PANCASILA Modul ke:
PANCASILA DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL BUDAYA, DAN PERTAHANAN KEAMANAN Nurohma, S.IP, M.Si
Fakultas
FASILKOM Program Studi
Sistem Informasi www.mercubuana.ac.id
PANCASILA DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM BIDANG HUKUM, POLITIK, EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, PERTAHANAN KEAMANAN ABSTRACT Mahasiswa memahami Pancasila dan Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Hukum, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan Keamanan. KOMPETENSI Mahasiswa mampu memahami dan mengevaluasi implementasi Pancasila dalam kebijakan pemerintah di bidang , hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan.
Pancasila dan Implementasi Kebijakan Pemerintah • Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945 yakni, persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan pancaran dari Pancasila. Empat pokok pikiran tersebut mewujudkan citacita hukum yang menguasai hukum dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. • Penjabaran keempat pokok pikiran Pembukaan ke dalam pasal-pasal UUD NRI tahun 1945 mencakup lima aspek kehidupan bernegara, yaitu: hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang disingkat menjadi HUKPOLEKSOSBUDHANKAM.
Implementasi Kebijakan Pemerintah Di Bidang Hukum Dalam pengertian yang bersifat yuridis kenegaraan, Pancasila yang berfungsi sebagai dasar Negara tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, maka fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 (Jo. Ketetapan MPRNo.IX/MPR/1978). Hal ini mengandung konsekuensi yuridis, yaitu bahwa seluruh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia (Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-peraturan Pelaksanaan lainnya yang dikeluarkan oleh negara dan pemerintah Republik Indonesia) harus sejiwa dan sejalan dengan Pancasila. Dengan kata lain, isi dan tujuan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh menyimpang dari jiwa Pancasila.
Implementasi Kebijakan Pemerintah Di Bidang Hukum ¾ Pasal 1 ayat (3) Berdasarkan prinsip negara hukum, penyelenggara negara tidak saja bertindak sesuai dengan hukum tertulis dalam menjalankan tugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan, namun juga bermuara pada upaya mencapai kesejahteraan umum, kecerdasan kehidupan bangsa, dan perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia. ¾ Pasal 3 Ayat (1), (2), (3) Pasal ini menjelaskan bahwa MPR bukan merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia & lembaga negara tertinggi. Ketentuan yang terkait dengan wewenang/kekuasaan MPR tersebut juga menunjukkan bahwa dalam ketatanegaraan Indonesia dianut sistem horizontal-fungsional (eksekutif, legislatif dan Yudikatif) dengan prinsip saling mengimbangi dan saling mengawasi antar lembaga negara (Checks and Balances).
Implementasi Kebijakan Pemerintah Di Bidang Hukum ¾ Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B Berdasarkan pasal tersebut, sistem ketatanegaraan dan pemerintahan Indonesia diatur pula kekuasaan negara yang dibagi secara vertikal-fungsional (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan model desentralisasi/ otonomi). ¾ Pasal 1 ayat (1), Pasal 3 ayat (1),(2),(3), Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B , serta Pasal 27 ayat (1) di atas adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia yang masing-masing merupakan pancaran dari sila keempat, kedua, dan ketiga Pancasila. Ketiga pokok pikiran ini adalah landasan bagi kehidupan nasional bidang hukum di negara Republik Indonesia.
Implementasi Kebijakan Pemerintah Di Bidang Hukum Maka pembuatan kebijakan negara dalam bidang hukum harus berdasar pada manusia yang merupakan subjek pendukung Pancasila, sebagaimana dikatakan oleh Notonagoro (1975: 23) bahwa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan adalah manusia. Manusia adalah subjek negara dan oleh karena itu hukum negara harus berdasar dan merealisasikan harkat dan martabat manusia di dalamnya baik dalam proses pembuatan hukum terlebih lagi saat penegakan hukum dijalankan.
Implementasi Kebijakan Pemerintah Di Bidang Politik ¾ Pasal 26 ayat (1) dan (2), Pasal 29 ayat (3) Berdasarkan pasal tersebut, diatur tetang kedudukan penduduk dan warga negara serta aturan dan persyaratan siapa saja yang dapat menjadi warga negara dan penduduk di Indonesia. ¾ Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 Dalam ketentuan ini, ditetapkan adanya tiga hak warga negara dan penduduk yang digabungkan menjadi satu, yaitu: hak kebebasan berserikat, berkumpul & hak kebebasan untuk berpendapat, serta hak untuk upaya pembelaan negara. Pasal 26, Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 di atas adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan kemanusiaan yang adil dan beradab yang masing-masing merupakan pancaran dari sila keempat dan kedua Pancasila. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi kehidupan nasional bidang politik di negara Republik Indonesia.
Implementasi Kebijakan Pemerintah Di Bidang Ekonomi ¾ Pasal 27 ayat (2); Ketentuan memancarkan asas kesejahteraan atau asas keadilan sosial dan kerakyatan yang merupakan hak asasi manusia atas penghidupan yang layak. ¾ Pasal 33; Dalam ketentuan ini, menunjukkan adanya hak asasi manusia atas usaha perekonomian, kesejahteraan sosial yang dalam pelaksanaannya harus diatur dalam UU. ¾ Pasal 34; Dalam ketentuan ini, menunjukkan adanya hak asasi manusia atas jaminan sosial, dan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum & kesehatan yang layak. Pasal 27 ayat (2), Pasal 33 dan Pasal 34 di atas adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan keadilan sosial yg merupakan pancaran sila ke-4 & ke-5. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan sistem ekonomi Pancasila & kehidupan ekonomi nasional yang harus terhindar dari sistem persaingan bebas, monopoli yang berpotensi menimbulkan penderitaan rakyat dan penindasan terhadap sesama manusia.
Implementasi Kebijakan Pemerintah Di Bidang Sosial Budaya ¾ Pasal 29; Ketentuan ini menegaskan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan pernyataan tegas pernyataan tegas tentang hak asasi manusia atas kemerdekaan beragama. ¾ Pasal 31; Ketentuan ini menegaskan memperoleh pendidikan adalah hak asasi manusia & utk mengikutinya merupakan kewajiban asasi manusia serta pemerintah wajib membiayainya sekurang-kurang 20% dari APBN/APBD. ¾ Pasal 32; ketentuan ini, menunjukkan mengembangkan nilai-nilai budaya adalah HAM dan negara harus menghormati dan menjaganya. Pasal 29, Pasal 31 dan Pasal 32 adalah penjabaran dari pokokpokok pikiran Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, yg merupakan pancaran sila ke-1, ke-2 & ke-3. Ketiga pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang keagamaan, pendidikan dan kebudayaan nasional.
Implementasi Kebijakan Pemerintah Di Bidang Pertahanan Keamanan ¾ Pasal 27 ayat (3); Ketentuan ini menunjukkan untuk turut serta dalam bela negara pada satu sisi merupakan hak asasi manusia, namun pada sisi lain merupakan kewajiban asasi manusia. ¾ Pasal 30; Ketentuan ini menegaskan usaha pertahanan dan keamanan negara adalah hak dan kewajiban asasi manusia serta usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI & Polri, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 adalah penjabaran dari pokokpokok pikiran Persatuan, yg merupakan pancaran sila ke-3. Pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang pertahanan dan keamanan.
Terima Kasih Nurohma, S.IP, M.Si
