PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 4 TAHUN 2007 TEN TAN G
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS,
Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa sebagai perwujuan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa perlu dibentuk Badan Permusyawaratan Desa yang Berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan
b.
bahwa sebagai pelajsanaan ketentuan pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas tentang Badan Permusyawaratan Desa.
: 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
1
2.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepulikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonnesia Nomor 4548);
4.
Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta hun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.
Peraturan Daerah Kabupaten kapuas Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2000 Nomor 29 Seri D).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS dan BUPATI KAPUAS 2
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
BADAN
BAB I KETEMTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4.
Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas. Bupati adalah Bupati Kapuas. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asl- usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Perintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyenggara pemerintahan desa. 8. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarak at sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemeintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. 9. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah. 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 11. Rukun Warga selanjutnya disingkat (RW) adalah lembaga yang dibentuk melalui muyawarah penggurus RT diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan. 12. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat (RT) adalahlembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan.
3
BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 2 Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
Pasal 3 BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menanpung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Pasal 4 BPD mempunyai tugas dan wewenang : a. b. c. d. e. f.
membahas rancangan dan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; melaksanakan penggawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa; mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa; membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan menyusun tata tertib BPD.
Pasal 5 BPD mempunyai hak : a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa; b. menyatakan pendapat.
Pasal 6 Anggota BPD mempunyai hak : a. b. c. d. e.
mengajukan rancangan Peraturan Desa; mengajukan pertanyaan; menyampaikan usul dan pendapat; memilih dan dipilih; dan memperoleh tunjangan.
4
Pasal 7 Anggota BPD mempuyai kewajiban : a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundangundangan; b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyenggaraan pemerintahan desa; c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; e. memperoses pemilihan Kepala Desa; f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan; g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.
Pasal 8 BPD mempunyai kewajiban menyapaikan informasi hasil kerjanya kepada masyarakat. a. BPD mempunyai kewajiban menyapaikan informasi hasil kerjanya kepada masyarakat. b. Penyampaian hasil kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun dan dilakukan melalui pertemuan.
BAB III PENCALONAN, PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Pasal 9 (1)
Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan ketewakilan wilayah.
5
(2)
Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
(3)
Syarat lain untuk dapat dicalonkan menjadi menjadi anggota BPD adalah : a. b. c. d. e.
berpendidikan sekurang-kurangnya SMP atau sederajat; berumur sekurang-kurangnya 25 Tahun; sehat jasmani dan rohani; tidak sedang menjalani hukuman atau terdakwa; bersedia dicalonkan menjadi Anggota BPD.
Pasal 10 (1)
Calon anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.
(2)
Peserta Musyawarah adalah Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan, profesi,pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
(3)
Yang dapat dipilih menjadi calon anggota BPD adalah peserta musyawarah.
(4)
Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.
(5)
Penentuan anggota BPD ditetapkan dalam musyawarah yang dihadiri oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya, yang dilaksanakan oleh panitia pembentukan BPD.
Pasal 11 (1)
Panitia yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) terdiri dari Perangkat Desa dan tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(2)
Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah : a. b. c. d.
membuat dan menetapkan rencana kegiatan; melaksanakan sosialisi tentang akan dilaksanakannya musyawarah; melaksanakan musyawarah penetapan anggota BPD; dan membuat berita acara hasil musyawawrah dan melaporkannya kepada Kepala Desa.
6
Pasal 12 (1)
Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)
Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengesahan oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh hari) hari sejak diterimanya usulan dari Camat dengan lengkap.
(3)
Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(4)
Susunan kata-kata sumpah / janji BPD sebagai berikut :
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya,bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasilasebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala Peraturan Perundang- undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Repulik Indonesia”.
Pasal 13 (1)
Susunan BPD terdiri dari Pimpinan dan Anggota BPD.
(2)
Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
(3)
Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
(4)
Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertamakalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
Pasal 14 (1)
Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
(2)
Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan Keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
(3)
Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan Keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
7
(4)
Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.
Pasal 15 (1)
Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
(2)
Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkandalam APB Desa.
Pasal 16 (1)
Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
(2)
Biaya untuk kegiatan BPD ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
Pasal 17 (1)
Pimpinan dan Anggota BPD tidak di perbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
(2)
Pimpinan dan Anggota BPD dilarang : a. sebagai pelaksana proyek dasa; b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekeleompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain; c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; d. menyalahgunakan wewenang; dan e. melanggar sumpah/janji jabatan.
Pasal 18 Masa jabatan Anggota BPDadalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan brikutnya.
Pasal 19 (1)
Keanggotaan BPD berhenti atau diberhantikan karena : a. b. c. d.
meninggal dunia; atas permintaan sendiril; pindah tempat tinggal keluar desa; telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantiknya Anggota BPD yang baru; 8
e. melanggar sumpah dan janji; f. menjadi terdakwa atau terpidana; (1)
Pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu rapat anggota dan ditetapkan dengan keputusan BPD dan disanpaikan kepada Bupati melalui Camat.
(2)
Pengesahan pemberhentian Anggota BPD ditetapkan oleh Bupati.
(3)
Anggota BPD yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden /Wakil Presiden, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati diberhentikan oleh Bupati.
Pasal 20 (1)
Apabila terjadi kekosongan Anggota BPD, maka dilaksanakan pengantian Anggota BPD.
(2)
Penggantian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah mufakat.
(3)
Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Panitia Pembentukan Anggota BPD yang dibentuk ole Kepala Desa.
(4)
Masa jabatan Anggota BPD pengganti sesuai dengan sisa masa jabatan Anggota BPD yang diganti
Pasal 21 (1)
Pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan karena : a. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri; atau b. mengalami krisis kepercyaan dari Anggota BPD akibat tindakan yang melibatkan tanggung jawabnya.
(2)
Pemberhentian Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus diusulkan oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.
(3)
Dalam hal Pimpinan BPD tidak bersedia berhenti dan melaksanakan rapat pergantian Pimpinan BPD maka rapat dapat dilaksanakan atas undangan anggota tertua BPD.
(4)
Pemberhentian Pimpinan BPD sah apabila disetujui 2/3 (dua per tiga) dari Jumlah anggota BPD.
9
(5)
Keputusan rapat Anggota BPDsebagaimana diatur pada ayat (4) dituangkan dalam notulen rapat dan dilengkapi dengan Berita Acara dan dilaporkan kepada Camat.
Pasal 22 (1)
Dalam melaksanakan tugasnya, BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.
(2)
Sekretariat BPD dipimpin oleh Sekretariat BPD dan dibantu oleh staf yang meliputi urusan umum yang dipimpin masing- masing oleh Kepala Urusan yang diangkat oleh Pemerintah Desaatas persetujuan Pimpinan BPD dan bukan dari Perangkat Desa.
(3)
Alat kelengkapan BPD lainnya seperti komisi atau panitia dapat dibentuk sesuai kebutuhan.
(4)
Sekretaris BPD dan alat kelengkapan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.
BAB IV RAPAT BPD Pasal 23 (1)
BPD wajib mengupayakan musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan.
(2)
BPD mengadakan rapat secara berkala sesuai dengan kebutuhan, paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
(3)
Rapat BPD bersifat : a. terbuka, yaitu rapat yang dapat dihadiri oleh pejabat, Pemerintah desa dan warga desa; dan b. tertutup, yaitu rapat yang hanya dihadiri oleh anggota BPD.
BAB V TINDAKAN PENYEDIKAN Pasal 24 (1)
Tindakan penyedikan terhadap Anggota dan Pimpinan BPD, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
10
(2)
Hal-hal yang dikecualikan adalah : a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati. c. Tindakan penyedikan diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25 Badan Perwakilan Desa (BPD) yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 (1)
Dengan terbentuknya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2)
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati, sepanjang mengenai pelaksanaannya.
11
Pasal 27 Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas.
Ditetapkan di Kuala Kapuas pada tanggal 5 April 2007
BUPATI KAPUAS, TTD BURHANUDIN ALI Diundangkan di Kuala Kapuas pada tanggal 17 Juli 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS TTD
MUHAJIRIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2007 NOMOR : 4
Telah mendapat klarifikasi dari Gubernur Kalimantan Tengah dengan Surat Nomor : 188.342/1189/HUK tanggal 16 Juli 2007 perihal Klarifikasi 10 (sepuluh) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas
12
