CONNECTIVITY AND CABOTAGE
Paparan Dalam Temu Wicara dengan Alumni Sipil ITB Jakarta, 30 September 2010
Bambang Susantono, Ph.D Alumni Teknik Sipil 82 9/30/2010
World Trade
6.6 mill. TEU 13.3 mill. TEU
3.2 mill. TEU 3.0 mill. TEU
Source: Drewry Shipping Consultants, Container Market 2008
Export and Interregional Flow of Goods E=90,7 %
E=86,2 %
E=76,0 %
E=57,8 %
E=71,4 %
E=73,6 %
P. KALIMANTAN
P. SUMATERA
5,1%
P. SULAWESI
1,8%
8,2 %
1,2 %
2,7 % 16,7 % P. PAPUA
1,1 %
P. MALUKU
13,6 % 30,5 % 21,4 %
8,1 %
P. JAWA
24,4 % 19,9 %
1,3%
1,5 %
P. BALI & NUSA TENGGARA
E=77,9 %
Source: Study of National Strategic Development Policy base on Competetive Advantage, Bappenas 2005
Dari nilai ekspor rata-rata daerah melebihi nilai transaksi antar daerah menunjukkan keterkaitan daerah dengan daerah lain relatif kecil dibandingkan dengan ketergantungan daerah dengan negara-negara tetangga
Import and Inter-Regional Flow of Goods M = 80,3 % M = 76,1 %
M = 79,1 %
M = 81,7 %
M = 89,1 %
M = 85,0 %
P. KALIMANTAN
P. SUMATERA
P. SULAWESI
2,5%
P. MALUKU
6,2% 12,2%
23,2%
4,9 %
2,2 % 7,1 %
P. JAWA
6,4% 3,1%
5,3%
P. PAPUA
4,8%
5,9% 33,2% P. BALI & NUSA TENGGARA
M = 59,0 % Source: Study of National Strategic Development Policy based on Competetive Advantage, Bappenas 2005
Dari nilai impor rata-rata daerah melebihi nilai transaksi antar daerah menunjukkan keterkaitan daerah dengan daerah lain relatif kecil dibandingkan dengan ketergantungan daerah dengan negara-negara tetangga
9/30/2010
Trans-Asian Highway
Kementerian Perhubungan
Source : UNESCAP
Peranan Sektor Angkutan Laut Dalam Meningkatkan Konektivitas
9/30/2010
Meningkatkan Daya Saing
Mengurangi Kesenjangan Regional
Mempercepat Pemberantasan Kemiskinan
5
9/30/2010
Tantangan Dalam Mewujudkan Konektivitas Konektivitas Dalam Pulau (Intra-island connectivity)
Jawa: pusat produksi terbesar dan berperan sebagai national dan international hub Luar Jawa: menghubungkan daerah rural ke pasar lokal, menghubungkan kawasan hinterland ke pusat pertumbuhan, dan menghubungkan setiap pusat pertumbuhan
Intra-island Connectivity
Konektivitas Antar Pulau (Inter-Island Connectivity) Mendistribusikan komoditas-komoditas dasar dan produk lainnya ke luar pulau, sekaligus membawa komoditas lain dari luar pulau ke dalam pulau
Inter-island Connectivity
International Trade Logistics
Perdagangan-Logistik Internasional (International Trade Logistics) Kemampuan untuk memindahkan barang dan jasa secara lintas batas dengan cepat, murah dan terjamin kepastiannya menjadi penentu daya saing ekspor 6
9/30/2010
Komponen dari Konektivitas
Pengembangan
SISLOGNAS
SISTRANAS
Wilayah
(Cetak Biru SISLOGNAS)
(Cetak Biru SISTRANAS)
• Strategi Pengembangan Wilayah • Koridor Ekonomi • Kawasan Ekonomi Khusus
• Komoditas Unggulan • Peraturan & Perundangan • Infrastruktur • SDM • ICT • Penyedia jasa logistik
• Penyedia Jasa • Peraturan – Perundangan • Jaringan pelayanan • Jaringan infrastruktur
7
9/30/2010
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) sebagai payung kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang nasional
• RTRWN merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 20 ayat (6) UU No. 26/2008 tentang Penataan Ruang. Melalui RTRWN inilah kemudian ditetapkan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara. • Selanjutnya RTRWN ini menjadi pedoman dalam hal penyusunan RPJP Nasional, RPJM Nasional, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional, perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan, perkembangan antar wilayah provinsi, serta keserasian antarsektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang kawasan strategis nasional, dan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota • RTRWN ini berlaku untuk 20 tahun, dan mulai berlaku sejak bulan Maret 2008. • Dalam gambar diatas digambarkan pola tata ruang dalam RTRWN yang meliputi Kawasan Lindung, Kawasan Budi Daya, dan Kawasan 8 Strategis Nasional.
9/30/2010
Di dalam RTRWN ditetapkan sejumlah Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Kawasan Strategis Nasional (KSN) sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional
Pola Ruang Nasional Pusat Kegiatan Strategis Nasional (National Growth Centre) – 38 Kawasan Strategis Nasional National Strategic Zones) dengan sudut kepentingan ekonomi -- 24
• Didalam RTRWN ditetapkan sejumlah Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang dinyatakan sebagai kawasan perkotaan yang dianggap akan mendorong pengembangan kawasan. Saat ini berdasarkan PP 26/2008 ditetapkan sebanyak 38 PKSN di Indonesia • Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Berdasarkan PP no. 26/2008, terdapat sebanyak 76 wilayah yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional • Dalam gambar diatas diperlihatkan 38 PKSN dan 24 Kawasan Strategis Nasional Dengan Sudut Kepentingan Ekonomi
9
9/30/2010
~63% usulan KEK dan pengembangan wilayah (BIMP-EAGA, IMT-GT) terdefinisi didalam ke-6 Koridor Ekonomi BIMP-EAGA Medan 1
IMT-GT
3
4
Manado Gorontalo
Pekanbaru
Pontianak
Samarinda
Jambi Palembang
Palu Palangkaraya
BIMP-EAGA
Manokwari 6
Jayapura
Mamuju
Banjarmasin Lampung 2 Jakarta Semarang Serang
Makassar
Surabaya 5
Mataram Denpasar
Mega hub
3 Kalimantan
Hub/ibukota provinsi
4 Western Sulawesi
Usulan Lokasi KEK
1 Eastern Sumatra-North West Java
5 East Java-Bali-NT
Usulan Lokasi KEK yang juga
2 Northern Java
6 Papua
merupakan FTZ
10
9/30/2010
Keterpaduan Jaringan Jalan Nasional dengan Transportasi Udara, Laut, dan Penyeberangan
• Perwujudan SISTRANAS kemudian dimanifestasikan dengan memadukan jaringan jalan nasional (arteri, kolektor, jalan tol) serta simpul-simpul transportasi seperti bandar udara, pelabuhan, dan bandara penyeberangan. • Jaringan jalan dibentuk menjadi tulang punggung transportasi dan konektivitas internal pulau-pulau di Indonesia. Selanjutnya, keterhubungan antar pulau akan dilakukan dengan memberdayakan angkutan penyeberangan, laut, dan udara. • Dalam menghubungkan simpul-simpul, didapati kenyataan bahwa sejumlah bandar udara pengumpul (hub), khususnya di kawasan Timur Indonesia dan Kalimantan Timur, belum dapat dilayani oleh jaringan jalan arteri nasional. Sedangkan sebagian besar pelabuhan internasional dan sabuk penyeberangan tengah dan selatan pada umumnya telah terhubung oleh jaringan arteri 11 nasional.
9/30/2010
Angkutan Laut Sebagai Bagian Dari Konektivitas Angkutan Laut Dalam Negeri
Angkutan laut merupakan kesatuan sistem pelayaran yang terdiri atas :
Angkutan Laut
Angkutan perairan
Angkutan Sungai Dan danau
Kepelabuhanan Keselamatan dan keamanan
Angkutan Laut Luar Negeri Angkutan Laut Khusus Angkutan Laut Pelayaran -Rakyat
Angkutan Penyeberangan
Perlindungan lingkungan
maritim
12
9/30/2010
Sistem Angkutan Transportasi Laut MALAHAYATI
LHOKSEUMAWE
Miangas Karatung Kakorotan Geme Essang Rainis Beo Melonguane Lirung Mangarang
Marore
BELAWAN
Kawio
MALAYSIA Ranai Sedanau
Tapak Tuan
Matutuang Kawaluso Lipang
NUNUKAN
Tarempa TARAKAN Midai
Makalehi
TANJUNG SELOR
Serasan
SANGKULIRANG BENGALON SENGATA BONTANG SAMARINDA
Boluta P. Tello Saeru Sigologolo
TEMBILAHAN
PONTIANAK
PALEMBANG
Tg. Pandan/Belitung
Ampana
Kolonedale
KUMAII
Watunoho
PANJANG
Masalembo
BAWEAN
KENDARI
Leksula Namrole
Kolaka Larearea/ Biringkasi Sinjai Maligan Boepinang Raha Sikeli Banabungi MAKASSAR Burunga (P.Kaledupa) Usuku(P.Tomia) Selayar Papalia Batu atas (P.Binongko) Kayuadi
Bula AMBON
Masela Tepa
R- 2
R - 58
R - 57 R - 56
R - 55
R - 54
Pomako Dobo
Ampera
Benjina Kalar kalar
Batu Goyang Larat Tutu Kembong
Gententiri
Asiki Wanam Kimaam
MERAUKE
Adaut
R- 1
Tanah merah
TUAL
Seira
Teba Sarmi Kaipuri JAYAPURA KowedaD. Rombebai Waren Trimuris Wapoga Kasonaweja Nabire
SAUMLAKI
Kroing
Sabu
Raijua
Attapupu Wini Naikliu
Lakor
Lelang/ Mahaleat
Ende
Ket : Pelabuhan Pangkal Perintis Tl. Bayur
Upisera Maritaim
Mpokot
Moa Leti Wonreli/ Kisar
BIMA NTB
Ilwaki
Ket : Trayek PT. Pelni
LEMBAR
P.Kesui P. Tior Kaimer P.Kur P. Toyando
P. Molu
Jampea Bonerate TG. WANGI
Geser Banda Werinama
Marabatuan Maradapan
Parepare
Ulima/ P.Ambalau
P. Kerayan
Toheru
KOTA BARU
Babo
Miosbipondi Jenggerbun Korido BIAK
Poom Serui
Bintuni
Kobisonta/ Kobisadar
Amahai
Maliku
LAMPUNG
Sanana
Fakfak
PULANG PISAU
Pegatan Bahaur BENGKULU
Sausapor SORONG MANOKWARI Teminabuan
Meosmengkara Waigama/ Misol Fafanlap
Poso
TAYIN KETAPANG
Weda Mafa Besui
PAGIMANA
Arefi
PALU
BALIKPAPAN MUNTOK
Gita Kayoa Indari
Gela
Sinaki Singapokna Sikabaluan Srilagui M.Saibi Siberut Saumanuk Sioban Berilau
GORONTALO Popolii
P. Mafia
Saribi
Tambelan
Bula
TG. PINANG
Werur
SINTETE
BITUNG
Elat
PEKANBARU SIAK
TOLI TOLI
Gorom/ Ondor
Tl.Dalam
BATAM
Amahai
Sehe
Berebere Daruba Tobelo Lolasita Wayamli Mayau Wasilei Buli Bicoli Tifure Peniti Moti Gemia Pehe
Biaro Dama
DUMAI
SIBOLGA Sirombu
Solanakak
Letung
BAGANSIAPIAPI
Bebar/ Wulur Teon Nila Serua
P. Simeulue P. Banyak Lahewa Afulu
KUPANG
Ndao
R - 53
R - 52
R - 51
R - 50
DARWIN
R - 49 R - 48
• Untuk melayani transportasi antar pulau dengan jarak yang lebih jauh, khususnya bagi angkutan logistik, transportasi laut merupakan SORONG AMBON SAUMLAKI TERNATE sarana transportasi yang sangat strategis. MANOKWARI Bengkulu Kotabararu J BITUNG Makassar KUPANG
BIAK R - 30 A R – 41 R - 44 R 19 R 6 R – 13 R 16 R – 25 R 3 R 27 R 38 Y R- 9 • Tercatat hinggaP.saat ini pelayanan angkutan dalam negeri ini PT Pelni. TUAL dilayani oleh angkutan dalam negeri R - 31nasional, R - 35termasuk dalam hal Tg.Pinang Pisau Pagimana R - 42 R – 45 A R 20 R 28 Trayek PT Pelni adalah yang paling dominan dan Kawasan R –dalam 17 sistem angkutanR laut R wilayah - 32 Jawa R - 10 R - 39 Timur Indonesia. P di - 26bagi pelayanan R - 36 R - 12 R- 7 R - 23 R- 4 R - 46 U Tahuna KENDARI R – 21 Sintete Surabaya R – 33 R – 29 R R - 40 • Untuk melengkapi pelayanan angkutan laut komersial, Pemerintah juga menyelenggarakan angkutan denagn tujuan R –laut 37perintis, R - 43 R - 47 A R - 34 R - 11 R - 14 R - 15 R - 24 R - 22 R- 5 R- 8 membuka daerah yang terisolir atau terpencil, menghubungkan daerah yang moda transportasinya belum dapat beroperasi secara
R - 18
komersial, mendorong pengembangan daerah, dan mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan di daerah-daerah tersebut melalui peningkatan aksesibilitas wilayah-wilayah tersebut. 13
9/30/2010
Instruksi Presiden No. 5/2005: Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional Menerapkan asas Cabotage secara konsekuen dan merumuskan kebijakan serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan kewenangan masing-masing guna memberdayakan industri pelayaran Nasional
Bidang Perdagangan
Muatan dalam negeri (Cabotage)) Muatan impor Kemitraan dengan kontrak angkutan jangka panjang.
Bidang Keuangan
Perpajakan Lembaga Keuangan Asuransi
Bidang Perhubungan
Angkutan Laut - Angkutan Laut Dalam Negeri (Cabotage) Pelabuhan
Bidang Perindustrian
Industri perkapalan Pembangunan kapal
Bidang ESDM
Jaminan penyediaan BBM bagi kapal berbendera Indonesia untuk angkutan laut dalam negeri
Bidang Pendidikan & Latihan
Mendorong Pemda dan swasta mengembangkan diklat berstandar IMO Kerjasama dengan pengguna jasa pelaut 14
9/30/2010
Angkutan Laut Dalam Negeri AZAS CABOTAGE Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh : perusahaan angkutan laut nasional; menggunakan kapal berbendera Indonesia; diawaki Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia.
Kapal asing dilarang mengangkut penumpang dan/ atau barang antar pulau atau antarpelabuhan di wilayah perairan Indonesia
Kapal asing yang saat ini masih melayani kegiatan angla DN tetap dapat melakukan kegiatannya paling lama 3 (tiga) tahun sejak UU ini berlaku 15
9/30/2010
Roadmap pelaksanaan Azas Cabotage berdasarkan komoditi Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 71 Tahun 2005 tanggal 18 Nopember 2005 tentang Pengangkutan Barang/ Muatan Antarpelabuhan di Dalam Negeri; Peraturan ini menetapkan Roadmap Pelaksanaan Asas Cabotage Angkutan Laut Dalam Negeri Berdasarkan Komoditi, dimana sesuai dengan kapasitas armada nasional yang tersedia diharapkan seluruh barang/ muatan antar pelabuhan di dalam negeri akan telah dapat diangkut oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia selambat-lambatnya 1 Januari 2011. Barang/ muatan antarpelabuhan di dalam negeri meliputi : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Minyak dan gas bumi (Oil/ Petroleum); Barang umum (General Cargo); Batubara (Coal) Kayu dan olahan primer (Wood) Beras (Rice) Minyak kelapa sawit (CPO) Pupuk (Fertilizer) Semen (Cement) Bahan galian tambang/ bahan galian logam, bahan galian non logam dan bahan galian golongan C (Mine and Quarry); Biji-bijian lainnya (Other Grains); Muatan cair dan bahan kimia lainnya (Other Liquid); Bijian hasil pertanian (Agri Grain) Sayur, buah-buahan dan ikan segar (Fresh Product); Penunjang kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi (Offshore). 16
9/30/2010
Roadmap pelaksanaan Cabotage berdasarkan KM 71/2005 14 12 10 8 6 General Cargo Wood
11
Batas Akhir Pemberlakuan Asas Cabotage
1
Ja
n
20
10 n Ja
n Ja
Offshore
20
09
Oil/ Petroleum
20
08 1
Ja
n
20
07 1
Ja
n
20
06 20 1
Ja
n
20
05
Mine and Quarry
Coal
1
Rice
n
Agri Grain Other Liquid
Other Grains
Cement
0
Ja
CPO
Fertilizer
2
1
Fresh Product
1
4
17
9/30/2010
KM 22/2010 tentang Pengangkutan Barang/Muatan Antarpelabuhan Laut KM 22/2010 tertanggal 30 Maret 2010 sebagai pengganti KM 71/2005
Semangatnya Tetap “Merah Putih” Di Perairan Indonesia
Jabaran Psl 341 Uu 17/2008 Cabotage Berlaku 3 Th Setelah Diundangkan (7 Mei 2011), Dgn Catatan: a.
Kontrak Sblm 7 Mei 2008 7 Mei 2011
b.
Kontrak Sesudah 7 Mei 2008 01 Jan 2011
18
9/30/2010
Keberhasilan Pelaksanaan Inpres No. 5/2005 PENINGKATAN JUMLAH ARMADA NIAGA NASIONAL BERBENDERA INDONESIA
(POSISI 31 MARET 2005 s.d Agustus 2010)
9715
Unit Kapal 10000 9000 8000
`
7000
3.674Unit (60,8 %)
6041
6000
5000 4000
3000 2000
1000 0 s.d 31 Maret 2005
s.d Agustus 2010
Posisi Agustus 2010 total armada sebanyak 9.715 unit kapal (12,82 juta GT), bila dibandingkan dengan bulan Maret 2005 yang total armadanya sebanyak 6.041 unit kapal (5,67 juta GT) maka terjadi peningkatan jumlah armada sebanyak 3.674 unit kapal (60,8%) 19
atau sebesar 7,15 jt GT (126,1%).
9/30/2010
Keberhasilan Pelaksanaan Inpres No. 5/2005 PENINGKATAN PANGSA MUATAN PELAYARAN NASIONAL UNTUK ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI % 100,0
90,2
79,4 80,0
65,3
61,3 60,0
55,5 44,5 38,7
40,0
34,7 20,6
20,0
9,8
Juta Ton
0,0
2005
2006
2007
Kapal Nasional
2008
2009
Kapal Asing
No
Muatan
2005
2006
2007
2008
2009
1
Nasional (%)
114,5 (55,5%)
135,3 (61,3%)
148,7 (65,3%)
192,8 (79,4%)
258,4 (90,2%)
2
Asing (%)
91,8 (44,5%)
85,4 (38,7%)
79,2 (34,7%)
50,1 (20,6%)
28,0 (9,8%)
Jumlah
206,3
220,7
227,9
242,9
286,4
20
9/30/2010
Keberhasilan Pelaksanaan Inpres No. 5/2005 PENINGKATAN PANGSA MUATAN PELAYARAN NASIONAL UNTUK ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI %
100,0
95,0
94,3
94,1
92,9
91,0
80,0
60,0
40,0
20,0
7,1
5,9
5,7
5,0
9,0
0,0 2005
2006
2007
Kapal Nas ional
No
2008
2009
Juta Ton
Kapal As ing
Muatan
2005
2006
2007
2008
2009
1
Nasional (%)
24,6 (5,0%)
29,4 (5,7%)
31,4 (5,9%)
38,2 (7,1%)
49,3 (9,0%)
2
Asing (%)
468,4 (95,0%)
485,8 (94,3%)
500,5 (94,1%)
498,2 (92,9)
501,7 (91,0)
Jumlah
493,0
515,2
531,9
536,4
551,0
21
9/30/2010
ANGKUTAN LAUT DALAM MENDUKUNG INDUSTRI HULU MIGAS
22
9/30/2010
Regulator dan Operator Angkutan Laut Industri Hulu MIGAS Industri Hulu MIGAS
Regulator
BP MIGAS
Industri Angkutan Laut
Re Koordinasi
Re
Re
Pengawasan & Pengendalian
Operator
IPA (Pemegang PSC)
DITJEN HUBLA Pengawasan & Pengendalian
Jasa Angkutan
INSA (Pemilik / Penyedia Jasa Angkutan Laut) 23
9/30/2010
Implementasi Azas Cabotage
Asas Cabotage
Realita Lapangan
IMPLEMENTASI ASAS CABOTAGE
Apakah asas cabotage bisa dilaksanakan secara penuh ? apakah ada pengingkaran asas ?
24
9/30/2010
Jumlah kapal yang dioperasikan untuk sektor hulu migas Sampai dengan saat ini, total kapal yang digunakan untuk operasional kegiatan usaha hulu migas sekitar 531 unit kapal, dengan komposisi sebagai berikut:
@ 2010 BPMIGAS. All rights reserved
•88 % berbendera Indonesia •12 % berbendera Asing
25
9/30/2010
Prosentase perbandingan biaya sewa kapal bendera asing vs bendera Indonesia
Prosentase perbandingan nilai biaya yang dikeluarkan adalah sebagai berikut:
•Kapal bendera Indonesia = 44 % •Kapal berbendera Asing = 56 %
26
9/30/2010
Perbandingan jumlah kapal bendera asing (sebelum & sesudah 1 Januari 2011)
Pada saat ini, jumlah total kapal asing yang beroperasi sebanyak 63 unit, dengan status kontrak sebagai berikut: •Kontrak berakhir sebelum 1 Januari 2011 •Kontrak berakhir setelah 1 Januari 2011
= 47 unit = 16 unit
Proses lelang penggantian sedang dilaksanakan di KKKS yang bersangkutan.
27
9/30/2010
Road Map Azas Cabotage BP Migas (1) Pergantian Bendera 2009 88 % kapal bendera Indonesia 12 % kapal berbendera Asing
2010
Seluruh kapal berbendera asing telah menjadi bendera Indonesia, kecuali untuk kapal-kapal kategori C (menunggu keputusan pemerintah)
28
9/30/2010
Rencana aksi pentahapan penerapan azas cabotage untuk kegiatan offshore berdasarkan ketersediaan armada nasional Kelompok A ( telah ditutup karena telah tersedia kapal berbendera Indonesia ) Tugboats Barges Crew Boats Mooring boats Landing Crafts Crane barges (kapasitas 100 ton) Utility Vessels Oil barges Pilot barges Security boats Sea Trucks Anchor boat Kelompok B ( dapat dipenuhi sesuai jadual roadmap akhir 2010 ) Accomodation Barge > 250 ft class Anchor Handling Tugs Anchor Handling Tug Supply ASD Tugboats Platform Supply Vessel FSO FPSO Crane barges (kapasitas > 100 ton) Kelompok C ( saat ini belum tersedia kapal berbendera Indonesia dan memerlukan pembahasan lebih lanjut ) Seismic Vessel Drill Ship Jack Up Rig Cable Laying Ship Submersible Rig 29
9/30/2010
Kapal-kapal penunjang kegiatan hulu dan hilir minyak dan gas bumi (offshore) KAPAL PENUNJANG KEGIATAN SURVEY SEISMIC Prinsip kerja Survey Seismik
30
9/30/2010
Kapal-kapal penunjang kegiatan hulu dan hilir minyak dan gas bumi (offshore) KAPAL PENUNJANG KEGIATAN DRILLING
Jack-Up Rig
Drill Ship
Semi-Submersible Platform 31
Terima Kasih
9/30/2010
Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS) SISTRANAS UU Tata Ruang
UU 22/2009 ttg LLAJ
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Rencana Jaringan Jalan Nasional
SISLOGNAS
UU 23/2007 ttg KA
UU 17/2008 ttg Pelayaran
UU 1/2009 ttg Penerbangan
Tatanan KA Nasional
Tatanan Kepelabuhanan Nasional
Tatanan Kebandarudaraan Nasional
Cetak Biru Logistik Nasional
Cetak Biru Sistem Multimoda Rencana Induk LLAJ
Rencana Induk KA
Rencana Induk Pelabuhan
Rencana Induk Bandar Udara
•
SISTRANAS merupakan suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang saling berinteraksi secara efektif dan efisien yang terdiri dari transportasi jalan, kereta api, sungai dan danau, penyeberangan, laut, udara, serta transportasi pipa.
•
SISTRANAS berfungsi sebagai unsur penunjang yang menyediakan jasa transportasi untuk memenuhi kebutuhan sektor lain, mengerakan pembangunan, serta sebagai industri jasa. Selain itu, SISTRANAS juga berfungsi sebagai unsur pendorong untuk menghubungkan daerah terisolasi maupun berkembang guna menumbuhkan perekonomian.
•
SISTRANAS merupakan acuan dari dokumen-dokumen perencanaan transportasi yang ada di masing-masing sub sektor. Rencana-rencana transportasi tersebut juga mengakomodasi kebutuhan dari Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dan disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
33
9/30/2010
Blue Print Angkutan Laut Dalam Negeri Blue Print Mendatang :
• Menerapkan secara penuh dan menjaga keberlangsungan azas cabotage khususnya untuk kegiatan offshore, memfasilitasi peremajaan dan meningkatkan produktivitas armada kapal nasional Hal-hal yang Mempengaruhi : • Peran serta lembaga keuangan / bank; • Insentif pajak dalam industri pelayaran/perkapalan; • Mekanisme impor kapal bekas (umur, PIB, SKB PPN); • Kontrak jangka panjang; • Kapal khusus berteknologi tinggi (langka); • Kesiapan industri galangan kapal nasional; • Kualitas & kuantitas SDM. Upaya Tindak Lanjut : • Mengupayakan pembiayaan pengadaan kapal dengan bunga ringan melalui pemanfaatan bantuan hibah Luar Negeri (public ship finance program) • Memberikan insentif terhadap perus anglanas yg melayani jaringan trayek liner • Memberikan perlindungan terhadap perusahaan yang membuka jaringan trayek baru 34 sampai dengan Load Factor 65%
9/30/2010
Keberhasilan Pelaksanaan Inpres No. 5/2005
35
9/30/2010
Pelaksanaan Cabotage di beberapa negara No
NEGARA
Dasar Hukum
1
MALAYSIA
The Government gives relaxation on the implementation of cabotage and has lifted the cabotage right for Penang and Port Klang route whereby foreign shipping lines are allowed to carry between two Malaysian ports as part of its international legislation
2
THAILAND
Domestic shipping in Thailand is reserved for domestic service suppliers. The vessel to be used for domestic shipping must be owned either by a Thai national or juristic person incorporated under Thai law with at least 70% Thai equity. Seafarers working on Thai vessels engaging in domestic trade must be Thai citizens. Employing foreign vessel in domestic shipping may be allowed under certain conditions on a case-by-case basis
3
JAPAN
Ship Law
Gambaran Umum Pelaksanaan Azas Cabotage
The government recognizes that cabotage is an international practice to limit the domestic transport in each nation to the ships of its own national flag. Also in Japan, Section 3 of Ship Law regulates cabotage, and does not allow coastal shipping by any other ships other than those of Japanese flag. 36
9/30/2010
Pelaksanaan Cabotage di beberapa negara No
NEGARA
Dasar Hukum
Gambaran Umum Pelaksanaan Azas Cabotage
4
CHINA
Relaxation of cabotage to allow foreign carriers to move containers between domestic ports. The rationale is port congestion relief with capacity increases, growth accomodation.
5
KOREA
Relaxation of cabotage to allow foreign carriers to move containers between domestic ports. Reduction of transshipment fees between ports. The rationale new entrants in feeder operations improved frequency of service and reduced freight rates for shippers via competition
6
PHILLIPINES
The right to engage in the Philippine coastwise trade ( the transport of passengers or goods from one Phillipine port to other Phillipine port, whereupon such are loaded at one port and unloaded at the other port) is limited to vessel carrying a certificate of Phillipine registry. All vessels engaging in coastwise trade must be duly licenced annually. 37
9/30/2010
Pelaksanaan Cabotage di beberapa negara No
NEGARA
7
EUROPEAN UNION
8
USA
Dasar Hukum
Gambaran Umum Pelaksanaan Azas Cabotage
Council Regulation No. 3577/92/EEC
The EU adopts a common cabotage regime, with ships from any Member State recognized by other Member States as national ships. This freedom to provide maritime transport within a Member State applies to EU shipowners who have their ships flying the flag of any Member State, provided that the ships comply with all conditions for carrying out cabotage in the Member State
The Jones Act 1920 and associated legislation
Ships used to carry cargoes and passengers between ports in the USA must be US-flagged, owned by USA citizens, built in USA shipyards and manned by USA crews 38
9/30/2010
LAMPIRAN LAIN
39
9/30/2010
Kapal-kapal penunjang kegiatan hulu dan hilir minyak dan gas bumi (offshore) KAPAL PENUNJANG KEGIATAN EPCI (ENGINEERING, PROCUREMENT, CONSTRUCTION
AND INSTALLATION)
Derrick Lay Barge, lift capacity >500+ton
40 Ditjen
9/30/2010
Kapal-kapal penunjang kegiatan hulu dan hilir minyak dan gas bumi (offshore) Pipe-lay Barge, capacity 4” ~ 60” diameter
Cable Laying Vessel, umbilical 41
9/30/2010
Road Map Azas Cabotage BP Migas (2) Kendala • Dukungan finansial serta asuransi • Dokumentasi/paper work yang belum lengkap • Potensi terganggunya produksi, • Potensi kenaikan biaya sewa • Keterlambatan eksekusi proyek Solusi • Rapat kerja dengan para stakeholder • Peningkatan kemampuan pelaku usaha di bidang perkapalan (finansial, galangan) 42
9/30/2010
Road Map Azas Cabotage BP Migas (3) Penggunaan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) 2009
Sesuai dengan Kepmen No. 20 tahun 2006, kapal-kapal berbendera Indonesia diharuskan menggunakan Klas BKI. Sebagian besar kapal telah berklas BKI.
2010 Seluruh kapal berbendera Indonesia telah masuk Klas BKI.
43
9/30/2010
Road Map Azas Cabotage BP Migas (4)
Masalah : • BKI belum menjadi anggota IACS (International Association Classification Society), namun per 01 February 2010 telah turut mendirikan sekaligus menjadi anggota Asosiasi Badan Klasifikasi Asia (ACS = Asian Clasification Societies)
Solusi : • Workshop / sosialisasi peran BKI kepada KKKS serta perusahaan – perusahaan asuransi
• FSO / FPSO harus masuk klas BKI
44
9/30/2010
Road Map Azas Cabotage BP Migas (5) Pembangunan Kapal Bangunan Baru/Konversi/Repair di Dalam Negeri 2009 Sekitar 80% kapal penunjang kegiatan perminyakan bangunan baru telah dibangun di Indonesia
2010
Seluruh kapal penunjang bangunan baru dibangun di Indonesia
Kendala yang dihadapi : • Kapasitas galangan tidak mencukupi, • Availability dock space, • Finansial dan insentif pajak, • Quality, Delivery, Cost, Safety, dan Moral
45
9/30/2010
Armada Nasional Penunjang Kegiatan Usaha Migas SUDAH TERSEDIA 1. Kapal konstruksi lepas pantai : Seperti : Floating Crane, Barge, Work Barge, Hopper Barge, Accomodation Barge, Oil Barge 2. Kapal Tanker : Seperti : Tanker ,Oil Tanker, LPG Tanker
3. Kapal Peninjang Operasi :
BELUM TERSEDIA/ MENCUKUPI 1. Kapal Survey Seismik 2D/ 3D 2. Kapal Pengeboran: Seperti : Jack Up Rig, Semi Submersible Tender Rig (SSETR), Deep Water Drill Ship 3. Kapal Konstruksi Lepas Pantai: Seperti : Main Working Barge, Pipe/ Cable Laying Vessel, Derrick/ Lifting Barge 4. Kapal Tanker
Seperti : Tug Boat, Mooring Boat, Seperti : Floating Storage Regasification Unit Utility Boat, Supply Vessels, Landing (FSRU), FPSO, FSO (Crude dan LPG) Crafts, Cargo Vessels, Bulk Carrier, Sea Trucks, Crew Boats 5. Kapal Penunjang Operasi Seperti : Dynamic Positioning Vesel (DP2. AHTS Deep Water > 6000 BHP, Diving Support Vessel 46 (DSV)
9/30/2010
Permasalahan Kegiatan Penunjang Usaha Hulu dan Hilir Migas
1. Terdapat beberapa kontrak kerjasama yang diberikan BP Migas untuk kegiatan penunjang usaha hulu dan hilir migas yang melebihi tenggat/ batas waktu 1 Januari 2011/ 7 Mei 2011. 2. Kapal-kapal jenis tertentu belum dimiliki oleh perusahaan angkutan laut nasional/ belum tersedia kapal berbendera Indonesia (a.l. 3D seismic vessel, drilling, pipe/ cable laying ship dan jack up rig. dll); 3. Meskipun telah ada peningkatan yang signifikan dalam alokasi kredit perbankan terhadap industri pelayaran nasional, namun sebagian besar perusahaan pelayaran masih sulit mendapatkan akses pinjaman dari perbankan maupun dari lembaga keuangan non-bank lainnya.
47
9/30/2010
Rencana Aksi (1) 1.
Membentuk Task Force/ Tim Teknis yang melibatkan para pemangku kepentingan yang terkait dan bertemu secara reguler untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam rangka penerapan azas cabotage untuk kegiatan usaha hulu migas, antara lain : a. mengidentifikasi kapal-kapal berbendera asing yang beroperasi
untuk menunjang kegiatan hulu migas; b. menyusun roadmap,memantau progress dan memfasilitasi proses
pergantian bendera kapal menjadi berbendera Indonesia; c. solusi terhadap kapal-kapal yang belum tersedia di Indonesia atau
berbendera Indonesia untuk ECPI Project, seperti 3D seismic vessel, drilling, pipe/ cable laying ship dan jack up rig. 2. Mendorong pertemuan secara business-to-business antara pengguna
kapal penunjang kegiatan offshore (KKKS, IPA) dan penyedia kapal 48 (DPP INSA)
9/30/2010
Rencana Aksi (2) 3. Memfasilitasi terwujudnya kontrak jangka panjang antara
pemilik barang/ KKKS dengan perusahaan angkutan laut nasional sebagai jaminan mendapatkan pinjaman dari perbankan dan lembaga keuangan/ pembiayaan lainnya untuk pengembangan armada niaga nasional; 4. Mengupayakan pemberian fasilitas pembiayaan dan perpajakan,
termasuk Public Ship Financing;
49
DAFTAR KAPAL ASING YANG MELAKUKAN KEGIATAN OFFSHORE
PERMOHONAN PEMBERIAN DISPENSASI ATAS KAPAL KHUSUS PENUNJANG KEGIATAN OPERASIONAL DAN EKSPLORASI BEBENDERA ASING DI CONOCO PHILIPS INDONESIA TAHUN 2010/2011 KONTRAKTOR KONTRAK PERIODE NAMA PERUSAHAAN
NO.
NAMA KAPAL
BENDERA
TYPE
PRINCIPAL
RENCANA GANTI BENDERA
KETERANGFAN
KERJASAMA (K3S) PENCHARTER
1 PT. TASIK MADU
CONOCO PHILIPIS
INTAN
liberia
FSO
-
MULAI
SELESAI
05 Sept' 2010
04 Sept '2010
Awal 2012
Rencana pemakian program pengeboran selesai th 2012
2 PT. ARAH PRANA
CONOCO PHILIPS
GAS CONCORD
Singapore
LPG
-
26 Mei '2010
25 Mei ' 2010
-
Pengganti kapal diperkirakan tersedia pd th 2012
3 PT. SILLO MARITIME
CONOCO PHILIPS
WEST BERANI
Panama
PERDANA
Tender Assist
-
23 agust' 2010
22 Nop' 2011
Rig
4 PT. C & P MARINE
PT. ENSCO SARIDA OFFSHORE
SEA COMANCHE
Panama
AHTS
6
sda
sda
PT, ENSO SARIDA OFFSHORE
PT. ENSCO SARIDA OFFSHORE
ENSCO 104
PELICAN GLORY
Liberia
Panama
Bor Jack-Up
Kapal Cepat
sda
berakhir 2012
Fast Offshore Supply Pte, Ltd
-
Sept' 2011
INDONESIA
5
belum ada rencana, kontrak
-
-
-
-
Maret 2011
Maret 2011
Multi guna
belum ada rencana, kontrak
Mendukungkegiatan
berakhir 2011
Rig WEST BERANI
belum ada rencana ganti
Pengeboran sumur eksplorasi
bendera
untuk 2 tahun
belum ada rencana ganti
Kapal ini harus dilepas sebelum
bendera
proyek selesai jika dispensasi tidak diterbtkan
7
sda
PT. ENSCO SARIDA OFFSHORE
FOS GEMINI
Panama
Kapal Cepat
-
-
Maret 2011
multi guna
8
sda
PT. ENSCO SARI DA OFFSHORE
POSH VOYAGER
Panama
kapal cepat
-
-
Maret 2011
multi guna
9
sda
PT. ENSCO SARIDA OFFSHORE
POSH VITUE
Panama
kapal cepat multi guna
-
-
Maret 2011
belum ada rencana ganti
Khusus mendukung kegiatan
bendera
eksplorasi minyak dan gas bumi
belum ada rencana ganti
khusus mendukung kegiatan
bendera
eksplorasi minyak dan gas bumi
belum ada rencana ganti
khusus mendukung kegiatan
bendera
eksplorasi minyak dan gas bumi
PERMOHONAN PEMBERIAN DISPENSASI KAPAL KHUSUS PENUNJANG KEGIATAN OPERASIONAL DAN EKSPLORASI OLEH PT. CHEVRON Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3)
No
Nama Jenis Kapal
Kapal
Bendera
Rencana Lokasi Ganti Periode Kerja Bendera Charter
Keterangan
Percharter 1
Drilling Rig
West Berani III (pada saat ini Seadrill Ltd/Panama masih dalam tahap konstruksi di singapore dan mungkin diberi nama yang berbeda)
Chevron akan menggunakan rig ini untuk program pengeboran West Seno. Periode yang tersedia adalah 1 April - 31 Mmay 2011 (60 hari). Negosiasi dan pelaksanaan kontrak masih tertunda menunggu permohionan dispensasi
2
Drilling Rig
Nama Akan diusulkan kemudian
Tidak ada kapal Indonesia yang tersedia
Rig ini akan digunakan di daerah laut dalam (IDD) Chevron masih mengembangkan penelitian pasar dan proses pengadaan rig (DS atau SS) tergantung dari ketersediaan rig di pasar dan kebutuhan teknis. Nama dan jenis rig akan disusulkan kemudian
3
12.000 HP AHTS Anchor Handling Tug Support Vessels
Nama Akan diusulkan kemudian
Tidak ada kapal berbendera Indonesia yang tersedia
4
PSV - Platform Supply Vessel
Nama Akan diusulkan kemudian
Tidak ada kapal berbendera Indonesia yang tersedia
Digunakan di W.S ERD Project & IDD Project area. Dibutuhkan untuk mensuplai rig West Berani III dengan drilling equipment & supplies. Kapal harus memiliki Dynamic Positioning (DP-2) untuk DW station-keeping antara rig di W.S & DW.
5
RIV -Rapid Intervention Vessel
Nama Akan diusulkan kemudian
Tidak ada kapal berbendera Indonesia yang tersedia
Digunakan di W.S ERD Project & IDD Project area. Dibutuhkan untuk high speed long range crew change dan hot-shot services support
6
MSV- Multi Purpose Support Vessel
Nama Akan diusulkan kemudian
Tidak ada kapal berbendera Indonesia yang tersedia
Digunakan di W.S ERD Project & IDD Project area. Digunakan untuk instalasi Subsea (SS) equipment, pipe lay dan lain-lain lengkap dengan crane, ROV, dan Dynamic Positioning
7
Acommodation & Contruction Barge (Flotel)
Nama Akan diusulkan kemudian
Tidak ada kapal berbendera Indonesia yang tersedia
Digunakan di IDD Project area. Menggunakan Floating Accommodation untuk menunjang instalasi infrstruktur DW
8
UIV - Umbilical Instalation Vessel
Nama Akan diusulkan kemudian
Tidak ada kapal berbendera Indonesia yang tersedia
Digunakan di IDD Project area. Digunakan untuk instalasi SS Umbilicals
9
DSV - Diving Support Vessel / ROV Support Vessel
Nama Akan diusulkan kemudian
Tidak ada kapal berbendera Indonesia yang tersedia
Digunakan di IDD Project area. Digunakan untuk menunjang operasi untuk penyelaman dan instalasi infrastruktur SS
10
PLV - Pipe Lay Vessel
Nama Akan diusulkan kemudian
Tidak ada kapal berbendera Indonesia yang tersedia
Digunakan di IDD Project area. Digunakan untuk laying infield low lines, DW export pipelines, dan shallow water export pipelines.
HLV - Heavy Lift Vessel
Nama Akan diusulkan kemudian
Tidak ada kapal berbendera Indonesia yang tersedia
Digunakan di IDD Project area. Digunakan untuk pengaturan SS anchor, piles, moorings untuk SS infrstruktur & W.S topsides module(s) yang baru
11
digunakan di West Seno (W.S) ERD Project. Dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan anchor handling, towing, dan safety stand-by services. Kapal harus memiliki Dynamic Positioning untuk station-keeping di wilayah laut dalam (DW).
9/30/2010
Sistem Logistik Nasional Terwujudnya Sistem & Jaringan Logistik Nasional dan Internasional yang efektif & efisien yang didukung oleh: 1.
Simpul-simpul transportasi yg terintegrasi & terhubung dgn infrastuktur melalui jaringan jalan, kereta api, laut, sungai, danau, & udara (transportasi multi moda)
2.
Jaringan informasi & komunikasi yg handal guna memfasilitasi perdagangan barang Dalam Negeri yg efisien & perdagangan Internasional yg kompetitif.
3.
Jaringan Penyedia Jasa Logistik (LSP) & Pelaku (Player) yang handal
4.
Perangkat hukum dan tatakelola yang menjamin kepastian berusaha
5.
SDM Logistik yang profesional
6.
Fasilitas perdagangan (trade facilitation) yang memadai
7.
Periode 2010 – 2014 Penguatan Sistem Logistik Domestik Dasar yang kokoh bagi terwujudnya SISLOGNAS yang efektif dan efisien dalam mencapai visi Locally Integrated
Landasan yang memadai untuk integrasi dengan jejaring logistik ASEAN
Periode 2015 – 2019 Integrasi Jejaring Logistik ASEAN Memperkokoh integrasi Logistik Dalam Negeri, sinkronisasi, koordinasi dan integrasi dengan jejaring logistik ASEAN
landasan yang kokoh untuk berintegrasi dengan jejaring logistik Global
Periode 2019 – 2025 Integrasi Jejaring Logistik Global Integrasi dengan jejaring logistik Global
Kelembagaan yang kuat 53
9/30/2010
Target Penerimaan Dan Produksi Migas
Target penerimaan 2009 Realisasi 2009
: USD 18,8 miliar : USD 19,5 miliar
Target produksi minyak 2009 Realisasiproduksi 2009
: 960 ribu barrel : 948,48 ribu barrel
Target produksi minyak 2010
: 965 ribu barrel
54
