..... ,
..,
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN WALIKOTA KUPANG JI. Sam Ratulangi II, Nomor 53 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang
KEPUTUSAN SENGKETA NOMOR PERMOHONAN: 01/Prm/JR/XJ2016 Menimbang
: a. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Kupang telah
mencatat dalam buku register penyelesaian
sengketa pemilu. permohonan dari:
I.
a. Nama
: Dr. Jefirstson R. Riwu Kore
b.
Pekerjaan/Jabatan
: Wiraswasta ; ----------------
c.
Kewarganegaraan
: Indonesia;--------·-----
d.
Alam at
: JI. Panglima Polim VIII No.4 Jakarta; --
e.
Nomor Telepon/H P
: 0813 8766 8881; --------·
f.
Nomor faksimili
----------------·
Sebagai Calon Walikota Kupang yang didaftarl
a. Nama
: dr. Hermanus Man ;
b.
Pekerjaan/.Iabatan
: Dokter/Wakil Walikota Kupang ;
c.
Kewarganegaraan
: Indonesia;
d.
Ala mat
: JI. Farmasi Kelurahan Liliba ; -
e.
Nomor Telepon/HP
: 08113813949 ;----------
f.
Nomor faksimili
Sebagai Calon Wakil Walikota Kupang yang didaftarkan kepada KPU Kota Kuang oleh Gabungan Partai Politik (Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Gerindra, PKB, dan PPP)
1
.. dengan permohonan bertanggal 26 Oktober 2016, memberikan kuasa kepada Yohanes D.Rihi,SH dkk dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2016, yang beralamat di Jalan Frans Seda II. Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut PEMOHON. T e r h a d a p---------------
Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Nomor 001/SP/Panwas-KK/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016. b. bahwa Panwaslih Kota Kupang telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut :
I. Uraian Pemohon I.
Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota:
Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pemerintah
Nomor
1
Tahun 2015 Tentang
Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Penetapan
Peraturan
Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 1 Angka 7 yang berbunyi : " Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.". Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pemerintah
Nomor
Pengganti
1
Tahun
2015 Tentang
Undang-Undang Nomor 1
Penetapan
Peraturan
Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubemur,Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 22A Ayat (1) dan Ayat (3) menetapkan :--( 1}
Pengawasan
penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab
bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota;
(3)
Pengawasan penyelenggaraan
pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati,
serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.
2
.. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati,dan Walikota Menjadi UndangUndang, Pasal 30 menentukan bahwa : ------------Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah: ---------a.
Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi: Angka (4) Proses dan penetapan calon; ----
b.
Menerima
laporan
dugaan
pelanggaran
terhadap
pelaksanaan
peraturan perundang-undangan mengenai Pemllihan; -----c.
Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengket.a Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana; -
d.
Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kot.a untuk ditindaklanjuti; ----·---
e.
Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
f.
menyampaikan
laporan
------------
kepada
Bawaslu
dasar
sebagai
untuk
mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan
tindakan
yang
mengakibatkan
tahapan
terganggunya
penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota; g.
Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan
sanksi
kepada
anggota
KPU
Provinsi
dan
KPU
Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota
terbukti
yang
melakukan
tindakan
yang
mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung; ------ ------Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang Nomor
1
Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 32 huruf c menetapkan : --Dalam Pemilihan Bupati dan Walikota, Panwas Kabupaten/Kota wajib: a.
bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; 3
'
• 2016, ini disebut ahli sebagai Etikat Buruk. Saksi Ahli 2: Hironimus Bunyanaya, SH., M.Hum.
2.2. •!•
Bahwa penggunaan kewenangan oleh Pejabat Tata Usaha Negara ada batasnya.
•!• Bahwa Tujuan penggunaan Kewenangan itu bukan untuk
kepentingan orang perorangan atau interest pribadi oleh karena itu Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah
untuk
mengatur
tentang
batasan
penggunaan
kewenangan calon petahan. 6.Keterangan Saksi dari Termohon •!• Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Termohon atas nama
BERNAOUS
BENU. SH.,M.Hum,
penggantian pejabat yang
dilakukan pada tanggal 01 Juli 2016 didasarkan pada UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 sehingga tidak melanggar Pasal 71 ayat (2)
•!• Bahwa pembatalan SK Mutasi yang dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2016 tidak digolongkan sebagai perbuatan mu1asi karena tidak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. •!• Bahwa perbuatan membatalkan SK Mutasi dilakukan setelah
Walikota
mengetahui
adanya
potensi
pelanggaran
hukum
berdasarkan rekomendasi Sadan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
(BAPERJAKAT)
atas
hasil
konsultasi
dengan
Pemerintah Pusat.
•!• Pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan sengketa pemilihan a quo
7. Pertimbangan Pimpinan Musyawarah 7.1.
Fakta dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan: • Bahwa benar tanggal 1 Juli
2016, ada penggantian pejabat yang
dilakukan oleh Jonas Salean, SH., M.Si sebagai Walikota Kupang. 25
'
• • Bahwa benar Penggantian pejabat ini tidak mendapat lzin dari Menteri Dalam Negeri,
sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016. • Bahwa terkait perbuatan penggantian pejabat pada tanggal 1 Juli 2016, dikeluarkan rekomendasi Panwasfu Kot.a Kupang yang meminta KPU Kota Kupang untuk menindaklanjuti karena ada dugaan pelanggaran administrasi. Dalam rekomendasi itu dikutip juga point keenam dari Serat Edaran Bawaslu RI Nomor 0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016, perihal Pedoman Penanganan Pelanggaran terkait Perbuatan Pergantian Pejabat sebagaimana diatur pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. • Bahwa
Serita
Acara
KPU
Kot.a
Kupang
Nomor 74/BNX/2016.
Tindaklanjut Rekomendasi Panwaslu Kata Kupang Oalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 KPU Kota Kupang berpendapat bahwa Jonas Salean, SH., M.Si Tidak melakukan pelanggaran administrasi. Oasar argumentasi yang dibangun untuk mendukung Keputusan KPU Kota bahwa Jonas Salean, SH., M.Si tidak melakukan pelanggaran administrasl adalah dengan merujuk pada:
•!• Surat
Edaran
Bawaslu
0649/K.Bawaslu/PM.06.00/X/2016 tanggal
RI 20
Nomor Oktober 2016,
perihal Pedoman Penanganan Pelanggaran terkait Perbuatan Pergantian Pejabat sebagaimana diatur pada Pasal 71 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016. •:• Surat
KPU
RI
Nomor 573/KPU/X/2016
perihal
penjelasan
ketentuan larangan penggantian pejabat dan I atau penggunaan wewenang oleh bakal calon yang berstatus sebagai petahana. •:• Rekomendasi Panwaslu Kota Kupang tanggal 22 Oktober 2016 tentang Penerusan Ougaan Pelanggaran Administrasi, yang mengutip butir keenam dari Surat Edaran Bawaslu RI yang berbunyi:" Oalam hal Gubernur atau Wakil Gubemur, Bupati atau Wakil Bupati, serta Walikota atau Wakil Walikota menerbitkan keputusan baru yang mengembalikan pejabat yang dipindahkan
26
kepada posisi semula maka perbuatan penggantian pejabat tersebut tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
7.2.
Kesimpulan Berdasarkan Fakta Perundang-undangan 1. Bahwa Panwaslu Kota Kupang berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan a quo; 2. Pemohon
memiliki
kedudukan
hukum
mengajukan
permohonan
sengketa pemilihan a quo; 3. Permohonan sengketa pemilihan a quo masih diajukan dalam jangka waktu pengajuan; 4. Permohonan sengketa a quo beralasan hukum;
lrengingat:
a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Pemilu. b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan melanggar ketentuan Pasal 87 A ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
c, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur. Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
27
MENETAPKAN: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; ------2. Meminta
kepada
KPU
Kota
Kupang
untuk
melaksanakan
Keputusan ini. ---
Demikian Diputuskan dalam rapat Pleno Panwaslu Kota Kupang: 1. Ors. Germanus Attawuwur, sebagai Ketua 2. Noldi Tadu Hungu, S.Pt, sebagai Anggota 3. \smael Manoe, S.Pt, sebagai Anggota. Dan Diucapkan di hadapan para Pihak serta Terbuka Untuk Umum pada hari Senin, tanggal 7 Nopember 2016,
1. Ors. Germanus Attawuwur
1 Nokti Tadu Hungu, S.Pt 3J lifwf Manoe, S.Pt
Tande Tangan t•ilUS Atawuwur
Tanda tangan
�oldi Tadu Hungu, S.Pt
28
Tanda Tangan
Ismael Manoe, S.Pt
