PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN Oleh: Rahmatullah *& Budi Mulyono**
ABSTRACT The existence ofthe boardof educationin the province ofJakartais a form ofresponsibilityandcommunity participationin education . Board ofeducationwas positionedas a companion tothe government, whose presenceis expected tobe astrategic partnerbetweenthe publicand the governmentin the managementandorganization of education. Dutiesandfunctions ofthe provincialboard ofeducationisto provide recommendations tothe governorabout thethe accessandquality of educationservices . As theforumcommunity participation, DKIJakartaprovincialeducation boardsalsohelped encourageaccountabilityandtransparency ofthe useof publicfundswiththe organizersthat theschooleducation departmentandschool committeesinopen accessusage of school funds to the public. Key Words: Education, committee, participation..
A. Pendahuluan
mendapat tempat yang juga didesentralisasi
1. Latar Belakang
agar masyarakat daerah dapat mengelola
Sejak Indonesia memasuki transisi politik dari sentralisasi kekuasaan Orba
dan
berpartisipasi
dan
desentralisasi
politik
dibidang
pendidikan.
yang berakhir pada medio Mei 1998 menuju demokratisasi
langsung
Desentralisasi pendidikan diniscayakan
agar
daerah
dapat
leluasa
sebagai salah satu tuntutan reformasi, maka
mengembangkan
secara perlahan tata kelola pemerintahan
masyarakat daerahnya sesuai karakteristik
bergerak ke arah liberalisasi hak-hak sipil
dan
yang ditandai dengan pelibatan partisipasi
pendidikan dapat dikelola secara langsung
rakyat secara langsung. Penguasa transisi
oleh masyarakat daerah dengan berbasis
melahirkan kebijakan politik demokratisasi
kekuatan atau kelebihan potensial dan
dan
kreativitas
desentralisasi
yang
diniscayakan
kemajuan
kebutuhannya
di
pendidikan
sendiri.Sehingga
daerah.Melalui
kebijakan
berbasis partisipasi rakyat, maka terjadi
desentralisasi
peralihan kekuasaan ke tingkat bawahnya
dengan
(baca: lokal). Pembangunan pendidikan
masyarakat
sebagai
memajukan pendidikan sebagai bagian dari
urusan
kesejahteraan
rakyat
pendidikan
otonomi ikut
atau
pendidikan,
dikenal maka
bertanggungjawab
*Rahmatullah adalah Dosen Universitas Indraprasta PGRI Jakarta dan Anggota Dewan Pendidikan Kota Jakarta Timur 2010-2015. **Budi Mulyono adalah Kepala Pusat Penelitian Teknik dan MIPA Unindra PGRI.
2 usaha
mencerdaskan
kehidupan
bangsa
Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-
sesuai tujuan nasional NKRI. Desentralisasi pendidikan menurut
2004
yang
di
dalamnya
mengandung
Behrman (2002) berbentuk antara lain: (a)
ketentuan mengenai Dewan Pendidikan dan
mengurangi administrasi pendidikan dari
Komite Sekolah untuk mewadahi peran
pusat;
serta
(2)
melimpahkan
administratif
dan
pemerintah
daerah
keuangan
kepada
masyarakat
dalam
pembangunan
pendidikan.
dan
Setelah berlakunya UU Nomor 20
ke sekolah,; (c)
Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
(Provinsi
Kabupaten/Kota) atau manajemen
kewenangan
berbasis
sekolah;
(d)
Nasional, keberadaan Dewan Pendidikan
pembiayaan pendidikan dari masyarakat; (e)
kemudian
perubahan
sebagaimana tercantum pada pasal 56,
kurikulum;
dan
(f)
school
dilegitimasi
voucher and demand side financing. Dari
bahwa
konteks tersebut, desentralisasi pendidikan
peningkatan mutu dan layanan pendidikan
tidak
beralih
yang meliputi perencanaan, pengawasan,
menjadi kewenangan Pemerintah Daerah,
dan evaluasi program pendidikan melalui
tetapi juga menyentuh hingga ke sekolah,
wadah Dewan Pendidikan dan Komite
termasuk
perubahan
kurikulum
Sekolah.
pelibatan
masyarakat
secara
semata-mata
pendidikan
dan
langsung
(dalam Zainuddin, 2008;51)
partisipasi
kembali,
Kemudian
masyarakat
menurut
dalam
UU
ini
dinyatakan pula bahwa Dewan Pendidikan dibentuk pada tingkat Nasional, Provinsi
Di samping pelibatan masyarakat
dan Kabupaten/Kota namun tidak memiliki
dalam memajukan pendidikan di setiap
hubungan
satuan pendidikan, desentralisasi pendidikan
pembentukan
juga memberikan ruang bagi masyarakat
pembentukannya diatur lebih lanjut dalam
luas secara demokratis dan terbuka untuk
Peraturan
berpartisipasi meningkatkan akses dan mutu
perjalanannya, ternyata PP yang mengatur
pendidikan di setiap daerah Kota/Kabupaten
tentang pembentukan Dewan Pendidikan,
sejak
Keputusan
baik di setiap tingkatan (Nasional, Provinsi,
Nasional
Kabupaten/Kota) dan Komite Sekolah baru
044/U/2002
diberlakukan sejak awal tahun 2010, yakni
Tentang Pembentukan Dewan Pendidikan di
melalui PP Nomor 17 tahun 2010 Tentang
setiap Kabupaten/Kota dan Komite Sekolah
Pengelolaan
di setiap Sekolah. Keluarnya SK Mendiknas
Pendidikan (kini terdapat revisi PP Nomor
tersebut sebagai respon diberlakukannya UU
66 Tahun 2010).
Menteri
dikeluarkannya
Surat
Pendidikan
(Kepmendiknas)
Nomor
yang
hierarkis–termasuk
Komite
Pemerintah
dan
Sekolah-dan
(PP).
Dalam
Penyelenggaraan
DKI Jakarta sebagai daerah otonomi
2014.Artinya Dewan Pendidikan Provinsi
khusus diberlakukan peraturan perundang-
DKI Jakarta lebih cepat pembentukannya
undangan tersendiri, yakni UU Nomor 29
dibandingkan
tahun 2007 Tentang Pemerintah Daerah
Berdasarkan
Khusus
pelibatan
Ibukota
Jakarta
yang
hanya
PP
yang
gambaran masyarakat
mengaturnya.
di atas
tentang
dalam
Dewan
memberikan desentralisasi atau otonomi
Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta, maka
sampai
peneliti melihat ada topik permasalahan
tingkat
Provinsi,
sedangkan
Kabupaten/Kota di bawahnya tidak bersifat
yang
otonom
terutama mengenai latar belakang gagasan
dan
hanyalah
menjadi
satuan
menarik
untuk
dibahas
wilayah kerja administrasi di bawah kendali
pembentukannya,
Provinsi.
mendasarinya dan bagaimana hubungannya
Terkait
dengan
desentralisasi
aspek
kembali
pendidikan, khususnya pelibatan peran serta
dengan
masyarakat melalui Dewan Pendidikan di
mewujudkan
DKI Jakarta, ternyata memiliki catatan yang
pembangunan
menarik untuk diteliti.
Provinsi DKI Jakarta.
Bahwa
menurut
ketentuan
Pemerintah
regulasi
Provinsi
partisipasinya pendidikan
yang
untuk dalam
di
wilayah
Surat
Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 Dewan
2. Perumusan Masalah
Pendidikan hanya ada terdapat di tingkat
Berdasarkan latar belakang di atas
Kabupaten/Kota dan tidak mengatur adanya
maka permasalahannya adalah berikut ini:
Dewan sejenis di tingkat Provinsi ataupun
Apa yang mempengaruhi masyarakat untuk
Nasional,
berikutnya
berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan
dikeluarkan UU Sisdiknas No. 20/2003
di Dewan Pendidikan, serta bagaimana
barulah tedapat ketentuan bahwa Dewan
posisi Dewan Pendidikan Provinsi DKI
Pendidikan dibentuk disetiap tingkatan, baik
Jakarta sebagai wadah masyarakat Ibukota
Nasional,
menempatkan
dan
setahun
Provinsi
Kabupaten/Kota
sampai
di
sebagaimana
tingkat
tercantum
pengambilan
peran
sertanya
kebijakan
dalam
pendidikan
pada pasal 56, dan pembentukannya diatur
Ibukota, dan sejauhmana peran Dewan
melalui PP yang kemudian baru dikeluarkan
Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam
pada tahun 2010 (PP Nomor 17 Tahun
mendorong pemajuan akses dan mutu
2010). Namun ternyata DKI Jakarta telah
pendidikan bagi warga Jakarta?
membentuk Dewan Pendidikan Provinsi yang telah berjalan dua periode, sejak periode
pertama
kepengurusan
2004-2009
baru
periode
dan
kini 2009-
4 penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa dan Penataran Guru (Rifai, 2011;205). Perkembangan
B. Lahirnya Dewan Pendidikan
lebih
lanjut,
berlakunya UU Nomor 25 Tahun 2000
1. Desentralisasi Pendidikan di
Tentang Program Pembangunan Nasional
Indonesia Dalam ketentuan UU Nomor 32
(Propenas) 2000-2004, khususnya Bab VII
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,
(Pembangunan
desentralisasi diartikan sebagai penyerahan
bahwa pendidikan di Indonesia menghadapi
wewenang pemerintahan oleh Pemerintah
tantangan besar, di antaranya sejalan dengan
kepada daerah otonom untuk mengatur dan
otonomi
mengurus
di
pendidikan
nasional
wilayahnya dalam sistem Negara Kesatuan
melakukan
perubahan
Republik
sehingga terwujudnya proses pendidikan
urusan
pembangunan
Indonesia.
Kebijakan
Pendidikan)
daerah
yang
diuraikan
berlaku,
sistem
dituntut
untuk
dan
penyesuaian
desentralisasi bagi daerah otonom adalah
yang
untuk
percepatan
keberagaman kebutuhan/keadaan daerah dan
pembangunan dan kesejahteraan rakyat,
peserta didik, serta mendorong peningkatan
serta memberikan peningkatan layanan dan
partisipasi masyarakat (Depdiknas, 2006;8).
memberikan
jaminan
demokratis,
memperhatikan
kesempatan untuk pemberdayaan peran serta masyarakat daerah sendiri. Pada
awal
2. Latar Yuridis Pembentukan Dewan
reformasi,
sejak
Pendidikan
diberlakukan otonomi daerah melalui UU
Istilah
Dewan
Pendidikan
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah
dimunculkan pertama kalinya di Indonesia
Daerah (sebelum direvisi menjadi UU
melalui UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Nomor 32 Tahun 2004), terutama dalam
Propenas bernama Dewan Sekolah dan
Pasal 11 secara tegas dinyatakan bahwa
Komite Sekolah untuk mewadahi aspirasi
urusan
menjadi
dan peran serta masyarakat dalam dunia
Bahkan
pendidikan.
pendidikan
kewenangan
sudah
Kabupaten/Kota.
Nama
lembaga
tersebut
dalam PP Nomor 25 Tahun 2000 Tentang
kemudian
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 Tentang
Provinsi sebagai Daerah Otonom, tercantum
Dewan
dalam Pasal 3 dan 4 dinyatakan bahwa
Sekolah.Kepmendiknas
penyelenggaraan
sebagai tindak lanjut UU Propenas agar
Pendidikan
Dasar
dan
berubah
setelah
Pendidikan
dikeluarkan
dan ini
Komite
dimaksudkan
Menengah menjadi tanggung jawab daerah
kebijakan
Kabupaten/Kota,
semangat otonomi dan demokratisasi dalam
terkecuali
pendidikan
sejalan
dengan
penyelenggaraan
dan
pengelolaan
pendidikan.
keluhan,
Adanya Sekolah”
Gubernur,
perubahan
menjadi
dimaksudkan
“Dewan
agar
“Dewan Pendidikan”
cakupan
kinerjanya
Bupati/Walikota saran,
kritik,
terhadap
dan
aspirasi
masyarakat terhadap urusan pendidikan. Sesuai
tugas
dan
fungsinya
tersebut,
Dewan Pendidikan juga memberikan hasil
menjadi luas sehingga tidak sebatas pada
pengawasannya
dunia
kedudukannya masing-masing, yaitu: (1)
persekolahan
saja,
tetapi
juga
berdasarkan
melibatkan pendidikan luar sekolah atau
Dewan
pendidikan berbasis komunitas/masyarakat.
berkedudukan
Meskipun demikian, nama lembaga Dewan
memberikan hasil laporan pengawasannya
Pendidikan sebagai nama generik/umum
kepada Menteri; (2) Dewan Pendidikan
yang tercantum resmi dalam Kepmen,
Provinsi berkedudukan di Ibukota provinsi
praktiknya bisa saja berbeda-beda atau
memberikan hasil laporan pengawasannya
menggunakan
kepada
nama
lain
tergantung
Pendidikan
tingkat
di
Nasional Ibukota
Gubernur;
dan
yang Negara
(3)
Dewan
karakteristik dan situasi sosial budaya setiap
Pendidikan Kabupaten/Kota berkedudukan
daerah
di Ibukota Kabupaten/Kota memberikan
otonom,
misalnya
di
Provinsi
Nangroe Darussalam (NAD) dan Provinsi
hasil
Riau dinamakan Majelis Pendidikan, dan di
Bupati/Walikota.
Provinsi
Kalimantan
Selatan
tersebut semangatnya adalah sebagai badan masyarakat
kepentingan
(stake
holders)
dalam
Dewan Pendidikan Desentralisasi
pendidikan
memberikan kesempatan adanya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan
Berdasarkan PP Nomor 17 Tahun Tentang
Penyelenggaraan
kepada
3. Peran Serta Masyarakat Melalui
pemangku
pendidikan di daerah.
2010
pengawasannya
bernama
Majelis Pertimbangan Pendidikan. Lembaga
perwakilan
laporan
Pengelolaan Pendidikan,
dan
terutama
dibidang pendidikan. Menurut Suparlan, bahwa
persebaran
desentralisasi
kekuasaan
pendidikan,
dalam
keikutsertaan
dalam ketentuan Pasal 192, 193, 194, 195
masyarakat dimaksudkan agar dapat terlibat
dan Pasal 204 bahwa Dewan Pendidikan
mengawal
dalam
secara
langsung
profesional
sesuai
penyelenggaraan pendidikan. Dalam hal ini
masing-masing,
bertugas
masyarakat memerlukan wadah perwakilan
mandiri
menjalankan dan
tingkatannya menghimpun,
fungsinya
menganalisis,
dan
memberikan rekomendasi kepada Menteri,
yang
akan
secara dalam
langsung
atau
pengelolaan
melaksanakan
tidak dan
kewenangan
tersebut, yakni Dewan Pendidikan sebagai
6 pendamping pemerintah di setiap tingkatan masing-masing
(Suparlan,
wawancara;2011). Tim
2) Sebagai Informan atau Penghubung, menjembatani
informasi
perkembangan
Pengembangan
Dewan
mengenai
pendidikan,
antara
pihak sekolah dan masyarakat, baik
Pendidikan dan Komite sekolah Dirjen
kelebihan
Mandikdasmen
mengenai kondisi keberadaan sekolah.
mengungkap
Kemdiknas bahwa
(2003)
kekurangannya
adalah
3) Sebagai Koordinator, mengkoordinir
sumber inspirasi dan sasaran yang ingin
kepentingan sekolah dengan dunia
dicapai
penyelenggaraan
usaha dan industri (bisnis), terutama
sehingga
untuk
dari
pendidikan
di
masyarakat
dan
sisi daerah
turut
menentukan posisinya selaku stake holder dalam
sistem
dan
proses
pendidikan.
bantuan
kesempatan
kerja/magang/praktik, dan sebagainya. 4) Sebagai
Pengusul,
mengusulkan
Pemerintah daerah memerlukan dukungan
kepada Pemerintah daerah mengenai
dari
pembiayaan pendidikan atau pajak
rakyatnya
dalam
penyelenggaraan
pendidikan sehingga diperlukan pelibatan
untuk
tokoh-tokoh perwakilan masyarakat yang
2006;128).
memadai
dalam
dunia
peran
(Nurkholis,
pendidikan.
Keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki
pendidikan
penting
Perwakilan para tokoh masyarakat
mewakili
peduli pendidikan untuk menjadi anggota
masyarakat untuk kemajuan pendidikan ini,
dan pengurus Dewan Pendidikan pertama
oleh Nurkholis dinyatakan berikut:
kali telah diatur melalui Kepmendiknas
1) Sebagai Penggerak, membentuk badan kerjasama
pendidikan
Nomor
044/U/2002
dan
kini
telah
dengan
disempurnakan melalui PP Nomor 17 Tahun
dari
2010. Berikut ini perbandingan mengenai
peduli
komposisi keanggotaan Dewan Pendidikan
terhadap pendidikan, seperti salah
yang lama menurut Kepmendiknas dan
satunya
aturan yang baru menurut PP tersebut.
menghimpun masyarakat
Pendidikan.
kekuatan agar
model
semakin
LSM
Peduli
Perbandingan Unsur Dewan Pendidikan menurut Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 dan PP Nomor 17 Tahun 2010
No 1
2
Unsur Dewan Pendidikan menurut Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 Unsur masyarakat a. Lembaga Swadaya Masyarakat bidang pendidikan b. Tokoh masyarakat c. Tokoh pendidikan d. Yayasan penyelenggara pendidikan (sekolah, luar sekolah, madrasah, pesantren) e. Dunia usaha/ industri/asosiasi profesi f. Organisasi profesi tenaga kependidikan g. Komite Sekolah Unsur birokrasi/legislatif (maksimal 4-5 orang)
1
Unsur Dewan Pendidikan menurut PP Nomor 17 Tahun 2010 Pakar pendidikan
2
Penyelenggara pendidikan
3 4 5
Pengusaha Organisasi profesi Pendidikan kekhasan agama dan sosial budaya Pendidikan bertaraf internasional Pendidikan berbasis keunggulan lokal, dan/atau Organisasi sosial keagamaan
No
6 7 8
Keterlibatan tokoh masyarakat dari 8 unsur tersebut di atas dalam Dewan Pendidikan ditentukan berdasarkan rekruitmen secara terbuka dan melalui mekanisme seleksi yang dilakukan sesuai ketentuan sebelumnya menurut peraturan Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 mengenai pembentukan Dewan Pendidikan dan yang kini telah disempurnakan melalui PP Nomor 17 Tahun 2010. Berikut perbandingan antara model rekruitmen, seleksi, jumlah keanggotaan, masa bakti, hingga penetapannya antara yang lama menurut Kepmendiknas dengan yang baru menurut PP 17/2010:
8
Perbandingan Model Pemilihan Anggota Dewan Menurut Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 dan PP Nomor 17 Tahun 2010
Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 1. 2
PP Nomor 17 Tahun 2010
Pemilihan dilaksanakan oleh Panitia Panitia dibentuk oleh Dewan Pendidikan Jumlah pengurus paling banyak 17 orang dan atau ganjil
1 2
4
Masa bakti Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ditentukan dalam AD/ART
4
5
Panitia mengumumkan melalui media massa cetak, elektronik, dan laman Panitia pemilihan melaporkan hasil pemilihan kepada Dewan Pendidikan dan selanjutnya meminta pengukuhan kepada pejabat birokrasi.
5
3
6
Menurut Suparlan, memang yang kerap
dipersoalkan
pembentukan
atau
dalam
hal
pemilihan
proses anggota
Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah berdasarkan ketentuan PP No. 17/2010 ini adalah tentang dominasi birokrasi dalam memilih dan menentukan anggota Dewan Pendidikan atau Komite Sekolah untuk diterbitkan SK Dewan Pendidikan atau Komite Sekolah. Namun menurutnya, hal ini
masih
dapat
dimaklumi,
karena
3
6
Pemilihan dilaksanakan oleh Panitia Panitia dibentuk oleh birokrasi (Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota) Dewan Pendidikan Nasional 15 orang, Dewan Pendidikan Provinsi 13 orang, Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota 11 orang, dan Komite Sekolah 15 orang Masa bakti Dewan Pendidikan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan, masa bakti Komite Sekolah 3 tahun dan dapat dipilih kembali dalam 1 kali masa jabatan Panitia mengumumkan melalui media massa cetak, elektronik, dan laman Panitia mengusulkan 2 X jumlah anggota kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala sekolah untuk memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan/Komite Sekolah terpilih untuk diterbitkan SK pembentukan Dewan Pendidikan/Komite Sekolah mengingat
proses
pemilihannya
telah
dilakukan oleh Panitia Pemilihan secara demokratis,
terbuka,
dan
(Suparlan, wawancara;2011).
transparan
untuk menjadi mitra pemerintah daerah atau partnership bagi birokrasi eksekutif dan
C. Pembentukan Dewan Pendidikan
legislatif dalam pengambilan keputusan di
Provinsi DKI Jakarta 1. Kedudukan Dewan Pendidikan Provinsi
bidang pendidikan.
Dalam Otonomi Khusus Ibukota Jakarta Kelahiran
Dewan
Pendidikan
sebenarnya berawal dari otonomi daerah di tingkat
Kabupaten/Kota
Kepmendiknas
No.
2. Pelibatan Masyarakat Dalam Dewan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
sesuai
044/U/2002
dan
Berdasarkan ketentuan perundangundangan,
pelibatan
masyarakat
dalam
Dewan
Pendidikan
mesti
bertujuan untuk memberikan pertimbangan
keanggotaan
dan masukan dalam menyampaikan aspirasi
dilakukan
secara
masyarakat daerah terhadap pemerintah
rekruitmen
dan
daerah, baik eksekutif dan legislatif, dalam
Pertamakalinya Dewan Pendidikan Provinsi
pembuatan kebijakan pendidikan. Dengan
DKI
demikian, birokrasi eksekutif dan DPRD
Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Kabupaten/Kota harus menanggapi aspirasi
Nomor 1763/2004 tertanggal 23 Juli 2004,
masyarakat
selanjutnya
yang
ada
pada
Dewan
Pendidikan dalam pengambilan keputusan. Namun, bagi DKI Jakarta yang
demokratis seleksi
Jakarta
yang
dibentuk
kemudian
AD/ART
yang
melalui terbuka.
berdasarkan
diatur
dalam
oleh
Dewan
disusun
Pendidikan dengan mengacu pada pedoman
berlaku kekhususan otonomi berdasarkan
Kepmen
UU Nomor 29
rekruitmen dan seleksi yang terbuka dan
Pemerintahan
Tahun 2007 Tentang
Provinsi
Daerah
Khusus
044/U/2002
agar
melakukan
demokratis.
Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara
Dalam konteks ini, pembentukan Panitia
Kesatuan Republik Indonesia, kebijakan
Pemilihan
desentralisasi
DKI
hanya
berada
di
tingkat
yang
Dewan berasal
Pendidikan tokoh
Provinsi
masyarakat
Provinsi, sedangkan Kota/Kabupaten hanya
pendidikan,
merupakan wilayah kerja administratif. Hal
publik yakni warga kota Jakarta, baik
ini berarti pengambilan keputusan dalam
melalui sosialisasi ke berbagai wilayah
pemerintahan berada di tingkat Provinsi,
kota/kabupaten, juga harus melalui laman
yakni Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI
resmi, internet dan media cetak yang
Jakarta.Sesuai
khusus
kredibel. Syarat-syarat yang mesti dipenuhi
tersebut, Dewan Pendidikan Provinsi DKI
adalah sebagai WNI yang berusia minimal
Jakarta dibentuk karena diperlukan sebagai
30 tahun, berpendidikan tinggi minimal S1,
wadah keikutsertaan masyarakat Ibukota
dan berdomisili di DKI Jakarta atau
konteks
otonomi
mensosialisasikannya
pada
10 bekerja di intansi/perusahaan/yayasan yang
peduli
berkedudukan
pendidikan,
di
DKI
Jakarta
sesuai
pendidikan, (3)
(2)
Unsur
Unsur
tokoh yayasan
ketentuan persyaratan sebagai calon, serta
penyelenggara pendidikan, (4) Unsur LSM
mendapat rekomendasi dari salah satu
bidang
unsur pemangku kepentingan sebagaimana
Asosiasi Profesi, (6) Unsur organisasi
Kepmen 044/U/2002 (kecuali nomor 1 dan
profesi tenaga kependidikan, dan (7) Unsur
2) yaitu: (1) Unsur tokoh masyarakat
Komite sekolah
pendidikan,
(5)
Unsur
DUDI/
Susunan Pengurus Dewan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Periode 2009-2014
1
STRUKTUR/ JABATAN Ketua
2
Wakil Ketua
Prof. Dr. H. Qomari Anwar, MA (Alm.)
3
Wakil Ketua
Drs. Eddie Kusuma, SH, MH.
4
Sekretaris
Drs. H. Soman Heru Sumanto
5
Wakil Sekretaris
Nani Nurani Muksin, M.Si
6
Bendahara
7
Wakil Bendahara
Edwar Lukman, S.Kom. (Alm.) Dra. Lusia Istiyah Soetanto
8
Anggota
NO
NAMA Prof. Dr. H. Agus Suradika, M.Pd.
Drs. H. Abdul Rochim, MM (Alm.)
PERWAKILAN UNSUR Ketokohannya sebagai Dosen Pascasarjana UMJ dan juga Ketua Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta, selain mewakili Ormas, juga LSM Pendidikan, Yayasan Amaliah Putra Putri Bangsa (kini almarhum) pernah mewakili kalangan Perguruan Tinggi, dikenal sebagai Pakar Pendidikan dan Mantan Rektor UHAMKA. Mewakili kalangan dunia usaha, juga dikenal berasal dari tokoh etnis Tionghoa yang aktif membina Lembaga Penyelenggara Pendidikan Sekolah Mewakili Organisasi Profesi yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) DKI Jakarta Perwakilan Pendidik dari Perguruan Tinggi Universitas Paramadina, Jakarta (kini almarhum), mantan aktivis organisasi kemasyarakatan Berasal dari kalangan Lembaga Penyelenggara Pendidikan SANTA LUSIA (kini almarhum), pernah mewakili kalangan legislatif sebagai Anggota DPRD DKI Jakarta dari Komisi E, sebelumnya mantan Ketua PGRI DKI
71
9
Anggota
Dr. H. Margani M. Mustar, M.Sc.
10
Anggota
Toenggoel P. Siagian, MS, M.Ed
11
Anggota
Drs. KH. A. Shodri
12
Anggota
Drs. H. Mansur Aziz, MM
13
Anggota
Drs. H. Iing Ahmad Mumkin, MM
14
Anggota
15
Anggota
Drs. Achmad Jazuli, M.Pd H. Sandi Irawan, SH
16
Anggota
H. Munir Arsyad, S.Ag
17
Anggota
Mukhlis, S.Pd
Jakarta Mewakili kalangan Tokoh Masyarakat Jakarta, pernah menjadi Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi (DIKMENTI) Provinsi dan hingga pensiun dari jabatan terakhir sebagai Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta, serta Ketua Dewan Pembina Forum Silaturahmi Pendidik Betawi (FSPB), dan juga dikenal sebagai Tokoh Bamus Betawi. Dikenal sebagai tokoh praktisi pendidikan yang berasal dari kalangan Penyelenggara Pendidikan PSKD/PMPS Dikenal sebagai Kyai kharismatis dan memimpin Lembaga Penyelenggara Pendidikan di Jakarta serta mewakili Organisasi Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama (NU), sebelumnya pernah aktif di Dewan Pendidikan Kota Jakarta Timur Tokoh yang mewakili kalangan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), berasal dari unsur GAPENSI (Gabungan Pengusaha Indonesia) Tokoh Pendidikan, dahulu dikenal mantan pejabat Dinas Pendidikan, kini juga sebagai Pengurus PGRI DKI Jakarta Berasal dari Ormas Muhammadiyah Aktivis Ormas Keagamaan dan Pendidikan Muhammadiyah Tokoh Penyelenggara Pendidikan Assa‟adah Jakarta, mewakili kalangan Ormas Keagamaan NU Tokoh Masyarakat dari Kepulauan Seribu
72
D. Partisipasi Dewan Pendidikan Dalam Pembangunan
Pendidikan
DKI
realisasi
kebijakan
program
penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana sesuai fungsi dan tugas Dewan Pendidikan
Jakarta 1. Kebijakan Pendidikan Ibukota Jakarta Sejak dikukuhkan oleh Gubernur
untuk dapat menghimpun dan menganalisis berbagai masukan, kritik dan saran, serta
DKI Jakarta, Dr. Ing.Fauzi Bowo pada 16
aspirasi
Februari 2009, Dewan Pendidikan Provinsi
memberikan
berupaya
dukungan,
mengembangkan
manajemen
penyelenggaraan pendidikan yang sejalan dengan
dan
pencerminan
masyarakat
dalam
masyarakat
dalam
bentuk
pertimbangan, dan
pengawasan
arahan, pendidikan
kepada Pemerintah daerah.
kepentingan
bermitra
dengan
2. Membangun Kemitraan Strategis Dalam
Pemerintah Daerah melalui skala prioritas
Program Peningkatan Layanan Akses
pembangunan pendidikan. Sesuai dengan
dan Mutu Pendidikan
prioritas pembangunan pendidikan nasional,
Dibentuknya
Dewan
Pendidikan
fokus dalam perencanaan program yang
sebagai wujud keikutsertaaan masyarakat
didampingi oleh Dewan Pendidikan selaras
pendidikan diposisikan sebagai pendamping
dengan
(Rencana
pemerintah, sehingga menurut Suparlan,
Pembangunan Jangka Menengah) 2010-
dengan mengutip pendapat dari Edward B.
2014
Fiske dalam karyanya “Arah Pembangunan
konsep
yang
Pendidikan disusun
RPJM
menggariskan
Nasional
dan
Renstra
2010-2014
disiapkan
pada
telah
Desentralisasi
tahun
Konsensus”
sebelumnya oleh Pemerintah pusat.
Pengajaran,
dinyatakan
kehadirannya diharapkan dapat
Terkait dalam urusan pembangunan
pemerintah
pendidikan, SKPD yang dibebani tugas dan
penyelenggaraan pendidikan.
sebagai
pelaksana,
atau
dan
bahwa menjadi
“mitra strategis” antara masyarakat dan
pendidikan atau rencana kerja dibidang
tanggungjawab
Politik
dalam
Untuk
pengelolaan
melaksanakan
dan
fungsinya
merupakan satuan kerja Pemerintah Provinsi
tersebut,
adalah Dinas Pendidikan Provinsi DKI
pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi
Jakarta beserta satuan wilayah tugas kerja di
3 (tiga) kegiatan berdasarkan Pasal 192 (4)
bawahnya yaitu Suku Dinas Pendidikan
PP Nomor 17 Tahun 2010, yaitu:
sesungguhnya
tugas
Dewan
Kota/Kabupaten inilah yang akan “dikawal”
1) Menghimpun keluhan, saran, kritik,
oleh Dewan Pendidikan Provinsi dan Dewan
dan aspirasi masyarakat tentang
Pendidikan Kabupaten/Kota dalam rangka
dan terhadap pendidikan;
73 2) Menganalisis keluhan, saran, kritik,
Dewan
Pendidikan
Nasional
kepada
dan aspirasi masyarakat tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
pendidikan tersebut; dan
Dewan
3) Menyusun
dan
memberikan
Pendidikan
Provinsi
kepada
Gubernur, dan seterusnya. Dalam
rekomendasi tentang hasil analisis
menjalankan
fungsinya,
terhadap keluhan, saran, kritik, dan
Dewan Pendidikan harus bersifat mandiri
aspirasi
masyarakat
tentang
dan
tersebut
kepada
dipengaruhi dan diintervensi oleh birokrasi,
Menteri, gubernur, bupati/walikota,
baik eksekutif maupun legislatif. Dewan
sesuai dengan tingkatan Dewan
Pendidikan bukanlah lembaga birokrasi baru
Pendidikan
yang dibentuk oleh pemerintah, namun
pendidikan
(Suparlan,
profesional,
dalam
arti
tidak
merupakan lembaga sosial yang secara
wawancara;2011).
formal mewadahi para tokoh masyarakat E. Pengawasan dan Akuntabilitas Dewan
peduli pendidikan yang difasilitasi oleh pemerintah sesuai ketentuan perundang-
Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Pengawasan pendidikan adalah salah
undangan untuk memberikan pertimbangan,
satu fungsi manajemen pendidikan dalam
arahan dan dukungan serta pengawasan
rangka
kegiatan
monitoring
bagi
dalam pengelolaan dan penyelenggaraan
pendidikan
sesuai
pendidikan sesuai tingkatannya masing-
dan
masing dalam rangka peningkatan akses dan
pelaksanaan
proses
perencanaan
sebagaimana
standar
tujuan yang ditetapkan. Terkait dengan
mutu layanan pendidikan. Sesuai ketentuan Pasal 199 PP
kebijakan manajemen pendidikan nasional melalui
Nomor 17 tahun 2010, bahwa pengawasan
manajemen berbasis sekolah sebagai bentuk
pendidikan yang dilakukan oleh Dewan
otonomi pendidikan yang menempatkan
Pendidikan
mencakup
partisipasi masyarakat secara demokratis,
administratif
dan
menjamin akuntabilitas dan transparansi
edukatif. Pengawasan administratif antara
publik, maka Dewan Pendidikan sebagai
lain
lembaga stakeholder pendidikan berperan
administrasi
penting
pendidik; administrasi kepala sekolah dan
yang
telah
didesentralisasi
dalam
melakukan
pengawasan
meliputi
pengawasan
administrasi kesiswaan;
kurikulum; administrasi
tenaga
pendidikan,
sarana dan prasarana sekolah; administrasi
melaporkan
pengawasannya kepada
birokrasi
hasil sesuai
tingkat kedudukannya masing-masing, yaitu
perpustakaan
lain;
teknis
terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan dan
kependidikan
pengawasan
sekolah;
administrasi
administrasi
74 laboratorium; dan sebagainya (Suparlan,
Dewan Pendidikan Kota dan Kabupaten
wawancara;2011).
Kepulauan Seribu untuk mewadahi para
Sedangkan
pengawasan
teknis
tokoh stakeholder pendidikan.
edukatif adalah adalah yang terkait dengan
Dewan Pendidikan Provinsi DKI
proses penyelenggaraan pendidikan pada
menjadi mitra strategis yang duduk sejajar
umumnya, termasuk di dalamnya adalah
dalam memberikan pertimbangan, arahan,
proses pengajaran dan pembelajaran yang
kritik, saran, hingga pengawasan kepada
dilaksanakan oleh tenaga pendidik di
pemerintah daerah dalam proses pembuatan
dalam dan di luar kelas. Selain itu terdapat
keputusan pendidikan. Sejatinya Dewan
pengawasan
Pendidikan
fungsional
yang
sudah
Provinsi
DKI
Jakarta
lembaga-lembaga
menghimpun berbagai masukan, keinginan,
pengawas fungsional seperti BPK, BPKP,
keluhan, kritik, dan aspirasi warga Jakarta
dan sebagainya.
dalam upaya peningkatan layanan akses
menjadi
kewenangan
Tugas dan fungsi Dewan Pendidikan
pendidikan yang bermutu. Sebagai
Provinsi adalah memberikan rekomendasi terhadap
hasil
pengawasannya
wadah
partisipasi
kepada
masyarakat, Dewan Pendidikan Provinsi
Gubernur mengenai layanan akses dan mutu
DKI Jakarta turut mendorong akuntabilitas
dalam pengelolaan dan penyelenggaraan
dan transparansi penggunaan dana publik
pendidikan,
bersama
sehingga
sebagai
lembaga
Dinas
Pendidikan
agar
kemasyarakatan, maka Dewan Pendidikan
penyelenggara Sekolah dan Komite Sekolah
tidak
membuka akses informasi penggunaan dana
bertanggungjawab
pada
Gubernur
tetapi kepada publik yang diwakilinya.
satuan pendidikan atau sekolah kepada masyarakat
luas.
Termasuk
Dewan
F. Penutup
Pendidikan
juga
melaporkan
secara
1. Kesimpulan
administratif
Kesempatan partisipasi masyarakat pendidikan pengelolaan
Ibukota dan
Jakarta
dalam
penyelenggaraan
pendidikan,
sejak
berlakunya
pendidikan
yang
secara
dituangkan
melalui
otonomi
hasil
keuangan
dan
kekayaannya kepada pemerintah daerah, DPRD,
dan
masyarakat
pertanggungjawaban
sebagai
bentuk
pada
transparansi
publik.
konsepsional
Kepmendiknas
No.
044/2002 (kini PP No.17/2010) menjadi
2. Implikasi dan Saran Sesuai uraian hasil penelitian ini
Pendidikan
menunjukkan bahwa dinamika partisipasi
Provinsi DKI Jakarta, selain pembentukan
masyarakat dalam pembangunan pendidikan
faktor
pembentukan
Dewan
75 secara khusus melalui institusi Dewan
luhur
reformasi
dan
desentralisasi
Pendidikan, setidaknya terdapat beberapa
pendidikan di Ibukota, dan sesuai produk
pertimbangan kritis yang dijadikan saran
perundang-undangan
bagi pelaku pengelola dan penyelenggara
disempurnakan kehadirannya.
yang
kini
terus
pendidikan di Indonesia berikut: 3. Bagi Masyarakat Dengan
1. Bagi Pemerintah Dengan
ditelitinya
Dewan
kepastian
adanya
hukum
jaminan
mengenai
partisipasi
Pendidikan Provinsi DKI Jakarta ini, masih
masyarakat
dijumpai berbagai kelemahan mengenai
penyelenggaraan pendidikan, baik dalam
hubungan
Dewan
UU Nomor 20 tahun 2003, dan PP Nomor
Pendidikan dengan Pemerintah termasuk
17 tahun 2010 yang kini disempurnakan
legislatif
kembali melalui PP Nomor 66 tahun 2010,
kemitraan
karena
antara
ketiadaan
mekanisme
dalam
dan
pengelolaan
dan
dalam sebuah aturan operasional yang baku,
terutamanya mengenai
termasuk
Dewan
secara khusus melalui Dewan Pendidikan,
pengawasan
diharapkan kehadirannya dijadikan sebagai
mengenai
ketentuan
Pendidikan
memberikan
administratif
dan
pengawasan
teknis
partisipasi sosial
kesempatan potensial bagi usaha masyarakat
edukatif. Karenanya diharapkan pemerintah,
Ibukota
untuk
mendorong
keterlibatan
dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan
secara aktif berbagai tokoh yang dapat
Kebudayaan RI, dapat segera menyusun
mewakili elemen masyarakat.
Peraturan Menteri tentang Fungsi dan Tugas Dewan Pendidikan. DAFTAR PUSTAKA 2. Bagi Pemerintah Daerah Berdasarkan deskripsi penelitian ini, diharapkan Pemerintah Daerah dan pihak Legislatif/DPRD Provinsi DKI Jakarta dapat secara kontinyu memberikan dukungan dan kesempatan, serta pelibatan bagi Dewan Pendidikan
secara
lebih
intens
untuk
penguatan kapasitas program, dan kebijakan publik mengenai pembangunan pendidikan yang diharapkan oleh semua kalangan pelaku pendidikan, sebagaimana cita-cita
Sumber Buku: Depdiknas, 2003.Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, Jakarta: diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas, 2006.Acuan Operasional dan Indikator Kinerja Dewan Pendidikan, Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
76 Nurkholis, 2006.Manajemen Berbasis sekolah, Teori, Model, dan Aplikasi, Jakarta: PT Grasindo
Website: www.suparlan.com; E-mail:me [at] suparlan [dot] com,Jakarta, Juli 2010
Rifai,
Hukum Undangan/Dokumen:
Muhammad, 2011. Politik Pendidikan Nasional, Jogyakarta: Ar-Ruzz Media
UU Sam M. Chan & Tuti T. Adi, 2008. Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah,Jakarta: Rajawali Press Sirozi, M., 2010.Politik Pendidikan, Dinamika Hubungan Antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, 2009.151 Butir Tanya Jawab Dewan Pendidikan & Komite Sekolah, Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas Widianto, Bambang dan Pirous, Iwan Meulia, 2009.Perspektif Budaya,Jakarta: Rajawali Press Zainuddin, HM., 2008. Reformasi Pendidikan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Makalah/Internet: Mustar, Margani M. 2007, Kebijakan Dalam Pengelolaan Pendidikan di DKI Jakarta pada acara Kampanye Publik Pendidikan: “Pendidikan Untuk Semua, Pendidikan Gratis?”Makalah Pemaparan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi DKI Jakarta, Aula Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Kamis, 6 September 2007.
Perundang-
Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004
UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional UU Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan PP
Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
PP Nomor 66 Tahun 2010 Revisi PP nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tentang Pembentukan Dewan Pendidikan di setiap Kabupaten/Kota dan Komite Sekolah di setiap Sekolah. Lampiran 1 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tanggal 2 April 2002 BagianA. Acuan Pembentukan Dewan Pendidikan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Sistem Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1
77 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 20072012. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Terbit, 2 Mei 2005 (Statute And Its Operational Guidelines The Provincial Board Of Education The Province Of Capital City Special Territory Of Jakarta) 2 May 2005. Arsip/Dokumen dalam bentuk hardcopy: Surat Keputusan Dewan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mengenai Pembentukan Panitia Pemilihan Dewan Pendidikan Periode 20092014, sampai Tata Tertib Rapat Paripurna Tanggal 13 Juni 2009.
Wawancara: Wawancara Terstruktur dengan Bapak Drs. Suparlan, M.Ed. selaku Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud RI. Wawancara Terstruktur dengan Prof. Dr. Agus Suradika, M.Pd. selaku salah satu inisiator pembentukan Dewan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta hingga akhir Jabatan 2011, dan saat awal menjadi Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Wawancara Tidak Terstruktur untuk pendalaman dokumen/Wawancara Dokumen Dinas Pendidikan pada Bapak Drs. H. Gunas Mahdianto, M.Si., Drs. Suharno M. Pd., dan Wahono di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
78
