PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAPUAS,
Menimbang : a.
bahwa dalam rangka penyelengaraan Pemerintahan Desa, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan lebih lanjut ketentuan mengenai Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dengan Peraturan Daerah;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
: 1.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) SebagaiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
Meningat
1
2.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
8.
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2000 Nomor 29 Seri D).
2
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS dan
BUPATI KAPUAS MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1.
2. 3. 4. 5. 6.
7. 8.
9.
Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perisiden Republik Indonesian yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas. Bupati adalah Bupati Kapuas. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangka t Daerah.
3
10.
11.
12.
13. 14.
15. 16.
17. 18.
Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kasatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kawasan Pedesaan adalah Kawasan yang mempunyai kegiatan utama Pertanian termasuk pengeolahan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukuiman pedesaan, pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan Sosial dan kegiatan Ekonomi. Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa disingkat BPD, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyenggara pemerintahan desa. Dusun adalah Bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk mengatur kesejahteraan masyarakat desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai pelaksanaan Peraturan Desa dan atau ketentuan perundang- undangan yang lebih tinggi.
BAB II SUSUNAN ORGANISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Pasal 2 (1)
(2)
(3)
(4)
Pemerintahan Desa terdiri dari : a. Pemerintah Desa; dan b. BPD Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari : a. Kepala Desa; dan b. Perangkat Desa. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari : a. Sekretaris Desa; dan b. Perangkat Desa lainnya, yang terdiri dari Sekretaris Desa dan unsur kewilayahan yang disebut Dusun atau sebutan lainnya. Jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi social budaya masyarakat setempat.
4
(5)
(6)
Jumlah anggota BPD sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5(lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.
Pasal 3 (1)
Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.
(2)
Bagan Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sampai dengan V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
BAB III TATA PEMERINTAHAN Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa Pasal 4 (1)
Kepala DEsa adalah unsure Pemerintah Desa yang berkedudukan sebagai: a. Pimpinan Organisasi Pemerintah Desa ysng bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Desa dan urusan Pemerintah Umum; b. Pimpinan masyarakat dengan memperhatikan nilai- nilai budaya setempat serta menjalin kerjasama dengan pimpinan masyarakat lainnya.
(2)
Kepala DEsa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
(3)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa mempunyai wewenang: a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD; b. mengajukan Rancangan Peraturan DEsa; c. menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD; d. menyusun dan mengajukan Rancangan Praturan Desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD; e. membina kehidupan masyarakat desa; f. membina perekonomian desa; 5
g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; h. mewakili desanya didalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan;dan i. melaksanakan wewenang lain sesuai kemampuan desa yang dimilkinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pasal 5
(1)
Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Desa mempunyai kewajiban : a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia; b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; d. melaksanakan kehidupan demokrasi; e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme; f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa; g. mentaati dan menegakan seluruh peraturan perundang- undangan; h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik; i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaa n keuangan desa; j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa; k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa; l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa; m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai- nilai social budaya dan adat istiadat; n. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; o. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.
(2)
Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, serta memberikan laporan keterangan pertanggunjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
(3)
Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
6
(4)
Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
(5)
Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakatsebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau di informasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
(6)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
(7)
Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan melalui Camat dan kepada BPD.
Pasal 6 Kepala Desa dilarang : a. b. c. d. e. f.
g. h. i.
j.
menjadi pengurus partai politik; merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan; merangkap jabatan bagai anggota DPRD; terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah; merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain; melakukan korupsi, kolusi dan nipotesme dan menerima hadiah / pemberian baik berupa uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; menyalahgunakan wewenang; melanggar sumpah/janji jabatan; melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tugas yang menjadi kewajibannya yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat; melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya, seperti perbuatan asusila, perjudian, mabuk- mabukan dan lain- lain
7
Bagian Kedua Perangkat Desa Pasal 7 (1)
Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya.
(2)
Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
Bagian Kedua Sekretariat Desa Pasal 8 (1)
Sekreariat Desa adalah unsure staf yang berada dibawah Kepala Desa.
(2)
Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa yang membawahkan urusan-urusan.
(3)
Urusan- urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi urusan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan sosial, umum dan keuangan.
Pasal 9 Sekretaris Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan Administrasi Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta membantu pelayanan ketatausahaan kepada Kepala Desa.
Pasal 10 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersubut pasal 8, Sekretaris Desa mempunyai fungsi ; a. melakukan Koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa; b. melakukan urusan keuangan dan urusan administrasi umum serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Perangkat Desa; c. melakukan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan; d. mengumpulkan bahan, mengevaluasi data dan merumuskan programprogram serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyalaenggaraan tugas pemerintah desa, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; e. melakukan pemantauan, mengevaluasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat; f. menyusun program kerja tahunan serta membuat pelaporannya. 8
Bagian Keempat Kepala-Kepala Urusan Pasal 11 Urusan- urusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) masing- masing dipimpin oleh seorang kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.
Pasal 12 (1)
Urusan Pemerintahan mempunyai tugas menyusun rencana, pengevaluasian dan penyusunan laporan dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban.
(2)
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan Pemeritahan mempunyai fungsi : a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban ; b. mengumpulkan bahan dalam rangkapembinaan wilayah dan masyarakat; c. mamberikan pelayanan kepadsa masyarakat di bidang pemerintahan; d. menyusun program dan membantu melaksanakan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta kegiatan dalam rangka penanggulangan dan penanganan bencana alam dan bencana lainnya; e. membantu pelaksanaan Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, Pemiihan kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa, musyawarah pembentukan anggota BPD berdasarkan ketentuan yang berlaku; f. menginvestasikan kegiatan sosial politik; g. membantu tugas-tugas dibidang pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. membantu tugas-tugas dibidang administrasi kependudukan dan catatan sipil; i. melaksanakan administrasi urusan pemerintahan; j. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang pemerintahan.
Pasal 13 (1)
Urusan Pembangunan mempunyai tugas menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan laporan kegiatan dibidang pembangunan.
(2)
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan Pembangunan mempunyai fungsi : 9
a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pembangunan; b. melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan didesa; c. menyusun program dan melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang perekonomian dan pembangunan desa; d. menghimpun data potensi desa serta mencatat daftar usulan proyek/ daftar usulan kegiatan; e. melaksanakan pencatatan dan persiapan bahan guna pe mbuatan daftar usulan rencana proyek / daftar usulan kegiatan serta mencatat daftar usulan proyek/daftar usulan kegiatan; f. membantu koordinasi pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik di lingkungan desa; g. menyusun program dan melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan desa; h. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pembangunan.
Pasal 14 (1)
Urusan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyusun rencana, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta menyusun laporan di bidang kesejahyeraan sosial.
(2)
Untuk menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Urusan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi: a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang kesejahteraan; b. melaksanakan bimbingan di bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat; c. memberi pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan; d. membantu pelaksanaan bimbingan organisasi kemasyarakatan seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka dan lainya; e. membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah; f. membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia; g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan; h. menyelenggarakan inventasrisasi penduduk yang tuna karya, tuna wisma, tuna susila, para penyandang cacat baik mental maupun fisik, yatim piatu, jompo, panti asuhan dan pencatatan dalam rangka memasyarakatkan kembali bekas para narapidana; i. mengikuti perkembangan serta melaporkan tentang keadaan kesehatan masyarakat dan kegiatan lainnya didesa; j. mengikuti perkembangan serta mencatat kegiatan program kependudukan (keluarga berencana, posyandu, ketenagakerjaan, tranmigrasi dan lingkungan hidup); k. melakukan kegiatan pencatatan bagi para peserta jemaah haji di desa; l. melaksanakan kegiatan pencatatan dan perkembangan keagamaan, kegiatan Badan Amil Zakat (BAZ) dan melaksanakan pengurusan administrasi kematian; 10
m. melaksanakan kegiatan pengelolaan beras untuk rakyat miskin (raskin) dan lain- lain.
Pasal 15 (1)
Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan rumah tangga desa.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan Umum mempuunyai fungsi : a. melaksanakan, menerima dan mengendalikan surat-surat masuk dan keluar serta melaksanakan tata kearsipan dan ekspedisi; b. melaksanakan pengetikan surat-surat hasil persidangan dan rapat- rapat atau naskah lainnya; c. melaksanakan penyediaan, penyimpanan dan perindustrian alat-alaat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor; d. menyusun program dalam rangka pembinaan Perangkat Desa; e. melaksanakan dan mengusahakan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan lain milik desa; f. menyenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian aparat desa; g. melaksanakan pengelolaan buku administrasi umum; h. menyusun program dan melakukan urusan perlengkapan dan inventarisasi kekayaan desa; i. melaksanakan persiapan penyelenggaran rapat dan penerimaan tamu dinas serta kegiatan kerumah tanggaan pada umumnya.
Pasal 16 (1)
Urusan Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana, pelaksanaan, pengdilan dan evaluasi serta menyusun laporan keuangan.
(2)
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan Keuangan mempunyai fungsi: a. melakukan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlakul; b. mengumpulkan dan menganalisa data sumber penghasilan desa untuk dikembangkan; c. membantu pelaksanaan tugas di bidang pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lain- lain; d. melakukan kegiatan administrasi keuangan desa; 11
e. merencanakan penyusupan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk dikonsultasi dengan BPD; f. membuat pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan desa yang telah dikeluarkan laporan keuangan desa.
Bagian Kelima Dusun Pasal 17 (1)
Dusun sebagai bagian wilayah des merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa, dipimpin oleh Kepala Dusun.
(2)
Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa di dalam wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dusun mempunyai fungsi : a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan Dinas/Instansi; b. pengumpulan data dan informasi, pengevaluasian pelaksanaan tugas, dan perumusan program; c. pelaksanaan pembinaan dan pematuan penyelenggaraan kegiatan; d. pelayanan kepada masyarakat; e. penyusunan program kerja tahunan; f. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban; g. melaksanakan keputusan / kebijakan Kebijakan Kepala Desa; h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas.
(3)
Bagian Keenam Hal Mewakili Pasal 18 (1)
Jika Kepala Desa tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut
(2)
Tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan yang sama dengan Kepala Desa, kecuali hal- hal yang berhubungan dengan : a. pelepasan kekayaan desa; b. pinjaman desa kepada pihak lain; dan 12
c. kerjasama dengan pihak lain yang bersifat membebani keuangan desa. (3)
Jika Kepala Desa berhalangan tetap lebih dari 6 (enam) bulan, maka berlakulah ketentuan mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 19 Jika Sekretaris Desa berhalangan menjalankan tugas, maka Kepala Urusan dapat mewakili.
BAB IV TATA KERJA Pasal 20 Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip intergrasi, koordinasi, hieraki dan sinkronisasi baik dalam linkungan satuan kerja masing- masing maupun antar satuan kerja dalam lingkungan organisasi pemerintah desa.
Pasal 21 (1)
Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
(2)
Setiap 1 (satu) tahun sekali, Kepala Desa berkewajiban untuk : a. memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati melalui Camat, berupa laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah; b. memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD dalam musyawarah BPD, berupa keterangan seluruh proses pelaksanaan Peraturan Desa termasuk APB Desa; c. menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dengan memberikan informasi berupa pokok kegiatan.
13
(3)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan oleh Bupati sebagai dasar untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan bahan pembinaan lebih lanjut.
(4)
Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatan berkewajiban membuat laporanAkhir Masa Jabatan yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan Kepala BPD.
(5)
BPD dapat mengajukan pertanyaan atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.
(6)
Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD dan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 22 (1)
Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas dan funsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
(2)
Kepala Urusan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.
(3)
Kepala Wilayah Bagian Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
BAB V ADMINISTRASI DESA Pasal 23 (1)
Penyelenggaraan pemerintahan desa harus terdokumentasikan dalam administrasi desa.
(2)
Jenis administrasi desa terdiri dari : a. b. c. d. e. f.
administrasi umum; administrasi penduduk; administrasi keuangan; administrasi pembangunan; administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan administrasi lainya. 14
g. Tata naskah dinas, bentuk dan tata cara pengisian buku administrasi desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 24 Setiap Pimpinan satuan organisai dalam lingkungan Pemerintahan Desa berkewajiban mengadakan pengawasan melekat.
Pasal 25 Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Desa bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 23 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 27 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
15
Pasal 28 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas.
Ditetapkan di Kuala Kapuas pada tanggal 5 April 2007
BUPATI KAPUAS
ttd BURHANUDIN ALI
Diundangkan di Kuala Kapuas pada tanggal 17 Juli 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS
ttd MUHAJIRIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2007 NOMOR : 6 Telah mendapat klarifikasi dari Gubernur Kalimantan Tengah dengan Surat Nomor :188.342/1189/HUK tanggal 16 Juli 2007 perihal Karifikasi 10 (sepuluh) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas
16
LAMPIRAN I
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 6 TAHUN 2007 TANGGAL: 5 APRIL 2007
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA
KEPALA DESA
BPD
SEKRETARIS DESA
KEPALA URUSAN
KEPALA DUSUN
BUPATI KAPUAS ttd
BURHANUDIN ALI
17
LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 6 TAHUN 2007 TANGGAL: 5 APRIL 2007
STRUKTUR ORGANISASI BPD
KETUA BPD
SEKRETARIAT
WAKIL KETUA URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIS URUSAN PEMBANGUNAN
ANGGOTA
URUSAN UMUM
ANGGOTA
BUPATI KAPUAS
ttd
BURHANUDIN ALI
18
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 6 TAHUN 2007 TANGGAL: 5 APRIL 2007
STRUKTUR ORGANISASI BPD
KETUA BPD
SEKRETARIAT
WAKIL KETUA
URUSAN PEMERINTAH
SEKRETARIS
URUSAN PEMBANGUNAN
ANGGOTA
ANGGOTA URUSAN UMUM
ANGGOTA
ANGGOTA BUPATI KAPUAS ttd BURHANUDIN ALI 19
LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 6 TAHUN 2007 TANGGAL: 5 APRIL 2007
STRUKTUR ORGANISASI BPD
KETUA BPD SEKRETARIAT WAKIL KETUA
URUSAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIS ANGGOTA
URUSAN PEMBANGUNAN
ANGGOTA
ANGGOTA
URUSAN UMUM
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA BUPATI KAPUAS ttd BURHANUDIN ALI 20
LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 6 TAHUN 2007 TANGGAL: 5 APRIL 2007
STRUKTUR ORGANISASI BPD
KETUA BPD
SEKRETARIAT
WAKIL KETUA I SEKRETARIS URUSAN PEMERINTAHAN
ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
URUSAN PEMBANGUNAN
ANGGOTA ANGGOTA
URUSAN UMUM
ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA BUPATI KAPUAS ttd BURHANUDIN ALI 21
