PANITIA KHUSUS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

www.parlemen.net

PERSANDINGAN MUATAN MATERI RUU DPR RI TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RUU PEMERINTAH (SUBSTANSI PILKADA DAN IMPLIKASINYA SERTA HAL-HAL STRATEGIS) PANITIA KHUSUS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT PANITIA KHUSUS TLP : 5715348 / 5715616

Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net

www.parlemen.net NO 1.

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH

RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ....... TAHUN ....... TENTANG

NOMOR TAHUN TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG

PEMERINTAHAN DAERAH

KETERANGAN PEMERINTAH

PEMERINTAHAN DAERAH 2.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

3.

Menimbang: a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 semakin meningkatkan kualitas demokrasi serta lebih memberikan arah pelaksanaan otonomi kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang: a. bahwa kebijakan desentralisasi yang diwujudkan dalam pembentukan daerah otonom dan penyelenggaraan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing Daerah, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan potensi keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4.

b.

b.

bahwa salah satu bentuk peningkatan kualitas demokrasi dalam-penyelenggaraan pemerintahan adalah pemilihan kepala daerah secara langsung, dengan tetap memberi pengakuan adanya kekhususan dan keistimewaan daerah;

bahwa efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar tingkatan pemerintah dan antar Daerah, tantangan persaingan global dan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, disertai dengan pemberian hak untuk mendapat pendanaan penyelenggaraan


Pemerintah berpandangan rumusan untuk diktum menimbang disusun secara runtut berdasarkan pemikiran logis, sehingga disempurnakan disarankan menjadi seperti berikut:

www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH otonomi daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5.

c.

bahwa sebagian ketentuan da!am UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perubahan ketatanegaraan dan tuntut an dinamika demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

13.

Beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diubah sebagai berikut:

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

14.

1.

Beberapa ketentuan Pasal 1 ditambah yaitu sebagai berikut:

dan

a.

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen.

15.

b.

Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur/Wakil Gubernur, Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati/Wakil Bupati, dan Pemerintah Kota adalah Walikota/Wakil Walikota.

b.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah yang diserahkan kepada Daerah sebagai fungsi-fungsi pemerintahan daerah otonom yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan lembaga pemerintahan daerah menurut asas desentralisasi.

16.

c.

Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota, yang selanjutnya disebut Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c.

Pemerintah Daerah adalah unsur lembaga pemerintahan daerah yang terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain, yang berfungsi sebagai lembaga eksekutif daerah.

17.

d.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

d.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah unsur lembaga

diubah

c.

bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti;



www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH

Kabupaten/Kota selanjutnya disebut DPRD adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai lembaga legislatif Daerah.

18.

r.

Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan wewenangnya membidangi urusan dalam negeri.

e.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

19.

s.

Partai Politik adalah partai politik peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20O3 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

f.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau Kepala Instansi Vertikal di Wilayah tertentu untuk mengurus urusan pemerintahan.

20.

t.

Gabungan Partai Politik adalah 2 (dua) atau lebih partai politik yang mempunyai wakil di DPRD yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

g.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dan dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu disertai pendanaan dan dalam hal tertentu disertai sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

21.

u.

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.

h.

Otonomi Daerah adalah wewenang Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

22.

v.

KPU adalah Komisi Pemilihan Umum untuk

i.

Daerah Otonom, sebagai sebutan umum bagi



www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH

mengkoordinasikan penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Provinsi, Kabupaten dan Kota, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat dalarn sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

23.

w.

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten, atau Kota yang selanjutnya disebut KPUD adalah Penyelenggara Khusus untuk pemilihan langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di setiap Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah.

j.

Wewenang adalah hak, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab untuk mengatur dan/atau mengurus urusan pernerintahan.

24.

x.

PPK, PPS, dan KPPS adalah sebagai penyelenggara khusus untuk pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah yang dibentuk oleh KPUD sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

k.

Wilayah Administrasi selanjutnya disebut Wilayah, adalah wilayah kerja Gubernur selaku wakil Pemerintah untuh mengurus urusan pemerintahan.

25.

l.

Instansi Vertikal adalah perangkat Departemen dan/atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang mengurus urusan pemerintahan dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.

26.

m.

Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah yang berwenang mengesahkan atau menyetujui, menangguhkan dan membatalkan



www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH


kebijakan Daerah dan/atau mengangkat, memberhentikan, mengesahkan, menyetujui, membina dan mengawasi Pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dan/atau pejabat Pemerintah pada Pemerintah Daerah Provinsi yang berwenang membina dan mengawasi Pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten dan kota. 27.

n.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Kabupaten dan Kota.

28.

o.

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan.

29.

p.

Desa atau yang disebut dengan nama lain, se!anjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten/Kota.

30.

q.

Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah unsur lembaga pemerintahan desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.

31.

r.

Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah unsur lembaga pemerintahan desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

32.

s.

Perimbangan keuangan antara-Pemerintah Pusat


i

www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH dan Daerah adalah kewajiban Pemerintah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan akibat adanya penyerahan urusan pemerintah dari Pemerintah Pusat kepada Provinsi, Kabupaten/Kota berdasarkan asas desentralisasi yang harmonis dengan kewajiban daerah memberikan kontribusi dalam rangka menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

33.

_

t.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Belanja Transfer APBN yang dialokasikan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk keadilan dan keselarasan fiskal antara Pemerintah Pusat dengan Daerah serta antar Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

34.

u.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Daerah yang berhubungan dengan hak dan kewajibannya.

35.

v.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

36.

w.

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan melalui kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalarn periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak dan dengan demikian tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

37.

x.

Belanja daerah adalah semua pengeluaran melalui kas daerah yang mengurangi ekuitas dana



www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali kepada pemerintah daerah.

38.

y.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

39.

z.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat yang bernilai uang, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.

40.

aa.

Kawasan khusus adalah bagian wilayah tertentu di dalam Provinsi dan atau Kabupat en/Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional.

41.

bb.

Kawasan Perdesaan adalah suatu bagian wilayah Daerah yang bercirikan perdesaan.

42.

cc.

Kawasan Perkotaan adalah suatu bagian wilayah Daerah yang bercirikan perkotaan.

43.

dd.

Bakal calon Kepala Daerali dan bakal calon Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut bakal calon adalah warga negara Indonesia yang



www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH


memenuhi persyaratan untuk.ikutt serta di dalam proses penetapan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah. 44.

ee.

Pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah bakal calon yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

45.

ff.

Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

SUBSTANSI PILKADA 46.

47.

2.

Ketentuan dalam BAB V dan penjelasannya dicabut dan diganti dengan rumusa n baru sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH Bagian Ketiga

BAB V Bagian Ketiga Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Paragraf 2 Calon, Persyaratan Calon, Pemiiih, dan Pelaksana Pemilihan

Paragraf Pertama Kepala Daerah

Pasal 38 48.

(1)

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu Pasangan Calon secara langsung oleh rakyat di daerah bersangkutan .

Pasal 30 (1) (2)

Setiap Daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintah Daerah yang disebut Kepala Daerah. Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Provinsi disebut Gubernur, untuk Kabupaten disebut Bupati, dan untuk Kota disebut


Muatan pengaturan dalam Paragraf 2 oleh pemerintah telah diakomir dalam Pasal 34 s.d. Pasal 51 RUU usul pemerintah. Untuk hal-hal yang bersifat teknis, menurut pandangan pemerintah pengaturannya akan

www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH Walikota. (3) (4)

(5)

dimuat dalam Peraturan Pemerintah. i

Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh satu orang Wakil Kepala Daerah. Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk provinsi disebut Wakil Gubemur, untuk Kabupaten disebut Wakil Bupati dan untuk Kota disebut Wakil Walikota. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasal 38

49.

(2)

Pasangan Calon diajukan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan.

(1)

Penjaringan bakal calon dilaksanakan oleh masing-masing Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD sekurang-kurangnya 15% dari jumlah total DPRD.

50.

(3)

Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan ke KPUD.

(2)

Pasangan Bakal Calon yang telah diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.

51.

(3)

Selain pengajuan pasangan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan pasangan bakal calon lain dengan persyaratan adanya dukungan sekurang kurangnya 1 % da-rid jumlah pernilih.-

52.

(4)

Pengajuan pasangan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diusulkan oleh:

53.


a. anggota DPRD sekurang-kurangnya 1/10 dari jumlah anggota DPRD yang bersangkutan yang partainya secara sendiri atau bergabung


www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH dengan partai lain tidak mengusulkan pasangan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

54.

b. pasangan bakal calon sendiri;

55.

c. partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang tidak mendapat kursi di dalam DPRD yang bersangkutan; atau

56.

d. organisasi kemasyarakatan lain dan organisasi profesi yang telah diakui keberadaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

57.

(5)

Terhadap pasangan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan verifikasi administratif dan uji kemampuan oleh panitia pemilihan.

58.

(6)

Hasil penelitian oleh panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan diberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Partai-Partai Politik gabungan atau kepada bakal calon lain dan kepada unsur yang mengajukan bakal calon yang bersangkutan.

59.

(7)

Pasangan bakal calon sebgaimana dimaksud pada ayat (6) dikonsultasikan kepada Pemerintah.

60.

(8)

Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), DPRD menetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon dan sebanyak -banyaknya 4 (empat) pasangan calon dengan nama dan orang yang berbeda.

61.

(9)

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5),



www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH


ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) ditetapkan dalam Tata Tertib Pemilihan yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Pasa l 34 62.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan beradab. Pasal 39

Pasal 35

63.

Syarat-syarat seorang calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah adalah:

Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia sejak kelahirannya, dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain, yang memenuhi persyaratan:

64.

a.

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

a.

bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

65.

b.

setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945;

b.

tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;

66.

c.

warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri;

c.

sehat jasmani dan rohani;

67.

d.

tidak pernah mengkhianati negara;

d.

setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;


Sebagian besar persyaratan calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah telah sama antara yang disusun DPR maupun pemerintah. Namun ada beberapa hal yang menurut pandangan pemerintah perlu ditambahkan beberapa persyaratan yang bersifat spesifik misalnya umur untuk calon Kepala Daerah di Provinsi dibedakan dengan calon Kepala Daerah Kabupaten/Kota.

www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH


68.

e.

mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah;

e.

belum pemah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;

69.

f.

mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;

f.

berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun bagi Gubernur/Wakil Gubernur, dan 30 (tiga puluh) tahun bagi Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;

70.

g.

telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;

g.

mempunyai kecakapan bidang pemerintahan;

71.

h.

tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara;

h.

tidak sedang dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan;

72.

i.

tidak sedang dinyatakan putusan pengadilan yang kekuatan hukum tetap;

berdasarkan memperoleh

i.

berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan atau sederajat;

73.

j.

tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

j.

bukan bekas anggota organisasi terlarang, termasuk Partai Komunis Indonesia dan organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI atau tindakan makar lainnya;

74.

k.

setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;

k.

tidak sedang dicabut hak pilihnya;

75.

l.

tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

l.

tidak dalam status terdakwa dan atau terpidana dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;

76.

m.

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib

m.

tidak pemah melakukan perbuatan tercela;

pailit telah

dan

pengetahuan


di

www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH


mempunyai bukti pembayaran pajak; 77.

n.

menyerahkan daftar riwayat hidup;

n.

menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan melalui media komunikasi massa yang ada di daerah setempat;

78.

o.

tidak pernah dijatuihi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara serendah-rendahnya 5 (lima) tahun;

o.

menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri; dan

79.

p.

berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;

p.

bersedia dicalonkan menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.

80.

q.

berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat; dan

81.

r.

bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.SPKI.

-

Pasal 40 82.

(1)

Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) adalah yang memiliki wakil di DPRD.

83.

(2)

Setiap partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat mengajukan satu Pasangan Calon .

Menurut pandangan pemerintah, partai politik dan atau gabungan partai politik yang dapat mengajukan bakal calon adalah apabila memiliki wakil di DPRD sekurangkurangnya 15% dari jumlah anggota DPRD. II

Pasal 40A 84.

Pasangan Calon yang berasal dari perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) harus


Demikian halnya untuk calon yang berasal dari kalangan bukan partai politik

www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH

memenuhi syarat:

KETERANGAN PEMERINTAH (independen), perlu adanya dukungan sekurang-kurangnya 1% pemilih yang tersebar di 20% Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi ataupun 20% Kecamatan di Kabupaten/Kota. Berdasarkan hal-hat tersebut pemerintah mengusulkan pengaturan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 49.

85.

a.

memperoleh dukungan pemilih sekurangkurangnya sama dengan jumlah bilangan pembagi pemilihan atau untuk daerah yang dibagi lebih dari satu daerah pemilihan dipergunakan bilangan pembagi pemilihan terendah untuk DPRD sesuai dengan daerah dimana pencalonan diajukan; dan

86.

b.

tidak menjadi pengurus partai politik sekurangkurangnya 4 (empat) tahun dihitung sampai dengan tanggal pengajuan Pasangan Calon. Pasal 40B

87.

Warga Negara Republik Indonesia yang berhak memilih adalah :

88.

berumur 17 tahun atau sudah oernah kawin: a. berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin;

89.

b.

terdaftar sebagai pemilih;

90.

c.

tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

91.

d.

berdomisili di daerah pemilihan;

I


Pasal ini sudah dimuat dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sepanjang materinya sama dan/atau tidak bertentangan dengan undang-undang lain, Pemerintah tidak keberatan untuk dimuat kembali mengingat pentingnya materi pengaturan ini.

www.parlemen.net NO 92.

RUU DPR RI e.

RUU PEMERINTAH


tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 40C

Pasal 36

93.

(1)

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan oleh KPUD.

(1)

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan yang masing-masing dibentuk oleh DPRD dengan Keputusan DPRD.

94.

(2)

Pembiayaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing daerah.

(2)

Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari unsur anggota DPRD, KPUD, dan anggota masyarakat.

95.

(3)

Anggota Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan, dan masyarakat.

96.

(4)

Kegiatan Panitia Pemilihan, dan Panitia Pengawas Pemilihan di dukung oleh pendanaan dari Anggaran Pemerintah Daerah dan Pemerintah.

Pasal 40D 97.

(1)

Tata cara pelaksanaan tugas KPUD ditetapkan oleh KPUD dengan koordinasi KPU.

,


Menurut pandangan pemerintah, dalam UU No. 12/2003 KPUD tidak memiliki kewenangan sebagai penyelenggara pemilihan Kepala Daerah secara Iangsung. Di samping itu, agar kewenangan DPRD dalam proses pemilihan Kepala Daerah tidak hilang sepenuhnya, maka pemerintah menyiapkan pengaturan bahwa penyelenggara pemilihan Kepala Daerah secara langsung terdiri dari unsur-unsur KPUD, DPRD, dan masyarakat

www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH

KETERANGAN PEMERINTAH sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 47 RUU usul pemerintah. Materi Pasal 40 D RUU inisiatif lebih cocok menjadi muatan Peraturan Pemerintah.

98.

(2)

KPUD Kabupaten/Kota membentuk PPK dan PPS.

99.

(3)

Dalam melaksanakan pemungutan suara di TPS, PPS membentuk KPPS.

100.

(4)

Tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara.

101.

(5)

Tugas PPS dan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir 1 (satu) bulan setelah hari pemungutan suara.

102.

(6)

(6) Untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah, KPUD membentuk Pengawas Pemilihan Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan tugas yang sama.

103.

Paragraf 3 Tahapan Pemilihan

104.

Pasal 41

105. 106.

(1)

Tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah adalah: a. Pendaftaran Pemilih;

Pasal 37 (1)

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan melalui tahap persiapan, pencalonan, pelaksanaan pemilihan, pengesahan dan pelantikan. .

(2)

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pembentukan panitia pemilihan;


www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH

107.

b. Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon;

b. penyusunan tata tertib pemilihan;

108.

c. Kampanye;

c. pengesahan tata tertib pemilihan;

109.

d. Pemilihan;

d. pengumuman pendaftaran pemilihan;

110.

e. Penghitungan Suara; dan

111.

f. Penetapan Pelantikan.

pasangan

(3) Calon

Terpilih

Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

dan

a. penjaringan dan seleksi administratif pasangan bakal calon;

112.

(2)

Tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum masa jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang sedang berjalan berakhir.

b. pemaparan visi dan misi pasangan bakal calon;

113.

(3)

Penetapan Pasangan Calon terpilih dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang sedang berjalan berakhir.

c. penetapan pasangan bakal calon;

114.

d. konsultasi pasangan bakal calon;

115

e. penetapan pasangan calon;

116

f. penetapan daftar pemilih.

117.

118

(4)

-

Tahap pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPUD yang meliputi: a. penetapan tata cara dan waktu pelaksanaan kampanye;

119

b. penetapan tata cara pelaksanaan pemungutan suara;

120.

c. pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan PPS dan KPPS;



www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH


121.

d. pelaksanaan pemungutan suara;

122.

e. penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara;

123.

f. penetapan suara;

124.

g. penyerahan Berita Acara hasil perhitungan suara;

125.

h. penetapan pasangan calon terpilih;

126

i. pengusulan calon terpilih untuk mendapatkan pengesahan.

127. 128.

(5) I

Acara

hasil

Tahap pengesahan dan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

b. pelantikan.

130.

(6)

Tata cara pelaksanaan tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 4 Pendaftaran Pemilih Pasal 42

132. 133.

perhitungan

a. pengesahan;

129

131.

Berita

Tata cara pendaftaran pemilih untuk pemilihan Kepala Daerah ditetapkan oleh KPUD. Paragraf 5 Pendaftaran dan Penetapan Calon Pasal 42A

Pasal 74


www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH

134.

(1)

Partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPUD.

135.

(2)

Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik, atau gabungan partai politik lainnya yang mendaftarkan kemudian.

a. menyaring pasangan bakal calon;

135.

(3)

Pasangan Calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik wajib menyerahkan:

b. menetapkan pasangan calon; dan

1137.

a. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan partai politik yang mencalonkan;

c. membahas rancangan peraturan bersama Pemerintah Daerah.

138.

b. Surat pernyataan kesediaan menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

139.

c. Daftar riwayat hidup;

140.

d. Surat pernyataan bertempat tinggal yang ditandatangani oleh calon yang bersangkutan;.

141.

e. Fotokopi tanda bukti penyerahan daftar kekayaan yang dimiliki setiap calon dari instansi yang berwenang kepada KPU; dan

142.

f. Surat-surat keterangan dimaksud dalam Pasal 39.

143.

(4)

Pasangan Calon mendaftarkan din menyerahkan:

144.

a. Surat pencalonan bermaterai cukup ditandatangani oleh yang bersangkutan;

145.

b. Daftar riwayat hidup;

146.

c. Surat

pernyataan

bertempat

Tugas dan wewenang DPRD selain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain, jugs meliputi:

sebagaimana

perseorangan kepada KPU

tinggal


yang wajib dan

yang


daerah

www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH

ditandatangani oleh calon yang bersangkutan; 147.

d. Fotokopi tanda bukti penyerahan daftar kekayaan yang dimiliki setiap calon dari instansi yang berwenang kepada KPU;

148.

e. Surat-surat keterangan dimaksud dalam Pasal 39; dan

149.

f. Keterangan/data berkenaan dengan dukungan pemilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 40A.

150.

(5)

sebagaimana

Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang sama atau salah seorang diantara pasangan calon tersebut sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPUD menolak pendaftarannya dengan memperhatikan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan undang-undang. Pasal 43

151.

(1)

Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4l ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan oleh KPUD.

152.

(2)

KPUD meneliti surat pencalonan beserta suratsurat kelengkapan persyaratan.

153.

(3)

KPUD memberitahukan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis kepada pimpinan partai politik, gabungan partai politik atau perseorangan dan pasangan kepala daerah calon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pencalonan.

154.

(4)

Apabila Pasangan Calon ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, partai politik, gabungan partai politik



www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH


atau perseorangan yang mencalonkan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pasangan calon, atau mengajukan calon baru paling lambat 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian bagi yang dicalonkan oieh partai politik, gabungan partai politik atau perseorangan. 155.

(5)

KPUD melakukan penelitian ulang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan Pasangan Calon dan sekaligus pemberitahuan hasil penelitian berkas paling lambat 7 (tujuh) hari.

156.

(6)

Apabila hasil penelitian berkas pasangan calon sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) tidak memenuhi syarat dan ditolak, partai politik, gabungan partai politik atau perseorangan tidak depat lagi mencalonkan.

157.

(7)

Apabila Pasangan Calon atau salah satu calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) meninggal dunia, partai politik, gabungan partai politik atau perseorangan yang mendaftarkan calon tersebut dapat mengusulkan penggantinya.

158.

(8)

KPUD mengumumkan secara luas nama-nama Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat, selambat -lambatnya 9 (sembilan) hari setelah masa pendaftaran berakhir.

159.

(9)

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat.

160.

Paragraf 6 Kampanye


Disarankan agar pada paragraf "kampanye" dalam RUU ini diatur hal-hal yang bersifat pokok, sedangkan yang bersifat teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah. Hal-hal yang

www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH

KETERANGAN PEMERINTAH bersifat pokok diusulkan sebagaimana RUU yang diusulkan oleh Pemerintah sebagai berikut:

Pasal 44

Pasal 41

161.

(1)

Kampanye pemilihan Pasangan Calon diselenggarakan oleh Tim Pelaksana Kampanye yang ditunjuk oleh pasangan calon kepala daerah/wakil keplaa daerah.

(1)

Kampanye Pemilihan dilaksanakan tahapan pemilihan pasangan calon.

sebagai

162.

(2)

Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama-sama atau terpisah oleh Pasangan Calon atau oleh Tim Pelaksana Kampanye.

(2)

Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh tim kampanye yang ditunjuk oleh pasangan calon.

163.

(3)

Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah pengumuman calon dan berakhir 4 (empat) hari sebe!um hari pemungutan suara.

Pasal 42

164.

(4).

Pasangan Calon wajib menyampaikan visi, misi, dan program secara tertulis kepada masyarakat melalui media massa cetak ataupun elektronik.

(1).

165.

(5).

Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari penyelenggara negara untuk keperluan kegiatan kampanye.

a. pasangan calon;

166.

(6).

Kampanye harus menjaga ketertiban, keamanan, dan kesopanan.

b. partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan; dan

167.

(7).

Penyelenggaraan kampanye dilakukan di daerah pemilihan.

c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan atau badan hukum swasta.

168.

(8).

Setiap pemilih di daerah bersangkutan berhak mengikuti kampanye yang dilakukan oleh setiap

(2).

Dana untuk kampanye menjadi tanggungan pasangan calon dan dengan Batas tertentu dapat diperoleh dari :

Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimasukkan rekening khusus dan


www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH

calon dan Pasangan Calon kepala daerah/wakil keapala daerah. 169.

(9).

Tata cara dan waktu ditetapkan oleh KPUD

kampanye

didaftarkan kepada KPUD.

Pemilihan Pasal 43

170.

Pejabat Negara, Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional dalam jabatan negeri, dan Pemerintah Desa atau, sebutan lain dilarang memberikan fasilitas dan bertindak yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa waktu kampanye. Pasal 40

171.

(1).

Pemungutan suara dilakukan 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan Kepala Daerah berakhir.

172.

(2).

Hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), ditetapkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum masa jabatan Kepala Daerah berakhir. Pasal 44

173.

(1).

Pemungutan suara pemilihan pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan Kepala Daerah berakhir.

174.

(2).

Hari, tanggal dan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPUD setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur, dan Gubemur untuk Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota.



www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

175.

RUU PEMERINTAH (3).


Pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyakbanyaknya dua kali putaran.

Pasal 44A 176.

(1).

Penangung jawab kampanye Pemilihan adalah Pasangan Calon

177.

(2).

Tim Pelaksana Kampanye dapat dibentuk secara berjenjang.

178.

(3).

Nama-nama anggota Tim Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) harus didaftarkan ke KPUD.

Muatan materi pasal 44 B RUU inisiatif lebih cocok dimuat dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44B 179.

(1).

Kampanye dilaksanakan melalui

180.

a. dialog;

181.

b. pidato dan/atau ceramah;

182.

c. tatap muka di dalam dan di luar ruangan;

183.

d. pertemuan terbatas;

184.

e. pemasangan dan penyebaran alat peraga di tempat umum;

185.

f. pertunjukan; dan/atau

186.

g. penyebaran bahan kampanye melalui media cetak, siaran radio dan/atau elektronik.

187.

(2).

Media cetak dan media elektronik memberikan dukungan dalam pelaksanaan kampanye pemilihan dan peluang yang sama kepada setiap



www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH


Pasangan Calon dalam berkampanye. 188.

(3).

Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama bagi setiap Pasangan Calon untuk menggunakan fasilitas umum dalam kampanye pemilihan.

189.

(4).

Kampanye dalam bentuk dialog atau rapat tertutup hapya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar Pasangan Calon yang bersangkutan.

190.

(5).

Tata cara kampanye dengan alat penetapan lokasi dan penempelan ditetapkan oleh KPUD.

191.

(6).

Pemasangan alat peraga kampanye pemilihar dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan.

192.

(7).

Pemasangan atau penempelan alat peraga kampanye pemilihan pada tempat-tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seijin pemilik tempat tersebut.

193.

(8).

Alat peraga kampanye pemilihan harus sudah dibersihkan oleh Tim Pelaksana Kampanya paling lambat sehari sebelum pemungutan suara.

peraga, gambar

PasaI 44C 194.

Dalam kampanye dilarang :

195.

a.

Mempersoalkan dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara



www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH


Republik Indonesia 1945; 196.

b.

Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Kepala DaerahNVakil Kepala Daerah danlatau partai politik;

197.

c.

Menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;

198.

d.

Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik;

199.

e.

Mengganggu keamanan, ketertiban umum;

200.

f.

Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dan pemerintahan yang sah;

201.

g.

Merusak danlatau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;

202.

h.

Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah;

203.

i.

Menggunakan tempat pendidikan; dan

204.

j.

Melakukan pawai atau arak -arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.

ketentraman,

ibadah

dan

dan

tempat

Pasal 44D 205.

(1).

Pelanggaran atas ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye pemilihan dikenai sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye pemilihan oleh KPUD atas usul rekomendasi dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah/Wakil



www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH


Kepala Daerah. 206.

(2).

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pelaksanaannya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

207.

(3).

Pasangan Calon dilarang menjanjikan danlatau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

208.

(4).

Pasangan Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selain dikenai sanksi pidana, dikenai sanksi pembatalan sebagai calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah oleh KPUD.

209.

(5).

Tata cara pembatalan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh KPUD. Pasal 44E

210.

(1).

Dana kampanye dapat diperoleh dari:

211.

a. Pasangan Calon;

212.

b. partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mencalonkan;

213.

c. sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.

214.

(2).

Pasangan Calon wajib memiliki rekening khusus dana kampanye dan rekening yang dimaksud didaftarkan kepada KPUD.



www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

215.

(3).

Sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dari perseorangan tidak boleh melebihi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dari badan hukum swasta tidak boleh melebihi Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

216.

(4).

Pasangan Calon dapat menerima dan/atau menyetujui pembiayaan bukan dalam bentuk uang secara langsung untuk kegiatan kampanye.

217.

(5).

Sumbangan kepada Pasangan Calon yang lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) baik dalam bentuk uang maupun bukan dalam bentuk uang yang dapat dikonversikan ke dalam nilai uang wajib dilaporkan kepada KPUD mengenai jumlah dan identitas pemberi sumbangan.

218.

(6).

Laporan sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (5) disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPUD, 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dan satu hari sesudah masa kampanye berakhir.

219.

(7).

KPUD mengumumkan melalui media massa laporan sumbangan dana kampanye setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masyarakat satu hari setelah menerima laporan dari Pasangan Calon.

RUU PEMERINTAH


Pasal 44F 220.

(1).

Dana kampanye digunakan oleh Pasangan Calon, yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Kampanye.



www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

221.

(2).

Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Pasangan Calon kepada KPUD selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara

222.

(3).

KPUD wajib menyerahkan laporan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kantor akuntan publik selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah KPUD menerima laporan dana kampanye dari Pasangan Calon;

223.

(4).

Kantor akuntan publik wajib menyelesaikan audit selambat -lambatnya 15 (lima belas) hari setelah diterimanya laporan dana kampanye dari KPUD;

224.

(5).

Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan oleh KPUD selambat -lambatnya 3 (tiga) hari setelah KPIJD menerima laporan hasil audit dari kantor akuntan publik.

225.

(6).

Laporan dana kampanye yang diterima KPUD wajib dipelihara dan terbuka untuk umum.

RUU PEMERINTAH

Pasal 44G 226.

(1).

Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari:

227.

a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;

228.

b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;

229.

c. pemerintah, BUMN, dan BUMD;

230.

(2).

Pasangan Calon yang menerima sumbangan



www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib metaporkannya kepada KPUD selambatlambatnya 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas Daerah. 231.

(3).

Pasangan Calon yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi pidana.

232.

(4).

Pasangan Calon yang metanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oteh KPUD. Pasal 44H

233.

(1).

Dalzm kampanye, dilarang melibatkan:

234.

a. Presiden dan Wakil Presiden beserta para Menteri atau pejabat yang setingkat Menteri;

235.

b. Ketua/Wakil Mahkamah Agung/Hakim hakim-hakim peradilan;

236.

c. Ketua/Wakil Ketua dan Pemeriksa Keuangan;

237.

d. Gubernur, Deputi Gubernur Senior; dan Deputi Gubernur Bank Indonesia;

238.

e. Pejabat BUMN/BUMD;

239.

f. Pejabat struktural jabatan negeri;

Ketua/Ketua Muda/Hakim Agung/Hakim Mahkamah Mahkamah Konstitusi dan pada semua lingkungan

dan

anggota

fungsional

Badan

dalam



www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

240.

RUU PEMERINTAH

g. Kepala Desa atau sebutan lain.

241.

(2).

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah.

242.

(3).

Pejabat negara yang menjadi calon K epala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan:

243.

a. tidak menggunakan dengan jabatannya;

244.

b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan

245.

c. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara.

246.


(4).

fasilitas

yang

terkait

Pasangan Calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah. Pasal 44I

247.

Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa waktu kampanye. Pasal 44J

248.

(1).

Pelanggaran atas ketentuan mengenai larangan


Muatan materi pasal 44 B RUU inisiatif lebih

www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH

pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43E huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 249.

(2).

a. periagatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;

251.

b. kegiatan kampanye di tempat pelanggaran atau di seluruh daerah yang bersangkutan apabila terjadi terhadap keamanan yang berpotensi ke daerah Pemilihan lain. (3).

253.

cocok dimuat dalam Peraturan Pemerintah.

Pelanggaran atas ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d, huruf f, dan huruf g, yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi:

250.

252.


terjadinya pemilihan gangguan menyebar

Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPUD. Paragraf 7 Pemilihan Pasal45

254.

(1).

Pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk satu daerah diselenggarakan secara serentak.


Menurut pandangan pemerintah pengaturan tentang pemungutan suara perlu penegasan tentang batas waktu penyelenggaraan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala Daerah. Disamping itu perlu pengaturan tentang penentuan hari, tanggal, dan waktu

www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH

KETERANGAN PEMERINTAH pelaksanaannya ditetapkan KPUD setelah berkonsultasi dengan Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan pengaturan tentang hal itu disarankan menjadi sebagai berikut:

255.

(2).

Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara ditetapkan oleh KPUD. Pasal 45A

256.

(1).

Untuk memberikan suara dalam Pemilihan, dibuat surat suara Pemilihan.

257.

(2).

Surat suara Pemilihan memuat nomor, nama, dan foto peserta.

258.

(3).

Jumlah, jenis, bentuk, ukuran, dan wama surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) ditetapkan oleh KPUD.

Muatan materi pasal 45 A RUU inisiatif lebih cocok dimuat dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 45B 259.

(1).

Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A yang disediakan di setiap daerah pemilihan adalah sama dengan jumlah pemilih terdaftar di daerah pemilihan yang bersangkutan ditambah 2,5% (dua setenqah persen).

260.

(2).

Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai cadangan di setiap TPS.

261.

(3).

Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara.

262.

(4).

Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh KPUD.



www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH


Pasal 45C 263.

Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos pada kolom segi empat yang memuat nomor, nama dan foto pasangan calon pada surat suara.


PasaI 45D 264.

(1).

Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas pemintaan pemilih.

265.

(2).

Petugas KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih.

266.

(3).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh KPUD.


Pasal 45E 267.

Pemberian suara pemungutan suara.

dilakukan

di

TPS

pada

hari


Tata cara pemberian dan pemungutan suara lebih lanjut diatur oleh KPUD.


Pasal 45F 268.

Pasal 45G 269.

(1).

Sebelum melaksanakan KPPS melakukan:

pemungutan

270.

a. pembukaan kotak suara;

271.

b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;

suara,



www.parlemen.net NO

RUU DPR RI jenis

RUU PEMERINTAH

272.

c. pengidentifikasian peralatan; serta

dokumen

273.

d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.


dan

274.

(2).

Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh pemantau Pemilihan, dan warga masyarakat.

275.

Kegiatan KPPS sebagaimana diraksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS dan ditandatangani oleh saksi. Pasal 45H

276.

(1).

Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

277.

(2).

Dalam memberikan suara, pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih

278.

(3).

Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

279.

(4).

Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suaranya, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.



www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH


Pasal 45I 280.

(1).

Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.

281.

(2).

Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPUD.


Pasal 45J 282.

(1).

Suara untuk Pasangan Calon dinyatakan sah apabila:

283.

a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan

284.

b. tanda coblos disediakan;

285.

(2).

286.

berada

pada

kolom


yang

Teknis pelaksanaan tentang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih Ianjut oleh KPUD. Paragraf 8 Penghitungan Suara


Pasal 46 287.

(1).

Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.

288.

(2).

Sebelum penghitungan menghitung:

suara

dimulai,

KPPS

289.

a. jumlah pemilih yang memberikan berdasarkan salinan daftar

suara

290.

b. pemilih tetap untuk TPS;

291.

c. jumlah pemilih dari TPS lain;


www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

292.

d. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan

293.

e. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

294.

(3).

tambahan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurangkurangrnya 2 (dua) anggota KPPS.

295.

(4).

Penghitungan suara dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh saksi, Pengawas Pemilihan, Pemantau Pemilihan, dan warga masyarakat.

296.

(5).

Saksi peserta Pemilihan hares membawa surat mandat dari peserta Pemilihan yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS.

297.

(6).

Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi peserta, pengawas Pemilihan, pemantau Pemilihan, dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.

298.

(7).

Peserta Pemilihan dan warga masyarakat melalui saksi peserta Pemilihan yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oieh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

299.

(8).

Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi peserta Pemilihan atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.

300.

(9).

Segera setelah selesai penghitungan suara di

RUU PEMERINTAH



www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH


TPS, KPPS membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi peserta Pemilihan. 301.

(10). KPPS memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir.

302.

(11). KPPS menyerahkan berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada PPS segera setelah selesai penghitungan suara Pasal 46A

303.

(1).

Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, PPS membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat desa/kelurahan dan dapat dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan, pengawas Pemilihan, pemantau Pemilihan. dan warga masyarakat.

304.

(2).

Saksi peserta Pemilihan harus membawa surat mandat dari peserta Pemilihan yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada PPS.

305.

(3).

Peserta Pemilihan dan warga masyarakat melalui saksi peserta Pemilihan yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap ialannya penghitungan suara oleh PPS apabila temyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

306.

(4).

Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi



www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH


peserta Pemilihan atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPS seketika itu juga mengadakan pembetulan. 307.

(5).

Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua TPS dalam wilayah kerja desa/kelurahan yang bersangkutan, PPS membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPS serta ditandatangani oleh saksi peserta Pemilihan.

308.

(6).

PPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir.

309.

(7).

PPS wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS kepada PPK setempat. Pasal 46B

310.

(1).

Setelah menerima berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, PPK membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat kecamatan dan dapat dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan, panitia pengawas pemilihan, pemantau Pemilihan, dan warga masyarakat.

311.

(2).

Saksi peserta Pemilihan harus membawa surat mandat dari peserta Pemilihan yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada PPK.



www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

312.

(3).

Peserta Pemilihan dan warga masyarakat melalui saksi peserta Pemilihan yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPK apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

313.

(4).

Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi peserta Pemilihan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPK seketika itu juga mengadakan pembetulan.

314.

(5).

Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua PPS dalam wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan, PPK membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi peserta Pemilihan

315.

(6).

PPK wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir.

316.

(7).

PPK wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada KPUD.

RUU PEMERINTAH


Pasal 46C 317.

(1).

Pelaksanaan rekapitutasi dan penetapan hasil dilakukan dalam rapat pleno KPUD berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara

318.

(2).

Pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPUD



www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH

dapat dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan, pengawas Pemilihan, pemantau Pemilihan, dan warga masyarakat. 319.

(3).

Saksi peserta Pemilihan harus membawa surat mandat dari peserta Pemilihan yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPUD.

320.

(4).

Pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara dilakukan di tempat dan keadaan yang memungkinkan semua yang hadir dapat menyaksikannya secara jelas.

321.

(5).

Peserta Pemilihan dan warga masyarakat melalui saksi peserta Pemilihan yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPUD apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

322.

(6).

Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diterima, KPUD seketika itu juga mengadakan pembetulan.

323.

(7).

KPUD membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurangkurangnya 2 (dua) orang anggota serta ditandatangani oleh saksi peserta Pemilihan.

324.

(8).

KPUD memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilihan. Pasal 46D



www.parlemen.net NO

RUU DPR RI

RUU PEMERINTAH

325.

Keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi peserta Pemilihan terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak menghalangi proses pelaksanaan Pemilihan.

KETERANGAN PEMERINTAH Muatan materi pasal 46 A RUU inisiatif lebih cocok dimuat dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 46E 326.

(1).

Tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS ditetapkan oleh KPUD.

327.

(2).

Tata cara pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara ditetapkan oleh KPUD.

328.

(3).

Format berita acara penerimaan, format berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, format berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara ditetapkan oleh KPUD.

329.


hasil

Paragraf 9 Penetapan Calon Terpilih Dan Pelantikan Pasal 47

230.

(1).

Pasangan Calon yang mendapatkan suara lebih dan lima puluh persen dan jumlah suara sah, ditetapkan sebagai pasangan terpilih.

Pasal 45 (1).

Pasangan calon Gubernur yang memperoleh suara lebih 50% dari jumlah suara dalam pemilihan pasangan calon dengan sedikitnya 25% suara di setiap kabupaten/kota yang tersebar di lebih dari setengah jumlah Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan diumumkan sebagai calon terpilih


Menurut Pemenntah, untuk pemilihan Kepala Daerah putaran pertama, walaupun menggunakan batas minimal 50%, perlu ditetapkan pula batas perolehan suara sebesar 25% pada setiap Kabupaten/Kota di sekurang-kurangnya ½ dari jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan pada setiap Kecamatan di sekurang-kurangnya ½ dari jumlah Kecamatan untuk pemilihan Bupati,Walikota. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan keterwakilan dukungan pemilih dari

PANITIA KHUSUS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Recommend Documents