PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN WALIKOTA KUPANG JI. Sam Ratulangi II, Nomor 53 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa time, Kota Kupang
KEPUTUSAN SENGKETA NOMOR PERMOHONAN: 01/ADV-POBN/Prem/X/2016 Menlmbang
Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Kupang telah mencatat dalam buku register penyelesaian sengketa pemilu, permohonan dari:
I.
a. Nama
: Matheos Viktor Messakh, STh ;-------------
b. Pekerjaan/Jabatan : Wartawan :c. Kewarganegaraan
: Indonesia ;------
d. Alamat
: JI. Air Sagu, No.23. RT.003/RW.002. Kel.
Batuplat. Kee. Alak. Kota Kupang ;--------------e. Nomor Telepon/HP : 081339272155;--------·------f. Nomor faksimili
Sebagai Calon Walikota Kupang yang didaftarl
: Victor Emanuel Manbait, SH ;
b. Pekerjaan/Jabatan : Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat ;-----c. Kewarganegaraan
: Indonesia ;--------
d. Alamat
: RT 002/RW 001, Kel. Noemuti, Kab. Timor Tengah Utara ;---------------
e. NomorTelepon/HP : 081339191096 ;-------------d. Nomor faksimili Sebagai Calon Wakil Walikota Kupang yang didaftarkan kepada KPU Kota Kupang oleh Paket Perseorangan. 1
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor · 07/AOV-POBN/ X /2016 Tanggal 24 Oktober 2016 dengan ini memberikan Kuasa kepada: 1. Paulus 0.8 Naro. SH
2. Amos Aleksander Latu. SH Semuanya adalah Advokat dan kuasa hukum dari Sakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota Kupang atas nama Matheos Viktor Messakh, STh dan Caton Wakil Wallkota Kupang atas nama Victor Emanuel Manbait, SH yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa yang berkedudukan di Kota Kupang dengan alamat Jalan Taebenu RT 14/RW 05 Kelurahan Naimata Kecamatan Maulafa Kota Kupang-NTI, Nomor Telepon/HP 085 239 322 219, baik sendirisendiri atau bersama-sama dapat bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa yang selanjutnya disebut sebagai P E M O H O N
---·----------Te r had a p Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang (Serita Acara) Nomor : 68/BA/X/2016 Hari Senin Tanggal 24 Bulan Oktober Tahun 2016 Jam 08.00 Wita Tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017. Komisi Pernilihan Umurn (KPU) Kota Kupang yang berkedudukan di Jin R. A Kartini II Kelurahan Kelapa Lima. Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang selanjutnya disebut sebagai T E R M O H O N. Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Nomor 003/SP/Panwas-KK/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016. b. bahwa Panwaslih Kota Kupang telah memeriksa perrnohonan dengan hasil sebagai berikut:
I. Uralan Pemohon I.
KEWENANGANPANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG
a. Bahwa Sengketa Pemilihan antar Peserta Pemilihan dan Sengketa antara
Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan
Peraturan Pemerintah 2
Pengganti
Undang-Undang
Wallkota
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemillhan Gubernur, Bupati dan
Menjadi Undang-Undang merupakan kewenangan dari Sadan Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kupang untuk menyelesaikannya sebagaimana diatur pada Pasal 143 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemlllhan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadl Undang-Undang b. Sahwa pada Pasal 142 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemillhan Gubernur, Bupati dan
Wallkota Menjadi
Undang-Undang mengatur Sengketa Pemilihan terdiri atas: - sengketa antar peserta Pemilihan; dan - sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan. c.
Sahwa
Permohonan sengketa terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan dapat diajukan oleh Pasangan Calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a Peraturan Sadan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2015 Ten tang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur. Supati dan Wakil Supati serta Walikota dan Wakil Walikota. d.
Bahwa berdasarkan kententuan pada Pasal 142 huruf b dan Pasal 143 ayat (1) Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2015 dan Pasal 4 huruf a Peraturan Sadan
Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Nomor 8 tahun 2015 Tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Supati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang memiliki Kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh Sakal Pasangan Calon Perseorangan yang telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum {KPU) Kota Kupang. II.
KEDUDUKAN HUKUM
a. Sahwa Pemohon adalah Sakal Calon Perseorangan dalam proses
Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Kupang tahun 2017 yang telah mendaftarkan diri 3
Termohon telah melakukan Tahapan Verifikasi I Penelitian Syarat Oukungan berupa Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual. •!• Bahwa berdasarkan dukungan tersebut di atas, Termohon melakukan
Verifikasi Administrasi
dan menemukan yang berkategori Memenuhi
Syarat sebanyak 22.558 dukungan. Sedangkan yang Tidak memenuhi Syarat sebanyak 150 dukungan •!• Bahwa berdasarkan dukungan dan hasil verifikasi administrasi di atas,
Termohon melalui PPS melakukan Verifikasi Faktual. •!• Bahwa
proses
Verifikasi
Faktual
yang
dilakukan
oleh
Termohon.
ditemukan adanya dugaan pelanggaran oleh Pemohon antara lain ada petugas PPS yang tidak membawa Formulir 8.1-KWK Perseorangan, PPS tidak mendatangi semua pendukung Pemohon atau tidak menggunakan metode sensus. •!• Bahwa atas
Laporan Masyarakat dan Temuan
Panitia
Pengawas
Pemilihan, maka telah dikeluarkan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan kepada Termohon untuk melakukan verifikasi faktual ulang khusus bagi pendukung Pemohon dengan status tidak ditemui. •!• Bahwa
berdasarkan surat Pemohon Nomor : 31/Timses/SV/IX/2016
tanggal 14 September 2016 Perihal Tanggapan atas Keputusan KPU Rota kupang
Nomor
38a/KPTS/KPU-Kota.018.434078/2016 Tanggal
11
september 2016, Pemohon menyatakan keberatan dan tidak dapat melaksanakan proses verifikasi ulang dimaksud karena tidak memiliki dasar hukum. •!• Bahwa atas dasar surat Pemohon sebagaimana disebutkan di atas. maka
Panitia Pengawas Pemilihan Kota Kupang telah mengeluarkan surat kepada Termohon untuk mempertimbangkan
pemberhentian proses
verifikasi ulang. •!• Bahwa berdasarkan Serita Acara Pleno Rekapitulasi Dukungan Calon
Perseorangan (Formulir BA-7 KWK Perseorangan) tanggal 10 Septembr 2016 jumlah dukungan Pemohon yang memenuhi syarat adalah sebesar 11.935 Dukungan. •!• Bahwa Termohon telah menetapkan Jumlah Syarat Minimal Dukungan
Calon Perseorangan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017, sebesar 22.417 dukungan. 37
•!• Bahwa dalam masa perbaikan syarat dukungan calon perseorangan,
Pemohon
tidak
memasukkan
perbaikan
syarat
dukungan
calon
perseorangan sehingga Termohon menggunakan hasil pie no tanggal 10 September 2016
yang
termuat dalam
Formulir Model
BA.7-KWK
Perseorangan. •:• Bahwa berdasarkan Has1I Pleno Rekapitulasi maka jumlah dukungan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Minimal sebagaimana yang sudah ditetapkan
oleh
Pemohon
sehingga
Termohon
tidak
menetapkan
Pemohon sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun
2017. II. Kesimpulan Berdasarkan Fakta Perundang-undangan 1. Bahwa Panwaslu Kota Kupang berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan a quo;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan sengketa pemilihan
a quo;
3. Permohonan sengketa pemilihan
a
quo masih diajukan dalam jangka waktu
pengajuan; 4. Permohonan sengketa a quo beralasan hukum;
Mengingat:
a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Pemilu. b. Undang-Undang
Nomor
1
2015
Tahun
Tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.; c. Peraturan Sadan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesa,an Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati. dan/atau Wahkota dan Wakil Walikota :
38
, MENETAPKAN: MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA
Demikian Diputuskan dalam rapat Pleno Panwaslu Kota Kupang: 1. Ors. Germanus Attawuwur. sebagai Ketua 2. Noldi Tadu Hungu, S. Pt. sebagai Anggota 3. Ismael Manoe. S.Pt. sebagai Anggota. Dan Diucapkan di hadapan para Pihak serta Terbuka Untuk Umum pada hari Rabu, tanggal 9 Nopember 2016. Oleh 1. Ors. Germanus Attawuwur 2. Noldi Tadu Hungu, S Pt 3. Ismael Manoe. S.Pt
ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA KUPANG Tanda Tangan
Tanda tangan
Ors. Germanus AtawuwurT
->
/�...:, ,."' >.
.
Noldi Tadu Hungu, S.Pt
Tanda Tangan
Ismael Manoe, S. Pt
'
... •
-
..
-- �
39
