PAPARAN BUPATI KAPUAS TENTANG GOOD GOVERNANCE DI PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
PADA ACARA EVALUASI PROGRAM TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK PALANGKA RAYA, 8 FEBRUARI 2007 1
LANDASAN PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentaang RPJM 2004-2009, khusus dibidang aparatur negara diupayakan menciptakan tata pemerintahan yang baik (good governance), bersih dan berwibawa (clean government) dan bebas KKN 2
REFORMASI BIROKRASI
Anggapan negatif terhadap birokrasi pemerintah harus diperbaiki melalui suatu upaya yang konkrit, sistemik dan konsisten dengan melakukan REFORMASI BIROKRASI sebagai langkah awal menuju good governance REFORMASI
PENGUBAHAN PEROMBAKAN PENATAAN PERBAIKAN PENYEMPURNAAN
BIROKRASI
APARATUR LEMBAGA/ INSTANSI ORGANISASI PEMTH SISTEM KERJA PERANGKAT
LAYANAN MASYARAKAT
BERKUALITAS BEBAS KKN EFEKTIF & EFISIEN EMPATI TERJANGKAU AKUNTABEL ADIL
MENGGUNAKAN PRINSIP-PRINSIP TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)
3
PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE
KEPASTIAN HUKUM PROFESIONALITAS MORALITAS TRANSPARANITAS PROPORSIONALITAS AKUNTABILITAS NETRALITAS
4
TUJUAN REFORMASI BIROKRASI
Membangun Aparatur Negara Yang efektif dan efisien
Membebaskan Aparatur Negara dari praktek KKN dan perbuatan tercela lainnya
Agar Birokrasi Pemerintah mampu menghasilkan/ memberikan pelayanan Prima (excellent Service) 5
DIMENSI-DIMENSI DALAM GOOD GOVERNANCE INSTITUSI
GOOD GOVERNANCE
FUNGSI
PEMERINTAH
PENCIPTAAN KONDISI POLITIK DAN HUKUM YANG KONDUSIF (REGULATOR & FASILITATOR)
SWASTA
PENCIPTAAN PEKERJAAN DAN PENDAPATAN
MASYARAKAT
PENCIPTAAN PARTISIPASI DALAM AKTIVITAS EKONOMI, SOSIAL & POLITIK 6
PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI JAJARAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
Tanggal 19 Oktober 2006 telah ditandatangani Kesepakatan Bersama (MoU) tentang Tata Pemerintahan yang Baik antara Bupati Kapuas, Wakil Bupati Kapuas, Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Kapuas, Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Kapuas. Menyusun rencana aksi pelaksanaan tata pemerintahan yang baik di jajaran pemerintah Kabupaten Kapuas untuk ketujuh Tim/Pokja dengan Keputusan Bupati Kapuas
7
PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI JAJARAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS (2)
Menetapkan program pelaksanaan jangka pendek, yaitu : 1. Peningkatan Kapasitas PEMDA, dengan Program : ¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾
Menyiapkan rancangan keputusan Bupati Kapuas tentang tunjangan kesejahteraan daerah Mengidentifikasi sumber dana (Honor Proyek/DASK SKPD dan sumber lainnya), serta jumlah nilai/dana yang tersedia Mengidentifikasi jumlah pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas (Pejabat Negara, Penjabat Eselon II, III dan IV, Pelaksana dan Tenaga Honorer) Menyusun besarnya tunjangan masing-masing pegawai yang besarnya sesuai tingkat kapasitas dan tanggung jawabnya. Menyiapkan prasarana pendukung (pengadaan mesin absensi pada setiap SKPD) Menyusun ukuran kinerja pegawai berdasarkan tugas pokok dan fungsi 8
PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI JAJARAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS (3) 2. Penerapan Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK), dengan Program : ¾ ¾
Pengelolaan ABK dan pelaksanaan giro to giro (G to G) Melaksanakan akuntabilitas keuangan daerah
3. Peningkatan Pelayanan Sektor Publik ¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾
Menyiapkan kotak saran di setiap ruang di RSUD Dr. H. SOEMARNO SOSROATMOJO Kuala Kapuas. Tahun 2006 saran yang masuk 71 saran Menyediakan SMS No. 08125145444 Menyediakan tenaga tempat pengaduan masyarakat Mengeluarkan jaminan sementara sebelum Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi keluarga miskin (GAKIN). Tahun 2006 GAKIN yang terlayani 300 orang Mengeluarkan instruksi untuk penggunaan obat generik Mengeluarkan instruksi pembayaran lewat kasir Membentuk Unit Pelayanan Perizinan Terpadu (UPPT) 9
PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI JAJARAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS (4) 4. Pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa ¾ ¾
Penerapan fakta integritas Kesepakatan kerja
5. Pengembangan dan pelaksanaan peningkatan kemampuan teknis aparatur ¾
¾
¾ ¾ ¾
Membuat edaran kepada masing-masing instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas tentang proses pelatihan yang dibutuhkan. Menginventarisir jenis pelatihan Teknis Aparatur yang dibutuhkan unit kerja untuk Good Governance Menentukan pelatihan yang diprioritaskan Melaksanakan pelatihan Evaluasi terhadap kemampuan pelatihan 10
PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI JAJARAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS (5) 6. Peningkatan kesadaran anti korupsi di jajaran aparatur PEMDA dan masyarakat ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
Identifikasi bentuk sosialisasi dan media kepada masyarakat dan pegawai Menyiapkan materi sosialisasi baik melalui web site (www.kapuas.go.id) maupun materi seminar Menyusun jadwal reguler sosialisasi Menyusun program pendidikan bagi calon tenaga pendidik (training for trainer) Mengidentifikasi peningkatan kualitas layanan informasi melalui web site.
7. Pengembangan mekanisme dan Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Peningkatan Kapasitas, Kualitas Kinerja Auditor ¾ ¾ ¾ ¾
Menyiapkan juklak teknis tentang pedoman pengaduan masyarakat dari MENPAN, diterbitkan oleh Bupati Kapuas Menyusun sosialisasi Pegawai Penelaah pengaduan masyarakat Menyusun program pendidikan dan auditor Menyusun Protap tentang tindak lanjut pengaduan masyarakat 11
BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS PEMDA Melaksanakan penataan organisasi, dengan memberikan kesempatan kepada PNS yang berprestasi untuk diberikan menduduki jabatan sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya. Memberikan insentif dan fasilitas pada tenaga khusus seperti 4 orang dokter spesialis, yakni berupa insentif masing-masing sebesar Rp 2.500.000,-/bulan dan dukungan mobilitas dengan tujuan agar masyarakat dapat terlayani oleh dokter yang handal, 31 orang Dokter Umum diberikan insentif masing-masing Rp.300.000,- s/d Rp.500.000,- didalam kota, dan Rp.800.000,- untuk luar kota. Memberikan kesempatan bagi PNS untuk mengikuti DIKLAT yang berhubungan dengan good governance antara lain : ¾ DIKLAT Penyusunan LAKIP ¾ DIKLAT Bendaharawan Barang bagi Apartur Pemerintah Menyelenggarakan Diklat dan Bintek terkait dengan Good Governance, antara lain : ¾ Bintek Pengadaan barang dan Jasa ¾ Ujian Nasional sertifikasi Barang dan Jasa bagi PNS Kabupaten /Kota ¾ Diklat Manajemen Anggaran Berbasis Kinerja ¾ Diklat Teknis dan Sosialisasi Kepmendagri Nomor 13 Tahun 2006 bagi anggota DPRD Kab. Kapuas 12
BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS PEMDA
Bentuk punishment (hukuman), antara lain : Melaksanakan inspeksi mendadak (SIDAK) dan teguran langsung pada pegawai yang tidak masuk tanpa ijin dan melanggar aturan disiplin pada waktu yang acak di semua instansi termasuk daerah-daerah terpencil. Direncanakan pada akhir bulan Maret tahun 2007 diberlakukan absensi dengan mesin yang dimulai dari lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas dan Dinas/Badan secara bertahap. Mengganti/memutasi pejabat-pejabat yang tidak berprestasi dan melanggar aturan termasuk kawin tanpa ijin Pengenaan hukuman disiplin dari yang paling ringan sampai yang paling berat bagi PNS yang melanggar disiplin. Sejak tahun 2005 jumlah PNS yang diberhentikan karena melanggar disiplin berat sebanyak 3 orang ( 2 orang penurunan pangkat satu tingkat, 1 orang diberhentikan), disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala sebanyak 3 orang dan disiplin ringan 3 orang berupa 2 orang tegoran dan 1 orang pernyataan tertulis 13
BIDANG PENINGKATAN PELAYANAN SEKTOR PUBLIK
Peningkatan Pelayanan Perizinan dengan membentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu pada tanggal 7 Pebruari 2007 lalu. (foto-foto Kantor Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kapuas)
14
BIDANG PENINGKATAN PELAYANAN SEKTOR PUBLIK
Peningkatan Pelayanan Publik di bidang Kesehatan, contoh Pelayanan pada RSUD Dr. SOEMARNO SOSROATMOJO Kuala Kapuas, yakni : ¾ ¾
Pemasangan informasi mengenai prosedur dan biaya pelayanan Penyederhanaan prosedur pelayanan yang meliputi : •
•
¾
Penggabungan loket pelayanan satu pintu untuk pasien ASKES dan umum baik rawa inap maupun rawat jalan Perbaikan sistem akuntansi keuangan dengan menggunakan billing system (mengalihkan catatan manual ke sistem komputerisasi)
Dalam rangka meningkatkan pelayanan tersebut, RSUD Kuala Kapuas berhasil mendapat pengakuan dari Pemerintah Pusat dengan dianugerahkannya Piagam CITRA PELAYANAN PRIMA pada tanggal 22 Desember 2006 lalu langsung oleh Presiden R.I 15
BIDANG PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI PADA PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA
Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa, pengguna jasa dan atau Panitia Pelelangan wajib menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan proses pengadaaan Penyedia jasa wajib menandatangani Pakta Integritas pada saat pendaftaran lelang Pengadaan barang dan jasa harus mengikuti aturan yang ada (KEPPRES NO.80 Tahun 2003), proses lelang dilakukan secara terbuka dan diumumkan di media massa nasional 16
BIDANG PENINGKATAN KESADARAN ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
Melakukan sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas. Mendorong sekaligus mendukung pelaksanaan good governance di Kabupaten Kapuas dalam bentuk penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) dan Pakta Integritas sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan KKN antara Bupati Kapuas dan Jajaran Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan DPRD Kabupaten Kapuas yang disaksikan oleh Gubernur Kalimantan Tengah 17
BIDANG PENGEMBANGAN MEKANISME DAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN PENINGKATAN KAPASITAS, KUALITAS KINERJA AUDITOR
Peningkatan pengaduan masyarakat melalui pemeriksaan khusus dari 44 Pengaduan masyarakat yang telah diperiksa 26 pengaduan oleh BAWASDA Kab. Kapuas Mengikuti sosialisasi dan pembentukan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (KORMONEV) Kabupaten Kapuas Mengikutsertakan aparatur BAWASDA dalam diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Mengikuti implementasi konsultasi publik Rencana Aksi Daerah-Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) di Palangka Raya 18
KEGIATAN LAIN YANG AKAN DILAKUKAN
Reformasi
birokrasi dengan menata kelembagaan sesuai dengan kebutuhan daerah berdasarkan PP No.8 Tahun 2003 tahun 2007 ini direncanakan Pada Kabupaten Kapuas membuat Kecamatan Percontohan (pilot Project) pelaksanaan Program Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik (berdasarkan surat Gubernur Kalimantan Tengah No. 061/039/Org tgl 8 Januari 2007). 19
