikan 1. Kekuatan a. Capaian Pembangunan Pendidikan; Potensi Sumber Daya Manusia; b. Potensi Sumber Daya Alam, pertambangan dan energi serta potensi wisata kelautan; c. Sektor industri masih dominan di Kepulauan Riau; d. Kondisi Geografi Kepulauan Riau yang merupakan daerah lintas Internasional; e. Keberhasilan implementasi kebijakan terobosan; f.

Pembagian tanggungjawab pengelolaan pendidikan dengan mendorong optimalisasi peran pemerintah provinsi, kabupaten dan kota;

g. Telah dilakukan reformasi peraturan perudnangan yang mendukung pembangunan pendidikan; h. Anggaran pendidikan 20% dari APBN dan APBD;



2. Kelemahan a. Terjadinya

disparitas

akses

memperoleh

pendidikan

antarjenjang

pendidikan, kaya dan miskin, pedesaan dan perkotaan di provinsi, kabupaten dan kota; b. Materi kurikulum masih terlalu berat bagi peserta didik. Beban belajar anak masih dominan terhadap aspek olah pikir, sementara aspek olah rasa, olah hati dan olah raga sangat kurang; c. Relatif belum sepenuhnya terealisasi penegakan pelaksanaan peraturan ketentuan dan kebijakan di pusat dan daerah; d. Diantara 5 Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau masih terdapat kesenjangan ekonomi antar wilayah; e. Masih

terkendalanya

penyampaian

jaringan

pendidikan

dari

kota

kekabupaten terutama daerah pulau terjauh; f.

Sering terjadi perpindahan pegawai/pejabat dari satu instansi keinstansi lain dan dari struktural ke fungsional

3. Peluang a. Kemajuan Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) membuka peluang terhadap pengayaan materi ajar dan menjangkau daerah yang tidak terjangkau

serta

mendukung

efisiensi

pengolahan

e-administrasi

pendidikan; b. Pengembangan

Kebudayaan

melayu

untuk

mendukung

kegiatan

pariwisata berpeluang untuk mengkomunikasikan keunggulan yang dimiliki kepada masyarakat diluar provinsi; c. Wilayah laut dan pulau-pulau di Provinsi Kepulauan Riau menyimpan sumber daya alam yang berpotensi besar untuk menunjang program pembangunan pendidikan terutama pada pengembangan kurikulum bermuatan lokal; d. Terdapat peluang mengembangkan pariwisata di bidang kelautan, perluasan akses memperoleh pendidikan dengan mendirikan sekolah menengah kejuruan dan kajian di bidang pariwisata; e. Besarnya

komitmen masyarakat dalam

mendukung

pembangunan

pendidikan antara lain melalui Coorporate Social Responsibility (CSR); f.

Kuatnya dukungan lembaga legislatif terhadap pembangunan pendidikan;



g. Karena letak wilayah Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan negara ASEAN yang maju seperti Singapore, maka membuka peluang untuk meningkatkan daya saing, memanfaatkan teknologi informasi modern dalam berkomunikasi dan lainnya; h. Kuatnya dukungan Internasional (MDGs, EFA, EfSD) dalam pencaturan global; i.

Keunggulan potensi alam yang belum tergali secara optimal;

j.

Dampak globalisasid dan pasar bebas membuka peluang masuknya pendidikan asing dan tenaga asing ke Provinsi Kepulauan Riau (pertukaran pelajar dan guru)

4. Ancaman a. Penyalahgunaan TIK dapat meningkatkan pornografi, pelanggaran HAM, plagiat, radikalisme dan pelanggaran HAKI, penyalahgunaan internet lainnya; b. Penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya; c. Melemahnya kepercayaan pasar/ pengguna terhadap mutu keluaran pendidikan; d. Dampak globalisasi dapat merusak kebudayaan dan generasi bangsa; e. Luasnya wilayah Kepulauan Riau menyebabkan masyarakat yang masih terisolir mengalami kesulitan baik dari segi transportasi dan informasi;



BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan Seperti yang telah kita ketahui, kualitas pendidikan di Indonesia semakin menurun. Hal ini terbukti dari kualitas guru, sarana belajar, dan murid-muridnya. Guru-guru tentuya punya harapan terpendam yang tidak dapat mereka sampaikan kepada siswanya. Sarana pembelajaran juga turut menjadi faktor utama masalah pendidikan , terutama bagi penduduk di daerah terbelakang. Namun, bagi penduduk di daerah terbelakang tersebut, yang terpenting adalah ilmu terapan yang benar-benar dipakai buat hidup dan kerja. Ada banyak masalah yang menyebabkan mereka tidak belajar secara normal seperti kebanyakan siswa pada umumnya, antara lain guru dan sekolah. Beberapa langkah yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan , antara lain yaitu: 1. Meningkatkan akses terhadap masyarakat untuk bisa menikmati pendidikan. Tolak ukurnya dari angka partisipasi. 2. Menghilangkan ketidakmerataan dalam akses pendidikan, seperti ketidakmerataan di desa dan kota, serta jender. 3. Meningkatkan mutu pendidikan dengan meningkatkan kualifikasi guru dan dosen, serta meningkatkan nilai rata-rata kelulusan dalam ujian nasional. 4. Menambah jumlah jenis pendidikan di bidang kompetensi atau profesi sekolah kejuruan. Untuk menyiapkan tenaga siap pakai yang dibutuhkan. 5. Berencana membangun infrastruktur seperti menambah jumlah komputer dan perpustakaan di sekolah-sekolah. 6. Meningkatkan anggaran pendidikan. 7. Penggunaan teknologi informasi dalam aplikasi pendidikan. 8. Pembiayaan bagi masyarakat miskin untuk bisa menikmati fasilitas penddikan.



Penyebab rendahnya mutu pendidikan antara lain adalah masalah efektifitas, efisiensi dan standardisasi pengajaran. Hal tersebut masih menjadi masalah pendidikan pada umumnya. Adapun permasalahan khusus dalam dunia pendidikan yaitu: 1. Rendahnya sarana fisik, 2. Rendahnya kualitas guru, 3. Rendahnya kesejahteraan guru, 4. Rendahnya prestasi siswa, 5. Rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, 6. Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, 7. Mahalnya biaya pendidikan.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih. 3.2.1. VISI Provinsi Kepulauan Riau “Terwujudnya Kepulauan Riau Sebagai Bunda Tanah Melayu Yang Sejahtera, Berakhlak Mulia dan Ramah Lingkungan” 3.2.2. MISI Provinsi Kepulauan Riau : 1. Mengembangkan Budaya Melayu sebagai Payung Bagi Budaya lainnya dalam Kehidupan Masyarakat. 2. Meningkatkan Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan dan Pulau-pulau Kecil. 3. Mengembangkan Wisata yang Berbasis Kelautan dan Budaya Setempat. 4. Mengembangkan Potensi Ekonomi Lokal dengan Keberpihakan kepada Rakyat Kecil ( wong cilik ). 5. Meningkatkan Investasi dengan pembangunan infrastruktur yang Berkualitas. 6. Memberdayakan Masyarakat melalui Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas. 7. Mengembangkan tata Kelola Pemerintahan yang baik, Etos Kerja, Disiplin, Budi Pekerti dan Supremasi Hukum 8. Mengembangkan Kehidupan yang Demokratis, keadilan serta Berkesetaraan Gender. 9. Mengembangkan pembangunan yang Ramah Lingkungan .



3.2.3. Program Kerja Kepala daerah.

Program kerja Gubernur, turut menciptakan suasana masyarakat Kepri

yang kondusif, aman dan tentram melalui pelayanan terbaik 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Penyusunan Renstra-KL Alur Penyusunan Renstra-KL Rencana strategis KL disusun berdasarkan RPJMN dan berpedoman pada RPJPN 2005-2025, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan di sektor yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya serta aspirasi masyarakat. Alur penyusunan Renstra-KL ditetapkan melalui proses sebagai berikut: 1. Proses Teknokratik; 2. Proses Politik; dan 3. Penetapan Renstra-KL.

Penjelasan atas proses penyusunan Renstra-KL adalah sebagai berikut: 1. Proses Teknokratik Rancangan teknokratik Renstra-KL adalah perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya. Proses tersebut mewadahi sinkronisasi rancangan teknokratik Renstra-KL dengan rancangan teknokratik RPJMN dan RPJPN 2005-2025 yang dilakukan dengan pertemuan tiga pihak (trilateral meeting) antara K/L, Kementerian Negara

Perencanaan

Pembangunan

Nasional/Badan

Perencanaan

Pembangunan Nasional, dan Departemen Keuangan. Proses penyusunan rancangan teknokratik Renstra-KL mengacu pada rancangan teknokratik RPJMN yang berpedoman pada RPJPN 2005-2025 yaitu Periode pembangunan 2010 -2014 (merujuk pada rencana pembangunan jangka menengah Tahap II), oleh karena itu penentuan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan K/L selama 5 (lima) tahun mendatang harus berfokus pada pencapaian RPJMN 2010 -2014.



2. Proses Politik Proses

politik

merupakan

proses

penyusunan

Renstra-KL

yang

disesuaikan dengan visi, misi, dan program prioritas (platform) Presiden. Secara garis besar, proses politik dalam alur penyusunan Renstra-KL adalah sebagai berikut:

1) Penyusunan Rancangan Renstra-KL.

Rancangan Renstra-KL berpedoman pada Rancangan Awal RPJMN yang telah memuat visi, misi, dan program prioritas (platform) Presiden terpilih. Rancangan

Renstra-KL

disusun

berdasarkan

Rancangan

Teknokratik Renstra-KL dengan mempertimbangkan koordinasi bersama Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasikan pembagian tugas dalam pencapaian sasaran nasional.

2) Penelaahan Rancangan Renstra-KL (Trilateral Meeting). Penelaahan Rancangan Renstra-KL dilakukan melalui pertemuan trilateral meeting, yang melibatkan tiga pihak, yaitu K/L, Kementerian Negara

Perencanaan

Pembangunan

Nasional/Badan

Perencanaan

Pembangunan Nasional, dan Departemen Keuangan. Peranan masing-masing pihak adalah sebagai berikut: a. K/L menyampaikan Rancangan Renstra yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran

dan

kebijakan,

program

serta

kegiatan

yang

telah

memasukkan kebutuhan pendanaan jangka menengah. b. Kementerian

Perencanaan

Pembangunan

Nasional/Bappenas

memperhatikan: 1) Penjabaran sasaran prioritas Presiden dalam Rancangan Awal RPJMN ke dalam sasaran strategis K/L; 2)

Konsistensi penjabaran kebijakan K/L dengan Rancangan Awal RPJMN;

3)

Konsistensi program dan kegiatan K/L sebagai penjabaran operasional Rancangan Awal RPJMN yang memuat Prioritas, Fokus Prioritas, Kegiatan Prioritas Bidang;



4)

Sinergi antara sasaran hasil (outcome) program K/L dengan program prioritas Presiden;

5)

Sinergi antara sasaran keluaran (output) kegiatan K/L dengan sasaran hasil (outcome) program K/L; serta

6) Sumberdaya yang diperlukan. c. Departemen Keuangan memperhatikan kebijakan anggaran dan efisiensi pendanaan bagi program dan kegiatan K/L untuk jangka menengah sesuai dengan kebutuhan pendanaan K/L.

Hasil

trilateral

meeting

oleh

Kementerian

Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selanjutnya akan digunakan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal RPJMN menjadi Rancangan RPJMN.

3) Penetapan Renstra-KL RPJMN ditetapkan dengan Peraturan Presiden, dan dijadikan pedoman dalam menyempurnakan Rancangan Renstra-KL menjadi Renstra-KL. Rancangan Renstra-KL ditetapkan menjadi Renstra-KL dengan Peraturan Pimpinan K/L, dan disampaikan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

3. 4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

3.4.1 Substansi Data dan Analisis Penyusunan RTRW Provinsi Bagian ini menjelaskan aspek-aspek yang dianalisis dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi dan data (time-series) serta peta (tingkat ketelitian skala 1:250.000) yang diperlukan di dalam analisis tersebut. Analisis yang dilakukan bertujuan untuk: 1) memahami karakteristik unsur-unsur pembentuk ruang; 2) memahami hubungan sebab akibat terbentuknya kondisi ruang wilayah; 3) mengetahui beberapa fenomena yang ada. Aspek-aspek analisis yang dimaksud meliputi:



1. Kebijaksanaan pembangunan; 2. Analisis regional; 3. Ekonomi dan sektor unggulan; 4. Sumberdaya manusia; 5. Sumberdaya buatan; 6. Sumberdaya alam; 7. Sistem permukiman; 8. Penggunaan lahan; 9. Kelembagaan. Dalam Renstra Dinas Pendidikan tidak semua Aspek yang akan dianalisis, adapun aspek-aspek tersebut diantaranya: 1). Kebijakan Pembangunan Analisis kebijaksanaan pembangunan dilakukan untuk memahami arahan kebijaksanaan pembangunan wilayah propinsi yang bersangkutan dan kedudukannya dalam perspektif kebijaksanaan pembangunan nasional, serta untuk mengantisipasi dan mengakomodasi program-program pembangunan kawasan/kabupaten/kota yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, selain dilakukan pengkajian terhadap tujuan dan sasaran pembangunan di propinsi yang bersangkutan, juga dilakukan pengkajian terhadap RTRWN serta program-program kawasan/kabupaten/kota untuk melihat peranan wilayah propinsi dalam pembentukan pola dan struktur ruang nasional dan regional. Kebutuhan Data/Peta Data yang dibutuhkan dalam analisis kebijaksanaan pembangunan meliputi: 1. Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN); 2. Program Pembangunan Nasional (Propenas); 3. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; 5. Program sektoral 2). Analisis Regional Analisis

regional

dilakukan

untuk

memahami

kedudukan

dan

keterkaitan propinsi dalam sistem regional yang lebih luas dalam aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya. Sistem regional tersebut dapat berupa



pulau atau pun nasional, di mana propinsi dapat berperan dalam perkembangan regional dan nasional. Kebutuhan Data/Peta 1. Data satuan wilayah sungai (SWS) dan daerah pengaliran sungai (DPS); 2. Ekosistem wilayah; 3. Sistem jaringan transportasi; 4. Sistem pergerakan barang dan modal; 5. Pola migrasi penduduk; 6. Karakteristik budaya (suku, adat, agama, dan ras).

3). Ekonomi Regional Analisis ekonomi dilakukan untuk mewujudkan ekonomi wilayah yang sustained melalui keterkaitan ekonomi lokal dalam sistem ekonomi wilayah yang lebih luas (regional, nasional, dan internasional). Dalam pengertian tersebut, analisis ekonomi diarahkan untuk menciptakan keterkaitan intraregional (antar kawasan/kabupaten/kota) dan inter-regional (antar wilayah). Dari analisis ini, diharapkan diperoleh pengetahuan mengenai karakteristik perekonomian wilayah propinsi dan ciri-ciri ekonomi kawasan dengan mengidentifikasi wilayah basis ekonomi propinsi, sektor-sektor unggulan,

besaran

kesempatan

kerja,

pertumbuhan

dan

disparitas

pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota di wilayah propinsi. Kebutuhan Data/Peta Data dan/atau peta perekonomian yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: 1. Produk Domestik Regional Bruto; 2. Income per capita; 3. APBD; 4. Jumlah dan besar investasi pemerintah dan swasta; 5. Jumlah tenaga kerja di sektor formal dan informal; 6. Jumlah pengangguran; 7. Jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara.

4). Sumber Daya Manusia Analisis sumberdaya manusia dilakukan untuk memahami aspekaspek kependudukan terutama yang memiliki pengaruh timbal balik dengan



pertumbuhan perkembangan sosial dan ekonomi. Selain itu, analisis sumberdaya manusia dilakukan untuk

memahami

faktor-faktor

sosial

kemasyarakatan

yang

mempengaruhi perkembangan wilayah serta hubungan kausalitas diantara faktor-faktor tersebut. Dari hasil analisis ini dapat diketahui sebaran/distribusi, struktur, kualitas, karakteristik masyarakat, tingkat pertumbuhan penduduk, kendala dalam pengembangan serta potensi sumberdaya manusia yang dapat dikembangkan. Kebutuhan Data/Peta Data sumberdaya manusia yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: 1. Jumlah penduduk; 2. Kepadatan penduduk; 3. Pertumbuhan penduduk; 4. Penduduk menurut mata pencaharian; 5. Penduduk menurut tingkat pendidikan; 6. Penduduk menurut struktur usia; 7. Penduduk menurut struktur agama; 8. Penduduk menurut jenis kelamin; 9. Penduduk menurut struktur pendapatan; 10. Jumlah kepala keluarga; 11. Angka kelahiran dan angka kematian; 12. Tingkat mobilitas penduduk; 13. Tingkat harapan hidup; 14. Tingkat buta huruf.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis 1. Kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan; 2. Pemerataan akses pendidikan; 3. Peningkatan mutu pendidikan; 4. Keaksaraan fungsional; 5. Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal)



BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 VISI DAN MISI DINAS PENDIDIKAN Dalam rangka mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan sejalan visi provinsi Kepulauan Riau, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau membuat visi 2015: “Menjadikan Masyarakat Kepulauan Riau menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Mandiri, Kompetitif, Berakhlak Mulia dan Bertamadun Melayu”

Dalam mewujudkan Visi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, maka ditetapkan empat misi pendidikan dan arahan pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai ukuran bagi pencapaian Rencana Pembangunan Pendidikan Jangka Menengah. Misi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau diantaranya: MISI Dinas Pendidikan Kepulauan Riau: Tabel 4.1 Misi Dinas Pendidikan MISI

KODE M1

Memberikan pelayanan pendidikan yang prima kepada masyarakat

M2

Meningkatkan mutu di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan berbasis IT

M3

Meningkatkan

partisipasi

masyarakat

dalam

penyelenggaraan

Pendidikan M4

Meningkatkan daya saing lulusan dan berjiwa wirausaha

M5

Menerapkan pendidikan Budi Pekerti, Budaya Daerah dan Sejarah Lokal dalam Kurikulum



4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

4.2.1. Tujuan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Tujuan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Pendidikan tahun 2010-2015 adalah: 1. Mewujudkan pelayanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah umum, menengah kejuruan dan perguruan tinggi yang merata dan bermutu 2. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru serta meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan 3. Meningkatkan mutu pembelajaran yang berbasis IT 4. Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal 5. Mewujudkan Pendidikan Khusus dan layanan khusus 6. Menciptakan lulusan yang berdaya saing dan berjiwa wira usaha 7. Meningkatkan budi pekerti sesuai dengan nilai-nilai budaya

4.2.2. Tujuan Strategis Dinas Pendidikan

Tujuan Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2010-2015 mengacu pada tujuan strategis pembangunan pendidikan Nasional yang dirumuskan berdasarkan jenjang layanan pendidikan dan sistem tata kelaola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan prima pendidikan sebagaimana dikehendaki dalam Visi 2010 Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan riau dan Visi Kemendiknas dengan memperhatikan Misi Dinas Pendidikan Jangka Menengah. Dengan demikian tujuan strategi Dinas Pendidikan 2010-2015 adalah sebagai berikut:,



Tabel 4.2 Penjabaran Tujuan Strategis Dinas Pendidikan NO

TUJUAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

(1)

(2)

(3) Persentase Provinsi Kepri Mencapai APK PAUD Persentase Kota Mencapai APK PAUD Persentase Kab.Mencapai APK PAUD Persentase Provinsi Kepri Mencapai APK SD/MI Persentase Kota Mencapai APK SD/MI Persentase Kabupaten Mencapai APK SD/MI Persentase Provinsi Kepri Mencapai APK SMP/MTs Persentase Kota Mencapai APK SMP/MTs

1

Terwujud dan terjangkaunya layanan pendidikan yang bermutu dan berkesetaraan gender di semua jenjang pendidikan

Target Tahun 2015 (4) 55% 60% 50%

109% 109,5% 108,5% 97,80% 98,00%

Persentase Kabupaten Mencapai APK SMP/MTs

97,60%

Persentase Provinsi Kepri mencapai APK SMA/MA/SMK/SMLB

70%

Persentase Kota Mencapai APK SMA/MA/SMK/SMLB

80%

Persentase Kabupaten Mencapai APK SMA/MA/SMK/SMLB

66%

Persentase Provinsi Kepri Mencapai APM SD/MI

98,40%

Persentase Kota Mencapai APM SD/MI Persentase Kabupaten Mencapai APM SD/MI Persentase Provinsi Kepri Mencapai APM SMP/MTs Persentase Kota Mencapai APM SMP/MTs

98,80% 98,00% 95% 96%

Persentase Kabupaten Mencapai APM SMP/MTs

94%

Persentase Provinsi Kepri Mencapai APM SMA/MA/SMK

68%

Persentase Kota Mencapa APM SMA/MA/SMK

70%



Persentase Kabupaten Mencapai APM SMA/MA/SMK Persentase APS kelompok usia 7-12 Tahun Persentase APS kelompok usia 13-15 Tahun Persentase APS Kelompok usia 16-18 tahun Rata-rata Nilai UN SD/MI Rata-rata Nilai UN SMP/MTs Rata-rata Nilai UN SMA/MA Rata-rata Nilai UN SMK

2

Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan menengah yang berbasis IT

4

89% 7,00% 7,00 7,25% 7,5%

Persentase Peserta Didik Putus Sekolah SMP/SMPLB

1,2%

Persentase Peserta Didik Putus Sekolah SMA/MA/SMK

1,4%

Persentase Angka Melek Huruf usia 15-24 tahun

98% 12% 90%

Persentase SD/SDLB dan SMP/SMPLB melaksanakan e-Pembelajaran

45%

Persentase SMA melaksanakan ePembelajaran

30%

Persentase TK Berakreditasi

Terwujudnya kualifikasi dan kompetensi guru serta meningkatnya kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan

99%

0,8%

Persentase sekolah dengan Kondisi Baik

3

98,20%

Persentase Peserta Didik Putus Sekolah SD/SDLB

Persentase Angka rata-rata lama sekolah

Terwujudnya Sekolah berakreditasi, dan memenuhi SNP dengan akreditasi minimal B

66%

5%

Persentase SD/MI Berstandar SNP Dengan Akreditasi Minimal B

85%

Persentase SMP/MTs Berstandar SNP Dengan Akreditasi Minimal B

87%

Persentase SMA/MA/SMK Berstandar SNP Dengan Akreditasi Minimal B

85%

Persentase Kota/Kabupaten memiliki Layanan Pendidikan PAUDNI

32%

Persentase Tutor PAUDNI Mengikuti Pelatihan dan perlombaan

65%

Persentase Guru TK Berkualifikasi S1/D4


45%


Persentase Guru TK Bersertifikat pendidik Persentase Guru SD/SDB Berkualifikasi S1/D4 Persentase Guru SD/SDLB Bersertifikat Persentase Guru SMP Berkualifikasi S1/D4

45% 4,10% 95%

Persentase Guru SMP S1/D4 bersertifikat Pendidik

10%

Persentase Guru Satuan Pendidikan SD/SMP Mengikuti Pelatihan Pendidikan Karakter

97%

Persentase Guru SMA/MA/SMK sederajat Berkualifikasi S1/D4

98%

Persentase Guru SMA/MA/SMK Bersertifikat Rasio Guru/murid untuk Jenjang SD Rasio Guru/murid untuk Jenjang SMP

35% 1:20 1:20

Rasio Guru/murid untuk Jenjang SMA/MA/SMK

1:18

Persentase Dosen Program Sarjana/Diploma Profesi yang Berkualifikasi Minimal S2

92%

Persentase Dosen Program Pasca Sarjana yang Berkualifikasi S3

15%

Persentase Dosen Program Spesialis-1 yang Berkualifikasi S2/S3 dan Spesialis-1

20%

Persentase Dosen Bersertifikat

4.2.3.

2,5%

17%

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2015 Untuk Keperluan Pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan diperlukan sejumlah sasaran strategis yang mengambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2015. Sasaran strategis untuk tiap tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut:



4.3.

Strategi dan Arah kebijakan

4.3.1.

Strategi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010—2015

STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH : 1) Mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor - sektor kelautan perikanan. 2) Meningkatkan keterkaitan antar daerah ( connectivity ). 3) Mendorong

percepatan

pembangunan

daerah

tertinggal,

kawasan

terdepan/terluar. 4) Mendorong pertumbuhan wilayah - wilayah potensial dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan wilayah yang sudah ada. 5) Lebih

memfokuskan

pada

pertumbuhan

ekonomi,

Lapangan

kerja,

pengentasan kemiskinan dan pelestarian lingkungan ( Pro Growth, Pro Jobs, Pro Poor, Pro Environment ). 6) Keterkaitan antara target nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam hal : a. Pertumbuhan Ekonomi di atas 8 persen b. Pengurangan Kemiskinan di bawah 10 persen (makro) c. Pengurangan Pengangguran di bawah 5 persen 7) Mempercepat

pencapaian

target

MDGs

melalui

perencenaan

dan

penganggaran yang terkoordinasi dan terintegrasi. 8) Mengupayakan kesetaraan gender melalui penerapan strategi PUG dan penyusunan

perencanaan

yang

Responsif

Gender

di

setiap

sektor

perhatian

pada

pembangunan. 9) Memenuhi

hak

dasar

perempuan

dengan

memberi

tercukupinya kebutuhan dasar yaitu : pangan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan rasa aman, serta hak berpartisipasi dalam perumusan publik. 10) Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam penanganan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari ancaman berbagai tindak kekerasan dengan berbagai pihak. 11) Memenuhi hak - hak anak untuk mencapai kualitas tumbuh kembang dan kesejahteraan anak. 12) Meningkatkan

kesejahteraan

perempuan

dengan

melaksanakan

pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pembentukan kelompok, bantuan



akses permodalan, bimbingan dan pelatihan bagi perempuan khususnya di wilayah terpencil dan pesisir. 13) Melakukan pemberdayaan, peningkatan kemandirian dan pendekatan sosial budaya dalam upaya menciptakan lingkungan kondusif dan pemenuhan hak reproduksi perempuan. Strategi Pembangunan

Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2010—

2015

STRATEGI I: Perluasan dan pemerataan akses PAUD bermutu dan berkesetaraan gender di semua Kabupaten/Kota dilakukan melalui: a) penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD bermutu yang merata antar kabupaten dan kota yang meliputi pemenuhan guru TK/TKLB bermutu; penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD nonformal bermutu; pelaksanaan diklat bidang TK bermutu; dan penyediaan tenaga kependidikan TK/TKLB bermutu yang merata antar kabupaten dan kota; b) perluasan dan pemerataan akses TK/TKLB bermutu dan berkesetaraan gender di seluruh kabupaten dan kota; c) keluasan

dan

kemerataan

akses

PAUD

nonformal

bermutu

dan

berkesetaraan gender di seluruh kabupaten dan kota. d) ketersediaan model pembelajaran, data dan informasi berbasis IT dan standar mutu PAUD serta keterlaksanaan akreditasi PAUD. e) Ketersediaan Bahan Ajar Pendidikan Budi Pekerti dan Budaya Daerah. STRATEGI II : Perluasan dan pemerataan akses pendidikan dasar universal bermutu dan berkesetaraan gender di semua Kabupaten/Kota dilakukan melalui: a) penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar bermutu yang merata antar kabupaten dan kota yang meliputi penyediaan guru SD/SDLB dan SMP/SMPLB bermutu; penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan Paket A dan Paket B bermutu; penyediaan diklat bidang SD/SDLB dan SMP/SMPLB bermutu; penyediaan tenaga kependidikan SD/SDLB dan SMP/SMPLB bermutu yang merata kabupaten dan kota;



b) perluasan dan pemerataan akses SD/SDLB dan SMP/SMPLB bermutu dan berkesetaraan gender di seluruh kabupaten dan kota; c) perluasan dan pemerataan akses pendidikan Paket A dan Paket B bermutu dan; d) berkesetaraan gender di seluruh kabupaten dan kota; serta e) penyediaan model pembelajaran, data dan informasi berbasis IT dan standar mutu pendidikan dasar serta keterlaksanaan akreditasi pendidikan dasar. f)

Ketersediaan Bahan Ajar Pendidikan Budi Pekerti dan Budaya Daerah.

STRATEGI III Perluasan

dan

pemerataan

akses

pendidikan

menengah

bermutu,

berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di semua Kabupaten/Kota dilakukan melalui: a) penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah bermutu yang merata antar Kabupaten dan Kota, kabupaten dan kota, yang meliputi penyediaan guru SMA/SMLB/SMK bermutu; penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan Paket C bermutu; penyediaan diklat bidang SMA/SMLB/SMK bermutu; dan penyediaan tenaga kependidikan SMA/SMLB/SMK bermutu yang merata antar kabupaten dan kota; b) perluasan dan pemerataan akses pendidikan SMA/SMLB dan SMK bermutu, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di semua kabupaten dan kota; c) perluasan dan pemerataan akses pendidikan Paket C bermutu, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di semua kabupaten dan kota; serta d) ketersediaan model kurikulum dan pembelajaran; data dan informasi berbasis IT dan standar mutu pendidikan menengah serta keterlaksanaan akreditasi pendidikan menengah. e) Ketersediaan Bahan Ajar Pendidikan Budi Pekerti dan Budaya Daerah.



STRATEGI IV Perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi bermutu, berdaya saing, berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan melalui: a) perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi bermutu, berdaya saing, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara yang meliputi pemerataan dan perluasan akses prodi vokasi, profesi dan akademik; penyediaan dosen; penyediaan dan perluasan akses PT; penyediaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, berdaya saing serta berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara; dan b) ketersediaan data dan informasi berbasis riset dan standar mutu pendidikan tinggi serta keterlaksanaan akreditasi pendidikan tinggi. c) Memfasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia Perguruan Tinggi STRATEGI V Perluasan dan pemerataan akses pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dilaksanakan melalui: a) perluasan dan pemerataan akses pendidikan orang dewasa bermutu, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di provinsi yang meliputi peningkatan tingkat literasi yang berkesetaraan gender di kabupaten dan kota; dan perluasan pemerataan akses kursus dan pendidikan life skill bermutu, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di semua kabupaten dan kota; b) penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat; c) penyediaan model pembelajaran, data dan informasi berbasis riset dan standar

nasional

pendidikan

orang

dewasa

berkelanjutan

keterlaksanaan akreditasi pendidikan orang dewasa berkelanjutan.


serta


STRATEGI VI Penguatan tata kelola, sistem pengendalian manajemen dan sistem pengawasan intern dilakukan melalui: a) penguatan tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di satuan kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yang meliputi penguatan tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di satuan kerja daerah; b) penguatan tata kelola dan sistem pengendalian manajemen Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yang meliputi perwujudan pelayanan prima dalam perencanaan dan kerja sama; perwujudan pelayanan prima di bidang pengelolaan

anggaran

perwujudan

pengelolaan

Dinas

Pendidikan

Provinsi

Kepulauan

dan

pembinaan

kepegawaian

yang

Riau; andal;

perwujudan layanan prima di bidang hukum dan organisasi; serta perwujudan pelayanan prima dalam menunjang fungsi pelayanan umum Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau; 4.3.2 Kebijakan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2015

A) KEBIJAKAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU : 1) Menghadirkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi ( diatas 7 % Per tahun ), Berkualitas ( menyerap banyak tenaga kerja dan mensejahterakan seluruh penduduk Kepulauan Riau secara berkeadilan ), dan berkelanjutan. 2) Revitalisasi dan pengembangan infrastruktur baru yang

berkualitas serta

dapat mendukung pembangunan ekonomi secara produktif, berdaya saing dan berkelanjutan. 3) (Pemenuhan ( Swasembada ) energi listrik dan pasokan gas untuk menunjang kebutuhan sektor ekonomi, industri dan kehidupan rumah tangga secara ramah lingkungan dan berkelanjutan. 4) Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas SDM ( Masyarakat ) melalui program pendidikan, kesehatan dan pelatihan yang berkualitas secara terpadu dan berkesinambungan. 5) Meningkatkan Kesejahteraan Buruh, Petani, Nelayan, dan Rakyat Kecil( Wong Cilik ). 6) Menciptakan iklim investasi dan usaha ( bisnis ) yang kondusif dan atraktif.



7) Memelihara dan meningkatkan daya dukung dan kualitas lingkungan untuk menjamin pembangunan sosio-ekonomi berlangsung secara berkelanjutan. 8) Membangun pemerintah yang bersih dan berwibawa ( Good Governance ). 9) Mengembangkan Pri - Kehidupan yang Agamis dan Berbudaya serta Demokratis dalam bingkai Pancasila.

B) KEBIJAKAN PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU : 1) Meningkatkan kualitas pendidikan dan pembinaan sumberdaya manusia, 2) Menerapkan Pendidikan Budi Pekerti dan Budaya Daerah. 3) Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan. 4) Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas dan terampil dalam bidang IPTEK.

B) ARAH KEBIJAKAN PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU : 1) Pemerataan dan Keterjangkauan Pelayanan Pendidikan 2) Kualitas Pelayanan Pendidikan 3) Relevansi Pembangunan Pendidikan dengan Kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri. 4) Memfasilitasi sumber daya untuk Perguruan Tinggi berbasis Maritim sesuai dengan kemampuan daerah 5) Memberdayakan Lembaga Pendidikan non formal.

C) KEBIJAKAN KHUSUS DI BIDANG PENDIDIKAN 1. Penambahan dan perbaikan akses pendidikan; 2. Pembinaan dan pengembangan semua jenis, jenjang dan jalur Pendidikan 3. Penambahan dan Pemantapan pendidikan kejuruan; 4. Pemberian beasiswa bagi siswa/mahasiswa berprestasi atau yang tidak mampu, ke berbagai Universitas terbaik, S1, S2, S3 5. Peningkatan

kesejahteraan

pendidik

dan

tenaga

kependidikan, serta

kualifikasi Guru 6. Pemenuhan kebutuhan guru di bidang ilmu tertentu yang masih dibutuhkan; 7. Peningkatan kompetensi guru melalui program diklat dan pendidikan profesi berkelanjutan



8. Pemberian dukungan bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan swasta; 9. Pembangunan taman bacaan masyarakat; 10. Pengelolaan dan penyelenggaraan sekolah bertaraf Internasional , pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.

4.3.3 Penjabaran Misi, Tujuan dan Sasaran ke dalam Strategi

Tabel 4.8 PENJABARAN MISI, TUJUAN dan Sasaran ke dalam Strategi No.

1

2

Misi

Tujuan

Permasalahan

Strategi

Kebijakan

Program

1

2

3

4

5

6

1.

Belum meratanya akses sarana baik PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah untuk daerah-daerah Hinterland

Meningkatkan Akses di semua jenjang, jenis dan jalur Pendidikan yang bermutu, berdaya saing, berkesetaraan gender dan relevan denganVisi dan Misi Provinsi Kepulauan Riau dan Dinas Pendidikan

Penambahan dan Perbaikan Akses di semua jenjang, jenis dan jalur Pendidikan yang bermutu, berdaya saing, berkesetaraan gender

- PAUD - Pendidikan Dasar - Pendidkan Menengah - PK dan PLK - PNFI

2.

Minimnya sarana dan prasarana di daerah terpencil yang belum memiliki akses yang layak

Membangun sarana dan prasarana pendidikan di daerah Hinterland

Memprioritaskan pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan bagi daerah Hinterland

- PAUD - Pendidikan Dasar - Pendidkan Menengah - PK dan PLK - PNFI

3.

Masih terkendalanya jaringan pendidikan dari Provinsi ke kab/kota terutama daerah Hinterland

Melakukan koordinasi dengan Kab/ Kota dalam upaya kelancaran pemecahan masalah yang dihadapi

Optimalisasi Jaringan Internet (Jardiknas) ke Kabupaten/Kota termasuk daerah Hinterland

Manajemen Pelayanan Pendidikan

Persentase jumlah guru TK, SD, SMP, SMA dan SMK berkualifikasi ≥ S1/D4 masih rendah (59,86 % guru belum S1) Pada Tahun 2010

Meningkatkan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan melalui jenjang akademik, kualifikasi serta sertifikasi guru

Menyediakan Bantuan Dana untuk kualifikasi

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan /SDM Pendidikan

Memberikan pelayanan Pendidikan yang prima kepada masyarakat

Meningkatka n mutu di semua jenjang jenis dan jalur pendidikan berbasis IT

Mewujudkan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah

Meningkatan Kualifikasi guru 1



Meningkatan Kompetens guru

Meningkatan Kesejahteraa n pendidik dan tenaga kependidikan

Meningkatka n mutu pembelajaran

3

Meningkatka n partisipasi masyarakat dalam menyelengg arakan pendidikan Non Formal dan Informal

Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggar aan pendidikan Non Formal dan Informal

Masih tingginya persentase guru yang belum memahami pembelajaran berbasis IT

Melaksanakan pelatihan metodologi pembelajaran berbasis IT

Menyelenggarakan pelatihan berbasis IT pada guru-guru di semua jenjang, jenis dan jalur pendidikan


Belum optimalnya motivasi pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas

Memberikan dana pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

Peningkatan Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan


Belum cukup tersedianya media pembelajaran berbasis IT

Meningkatkan mutu pendidikan melalui sarana pembelajaran

Penambahan dan melengkapi media pembelajaran berbasis IT

- PAUD - Pendidikan Dasar - Pendidkan Menengah - PK dan PLK

1.

Masih adanya penduduk yang buta aksara (0,86 dari 1,9 juta penduduk)

Meningkatkan akses pendidikan masyarakat melalui taman bacaan masyarakat dan PKBM

Memberdayakan potensi yang ada pada masyarakat untuk penuntasan buta aksara

Program Pendidikan Non Formal

2.

Rendahnya peran serta masyarakat terhadap pelayanan PAUD

Meningkatkan akses pendidikan melalui partisipasi masyarakat

Penambahan akses pendidikan melalui pengadaan sarana PAUD non formal

Program Pendidikan PAUD Non Formal

Meningkatkan dan memperluas akses pelayanan pendidikan non formal

Peningkatan Pemberdayaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Sanggar Kegiatan Belajar SKB), Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) dan Lembaga khusus

Program Pendidikan Non Formal

Peningkatan mutu Pendidikan, Relevansi dan daya saing serta menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan dunia Industri

2

3

4

3

4

5

Masih Ada anak usia sekolah dan masyarakat yang belum tuntas mendapatkan layanan pendidikan formal

Meningkatka n daya saing lulusan dan berjiwa wirausaha

Menciptakan lulusan yang berdaya saing dan berjiwa wirausaha

Rendahnya daya saing lulusan dalam melanjutkan ke pergurun tinggi dan dunia kerja

Membangun sekolah kejuruan yang berbasis potensi daerah

Menerapkan pendidikan Budi Pekerti, Budaya Daerah, Sejarah Lokal dalam Kurikulum

Menanamkan nilai nilai budi pekerti sesuai dengan Budaya Daerah

Masih ada penyimpangan perilaku di kalangan siswa

Mengintegrasikan nilainilai budi pekerti/ akhlak mulia dan budaya daerah dalam setiap mata pelajaran


Mengimplementasi kan nilai budi pekerti/ akhlak mulia dan budaya daerah

Pendidikan Menengah

Peningkatan Mutu Pendidikan



BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010--2015 5.1. Restrukturisasi Program dan Kegiatan

Dinas

Pendidikan Provinsi

Kepulauan Riau 1. Penataan

sistem

Pendidikan

Nasional (UU

20/2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional/Sisdiknas); 2. Reformasi dan Kebijakan Terobosan Periode 2010-2015 a. Pendanaan pendidikan melalui: peningkatan

kualifikasi

dan

sertifikasi

pendidik

dan

tenaga

kependidikan (PTK) b. Penerapan TIK untuk e-Pembelajaran dan e-Administrasi c. Pembangunan prasarana dan sarana pendidikan d. Rehabilitasi prasarana dan sarana pendidikan e. Reformasi Pembukuan secara mendasar f.

Peningkatan mutu dan daya saing pendidikan dengan pendekatan komprehensif

g. Perbaikan Rasio Peserta Didik SMK:SMA h. Otonomisasi Satuan Pendidikan i.

Intensifikasi

dan

ekstensifikasi

pendidikan

informal

untuk

menggapaikan layanan pendidikan kepada peserta didik yang tak terjangkau pendidikan formal (reaching the unreached) j.

Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik pendidikan dengan pendekatan komprehensif

5.2 Pembagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidkan Nasional (UU Sisdiknas) merupakan respon terhadap tuntutan reformasi di bidang pendidikan. Sejalan dengan prinsip desentralisasi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintah provinsi.



UU Sisdiknas menetapkan bahwa Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Tabel 5.1 Program Dinas Pendidikan tahun 2010-2015 KODE

PROGRAM

P1

Pelayanan Administrasi Perkantoran

P2

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

P3

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

P4

Perencanaan Pembangunan Daerah

P5

Penyusunan dan Publikasi Data/Informasi

P6

Pendidikan Anak Usia Dini

P7

Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

P8

Pendidikan Menengah

P9

Pendidikan Non Formal

P10

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

P11

Manajemen Pelayanan Pendidik

P12


P13

Pendidikan Tinggi

Uraian dari setiap program di atas, dibagi menjadi subbab berikut:

1.

Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Administrasi Perkantoran dilakukan untuk mendukung tujuan (1) Memberikan pelayanan secara profesional, baik pelayanan internal organisasi maupun pelayanan publik

2. Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Keuangan


Pelaporan

Capaian

Kinerja


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan dilakukan untuk mendukung tujuan (1) Memberikan laporan capaian kinerja keuangan dan manajemen pelayanan pendidikan

3. Program pendidikan Anak Usia Dini Program pendidikan Anak Usia Dini dilakukan untuk mendukung tujuan: (1) Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan TK bermutu dan berkesetaraan

di

semua

kabupaten

dan

Kota

yang

meliputi

pemenuhan guru TK/TKLB berkompeten dan penyediaan tutor PAUD nonformal berkompeten; (2) Penyediaan manajemen PAUD berkompeten yang merata di seluruh kabupaten/kota yang meliputi pemenuhan kepala satuan pendidikan, pengawas dan tenaga administrasi; (3) Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi

berbasis

riset,

dan

standar

mutu

PAUD,

serta

keterlaksanaan akreditasi PAUD (4) Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran TK/TKLB berkualitas yang merata di seluruh kabupaten/kota (5) Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan

TK/TKLB

berkualitas

yang

merata

di

seluruh

kabupaten/kota

4. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dilakukan untuk mendukung tujuan: (1) Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs bermutu dan berkesetaraan gender di semua Kabupaten dan Kota (2)

Peningkatan

Mutu

Pendidikan

Dasar

Sembilan

Tahun

melalui

Penambahan sarana dan Prasarana Pendidikan dengan penerapan sistem e-pembelajaran SD/SDLB dan SMP/SMPLB bermutu yang merata di seluruh Kabupaten dan Kota



(3) Penyediaan Subsidi untuk meningkatkan

keterjangkauan

layanan

pendidikan SD/SDLB dan SMP/SMPLB bermutu yang merata di seluruh kabupaten/kota.

5.

Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Menengah dilakukan untuk mendukung tujuan: (1) Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan SMA/SMK/SMLB yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di semua kabupaten/kota (2) Penyediaan dan Peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem

pembelajaran

SMA

bermutu

yang

merata

diseluruh

kabupaten/kota (3) Penyediaan dan Peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran SMK bermutu yang berbasis keunggulan lokal dan relevan dengan kebutuhan daerah yang merata di seluruh kabupaten/kota (4)

Penyediaan

subsidi untuk

meningkatkan

keterjangkauan

layanan

pendidikan SMA/SMK/SMLB yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di semua kabupaten/kota.

6. Program Pendidikan Non Formal Program ini dilakukan untuk mendukung tujuan sebagai berikut: (1) Tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD Bermutu dan Berkesetaraan di semua kabupaten/kota (2) Terjaminnya kepastian memperoleh layanan Pendidikan Dasar bermutu dan Berkesetaraan di semua kabupaten/kota (3) Tersedia dan terjangkaunya Layanan Pendidikan Menengah yang bermutu dan Relevan dan berkesetaraan di semua Kabupaten/kota (4) Tersedia

dan

terjangkaunya

Layanan

Pendidikan

Orang

Dewasa

berkelanjutan yang bermutu dan Relevan dan berkesetaraan di semua Kabupaten/kota.



7. Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program ini dilakukan untuk mendukung tujuan sebagai berikut: (1) Penyediaan pendidik pendidikan dasar berkompeten yang merata di seluruh kabupaten/kota yang meliputi pemenuhan guru SD/SDLB dan SMP/SMPLB serta tutor Paket A dan Paket B berkompeten (2) Penyediaan manajemen SD/SDLB dan SMP/SMPLB serta tutor Paket A dan Paket B berkompeten yang merata di seluruh Kabupaten/kota yang meliputi pemenuhan kepala satuan pendidikan, pengawas dan tenaga administrasi (3) Penyediaan pendidik pendidikan menengah berkompeten yang merata di seluruh Kabupaten/kota yang meliputi pemenuhan guru SMA/SMLB/SMK serta tutor Paket C berkompeten (4) Penyediaan

manajemen

SMA/SMLB/SMK

serta

tutor

Paket

C

berkompeten yang merata di seluruh Kabupaten/kota yang meliputi pemenuhan

kepala

satuan

pendidikan,

pengawas

dan

tenaga

administrasi

8. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program manajemen pelayanan pendidikan dilakukan untuk mendukung tujuan berikut: (1)

Penguatan tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan

(2)

Penguatan kelembagaan, prosedur kerja dan sumberdaya manusia Dinas Pendidikan dan Kabupaten/kota

(3)

Penguatan sistem perencanaan dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kabupaten/kota

(4)

Penguatan sistem pendataan dan pencatatan dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kabupaten/kota.



9. Program Peningkatan Mutu Pendidikan Program peningkatan mutu Pendidikan dilakukan untuk mendukung tujuan berikut: (1)

Meningkatnya Daya saing siswa dalam berkompetisi untuk tingkat nasional dan internasional

(2)

Meningkatkan prestasi siswa melalui perlombaan dan pembentukan karakter siswa.

10. Program Pendidikan Tinggi Program pendidikan tinggi dilakukan untuk mendukung tujuan berikut: (1)

Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan tinggi bermutu, relevan, berdaya saing dan berkesetaraan disemua kabupaten/kota

(2)

Penyediaan dosen

berkompeten

untuk mendukung

pelaksanaan

tridharma perguruan tinggi yang bermutu dan berdaya saing (3)

Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran perguruan tinggi bermutu dan berdaya saing.

Kerangka berfikir penerapan strategi pencapaian tujuan strateg T1 yang dikaitkan dengan program dan kegiatan pembangunan pendidikan nasional 2010-2015 dapat dijabarkan pada Tabel 5.1



5.3

PROYEKSI TARGET PENCAPAIAN IKK TAHUN 2010-2015

Tabel 5.2 Penjabaran Tujuan Strategis Dinas Pendidikan

NO

(1)

KONDIS I AWAL (2010)

2011

2012

2013

2014

2015

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Persentase Provinsi Kepri Mencapai APK PAUD

32,40%

35%

40%

45%

50%

55%

Persentase Kota Mencapai APK PAUD

34,70%

40%

45%

50%

55%

60%

Persentase Kab.Mencapai APK PAUD

30,10%

30%

35%

40%

45%

50%

Persentase Provinsi Kepri Mencapai APK SD/MI

103,25%

107,7 %

108,10%

108,4%

108,6 %

109%

104,10%

108,4 %

108,80%

109%

109,2 %

102,42%

107%

107,40%

107,8%

108%

96%

96,40 %

96,70%

97%

97,40 %

97,80 %

97%

97,40%

96,4%

96,60%

97,80 % 97,00 %

98,00 % 97,60 %

TUJUAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

(2)

(3)

Persentase Kota Mencapai APK SD/MI Persentase Kabupaten Mencapai APK SD/MI Persentase Provinsi Kepri Mencapai APK SMP/MTs

1

Terwujud dan terjangkaunya layanan pendidikan yang bermutu dan berkesetaraan gender di semua jenjang pendidikan

Persentase Kota Mencapai APK SMP/MTs Persentase Kabupaten Mencapai APK SMP/MTs Persentase Provinsi Kepri mencapai APK SMA/MA/SMK/SMLB

96,5% 95,5%

96,80 % 96,00 %

109,5 % 108,5 %

63,00%

63,50 %

64%

66%

68%

70%

Persentase Kota Mencapai APK SMA/MA/SMK/SMLB

65,00%

65,50 %

65%

67%

70%

80%

Persentase Kabupaten Mencapai APK SMA/MA/SMK/SMLB

61%

61,50 %

63%

65%

66%

66%

Persentase Provinsi Kepri Mencapai APM SD/MI

96,11%

97,00 %

97,40%

97,75%

98,00 %

98,40 %

Persentase Kota Mencapai APM SD/MI

96,70%

97,50 %

97,80%

98,00%

98,2%

98,80 %

Persentase Kabupaten Mencapai APM SD/MI

95,55%

96,50 %

97,00%

97,50%

97,70 %

98,00 %

Persentase Provinsi Kepri Mencapai APM SMP/MTs

86,00%

87,50 %

91%

93%

94%

95%

Persentase Kota Mencapai APM SMP/MTs

86,60%

88,00 %

92%

94%

95%

96%

Persentase Kabupaten Mencapai APM SMP/MTs

85,40%

87,00 %

90%

92%

93%

94%

Persentase Provinsi Kepri Mencapai APM SMA/MA/SMK

55,10%

56%

60%

62%

65%

68%



Persentase Kota Mencapa APM SMA/MA/SMK

57,10%

58%

62%

64%

66%

70%

53,10%

54%

58%

60%

64%

66%

96,82%

97,50 %

97,70%

97,90%

98,00 %

98,20 %

Persentase APS kelompok usia 13-15 Tahun

98,50%

98,70 %

98,90%

99,10%

99,30 %

99,00 %

Persentase APS Kelompok usia 16-18 tahun

62,40%

70%

80%

85%

87%

89%

Persentase Kabupaten Mencapai APM SMA/MA/SMK Persentase APS kelompok usia 712 Tahun

6,00%

6,00%

6,25%

6,50%

6,75%

6,00%

6,00%

6,25%

6,50%

6,75%

Rata-rata Nilai UN SD/MI

Rata-rata Nilai UN SMP/MTs

2

Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan menengah yang berbasis IT

6,59%

6,25%

7,60%

6,75%

7,0%

7,25%

Rata-rata Nilai UN SMK

5,65%

7,00%

7,60%

7,30%

7,40%

7,50%

Persentase Peserta Didik Putus Sekolah SD/SDLB

2,00%

1,60%

1,40%

1,20%

1,00%

0,80%

Persentase Peserta Didik Putus Sekolah SMP/SMPLB

2,5%

2,3%

2,20%

2%

1,8%

1,2%

5%

4%

3,5%

3%

2%

Persentase Peserta Didik Putus Sekolah SMA/MA/SMK

94%

95%

96%

97%

Persentase Angka rata-rata lama sekolah

10

10,5

10,75

11

11,5

12

Persentase sekolah dengan Kondisi Baik

55%

57%

60%

66%

80%

84%

Persentase SD/SDLB dan SMP/SMPLB melaksanakan ePembelajaran

10%

20%

30%

35%

40%

10%

15%

20%

23%

26%

0

1%

1,70%

2,5%

3%

Persentase SD/MI Berstandar SNP Dengan Akreditasi Minimal B

45%

50%

60%

75%

80%

Persentase SMP/MTs Berstandar SNP Dengan Akreditasi Minimal B

45%

50%

60%

75%

80%

45%

50%

60%

75%

80%

10%

15%

20%

24%

28%

15%

30%

40%

50%

55%

Persentase TK Berakreditasi

4

Terwujudnya kualifikasi dan kompetensi guru serta meningkatnya kesejahteraan pendidik dan tenaga

1,4%

93%

Persentase SMA melaksanakan ePembelajaran

3

7,00

Rata-rata Nilai UN SMA/MA

Persentase Angka Melek Huruf usia 15-24 tahun

Terwujudnya Sekolah berakreditasi, dan memenuhi SNP dengan akreditasi minimal B

7,00%

Persentase SMA/MA/SMK Berstandar SNP Dengan Akreditasi Minimal B Persentase Kota/Kabupaten memiliki Layanan Pendidikan PAUDNI meliputi Pemenuhan guru berkompeten, penyediaan tutor Pendidikan PAUDNIl Persentase Tutor PAUDNI Mengikuti Pelatihan dan perlombaan


98%

45%

30%

5% 85%

87%

85%

32%

65%


kependidikan

Persentase Guru TK Berkualifikasi S1/D4

22%

25%

20%

35%

40%

45%

0

1%

0,70%

1,7%

2%

2,5%

10%

20%

30%

35%

40%

45%

2,71%

3,00%

3.19 %

3,49%

4%

4,10%

47,7%

50%

75%

88%

89%

95%

1%

3%

5%

7%

9%

10%

Persentase Guru TK Bersertifikat pendidik Persentase Guru SD/SDB Berkualifikasi S1/D4 Persentase Guru SD/SDLB Bersertifikat Persentase Guru SMP Berkualifikasi S1/D4 Persentase Guru SMP S1/D4 bersertifikat Pendidik Persentase Guru Satuan Pendidikan SD/SMP Mengikuti Pelatihan Pendidikan Karakter Persentase Guru SMA/MA/SMK sederajat Berkualifikasi S1/D4 Persentase Guru SMA/MA/SMK Bersertifikat Rasio Guru/murid untuk Jenjang SD

30%

1:16

1:17

1:18

1:19

1:20

1:20

Rasio Guru/murid untuk Jenjang SMP

1:16

1:17

1:18

1:19

1:20

1:20

Rasio Guru/murid untuk Jenjang SMA/MA/SMK Persentase Dosen Program Sarjana/Diploma Profesi yang Berkualifikasi Minimal S2

1:13

1:14

1:15

1:16

1:17

1:18

40%

50%

75%

97%

82%

91%

90%

95%

96%

98%

20%

25%

20%

25%

30%

35%

45%

60%

80%

85%

88%

92%

6%

8%

10%

13%

14%

15%

Persentase Dosen Program Spesialis-1 yang Berkualifikasi S2/S3 dan Spesialis-1

0

5%

10%

15%

17%

20%

Persentase Dosen Bersertifikat

5%

7%

10%

12%

15%

17%

Persentase Dosen Program Pasca Sarjana yang Berkualifikasi S3

5.4.

35%

PERKIRAAN PENERIMAAN DAN ANGGARAN PENDIDIKAN Tabel 5.3 Perkiraan Penerimaan dan Anggaran Pendidikan tahun 2010-2015

No.

1.

2.

3.

Struktur Pembiayaan dan Anggaran APBD Kepri

2010

2011

2012

2013

2014

Provinsi

Anggaran Pendidikan 20% Dana Dekonsentrasi

1.830.000,-

1.921.000,00

2.017.000,00

2.117.000,00

2.222.000,00

366.000,-

384.200,00

403.400,00

423.400,00

444.400,00

180.734,578

189.771,306

199.259,871

209.222,864

172.128,170



Pembagian Tanggungjawab Pemerintah Daerah

Tabel 5.4 Pendanaan Pendidikan

Oleh

Pemerintah

dan

PENANGGUNG JAWAB No

JENIS BIAYA

I

Biaya Investasi Satuan Pendidikan

1. a. b. 2.

Biaya Investasi Lahan Pendidikan Sekolah Standar Nasional SBI/Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan

PENDIDIKAN DASAR

PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI

Pemerintah/Pemda Pemerintah/Pemda/Masyarakat/Pihak Asing

a. Sekolah Standar Nasional Pemerintah/Pemda Pemerintah/Pemda/Masya. b. SBI/Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal Pemerintah/Pemda/Masyarakat/Pihak Asing II Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan 1. Biaya Investasi Lahan 2. Biaya Investasi Selain Lahan III Biaya Operasi Satuan Pendidikan 1. a. b. 2.

Biaya Personalia Sekolah Standar Nasional SBI/Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal Biaya Non Personalia

Pemerintah/Pemda Pemerintah/Pemda

Pemerintah/Pemda Pemerintah/Pemda/Masyarakat/Pihak Asing

a. Sekolah Standar Nasional Pemerintah/Pemda Pemerintah/Pemda/Masya. b. SBI/Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal Pemerintah/Pemda/Masyarakat/Pihak Asing IV Biaya Operasi Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Pengelolaan Pendidikan 1. 2. VI VI

Biaya Personalia Pemerintah/Pemda Biaya Non Personalia Pemerintah/Pemda Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa Pemerintah/Pemda Pendanaan Pendidikan di Luar Negeri Pemerintah

Lingkup kegiatan dan pendanaan pendidikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau 2011--2015 adalah sebagai berikut: 1) Pendanaan pendidikan oleh pemerintah kabupaten dan kota difokuskan pada penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah, koordinasi pengembangan



kurikulum, melaksanakan evaluasi pendidikan dan pengelolaan satuan pendidikan berstandar internasional dan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal; 2) Pendanaan Pendidikan oleh Pemerintah Provinsi difokuskan pada koordinasi atas penyelenggaraan pend idikan,

pengembangan

tenaga

kependidikan

dan

penyediaan

fasilitas

penyelengaraan pendidikan lintas daerah kabupatan dan kota serta mengelola dan mengembangkan sekolah bertaraf internasional untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah; 3) Pendanaan pendidikan oleh Depdiknas difokuskan pada penyusunan kebijakan pendidikan nasional, mengembangkan standar nasional pendidikan, menyusun kerangka dasar kurikulum, melaksanakan evaluasi pendidikan, melakukan akreditasi, penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah bertaraf internasional serta mengelola perguruan tinggi; 5.5 Koordinasi, Tata Kelola dan Pengendalian 5.5.1 Koordinasi Perencanaan Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Dalam konteks sistem pendidikan sebagai pranata sosial menuntut perlu adanya kegiatan koordinasi perencanaan pendidikan secara terintegrasi. Kegiatan koordinasi penyusunan Renstra pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dilakukan melalui musyawarah perencanaan daerah, rapat kerja perencanaan daerah dan perencanaan pendidikan lintas instansi. Pihak yang dilibatkan dalam forum koordinasi perencanaan pendidikan adalah Dinas Pendidikan, Bappeda, Dinas lain, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupatan dan Kota serta Perguruan tinggi yang menyusun Renstra pendidikan secara otonomi. Forum

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

(Musrenbang)

diselenggarakan oleh Bappeda dalam rangka sinkronisasi program, kegiatan dan anggaran pendidikan. Peserta Musrenbang adalah Bappeda Provinsi, Bappeda Kabupaten dan Kota, serta perwakilan lain terkait dengan pelaksanaan fungsi pendidikan. Dalam forum Musrenbang Diknas memberikan masukan tentang kebijakan, program, kegiatan dan anggaran pembangunan pendidikan di daerah.



5.5.2. Tata Kelola Kegiatan pengembangan sistem tata kelola Renstra diwujudkan dalam bentuk lokakarya

penyusunan

SOP,

pelatihan

dalam

bidang

perencanaan

dan

penganggaran untuk para perencana pendidikan serta pengembangan data pendukung perencanaan. Tujuan dari pengembangan sistem tata kelola adalah agar terjadi kesamaan mekanisme serta sinergi dalam perencanaan pembangunan pendidikan nasional antarperencana di tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kota. 5.5.3. Pengendalian Pengendalian terhadap implementasi Renstra dilakukan melalui pengawasan internal yang merupakan tanggung jawab dari SKPD yang membidangi pengawasan yaitu Inspektorat Daerah untuk Dinas Pendidikan di provinsi, kabupaten dan kota. Sistem pengawasan internal yang efektif dilakukan melalui pengendalian operasional dan finansial, manajemen resiko, sistem informasi manajemen dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengawasan internal dilaksanakan untuk membantu unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dalam mencapai prestasi dan target yang menguntungkan dan mencegah kehilangan sumber daya. Di samping itu dapat membantu menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan juga dapat memastikan bahwa unit kerja dalam mengimlplementasikan Renstra mematuhi undang-undang dan peraturan serta terhindar dari reputasi yang buruk dengan segala konsekuensinya. Pada umumnya pengawasan internal di dalam sektor publik dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu: atasan langsung; dan unit pengawasan independen. Pengawasan atasan langsung termsuk yang dilakukan oleh unit pengawasan Departemen. Sedangkan unit pengawasan independen adalah seperti Badan Pemeriksaan Keuangan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kegiatan pengawasan oleh atasan langsung biasa disebut dengan supervisi atau pengawasan melekat. Dalam supervisi dapat terjadi tindakan langsung oleh atasan terhadap bawahan. Fungsi ini melekat pada semua pimpinan di setiap tingkat manajemen. Kegiatan tersebut menetapkan 6 (enam) sarana dan sasaran pelaksanaan pengawasan internal, yaitu: (i) penciptaan struktur organisasi; (ii) penyusunan kebijaksanaan pelaksanaan; (iii) penyusunan rencana kerja; (iv)



penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan; (v) pembinaan personil; dan (vi) prosedur kerja. Oleh karena itu, jumlah temuan bukanlah indikator kinerja kunci keberhasilan pengawasan tapi keberhasilan dalam mencapai peningkatan efektivitas dan efiseinsi dari keenam sarana dan sasaran pengawasan tersebut untuk menciptakan good governance. 5.6. Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan dan evaluasi oleh pemerintah provinsi digunakan untuk (a) mengukur tingkat pencapaian target pembangunan pendidikan provinsi bersangkutan sesuai dengan Renstrada 2010-2015; (b) memperbaiki kinerja aparatur Pemda kabupaten dan kota, kecamatan dan satuan pendidikan agar kapabilitas dan kapasitas dalam penyelenggaraan pendidikan makin meningkat; (c) meningkatkan kemampuan dan kesanggupan aparatur Pemda provinsi dalam melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi terhadap peningkatan mutu dan relevansi yang dicapai oleh setiap kabupaten dan kota dilaksanakan oleh BAN-SM, BAN-PNF yang difasilitasi oleh dinas pendidikan provinsi dan dewan pendidikan tingkat provinsi. Acuan utama dalam melaksanakan standarisasi, akreditasi, penjaminan mutu, pengawasan mutu dan pemantauan dan evaluasi adalah Standar Nasional Pendidikan (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005) beserta peraturan pemerintah lainnya. Tim pemantauan dan evaluasi tingkat provinsi merupakan unsur utama dalam pengembangan dan implementasi sistem informasi pendidikan provinsi yang juga merupakan bagian dari jaringan sistem informasi pendidikan nasional.



BAB VI PENUTUP 6.1 PENUTUP Rencana Strategis Dinas Pendidikan provinsi Kepulauan Riau merupakan acuan dalam melaksanaan aktifitas operasional organisasi, karenanya dibutuhkan kerjasama yang baik dan saling pengertian serta bertanggungjawab pada pihak-pihak yang berkepentingan mulai dari Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota, Dinas Pendidikan Provinsi sampai pada Pemerintah Pusat. Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan mulai dari periode 2005-2009 dan dilanjutkan untuk periode 2010-2015, diharapkan melalui penjabaran materi rencana strategis ini menjadi program-program yang realistis serta memperhatikan kondisi wilayah setempat, visi dan misi pendidikan yang telah dicanangkan oleh Dinas Pendidikan serta mampu mewujudkan Tujuan Pendidikan yang telah direncanakan untuk lima tahun ke depan.


BAB 1 PENDAHULUAN. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Recommend Documents