PANDANGAN KARYAWAN TENTANG HAK BEKERJA: SEBUAH STUDI DESKRIPTIF DI KALANGAN KARYAWAN DI PERGURUAN TINGGI

PANDANGAN KARYAWAN TENTANG HAK BEKERJA: SEBUAH STUDI DESKRIPTIF DI KALANGAN KARYAWAN DI PERGURUAN TINGGI Anita Maharani1

Abstrak Hubungan industrial, secara sederhana dapat didefinisikan sebagai hubungan yang terjalin antara pemberi kerja dan pekerja. Dalam hubungan tersebut, sebagai ikatan hukum yang resmi, dibuatkan sebuah Perjanjian Kerja Bersama atau PKB. Dalam PKB, terkandung perihal hak dan kewajiban, baik hak dan kewajiban pengusaha maupun sebaliknya hak dan kewajiban karyawan. Hak, bagi seorang karyawan adalah hal-hal yang berhubungan dengan proteksi secara hukum untuk karyawan tersebut. Tujuan dari makalah ini adalah untuk memberikan gambaran, apakah karyawan di dalam sebuah institusi perguruan tinggi mengetahui hak mereka, dan apakah mereka dapat menyebutkan apa saja yang menjadi hak mereka selama bekerja. Metode dari penelitian ini adalah deskriptif. Penentuan sampel dengan random sampling, yakni mengambil sampel sebanyak 20 orang karyawan, baik perempuan maupun laki-laki. Karyawan tersebut bekerja pada satu institusi perguruan tinggi, di Jakarta. Hasil penelitian ini hanya dua dari 20 orang responden yang tidak mengetahui hak mereka dalam lingkungan mereka bekerja. Dari mereka yang mengetahui hak mereka dalam lingkungan bekerja, seluruhnya menyebutkan sebagian besar hak yang merupakan hak dasar dalam bekerja sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Kata Kunci: Karyawan, Hak Bekerja, Studi, Deskriptif

Pendahuluan Hubungan industrial, secara sederhana dapat didefinisikan sebagai hubungan yang terjalin antara pemberi kerja dan pekerja. Dengan kata lain, antara pengusaha dan karyawan. Dalam hubungan tersebut, sebagai ikatan hukum yang resmi, dibuatkan sebuah Perjanjian Kerja Bersama atau PKB antara pengusaha dan karyawan, sesuai dengan Peraturan Perusahaan (PP) yang ditetapkan oleh perusahaan. Dalam PKB, terkandung perihal hak dan kewajiban, baik hak dan kewajiban pengusaha maupun sebaliknya hak dan kewajiban karyawan. Menurut Sembiring (2010), hubungan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja dinamakan hubungan industrial karena hubungan ini merupakan hubungan yang berkaitan dengan bidang produksi atau jasa, sehingga sudah selayaknya masing-masing pihak mendapatkan perlindungan hukum. Hak karyawan antara lain dicantumkan di dalam kontrak kerja (Bertens, 2000). Hak, bagi seorang karyawan adalah hal-hal yang berhubungan dengan proteksi secara hukum untuk karyawan tersebut. Proteksi ini berasal dari organisasi atau perusahaan yang memperkerjakan 1

Dosen Program Studi Manajemen, Universitas Paramadina, Jakarta

Anita Maharani Persepsi Karyawan Tentang Hak Bekerja: Sebuah Studi Deskriptif Di Kalangan Karyawan di Perguruan Tinggi

karyawan tersebut. Hak-hak seorang karyawan tentunya beragam, dan sebagai gambaran, akan mengandung empat kategori utama, antara lainnya: hak untuk berhubungan dengan serikat pekerja, hak yang berhubungan dengan jam kerja dan pembayaran upah, hak yang berhubungan dengan kesehatan keselamatan kerja, dan hak yang berhubungan tentang masalah perlindungan atas diskriminasi. Ada hakhak yang dari karyawan yang harus dihargai dalam proses bisnis, misalnya karyawan berhak mengetahui atas kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh perusahaan (Moeljono, 2005). Hak karyawan merupakan salah satu bagian dari beragam isu yang dihadapi oleh Manajemen Sumber Daya Manusia di setiap jenis organisasi apapun. Hak-hak karyawan menjadi sesuatu yang sangat penting karena mendapatkan perlindungan secara hukum yakni peraturan perundangundangan, di negara kita dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Penetapan hak karyawan ini dipicu ketetapannya diantaranya karena perubahan dalam struktur sosial. Tujuan dari makalah ini adalah untuk memberikan gambaran, apakah karyawan di dalam sebuah institusi perguruan tinggi mengetahui hak mereka, dan apakah mereka dapat menyebutkan apa saja yang menjadi hak mereka selama bekerja. Studi Pustaka Teori Dasar Tentang Ketenagakerjaan Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 Butir 1, 2, 3, dan 4, dijelaskan mengenai beberapa terminologi dasar untuk pembahasan makalah ini, antara lain tentang: ketenagakerjaan, tenaga kerja, pekerja atau buruh dan pemberi kerja. Dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang tersebut, dijelaskan mengenai ketenagakerjaan yakni segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sedangkan dalam Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang yang sama tersebut, dijelaskan mengenai tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang tersebut, dijelaskan mengenai pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Kemudian, dalam Pasal 1 Butir 4, disebutkan mengenai pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badanbadan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Hubungan Industrial Hubungan industrial, menurut UU No. 13 tahun 2003 Butir 16 adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam 311

Jurnal Universitas Paramadina Vol. 7 No. 2, Juni 2010: Edisi Khusus

proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perjanjian Kerja Perjanjian kerja menurut UU No. 13 tahun 2003 Butir 14 adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Perjanjian Kerja Bersama Perjanjian kerja bersama menurut UU No. 13 tahun 2003 Butir 21 adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pengusaha dan karyawan berdasarkan PKB akan saling menjaga dan mengawasi hal-hal yang bersifat mendasar dan penting dalam proses produksi baik jasa maupun produk. Baik pengusaha maupun pengusaha, idealnya perlu saling menjaga dan melindungi “mutual benefit” antara keduanya, dimana tujuannya adalah tindakan dan keputusan yang diambil seandainya diperlukan saat terjadi masalah. Hak-Hak Dasar Karyawan Sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2003, dapat disarikan hak-hak dasar untuk karyawan, sebagai berikut: 1. Kesempatan dan perlakuan yang sama dalam rekrutmen 2. Pengembangan diri Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja. 3. Penempatan Kerja Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan,atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. 4. Jam kerja a)Jam kerja standar (40 jam per minggu) b)Hak untuk istirahat c) Lembur, jika melakukan pekerjaan yang disepakati antara pengusaha dengan karyawan lebih dari jam kerja yang ditentukan, biasanya dalam bentuk bonus uang. 5. Remunerasi berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 312


6. Serikat Pekerja/Serikat Buruh pekerja/serikat buruh berhak menghimpun dan mengelola keuangan serta mempertanggung jawabkan keuangan organisasi termasuk dana mogok 7. Kesejahteraan Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. 8. Hak untuk memperoleh perlindungan atas: a) keselamatan dan kesehatan kerja; b) moral dan kesusilaan; dan c) perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama 9. Mogok Kerja Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan atas perselisihan hubungan industrial. 10. Paska Pemutusan Hubungan Kerja uang penggantian hak yang seharusnya diterima setelah terputusnya hubungan industrial atau hubungan kerja antara organisasi dengan karyawan. Pemutusan hubungan kerja (PHK) sendiri terbagi dua, yakni sukarela dan tidak sukarela. PHK sukarela artinya karyawan mengundurkan diri secara sukarela atau karena faktor usia (pensiun). Sedangkan PHK tidak sukarela, artinya karyawan diputus hubungan kerjanya oleh pengusaha, karena perbuatan yang melanggar Peraturan Perusahaan atau pengusaha tengah melakukan downsizing. Baik PHK sukarela maupun tidak sukarela, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan disyaratkan adanya pemberian pesangon dari pengusaha kepada karyawan sebagai implikasi penghargaan selama karyawan berkontribusi. Metode Metode dari penelitian ini adalah deskriptif. Penentuan sampel dengan purposive sampling, yakni mengambil sampel sebanyak 20 orang karyawan, baik perempuan maupun laki-laki, tanpa melihat unsur lama bekerja dan di bagian tempat bekerja. Karyawan tersebut bekerja pada satu institusi perguruan tinggi, di Jakarta. Responden diberikan dua pertanyaan terbuka, yakni: 1. Apakah anda mengetahui hak yang anda di tempat anda bekerja? 2. Apa saja yang menurut anda adalah hak? Urutkan menurut prioritas pertama hak anda di tempat bekerja?

313


Data dan Analisis Berdasarkan tabel 1, dapat dijelaskan bahwa 18 orang (atau 90 % dari seluruh responden) mengetahui hak yang mereka dapatkan di lingkungan kerjanya. Sedangkan hanya 2 orang (atau 10 % dari seluruh responden yang menyatakan tidak mengetahui hak nya dalam bekerja. Secara otomatis, bagi responden yang tidak mengetahui hak mereka dalam bekerja tidak menjawab pertanyaan nomor dua. Responden yang menyatakan mengetahui hak mereka dalam bekerja memberikan jawaban atas pertanyaan nomor dua, sebagaimana digambarkan dalam tabel berikutnya. Tabel 1. Mengetahui Hak Apakah anda mengetahui hak anda? Ya Tidak

Persentase jawaban per total responden (N = 20) 90 % 10 %

Berdasarkan tabel 1, dapat dijelaskan bahwa 18 orang (atau 90 % dari seluruh responden) mengetahui hak yang mereka dapatkan di lingkungan kerjanya. Sedangkan hanya 2 orang (atau 10 % dari seluruh responden yang menyatakan tidak mengetahui hak nya dalam bekerja. Secara otomatis, bagi responden yang tidak mengetahui hak mereka dalam bekerja tidak menjawab pertanyaan nomor dua. Responden yang menyatakan mengetahui hak mereka dalam bekerja memberikan jawaban atas pertanyaan nomor dua, sebagaimana digambarkan dalam tabel berikutnya. Tabel 2. Prioritas Hak dalam Bekerja yang Pertama Apa saja yang menurut anda menjadi hak dalam bekerja Gaji Tunjangan kesehatan: a) Asuransi kesehatan untu keluarga b) Asuransi kesehatan untuk karyawan

Berdasarkan tabel 2 di atas, hampir seluruh responden menyatakan bahwa gaji adalah prioritas utama, yakni 17 orang dari total responden. Prioritas kedua hak yang diperoleh oleh karyawan dari bekerja menurut responden adalah tunjangan kesehatan, yakni sebanyak 13 orang dari total responden. Responden yang menyatakan tunjangan kesehatan, juga menambahkan adanya hak atas dua tunjangan kesehatan, yakni asuransi kesehatan untuk keluarga dan asuransi kesehatan untuk karyawan

314


Tabel 3. Prioritas Hak dalam Bekerja Kedua Apa saja yang menurut anda menjadi hak dalam bekerja Tunjangan pensiun Tunjangan jabatan Tunjangan Hari Raya

Berdasarkan tabel 3, menurut responden, prioritas hak yang mereka dapatkan dalam bekerja adalah tunjangan selain kesehatan, yakni tunjangan pensiun, tunjangan atas jabatan, dan tunjangan hari raya. Tabel 4. Hak dalam Bekerja Apa saja yang menurut anda menjadi hak dalam bekerja Tunjangan cuti a) Cuti 12 hari per tahun b) Cuti haid bagi karyawan perempuan c) Cuti 1 bulan jika sudah 10 tahun atau ganti 1 bulan gaji d) Cuti melahirkan

Berdasarkan tabel 4 di atas, bagi responden, hak dalam bekerja yang menurut mereka adalah prioritas selanjutnya adalah tunjangan cuti. Dalam tunjangan cuti, para responden memberikan tambahan komentar, antara lain: cuti 12 hari per tahun, cuti haid bagi karyawan perempuan, cuti satu bulan jika sudah 10 tahun bekerja atau ganti 1 bulan gaji dan cuti melahirkan. Tabel 5. Hak dalam Bekerja Apa saja yang menurut anda menjadi hak dalam bekerja Pengembangan diri Kuliah gratis di Institusi tempat bekerja, bagi karyawan yang bekerja lima tahun ke atas Beasiswa bagi karyawan untuk melanjutkan ke S2 atau S3

Berdasarkan tabel 5 di atas, bagi responden, pengembangan diri adalah prioritas dalam hak bekerja selanjutnya. Dalam pengembangan diri, responden memberikan penjelasan yakni kuliah gratis di tempat nya bekerja saat ini bagi karyawan yang telah bekerja selama lima tahun ke atas. Serta, beasiswa bagi karyawan yang memiliki gelas Sarjana, untuk melanjutkan ke jenjang perkuliahan selanjutnya. Pada tabel keenam, responden menyebutkan hal-hal yang menurut penulis dapat digolongkan ke dalam hak dasar dalam bekerja. Hak bekerja menurut responden tersebut antara lain adalah fasilitas penunjang pekerjaan, perlakuan adil, libur kerja dalam tiap minggu, uang makan dan uang lembur.

315


Tabel 6. Hak dalam Bekerja Apa saja yang menurut anda menjadi hak dalam bekerja Fasilitas penunjang pekerjaan Perlakuan adil Ijin sakit Libur kerja dalam tiap minggu Uang makan Uang lembur

Pembahasan Hak dasar karyawan, sebagaimana dalam tinjauan pustaka antara lainnya. a. Kesempatan dan perlakuan yang sama dalam rekrutmen b. Pengembangan diri c. Penempatan Kerja d. Jam kerja e. Remunerasi f. Serikat Pekerja/Serikat Buruh g. Kesejahteraan h. Hak untuk memperoleh perlindungan atas: 1) keselamatan dan kesehatan kerja; 2) moral dan kesusilaan; dan 3) perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama i. Mogok Kerja j. Paska Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan data dan analisis di atas, responden telah menyebutkan setidaknya enam dari sepuluh hak dasar karyawan dalam bekerja. Dalam hak dasar remunerasi. Responden menyebutkan dua hal, yakni gaji dan tunjangan. Remunerasi sendiri memiliki arti uang yang diberikan sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilakukan oleh seorang karyawan. Responden menganggap tunjangan kesehatan sebagai hak mereka dalam bekerja. Tunjangan kesehatan yang mereka anggap sebagai hak antara lain, asuransi diri karyawan dan asuransi kesehatan untuk keluarga. Hal ini sesuai dengan hak dasar karyawan untuk memperoleh perlindungan atas kesehatan kerja. Sebenarnya ada hak yang disebutkan juga oleh responden selain tunjangan kesehatan, yakni tunjangan pensiun, tunjangan jabatan, tunjangan hari raya dan tunjangan cuti. Tunjangan pensiun adalah hak karyawan paska pemutusan hubungan kerja kategori sukarela, yang artinya meskipun secara hubungan kerja sudah tidak ada, namun karyawan masih mendapatkan haknya yang dinamakan tunjangan pensiun. Besarnya nominal tunjangan pensiun tergantung pada kebijakan sebuah perusahaan. Pengembangan diri misalnya, seperti dalam tabel 5, 316


dimana responden menyebutkan tiga hal, yang meskipun secara tertulis adalah pengembangan diri, kuliah gratis dan beasiswa untuk studi lanjut. Hak bekerja yang disebutkan oleh responden lainnya, yakni: fasilitas penunjang pekerjaan, perlakuan adil, pemberian ijin untuk tidak masuk kerja jika sakit, libur kerja dalam tiap minggu, pemberian uang makan dan pemberian uang lembur. Tanggapan responden tersebut digolongkan oleh penulis sebagai hak yang sifatnya normatif atau berlaku secara umum di dalam sebuah perusahaan. Pemberian uang lembur misalnya jika karyawan harus bekerja lebih dari jam kerja seharusnya, maka mereka sudah menyadari bahwa seharusnya karyawan memperoleh hak lembur. Berdasarkan data, penulis dapat menyimpulkan bahwa secara umum, karyawan di institusi yang dipilih telah memiliki pengetahuan tentang hak dasar mereka dalam bekerja, meskipun, masih ada hal-hal yang belum disebutkan. Hak-hak lainnya yang belum disebutkan antara lain hak dasar yang berhubungan dengan: kesempatan dan perlakuan yang sama dalam rekrutmen, penempatan kerja, Serikat Pekerja, hak untuk memperoleh perlindungan atas: moral dan kesusilaan; dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama, serta mogok kerja (jika diperlukan). Implikasi Manajerial Implikasi manajerial dari penulisan makalah ini, antara lain bahwa, adalah perlunya untuk melakukan re-sosialisasi tentang hak karyawan yang diperoleh di dalam institusi yang dijadikan obyek studi. Meskipun belum ada informasi yang diperoleh tentang kapan karyawan di institusi tersebut mendapatkan informasi tentang hak mereka bekerja, atau apakah sebenarnya telah ada namun tidak dianggap sebagai sesuatu hal yang penting bagi para karyawan. Re-sosialisasi ini dianggap penulis penting, karena dengan mengetahui hak yang seharusnya diperoleh, maka fungsi kontrol atas hubungan industrial dapat terjalin dengan harmonis. Hubungan industrial yang harmonis tercapai jika antara pengusaha dan pekerja memiliki kesadaran atas hak dan kewajibannya masingmasing. Belum adanya informasi apakah pada institusi tersebut ada peluang atau memang telah ada sebuah organisasi karyawan atau Serikat Pekerja, namun hubungan industrial yang harmonis tidak selalu harus ditandai dengan keberadaan Serikat Pekerja. Penutup Makalah ini bertujuan untuk memberikan gambaran sederhana, tentang apakah karyawan mengetahui bahwa mereka memiliki hak dalam bekerja, dan apakah karyawan dapat menyebutkan apa saja hak mereka dalam bekerja. Berdasarkan pertanyaan yang diberikan kepada responden, yang dalam hal ini adalah karyawan sebuah institusi pendidikan, diperoleh hasil 317


bahwa hanya dua dari 20 orang responden yang tidak mengetahui hak mereka dalam lingkungan mereka bekerja. Dari mereka yang mengetahui hak mereka dalam lingkungan bekerja, seluruhnya menyebutkan sebagian besar hak yang merupakan hak dasar dalam bekerja sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Daftar Pustaka

___________

Buku Djokosantoso Moeljono, 2005. Lead! Galang Gagas Tantangan SDM, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Jimmy Joses Sembiring, 2010. Smart HRD Perusahaan Tenang Karyawan Senang. Visimedia K. Bertens, 2000. Pengantar Etika Bisnis. Penerbit Kanisius. Perundang-Undangan a. UU No. 13 tahun 2003 Butir 14 b. UU No. 13 tahun 2003 Butir 16 c. UU No. 13 tahun 2003 Butir 21 d. UU No. 13 tahun 2003 Pasal 1 Butir 1 e. UU No. 13 tahun 2003 Pasal 1 Butir 2 f. UU No. 13 tahun 2003 Pasal 1 Butir 3 g. UU No. 13 tahun 2003 Pasal 1 Butir 4 h. UU No. 13 tahun 2003 Pasal 5 i. UU No. 13 tahun 2003 Pasal 9 j. UU No. 13 tahun 2003 Pasal 10 k. UU No. 13 tahun 2003 Pasal 11 l. UU No. 13 tahun 2003 Pasal 31 m. UU No. 13 tahun 2003 Pasal 39 n. UU No. 13 tahun 2003 Pasal 77 o. UU No. 13 tahun 2003 Pasal 79 p. UU No. 13 tahun 2003 Pasal 80

318


319

PANDANGAN KARYAWAN TENTANG HAK BEKERJA: SEBUAH STUDI DESKRIPTIF DI KALANGAN KARYAWAN DI PERGURUAN TINGGI

Recommend Documents